Upload
others
View
28
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KABUPATEN BADUNG
RENCANA STRATEGIS
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN
KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 - 2021
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG
2016
PROVINSI BALI
BUPATI BADUNG
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR .... / ..... / HK / 2016
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Badung wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b. bahwa Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Badung tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 2 -
7. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun
- 3 -
2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016–2021.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan,
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar dijadikan pedoman dalam :
a. pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016–2021;
b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung setiap tahun.
KETIGA : Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung, untuk maklum; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, untuk dilaksanakan 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal ............................ BUPATI BADUNG, I NYOMAN GIRI PRASTA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIT 11 (LANTAI 2 DAN 3) PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mangupura – Badung – Bali (80351) Telp. (0361) 9009414, 9009411, Eks Fax. (0361) 9009409
email : [email protected], Website : http://www.badungkab.go.id/instansi/disnakanlut
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN
BADUNG
NOMOR ..........TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 – 2021
KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG,
Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 telah disahkan secara kolektif dengan Keputusan Bupati Badung Nomor ....../....../HK/..... tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016–2021.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- - 2 -
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
- - 3 -
20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
22. Keputusan Bupati Badung Nomor ....../....../HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII : Penutup
KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016–2021;
b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang dilaksanakan setiap tahun.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Badung, sebagai Laporan; 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung; 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal ..................
KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG,
IR. I MADE BADRA, MM. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600705 198603 1 038
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Badung Tahun 2016-2021 i
DAFTAR ISI
HAL
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR ......../.........../ HK / 2016 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG NOMOR .......... TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021 DAFTAR ISI ............................................................................................................. i
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan........................................................................ 4
1.3.1 Maksud ................................................................................ 4
1.3.2 Tujuan .................................................................................. 4
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................... 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG ........................................... 6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Baung .................................... 6
2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ....................................................................... 14
2.2.1 Jumlah Pegawai .................................................................... 14
2.2.2 Peralatan dan Perlengkapan (Sarana dan Prasarana) .......... 16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ........................................................................ 18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung .... 22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............ 26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelauta Kabupaten Badung ........................................................................ 26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ......................................................... 28
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali ............................................. 30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ........................................................... 36
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Badung Tahun 2016-2021 ii
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ........................................................... 43
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................. .. 45
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung .................................. 45
4.2 Strategi dan Kebijakan ................................................................... 48
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ...................... 51
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD......................................................... 68
BAB VII PENUTUP .............................................................................................. 73
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Badung Tahun 2016-2021 iii
DAFTAR TABEL
HAL
Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 ................................................ 15
Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 ......................... 16
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung .................................................................... 20
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ............................................. 21
Tabel 3.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Badung ............................ 37
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ............................................ 47
Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 .................................................... 49
Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ................................................................................... 52
Tabel 5.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung ................................................................................... 58
Tabel 5.3 Rencana Program, Kegiatan Penunjang, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2017 - 2021............................... 63
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ...................... 68
Tabel 6.2 Tujuan, Indikator Kinerja Utama, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ............................................. 69
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan keluarnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,
dimana daerah diberi otonomi yang luas dalam bentuk pemberian kewenangan yang
besar dalam rangka mewujudkan tuntutan masyarakat yaitu adanya pemerintahan yang
bersih dan berwibawa serta pelayanan prima sesuai Surat Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan
Umum. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good
Governance). UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan
jangka panjang meliputi 20 (dua puluh) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah meliputi 5 (lima)
tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana
pembangunan tahunan meliputi 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dipakai sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan
yang disusun oleh SKPD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD yang
disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran
dari visi dan misi kepala daerah serta berintegrasi dengan potensi sumber daya yang
dimiliki oleh daerah.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan
kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Badung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 7 Tahun 2008. Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh seluruh jajaran
aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sesuai
dengan struktur organisasi yang ada meliputi : Kepala Dinas, Sekretariat (Subag. Umum
dan Kepegawaian, Subag. Perencanaan, Subag. Keuangan), Bidang Bina Usaha (Seksi
Pelayanan Usaha, Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu, Seksi Pemasaran), Bidang
Bina Produksi Peternakan (Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan, Seksi
Teknis Reproduksi, Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak), Bidang
Kesehatan Hewan (Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan, Seksi Pelayanan
Kesehatan Hewan, Seksi Masyarakat Veteriner), Bidang Pemberdayaan Pesisir, pantai
dan Laut (Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir, Seksi Jasa Wilayah
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 2
Pesisir, Pantai dan laut, Seksi Tata Operasional PPI dan TPI), Bidang Bina Produksi
Perikanan dan Kelautan (Seksi Sarana dan Prasarana Produksi, Seksi Perikanan
Budidaya, Seksi Perikanan Tangkap), Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
(Seksi Sumber Daya Hayati dan Non Hayati, Seksi Kelembagaan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya), Disamping
itu juga ada Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) serta Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut agar dapat mencapai
sasaran pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan yang baik, tepat dan terarah
maka diperlukan adanya Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Peternakan, Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Badung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tahun
2010–2015.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung tahun 2016 – 2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai
rujukan adalah :
1. Landasan Idiil
Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional
Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional
a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
f. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 3
g. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
i. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota
Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 4
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016–2021.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan, Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran
yang jelas tentang tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, bagi pembangunan jangka menengah
dalam kurun waktu lima tahun mendatang dalam bidang peternakan, perikanan
dan kelautan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan
pembangunan yang berkelanjutan.
1.3.2 Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah :
a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan,
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.
b. Sebagai acuan dalam merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran
yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan
pembangunan;
c. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan kabupaten Badung guna menciptakan
perencanaan pembangunan yang terpadu;
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 5
d. Sebagai dasar tolok ukur dalam penyusunan evaluasi kinerja Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung;
1.4 Sistematika Penulisan
Penulisan Dokumen Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 ini diawali dengan kata pengantar dan selanjutnya
dibagi dalam beberapa Bab, yang meliputi :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII : Penutup
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung adalah
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang peternakan, perikanan
dan kelautan
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Peternakan, Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan, perikanan dan kelautan
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dibidang peternakan,
perikanan dan kelautan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan peternakan,
perikanan dan kelautan
4. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan peternakan, perikanan dan
kelautan
Sedangkan susunan organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretarias terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Perencanaan ;
c. Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Bina Usaha terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Usaha ;
b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ;
c. Seksi Pemasaran ;
4. Bidang Bina Produksi Peternakan terdiri dari :
a. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ;
b. Seksi Teknis Reproduksi ;
c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak ;
5. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan ;
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
6. Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut terdiri dari :
a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir ;
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
7
b. Seksi Pengelolaan Pesisir, Pantai dan Laut ;
c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI ;
7. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi ;
b. Seksi Perikanan Budidaya ;
c. Seksi Perikanan Tangkap ;
8. Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
a. Seksi Sumber Daya Hayati dan Non Hayati ;
b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumnber Daya ;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang ;
b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi ;
c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal ;
d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara ;
e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta ;
f. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan ;
g. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan ;
h. Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang ;
i. Rumah Potong Hewan Mambal.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.
Selanjutnya uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Bappeda Litbang
Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008
Tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas mempunyai tugas :
a). Menyusun program/rencana kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;
b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas ;
c). Mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan
operasional Dinas bersama para Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian di
lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
d). Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang peternakan, perikanan dan
kelautan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
e). Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
8
f). Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar
tercapaian kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
g). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan
rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
h). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil
yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai
peningkatan karier bawahan ;
i). Menyusun rencana kebijakan di bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam
rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati ;
j). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
k). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan ;
l). Membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
b. Sekretariat mempunyai tugas :
a). Menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
b). Mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program dan sistem kerja
operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;
c). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi terkait melalui Kepala Dinas
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
d). Menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional ketatausahaan dinas
sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
e). Memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
g). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan
rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
h). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil
yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai
peningkatan karier bawahan ;
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
9
i). Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan ;
j). Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian,
administrasi umum, kerumahtanggan serta kehumasan ;
k). Mengumpulkan, mensistimasikan dan menganalisa data hasil pelaksaanaan
tugasnya;
l). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
m). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
c. Bidang Bina Usaha mempunyai tugas :
a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas
melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas ;
d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan
rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil
yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai
peningkatan karier bawahan ;
h). Melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap pelaku usaha perikanan dan
peternakan;
i). Melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil, pembinaan dan
pengawasan mutu hasil perikanan dan peternakan ;
j). Melakukan analisa usaha, bimbingan permodalan dan bimbingan penerapan pola
kerjasama/ kemitraan usaha perikanan dan peternakan;
k). Menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
pengembangan agrobisnis perikanan dan peternakan;
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
10
l). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
m). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
n). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
d. Bidang Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas :
a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas
melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas ;
d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan
rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil
yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai
peningkatan karier bawahan ;
h). Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan pengendalian terhadap
pembangunan, rehabilitasi peningkatan, operasional pemeliharaan dan
pengawasan pengairan;
i). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
j). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
e. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
11
b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas
melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas ;
d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan
rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil
yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai
peningkatan karier bawahan ;
h). Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional di bidang tugasnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i). Menyusun rencana kegiatan bidang kesehatan hewan berdasarkan kebutuhan dan
program dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
k). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
f. Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut mempunyai tugas :
a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas
melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas ;
d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilak-
sanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
12
e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan
rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil
yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai
peningkatan karier bawahan ;
h). Menyusun peta peluang dan bimbingan pengembangan usaha perikanan dan
kelautan;
i). Menyusun rencana kegiatan pemanfaatan jasa wilayah pesisir dan jasa kelautan
meliputi : jasa transportasi laut, industri maritim, wisata bahari dan meteriologi
maritim;
j). Menyusun rencana kegiatan pemanfaatan jasa wilayah pesisir pantai, dan laut serta
pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dan
perlindungan sumber daya hayati beserta ekosistemnya;
k). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
l). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
g. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas :
a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas
melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas ;
d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilak-
sanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai de-
ngan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
13
g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil
yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai
peningkatan karier bawahan ;
h). Melaksanakan inventarisasi identifikasi dan analisa kebutuhan, bimbingan/
penyuluhan, pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan
atas mutu sarana produksi perikanan;
i). Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan / penyuluhan, pengembangan
dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum;
j). Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serta bimbingan /
penyuluhan penerapan pola produksi perikanan;
k). Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa kebutuhan, bimbingan,
pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu
sumber daya alam dan manusia perikanan dan kelautan;
l). Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan dan distribusi
serta pengendalian pembenihan ikan;
m). Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional pengawasan
serta pengendalian hama dan penyakit;
n). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
o). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
p). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
h. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas :
a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas
melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas ;
d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar
tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai de-
ngan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
14
g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil
yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai
peningkatan karier bawahan ;
h). Melakukan pemantauan terumbu karang, pencemaran laut, pengendalian
pemanfaatan sumber daya perikanan dan penebaran di perairan umum
(restocking), pengawasan sumberdaya hayati dan non hayati;
i). Meningkatkan dan mengembangkan SDM perikanan dan kelautan, pembinaan dan
evaluasi/lomba kelompok tani ikan dan nelayan, lomba kelompok pembudidaya ikan
(Pokdakan) rumput laut, operasional kegiatan penyuluhan perikanan dan kelautan,
monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan perikanan dan kelautan, peningkatan
keterampilan aparat dan masyarakat;
j). Penataan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumber perikanan dan kela-
utan, pembuatan dan pemasangan papan larangan, peningkatan sistem pengawa-
san dan pengendalian sumberdaya ikan, jasa kelautan dan ekosistem laut, kajian
mitigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut dan operasional perahu karet;
k). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
l). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
2.2.1 Jumlah Pegawai
Dalam Tahun 2015 jumlah pegawai yang mendukung kegiatan Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebanyak 143 orang,
termasuk pegawai di UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan di
Kecamatan, RPH Mambal, BBI Kec. Mengwi dan Petang, PPI Kec. Kuta dan Kuta
Selatan, dengan rincian sebagai berikut :
- PNS Daerah : 142 orang
- THL / Honorer Pemda. Badung : 1 orang
Secara rinci potensi sumberdaya yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 2.1
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
15
Tabel 2.1
Profil Sumber Daya Manusia pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015
No Jabatan Eselon Golongan Tingkat Pendidikan
I II III IV IV III II I S2 S1 SM DIP SMA SMP SD THL
1. Ka Dinas 1 1 1
2. Sekretaris Dinas a. Kasubag Umum b. Kasubag Keuangan c. Kasubag Perencanaan d. Staf
1 1 1 1
1 1 1 1 11
15
2
1 1 1 1 11
15
1
1
3. Kabid. Bina Usaha a. Kasi Pelayanan Usaha b.Kasi Pengolahan dan
Pembinaan Mutu c. Kasi Pemasarana d. Staf
1
1 1 1
1
1 1 2
2
1 1
1 1 2
2
4. Kabid. Bina Produksi Peternakan a. Kasi Penyebaran dan
Pengembangan Ternak b. Kasi Teknis Reproduksi c. Kasi Teknolog dan
Pengembangan Pakan Ternak
d. Staf
1 1 1 1
1 1 1
1 4
2
1 1 1 1
4
3
5. Kabid Kesehatan Hewan a. Kasi Pengamatan dan
Penyidikan Penyakit Hewan
b. Kasi Pelayanan Kesehatan Hewan
c. Kasi Masyarakat Veteriner d. Staf
1 1 1 1
1 1 1
1 2
2
1 1
1 1
1
3
6. Kabid Pemberdayaan Pesisir Pantai dan Laut a. Kasi Pemberdayaan Sosial
Ekonomi Masyarakat Pesisir.
b. Kasi Jasa Wilayah Pesisir Pantai dan Laut
c. Kasi Operasional PPI dan TPI
d. Staf
1
1 1 1
1 1 1 1
1 1
3
1 1 1
1 1 1
3
7. Kbid. Bina Produksi Perikanan dan Kelautan a. Kasi Sarana dan Prasarana
Produksi b. Kasi Perikanan Budidaya c. Kasi Perikanan Tangkap d. Staf
1 1 1 1
1 1 1 1 1
4
1 1 1 1 1
4
8. Kabid Sumberdaya Perikanan dan Kelautan a. Kasi sumber daya Hayati
dan Non Hayati b. Kasi Kelembagaan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
c. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya
d. Staf
1 1 1 1
1 1 1 1 4
1
1 1 1 1 4
1
9. Unit Pelayanan Dinas (UPTD a. Kepala UPTD Kec. Kuta
Selatan b. Kepala UPTD Kec. Kuta c. Kepala UPTD Kec. Kuta
Utara d. Kepala UPTD Kec.
Abiansemal e. Kepala UPTD Kec. Mengwi f. Kepala UPTD Kec. Petang g. Kepala UPT RPH Mambal h. Kepala UPT BBI Kec.
Mengwi dan Petang i. Kepala UPT PPI Kec. Kuta
dan Kuta selatan j. Kasubag. TU UPTD Kec.
Kuta Selatan k. Kasubag TU UPTD Kec.
Kuta l. Kasubag TU UPTD Kec.
Kuta Utara m. Kasubag TU UPTD Kec.
Mengwi n. Kasubag TU UPTD Kec.
Abiansemal o. Kasubag TU UPTD Kec.
Petang p. Kasubag TU UPT RPH
Mambal q. Kasubag TU UPT BBI Kec.
Mengwi dan Petang r. Kasubag TU UPT PPI Kec,
Kuta dan Kuta Selatan s. Staf
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
20
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
1 1 20
1
1
10 Petugas Fungsional (Penyuluh) 4 8 2 3 5 3
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
16
2.2.2 Peralatan dan Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)
Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi perencanaan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan telah
tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan ditampilkan pada Tabel 2.2 dibawah ini.
Tabel 2.2
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015
NO NAMA BARANG JUMLAH BARANG
KEADAAN BARANG
BAIK KURANG
BAIK RUSAK
1 Tractor 1 X
2 Compressor 1 X
3 Compressor 2 X
4 Electric Generating Set 1 X
5 Kendaraan Dinas Bermotor 10 9 1
6 Mobil Unit Kesehatan Hewan 1 X
7 Sepeda Motor 39 28 11
8 Gerobak Dorong 6 X
9 Perahu Karet Bermotor 3 X
10 Mesin Bubut 2 X
11 Pakaian Kerja 5 X
12 Timbangan 1 X
13 Mesin Tepung 1 X
14 Penggiling Pelet 1 X
15 Alat Pengolahan Limbah 7 X
16 Kontainer 9 X
17 Pompa Air 1 X
18 Sprayer 1 X
19 Socase/Shoda 1 X
20 Mesin Penghancur Pakan 2 X
21 Mesin Pelet 2 X
22 Alat Bedah 1 X
23 Kandang Pemingsan 1 X
24 Penyodok Kotoran 3 X
25 Pipa Seling Air 1 X
26 Pisau Sembelih 2 X
27 Pisau Pengulitan 2 X
28 Pisau Lepas Tulang 2 X
29 Pisau Pembelah 2 X
30 Pisau Pengiris 2 X
31 Penajam Pisau 2 X
32 Tempat Pengulitan 2 X
33 Sepatu Kerja 4 X
34 Sarung Tangan 2 X
35 Timbangan Karkas 1 X
36 Sistimrel 1 X
37 Mixer Vertikal 1 X
38 Mixer Horisontal 1 X
39 Grender 1 X
40 Mesin Penjahit Karung 1 X
41 Coper 1 X
42 Panel dan instalasi 1 X
43 Mesin Pengering 1 X
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
17
44 Alat Bedah 3 X
45 Sprayer 1 X
46 Penggantung Karkas 30 X
47 Alat Pembersih Rumen 2 X
48 Meja Operasi 1 X
49 Mikroskop 1 X
50 Meja Mikroskop 1 X
51 Kotak Obat Besar 1 X
52 Kulkas Kecil 1 X
53 Tiang Infus 1 X
54 Generator Set 1 X
55 Hand Spraying 62 X
56 Tpi Plastik 10 X
57 Pengait Daging 30 X
58 Digester Biogas 1 X
59 Gas Chember 1 X
60 Bak Penampungan Awal 1 X
61 Bak Penampungan Akhir 1 X
62 Kompor Biogas 1 X
63 Pompa Sumber Sible 1 X
64 Tangki Fiberglass 1 X
65 Bak Penampungan 2 X
66 Tempat Airasi 1 X
67 Tempat Pengolah Bio Urine 1 X
68 Pompa Air 4 X
69 Slang Plastik 1 X
70 Konkrit Blok 1 X
71 Kesin Ketik Besi 23 X
72 mesin Ketik Besi 9 X
73 Mesin Ketik ElektriK 2 X
74 Mesin Ketik Elektri 2 X
75 Mesin Absen 1 X
76 Calculator 12 X
77 Lemari Besi 1 X
78 Lemari Besi 5 X
79 Rak Besi 3 X
80 Rak Besi 1 X
81 Rak Kayu 24 X
82 Rak Kayu 30 X
83 Filing Kabinet 5 X
84 Filing Kabinet 18 X
85 Brankas 3 2 1
86 Rak Kaca 1 X
87 Lemari Kaca 25 X
88 Lemari Kayu 33 29 1 3
89 Papan Perda 2 X
90 Papan Nama Dinas 10 X
91 Papan Pengumuman/Informasi 24 X
92 White Board 16 X
93 Overhead Projektor 2 X
94 Meja Komputer 1 X
95 Meja Komputer 17 X
96 Kursi Kayu 69 X
97 Meja Rapat 54 X
98 Meja Telpon 6 X
99 Kursi Rapat 150 X
100 Kursi Putar 11 X
101 Kursi Lipat 176 150 26
102 Sofa 19 X
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
18
103 Meja Pingpong 2 1 1
104 Sekat Ruangan 1 X
105 Meja Konter 1 X
106 Mesin Potong Rumput 8 X
107 Lemari Es 14 X
108 Kipas Angin 1 X
109 Frezzer 27 X
110 Tabung Gas 1 X
111 Televisi 4 3 1
112 Wireless 8 7 1
113 Wireless 2 X
114 Stabilisator 10 X
115 Camera Film 2 X
116 Camera Digital 5 X
117 Handy Cam 1 X
118 Komputer PC 33 20 13
119 Komputer PC 6 X
120 Komputer PC 1 X
121 Lap Top 30 X
122 Note Book 2 X
123 Printer 39 28 11
124 Printer 4 X
125 UPS 1 X
126 Wireless Modem 5 X
127 Meja Biro 16 7 9
128 Meja ½ Biro 244 X
129 Meja Kerja ½ Biro 244 X
130 Kursi Kerja 71 X
131 Meja Rapat 3 X
132 Kursi Hadap Depan Meja Kerja 15 X
133 Telepon 20 18 2
134 Faximile 1 X
135 Alat Bedah 3 X
136 Kandang Anjing Besi 2 X
AC Split 24 X
Mobil Pick Up 2 X
HT 7 X
Selain itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas
dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, Dinas memiliki
sarana prasarana seperti Rumah Potong Hewan (RPH) 1 unit, Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) 2 unit, Balai Benih Ikan (BBI) 2 unit, sentra pengembangan ternak sapi
Bali 1 unit, Pos Pengawas TPI dan PPI, Pasar Ikan Hygienis serta kantor pusat dan
kantor UPTD yang berlokasi di kecamatan sebagai pusat operasional pelaksanaan
tugas-tugas dinas.
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung cukup besar karena
menangani dua bidang pelayanan yaitu pelayanan di sub sektor peternakan dan pada
sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu maka dalam melaksanakan tupoksi tersebut
perlu didukung oleh SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta
dukungan anggaran baik dari APBD II, APBD I maupun APBN.
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
19
Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan telah pula menyelesaikan
dokumen-dokumen rencana pembangunan SKPD sebagai berikut :
a. Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Badung Tahun 2006-2010;
b. Rencana Startegis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2006-
2010;
c. Rencana Startegis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-
2015
d. Perubahan Rencana Startegis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
Tahun 2010-2015
e. Rencana Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang
disusun setiap tahun ;
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4
berikut ini.
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
19
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
No. Indikator Kinerja Sesuai
Tupoksi PD Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Populasi Ternak (ekor)
1.661.692 1.357.001 1.366.005 1.395.000 1.450.000 1.661.692 1.357.001 1.366.005 1.476.035 1.486.869 100,0% 100,0% 100,0% 105,8% 102,5%
2 Jumlah Produks Daging (ton)
16.585,50 15.864,30 13.012,80 12.000,00 12.500,00 17.495,50 15.864,30 15.894,04 16.156,45 16.037,00 105,5% 100,0% 122,1% 134,6% 128,3%
3 Tingkat Konsumsi Daging (Kg/Kapita/Tahun)
50,66 52,48 54,38 56,36 58,42 43,75 39,71 41,48 56,54 59,40 86,4% 79,7% 76,3% 100,3% 101,7%
4 Jumlah Produksi perikanan (ton)
37.239,40 50.323,80 59.929,40 5.002,03 5.061,87 38.386,30 48.564,00 49.099,32 6.619,50 6.760,62 231,4% 96,5% 81,9% 132,3% 133,6%
5 Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
31,00 31,50 32,00 32,40 32,70 30,91 31,10 32,20 32,87 32,89 99,7% 98,7% 100,6% 101,5% 100,6%
6 Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (ton)
3.255,50 3.781,40 4.138,40 4.500,00 4.650,00 3.255,50 3.781,40 4.184,40 4.530,50 4.866,22 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 104,7%
7 Produksi Pemasaran Komoditi Perikanan (ton)
8.170,00 8.333,00 8.500,00 8.670,00 8.843,00 7.753,33 8.333,0 8.501,00 8.675,00 9.233,50 94,9% 100,0% 100,0% 100,1% 104,4%
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
20
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
No. Indikator Kinerja
Sesuai Tupoksi PD Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah Populasi Ternak (ekor)
- - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
2 Jumlah Produks Daging (ton)
- - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
3 Jumlah Produksi perikanan (ton) - - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
4 Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton)
- - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
5
Jumlah Kawasan Pesisir Yang Lestari (Kawasan)
- - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
6 Jumlah Tahun Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tahun)
- - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100% 100%
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
21
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung
(Dalam Ribuan Rupiah)
Uraian
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Belanja Daerah 16.209.953 25.865.500 34.871.402 30.624.329 28.930.260 14.704.014 22.142.861 32.097.100 27.943.986 25.261.468 90,71 85,61 92,04 91,25 87,32 1.527.111 2.639.364
Belanja Langsung
Belanja Modal Belanja Barang Jasa Belanja Pegawai
4.829.357 1.408.829 3.298.200
122.328
12.287.759 4.443.102 7.636.750
207.907
21.251.640 9.662.461
11.272.313 316.566
15.574.136
945.886 14.319.416
308.834
12.146.038
809.041 11.098.670
238.326
4.685.468 1.377.876 3.192.282
115.310
11.080.480 4.074.619 6.809.389
196.472
19.432.608 8.381.470
10.760.663 290.476
14.236.440
849.376 13.096.353
290.712
10.581.701
777.205 9.588.008
216.489
97,02 97,80 96,77 94,26
90,17 91,71 89,17 94,50
91,44 86,74 95,46 91,76
91,41 89,80 91,46 94,13
87,12 96,06 86,39 90,84
1.904.170 (149.947) 3.560.491
29.000
1.474.058 (150.168) 1.598.932
25.295
Belanja Tidak Langsung 11.380.596 13.577.741 13.619.763 15.050.193 16.784.222 10.018.546 11.062.381 12.664.492 13.707.548 14.679.767 88,03 81,47 92,99 91,08 87,46 1.350.907 1.165.305
Total Belanja Daerah 16.209.953 25.865.500 34.871.402 30.624.329 28.930.260 14.704.014 22.142.861 32.097.100 27.943.986 25.261.468 90,71 85,61 92,04 91,25 87,32 1.527.111 2.639.364
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Badung
Dalam pelaksaan tupoksi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Badung masih dihadapkan pada tantangan yang berpengaruh terhadap keberhasilan
dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat . Tantangan yang dihadapi
antara lain sebagai berikut :
a. Tata ruang wilayah peruntukan sektor peternakan, perikanan dan kelautan belum terwujud dengan baik
Tata ruang peruntukan sektor peternakan, perikanan dan kelautan sebagai
bagian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya
peternakan, perikanan dan kelautan sampai saat ini belum terwujud dengan baik.
Belum adanya tata ruang yang mengakomodir lahan usaha peternakan, budidaya
perikanan dan perikanan tangkap sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat
perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan
(spacing) usaha peternakan, budidaya perikanan dan perikanan tangkap di suatu
kawasan. Kondisi ini akan berakibat parah dengan munculnya konflik penggunaan
ruang di kawasan peternakan, perikanan dan kelautan sering terjadi karena belum
adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang sebagai acuan sektor
berkepentingan.
Disamping itu adanya kecendrungan untuk menggali sumber-sumber PAD yang
berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan keserasian dan kelestarian
tata ruang dan kelestarian ekosistem. Disamping itu tidak terpenuhinya investasi yang
seharusnya dibutuhkan di sektor peternakan, perikanan dan kelautan serta sulitnya
melakukan investasi.
b. Terbatasnya permodalan
Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak, untuk mendukung
usaha budidaya ternak, budidaya perikanan, perikanan tangkap ataupun undustri
pengolahan sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar
baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinyuitasnya.
c. Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan
Pemasaran produk peternakan dan perikanan di pasar dalam negeri maupun
ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (buyer market).
Hal ini mengakibatkan harga jual produk peternakan dan perikanan seringkali kurang
menguntungkan pihak produsen (petani peternak, nelayan dan pembudidya ikan). Ada
dua factor utama yang membuat pemasaran produk peternakan dan perikanan masih
lemah, yaitu pertama, masih lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan
informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera (preference) para konsumen.
Kedua, belum memadainya sarana dan prasarana system transportasi dan komunikasi
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
23
untuk mendukung distribusi atau penyampaian (delivery) produk perikanan dari
produsen ke konsumen secara tepat waktu.
d. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan
Pendapatan/penghasilan petani ternak, pembudidaya ikan , nelayan dan
pengolah produk hasil peternakan dan perikanan sangat ditentukan oleh input berupa
biaya-biaya produksi (sarana produksi). Adanya kecenderungan harga sarana produksi
semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya
biaya produksi dan semakin menurun-nya keuntungan dan pendapatan. Kondisi ini
sering mengakibatkan terjadinya keresahan di tingkat petani, nelayan dan pengolah
produk hasil peternakan dan perikanan.
e. Terjadinya alih profesi
Kabupaten Badung dengan destinasi pariwisatanya mengakibatkan
kecendrungan orientasi bursa kerja dan lapangan kerja tersentralisasi di sektor ini.
Kondisi ini akan berakibat pada perubahan pola kerja sebagai sumber pendapatan
masyarakat yang menempatkannya sebagai sumber pendapatan utama, sehingga
sektor lain termasuk didalamnya adalah sektor peternakan dan perikanan (nelayan dan
pembudidaya) termarginalkan yang pada akhirnya terjadinya oleh profesi ke sektor
pariwisata.
f. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu
Adanya pemanasan global mengakibatkan iklim maupun cuaca yang ada saat
ini sulit terdeteksi dini sehingga sangat mengganggu pola usaha tani (ternak dan
budidaya ikan) termasuk pola penangkapan ikan. Kondisi ini berakibat pada kegagalan
usaha tani (ternak dan budidaya ikan) dan nelayan yang pada akhirnya menurunkan
produksi dan tingkat
Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Badung ke depan sebagai berikut :
a. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung belum dimanfaatkan secara optimal.
Sumberdaya perikanan dan kelautan terdiri dari sumberdaya yang dapat
pulih/diperbaharui (renewable resources) yang meliputi sumberdaya ikan, hutan
mangrove, terumbu karang dan padang lamun ; sumberdaya tidak dapat
pulih/diperbaharui (non-renewable resources) yang meliputi mineral, tambang, energy
kelautan, serta jasa kelautan seperti transportasi dan pariwisata.
Dari potensi lestari sumberdaya ikan laut di Kabupaten Badung 44.947
ton/tahun, tahun 2015 baru dimanfaatkan sebesar 6.149,8 ton (13,7%). Lahan potensi
budidaya laut (rumput laut) diperkirakan ± 95 Ha, baru dimanfaatkan ± 8,7 Ha (9,1%),
sementara lahan potensi pengembangan budidaya air tawar yang meliputi lahan kolam
± 52 Ha baru dimanfaatkan ± 39,7 Ha (76,3%), saluran irigasi ± 15 Ha belum
dimanfaatkan, sawah untuk minapadi potensi ± 748 Ha baru dimanfaatkan sebesar ±
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
24
95,6 Ha (12,8%). Selanjutnya untuk potensi perairan umum diperkirakan ± 106 Ha
yang dapat digunakan untuk perikanan tangkap baru mencapai ± 5 Ha (4,7%).
Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan sebagaimana diuraikan diatas,
apabila dimanfaatkan dengan optimal, secara efisien dan efektif serta berkelanjutan
sesuai dengan kaidah-kaidah daya dukung dan daya tampung dengan tetap
memperhatikan lingkungan dan cara budidaya ikan yang baik akan dapat memberikan
manfaat sebagai sumber pendapatan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang
dapat diandalkan dalam peningkatan kesejahteraan, taraf hidup, mengurangi
kemiskinan, membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.
Sementara itu potensi produk ternak cukup tinggi, dimana minat masyarakat
untuk beternak cukup besar dengan beberapa jenis ternak memiliki potensi dan
peluang yang besar untuk dikembangkan karena memiliki pasar dan kesesuaian alam
yang baik, yang salah satu diantaranya adalah Sapi Bali.
b. Tersedianya teknologi peternakan, perikanan dan kelautan
Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang peternakan, perikanan dan
kelautan membuka peluang dan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan
cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada
aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi dan pelayanan.
IPTEK mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas SDM peternakan
dan perikanan yang mempenga-ruhi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi terutama
menggerakkan industri peternakan dan perikanan serta pengembangan pasca panen.
c. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat
Keberhasilan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan juga sangat
ditentukan oleh adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat yang merupakan
implementasi dari kebijakan pradigma pembangunan yang partisipatif yaitu dari , oleh
dan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan peternakan,
perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari
peranan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan di bidang peternakan,
perikanan dan kelautan antara lain terbentuknya kelompok-kelompok peternakan,
kelompok-kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN) dan kelompok-kelompok
usaha penangkapan ikan serta Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang
setiap tahunnya terus bertambah/meningkat dari jumlah maupun kualitasnya.
d. Permintaan pasar akan produk peternakan dan perikanan
Kabupaten Badung sebagai salah satu destinasinya pariwisata di Indonesia dan
Dunia, merupakan peluang yang sangat besar dalam upaya meningkatkan laju
pembangunan khususnya di sektor peternakan, perikanan dan kelautan. Potensi
budaya (objek dan atraksi budaya) sebagai daya tarik kepariwisataan yang dimiliki
Kabupaten Badung akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan
perkembangan investasi, yang bertampak langsung terhadap meningkatnya permintaan
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021
25
produk hasil peternakan dan perikanan, serta peningkatan investasi di bidang
peternakan, perikanan dan kelautan pada gilirannya akan dapat mendorong
peningkatan perekonomian daerah.
Sementara itu peningkatan permintaan dalam negeri terhadap produk hasil
peternakan dan perikanan sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi
ikan sebagai makanan yang bergizi tinggi. Dengan meningkatnya pemenuhan protein
hewani yang berasal dari ternak dan ikan akan berdampak terhadap peningkatan gizi,
kesehatan dan kecerdasan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia.
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dimana terjadinya penggabungan 2
SKPD yaitu Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan menjadi satu SKPD
yaitu Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, sehingga dengan
demikian Kewenangan yang dimiliki menjadi semakin luas karena menangani urusan
pada 2 bidang yaitu di sub sektor peternakan dan sektor kelautan dan perikanan. Kondisi
ini tentu akan berimplikasi pada semakin kompleksitasnya kepentingan, tuntutan dan
tanggungjawab yang membutuhkan perhatian dan penanganan baik dari segi potensi dan
sumberdaya yang ada.
Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian
urusan rumah tangga daerah dalam bidang peternakan, perikanan dan kelautan memiliki
tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di
Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung.
Permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.
Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung antara lain :
a. Masih terbatas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Secara umum tingkat profesionalisme/kualitas SDM peternakan dan perikanan
masih kurang, hal ini terlihat dari masih adanya pegawai yang menempati tugas tidak
sesuai dengan kompetensinya. Disamping itu masih kurangnya pelatihan / Diklat
Teknis.
b. Belum sempurnanya basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan
Data serta informasi tentang peternakan, perikanan dan kelautan masih
terbatas dan belum tertata dengan baik dalam suatu system jaringan, sehingga sulit
mengaksesnya untuk menetapkan suatu kebijakan. Selain itu tingkat akurasi dan
validasinya belum optimal. Dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan
peternakan, perikanan dan kelautan, ketersediaan data yang akurat dan tidak
kedaluarsa menjadi salah satu factor penting. Statistik Peternakan, Perikanan dan
Kelautan yang ada saat ini dirasakan masih belum menyajikan data peternakan dan
perikanan yang cukup akurat, lengkap dan detail. Masih terbatasnya data dan
informasi mengenai potensi peternakan, perikanan dan kelautan serta sosial ekonomi
untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya peternakan, perikanan
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 27
dan kelautan bagi petani peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan masyarakat
pesisir lainnya.
Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung adalah :
a. Tata ruang wilayah peruntukan sektor peternakan, perikanan dan kelautan belum terwujud dengan baik
Tata ruang peruntukan sektor peternakan, perikanan, perikanan dan kelautan
sebagai bagian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan
sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan sampai saat ini belum terwujud
dengan baik. Belum adanya tata ruang yang mengakomodir lahan usaha peternakan,
budidaya perikanan dan perikanan tangkap sebagai kawasan khusus/tertentu yang
mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan
penjarangan (spacing) usaha peternakan, budidaya perikanan dan perikanan tangkap
di suatu kawasan. Kondisi ini akan berakibat parah dengan munculnya konflik
penggunaan ruang di kawasan peternakan, perikanan dan kelautan sering terjadi
karena belum adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang sebagai acuan sektor
berkepentingan.
Disamping itu adanya kecendrungan untuk menggali sumber-sumber PAD
yang berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan keserasian dan
kelestarian tata ruang dan kelestarian ekosistem. Disamping itu tidak terpenuhinya
investasi yang seharusnya dibutuhkan di sektor peternakan, perikanan dan kelautan
serta sulitnya melakukan investasi.
b. Terbatasnya permodalan
Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak, untuk mendukung
usaha budidaya ternak, budidaya perikanan, perikanan tangkap ataupun undustri
pengolahan sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar
baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinyuitasnya.
c. Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan
Pemasaran produk peternakan dan perikanan di pasar dalam negeri maupun
ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (buyer
market). Hal ini mengakibatkan harga jual produk peternakan dan perikanan seringkali
kurang menguntungkan pihak produksen (petani peternak, nelayan dan pembudidya
ikan). Ada dua factor utama yang membuat pemasaran produk peternakan dan
perikanan masih lemah, yaitu pertama, masih lemahnya market intelligence yang
meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera
(preference) para konsumen. Kedua, belum memadainya sarana dan prasarana
system transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian
(delivery) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu.
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 28
d. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan
Pendapatan/penghasilan petani ternak, pembudidaya ikan , nelayan dan
pengolah produk hasil peternakan dan perikanan sangat ditentukan oleh input berupa
biaya-biaya produksi (sarana produksi). Adanya kecendrungan harga sarana produksi
semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya
biaya produksi dan semakin menurun-nya keuntungan dan pendapatan. Kondisi ini
sering mengakibatkan terjadinya keresahan di tingkat petani, nelayan dan pengolah
produk hasil peternakan dan perikanan.
e. Terjadinya alih profesi
Kabupaten Badung dengan destinasi pariwisatanya mengakibatkan
kecendrungan orientasi bursa kerja dan lapangan kerja tersentralisasi di sektor ini.
Kondisi ini akan berakibat pada perubahan pola kerja sebagai sumber pendapatan
masyarakat yang menempatkannya sebagai sumber pendapatan utama, sehingga
sektor lain termasuk didalamnya adalah sektor peternakan dan perikanan (nelayan
dan pembudidaya) termarginalkan yang pada akhirnya terjadinya oleh prosi ke sektor
pariwisata.
f. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu
Adanya pemanasan global mengakibatkan iklim maupun cuaca yang ada saat
ini sulit terdeteksi dini sehingga sangat mengganggu pola usaha tani (ternak dan
budidaya ikan) termasuk pola penangkapan ikan. Kondisi ini berakibat pada
kegagalan usaha tani (ternak dan budidaya ikan) dan nelayan yang pada akhirnya
menurunkan produksi dan tingkat pendapatan.
g. Belum Optimalnya Pemanfataan Sumber Daya Peternakan, Perikanan Dan
Kelautan
Dari potensi lestari sumberdaya ikan laut di Kabupaten Badung 44.947
ton/tahun, tahun 2015 baru dimanfaatkan sebesar 6.149,8 ton. Lahan potensi
budidaya laut (rumput laut) diperkirakan ± 95 Ha, baru dimanfaatkan ± 8,7 Ha (9,1%),
sementara lahan potensi pengembangan budidaya air tawar yang meliputi lahan
kolam ± 52 Ha baru dimanfaatkan ± 39,7 Ha (76,3%), saluran irigasi ± 15 Ha belum
dimanfaatkan, sawah untuk minapadi potensi ± 748 Ha baru dimanfaatkan sebesar ±
95,6 Ha (12,8%). Selanjutnya untuk potensi perairan umum diperkirakan ± 106 Ha
yang dapat digunakan untuk perikanan tangkap baru mencapai ± 5 Ha (4,7%).
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten
Badung 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 29
berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama
kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat,
swasta dan pemerintah. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun
2016–2021 adalah sebagai berikut:
“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju
Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera”
Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi
diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders)
dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka melalui Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, akan dilaksanakan
melalui upaya-upaya dengan 9 (Sembilan) misi Kabupaten Badung sebagai berikut :
1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya
dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan
komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance
dan clean government.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam
pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi
kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan
hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan
penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan
infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi
dengan kepariwisataan berbasis budaya.
Untuk mencapai visi diperlukan adanya rumusan upaya-upaya sesuai
dengan sektor pembangunan di masing-masing Satuan Perangkat Daerah melalui
misi pembangunan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan serta dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagai berikut :
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 30
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan, perikanan dan kelautan
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dibidang
peternakan, perikanan dan kelautan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan
peternakan, perikanan dan kelautan
4. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan peternakan,
perikanan dan kelautan
Secara umum tugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terkait
dengan pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara
khusus, tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan berkontribusi
langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-9 Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yaitu :
"Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya"
Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah di sektor
peternakan, perikanan dan kelautan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung
yang dikaitkan dengan visi dan misi ke-9 pembangunan jangka menengah
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 tersebut adalah:
Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan Pangan
Sasaran : 1. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan.
2. Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan
Tujuan 2 : Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor
pertanian, perikanan dan kelautan
Sasaran : 1. Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari
untuk mendukung pariwisata bahari
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2015-2019 adalah ”Wujudkan Sektor Kelautan Dan Perikanan Indonesia Yang
mandiri, Maju, Kuat Dan Berbasis Kepentingan Nasional”.
Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan
kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar
dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya
kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan
bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 31
diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari
pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan
dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan
pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk
kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun
2015-2019 yaitu Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam upaya :
a. Kedaulatan (Sopereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan
yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai Negara Kepulauan
b. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan
dan perikanan yang berkelanjutan
c. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan
yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan
Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan
pembangunan kelautan dan perikanan adalah :
a. Kedaulatan (Sovereignty), yakni :
1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil
perikanan, dan keamanan hayati ikan.
b. Keberlanjutan (Sustainability), yakni :
3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati
laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
c. Kesejahteraan (Prosperity), yakni :
6. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang
diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program
yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”,
“Keberlanjutan”, dan Kesejahteraan” dan menggunakan pendekatan metoda Balanced
Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective,
customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective,
sebagai berikut:
1. Stakeholders Prespective Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis
pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat
KP”, dengan Indikator Kinerja:
a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun
2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 32
b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015
menjadi 12% pada tahun 2019.
2. Customer Perspective Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua
(SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”,
dengan Indikator Kinerja:
a. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada
tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 31
pulau pada tahun 2019.
Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga
(SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif,
bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20
pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019;
b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015
menjadi 1,0 pada tahun 2019;
c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton
pada tahun 2019;
d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada
tahun 2019;
e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD
9,54 miliar pada tahun 2019;
f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49
kg/kapita/thn pada tahun 2019; dan
g. Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi
15% pada tahun 2019.
3. Internal Process Perspective Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan
proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni:
a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya
Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks
efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun
2019.
b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata
Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya
Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola
Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan
Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya
Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang
partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 33
- Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu
dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.
- Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun
2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
4. Learning and Growth Perspective (input) Untuk melaksanakan pencapaian sasaran
strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung
terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP. Terdapat 4
sasaran strategis yang akan dicapai yakni :
a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN)
KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja
Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun
2019.
b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan
yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja
yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada
tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang
Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja
Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi
AA pada tahun 2019.
d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan
secara Efisien dan Akuntable”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP
dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI
atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sinergitas pembangunan nasional khususnya di sektor perikanan dan kelautan
sejalan dengan pembangunan di daerah. Hal ini terlihat dapat dilihat dari keselarasan
tujuan dan sasaran pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung tahun
2016 - 2021 dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan
khususnya dalam rangka peningkatan produksi hasil perikanan.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
19/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun
2015-2019 bahwa Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2019 adalah
”Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan
Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya
Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani"
Sedangkan Misi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019
adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kedaulatan Pangan
2. Mewujudkan Sistem Pertanian Bioindustri Berkelanjutan
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 34
3. Mewujudkan Kesejahteraan Petani
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan
pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:
1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan
profesional.
Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode
2015-2019 adalah :
1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor
dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian
menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian
untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut :
1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian
Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung sebagai berikut :
1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
2. Peningkatan dukungan perkarantinaan
3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi
4. Pelayanan informasi publik
5. Pengelolaan regulasi
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
7. Pengelolaan perencanaan
8. Penataan dan penguatan organisasi
9. Pengelolaan sistem pengawasan
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 35
Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian nasional akan dapat tercapai ketika
mendapat dukungan sinergitas pembangunan pertanian yang sejalan di daerah. Dalam
rangka mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi daging sebagai
salah satu komoditi di sektor peternakan maka pembangunan sektor peternakan sangat
sejalah dengan arah pembangunan peternakan di Kabupaten Badung dengan sasaran
strategis ; peningkatan produksi hasil produksi peternakan.
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali Tahun 2014-2018 bahwa Visi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Provinsi Bali
Tahun 2014-2018 adalah : ”Terwujudnya Peternakan yang Maju, Tangguh,
Berwawasan Agribisnis Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Bali Mandara Jilid II”.
Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan misinya sebagai berikut :
1. Meningkatkan Dan Mempertahankan Status Kesehatan Hewan
2. Meningkatkan Populasi Ternak Dan Produksi Peternakan
3. Meningkatkan Pertumbuhan Kelembagaan Kelompok-Usaha Pengolahan Dan
Pemasaran Hasil Peternakan Serta Jaminan Keamanan Pangan Hewan Yang ASUH
(Aman, Sehat, Utuh, Halal)
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Peternakan Dan Kesehatan
Hewan Provinsi Bali, maka tujuan pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali Tahun 2014-2018 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
Tujuan 1 : Terwujudnya penurunan tingkat kesakitan ternak (%)
Sasaran : 1. Penurunan tingkat kesakitan ternak (%)
Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan populasi ternak (ekor)
Sasaran : 1. Meningkatkan populasi ternak (ekor)
Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Peternakan Dan
Kesehatan Hewan Provinsi Bali Tahun 2014-2018, tentunya akan menjadi semakin selaras
dengan tujuan dan sasaran pembangunan peternakan di Kabupaten Badung tahun 2016 -
2021.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 sesuai dengan
Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 adalah :
“Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera melalui Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggung Jawab”
Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali adalah sebagai berikut :
1. Menanggulangi kemiskinan melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat
nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan masyarakat pesisir lainnya
2. Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan daerah
3. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka
tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 36
1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, tangkap, olahan dan garam;
2. Meningkatnya devisa negara dan pendapatan daerah dari eksport hasil perikanan;
3. Meningkatnya konsumsi ikan;
4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan ekosistem perairan, pesisir dan pulau-
pulau kecil;
Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan,
maka sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2018, dalam periode 2014-2018
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap tangkap dari 89.758,59 ton pada tahun
2014 menjadi 97.157,58 ton pada tahun 2018
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya dari 102.465.4ton pada tahun 2014
menjadi 129.360.21ton pada tahun 2018
3. Meningkatnya produksi olahan dari 36.586,96 ton pada tahun 2014 menjadi 46.190,19
ton pada tahun 2018
4. Meningkatnya produksi garam dari 5.231,85 ton pada tahun 2014 menjadi 6.359,35 ton
pada tahun 2018
5. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan dari 130.000.000 US$ pada tahun 2014
menjadi 135.200.000 US$ pada tahun 2018
6. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp. 1.580.720.000,- pada tahun
2014 menjadi Rp. 2.300.000.000,- pada tahun 2018
7. Meningkatnya konsumsi ikan dari 31,46 kg/kapita/tahun pada tahun 2014 menjadi
34,86 kg/kapita/tahun pada tahun 2018.
8. Meningkatnya jumlah pencadangan/penetapan kawasan konservasi perairan dari 1
kawasan pada tahun 2014 menjadi 5 kawasan pada tahun 2018
Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan
perikanan Provinsi Bali maka dapat disimpulkan adanya keselarasan pembangunan
kelautan dan perikanan Provinsi Bali dengan tujuan dan sasaran pembangunan perikanan
dan kelautan Kabupaten Badung 2017 - 2021.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Penataan ruang wilayah Kabupaten Badung bertujuan untuk mewujudkan
Kabupaten Badung sebagai pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata internasional
yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali melalui sinergi pengembangan
wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan berbasis
kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat sebagai
implementasi dari falsafah Tri Hita Karana.
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung tersebut
diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) kebijakan sebagai berikut :
a. Keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem
perkotaan nasional;
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 37
b. Keterpaduan pengembangan sistem perkotaan kabupaten dengan sistem perkotaan
Sarbagita;
c. Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah
berstandar internasional;
d. Pengembangan wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian
terintegrasi;
e. Pengembangan wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan,
ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional;
f. Pengembangan wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan;
g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan
budidaya; dan
h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Rumusan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung telah
mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
sehingga diharapkan :
a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya
buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) merupakan instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan
(suplementer) dari penjabaran RTRW. Selain itu KLHS menciptakan tata pengaturan yang
lebih baik melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif,
kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan
ekosistem dalam satuan wilayah (“bio-region” dan/atau “bio-geo-region”).
Dengan demikian telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan,
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung diperlukan untuk pengambilan keputusan
terhadap proses penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).
Tabel 3.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Badung
No Isu
Lingkungan Strategis
Subtansi RTRW
Pengaruh Alternatif Mitigasi Rekomendasi
Positif Negatif
I. Rencana pola ruang wilayah kabupaten Badung mencakup :
1. Rencana pengembangan kawasan budidaya, dengan luas kurang lebih 39.602 Ha atau 94,62% dari luas wilayah
II. Kawasan Lindung 1. Kawasan lindung,
1. Menurunnya kasus-kasus pencemaran lingkungan akibat pencemaran air, udara dan tanah
2. Optimalisasi pemanfaaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan
1. Berkurangnya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya dengan memanfaatkan lahannya untuk kegiatan pariwisata
I. Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penurunan kuanti tas air disebab kan oleh faktor alam dan manu sia dan factor utama adalah tingginya peman faatan air bawah tanah untuk ke giatan budidaya.
Penurunan kuali tas
1. pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air.
2. peningkatan kapasitas sungai dan
1. Meningkatnya pencemaran air, udara, dan tanah akibat kegiatan budidaya baik budidaya pertanian yang memanfaatkan bahan kimia guna meningkatkan
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 38
No
Isu Lingkungan
Strategis
Subtansi RTRW
Pengaruh Alternatif Mitigasi Rekomendasi
Positif Negatif
produksi mencakup : a. kawasan yang
memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
2. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya dengan luas kurang lebih 15.224 atau 48,25% dari luas wilayah DAS Badung
3. Rencana pola ruang kawasan perlindungan setempat, mencakup: a. kawasan
sempadan pantai; b. kawasan
sempadan sungai; c. kawasan
sempadan waduk/estuary dam; dan
4. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, mencakup : a. kawasan
konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. Kawasan lindung lainnya, mencakup : a. kawasan
perlindungan plasma nutfah;
b. kawasan perlindungan terumbu karang.
c. kawasan perlindungan pulau-pulau kecil
III. Kawasan Budidaya 1. Kawasan budidaya,
mencakup : a. kawasan
peruntukan pertanian dengan luas kurang lebih 20.830 Ha;
b. kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam
4. Mempertahankan kawasan peruntukan pertanian berkelanjutan
5. Meminimalkan alih fungsi lahan budidaya pertanian menjadi kegiatan budidaya non-pertanian
6. Terlestarikannya keanekaragaman hayati ekosistem laut dan terumbu karang
sumber daya air juga diikuti oleh penurunan kualitas air (debit air) akibat berku rangnya daerah resapan air.
II. Kualitas Lingkung an
Hidup
Tantangan yang diha-dapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ada-lah tidak adanya keter-paduan antara kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dgn pemanfaatan sumber daya alam sehingga terjadi konflik kepen-tingan antara eko-nomi sumber daya alam (pertam-bangan, kehutanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpi-hak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemah-nya kelembagaan pe-ngelolaan dan pene-gakan hukum. Sementara itu, kuali-tas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya persedia-an air dan kualitas air, udara dan atmosfer.
III. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup
Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa sumber daya alam diman faatkan untuk sebesar-besar-nya kemakmuran rakyat dengan tetap memper-hatikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuh an ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehi-dupan (life support system). Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dike-lola secara seimbang untuk menjamin keber-lanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjut an (sustainable development) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinterna-lisasikan ke dalam kebijak an dan peraturan perundang-
jaringan drainase melalui normalisasi alur sungai, pembuatan saluran gendong, pembuatan kolam retensi.
3. Penerapan Sistem pengamanan abrasi pantai
4. Memanfaatkan SDA secara optimal sesuai dengan tata ruang wilayah dan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.
5. Identifikasi dan pengembangan potensi SDA daerah.
6. Peningkatan kualitas SDA dan LH
7. Optimalisasi pemantauan dan pengendalian eksploitasi SDA.
8. Penentapan dan pengelolaan kawasan peruntukan sawah abadi
9. Pembuatan Pal Batas kawasan Lindung dan budidaya
10. Pelestarian ekosistem, pesisir dan laut
11. Pelestarian ekosistem hutan bakau
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam konservasi lingkungan
3. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut akibat kegiatan penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut dengan teknologi yang dapat merusak lingkungan
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 39
No
Isu Lingkungan
Strategis
Subtansi RTRW
Pengaruh Alternatif Mitigasi Rekomendasi
Positif Negatif
an, terutama dalam mendorong inves tasi pembangun an jangka mene ngah (2011-2015). Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengem bangan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akun-tabilitas yang mendo-rong upaya perbaikan penge lolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Namun demikian ber-bagai perma salahan muncul dan memicu terjadinya keru sakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikha watirkan akan berdam-pak besar bagi kehidup-an makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa perma salahan pokok yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur dapat digambarkan berikut ini:
Dengan permasalahan- permasalahan di atas, strategi pemba ngunan yang harus ditempuh adalah memper baiki sistem pe ngelolaan sumber daya alam dan ling kungan hidup agar tercipta keseimbangan antara aspek pemanfa-atan sumber daya alam sebagai modal pertum buhan ekonomi (kontri-busi sektor pariwisa ta, pertambangan, perta-nian, perikanan, dan kehutanan, ter hadap PDRB) dengan aspek perlindungan terhadap keles tarian fungsi lingkungan hidup seba-gai penopang sistem kehidupan secara berke lanjutan.
Adanya keseimbangan tersebut akan menjamin keberlanjutan pemba-ngunan, karenanya prinsip-prinsip pemba-ngunan berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor menjadi suatu keharusan. Yang di-maksud dengan sus-tainable development adalah upaya meme-nuhi kebutuhan gene-rasi masa kini tanpa mengorbankan kepen-tingan generasi yang akan datang. Seluruh
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 40
No
Isu Lingkungan
Strategis
Subtansi RTRW
Pengaruh Alternatif Mitigasi Rekomendasi
Positif Negatif
kegiatannya harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu me-nguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially accep-table) dan ramah lingkungan (environ-mentally sound). Prinsip tersebut harus dija-barkan dalam bentuk instrumen kebijakan dan peraturan perun-dangan lingkungan yang dapat menjadi acuan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Badung
dijabarkan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut :
a. Keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem
perkotaan nasional, yang dijabarkan melalui strategi :
1) menterpadukan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan dan fungsi pusat
pelayanan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Pelayanan
Kawasan (PPK);
2) mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan
kabupaten, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan dan pusat
pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
3) mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan fungsi Pusat Kegiatan Nasional
(PKN), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan pusat-pusat kegiatan yang
berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh;
4) meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan
wilayah sekitarnya; dan
5) meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat pelayanan dari wilayah
belakangnya, terutama ibukota kecamatan
b. Keterpaduan sistem perkotaan wilayah kabupaten yang terintegrasi dengan sistem
perkotaan Sarbagita, dijabarkan melalui strategi :
1) memantapkan peran kawasan perkotaan Kuta sebagai kota inti dari sistem
perkotaan Sarbagita;
2) mengembangkan kawasan perkotaan Jimbaran dan kawasan perkotaan
Mangupura sebagai Kota Satelit dari sistem perkotaan Sarbagita;
3) mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam penyediaan dan pengelolaan
infrastruktur; dan
4) mengembangkan kawasan perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya Bali dan
mengendalikan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan.
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 41
c. Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah
berstandar internasional, yang dijabarkan melalui strategi :
1) menyediakan infrastruktur berstandar internasional yang mendukung
kepariwisataan;
2) mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan
mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung kawasan;
3) meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas pendukungnya;
4) mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis dengan kegiatan
kepariwisataan pada koridor menuju kawasan pariwisata; dan
5) mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan berkualitas antar moda
dan antar pusat kegiatan kepariwisataan.
d. Pengembangan Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian
terintegrasi, yang dijabarkan melalui strategi :
1) melindungi dan melestarikan kawasan hutan lindung yang terdapat di Desa
Pelaga, Kecamatan Petang;
2) mengembangkan hutan rakyat sebagai kawasan penyangga hutan lindung yang
berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup;
3) mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan tangkapan air hujan dan
kawasan resapan air;
4) mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi agribisnis meliputi
penyediaan sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan
dukungan lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian;
5) mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan
berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai; dan
6) mengembangkan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Promosi (KDTWKp) dan
Daya Tarik Wisata (DTW) berbasis agrowisata dan ekowisata.
e. Pengembangan Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, ibukota
kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional, yang dijabarkan melalui strategi:
1) mengembangkan kawasan peruntukan pertanian berkelanjutan dan
mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dalam rangka ketahanan
pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya;
2) mengembangkan sistem jaringan prasarana pada kawasan perkotaan Mangupura
yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana perkotaan Sarbagita;
3) mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Mangupura sehingga
mencerminkan perannya sebagai ibukota kabupaten dan dan pusat pelayanan
umum skala regional;
4) melindungi, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi dan/atau restorasi warisan
budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah; dan
5) mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang berkualitas yang ramah
lingkungan melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan,
teknologi serta akses terhadap pasar.
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 42
f. Pengembangan Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan, yang dijabarkan
melalui strategi :
1) mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban
dan Kuta didukung penyediaan infrastruktur yang memadai berstandar
internasional;
2) mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu untuk meningkatkan
aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan kepariwisataan;
3) mengembangkan kawasan wisata belanja yang dilengkapi sarana-prasarana
pariwisata dan pusat perbelanjaan;
4) melestarikan kawasan lindung dan mengendalikan pembangunan pada kawasan
rawan bencana yang berbasis mitigasi; dan
5) mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama
kepariwisataan yang berkelanjutan.
g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan
budidaya, dijabarkan melalui strategi :
1) mengembangkan kawasan budidaya melalui pemanfaatan ruang sesuai
peruntukan, daya dukung lahan dan daya tampung kawasan;
2) mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang berorintasi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) mengembangkan kawasan pariwisata, KDTWKp dan DTW secara komprehensif
dan terpadu dengan kegiatan pertanian yang berorientasi agribisnis;
4) mengembangkan permukiman perkotaan di wilayah Badung Tengah dan wilayah
Badung Selatan secara proporsional, dan membatasi pengembangan permukiman
skala besar di wilayah Badung Utara;
5) mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang menjangkau pusat-pusat
kegiatan budidaya; dan
6) mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya
serta tidak berientasi pada pembangunan berkelanjutan.
h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, yang
dijabarkan melalui strategi :
1) mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi pertanahan dan
keamanan negara sesuai kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat;
2) mengendalikan pengembangan kegiatan budidaya didalam dan disekitar kawasan
pertahanan dan keamanan negara; dan
3) mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah terintegrasi dengan kawasan
pertahanan dan keamanan negara; dan
4) megendalikan perubahan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara serta
aset-aset pertahanan dan keamanan lainnya.
Strategi pembangunan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis dijabarkan berupa:
a. Mengidentifikasikan rencana atau program terhadap lingkungan hidup sebagai upaya
untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan ;
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 43
b. Memfasilitasi proses penyusunan program dan kebijakan agar dapat menyeimbangkan
tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ;
c. Penyusunan program yang memiliki keterpaduan antara fungsi perlindungan
lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam ;
d. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif lingkungan yang akan timbul sebagai
akibat dari rencana, atau program ;
e. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai
dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
a. Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Badung dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi
permintaan kebutuhan pasar akan komoditi sektor peternakan dan perikanan baik
secara kualitas, kuantitas, kontinyuitas dan keragamannya baik ditingkat lokal, regional
dan nasional. Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan hendaknya selalu
memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat
sehingga arah pelaksanaannya menjadi lebih tepat sasaran. Posisi geostrategis
Kabupaten Badung dalam konstelasi regional dan nasional merupakan pusat kegiatan
nasional dan destinasi pariwisata dunia menjadikan pembangunan peternakan,
perikanan dan kelautan memiliki tantangan yang sangat kompleks. Untuk itu perlu
diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah
pembangunannya sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-
isu dan masalah pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan yang akan
dihadapi Kabupaten Badung pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan
permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu
strategis yang dihadapi antara lain :
1) Belum Optimalnya Pemanfataan Sumber Daya Peternakan, Perikanan Dan
Kelautan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah
Serta Penguatan Sentra Komoditas Unggulan.
b. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Badung.
Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Badung
antara lain :
1) Ketidakseimbangan pengembangan wilayah Badung Bagian Selatan dengan
Wilayah Badung Bagian Utara, karena potensi dasar yang dimiliki membutuhkan
pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling mendukung antar wilayah kecamatan
Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui
pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Badung yang
mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan
indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 44
pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung, sebagai berikut :
1) Implikasi terhadap arahan pemanfaatan ruang, Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan bertugas menjabarkan program-program yang tertuang dalam RTRW
Kabupaten secara rinci meliputi : indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi
sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan.
2) Implikasi terhadap indikasi program utama pemanfaatan ruang, Dinas Peternakan,
Perikanan dan Kelautan bertugas menjabarkan RTRW Kabupaten Badung dalam
rangka :
a. perwujudan rencana tata ruang pembangunan peternakan, perikanan dan
kelautan wilayah Kabupaten Badung;
b. perwujudan kawasan strategis pembangunan peternakan, perikanan dan
kelautan Kabupaten Badung.
3) Implikasi terhadap indikasi sumber pendanaan, Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan bertugas merencanakan alokasi anggaran pemanfaatan ruang melalui
sumber dana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah
Kabupaten Badung.
c. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD
Isu-isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten Badung antara lain :
- Terjadinya degradasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam (hutan, pesisir,
tanah, air dan udara) akibat pencemaran lingkungan;
- Meningkatnya daerah rawan banjir, longsor, atau kekeringan sebagai dampak alih
fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air hujan;
- Menurunnya ketersediaan sumber air baku untuk melayani kebutuhan air bersih
penduduk;
- Menurunnya keanekaragamaan hayati dan flasma nuftah;
- Berkurangnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan yang berfungsi lindung
menjadi kawasan terbangun.
Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui
pendekatan pembangunan berkelanjutan yang implikasinya terhadap pelayanan tugas
pokok dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, sebagai berikut :
(1) Menghitung kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
(2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
(3) Kinerja layanan/jasa ekosistem;
(4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
(5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan Tingkat
ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 45
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Sejalan dengan semakin berkurangnya sumberdaya alam sebagai akibat dari
meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam, pertambahan jumlah penduduk dan
berkembangnya ilmu dan teknologi akan mendorong pemanfaatan sumberdaya alam saat ini
dan masa yang akan datang cendrung semakin besar. Di sisi lain , tuntutan untuk melestarikan
sumberdaya juga semakin besar sejalan dengan kian tumbuh dan berkembangnya kesadaran
masyarakat akan pelestarian sumberdaya alam.
Perencanaan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan harus mampu
memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah serta dapat
memberikan keuntungan yang berarti bagi semua pelaku usaha peternakan, perikanan dan
kelautan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut :
Tujuan 1 : Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Peternakan
Tujuan
Indikator Kinerja Tujuan
(IKU)
Target Kinerja Tujuan
2017 2018 2019 2020 2021
Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Peternakan
Jumlah Populasi Ternak (ekor) 1.501.775 1.509.284 1.516.831 1.524.915 1.532.036
Jumlah Produksi Daging (Ton) 16.679 16.694 16.728 16.862 16.947
Sasaran : 1. Terkendalinya Wabah Penyakit Hewan Menular Ternak Strategis (PHMS)
2. Meningkatnya Jumlah Akseptor IB
3. Meningkatnya Luas Areal Hijauan Pakan Ternak
4. Meningkatnya Jumlah Pemotongan Ternak
5. Meningkatnya Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Peternakan
Sasaran
Indikator Sasaran
Target Indikator Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021
Terkendalinya Wabah Penyakit Hewan Menular Ternak Strategis (PHMS)
Jumlah Kasus Penyakit Ternak Yang Tertangani (Kasus)
30.068 29.521 28.975 28.428 27.335
Meningkatnya Jumlah Akseptor IB
Jumlah Akseptor IB (Ekor) 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000
Meningkatnya Luas Areal Hijauan Pakan Ternak
Luas Areal Hijauan Pakan Ternak (Hektar)
10 15 20 25 30
Meningkatnya Jumlah Pemotongan Ternak
Jumlah Pemotongan Ternak (Ekor)
1.740.145 1.741.423 1.746.948 1.763.018 1.772.063
Meningkatnya Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Peternakan
Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Peternakan (Ton)
4.670 4.765 4.860 4.958 5.057
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 46
Tujuan 2 : Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Perikanan
Tujuan
Indikator Kinerja Tujuan
(IKU)
Target Kinerja Tujuan
2017 2018 2019 2020 2021
Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Perikanan
Jumlah Produksi Perikanan (Ton)
7.021 7.154 7.293 7.433 7.575
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)
6.083 6.205 6.329 6.456 6.585
Sasaran : 1. Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
2. Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
3. Meningkatnya Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan
Sasaran
Indikator Sasaran
Target Indikator Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
598 603 611 617 623
Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
6.423 6.551 6.682 6.816 6.952
Meningkatnya Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)
6.083 6.205 6.329 6.456 6.585
Tujuan 3 : Terwujudnya Kawasan Pesisir yang Lestari Mendukung Pariwisata
Bahari
Tujuan
Indikator Kinerja Tujuan
(IKU)
Target Kinerja Tujuan
2017 2018 2019 2020 2021
Terwujudnya Kawasan Pesisir yang Lestari Mendukung Pariwisata Bahari
Jumlah Kawasan Pesisir Yang Lestari (Kawasan)
1 1 1 1 2
Sasaran : 1. Meningkatnya Jumlah Kawasan Pesisir Yang Tertata
Sasaran
Indikator Sasaran
Target Indikator Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Jumlah Kawasan Pesisir Yang Tertata
Jumlah Kawasan Pesisir Yang Tertata (Kawasan)
1 1 1 1 2
Tujuan 4 : Terwujudnya Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Tujuan
Indikator Kinerja Tujuan
Target Kinerja Tujuan
2017 2018 2019 2020 2021
Terwujudnya Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Jumlah Tahun Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tahun)
1 1 1 1 1
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 47
Sasaran : 1. Meningkatnya Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Sasaran
Indikator Sasaran
Target Indikator Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Jumlah Tahun Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tahun)
1 1 1 1 1
Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pengelolaan Program / Kegiatan Tepat Waktu Sesuai dengan Anggaran Kas (%)
100 100 100 100 100
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
80,5 81,0 81,5 82,0 82,5
Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan, Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Peternakan
Terkendalinya Wabah Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
Jumlah Kasus Penyakit Ternak Yang Tertangani (Kasus)
30.068
29.521
28.975
28.428
27.335
Meningkatnya Jumlah Akseptor IB
Jumlah Akseptor IB (Ekor)
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
Meningkatnya Luas Areal Hijauan Pakan Ternak
Luas Areal Hijauan Pakan Ternak (Hektar)
10
15
20
25
30
Meningkatnya Jumlah Pemotongan Jumlah Pemotongan Ternak (Ekor)
1.740.145
1.741.423
1.746.948
1.763.018
1.772.063
Meningkatnya Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Peternakan
Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Peternakan (Ton)
4.670
4.765
4.860
4.958
5.057
2
Peningkatan Produksi Hasil Perikanan
Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
598
603
611
617
623
Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
6.423
6.551
6.682
6.816
6.952
Meningkatnya Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)
6.083
6.205
6.329
6.456
6.585
3
Terwujudnya Kawasan Pesisir Yang Lestari Mendukung Pariwisata Bahari
Meningkatnya Jumlah Kawasan Pesisir Yang Tertata
Jumlah Kawasan Pesisir Yang Tertata (Kawasan)
1
1
1
1
2
4
Terwujudnya Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Meningkatnya Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Jumlah tahun pelayanan administrasi perkantoran (tahun)
1
1
1
1
1
Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/ kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas (%)
100
100
100
100
100
Nilai Akuntabilitas KInerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
80,5
81
81,5
82
82,5
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 48
4.2 Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka
strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan adalah sebagai berikut :
a. Strategi 1 : Pengembangan Produksi Peternakan
Kebijakan :
1) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Hasil Peternakan
b. Strategi 2 : Peningkatan Kualitas Data / Informasi Peternakan Kebijakan :
1) Meningkatkan Kualitas Data / Informasi Peternakan
c. Strategi 3 : Pengembangan Produksi Perikanan dan Kelautan
Kebijakan :
1) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Hasil Perikanan dan Kelautan
d. Strategi 4 : Peningkatan Kualitas Data / Informasi Perikanan dan Kelautan
Kebijakan :
1) Meningkatkan Kualitas Data / Informasi Perikanan dan Kelautan
e. Strategi 5 : Peningkatan Kawasan Pesisir Yang Lestari
Kebijakan :
1) Meningkatkan Tata Kelola Kawasan Pesisir
f. Strategi 6 : Peningkatan Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kebijakan :
1) Meningkatkan Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung disajikan pada
Tabel 4.2
8
1 Peningkatan Jumlah 1 Jumlah Populasi Ternak 1 1.532.036 ekor 1 Terkendalinya Wabah 1 Jumlah Kasus Penyakit Ternak 1 Meningkatkan Kuanitas dan 1 Program Pencegahan dan
Produksi Hasil (ekor) Penyakit Hewan Menular Yang Tertangani (Kasus) Kualitas Hasil Peternakan Penanggulangan Penyakit
Peternakan Strategis (PHMS) Ternak
2 Meningkatnya Jumlah 2 Jumlah Akseptor IB (Ekor) 2 Program Peningkatan Produksi
Akseptor IB Hasil Peternakan
3 Meningkatnya Luas Areal 3 Luas Areal Hijauan Pakan 3 Program Peningkatan
Hijauan Pakan Ternak Ternak (Hektar) Penerapan Teknologi
Peternakan
4 Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian /
Perkebunan Lapangan
2 Jumlah Produksi Daging 2 83.910 ton 1 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Pemotongan Ternak 5 Program Penjaminan Mutu
(ton) Pemotongan Ternak (Ekor) Pangan Bahan Asal Hewan
yang ASUH
2 Meningkatnya Jumlah 2 Jumlah Produksi Pengolahan 6 Program Peningkatan
Produksi Pengolahan Hasil Hasil Peternakan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan Peternakan
2 Meningkatkan kualitas data / 1 Program Pengembangan
informasi peternakan Sistem Data/ Informasi
Peternakan
2 Peningkatan Jumlah 1 Jumlah Produksi Perikanan 1 36.476 ton 1 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi Perikanan 3 Meningkatkan Kuantitas dan 1 Program Pengembangan
Produksi Hasil (ton) Produksi Perikanan Budidaya Budidaya (Ton) Kualitas Hasil Perikanan dan Budidaya Perikanan
Perikanan Kelautan
2 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi Perikanan 2 Program Pengembangan
Produksi Perikanan Tangkap Tangkap (Ton) Perikanan Tangkap
3 Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir
4 Program Pemberdayaan
Masyarakat Dalam
Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
Uraian5 6 7
Cara Mencapai Tujuan
dan Sasaran
1 2 3 4
Uraian Indikator Target
Keterangan
Indikator Kebijakan Program
Tabel 4.2
Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
Tahun 2016 - 2021
Tujuan Sasaran
8
5 Program Pemberdayaan dan
Perelindungan Nelayan dan
Pembudidayaan Ikan Kecil
2 Jumlah Produksi Olahan 2 31.658 Ton 3 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi Olahan Hasil 6 Program Optimalisasi
Hasil Perikanan (Ton) Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton) Pengelolaan dan Pemasaran
Perikanan Produksi Perikanan
7 Program Peningkatan
Pengolahan Hasil Perikanan
4 Meningkatnya Kualitas Data / 1 Program Pengembangan
Informasi Perikanan dan Kelautan Sistem Data/Informasi
Perikanan dan Kelautan
3 Terwujudnya Kawasan 1 Jumlah Kawasan Pesisir 1 6 kawasan 1 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Kawasan Pesisir Yang 5 Meningkatnya Tata Kelola Kawasan 1 Program Pengembangan
Pesisir Yang Lestari Yang Lestari (kawasan) Kawasan Pesisir Yang Tertata (kawasan) Pesisir Kawasan Pesisir Lestari
Mendukung Pariwisata Tertata Penunjang Pariwisata
2 Program Peningkatan Kegiatan
Budaya Kelautan dan Wawasan
Maritim Kepada Masyarakat
4 Terwujudnya Pelayanan 1 Jumlah Tahun Pelayanan 1 5 tahun 1 Meningkatnya Pelayanan 1 Jumlah Tahun Pelayanan 6 Meningkatnya Pelayanan Internal 1 Program Pelayanan
Internal Dinas Administrasi Perkantoran Internal Dinas Administrasi Perkantoran Dinas Peternakan, Perikanan dan Administrasi Perkantoran
Peternakan, Perikanan (tahun) Peternakan, Perikanan (Tahun) Kelautan
dan Kelautan dan Kelautan 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2 Persentase Capaian Realisasi 3 Program Peningkatan
Keuangan Pengelolaan Pengembangan Sistem
Program / Kegiatan Tepat Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan
Sesuai Dengan Anggaran Kas Keuangan
(%)
3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas 4 Program Perencanaan dan
Peternakan, Perikanan dan Penganggaran SKPD
Kelautan
50
Indikator Kebijakan Program1 2 3 4 5 6 7
49
Tujuan SasaranCara Mencapai Tujuan
Keterangandan Sasaran
Uraian Indikator Target Uraian
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016-2021
51
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang
ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
a. Tercapainya Jumlah Produksi Hasil Peternakan
b. Tercapainya Jumlah Produksi Hasil Perikanan
c. Tercapainya Jumlah Kawasan Pesisir Yang Lestari
d. Terwujudnya Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai
rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui
mekanisme yang ditentukan.
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
dapat dilihat pada Tabel 5.1 , Tabel 5.2 dan 5.3.
Data Capaian
pada awal
Tahun 2015 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Peningkatan Jumlah 1 Terkendalinya Wabah 1 Jumlah Kasus Penyakit 2.01 2.01.2 21 Program Pencegahan dan Jumlah populasi ternak 65.427 65,500 2,561.950 66,300 2,818.145 67,300 3,099.959 68,800 3,409.955 70,000 3,750.951 71,000 15,640.961
Produksi Hasil Penyakit Hewan Menular Ternak Yang Tertangani Penanggulangan Penyakit yang tertangani dari ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor
Peternakan Strategis (PHMS) (Kasus) Ternak serangan penyakit
19,204.9 16,585.5 15,864.3 13,012.8 12,000.0 12,500.0 69,962.6
Kegiatan ton ton ton ton ton ton ton
2.01 2.01.2 21 001 Pemeliharaan Kesehatan dan Jumlah Pengadaan : 2,497.414 2,747.155 3,021.871 3,324.058 3,656.464 15,246.963
Pencegahan Penyakit Menular - Obat - obatan 6 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket
Ternak - Bahan Alat Kerja 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket
- Vaksin 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket
- Kompensasi vocal culling 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 Paket
- Vaksinasi anjing 57.000 dosis 50.000 dosis 50.000 dosis 50.000 dosis 50.000 dosis 50.000 dosis 250.000 dosis
- Vaksinasi sapi 58.000 dosis 17.000 dosis 19.000 dosis 21.000 dosis 23.000 dosis 25.000 dosis 105.000 dosis
- Vaksinasi babi 98.000 dosis 17.000 dosis 19.000 dosis 21.000 dosis 23.000 dosis 25.000 dosis 105.000 dosis
2.01 2.01.2 21 002 Pengambilan Sampel dan Uji Jumlah Sampel yang teramati : 64.536 70.989 78.088 85.897 94.487 393.998
Laboratorium Penyakit Hewan - Darah Sapi 1.050 sampel 600 sampel 600 sampel 600 sampel 600 sampel 600 sampel 3.000 sampel
- Darah Ayam 600 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 1.000 sampel
-Darah Anjing 800 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 1.000 sampel
-Otak Anjing 250 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 1.000 sampel
2 Meningkatnya Jumlah 2 Jumlah Akseptor IB (Ekor) 2.01 2.01.2 22 Program Peningkatan Jumlah Populasi ternak 1.486.869 ekor 1,501,775 6,797.291 1,509,284 7,463.881 1,516,831 8,022.779 1,524,914 8,628.850 15,320,361 9,169.903 15,320,361 40,047.861
Akseptor IB Produksi Hasil Peternakan
Kegiatan :
2.01 2.01.2 22 001 Pengadaan Sarana Inseminasi Jumlah sarana yang diguna- 14 unit, 4000 dosis 2 unit, 4000 dosis 131.387 2 unit, 4000 dosis 131.387 2 unit, 4000 dosis 131.387 2 unit, 4000 dosis 131.387 2 unit, 4000 dosis 131.387 2 unit, 4000 dosis 656.935
Buatan (IB) di Kab. Badung kan, pengadaan sarana IB 5000 liter 5000 liter 5000 liter 5000 liter 5000 liter , 5000 liter 5000 liter
2.500 ekor 2.500 ekor 2.500 ekor 2.500 ekor 2.500 ekor 2.500 ekor 12.500 ekor
2.01 2.01.2 22 002 Pembinaan dan Lomba Jumlah kelompok petani ternak 3 kategori 12 kelompok 97.597 12 kelompok 107.357 12 kelompok 118.092 12 kelompok 129.902 12 kelompok 142.892 60 kelompok 595.840
Kelompok Petani Ternak yang dibina dan mengikuti
lomba
2.01 2.01.2 22 003 Pembangunan Kandang Ternak Sapi danJumlah pengadaan kandang 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 25 unit
Instalasi Biogas utk ternak sapi bibit 0.000 0.000 0.000 0.000 323.965 323.965
Jumlah pengadaan intalasi 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 25 unit
pengolahan limbah ternak
menjadi biogas (batamas
2.01 2.01.2 22 004 Pengelolaan Sentra Ternak Terlaksananya Operasional 25 orang 25 orang 680.255 25 orang 748.281 25 orang 823.109 25 orang 905.419 25 orang 905.419 25 orang 4,062.483
Sobangan Sentra Ternak Sobangan
2.01 2.01.2 22 005 Pengadaan Sarana Sentra terlaksananya pengadaan 2 paket, 11 jenis, 1 paket, 11 jenis, 2,628.814 1 paket, 11 jenis, 2,891.695 1 paket, 11 jenis, 3,180.864 1 paket, 11 jenis, 3,498.951 1 paket, 11 jenis, 3,498.951 5 paket, 55 jenis, 15,699.274
Ternak Sobangan bahan kimia,bahan alat kerja, 2.625.080 kg 2.625.080 kg 2.625.080 kg 2.625.080 kg 2.625.080 kg 2.625.080 kg 13.125.400 kg
makanan ternak
2.01 2.01.2 22 006 Pengawasan mutu dan Jumlah pengujian sampel 30 sampel 8.908 30 sampel 9.798 30 sampel 10.778 30 sampel 11.856 30 sampel 13.042 150 sampel 54.382
keamanan pakan/bahan pakan pakan
2.01 2.01.2 22 007 Pengelolaan Sentra Peternakan Terbayarnya upah 6 orang 18.340 6 orang 20.173 6 orang 22.191 6 orang 24.410 6 orang 26.851 6 orang 111.965
Rakyat (SPR) operasional GPPT Pengurus
SPR
2.01 2.01.2 22 008 Pengelolaan UPT RPH Mambal Terealisasinya Operasional 1 UPT 1 UPT 61.967 1 UPT 68.164 1 UPT 74.981 1 UPT 82.479 1 UPT 90.726 1 UPT 378.317
pada UPT RPH Mambal
2.01 2.01.2 22 010 Pembinaan Usaha Agribisnis Terwujudnya kelompok ternak 20 kelompok 20 6.069 20 6.676 20 7.010 20 7.360 20 7.728 100
dan Monev Kelompok Pengolah yang berwawasan agribisnis
Hasil Peternakan dievaluasi
2.01 2.01.2 22 011 Pengadaan Bibit Ternak Jumlah bibit ternak yang 1503 3,163.955 1503 3,480.351 1503 3,654.368 1503 3,837.086 1503 4,028.941 7,515 18,164.701
diadakan ekor ekor ekor ekor ekor ekor
2.01 2.01.2 22 013 Pembangunan Kandang Sapi Terbangunan Kandang sapi 0.000 4 0.000 4 0.000 4 0.000 4 0.000 16
dan Rumah Chopper Terbangunan Rumah Chopper 1 1 1 1 4
3 Meningkatnya Luas Areal 3 Luas Areal Hijauan Pakan 2.01 2.01.2 25 Program Peningkatan Jumlah Populasi ternak 1.494.309 ekor 1,501,775 21.816 1,509,284 23.997 1,516,831 26.397 1,524,914 29.036 1,532,036 31.939 1,532,036 133.185
Hijauan Pakan Ternak Ternak (Hektar) Penerapan Teknologi
Peternakan
Kegiatan :
2.01 2.01.2 25 001 Bimtek Pengembangan Jumlah kelompok yang 9 klp 21.816 9 klp 23.997 9 klp 26.397 9 klp 29.036 9 klp 31.939 45 klp 133.185
Budidaya Sapi Sentra memperoleh Bimtek budidaya
(4)(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Tabel 5.1Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2020Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
tahun 2021Program dan KegiatanKodeTujuan
Data Capaian
pada awal
Tahun 2015 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(4)(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2020Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
tahun 2021Program dan KegiatanKodeTujuan
Peternakan Rakyat (SPR) sapi
2.01 2.01.2 20 Program Pemberdayaan Jumlah Penyuluh dan 1.494.309 ekor 1,501,775 444.180 1,509,284 26.886 1,516,831 537.458 1,524,914 32.532 1,532,036 650.325 1,532,036 1,691.381
Penyuluh Pertanian / petugas lapangan yang
Perkebunan Lapangan berkinerja
Kegiatan :
2.01 2.01.2 20 001 Bimbingan Teknis Penyuluh dan Jumlah tenaga penyuluh dan 67 orang 33 orang 419.738 33 orang 0.000 33 orang 507.883 33 orang 0.000 33 orang 614.539 33 orang 1,542.160
Petugas Lapangan petugas teknis lapangan yang
mengikuti bimbingan Teknis
2.01 2.01.2 20 002 Pengadaan Sarana Prasarana Jumlah penyuluh yang 15 orang 3 orang 24.442 3 orang 26.886 3 orang 29.575 3 orang 32.532 3 orang 35.786 3 orang 149.221
Penyuluh menerima sarana operasional
4 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Pemotongan Ternak 2.01 2.01.2 31 Program Penjaminan Mutu Jumlah produksi 16.037 ton 16.679 ton 1,699.832 16.694 ton 106.371 16.728 ton 117.008 16.862 ton 128.709 16.947 ton 141.580 83,911 2,193.499
Pemotongan Ternak (Ekor) Pangan Bahan Asal Hewan daging
yang ASUH
Kegiatan :
2.01 2.01.2 31 001 Pemeriksaan Bahan Pangan Jumlah Pengujian Sampel 1.800 sampel 600 sampel 82.474 620 sampel 90.721 640 sampel 99.793 660 sampel 109.772 680 sampel 120.749 3.200 sampel 503.509
Hewani Bahan Pangan Hewani
2.01 2.01.2 31 002 Pemeriksaan Ante Mortem dan Jumlah Lokasi Tempat 50 lokasi 50 lokasi 14.227 50 lokasi 15.650 50 lokasi 17.215 50 lokasi 18.937 50 lokasi 20.830 50 lokasi 86.859
Post Morten Hewan Qurban Pemotongan Hewan Qurban
2.01 2.01.2 31 003 Pengadaan Sistem Rantai Dingin Tersedianya Daging yang - 1 Paket 1,603.131 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 1 Paket 1,603.131
dan Peralatan RPH Mambal ASUH
2.01 2.01.2 31 004 Pembangunan Tempat Terbangunnya tempat 0.000 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000
Pengolahan Daging dan pengolahan daging
Peralatannya
5 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi Pengolahan2.01
2.01.2 23
Program Peningkatan
Jumlah produksi hasil
4.579 ton 4764 226.993 4,859 249.692 4,956 274.027 5,056 300.765 5,157 330.841 24,792 1,382.317
Produksi Pengolahan Hasil Hasil Peternakan Pemasaran Hasil Produksi peternakan yang
Peternakan Peternakan dipasarkan
Kegiatan :
2.01 2.01.2 23 001 Promosi atas Hasil Produksi terlaksananya promosi 14 paket 4 215.471 4 237.019 4 260.720 4 286.792 4 315.472 20 1,315.474
Peternakan, Perikanan dan didalam dan diluar daerah event event event event event event
Kelautan Unggulan Daerah
2.01 2.01.2 23 002 Informasi Harga Daging dan Terlaksananya kegiatan 45 kali 4 11.521 4 12.673 4 13.307 4 13.972 4 15.369 20 66.843
Ikan informasi harga dagingdan 12 pasar pasar pasar pasar pasar pasar pasar
ikan di pasar tradisional di
Kabupaten Badung ikan di
pasar tradisional di Kabupaten
Badung
2.01 2.01.2 30 Program Pengembangan Jumlah dokumen 1 jenis dokumen 1 jenis 122.964 1 jenis 135.260 1 jenis 148.786 1 jenis 163.665 1 jenis 163.665 1 jenis 734.341
Sistem Data/ Informasi data/informasi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Peternakan peternakan yang
disusun
Kegiatan :
2.01 2.01.2 30 001 Pelaksanaan Cacah Jiwa Terlaksananya kegiatan 6 kecamatan 6 kecamatan 122.964 6 kecamatan 135.260 6 kecamatan 148.786 6 kecamatan 163.665 6 kecamatan 163.665 6 kecamatan 734.341
Ternak cacah jiwa ternak 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku
2 Peningkatan Jumlah 1 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi Perikanan 2.05 2.01.2 20 Program Pengembangan Produksi perikanan 586.80 ton 598 451.044 603.00 475.277 611.00 500.890 617.00 527.969 623.00 580.765 3,052.00 2,535.946
Produksi Hasil Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Budidaya Perikanan budidaya
Perikanan Budidaya
Kegiatan :
2.05 2.01.2 20 001 Pengelolaan BBI Kapal Terealisasinya Peningkatan 1 unit 1 unit 58.589 1 unit 61.519 1 unit 64.595 1 unit 67.825 1 unit 74.607 1 unit 327.135
Pengelolaan BBI Kapal
2.05 2.01.2 20 002 Pengelolaan BBI Petang Terealisasinya Peningkatan 1 unit 1 unit 39.972 1 unit 41.971 1 unit 44.069 1 unit 46.273 1 unit 50.900 1 unit 223.185
Pengelolaan BBI Petang
2.05 2.01.2 20 003 Pembinaan dan Lomba Jumlah kelompok 24 kelompok 5 katagori + 136.508 5 katagori + 143.334 5 katagori + 150.501 5 katagori + 158.026 5 katagori + 173.828 5 katagori + 762.196
Kelompok Pembudidaya pembudidaya ikan/nelayan 8 kelompok 8 kelompok 8 kelompok 8 kelompok 8 kelompok 40 kelompok
Ikan/Nelayan yang dinilai dan dibina
2.05 2.01.2 20 004 Pelatihan Teknis Budidaya Jumlah pembudidaya ikan 30 orang 31.089 30 orang 32.643 30 orang 34.275 30 orang 35.989 30 orang 39.588 150 orang 173.584
Perikanan yang mendapatkan
Data Capaian
pada awal
Tahun 2015 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(4)(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2020Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
tahun 2021Program dan KegiatanKodeTujuan
pelatihan teknis budidaya
2.05 2.01.2 20 005 Pengawasan dan Pengendalian Jumlah sampel ikan yang 100 kelompok 30 33.617 30 36.979 30 40.677 30 44.744 30 49.219 150 sampel 205.235
Hama/ Penyakit Ikan diuji
2.05 2.01.2 20 006 Pengadaan Sarana Produksi Jumlah kelompok yang 19 kelompok 3 kelompok 151.269 3 kelompok 158.832 3 kelompok 166.774 3 kelompok 175.112 3 kelompok 192.624 15 kelompok 844.611
Perikanan Budidaya mendapat bantuan
2 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi Perikanan 2.05 2.01.2 21 Program Pengembangan Jumlah Produksi 6.890,70 ton 6,423.00 664.175 6,551.00 730.593 6,682.00 803.652 6,816.00 7,509.969 6,952.00 8,260.966 33,424.00 17,969.354
Produksi Perikanan Tangkap Tangkap (Ton) Perikanan Tangkap perikanan tangkap
Kegiatan :
2.05 2.01.2 21 001 Pengadaan Sarana Perikanan Jumlah pengadaan sarana 1 paket 1 paket 553.131 1 paket 608.444 1 paket 669.288 1 paket 7,362.168 1 paket 8,098.385 5 paket 17,291.416
Tangkap perikanan tangkap
- Jukung Fiber 44 unit 75 unit 75 unit 75 unit 75 unit 75 unit 375 unit
- Mesin motor tempel 15 PK 150 set 235 set 235 set 235 set 235 set 235 set 1.175 set
2.05 2.01.2 21 002 Pengawasan Operasional Jumlah SPDN yang diawasi - 2 Unit 6.993 2 Unit 7.692 2 Unit 8.462 2 Unit 9.308 2 Unit 10.238 2 Unit 42.693
Nelayan diwilayah Pesisir operasionalnya
2.05 2.01.2 21 005 Pengadaan Papan Pengumuman Jumlah Pengadaan Papan - 25 buah 87.547 25 buah 96.302 25 buah 105.932 25 buah 116.525 25 buah 128.178 125 buah 534.483
Pelarangan Perusakan Larangan
Kawasan Perairan
2.05 2.01.2 21 006 Rapat Koordinasi Hamonisasi Terlaksananya rapat - 50 orang 16.505 50 orang 18.155 50 orang 19.971 50 orang 21.968 50 orang 24.164 250 orang 100.762
Alat Penangkapan Ikan koordinasi harmonisasi alat
penangkapan ikan
2.05 2.01.2 15 Program Pemberdayaan Jumlah produksi 155.646,48 ton 7,021.00 190.042 7,154.00 40.491 7,293.0 44.540 7,433.0 48.994 7,575.0 53.894 36,476.00 377.961
Ekonomi Masyarakat perikanan
Pesisir
Kegiatan :
2.05 2.01.2 15 001 Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Jumlah peserta 15 orang 6 klpk 187.623 1 klpk 37.963 1 klpk 41.760 1 klpk 45.936 1 klpk 50.529 12 Klpk 363.811
Tempel bagi Kelompok Nelayan Bimtek/pelatihan
2.05 2.01.2 15 002 Pembinaan Pusat Terlaksananya Pelayanan - 1 Unit 2.419 1 Unit 2.528 1 Unit 2.781 1 Unit 3.059 1 Unit 3.365 1 Unit 14.150
Pemberdayaan dan Pelayanan P3MP Terhadap
Masyarakat Pesisir (P3MP) Masyarakat Pesisir
Kabupaten Badung
2.05 2.01.2 16 Program Pemberdayaan Jumlah pokmaswas 5 kelompok 4 kelompok 202.464 3 kelompok 89.496 3 kelompok 98.445 3 kelompok 108.290 3 kelompok 119.119 16 kelompok 617.812
Masyarakat Dalam yang dibina dan
Pengawasan dan ditumbuhkembangkan
Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
Kegiatan :
2.05 2.01.2 16 002 Pembinaan Penumbuhkembag- Jumlah pokmaswas yang - 3 Kelompok 81.360 2 Kelompok 89.496 2 Kelompok 98.445 2 Kelompok 108.290 2 Kelompok 119.119 11 kelompok 496.708
an dan Lomba Pokmaswas dibina dan
ditumbuhkembangkan
2.05 2.01.2 16 006 Pengadaan Dan Pemasangan Jumlah pengadaan dan - 1 Unit 121.104 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 1 unit 121.104
Radio Komunikasi pemasangan radio
komunikasi
2.05 2.01.2 xx Program Pemberdayaan Jumlah Kelompok 20 455.000 20 455.000 20 460.000 20 460.000 20 465.000 100 2,295.000
dan Perlindungan Nelayan nelayan dan kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok
dan Pembudidayaan Ikan pembudidaya ikan kecil
Kecil yang diberdayakan
Kegiatan :
2.05 2.01.2 01 Pembinaan dan Penumbuhkem- Jumlah kelompok yang 20 30.000 20 30.000 20 35.000 20 35.000 20 40.000 100 170.000
bangan kelompok Nelayan dan meningkat kelas
Pembudidaya Ikan Kecil kemampauannya
2.05 2.01.2 02 Pelestarian Pura Segara Jumlah pura yang 17 425.000 17 425.000 17 425.000 17 425.000 17 425.000 17 2,125.000
sebagai Pura Swagina dilestarikan
3 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi Olahan Hasil 2.05 2.01.2 23
Program OptimalisasiJumlah produksi 4.866,22 ton 5,062 20.047 5,164 20.551 5,267 22.107 5,372 22.717 5,480 24.389 26,345 109.811
Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton) Pengelolaan dan pengolahan hasil
Perikanan Pemasaran Produksi perikanan
Perikanan
Kegiatan :
2.05 2.01.2 23 001 Pembinaan Usaha Peternakan Jumlah kelompok yang 40 pengusaha 20 5.047 20 5.551 20 6.107 20 6.717 20 7.389 100 30.811
Data Capaian
pada awal
Tahun 2015 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(4)(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2020Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
tahun 2021Program dan KegiatanKodeTujuan
dan Perikanan mendapatkan pembinaan Pengusaha Pengusaha Pengusaha Pengusaha Pengusaha Pengusaha
usaha peternakan dan
perikanan
2.05 2.01.2 23 002 Pembinaan pasar, Kios dan Jumlah pasar dan kios ikan 10 15.000 10 15.000 10 16.000 10 16.000 10 17.000 10 79.000
Pedagang Ikan yang dibina
2.05 2.01.2 34 Program Peningkatan Jumlah produksi 4.866,22 ton 5,062.820 5.208 5,164.076 5.729 5,267.358 6.302 5,372.705 6.932 5,480.159 7.625 5,480.159 31.796
Pengolahan Hasil Perikanan pengolahan hasil
perikanan
Kegiatan :
2.05 2.01.2 001 Pembinaan Pengolahan Hasil Jumlah kelompok yang 20 kelompok 20 5.208 20 5.729 20 6.302 20 6.932 20 7.625 100 31.796
Perikanan mendapatkan pembinaan kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok
mutu hasil-hasil perikanan
2.05 2.01.2 30 Program Pengembangan Jumlah dokumen 155 exp 105 exp 95.816 105 exp 105.397 105 exp 115.937 105 exp 127.531 105 exp 140.284 525 exp 584.965
Sistem Data/Informasi data/informasi
Perikanan dan Kelautan peternakan, perikanan
dan Kelautan
Kegiatan :
2.05 2.01.2 30 001 Pemutahiran Database Potensi Tersedianya data/informasi 1 jenis 4 50.580 4 55.638 4 61.202 4 67.322 4 74.054 4 308.797
Wilayah Pesisir di Kabupaten potensi wilayah pesisir
Badung
2.05 2.01.2 30 002 Penyusunan Buku Informasi Jumlah buku Profil SKPD 105 Eksp 105 Eksp 33.806 105 Eksp 37.186 105 Eksp 40.905 105 Eksp 44.995 105 Eksp 49.495 105 Eksp 206.387
Peternakan, Perikanan dan dan buku saku yang
Kelautan dicetak Jumlah Monev 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
yang dilaksanakan
2.05 2.01.2 30 003 Pengumpulan dan Pengolahan Jumlah dokumen data 1 dokumen 1 Dokumen 11.430 1 Dokumen 12.573 1 Dokumen 13.830 1 Dokumen 15.213 1 Dokumen 16.735 1 Dokumen 69.781
Data Statistik Perikanan dan statistik yang disusun
Kelautan
3 Terwujudnya 1 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Kawasan Pesisir 2.05 2.01.2 xx Program Pengembangan Tertatanya kawasan 1 kawasan 6,226.354 1 kawasan 7,172.489 1 kawasan 7,530.588 1 kawasan 8,281.847 2 kawasan 9,108.082 6 kawasan 38,319.360
Kawasan Pesisir Kawasan Pesisir Yang Yang Tertata (kawasan) Kawasan Pesisir Lestari pesisir lestari
Yang Lestari Tertata Penunjang Pariwisata penunjang wisata
Mendukung bahari
Pariwisata Bahari Kegiatan :
2.05 2.01.2 003 Pembangunan Balai Kelompok Jumlah pembangunan balai 1 unit 1 Unit 326.500 1 Unit 359.150 1 Unit 395.065 1 Unit 434.571 1 Unit 478.028 5 Unit 1,993.313
Nelayan kelompok nelayan
2.05 2.01.2 004 Pembangunan Bangsal Jukung Jumlah pembangunan - 2 unit 5,869.854 1 Unit 6,456.840 1 Unit 7,102.524 1 Unit 7,812.776 1 Unit 8,594.054 6 Unit 35,836.047
Nelayan bangsal jukung nelayan
2.05 2.01.2 Pembuatan Aplikasi Informasi Tersedianya Aplikasi - - 0.000 1 dokumen 325.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 1 dokumen 325.000
Pemasaran/Trade Centere Pemasaran Produk
Produk Perikanan dan Kelautan Perikanan dan Kelautan
Berbasis IT
2.05 2.01.2 Operasional Tim Koordinasi Teridentifikasinya kegiatan - 1 dokumen 10.000 1 dokumen 10.500 1 dokumen 11.000 1 dokumen 11.500 1 dokumen 12.000 1 dokumen 55.000
Manajemen Penataan Pantai Penataan Pantai
2.05 2.01.2 Gerakan Bersih Pantai di Terselenggaranya kegiatan - 1 lokasi 20.000 1 lokasi 21.000 1 lokasi 22.000 1 lokasi 23.000 1 lokasi 24.000 1 lokasi 110.000
Kabupaten badung membersihkan pantai
2.05 2.01.2 19 Program Peningkatan Jumlah kawasan yang 5 kali 1 kali 3,038.354 1 kali 3,542.189 1 kali 4,046.408 1 kali 4,451.049 1 kali 4,896.153 5 kali 19,974.152
Kegiatan Budaya Kelautan masyarakatnya
dan Wawasan Maritim memiliki pemahaman
Kepada Masyarakat dan wawasan
mengenai budaya
kelautan dan maritim
Kegiatan :
2.05 2.01.2 19 001 Peringatan Hari Nusantara Terselenggaranya 5 kali 1 kali 38.354 1 kali 42.189 1 kali 46.408 1 kali 51.049 1 kali 56.153 5 kali 234.152
peringatan hari nusantara
2.05 2.01.2 19 002 Festival Bahari di Kabupaten Jumlah Kegiatan Festival 1 kali 3,000.000 1 kali 3,500.000 1 kali 4,000.000 1 kali 4,400.000 1 kali 4,840.000 5 kali 19,740.000
Badung Bahari
4 Terwujudnya 1 Meningkatnya Pelayanan 1 Jumlah Tahun Pelayanan 2.01 2.01.2 01 Program Pelayanan Lancarnya pelayanan 5 tahun 1 tahun 2,093.842 1 tahun 2,289.558 1 tahun 2,488.347 1 tahun 2,717.014 1 tahun 2,957.548 5 tahun 12,214.808
Pelayanan Internal Internal Dinas Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran administrasi
Dinas Peternakan, Peternakan, Perikanan (tahun) perkantoran
Perikanan dan dan Kelautan Kegiatan :
Kelautan
Data Capaian
pada awal
Tahun 2015 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(4)(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2020Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
tahun 2021Program dan KegiatanKodeTujuan
2.01 2.01.2 01 001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan pembayaran 60 bulan 12 bulan 318.840 12 bulan 350.724 12 bulan 385.796 12 bulan 424.376 12 bulan 466.814 60 bulan 1,946.550
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber
daya Air dan Listrik
2.01 2.01.2 01 002 Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah Kendaraan yang di 79 kendaraan 72 kendaraan 27.960 72 kendaraan 30.756 72 kendaraan 33.832 72 kendaraan 37.215 72 kendaraan 40.936 72 kendaraan 170.699
dan perizinan kendaraan KIR dan di Samsat dinas dinas dinas dinas dinas dinas dinas
dinas/operasional
2.01 2.01.2 01 003 Pelayanan jasa administrasi Jumlah pengadaan materai 6.391 buah 1.598 buah 6.675 1.598 buah 6.675 1.598 buah 6.675 1.598 buah 6.675 1.598 buah 6.675 7.990 buah 33.375
keuangan dalam 1 tahun
2.01 2.01.2 01 004 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah tenaga kebersihan 13 orang 13 orang 331.500 13 orang 364.650 13 orang 401.115 13 orang 441.227 13 orang 485.349 13 orang 1,692.341
kantor kantor yang diberikan gaji
tiap bulam dalam 1 tahun
2.01 2.01.2 01 005 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan alat tulis kantor 45 item 43 item 53.273 43 item 58.600 43 item 64.460 43 item 70.906 43 item 77.997 215 item 325.237
untuk kebutuhan selama 1
tahun
2.01 2.01.2 01 006 Penyediaan barang cetakan Jumlah cetakan blangko- 5 paket 1 paket 25.663 1 paket 28.229 1 paket 31.052 1 paket 34.157 1 paket 37.573 5 paket 156.674
dan penggandaan blangko administrasi dinas
dalam 12 bulan
2.01 2.01.2 01 007 Penyediaan komponen instalasi Jumlah UPT dan Sentra 9 kantor/ 9 kantor/ 17.600 9 kantor/ 19.360 9 kantor/ 21.296 9 kantor/ 23.426 9 kantor/ 25.768 9 kantor/ 107.450
listrik/penerangan bangunan Ternak Sobangan yang bangunan bangunan bangunan bangunan bangunan bangunan bangunan
kantor disediakan komponen
instalasi listrik/ penerangan
2.01 2.01.2 01 008 Penyediaan peralatan rumah Jumlah kantor/bangunan 8 kantor 9 kantor 9.510 9 kantor 10.461 9 kantor 11.507 9 kantor 12.658 9 kantor 13.924 9 kantor 58.060
tangga yang disediakan alat
kebersihan dan bahan
pembersih dalam 1 tahun
2.01 2.01.2 01 009 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah surat kabar yang 588 exp/bulan 588 exp/bulan 55.740 588 exp/bulan 61.314 588 exp/bulan 67.445 588 exp/bulan 74.190 588 exp/bulan 81.609 588 exp/bulan 340.298
peraturan perundang-undangan tersedia selama 12 bulan
2.01 2.01.2 01 010 Penyediaan makanan dan Jumlah makanan/minuman 768 Galon 768 Galon 22.488 768 Galon 24.737 768 Galon 27.210 768 Galon 29.932 768 Galon 32.925 5 tahun 137.291
minuman yang tersedia untuk anggaran
pegawai dan tamu 890 kotak 500 kotak, 24 dus 500 kotak, 24 dus 500 kotak, 24 dus 500 kotak, 24 dus 500 kotak, 24 dus
gula 24 kg, kopi gula 24 kg, kopi gula 24 kg, kopi gula 24 kg, kopi gula 24 kg, kopi
12 kg dan teh 12 12 kg dan teh 12 12 kg dan teh 12 12 kg dan teh 12 12 kg dan teh 12
kotak kotak kotak kotak kotak
2.01 2.01.2 01 011 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas 5 paket 1 paket 225.000 1 paket 225.000 1 paket 225.000 1 paket 225.000 1 paket 225.000 5 paket 1,125.000
konsultasi ke luar daerah luar Daerah dalam 1 tahun
2.01 2.01.2 01 012 Penyediaan dekorasi Jumlah kantor yang 7 kantor 7 kantor 13.300 7 kantor 14.630 7 kantor 16.093 7 kantor 17.702 7 kantor 19.473 7 kantor 81.198
didekorasi
2.01 2.01.2 01 013 Penyedian bahan bakar Jumlah kendaraan yang 81 kendaraan 73 kendaraan 491.926 73 kendaraan 541.118 73 kendaraan 595.230 73 kendaraan 654.753 73 kendaraan 720.228 73 kendaraan 3,003.255
kendaraan disediakan bahan bakar
selama 12 bulan
2.01 2.01.2 01 014 Penyediaan upacara Jumlah kantor yang 11 kantor 11 kantor 360.338 11 kantor 396.371 11 kantor 436.008 11 kantor 479.609 11 kantor 527.570 11 kantor 2,199.896
keagamaan disediakan aci - aci dan
sesajen upacara selama
12 bulan
2.01 2.01.2 01 015 Lomba-lomba Olahraga/ Jumlah barang yang 5 paket 1 paket 15.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 1 paket 20.000 5 paket 95.000
Kesenian pada Hari-hari disediakan untuk
Bersejarah menunjang kegiatan
2.01 2.01.2 01 016 Pelaksanaan Upakara Jumlah pengadaan sarana 3 paket 1 paket 40.000 1 paket 50.000 1 paket 50.000 1 paket 60.000 1 paket 60.000 5 paket 260.000
Penganyaran ke Pura penganyaran pura
Kahyangan Jagat kahyangan jagat
2.01 2.01.2 01 017 Penyediaan Jasa Pengumuman Jumlah paket jasa - 25 paket 37.500 25 paket 41.250 25 paket 45.375 25 paket 49.913 25 paket 54.904 125 paket 228.941
Lelang pengumuman lelang
2.01 2.01.2 01 018 Penyediaan Jasa Pegawai Jumlah dana untuk jasa 60 bulan 12 bulan 41.530 12 45.683 12 50.251 12 55.276 12 60.803 60 bulan 253.542
Tidak Tetap pegawai tidak tetap
2.01 2.01.2 02 Pogram Peningkatan Sarana Tersedianya sarana dan 5 tahun 1 tahun 7,455.614 1 tahun 7,587.669 1 tahun 1,208.245 1 tahun 779.069 1 tahun 856.976 5 tahun 17,887.574
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran
untuk menunjang
operasional
Kegiatan :
2.01 2.01.2 02 001 Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan alat-alat 2 unit 0.000 0.000 1 unit 500.000 0.000 0.000 500.000
Data Capaian
pada awal
Tahun 2015 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(4)(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2020Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir
tahun 2021Program dan KegiatanKodeTujuan
Dinas/operasional angkutan darat bermotor 10 unit 10 unit
2.01 2.01.2 02 002 Pengadaan perlengkapan Jumlah Pengadaan 1 SKPD 43 buah 131.131 43 buah 144.245 43 buah 158.669 43 buah 174.536 43 buah 191.989 43 buah 800.570
gedung kantor perlengkapan kantor
2.01 2.01.2 02 003 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan 1 SKPD 28 unit 232.800 28 unit 256.080 28 unit 281.688 28 unit 309.857 28 unit 340.842 28 unit 1,421.267
Peralatan gedung kantor
2.01 2.01.2 02 004 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala 1 unit 9 kantor 14.500 9 kantor 15.950 9 kantor 17.545 9 kantor 19.300 9 kantor 21.229 9 kantor 88.524
gedung kantor gedung kantor dinas
peternakan ,perikanan dan
kelautan dapat terlaksana
2.01 2.01.2 02 005 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas 81 kendaraan 73 kendaraan 150.300 73 kendaraan 165.330 73 kendaraan 181.863 73 kendaraan 200.049 73 kendaraan 220.054 73 kendaraan 917.597
kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan
pemeliharaan rutin/berkala
2.01 2.01.2 02 006 Pemeliharaan perlengkapan Terlaksananya 75 unit 42 unit 44.500 42 unit 48.950 42 unit 53.845 42 unit 59.230 42 unit 65.152 42 unit 271.677
kantor pemeliharaan
perlengkapan kantor
2.01 2.01.2 02 007 Pemeliharaan peralatan kantor Terlaksananya 12 bulan 12 bulan 12.095 12 bulan 13.305 12 bulan 14.635 12 bulan 16.098 12 bulan 17.708 12 bulan 73.841
pemeliharaan peralatan
kantor
2.01 2.01.2 02 008 Pembangunan BBI Baha Terlaksananya 1 unit 6,870.288 6,943.810 0.000 0.000 0.000 13,814.098
pembangunan BBI Baha
2 Persentase capaian realisasi 2.01 2.01.2 06 Program Peningkatan Jumlah Dokumen SAKIP 6 jenis dokumen 6 180.252 6 187.125 6 196.181 6 205.690 6 215.675 6 984.923
keuangan pengelolaan Pengembangan Sistem yang disusun jenis jenis jenis jenis jenis jenis
program / kegiatan tepat Pelaporan Capaian Kinerja dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
waktu sesuai dengan dan Keuangananggaran kas (%)
Kegiatan :
2.01 2.01.2 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah pengelola 48 orang 42 orang 172.500 42 orang 181.125 42 orang 190.181 42 orang 199.690 42 orang 209.675 42 orang 953.171
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi keuangan yang berkinerja
Kinerja SKPD
2.01 2.01.2 06 005 Penyusunan Akuntabilitas Jumlah dokumen sakip 120 exp 65 exp 7.752 65 exp 6.000 65 exp 6.000 65 exp 6.000 65 exp 6.000 325 exp 31.752
Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun :
(AKIP) RKT
PK
IKU
Lakip / LKjIP
Casscading
2.01 2.01.2 06 005 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya SKM bagi 12 bulan 12 bulan 5.015 12 bulan 5.000 12 bulan 5.500 12 bulan 6.050 12 bulan 6.655 60 bulan 28.220
SKPD di Kabupaten
Badung
3 Nilai akuntabilitas kinerja Dinas 2.01 2.01.2 26 Program Perencanaan dan Jumlah dokumen 3 jenis 3 jenis 7.529 3 jenis 8.282 3 jenis 9.110 3 jenis 3 jenis 3 jenis 10.522 3 jenis 45.465
Peternakan, Perikanan dan Penganggaran SKPD perencanaan SKPD
Kelautan
Kegiatan :
2.01 2.01.2 26 083 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan 114 exp 20 exp 7.529 20 exp 8.282 20 exp 9.110 20 exp 10.021 20 exp 10.522 100 exp 45.465
Perencanaan SKPD (Renja, SKPD
RKA )
58
1 2 7 8 9
2.01 URUSAN PERTANIAN 9,552.21
Terwujudnya Swasembada Peningkatan Populasi Ternak dan 1 Tercapainya Peningkatan Populasi 2.01 2.01.02 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Jumlah populasi Ternak 1.494.303 ekor 3,821.182 Daging Melalui Pengembangan Produksi Daging Dalam Rangka Ternak (Ekor) PeternakanEkonomi Kerakyatan yang Kreatif Pemenuhan Kebutuhan Protein
di Sektor Peternakan Hewani 2 Tercapainya Peningkatan Produksi Kegiatan :Daging (Ton)
2.01 2.01.02 22 01 Lomba Kelompok Petani Ternak Jumlah kelompok petani ternak yang dinilai 6 kelompok 87.738 Bina Produksi Peternakan3 Tercapainya Peningkatan Konsumsi tingkat provinsi dan tingkat nasional
Daging (Kg/Kapita/Tahun)
2.01 2.01.02 22 02 Pengadaan Sarana Sentra Ternak Terlaksananya pengadaan : Bina Produksi Peternakan4 Tercapainya Penurunan Kasus Sobangan - Bahan Kimia 3 paket 2,628.814
Penyakit Strategis pada Ternak - Bahan Alat Kerja 22 jenis(Kasus/Tahun) - Makanan Ternak 5.126.790 kg
2.01 2.01.02 22 03 Peningkatan Pengelolaan Sentra Ternak Terlaksananya operasional sentra ternak 25 orang 668.674 Bina Produksi Peternakan
Sobangan Sobangan
2.01 2.01.02 22 04 Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan Jumlah sarana yang digunakan, pengadaan 2 paket 183.834 Bina Produksi Peternakan
(IB) di Kabupaten Badung sarana IB :
- Kandang Jepit 16 unit
- Straw 8.000 dosis
- Bahan Kimia (N2 Cair) 10.000 dosis
2.01 2.01.02 22 05 Pembangunan Kandang Ternak Sapi - Jumlah pengadaan kandang untuk ternak 5 unit 216.660 Bina Produksi Peternakan
dan Instalasi Biogas sapi bibit
- Jumlah pengadaan instalasi pengolahan 5 unit
limbah ternak menjadi biogas (batamas)
2.01 2.01.02 22 08 Pembinaan Usaha Agribisnis dan Monev Jumlah kelompok agribisnis peternakan 20 kelompok 6.013 Bina Produksi Peternakan
Kelompok Pengolah Hasil Peternakan yang di monitoring dan dievaluasi
2.01 2.01.02 22 09 Peningkatan Pengelolaan UPT RPH Terealisasinya operasional pada UPT 1 unit 17.928 Kesehatan Hewan
Mambal RPH Mambal
2.01 2.01.02 22 10 Informasi Harga Daging dan Ikan di Terlaksananya kegiatan informasi harga 4 pasar 11.521 Bina Usaha
Pasar Tradisional daging dan ikan di pasar tradisional di
Kabupaten Badung
2.01 2.01.02 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Jumlah populasi ternak yang tertangani 65.500 ekor 1,974.637
Penyakit Ternak dari serangan penyakit
Kegiatan :
2.01 2.01.02 21 01 Pemeliharaan Kesehatan dan Jumlah pengadaan : 6 kecamatan 1,915.165 Kesehatan Hewan
Pencegahan Penyakit Menular Ternak - Obat - Obatan 7 paket
- Vaksin 4 paket
- Bahan alat kerja 6 paket
Jumlah tervaksinasinya :
- Sapi 72.000 dosis
- Babi 73.000 dosis
- Anjing 148.000 dosis
- Kompensasi Focal Culling 4 paket
2.01 2.01.02 21 02 Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan Jumlah sampel yang teramati : 3.850 sampel 59.472 Kesehatan Hewan
- Darah sapi 1.450 sampel
- Darah ayam 700 sampel
- Darah anjing 900 sampel
- Otak anjing 520 sampel
Indikator Sasaran
3
Tujuan Sasaran
Tabel 5.2
KodeBidang Urusan Pemerintahan Dan Program
Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
Target Rp. Juta
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
4 5 6
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
59
1 2 7 8 9
Indikator Sasaran
3
Tujuan Sasaran KodeBidang Urusan Pemerintahan Dan Program
Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
Target Rp. Juta
4 5 6
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
2.01 2.01.02 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peningkatan jumlah produksi hasil 4.671 ton 259.328
Produksi Peternakan peternakan yang dipasarkan
Kegiatan :
2.01 2.01.02 23 01 Promosi atas Hasil Produksi Jumlah pameran dan expo pengolahan 4 event 259.328 Bina Usaha
Peternakan, Perikanan dan Kelautan hasil peternakan, perikanan dan kelautan
Unggulan Daerah di dalam dan di luar daerah bagi pelaku
usaha dan petugas
2.01 2.01.02 30 Program Pengembangan Sistem Data / Tersedianya data dan informasi peternakan 1 jenis dokumen 137.565
Informasi Peternakan
Kegiatan :
2.01 2.01.02 30 01 Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak Tersusunnya data cacah jiwa ternak di 6 kecamatan 137.565 Bina Produksi Peternakan
Kabupaten Badung
2.01 2.01.02 31 Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Jumlah produksi daging 16.529 ton 96.623
Asal Hewan yang ASUH
Kegiatan :
2.01 2.01.02 31 01 Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani Jumlah pengujian sampel bahan pangan 2.600 sampel 82.386 Kesehatan Hewan
hewani
2.01 2.01.02 31 02 Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Jumlah lokasi tempat pemotongan hewan 50 lokasi/tempat 14.237 Kesehatan Hewan
Mortem Hewan Qurban qurban pemotongan
hewan qurban
2.01 2.01.02 01 Program Pelayanan Administrasi Lancarnya pelayanan administrasi 1 tahun anggaran 2,028.460
Perkantoran perkantoran
Kegiatan :
2.01 2.01.02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah bulan pembayaran jasa 12 bulan 321.240 Sekretariat
Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 2.01.02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan yang di KIR dan di 72 kendaraan 30.260 Sekretariat
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Samsat
2.01 2.01.02 01 07 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun 7.989 buah 6.675 Sekretariat
2.01 2.01.02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor yang 13 orang 331.500 Sekretariat
diberikan gaji dalam 12 bulan
2.01 2.01.02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 43 item 57.093 Sekretariat
12 bulan
2.01 2.01.02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah cetakan blangko-blangko 1 paket 21.277 Sekretariat
Penggandaan administrasi dinas dalam 12 bulan
2.01 2.01.02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ Jumlah UPT dan Sentra Ternak Sobangan 9 17.300 Sekretariat
penerangan bangunan kantor yang disediakan komponen instalasi kantor/bangunan
listrik/penerangan
2.01 2.01.02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah kantor/bangunan UPTD dan Sentra 9 kantor 13.730 Sekretariat
Ternak Sobangan yang disediakan alat
kebersihan dan bahan pembersih dalam 1
tahun
2.01 2.01.02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah surat kabar yang tersedia selama 12 588 exp/bulan 55.740 Sekretariat
Peraturan Perundang- Undangan bulan
2.01 2.01.02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah makanan/minuman yang tersedia 768 galon, 500 21.528 Sekretariat
untuk pegawai dan tamu kotak, gula 24 kg,
kopi 12 kg dan teh
12 kotak
60
1 2 7 8 9
Indikator Sasaran
3
Tujuan Sasaran KodeBidang Urusan Pemerintahan Dan Program
Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
Target Rp. Juta
4 5 6
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
2.01 2.01.02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 paket 125.000 Sekretariat
ke Luar Daerah 1 tahun
2.01 2.01.02 01 19 Penyediaan Dekorasi Jumlah kantor yang didekorasi 7 kantor 9.800 Sekretariat
2.01 2.01.02 01 20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Jumlah kendaraan yang disediakan bahan 73 kendaraan 561.338 Sekretariat
bakar selama 12 bulan
2.01 2.01.02 01 21 Penyediaan Upacara Keagamaan Jumlah kantor yang disediakan aci-aci dan 11 kantor 344.593 Sekretariat
sesajen upacara selama 12 bulan
2.01 2.01.02 01 22 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah dana untuk jasa pegawai tidak tetap 12 bulan 47.387 Sekretariat
2.01 2.01.02 01 23 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada Jumlah pakaian dan sepatu olahraga yang 1 paket 15.000 Sekretariat
Hari-Hari Bersejarah disediakan untuk lomba
2.01 2.01.02 01 24 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Jumlah penganyaran yang dilaksanakan ke 1 paket 40.000 Sekretariat
Pura Kahyangan Jagat pura - pura Kahyangan Jagat
2.01 2.01.02 01 25 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Jumlah paket jasa pengumuman lelang 1 paket 9.000 Sekretariat
2.01 2.01.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1 tahun 1,037.917
Prasarana Aparatur untuk menunjang operasional
2.01 2.01.02 02 05 Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan alat-alat angkutan darat 1 unit 230.000 Sekretariat
Dinas/Operasional bermotor sepeda motor
2.01 2.01.02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah SKPD yang disediakan perlengkapan 43 buah 178.188 Sekretariat
Kantor gedung kantornya dan pos pengawasan PPI
Kedonganan
2.01 2.01.02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Kantor yang disediakan peralatan 28 unit 261.057 Sekretariat
gedung kantornya
2.01 2.01.02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 9 kantor/bangunan 14.500 Sekretariat
Kantor Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
dapat terlaksana
2.01 2.01.02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang 73 kendaraan 167.690 Sekretariat
Dinas/Operasional mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala
2.01 2.01.02 02 26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Jumlah pemeliharaan AC 42 unit 21.000 Sekretariat
2.01 2.01.02 02 28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan 12 bulan 12.095 Sekretariat
kantor
2.01 2.01.02 02 71 Penyusunan DED BBI Baha Terlaksananya penyusunan DED BBI Baha 1 dokumen 153.387 Bina Produksi Perikanan dan
Kelautan
2.01 2.01.02 06 Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya pengembangan sistem 6 jenis dokumen 186.499
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Keuangan
Kegiatan :
2.01 2.01.02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja 42 orang 175.500 Sekretariat
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.01 2.01.02 06 05 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Jumlah dokumen sakip yang tersusun : 185 exp 6.000 Sekretariat
Instansi Pemerintah (SAKIP) - RKT
- PK
- IKU
- Lakip / LKjIP
- Casscading
2.01 2.01.02 06 06 Survey Kepuasan Masyarakat Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kabupaten 12 bulan 4.999 Sekretariat
Badung
2.01 2.01.02 26 Program Perencanaan dan Penganggaran Tersusunnya dokumen perencanaan dan 3 jenis 9.999
61
1 2 7 8 9
Indikator Sasaran
3
Tujuan Sasaran KodeBidang Urusan Pemerintahan Dan Program
Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
Target Rp. Juta
4 5 6
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
SKPD penganggaran SKPD
Kegiatan :
2.01 2.01.02 26 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan SKPD 20 exp 9.999 Sekretariat
SKPD (Renja, RKA dan Renstra)
2.05 BIDANG URUSAN KELAUTAN 1,221.529
Meningkatnya Produksi Peningkatan Produksi Perikanan 1 Tercapainya Peningkatan Produksi 2.05 2.01.02 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Peningkatan produksi hasil perikanan laut 6.890,05 ton 69.024
Perikanan Melalui dalam Pemenuhan Kebutuhan akan Perikanan (Ton) Masyarakat PesisirPengembangan Ekonomi Protein yang Bdersumber dari Ikan Kerakyatan yang Kreatif di Sektor 2 Tercapainya Peningkatan Konsumsi Kegiatan :Perikanan dalam Upaya Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
Penyediaan Kebutuhan Protein 2.05 2.01.02 15 01 Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel Jumlah peserta pelatihan 20 orang 69.024 Pemberdayaan Pesisir,
Hewani yang Bersumber dari 3 Tercapainya Peningkatan Luas bagi Kelompok Nelayan Pantai dan Laut
Ikan Lahan Budidaya (Ha)
2.05 2.01.02 16 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan kelompok masyarakat 8 kelompok 46.432
4 Tercapainya Peningkatan Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Sumber pengawas pemanfaatan sumberdayaKomoditi Perikanan Budidaya Daya Kelautan(Jenis)
Kegiatan :
2.05 2.01.02 16 01 Penilaian dan Lomba Pokmaswas Jumlah pokmaswas yang dinilai 8 kelompok 46.432 Sumberdaya Perikanan danKelautan
2.05 2.01.02 19 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Meningkatnya budaya kelautan dan 1 kawasan 3.444
Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada wawasan maritim masyarakat
Masyarakat
Kegiatan :
2.05 2.01.02 19 01 Peringatan Hari Nusantara Terselenggaranya peringatan Hari 1 kali 3.444 Sekretariat
Nusantara
2.05 2.01.02 20 Program Pengembangan Budidaya Peningkatan produksi budidaya perikanan 592,67 ton 380.543
Perikanan
Kegiatan :
2.05 2.01.02 20 01 Peningkatan Pengelolaan BBI Kapal Terealisasinya peningkatan pengelolaan 20 petak kolam 58.230 Bina Produksi Perikanan dan
BBI Kapal Kelautan
2.05 2.01.02 20 02 Peningkatan Pengelolaan BBI Petang Terealisasinya peningkatan pengelolaan 6 petak kolam 33.728 Bina Produksi Perikanan dan
BBI Petang Kelautan
2.05 2.01.02 20 03 Pengawasan dan Pengendalian Hama/ Jumlah pembinaan terhadap kelompok 20 kelompok 23.496 Sumberdaya Perikanan dan
Penyakit Ikan pembudidaya ikan dan teridentifikasinya Kelautan
penyakit
2.05 2.01.02 20 04 Lomba Kelompok Pembudidaya Jumlah kelompok pembudidaya ikan dan 4 kelompok 94.063 Sumberdaya Perikanan danIkan/Nelayan nelayan yang dinilai/evaluasi Kelautan
2.05 2.01.02 20 05 Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Jumlah kelompok yang mendapat 5 kelompok 171.026 Bina Produksi Perikanan dan
Budidaya bantuan Kelautan
2.05 2.01.02 21 Program Pengembangan Perikanan Peningkatan produksi perikanan tangkap 6.297,38 ton 593.646
Tangkap
Kegiatan :
2.05 2.01.02 21 01 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap Jumlah pengadaan sarana penangkapan ikan : 1 paket 589.512 Bina Produksi Perikanan dan
- Jukung fiber 3 unit Kelautan
- Mesin motor tempel 15 PK 3 unit
- Mesin motor tempel 30 PK 10 unit
2.05 2.01.02 21 05 Pengawasan Operasional SPDN Jumlah pembinaan dan pengawasan 2 unit 4.134 Pemberdayaan Pesisir,
62
1 2 7 8 9
Indikator Sasaran
3
Tujuan Sasaran KodeBidang Urusan Pemerintahan Dan Program
Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
Target Rp. Juta
4 5 6
Perangkat Daerah
Penanggungjawab
operasional SPDN Pantai dan Laut
2.05 2.01.02 29 Program Pemberdayaan Penyuluh Jumlah tenaga penyuluh dan petugas 33 orang 26.795
Peternakan, Perikanan dan Kelautan peternakan, perikanan dan kelautan yang
meningkat pengetahuan dan keterampilan
teknis di bidang peternakan dan perikanan
Kegiatan :
2.05 2.01.02 29 02 Penilaian Angka Kredit bagi Petugas Terlaksananya penilaian angka kredit bagi 12 orang 2.752 Sekretariat
Fungsional petugas fungsional
2.05 2.01.02 29 03 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Jumlah penyuluh yang menerima sarana 12 orang 24.043 Sekretariat
operasional
2.05 2.01.02 30 Program Pengembangan Sistem Data/ Jumlah dokumen data/informasi perikanan 3 jenis dokumen 92.414
Informasi Perikanan dan Kelautan dan kelautan
Kegiatan :
2.05 2.01.02 30 01 Penyusunan Buku Informasi Peternakan, - Jumlah buku profil SKPD dan buku saku 105 exp 31.751 Sekretariat
Perikanan dan Kelautan yang dicetak
- Jumlah monev yang dilaksanakan 12 kali
2.05 2.01.02 30 02 Pengumpulan dan Pengolahan Data Terlaksananya pengumpulan dan 4 kecamatan 5.012 Bina Produksi Perikanan dan
Statistik Perikanan dan Kelautan pengolahan data perikanan tangkap Kelautan
2.05 2.01.02 30 03 Pemutahiran Database dan Pemetaan Terealisasinya pemutahiran data base dan 4 kecamatan 55.652 Pemberdayaan Pesisir,
Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten pemetaan potensi wilayah pesisir Pantai dan Laut
Badung
Peningkatan Produksi Pengolahan 1 Tercapainya Peningkatan Produksi 2.05 2.01.02 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Peningkatan produksi hasil pengolahan 4.963,54 ton 4.152
dan Pemasaran Komoditi Perikanan Pengolahan Hasil Perikanan (Ton) Pemasaran Produksi Perikanan komoditi perikanan
2 Tercapainya Peningkatan Produksi Kegiatan :Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)
2.05 2.01.02 23 01 Pembinaan Usaha Peternakan dan Jumlah Pengusaha yang dibina dan 20 pengusaha 4.152 Bina Usaha
Perikanan monitoring Perijinan dan Non Perijinan
kegiatan usahanya
2.05 2.01.02 34 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Jumlah produksi pengolahan hasil 4.963,54 ton 5.079
Perikanan perikanan
Kegiatan :
2.05 2.01.02 34 01 Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan Terlaksananya pembinaan mutu dan nilai 15 kelompok 5.079 Bina Usaha
tambah produk olahan hasil perikanan yang pengolah hasil
berkualitas dan menguntungkan perikanan
10,773.740 JUMLAH
63
Data Capaian
pada awal
Tahun 2015 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Peningkatan Jumlah 1 Terkendalinya Wabah 1 Jumlah Kasus Penyakit 2.01 2.01.2 21 Program Pencegahan dan Jumlah populasi ternak 65.427 65,500 2,561.950 66,300 2,818.145 67,300 3,099.959 68,800 3,409.955 70,000 3,750.951 71,000 15,640.961
Produksi Hasil Penyakit Hewan Menular Ternak Yang TertanganiPenanggulangan Penyakit
yang tertangani dari
ekorekor ekor ekor ekor ekor
ekor
Peternakan Strategis (PHMS) (Kasus) Ternak serangan penyakit
19,204.9 16,585.5 15,864.3 13,012.8 12,000.0 12,500.0 69,962.6
Kegiatan ton ton ton ton ton ton ton
2.01 2.01.2 21 001 Pemeliharaan Kesehatan dan Jumlah Pengadaan : 2,497.414 2,747.155 3,021.871 3,324.058 3,656.464 15,246.963
Pencegahan Penyakit Menular - Obat - obatan 6 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket
Ternak - Bahan Alat Kerja 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket
- Vaksin 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket
- Kompensasi vocal culling 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 Paket
- Vaksinasi anjing 57.000 dosis 50.000 dosis 50.000 dosis 50.000 dosis 50.000 dosis 50.000 dosis 250.000 dosis
- Vaksinasi sapi 58.000 dosis 17.000 dosis 19.000 dosis 21.000 dosis 23.000 dosis 25.000 dosis 105.000 dosis
- Vaksinasi babi 98.000 dosis 17.000 dosis 19.000 dosis 21.000 dosis 23.000 dosis 25.000 dosis 105.000 dosis
2.01 2.01.2 21 002 Pengambilan Sampel dan Uji Jumlah Sampel yang teramati : 64.536 70.989 78.088 85.897 94.487 393.998
Laboratorium Penyakit Hewan - Darah Sapi 1.050 sampel 600 sampel 600 sampel 600 sampel 600 sampel 600 sampel 3.000 sampel
- Darah Ayam 600 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 1.000 sampel
-Darah Anjing 800 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 1.000 sampel
-Otak Anjing 250 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 1.000 sampel
2 Meningkatnya Jumlah 2 Jumlah Akseptor IB 2.01 2.01.2 22 Program Peningkatan Jumlah Populasi ternak 1.486.869 ekor 1,501,775 6,797.291 1,509,284 7,463.881 1,516,831 8,022.779 1,524,914 8,628.850 15,320,361 9,169.903 15,320,361 40,047.861
Akseptor IB (Ekor) Produksi Hasil Peternakan
Kegiatan :
2.01 2.01.2 22 001 Pengadaan Sarana Inseminasi Jumlah sarana yang 14 unit, 4000 dosis 2 unit, 4000 dosis 131.387 2 unit, 4000 dosis 131.387 2 unit, 4000 dosis 131.387 2 unit, 4000 dosis 131.387 2 unit, 4000 dosis 131.387 2 unit, 4000 dosis 656.935
Buatan (IB) di Kab. Badung digunakan, pengadaan 5000 liter 5000 liter 5000 liter 5000 liter 5000 liter , 5000 liter 5000 liter
sarana IB 2.500 ekor 2.500 ekor 2.500 ekor 2.500 ekor 2.500 ekor 2.500 ekor 12.500 ekor
2.01 2.01.2 22 002 Pembinaan dan Lomba Jumlah kelompok petani 3 kategori 12 kelompok 97.597 12 kelompok 107.357 12 kelompok 118.092 12 kelompok 129.902 12 kelompok 142.892 60 kelompok 595.840
Kelompok Petani Ternak ternak yang dibina dan
mengikuti lomba
2.01 2.01.2 22 003 Pembangunan Kandang Ternak Sapi danJumlah pengadaan 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 25 unit
Instalasi Biogas kandang utk ternak sapi 0.000 0.000 0.000 0.000 323.965 323.965
bibit Jumlah pengadaan 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 25 unit
intalasi pengolahan limbah
ternak menjadi biogas
(batamas
2.01 2.01.2 22 004 Pengelolaan Sentra Ternak Terlaksananya Operasional 25 orang 25 orang 680.255 25 orang 748.281 25 orang 823.109 25 orang 905.419 25 orang 905.419 25 orang 4,062.483
Sobangan Sentra Ternak Sobangan
2.01 2.01.2 22 005 Pengadaan Sarana Sentra terlaksananya pengadaan 2 paket, 11 jenis, 1 paket, 11 jenis, 2,628.8141 paket, 11 jenis, 2,891.6951 paket, 11 jenis, 3,180.8641 paket, 11 jenis, 3,498.9511 paket, 11 jenis, 3,498.951 5 paket, 55 jenis, 15,699.274
Ternak Sobangan bahan kimia,bahan alat 2.625.080 kg 2.625.080 kg 2.625.080 kg 2.625.080 kg 2.625.080 kg 2.625.080 kg 13.125.400 kg
kerja, makanan ternak
2.01 2.01.2 22 006 Pengawasan mutu dan Jumlah pengujian sampel 30 sampel 8.908 30 sampel 9.798 30 sampel 10.778 30 sampel 11.856 30 sampel 13.042 150 sampel 54.382
keamanan pakan/bahan pakan pakan
2.01 2.01.2 22 007 Pengelolaan Sentra Peternakan Terbayarnya upah 6 orang 18.340 6 orang 20.173 6 orang 22.191 6 orang 24.410 6 orang 26.851 6 orang 111.965
Rakyat (SPR) operasional GPPT
Pengurus SPR
2.01 2.01.2 22 008 Pengelolaan UPT RPH Mambal Terealisasinya Operasional 1 UPT 1 UPT 61.967 1 UPT 68.164 1 UPT 74.981 1 UPT 82.479 1 UPT 90.726 1 UPT 378.317
pada UPT RPH Mambal
2.01 2.01.2 22 010 Pembinaan Usaha Agribisnis Terwujudnya kelompok 20 kelompok 20 6.069 20 6.676 20 7.010 20 7.360 20 7.728 100
dan Monev Kelompok Pengolah ternak yang berwawasan
Hasil Peternakan agribisnis dievaluasi
2.01 2.01.2 22 011 Pengadaan Bibit Ternak Jumlah bibit ternak yang 1503 3,163.955 1503 3,480.351 1503 3,654.368 1503 3,837.086 1503 4,028.941 7,515 18,164.701
diadakan ekor ekor ekor ekor ekor ekor
2.01 2.01.2 22 013 Pembangunan Kandang Sapi Terbangunan Kandang 0.000 4 0.000 4 0.000 4 0.000 4 0.000 16
dan Rumah Chopper sapi Terbangunan Rumah 1 1 1 1 4
Chopper
3 Meningkatnya Luas Areal 3 Luas Areal Hijauan 2.01 2.01.2 25 Program Peningkatan Jumlah Populasi ternak 1.494.309 ekor 1,501,775 21.816 1,509,284 23.997 1,516,831 26.397 1,524,914 29.036 1,532,036 31.939 1,532,036 133.185
(1)
Sasaran
(2) (3) (4)
Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2021
Tabel 5.3Rencana Program, Kegiatan Penunjang, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Indikator Sasaran
Kabupaten Badung Tahun 2017 - 2021
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Tujuan
64
Data Capaian
pada awal
Tahun 2015 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)
Sasaran
(2) (3) (4)
Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2021Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Tujuan
Hijauan Pakan Ternak Pakan Ternak (Hektar) Penerapan Teknologi
Peternakan
Kegiatan :
2.01 2.01.2 25 001 Bimtek Pengembangan Jumlah kelompok yang 9 klp 21.816 9 klp 23.997 9 klp 26.397 9 klp 29.036 9 klp 31.939 45 klp 133.185
Budidaya Sapi Sentra memperoleh Bimtek
Peternakan Rakyat (SPR) budidaya sapi
2.01 2.01.2 20 Program Pemberdayaan Jumlah Penyuluh dan 1.494.309 ekor 1,501,775 444.180 1,509,284 26.886 1,516,831 537.458 1,524,914 32.532 1,532,036 650.325 1,532,036 1,691.381
Penyuluh Pertanian / petugas lapangan yang
Perkebunan Lapangan berkinerja
Kegiatan :
2.01 2.01.2 20 001 Bimbingan Teknis Penyuluh dan Jumlah tenaga penyuluh 67 orang 33 orang 419.738 33 orang 0.000 33 orang 507.883 33 orang 0.000 33 orang 614.539 33 orang 1,542.160
Petugas Lapangan dan petugas teknis
lapangan yang mengikutibimbingan Teknis
2.01 2.01.2 20 002 Pengadaan Sarana Prasarana Jumlah penyuluh yang 15 orang 3 orang 24.442 3 orang 26.886 3 orang 29.575 3 orang 32.532 3 orang 35.786 3 orang 149.221
Penyuluh menerima sarana
operasional
4 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Pemotongan 2.01 2.01.2 31 Program Penjaminan Mutu Jumlah produksi 16.037 ton 16.679 ton 1,699.832 16.694 ton 106.371 16.728 ton 117.008 16.862 ton 128.709 16.947 ton 141.580 83,911 2,193.499
Pemotongan Ternak Ternak (Ekor) Pangan Bahan Asal Hewan daging
yang ASUH
Kegiatan :
2.01 2.01.2 31 001 Pemeriksaan Bahan Pangan Jumlah Pengujian Sampel 1.800 sampel 600 sampel 82.474 620 sampel 90.721 640 sampel 99.793 660 sampel 109.772 680 sampel 120.749 3.200 sampel 503.509
Hewani Bahan Pangan Hewani
2.01 2.01.2 31 002 Pemeriksaan Ante Mortem dan Jumlah Lokasi Tempat 50 lokasi 50 lokasi 14.227 50 lokasi 15.650 50 lokasi 17.215 50 lokasi 18.937 50 lokasi 20.830 50 lokasi 86.859
Post Morten Hewan Qurban Pemotongan Hewan
Qurban
2.01 2.01.2 31 003 Pengadaan Sistem Rantai Dingin Tersedianya Daging yang - 1 Paket 1,603.131 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 1 Paket 1,603.131
dan Peralatan RPH Mambal ASUH
2.01 2.01.2 31 004 Pembangunan Tempat Terbangunnya tempat 0.000 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000
Pengolahan Daging dan pengolahan daging
Peralatannya
5 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi 2.01 2.01.2 23 Program Peningkatan Jumlah produksi hasil 4.579 ton 4764 226.993 4,859 249.692 4,956 274.027 5,056 300.765 5,157 330.841 24,792 1,382.317
Produksi Pengolahan Hasil Peternakan Pemasaran Hasil Produksi peternakan yang
Hasil Peternakan Peternakan dipasarkan
Kegiatan :
2.01 2.01.2 23 001 Promosi atas Hasil Produksi terlaksananya promosi 14 paket 4 215.471 4 237.019 4 260.720 4 286.792 4 315.472 20 1,315.474
Peternakan, Perikanan dan didalam dan diluar daerah event event event event event event
Kelautan Unggulan Daerah
2.01 2.01.2 23 002 Informasi Harga Daging dan Terlaksananya kegiatan 45 kali 4 11.521 4 12.673 4 13.307 4 13.972 4 15.369 20 66.843
Ikan informasi harga dagingdan 12 pasar pasar pasar pasar pasar pasar pasar
ikan di pasar tradisional di
Kabupaten Badung ikan di
pasar tradisional di
Kabupaten Badung
2.01 2.01.2 30 Program Pengembangan Jumlah dokumen 1 jenis dokumen 1 jenis 122.964 1 jenis 135.260 1 jenis 148.786 1 jenis 163.665 1 jenis 163.665 1 jenis 734.341
Sistem Data/ Informasi data/informasi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Peternakan peternakan yang
disusun
Kegiatan :
2.01 2.01.2 30 001 Pelaksanaan Cacah Jiwa Terlaksananya kegiatan 6 kecamatan 6 kecamatan 122.964 6 kecamatan 135.260 6 kecamatan 148.786 6 kecamatan 163.665 6 kecamatan 163.665 6 kecamatan 734.341
Ternak cacah jiwa ternak 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku
2 Peningkatan Jumlah 1 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi Perikanan 2.05 2.01.2 20 Program Pengembangan Produksi perikanan 586.80 ton 598 451.044 603.00 475.277 611.00 500.890 617.00 527.969 623.00 580.765 3,052.00 2,535.946
Produksi Hasil Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Budidaya Perikanan budidaya
Perikanan Budidaya
Kegiatan :
2.05 2.01.2 20 001 Pengelolaan BBI Kapal Terealisasinya Peningkatan 1 unit 1 unit 58.589 1 unit 61.519 1 unit 64.595 1 unit 67.825 1 unit 74.607 1 unit 327.135
Pengelolaan BBI Kapal
2.05 2.01.2 20 002 Pengelolaan BBI Petang Terealisasinya Peningkatan 1 unit 1 unit 39.972 1 unit 41.971 1 unit 44.069 1 unit 46.273 1 unit 50.900 1 unit 223.185
65
Data Capaian
pada awal
Tahun 2015 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)
Sasaran
(2) (3) (4)
Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2021Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Tujuan
Pengelolaan BBI Petang
2.05 2.01.2 20 003 Pembinaan dan Lomba Jumlah kelompok 24 kelompok 5 katagori + 136.508 5 katagori + 143.334 5 katagori + 150.501 5 katagori + 158.026 5 katagori + 173.828 5 katagori + 762.196
Kelompok Pembudidaya pembudidaya ikan/nelayan 8 kelompok 8 kelompok 8 kelompok 8 kelompok 8 kelompok 40 kelompok
Ikan/Nelayan yang dinilai dan dibina
2.05 2.01.2 20 004 Pelatihan Teknis Budidaya Jumlah pembudidaya ikan 30 orang 31.089 30 orang 32.643 30 orang 34.275 30 orang 35.989 30 orang 39.588 150 orang 173.584
Perikanan yang mendapatkan
pelatihan teknis budidaya
2.05 2.01.2 20 005 Pengawasan dan Pengendalian Jumlah sampel ikan yang 100 kelompok 30 33.617 30 36.979 30 40.677 30 44.744 30 49.219 150 sampel 205.235
Hama/ Penyakit Ikan diuji
2.05 2.01.2 20 006 Pengadaan Sarana Produksi Jumlah kelompok yang 19 kelompok 3 kelompok 151.269 3 kelompok 158.832 3 kelompok 166.774 3 kelompok 175.112 3 kelompok 192.624 15 kelompok 844.611
Perikanan Budidaya mendapat bantuan
2 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi 2.05 2.01.2 21 Program Pengembangan Jumlah Produksi 6.890,70 ton 6,423.00 664.175 6,551.00 730.593 6,682.00 803.652 6,816.00 7,509.969 6,952.00 8,260.966 33,424.00 17,969.354
Produksi Perikanan Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap perikanan tangkap
Tangkap (Ton)
Kegiatan :
2.05 2.01.2 21 001 Pengadaan Sarana Perikanan Jumlah pengadaan sarana 1 paket 1 paket 553.131 1 paket 608.444 1 paket 669.288 1 paket 7,362.168 1 paket 8,098.385 5 paket 17,291.416
Tangkap perikanan tangkap
- Jukung Fiber 44 unit 75 unit 75 unit 75 unit 75 unit 75 unit 375 unit
- Mesin motor tempel 15 PK 150 set 235 set 235 set 235 set 235 set 235 set 1.175 set
2.05 2.01.2 21 002 Pengawasan Operasional Jumlah SPDN yang diawasi - 2 Unit 6.993 2 Unit 7.692 2 Unit 8.462 2 Unit 9.308 2 Unit 10.238 2 Unit 42.693
Nelayan diwilayah Pesisir operasionalnya
2.05 2.01.2 21 005 Pengadaan Papan Pengumuman Jumlah Pengadaan Papan - 25 buah 87.547 25 buah 96.302 25 buah 105.932 25 buah 116.525 25 buah 128.178 125 buah 534.483
Pelarangan Perusakan Larangan
Kawasan Perairan
2.05 2.01.2 21 006 Rapat Koordinasi Hamonisasi Terlaksananya rapat - 50 orang 16.505 50 orang 18.155 50 orang 19.971 50 orang 21.968 50 orang 24.164 250 orang 100.762
Alat Penangkapan Ikan koordinasi harmonisasi alat
penangkapan ikan
2.05 2.01.2 15 Program Pemberdayaan Jumlah produksi 155.646,48 ton 7,021.00 190.042 7,154.00 40.491 7,293.0 44.540 7,433.0 48.994 7,575.0 53.894 36,476.00 377.961
Ekonomi Masyarakat perikanan
Pesisir
Kegiatan :
2.05 2.01.2 15 001 Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Jumlah peserta 15 orang 6 klpk 187.623 1 klpk 37.963 1 klpk 41.760 1 klpk 45.936 1 klpk 50.529 12 Klpk 363.811
Tempel bagi Kelompok Nelayan Bimtek/pelatihan
2.05 2.01.2 15 002 Pembinaan Pusat Terlaksananya Pelayanan - 1 Unit 2.419 1 Unit 2.528 1 Unit 2.781 1 Unit 3.059 1 Unit 3.365 1 Unit 14.150
Pemberdayaan dan Pelayanan P3MP Terhadap
Masyarakat Pesisir (P3MP) Masyarakat Pesisir
Kabupaten Badung
2.05 2.01.2 16 Program Pemberdayaan Jumlah pokmaswas 5 kelompok 4 kelompok 202.464 3 kelompok 89.496 3 kelompok 98.445 3 kelompok 108.290 3 kelompok 119.119 16 kelompok 617.812
Masyarakat Dalam yang dibina dan
Pengawasan dan ditumbuhkembangkan
Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
Kegiatan :
2.05 2.01.2 16 002 Pembinaan Penumbuhkembag- Jumlah pokmaswas yang - 3 Kelompok 81.360 2 Kelompok 89.496 2 Kelompok 98.445 2 Kelompok 108.290 2 Kelompok 119.119 11 kelompok 496.708
an dan Lomba Pokmaswas dibina dan
ditumbuhkembangkan
2.05 2.01.2 16 006 Pengadaan Dan Pemasangan Jumlah pengadaan dan - 1 Unit 121.104 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 1 unit 121.104
Radio Komunikasi pemasangan radio
komunikasi
2.05 2.01.2 xx Program Pemberdayaan Jumlah Kelompok 20 455.000 20 455.000 20 460.000 20 460.000 20 465.000 100 2,295.000
dan Perlindungan Nelayan nelayan dan kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok
dan Pembudidayaan Ikan pembudidaya ikan kecil
Kecil yang diberdayakan
Kegiatan :
2.05 2.01.2 01 Pembinaan dan Penumbuhkem- Jumlah kelompok yang 20 30.000 20 30.000 20 35.000 20 35.000 20 40.000 100 170.000
bangan kelompok Nelayan dan meningkat kelas
Pembudidaya Ikan Kecil kemampauannya
2.05 2.01.2 02 Pelestarian Pura Segara Jumlah pura yang 17 425.000 17 425.000 17 425.000 17 425.000 17 425.000 17 2,125.000
66
Data Capaian
pada awal
Tahun 2015 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)
Sasaran
(2) (3) (4)
Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2021Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Tujuan
sebagai Pura Swagina dilestarikan
3 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi Olahan 2.05 2.01.2 23
Program OptimalisasiJumlah produksi 4.866,22 ton 5,062 20.047 5,164 20.551 5,267 22.107 5,372 22.717 5,480 24.389 26,345 109.811
Produksi Olahan Hasil Hasil Perikanan (Ton) Pengelolaan dan pengolahan hasil
Perikanan Pemasaran Produksi perikanan
Perikanan
Kegiatan :
2.05 2.01.2 23 001 Pembinaan Usaha Peternakan Jumlah kelompok yang 40 pengusaha 20 5.047 20 5.551 20 6.107 20 6.717 20 7.389 100 30.811
dan Perikanan mendapatkan pembinaan Pengusaha Pengusaha Pengusaha Pengusaha Pengusaha Pengusaha
usaha peternakan dan
perikanan
2.05 2.01.2 23 002 Pembinaan pasar, Kios dan Jumlah pasar dan kios ikan 10 15.000 10 15.000 10 16.000 10 16.000 10 17.000 10 79.000
Pedagang Ikan yang dibina
2.05 2.01.2 34 Program Peningkatan Jumlah produksi 4.866,22 ton 5,062.820 5.208 5,164.076 5.729 5,267.358 6.302 5,372.705 6.932 5,480.159 7.625 5,480.159 31.796
Pengolahan Hasil Perikanan pengolahan hasil
perikanan
Kegiatan :
2.05 2.01.2 001 Pembinaan Pengolahan Hasil Jumlah kelompok yang 20 kelompok 20 5.208 20 5.729 20 6.302 20 6.932 20 7.625 100 31.796
Perikanan mendapatkan pembinaan kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok
mutu hasil-hasil perikanan
2.05 2.01.2 30 Program Pengembangan Jumlah dokumen 155 exp 105 exp 95.816 105 exp 105.397 105 exp 115.937 105 exp 127.531 105 exp 140.284 525 exp 584.965
Sistem Data/Informasi data/informasi
Perikanan dan Kelautan peternakan, perikanan
dan Kelautan
Kegiatan :
2.05 2.01.2 30 001 Pemutahiran Database Potensi Tersedianya data/informasi 1 jenis 4 50.580 4 55.638 4 61.202 4 67.322 4 74.054 4 308.797
Wilayah Pesisir di Kabupaten potensi wilayah pesisir
Badung
2.05 2.01.2 30 002 Penyusunan Buku Informasi Jumlah buku Profil SKPD 105 Eksp 105 Eksp 33.806 105 Eksp 37.186 105 Eksp 40.905 105 Eksp 44.995 105 Eksp 49.495 105 Eksp 206.387
Peternakan, Perikanan dan dan buku saku yang
Kelautan dicetak Jumlah Monev 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
yang dilaksanakan
2.05 2.01.2 30 003 Pengumpulan dan Pengolahan Jumlah dokumen data 1 dokumen 1 Dokumen 11.430 1 Dokumen 12.573 1 Dokumen 13.830 1 Dokumen 15.213 1 Dokumen 16.735 1 Dokumen 69.781
Data Statistik Perikanan dan statistik yang disusun
Kelautan
3 Terwujudnya 1 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Kawasan 2.05 2.01.2 xx Program Pengembangan Tertatanya kawasan 1 kawasan 6,226.354 1 kawasan 7,172.489 1 kawasan 7,530.588 1 kawasan 8,281.847 2 kawasan 9,108.082 6 kawasan 38,319.360
Kawasan Pesisir Kawasan Pesisir Yang Pesisir Yang Tertata Kawasan Pesisir Lestari pesisir lestari
Yang Lestari Tertata (kawasan) Penunjang Pariwisata penunjang wisata
Mendukung bahari
Pariwisata Bahari Kegiatan :
2.05 2.01.2 003 Pembangunan Balai Kelompok Jumlah pembangunan balai 1 unit 1 Unit 326.500 1 Unit 359.150 1 Unit 395.065 1 Unit 434.571 1 Unit 478.028 5 Unit 1,993.313
Nelayan kelompok nelayan
2.05 2.01.2 004 Pembangunan Bangsal Jukung Jumlah pembangunan - 2 unit 5,869.854 1 Unit 6,456.840 1 Unit 7,102.524 1 Unit 7,812.776 1 Unit 8,594.054 6 Unit 35,836.047
Nelayan bangsal jukung nelayan
2.05 2.01.2 Pembuatan Aplikasi Informasi Tersedianya Aplikasi - - 0.000 1 dokumen 325.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 1 dokumen 325.000
Pemasaran/Trade Centere Pemasaran Produk
Produk Perikanan dan Kelautan Perikanan dan Kelautan
Berbasis IT
2.05 2.01.2 Operasional Tim Koordinasi Teridentifikasinya kegiatan - 1 dokumen 10.000 1 dokumen 10.500 1 dokumen 11.000 1 dokumen 11.500 1 dokumen 12.000 1 dokumen 55.000
Manajemen Penataan Pantai Penataan Pantai
2.05 2.01.2 Gerakan Bersih Pantai di Terselenggaranya kegiatan - 1 lokasi 20.000 1 lokasi 21.000 1 lokasi 22.000 1 lokasi 23.000 1 lokasi 24.000 1 lokasi 110.000
Kabupaten badung membersihkan pantai
2.05 2.01.2 19 Program Peningkatan Jumlah kawasan yang 5 kali 1 kali 3,038.354 1 kali 3,542.189 1 kali 4,046.408 1 kali 4,451.049 1 kali 4,896.153 5 kali 19,974.152
Kegiatan Budaya Kelautan masyarakatnya
dan Wawasan Maritim memiliki pemahaman
Kepada Masyarakat dan wawasan
mengenai budaya
kelautan dan maritim
Kegiatan :
2.05 2.01.2 19 001 Peringatan Hari Nusantara Terselenggaranya 5 kali 1 kali 38.354 1 kali 42.189 1 kali 46.408 1 kali 51.049 1 kali 56.153 5 kali 234.152
67
Data Capaian
pada awal
Tahun 2015 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)
Sasaran
(2) (3) (4)
Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2021Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Tujuan
peringatan hari nusantara
2.05 2.01.2 19 002 Festival Bahari di Kabupaten Jumlah Kegiatan Festival 1 kali 3,000.000 1 kali 3,500.000 1 kali 4,000.000 1 kali 4,400.000 1 kali 4,840.000 5 kali 19,740.000
Badung Bahari
2.05 2.01.2 19 Program Peningkatan Jumlah kawasan yang 5 kali 1 kali 1,689.85 1 kali 3,500.00 1 kali 4,051.37 1 kali 4,456.51 1 kali 4,902.16 5 kali 18,599.89
Kegiatan Budaya Kelautan masyarakatnya
dan Wawasan Maritim memiliki pemahaman
Kepada Masyarakat dan wawasan
mengenai budaya
kelautan dan maritim
Kegiatan : 170.04
2.05 2.01.2 19 001 Peringatan Hari Nusantara Terselenggaranya 5 kali - - - - 1 kali 51.37 1 kali 56.51 1 kali 62.16 5 kali
peringatan hari nusantara 18,429.85
2.05 2.01.2 19 002 Festival Bahari di Kabupaten Jumlah Kegiatan Festival 1 kali 1,689.85 1 kali 3,500.00 1 kali 4,000.00 1 kali 4,400.00 1 kali 4,840.00 5 kali
Badung Bahari
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 68
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN
KELAUTAN KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan dan
Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan
dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan
Sasaran RPJMD tersebut.
Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini.
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator
Kondisi Kinerja
pada Awal Tahun 2015
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir Tahun 2021
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 2 3 4 5 6
Jumlah populasi ternak. (ekor) Jumlah produksi daging (ton) Jumlah produksi perikanan (ton) Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton) Jumlah Kawasan Pesisir Yang Lestari (kawasan) Jumlah Tahun Pelayanan Admistrasi Perkantoran (tahun)
1.486.869
16.036,9
6.760,7
4.866,22
-
1
1.501.775
16.679
7.021
6.083
1
1
1.509.284
16.694
7.154
6.205
1
1
1.516.831
16.728
7.293
6.329
1
1
1.524.915
16.862
7.433
6.456
1
1
1.532.036
16.947
7.575
6.585
2
1
1.532.036
83.910
36.476
31.658
6
5
69
Bidang Urusan Bidang
Pemerintahan Penanggung Jawab
2 URUSAN PILIHAN
2.01 URUSAN PERTANIAN
1 Peningkatan Jumlah Produksi 1 Jumlah Populasi Ternak (ekor) 1.532.036 ekor 1 Terkendalinya Wabah 1 Jumlah Kasus Penyakit 2.01 2.01.2 21 Program Pencegahan dan
Hasil Peternakan Penyakit Hewan Menular Ternak Yang Tertangani Penanggulangan Penyakit Ternak
Strategis (PHMS) (Kasus)
Kegiatan
2.01 2.01.2 21 001 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Kesehatan Hewan
Penyakit Menular Ternak
2.01 2.01.2 21 002 Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Kesehatan Hewan
Penyakit Hewan
2 Meningkatnya Jumlah 2 Jumlah Akseptor IB (Ekor) 2.01 2.01.2 22 Program Peningkatan Produksi Hasil
Akseptor IB Peternakan
Kegiatan :
2.01 2.01.2 22 001 Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) Bina Produksi Peternakan
di Kab. Badung
2.01 2.01.2 22 002 Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Bina Produksi Peternakan
Ternak
2.01 2.01.2 22 003 Pembangunan Kandang Ternak Sapi dan Bina Produksi Peternakan
Instalasi Biogas
2.01 2.01.2 22 004 Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan Bina Produksi Peternakan
2.01 2.01.2 22 005 Pengadaan Sarana Sentra Ternak Bina Produksi Peternakan
Sobangan
2.01 2.01.2 22 006 Pengawasan mutu dan keamanan pakan/ Kesehatan Hewan
bahan pakan
2.01 2.01.2 22 007 Pengelolaan Sentra Peternakan Rakyat Bina Produksi Peternakan
(SPR)
2.01 2.01.2 22 008 Pengelolaan UPT RPH Mambal Kesehatan Hewan
2.01 2.01.2 22 010 Pembinaan Usaha Agribisnis dan Monev Bina Usaha
Kelompok Pengolah Hasil Peternakan
2.01 2.01.2 22 011 Pengadaan Bibit Ternak Bina Produksi Peternakan
2.01 2.01.2 22 013 Pembangunan Kandang Sapi dan Rumah Bina Produksi Peternakan
Chopper
3 Meningkatnya Luas Areal 3 Luas Areal Hijauan Pakan 2.01 2.01.2 25 Program Peningkatan Penerapan
Hijauan Pakan Ternak Ternak (Hektar) Teknologi Peternakan
Kegiatan :
2.01 2.01.2 25 001 Bimtek Pengembangan Budidaya Sapi Bina Produksi Peternakan
Sentra Peternakan Rakyat (SPR)
2.01 2.01.2 20 Program Pemberdayaan Penyuluh
Sasaran Program / KegiatanIndikator Tujuan (IKU)
Tabel 6.2Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran, Indikator Sasaran, Kinerja Utama, Rencana Program Kabupaten Badung
KodeNo. Tujuan Target Indikator Tujuan Indikator Sasaran
70
Bidang Urusan Bidang
Pemerintahan Penanggung JawabSasaran Program / KegiatanIndikator Tujuan (IKU) KodeNo. Tujuan Target Indikator Tujuan Indikator Sasaran
Pertanian / Perkebunan Lapangan
Kegiatan :
2.01 2.01.2 20 001 Bimbingan Teknis Penyuluh dan Petugas Sekretariat
Lapangan
2.01 2.01.2 20 002 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh Sekretariat
2 Jumlah Produksi Daging (ton) 83.910 ton 4 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Pemotongan Ternak 2.01 2.01.2 31 Program Penjaminan Mutu Pangan
Pemotongan Ternak (Ekor) Bahan Asal Hewan yang ASUH
Kegiatan :
2.01 2.01.2 31 001 Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani Kesehatan Hewan
2.01 2.01.2 31 002 Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Kesehatan Hewan
Morten Hewan Qurban
2.01 2.01.2 31 003 Pengadaan Sistem Rantai Dingin dan Kesehatan Hewan
Peralatan RPH Mambal
2.01 2.01.2 31 004 Pembangunan Tempat Pengolahan Daging Bina Usaha
dan Peralatannya
5 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi Pengolahan 2.01 2.01.2 23 Program Peningkatan Pemasaran
Produksi Pengolahan Hasil Hasil Peternakan Hasil Produksi Peternakan
Peternakan
Kegiatan :
2.01 2.01.2 23 001 Promosi atas Hasil Produksi Peternakan, Bina Usaha
Perikanan dan Kelautan Unggulan Daerah
2.01 2.01.2 23 002 Informasi Harga Daging dan Ikan Bina Usaha
2.01 2.01.2 30 Program Pengembangan Sistem
Data/ Informasi Peternakan
Kegiatan :
2.01 2.01.2 30 001 Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak Bina Produksi Peternakan
URUSAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
2 Peningkatan Jumlah Produksi Hasil 1 Jumlah Produksi Perikanan 36.476 ton 1 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi Perikanan 2.05 2.01.2 20 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan (ton) Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Perikanan
Budidaya
Kegiatan :
2.05 2.01.2 20 001 Pengelolaan BBI Kapal Bina Produksi Perikanan dan Kelautan
2.05 2.01.2 20 002 Pengelolaan BBI Petang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan
2.05 2.01.2 20 003 Pembinaan dan Lomba Kelompok Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
Pembudidaya Ikan/Nelayan
2.05 2.01.2 20 004 Pelatihan Teknis Budidaya Perikanan Bina Produksi Perikanan dan Kelautan
2.05 2.01.2 20 005 Pengawasan dan Pengendalian Hama/ Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
Penyakit Ikan
2.05 2.01.2 20 006 Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Bina Produksi Perikanan dan Kelautan
Budidaya
71
Bidang Urusan Bidang
Pemerintahan Penanggung JawabSasaran Program / KegiatanIndikator Tujuan (IKU) KodeNo. Tujuan Target Indikator Tujuan Indikator Sasaran
2 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi Perikanan 2.05 2.01.2 21 Program Pengembangan Perikanan
Produksi Perikanan Tangkap Tangkap (Ton) Tangkap
Kegiatan :
2.05 2.01.2 21 001 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap Bina Produksi Perikanan dan Kelautan
2.05 2.01.2 21 002 Pengawasan Operasional Nelayan Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan laut
di wilayah Pesisir
2.05 2.01.2 21 005 Pengadaan Papan Pengumuman Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan
2.05 2.01.2 21 006 Rapat Koordinasi Hamonisasi Alat Bina Produksi Perikanan dan Kelautan
Penangkapan Ikan
2.05 2.01.2 15 Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
Kegiatan :
2.05 2.01.2 15 001 Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan laut
bagi Kelompok Nelayan
2.05 2.01.2 15 002 Pembinaan Pusat Pemberdayaan dan Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan laut
Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP)
Kabupaten Badung
2.05 2.01.2 16 Program Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Kegiatan :
2.05 2.01.2 16 002 Pembinaan Penumbuhkembagan dan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
Lomba Pokmaswas
2.05 2.01.2 16 006 Pengadaan Dan Pemasangan Radio Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
Komunikasi
2.05 2.01.2 xx Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Nelayan dan
Pembudidayaan Ikan Kecil
Kegiatan :
2.05 2.01.2 01 Pembinaan dan Penumbuhkembangan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan
Kecil
2.05 2.01.2 02 Pelestarian Pura Segara sebagai Pura Sekretariat
Swagina
2 Jumlah Produksi Olahan Hasil 31.658 ton 3 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Produksi Olahan Hasil 2.05 2.01.2 23 Program Optimalisasi Pengelolaan
Perikanan (ton) Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton) dan Pemasaran Produksi Perikanan
Perikanan
Kegiatan :
2.05 2.01.2 23 001 Pembinaan Usaha Peternakan dan Bina Usaha
Perikanan
2.05 2.01.2 23 002 Pembinaan pasar, Kios dan Pedagang Ikan Bina Usaha
2.05 2.01.2 34 Program Peningkatan Pengolahan
72
Bidang Urusan Bidang
Pemerintahan Penanggung JawabSasaran Program / KegiatanIndikator Tujuan (IKU) KodeNo. Tujuan Target Indikator Tujuan Indikator Sasaran
Hasil Perikanan
Kegiatan :
2.05 2.01.2 001 Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan Bina Usaha
2.05 2.01.2 30 Program Pengembangan Sistem
Data/Informasi Perikanan dan
Kelautan
Kegiatan :
2.05 2.01.2 30 001 Pemutahiran Database Potensi Wilayah Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan laut
Pesisir di Kabupaten Badung
2.05 2.01.2 30 002 Penyusunan Buku Informasi Peternakan, Sekretariat
Perikanan dan Kelautan
2.05 2.01.2 30 003 Pengumpulan dan Pengolahan Data Bina Produksi Perikanan dan Kelautan
Statistik Perikanan dan Kelautan
3 Terwujudnya Kawasan 1 Jumlah Kawasan Pesisir 6 Kawasan 1 Meningkatnya Jumlah 1 Jumlah Kawasan Pesisir 2.05 2.01.2 xx Program Pengembangan Kawasan
Pesisir Yang Lestari yang Lestari (Kawasan) Kawasan Pesisir Yang Yang Tertata (kawasan) Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata
Mendukung Pariwisata Tertata
Kegiatan :
2.05 2.01.2 003 Pembangunan Balai Kelompok Nelayan Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan laut
2.05 2.01.2 004 Pembangunan Bangsal Jukung Nelayan Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan laut
2.05 2.01.2 Pembuatan Aplikasi Informasi Bina Usaha
Pemasaran/Trade Centere Produk
Perikanan dan Kelautan
2.05 2.01.2 Operasional Tim Koordinasi Manajemen Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan laut
Penataan Pantai
2.05 2.01.2 Gerakan Bersih Pantai di Kabupaten Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan laut
Badung
2.05 2.01.2 19 Program Peningkatan Kegiatan
Budaya Kelautan dan Wawasan
Maritim Kepada Masyarakat
Kegiatan :
2.05 2.01.2 19 001 Peringatan Hari Nusantara Sekretariat
2.05 2.01.2 19 002 Festival Bahari di Kabupaten Badung Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan laut
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 73
BAB VII PENUTUP
Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016 –
2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat
ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya
serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Selain itu,
untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan
evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD
Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021.
Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2016 – 2021 harus
dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat
melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja
lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.
BUPATI BADUNG
I NYOMAN GIRI PRASTA
RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 73
BAB VII PENUTUP
Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016 –
2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat
ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya
serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Selain itu,
untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan
evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD
Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021.
Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2016 – 2021 harus
dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat
melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja
lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.
KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BADUNG
IR. I MADE BADRA, MM PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600705 198603 1 038