Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN
RENCANA
STRATEGIS 2016-2020
Independensi | Integritas | Profesionalisme
Keputusan Pengesahan
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
i
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT berkat rahmat
dan hidayahNya, Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan
Provinsi Banten tahun 2016 - 2020 dapat disusun dan diselesaikan.
Renstra BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2016 - 2020
merupakan kelanjutan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi
Banten tahun 2011 - 2015, sebagai pedoman jangka lima tahun
bagi pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Banten dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 23E, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri, dan memiliki perwakilan
di setiap ibukota provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Banten. Sebagai salah satu satuan
kerja BPK, keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Banten diharapkan dapat menjadi pendorong
pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Banten untuk mencapai tujuan Negara, salah satunya
adalah mensejahterakan rakyat.
Perkembangan lingkungan dan kebutuhan para pemangku kepentingan BPK mengharuskan BPK,
termasuk BPK Perwakilan Provinsi Banten, mampu memposisikan diri untuk dapat
meningkatkan kualitas organisasi, sumber daya, dan pengelolaan pemeriksaan yang pada
akhirnya meningkatkan mutu pemeriksaan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para
pemangku kepentingan. Sebagai organisasi yang terus berupaya melakukan reformasi birokrasi,
kesinambungan menjadi salah satu hal penting bagi BPK dalam melaksanakan renstra.
Renstra BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2016 - 2020 merupakan pedoman jangka lima
tahun bagi pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Renstra ini memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja,
serta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. Renstra ini disusun
dengan memperhatikan Renstra BPK Tahun 2016 - 2020 dan disesuaikan dengan kondisi,
kebutuhan, serta tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten.
Renstra ini akan senantiasa dievaluasi dengan memperhatikan capaian berkala setiap tahun dan
dinamika lingkungan, sehingga sangat dimungkinkan untuk dilakukan perubahan termasuk
indikator kinerjanya. Dengan demikian, BPK Perwakilan Provinsi Banten diharapkan senantiasa
memiliki pedoman yang mutakhir dan terukur dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai
KATA PENGANTAR
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
ii
kinerja. Keberhasilan pelaksanaan renstra ini tentu saja membutuhkan komitmen dan dukungan
penuh dari seluruh unsur pimpinan, pelaksana, dan para pemangku kepentingan BPK, khususnya
di Provinsi Banten, sehingga visi dan misi BPK dapat tercapai.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Kepala Perwakilan Provinsi Banten
Yusnadewi
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
iii
I. Pendahuluan
A. Kondisi Umum
1) Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Banten
2) Tugas Pokok dan Fungsi
3) Satuan Kerja Pemangku Kepentingan
B. Isu Strategis
II. Landasan Berpikir
III. Visi, Misi, Nilai Dasar, dan Tujuan Strategis
IV. Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Banten
V. Arah Kebijakan, Strategi Kelembagaan, dan Strategi Pemeriksaan
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan
VI. Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi
A. Kerangka Kelembagaan
B. Kerangka Regulasi
VII. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
A. Target Kinerja
B. Kerangka Pendanaan
VIII. Penutup
1
1
1
2
3
4
9
12
14
17
17
20
22
22
23
25
25
27
29
DAFTAR ISI
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
1
A. Kondisi Umum
1) Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten
Kedudukan dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam Ketentuan Pasal
23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang
menyatakan bahwa untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara diadakan satu
Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas
dan mandiri. Dalam ketentuan Pasal 23
G UUD 1945, dinyatakan bahwa Badan
Pemeriksa Keuangan berkedudukan di
ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal tersebut ditindaklanjuti
dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas
Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang,
perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan
kebutuhan. Untuk itulah maka berdasarkan Struktur Organisasi Pelaksana BPK, maka
BPK mulai mengembangkan pembentukan BPK Perwakilan pada setiap ibukota Provinsi
sesuai amanat UUD 1945.
Dalam struktur organisasi pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Banten
berkedudukan di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V yang berada dalam
pembinaan Anggota V BPK, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 514 Keputusan
Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diubah
dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tanggal 3
Februari 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan sebagai berikut: (1) BPK Perwakilan Provinsi Banten berada di bawah AKN
V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V;
(2) BPK Perwakilan Provinsi Banten dipimpin oleh seorang Kepala, dan (3) Struktur
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
2
Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Banten adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2) Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten
Tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten diatur dalam Pasal 515 dan
Pasal 516 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10
Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-
XIII.2/2/2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Banten
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Auditorat Keuangan Negara V dalam
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi
Banten, Kota/Kabupaten di Provinsi Banten serta BUMD dan lembaga terkait di
lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang
dilimpahkan oleh AKN.
Untuk melaksanakan tugas tersebut BPK Perwakilan Provinsi Banten menyelenggarakan
fungsi:
a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Banten
dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi
rencana strategis BPK;
b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten berdasarkan rencana
aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten;
Struktur Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Banten
ANGGOTA V BPK
Tor tama Keuangan Negara V
BPK Perwakilan Provinsi Banten
Perwakilan lainnya di Wilayah Barat
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
3
c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang menjadi tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Banten;
d. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK
Perwakilan Provinsi Banten, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan
Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
e. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;
f. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Banten;
g. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten;
h. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana
korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
i. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi
untuk disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum;
j. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
k. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Banten yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaan pemangku kepentingan dimaksud;
l. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten,
baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh
pemeriksa dari luar BPK;
m. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat,
teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;
n. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V;
o. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Auditor Utama Keuangan Negara V.
3) Satuan Kerja Pemangku Kepentingan
Saat ini, BPK Perwakilan Provinsi
Banten menaungi 9 (sembilan)
entitas pemeriksaan pemerintah
daerah, yaitu 1 (satu) pemerintah
provinsi, 4 (empat) pemerintah kota,
dan 4 (empat) pemerintah kabupaten
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
4
pada wilayah Banten dengan luas 9.160,70 km² sesuai dengan Undang-Undang Nomor
23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten yang terdiri atas:
a. Pemerintah Provinsi Banten;
b. Pemerintah Kota Cilegon;
c. Pemerintah Kota Tangerang;
d. Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
e. Pemerintah Kota Serang;
f. Pemerintah Kabupaten Lebak;
g. Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
h. Pemerintah Kabupaten Serang; dan
i. Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Selain 9 (sembilan) entitas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Banten memiliki
pemangku kepentingan lain, diantaranya lembaga terkait yang berada dalam entitas yang
dilayani oleh BPK Perwakilan Provinsi Banten, misalnya Perusahaan Daerah/BUMD,
lembaga yang memanfaatkan produk/output keluaran dari BPK Perwakilan Provinsi
Banten (DPRD, Kejaksaan Tinggi/Negeri, Pengadilan Tinggi/Negeri, Polda/Polres, dan
BPKP), pihak lain yang dapat memanfaatkan produk/output keluaran dari BPK
Perwakilan Provinsi Banten (media dan masyarakat pada umumnya), dan satuan kerja
BPK yang memanfaatkan produk/output keluaran dari BPK Perwakilan Provinsi Banten
(Auditorat Utama Keuangan Negara V, Direktorat Utama Revbang, Direktorat Utama
Binbangkum, dan Inspektorat Utama).
B. Isu Strategis
Model kematangan organisasi akuntabilitas dhi. lembaga pemeriksa (The Accountability
Organization Maturity Model) merupakan model yang dikembangkan terkait pengembangan
kapasitas oleh organisasi lembaga pemeriksa sedunia (INTOSAI). Kematangan lembaga
pemeriksa dalam model tersebut sejalan dengan peran yang dilakukan, yaitu oversight,
insight, dan foresight.
Peran sebagai oversight, dilakukan untuk memastikan entitas pemerintah melakukan tata
kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. BPK berperan dalam mencegah penipuan, kecurangan, pemborosan,
penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Fungsi ini dilakukan dengan mendorong upaya pemberantasan korupsi,
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
5
meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas, serta meningkatkan
ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan.
Sebagai insight, BPK diharapkan dapat memberikan pendapat mengenai program-program,
kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik; menyarankan praktik terbaik (best practices)
untuk dijadikan acuan; menyarankan upaya lembaga dalam meningkatkan hubungan lintas
sektor dalam pemerintahan serta dalam meningkatkan kesesuaian pemerintahan dan mitra
nonpemerintah yang lebih baik dan sesuai untuk mencapai hasil penting bagi negara dan
masyarakat. Fungsi ini dilakukan dengan mendalami kebijakan dan masalah publik.
Peran sebagai foresight, yaitu dengan memberikan tinjauan masa depan dengan menyorot
implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini dan mengidentifikasi
tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul
menjadi krisis. Fungsi ini dilakukan untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan
untuk memilih alternatif kebijakan masa depan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan
pelaksanaan kewenangan pemberian pendapat BPK terkait dengan pemilihan kebijakan
publik (setting policy) dalam program-program pembangunan.
Sesuai dengan Renstra BPK Tahun 2016 - 2020, kerangka pengembangan Renstra BPK
Perwakilan Provinsi Banten ditindaklanjuti dengan analisis strength, weakness, opportunity,
and threat (SWOT) untuk menggali isu-isu strategis yang dihadapi dalam mencapai kondisi
yang diinginkan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut,
Fo resigh t
Insigh t
Oversigh t
Membantu masyarakat dan
pengambil keputusan untuk memilih
alternatif masa depan
Mendalami kebijakan dan masalah publik
Meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai
keadilan dan keefektifan
Menjamin terlaksananya akuntabilitas
Meningkatkan transparansi
Mendorong upaya pemberantasan korupsi
The Accountability Organization Maturity Model
Sumber: diolah dari The Accountability Organization Maturity Model GAO
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
6
pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta perkembangan lingkungan internal dan
eksternal organisasi, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut:
1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh para pengelola Keuangan Negara.
Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas
pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu,
tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu
keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Sampai
dengan Desember 2015, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi
Banten yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, yaitu baru berkisar pada angka
50,26 % (Triwulan I Tahun 2016). Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi
BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK ke depan agar keberadaan BPK lebih
dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.
2. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk
memperbesar dampak pemeriksaan BPK terhadap transparansi dan akuntabilitas
Keuangan Negara.
Pemeriksaan BPK akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran
masyarakat jika BPK dapat menangkap permasalahan yang dihadapi rakyat dan kesulitan
yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
3. Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK.
Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK yang tidak dapat
dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan
tersebut. Misalnya: harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang mendapat opini WTP
seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi. Untuk itu, BPK Perwakilan
Provinsi Banten perlu meningkatkan strategi pemeriksaan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah dengan menyinergikan ketiga jenis pemeriksaan
yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu.
4. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan.
Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang
dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta
memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK.
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
7
5. Penyempurnaan proses bisnis melalui otomasi pemanfaatan TIK.
BPK telah berhasil menyusun roadmap penyempurnaan proses bisnis BPK pada Renstra
2011 - 2015. Dari 12 proses bisnis BPK yang perlu disempurnakan dan diotomasi
pelaksanaannya, belum seluruhnya berhasil disempurnakan dan diotomasi
pelaksanaannya. Untuk lebih meningkatkan kualitas organisasi BPK, penyempurnaan
dan otomasi atas proses bisnis BPK lainnya merupakan isu strategis yang perlu
mendapatkan perhatian dalam Renstra 2016 - 2020.
6. Peningkatan kompetensi SDM di BPK.
Pengembangan pengelolaan SDM di BPK dalam periode Renstra 2011 - 2015 diarahkan
pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier serta pelatihan dan
pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus
didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni
dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2016 - 2020, fokus
pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (talent pool) di
bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.
7. Integrasi sistem informasi dan update database.
Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin
penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK di era digital
ini. Pada Renstra 2011 - 2015, BPK telah mengembangkan berbagai sistem informasi,
tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai.
Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya
manusia. Melalui pemanfaatan sistem informasi dan database yang terintegrasi dan
lengkap, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan
sumber daya manusia dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya
dalam kegiatan pemeriksaan.
8. Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para pegawai dan
pengembangan knowledge management sehingga BPK menjadi tempat yang nyaman bagi
pegawai untuk membangun karier dan kompetensi.
Selain isu strategis tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun
2012 - 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
8
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017, terdapat dua isu
strategis yang perlu diperhatikan, yaitu (1) Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di daerah
tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana; dan (2)
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada lingkungan Provinsi Banten.
Memperhatikan kedua isu strategis tersebut maka BPK Perwakilan Provinsi Banten, akan
melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas peningkatan infrastruktur dasar permukiman
di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana,
serta efektivitas pembangunan KEK bagi peningkatan pendapatan asli daerah pada lingkungan
Provinsi Banten.
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
9
Landasan berpikir BPK Perwakilan Provinsi Banten dalam menyusun Rencana Strategis
(Renstra) 2016 - 2020 adalah Renstra BPK 2016 - 2020, Sistem Pengendalian Mutu BPK, dan
program Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:
1. Renstra BPK 2016 - 2010
Renstra BPK yang ditetapkan melalui
Keputusan BPK Nomor 7/K/I-
XIII.2/12/2016 tanggal 28 Desember
2015 tentang Rencana Strategis Badan
Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran
2016 sampai dengan Tahun Anggaran
2020 digunakan sebagai rencana lima
tahunan BPK untuk mencapai visi dan
melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan
indikator-indikator pengukurannya. Renstra BPK memuat strategi, kebijakan dan program
pemeriksaan yang dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan
negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: (1)
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan
kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dikaitkan dengan tujuan negara tersebut serta memperhatikan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan, pemeriksaan BPK dimaksudkan agar dapat mendorong pengelolaan keuangan
negara untuk pencapaian tujuan negara.
Dalam mengimplementasikan Renstra BPK 2016 - 2020 ditetapkan Rencana Implementasi
Renstra (RIR) 2016 - 2020 sebagai dokumen acuan yang menjabarkan Strategi-Strategi
kedalam kegiatan-kegiatan riil (activity) yang dilaksanakan oleh berbagai satuan kerja
sekaligus memberikan kerangka pengelolaan atas kegiatan-kegiatan dalam Renstra BPK 2016
- 2020. RIR 2016 - 2020 menggunakan pendekatan model realisasi manfaat (Benefit
Realization Model/BRM) yang mensyaratkan keselarasan antara keluaran dan outcome
(manfaat) dari strategi dengan tujuan dan sasaran strategis dan bahwa manfaat-manfaat yang
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
10
akan diperoleh dari pelaksanaan kegiatan didefinisikan di awal sehingga dapat membantu
seluruh satuan kerja (satker) dan pegawai BPK dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang
berkontribusi terhadap ketercapaian seluruh Tujuan Strategis dalam Renstra 2016 - 2020.
2. Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK
SPM merupakan suatu
sistem yang dirancang
untuk memperoleh
keyakinan yang memadai
bahwa BPK dan
pelaksananya mematuhi
ketentuan perundang-
undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang
ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang terkait
dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang mempengaruhi
mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK.
SPM BPK ditetapkan untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan
keuangan negara yang meliputi independensi dan mandat; kepemimpinan dan tata kelola
intern; manajemen sumber daya manusia; standar dan metodologi pemeriksaan; dukungan
kelembagaan; hubungan BPK dengan pemangku kepentingan; penyempurnaan
berkelanjutan; hasil; dan kinerja pemeriksaan.
3. Reformasi Birokrasi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005 - 2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan
melalui Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang
lainnya. Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan
tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai
sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21.
Sejak tahun 2010, dikembangkan konsep dan kebijakan reformasi birokrasi yang
komprehensif yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Reformasi dan Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015
- 2019.
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
11
Dengan pelaksanaan Renstra, diharapkan dalam lima tahun ke depan tercapai kondisi
meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan dan
meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu melalui pemenuhan target indikator kinerja
utama, antara lain: persentase penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan,
persentase penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur Tindak Pidana ke
Instansi Penegak Hukum, tingkat pemenuhan permintaan penghitungan Kerugian Negara, tingkat
pemenuhan permintaan pemberian Keterangan Ahli, tingkat penyampaian Laporan Hasil
Pemeriksaan secara tepat waktu, pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan, dan pemenuhan
Quality Assurance (QA) Pemeriksaan. Pemenuhan target tersebut diharapkan dapat mendorong
tercapainya tujuan Negara dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Banten yang
transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan berdampak pada kemakmuran masyarakat.
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
12
BPK Perwakilan Provinsi Banten sebagai
bagian dari BPK, mendukung visi, misi
dan tujuan strategis serta melaksanakan
nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan
berikut ini:
A. Visi:
Menjadi pendorong pengelolaan keuangan
negara untuk mencapai tujuan negara
melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.
B. Misi:
1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.
C. Nilai Dasar:
a. Integritas
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam
menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
b. Independensi
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun
individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas
dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi
yang dapat mempengaruhi independensi.
c. Profesionalisme
Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian,
ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
13
D. Tujuan Strategis:
Tujuan Strategis 1
Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan
negara untuk mencapai tujuan negara.
Tujuan Strategis 2
Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara
untuk mencapai tujuan negara.
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
14
Dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi
Banten menetapkan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”.
Hal ini mendukung pencapaian sasaran strategis Auditorat Utama Keuangan Negara V yaitu
‘Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan” dan sasaran strategis BPK yaitu SS 1
“Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan”dan SS 2
“Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu”.
Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan
sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra BPK 2016-2020, pemanfaatan hasil
pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian
tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan
fungsi BPK bagi pemangku kepentingan. Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri
dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat menjadi rujukan
dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan cascading terhadap sasaran strategis tersebut
menjadi sub sasaran strategis atau selanjutnya disebut sasaran strategis (SS) di tingkat satuan kerja
BPK Perwakilan Provinsi Banten menjadi 7 sasaran strategis satuan kerja, yaitu:
1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan;
BPK Perwakilan Provinsi Banten berperan mendukung pencapaian SS 1 melalui 6 (enam)
Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:
a. IKU 1.1 : Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan;
b. IKU 1.2 : Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK;
c. IKU 1.3 : Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke
IPH;
d. IKU 1.4 : Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara;
e. IKU 1.5 : Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli; dan
f. IKU 1.6 : Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama
Revbang.
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
15
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan;
BPK Perwakilan Provinsi Banten berperan mendukung pencapaian SS 2 melalui 3 (tiga)
IKU, yaitu:
a. IKU 2.1 : Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan
Pemeriksaan;
b. IKU 2.2 : Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP; dan
c. IKU 2.3 : Ketepatan Waktu Penyampaian LHP.
3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan;
BPK Perwakilan Provinsi Banten berperan mendukung pencapaian SS 3 melalui 3 (tiga)
IKU, yaitu:
a. IKU 3.1 : Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan;
b. IKU 3.2 : Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan; dan
c. IKU 3.3 : Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP.
4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara;
BPK Perwakilan Provinsi Banten berperan mendukung pencapaian SS 4 melalui 3 (tiga)
IKU, yaitu:
a. IKU 4.1 : Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
b. IKU 4.2 : Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara; dan
c. IKU 4.3 : Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara ke Ditama Revbang.
5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
BPK Perwakilan Provinsi Banten berperan mendukung pencapaian SS 5 melalui 8 (delapan)
IKU, yaitu:
a. IKU 5.1 : Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi
Banten;
b. IKU 5.2 : Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
c. IKU 5.3 : Persentase penyusunan best-practice;
d. IKU 5.4 : Persentase penyebaran best-practice;
e. IKU 5.5 : Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
BPK Perwakilan Provinsi Banten;
f. IKU 5.6 : Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan;
g. IKU 5.7 : Jumlah media relation yang dilaksanakan; dan
h. IKU 5.8 : Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana.
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
16
6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
dan
BPK Perwakilan Provinsi Banten berperan mendukung pencapaian SS 6 melalui 2 (dua)
IKU, yaitu:
a. IKU 6.1: Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa; dan
b. IKU 6.2: Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non
Pemeriksa).
7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.
BPK Perwakilan Provinsi Banten berperan mendukung pencapaian SS 7 melalui 1 (satu)
IKU, yaitu:
IKU 7.1 : Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Banten.
Ketujuh sasaran strategis satuan kerja tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk
saling mendukung demi terwujudnya sasara, tujuan, misi, dan visi BPK Perwakilan Provinsi
Banten. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK
Perwakilan Provinsi Banten memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut
ke dalam peta strategis berikut ini:
Peta Strategi BPK Wide
Peta Strategi BPK Perwakilan
Provinsi Banten
Peta Strategi AKN V
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
17
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan
BPK Perwakilan Provinsi Banten mendukung arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi,
tujuan strategis dan sasaran strategis BPK sebagaimana diuraikan di bawah ini.
Arah Kebijakan 1 BPK. Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan
Harapan Pemangku Kepentingan
Hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan
yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang
dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena
keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para
pemangku kepentingan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, arah kebijakan Renstra
2016-2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan
harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang
relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku
kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
18
yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK.
Arah Kebijakan 1 ini dicapai melalui 2 (dua) strategi yaitu:
Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan; dan
Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan.
BPK Perwakilan Provinsi Banten mendukung Arah Kebijakan 1 BPK melalui pelaksanaan
strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan dan Meningkatkan Kualitas
Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara.
Strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
BPK Perwakilan Provinsi Banten akan melakukan upaya-upaya yang mendukung
peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan dalam rangka berperan aktif mewujudkan
Sasaran Strategis 2.
Strategi Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
BPK Perwakilan Provinsi Banten akan mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi
Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) dan Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah
(SIKAD) dalam rangka berperan aktif mewujudkan Sasaran Strategis 4.
Arah Kebijakan 2 BPK. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan
Kelembagaan
Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah
ditetapkan dalam quality control system atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam
penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu
(SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi
ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang
ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan,
serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan. Arah
Kebijakan 2 ini dicapai melalui 2 (dua) strategi, yaitu:
Strategi 2.1. Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan; dan
Strategi 2.2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan.
BPK Perwakilan Provinsi Banten mendukung Arah Kebijakan 2 BPK melalui pelaksanaan
strategi Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan.
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
19
Strategi Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
BPK Perwakilan Provinsi Banten secara terus-menerus akan meningkatkan kualitas hasil
pemeriksaan dalam rangka berperan aktif mewujudkan Sasaran Strategis 3.
Arah Kebijakan 3 BPK. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya
Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu pengubahan.
Renstra 2016 - 2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan
pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (human capital)
yang difokuskan pada pembentukan talent pool, modal informasi (information capital) yang
difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, modal
organisasi (organization capital) yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta
pengembangan best practice sharing, dan pengelolaan sumber daya keuangan.
Arah Kebijakan 3 ini dicapai melalui 5 (lima) strategi, yaitu:
Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan Talent Pool;
Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi dan
Strategi;
Strategi 3.3. Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional;
Strategi 3.4. Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice sharing), dan
Strategi 3.5. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
BPK Perwakilan Provinsi Banten mendukung Arah Kebijakan 3 BPK melalui pelaksanaan
strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten,
Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten, dan
Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.
Strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Banten
BPK Perwakilan Provinsi Banten akan mengoptimalkan tugas dan fungsi sesuai struktur
organisasi dan tata kerja sebagai bentuk peran aktif dalam mewujudkan Sasaran Strategis 5.
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
20
Strategi Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Banten
BPK Perwakilan Provinsi Banten akan memperbanyak pendidikan dan pelatihan bagi
pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Banten sebagai bentuk peran aktif dalam
mewujudkan Sasaran Strategis 6.
Strategi Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Banten
BPK Perwakilan Provinsi Banten akan merealisasikan anggaran sesuai kebutuhan secara
terencana dan terukur sebagai bentuk peran aktif dalam mewujudkan Sasaran Strategis 7.
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan
Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN
2015 - 2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016 - 2020.
Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 (dua belas) Tema dan 18 (delapan belas) Fokus
Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016 - 2020 sesuai gambar
di atas. BPK Perwakilan Provinsi Banten berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya
pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016 - 2020.
BPK Perwakilan Provinsi Banten pada periode 2016-2020 akan mengikuti Kebijakan
Pemeriksaan BPK untuk 4 (empat) Tema, yaitu:
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
21
1. Perekonomian dan keuangan Negara dengan objek pemeriksaan adalah Pendapatan dan
Belanja Daerah;
2. Pendidikan dengan objek pemeriksaan adalah Menilai Peningkatan Mutu Pembelajaran
Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kesehatan dengan objek pemeriksaan adalah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya
Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Jaminan Kesehatan Nasional;
4. Kependudukan dan KB dengan objek pemeriksaan adalah Pengelolaan Data dan
Informasi Kependudukan.
Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Banten merencanakan pemeriksaan atas fokus
pemeriksaan daerah dengan mempertimbangkan RPJMD Provinsi Banten, yaitu:
1. Pemeriksaan atas peningkatan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa
terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana; dan
2. Pemeriksaan atas pengaruh pembangunan KEK bagi peningkatan PAD Pemerintah
Daerah.
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
22
A. Kerangka Kelembagaan
Kerangka Kelembagaan mengambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK
Perwakilan Provinsi Banten dalam melaksanakan Renstra 2016 - 2020. Kerangka
kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan
Provinsi Banten dengan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
Organisasi
Struktur organisasi BPK terdiri dari 3 (tiga) kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja
teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan
pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk
memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3)
kelompok satuan kerja kesetjenan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas,
sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.
Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan
struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal
10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tanggal 3 Februari
2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap satker eselon II akan
melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan
Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk
proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.
Pelaksanaan Renstra diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkrit bagi organisasi atau
sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan penganggaran berbasis kinerja dan target program
reformasi birokrasi dalam merubah mind set dan culture set. Memperhatikan hal tersebut,
maka untuk pelaksanaan Renstra 2016 - 2020 akan dipastikan manfaat bagi organisasi akan
terukur dan terealisasi.
Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Reformasi Birokrasi (RB)
BPK telah mulai melaksanakan program RB sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu
dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan piloting dalam pelaksaanan program RB.
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
23
Program mikro RB terdiri dari 8 (delapan) area pengubahan yaitu manajemen pengubahan
untuk merubah mindset dan culture set aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi,
tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.
Secara umum, area pengubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan
di dalam Renstra BPK yaitu mencakup pengubahan pada tataran kapasitas organisasi,
profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku
kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK sama dengan pola dalam
pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk
satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang
dalam SOTK 2014.
B. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan
Provinsi Banten 2016-2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi yang dibutuhkan
dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut.
Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945.
Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam
paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Disamping peraturan
perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari UU Nomor 15 Tahun 2006
untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihakpihak yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra
2016-2020 disusun, telah terbit 15 (lima belas) peraturan BPK untuk mendukung tugas dan
wewenang.
Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan
yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat
ini, telah terbit 47 (empat puluh tujuh) Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-
keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja
tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
24
Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi
dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi
positif terhadap implementasi Renstra 2016 - 2020, sekaligus memberikan payung hukum
bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.
Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan
dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum
atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut
harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan
yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan
oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas
atau obyek pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk
mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan
keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan
BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
25
A. Target Kinerja
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2016-2020, ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis
beserta ukuran keberhasilannya, sebagai berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
2016 2017 2018 2019 2020
SS 1
Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil
Pemeriksaan
IKU 1.1 Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut atas
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
60% 65% 70% 75% 80%
IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee
atas Kinerja Pemeriksa
BPK
3,6 3.7 3.8 3.9 4.0
IKU 1.3 Persentase Penyampaian
LHP yang Mengandung
Unsur Tindak Pidana ke
IPH
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan
Permintaan Penghitungan
Kerugian Negara
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan
Permintaan Pemberian
Keterangan Ahli
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat
dan Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama
Revbang
1 1 1 1 1
SS 2
Meningkatkan
Kualitas
Perencanaan
Pemeriksaan
IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara
Rencana Pemeriksaan dan
Pelaksanaan Pemeriksaan
85%
86%
87%
88%
89%
IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja
terhadap seluruh LHP
18% 18% 18% 18% 18%
IKU 2.3 Ketepatan Waktu
Penyampaian LHP
100%
100%
100%
100%
100%
SS 3
Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan
IKU 3.1 Pemenuhan Quality
Control (QC) Pemeriksaan
100%
100%
100%
100%
100%
IKU 3.2 Pemenuhan Quality
Assurance (QA)
Pemeriksaan
100%
100%
100%
100%
100%
IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan
Akurasi Penyajian LHP
100% 100%
100%
100%
100%
SS 4
Meningkatkan
Kualitas
IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran
Data Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
100%
100%
100%
100%
100%
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
26
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
2016 2017 2018 2019 2020
Pemantauan
TLRHP dan
Kerugian Negara
IKU 4.2 Jumlah Laporan
Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara
18 18 18 18 18
IKU 4.3 Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan
Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara ke
Ditama Revbang
100%
100%
100%
100%
100%
SS 5
Meningkatkan
Kualitas
Organisasi di
Lingkungan
Perwakilan
Provinsi Banten
IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan Provinsi
Banten
A A A A A
IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan
Teknologi dan Informasi
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 5.3 Persentase penyusunan
best-practice 0% 0% 0% 0% 0%
IKU 5.4 Persentase penyebaran
best-practice 0% 0% 0% 0% 0%
IK 5.5 Persentase Ketepatan
Waktu Penyampaian
Laporan Akuntabilitas
Kinerja Perwakilan
Provinsi Banten
100%
100%
100%
100%
100%
IK 5.6 Persentase Ketepatan
waktu penyampaian
Laporan Bulanan
100% 100% 100% 100% 100%
IK 5.7 Jumlah media relation
yang dilaksanakan
2 2 2 2 2
IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
95% 96% 97% 98% 99%
SS 6
Meningkatkan
Kompetensi
Pegawai di
Lingkungan
Perwakilan
Provinsi Banten
IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Pemeriksa
100%
100%
100%
100%
100%
IK 6.2 Persentase Pegawai yang
Memenuhi Jam Pelatihan
Teknis/Manajerial (Non
Pemeriksa)
100%
100%
100%
100%
100%
SS 7
Meningkatkan
Kinerja Anggaran
di Lingkungan
Perwakilan
Provinsi Banten
IKU 7.1 Tingkat Kinerja
Implementasi Anggaran di
Lingkungan Perwakilan
Provinsi Banten
90% 92% 94% 95% 96%
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
27
B. Kerangka Pendanaan
Pelaksanaan program dan kegiatan dalam kerangka pelaksanaan Renstra tersebut 2016 - 2020
perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang
mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Banten berasal dari APBN,
dengan kerangka dan skema pendanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
TABEL
KERANGKA DAN SKEMA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN
TA 2016 S.D. 2020
(dalam jutaan Rp)
No Program dan
Kegiatan
TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020
Pemeriksaan Keuangan Negara
1 Pemeriksaan
Keuangan Negara
dan Pemantauan
Penyelesaian
Kerugian Negara
8.841,664 9.018,497 9.469,422
9.658,810
10.141,751
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2 Layanan
Kesekretariatan,
Kehumasan, dan
Kerjasama Luar
Negeri
1.087,235 1.108,980 1.164,429 1.187,717
1.247,103
3 Layanan
Manajemen Sumber
Daya Manusia
6.359,150 6.486,333 6.810,650 6.946,863 7.294,206
4 Layanan
Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban
Keuangan BPK
430,102 438,704 460,640 469,852 493,345
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
28
No Program dan
Kegiatan
TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK
5 Layanan
Pengelolaan Sarana
dan Prasarana Serta
Layanan Umum
2.626,498 2.679,028
2.812,980 2.869,239
3.012,701
REN
CA
NA
STR
ATE
GIS
BP
K P
ERW
AK
ILA
N P
RO
VIN
SI B
AN
TEN
20
16-2
020
29
BPK Perwakilan Provinsi Banten menyusun Renstra tahun 2016 - 2020 yang di dalamnya memuat
visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya, yang menjadi dasar
penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2016 - 2020.
Peran aktif dari seluruh pegawai yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk memberikan
kontribusinya melalui implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Banten tahun 2016 - 2020
dalam pelaksanaan tugasnya akan menjadikan BPK Perwakilan Provinsi Banten mampu
mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan
yang berkualitas dan bermanfaat.
Renstra BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2016 - 2020 memerlukan reviu secara berkala
untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan
lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK, dan perkembangan pemangku kepentingan dalam
pengelolaan keuangan negara/daerah. Dengan demikian Renstra BPK Perwakilan Provinsi
Banten Tahun 2016 - 2020 menjadi dokumen perencanaan pengembangan BPK Perwakilan
Provinsi Banten dalam periode lima tahunan yang mutakhir dan relevan sesuai dengan
perkembangan dan arah kebijakan BPK.
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN
Jalan Palka Nomor 1 Palima Kec. Pabuaran
Serang - Banten, 42163
Telepon: (0254) 250025
Faksimili: (0254) 250037
Website: banten.bpk.go.id