RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2015 - 2019 … · rencana strategis bisnis (rsb) tahun 2015 - 2019 loka pengamanan fasilitas kesehatan (lpfk surakarta) 2201722 kementerian kesehatan

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2015 - 2019

LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK SURAKARTA)

2201722

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURAKARTA

Revisi ke-2

i

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Bisnis ( RSB ) LPFK Surakarta merupakan dokumen dari rencana

strategis yang akan dilakukan dalam waktu lima tahun yaitu dimulai tahun 2015 dan akan berakhir

tahun 2019. RSB LPFK Surakarta tahun 2015-2019 ini memberikan arah dan kebijakan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sejalan visi dan misi yang ditetapkan oleh LPFK Surakarta, maka RSB ini merupakan

penjabaran dalam rangka melaksanakan langkah-langkah strategis. Sebagai lembaga negara yang

diberi tugas untuk melakukan pengamanan terhadap sarana dan prasarana kesehatan maka

bukanlah tugas ringan yang diemban oleh LPFK, akan tetapi merupakan tugas yang berat sehingga

hal ini memerlukan kerja keras dan komitmen semua komponen di LPFK serta arah dan strategi

yang jitu sehingga apa yang menjadi visi dan misinya dapat tercapai sesuai kurun waktu yang telah

ditetapkan.

Dalam perjalanannya, Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini perlu dilakukan penelaahan

kembali yang bertujuan agar dokumen ini tetap menjadi pedoman yang akurat dalam menentukan

kebijakan organisasi dengan memperhatikan kondisi organisasi terkini. Diharapkan dengan

langkah tersebut LPFK Surakarta mampu menentukan arah yang tepat meuju pengembangannya.

Akhirnya saya ucapkan terimakasih kepada segenap tim penyusun dan seluruh pegawai

yang turut berpartisipasi didalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis ( RSB ) ini. Semoga Allah

SWT.senantiasa membimbing dan memberi kekuatan kepada kita semua.

Surakarta, Mei 2017 Kepala Rohmadi, ST, M.Si NIP.196808181999031002

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis Bisnis ( RSB ) tahun 2015-2019 Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Surakarta disusun sebagai panduan arah kebijakan penyusunan program dan kegiatan LPFK

Surakarta dalam jangka bentuk pertanggungjawaban secara tertulis.

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan merupakan lembaga baru dilingkungan

Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengamanan terhadap fasilitas

sarana dan prasarana kesehatan dengan mengusung misi Menjadi Lembaga Mandiri, Profesional,

Unggul dan Terpercaya dalam Melayani Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan, Pengukuran Dosis

Perorangan dan Uji Kesesuaian di bidang Kesehatan

Sedangkan misi yang diemban adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan pengujian/kalibrasi dan proteksi radiasi dengan mengutamakan

keselamatan pasien, petugas dan masyarakat.

2. Memberikan pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan dan proteksi radiasi yang cepat,

tepat dan akurat dalam rangka menuju indonesia sehat.

3. Meningkatkan profesionalsme, kemampuan, ketrampilan dan leadership petugas dengan

pelatihan dan seminar.

Kinerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta dapat dilihat dari seberapa jauh

capaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada LPFK selaku lembaga

pemerintah.

Adapun tugas dan fungsi Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta sebagaimana

diamanahkan dalam permenkes No.919/MEN/2011 adalah :

1. Melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan

2. Melakukan pengujian dan kalibrasi sarana kesehatan

3. Melakukan Pemantauan dosis personal

4. Melaksanakan tata kelola Administrasi perkantoran

Dalam rangka mencapai visi dan misinya Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta

melakukan upaya- upaya yang mendukung tercapainya tujuan meliputi :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dengan senantiasa memperbaiki metode kerja, ketepatan

dan kecepatan dalam pelayanan.

iii

2. Meningkatkan jenis dan jumlah layanan dengan menambah peralatan uji yang berkualitas.

3. Mengembangkan profesionalisme serta manajemen sumber daya manusia dengan

senantiasa meningkatkan skill dan pengetahuan serta perkembangan iptek khususnya

dalam bidang peralatan medis.

4. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan lembaga sejenis dan lembaga terkait

lainnya.

iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………i IKHTISAR EKSEKUTIF…………………………………………………………………….ii DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................1

1.1. Latar Belakang ..........................................................................................................1 1.2.Tujuan RSB ...............................................................................................................5

1.3. Dasar Hukum ..........................................................................................................5 1.4. Sistematika ...............................................................................................................6

BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI ..................................................................................8

2.1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan ........................................................................8 2.2. Gambaran kinerja Aspek Keuangan .......................................................................19

BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS ........................................................................23

3.1. Rumusan Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai .......................................................23 3.2. Aspirasi Stakeholders Inti ........................................................................................23

3.3. Tantangan Strategis .................................................................................................25 3.4. Benchmarking .........................................................................................................26 3.5. Analisis SWOT ........................................................................................................28 3.6. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis .........................................................29 3.7. Analisis TWOS ........................................................................................................34 3.8. Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard ( BSC ) ...........................................36

BAB IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS ..............38

4.1. Matrik IKU ................................................................................................................39 4.2. Kamus IKU ................................................................................................................41 4.3. Program Kerja Strategis ............................................................................................57

BAB V.ANALISA DAN MITIGASI RESIKO .............................................................................60

5.1. Identifikasi Resiko .....................................................................................................60 5.2. Penilaian Tingkat Resiko ...........................................................................................61 5.3. Rencana Mitigasi Resiko ...........................................................................................66

BAB VI. PROYEKSI FINANSIAL ..............................................................................................72

6.1. Estimasi Pendapatan ..................................................................................................72 6.2. Rencana Kebutuhan Anggaran ..................................................................................72 6.3. Rencana Pendanaan ...................................................................................................76

BAB IV PENUTUP .......................................................................................................................77 Lampiran

RSB LPFK Surakarta 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional, telah ditetapkan arah RPJMN Tahap II adalah perlunya

memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), membangun kemampuan

IPTEK serta memperkuat daya saing perekonomian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98

menyatakan “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat,

bermutu, dan terjangkau”. Yang di maksud Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus,

mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,

mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit,

memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki

fungsi tubuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan

Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 12, menyatakan bahwa ”pengujian sediaan farmasi

dan alat kesehatan dilakukan melalui pengujian laboratoris dan penilaian atas

keamanan dan kemanfaatan dengan tata cara pengujian sediaan farmasi dan alat

kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan”.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang

Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pasal 2

Ayat 1, menyatakan bahwa ”Setiap alat kesehatan wajib dilakukan pengujian dan/atau

kalibrasi untuk menjamin kebenaran nilai keluaran atau kinerja dan keselamatan

pemakaian”. Adapun terdapat 125 (seratus dua puluh lima) alat kesehatan wajib diuji

dan/ atau kalibrasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagi alat yang laik pakai diberikan tanda laik pakai dan sertifikat. Untuk itu,

Kementerian Kesehatan berkewajiban menyusun kebijakan, standar, norma,

pedoman, prosedur dan kriteria serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah

Sakit Pasal 16, ayat (1) Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) meliputi peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan,

persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai.

Ayat (2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan

dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi

pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) sebagai Unit Pelaksana Teknis

(UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan melaksanakan pengujian, kalibrasi dan

proteksi radiasi terhadap peralatan dan fasilitas kesehatan, sehingga peralatan dan

fasilitas kesehatan memenuhi kualitas dan standar keselamatan dan keamanan.

Peralatan dan fasilitas kesehatan merupakan salah satu faktor penunjang yang

sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,

untuk itu kondisi maupun fungsi alat kesehatan harus memenuhi persyaratan laik

pakai, kebenaran nilai keluaran dan kinerjanya terkendali, keselamatan dan

keamanan bagi pasien, petugas dan lingkungan sesuai ambang batas yang berlaku .

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) melayani pengujian, kalibrasi

dan proteksi radiasi terhadap berbagai jenis peralatan dan fasilitas kesehatan pada

seluruh fasilitas pelayanan kesehatan antara lain Balai Pengobatan, Puskesmas,

Laboratorium Klinik, Rumah Sakit, agen, distributor, produsen alat kesehatan, baik

yang dikelola pemerintah maupun swasta.

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta yang ditetapkan

melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/V/2011 tentang

Organisasi dan Tata kerja LPFK.

Wilayah Kerja LPFK Surakarta meliputi 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Jawa

Tengah dan D.I Yogyakarta

Kecenderungan permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan

pengujian dan kalibrasi serta proteksi radiasi alat dan fasilitas kesehatan sangat

siginifikan dalam rangka memenuhi persyaratan mutu pelayanan maupun akreditasi.

Rekomendasi WHO menyatakan bahwa pencapaian kesesuaian mutu pada alat

harus dilakukan pada seluruh tahapan, yakni uji prototipe, uji produk, uji pada siklus

pengadaan dan uji laik pakai pada siklus penggunaan.


Hal yang sama pada sarana dan prasarana dilakukan pada tahapan perencanaan,

pelaksanaan, penyerahan dan penggunaan yakni uji perhitungan teknis, uji

fungsi/kesuaian spesifikasi dan uji kualitas secara berkala. Loka Pengamanan Fasilitas

Kesehatan saat ini sudah melayani tahapan uji laik pakai dan proteksi radiasi pada

siklus penggunaan.

Tantangan pada era globalisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap mutu pelayanan kesehatan mengakibatkan banyaknya rumah sakit,

puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memerlukan

pengujian/kalibrasi untuk pemenuhan kesesuaian mutu ISO, KARS, JCI dan

kesesuaian mutu lainnya. Hal ini akan meningkatkan permintaan pengujian dan

kalibrasi serta proteksi radiasi yang perlu diantisipasi oleh LPFK.

Meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka peralatan

kesehatan menjadi semakin kompleks dan canggih, sehingga parameter dan metode

kerja pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan menjadi semakin berkembang.

Demikian juga untuk sarana dan prasarana banyak menggunakan teknologi tinggi.

Hal ini perlu diimbangi dengan tersedianya peralatan pengujian , kalibrasi,

proteksi radiasi dan uji kualitas sarana dan prasarana yang cukup, serta dukungan

sumber daya manusia kompeten yang memadai dan profesional.

Memperhatikan tantangan seperti tersebut di atas maka sumber daya dan sistem

yang dikelola menjadi lebih besar dan kompleks. Untuk itu perlu dilakukan penataan

organisasi dan tata kerja khususnya LPFK Surakarta sesuai dengan beban kerja serta

cakupan pelayanan di wilayah kerja.

Dari tahun ketahun kunjungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terus bertambah

sejalan dengan program Akreditasi Rumah Sakit maka meningkat pula pelayanan

untuk dilakukan Pengujian dan kalibrasi oleh LPFK, sehingga ini merupakan peluang

untuk meningkatkan kinerja LPFK.

Memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 pada Matrix

Kinerja terdapat program pengelolaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan

dengan hasil Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan peralatan kesehatan di

fasilitas kesehatan serta indikator jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan

Puskesmas) yang melakukan pengujian, kalibrasi.


Tabel.1. Daftar Fasyankes Propinsi Jateng dan DIY

Sumber : www.dinkesjatengprov.go.id/ tahun 2012

www.dinkes.jogjaprov.go.id/ tahun 2012

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis sesuai Inpres No. 7 tahun 1999 merupakan

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1

(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan dan

kelemahan, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Diharapkan LPFK Surakarta akan lebih mampu bersaing serta lebih leluasa

dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang sehat, guna memenuhi tuntutan

pelayanan prima dari pelanggan atau masyarakat.

Penyusunan rencana strategis bisnis menjadi salah satu persyaratan administratif

yang harus dipenuhi. Rencana strategi bisnis ini akan memberikan arah dan menjadi

pedoman dalam menyusun perencanaan LPFK Surakarta melalui analisis/kajian

tentang berbagai aspek baik mencakup aspek yang ada di lingkungan interrnal dan

eksternal. Penyusunan Rencana Strategis bisnis juga bertujuan agar berbagai aspek

pelayanan terpenuhi sehingga tercapai peningkatan mutu dan kualitas pelayanan pada

masyarakat. Selain itu penyusunan Rencana Strategis Bisnis juga dimaksudkan untuk

mengatasi masalah terbatasnya operasional pelayanan karena terbatasnya dana yang

diterima dan berbagai kendala dalam pemanfaatan sumber dana terkait dengan

peraturan keuangan negara.

Pengelolaan sumber daya yang dimiliki perlu dilakukan lebih kompeten,

profesional, mandiri, efisien, dan efektif agar kinerja organisasi sesuai tugas pokok

dan fungsi dapat ditingkatkan seiring dengan peningkatan jenis dan mutu pelayanan.

Upaya yang akan dilakukan LPFK Surakarta dalam meningkatkan kinerja dan

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki adalah dengan mengembangkan jenis

pelayanan unggulan sesuai dengan kebutuhan pelanggan akan kalibrasi, pemantauan

NO PROPINSI RS Pemerintah RS Swasta PUSKESMAS LAB

1 DIY 10 57 117 20

2 Jawa Tengah 74 175 852 88

Jumlah 84 232 969 108


dosis perorangan radiasi, uji kesesuaian X-Ray dan uji kualitas sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan.

1.2. Tujuan Rencana Strategis Bisnis

Rencana strategis bisnis ini disusun dengan tujuan :

a. Untuk mendapatkan panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas

tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

b. Untuk mendapatkan pedoman strategis dalam pola penguatan dan

pengembangan mutu LPFK Surakarta

c. Untuk mendapatkan dasar rujukan dalam menilai keberhasilan pemenuhan

misi LPFK Surakarta dan dalam pencapaian visi yang telah ditentukan

d. Menjadi salah satu rujukan untuk membangun arah dan jalinan kerjasama

dengan para stakeholder inti LPFK Surakarta

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Bisnis ( RSB ) LPFK Surakarta

mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/V/2011 tentang

Organisasi dan Tata kerja LPFK;

8. Rencana Aksi Ditjen Bina Upaya Kesehatan


1.4 . Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Rencana Strategi Bisnis LPFK Surakarta adalah sebagai

berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan rencana strategi, landasan

penyusunan, dan sistematika penyajian.

Bab II. Gambaran Kinerja Saat Ini

Menjelaskan tentang gambaran pencapaian kinerja non finansial dan

finansial yang telah dicapai oleh Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Surakarta dalam kurun 2015-2019.

Bab III. Arah dan Prioritas Strategis

Menjelaskan pilihan atas arah dan prioritas terhadap tantangan strategis yang

tengah dan akan dihadapi oleh LPFK Surakarta. Dalam Bab ini diuraian

tentang rumusan pernyataan visi, misi dan tata nilai, aspirasi stakeholder inti,

tantangan strategis, benchmarking, analisa SWOT, diagram kartesius pilihan

prioritas strategis, dan analisa TOWS

Bab IV. Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis

Menjelaskan tentang ukuran kinerja utama dan target ukuran kinerja utama

yang hendak dicapai untuk mengawal kemajuan pencapaian visi LPFK

Surakarta dalam kurun tahun 2015-2019. Bagian ini terdiri dari matrik IKU,

Kamus IKU dan program kerja strategis.

Bab V. Analisa dan Mitigasi Resiko

Menjelaskan tentang apa saja resiko yang akan dihadapi dalam mewujudkan

berbagai sasaran strategis untuk merealisasikan visi dan juga menjelaskan

penilaian resiko dan mitigasi resiko. Resiko dalam Rencana Strategis Bisnis

( RSB ) ini diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang dapat

mengahalangi keterwujudan rencana strategis. Dalam bagian ini terdiri dari

indentifikasi resiko, penilaian tingkat resiko dan rencana mitigasi resiko.

Bab VI. Proyeksi Finansial


Bagian ini menjelaskan proyeksi finansial pada kurun waktu tahun 2015 –

2019 yang berisikan estimasi pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran. Bagian ini

terdiri dari estimasi pendapatan, rencana kebutuhan anggaran dan rencana pendanaan.

Bab. VII. Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan saran untuk perbaikan


BAB II

GAMBARAN KINERJA SAAT INI

2.1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan

Seiring waktu bergulir saat ini menunjukkan bahwa keberadaan LPFK

Surakarta sangat dibutuhkan mengingat semakin meningkatnya permintaan pelayanan

di bidang pengamanan fasilitas kesehatan, hal ini disebabkan :

1. Jenis dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah dan swasta

mengalami peningkatan yang sangat signifikan;

2. Jenis dan jumlah alat kesehatan untuk mendukung pelayanan di fasilitas

pelayanan kesehatan meningkat.

3. Tuntutan masyarakat atas mutu pelayanan kesehatan semakin tinggi, sehingga

fasilitas pelayanan kesehatan memerlukan adanya suatu pengakuan mutu atas

pelayanannya melalui akreditasi, baik melalui KARS dan atau ISO.

4. Meningkatnya peran lembaga pengawasan seperti BAPETEN terhadap sarana

pelayanan kesehatan (PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2011 tentang Uji

Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional).

Kondisi tersebut di atas menggambarkan bahwa tugas dan fungsi LPFK

menjadi semakin bertambah.

Perjanjian kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Loka Pengamanan

Fasilitas Kesehatan Surakarta Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel.2.: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Loka

Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta Tahun 2013 Berdasarkan Rencana

Strategis Tahun 2012 – 2016

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2013

1. Peningkatan jumlah

pelayanan pengujian dan

kalibrasi

a. Jumlah fasilitas pelayanan

kesehatan (fasyankes) yang

dilayani.

200 fasyankes


b. Jumlah alat kesehatan yang

diuji dan dikalibrasi

2600 alkes

2 Peningkatan cakupan

pelayanan monitoring dosis

personal

a. Jumlah Instalasi Radiasi

Medik (IRM) yang dilayani

440 IRM

b. Jumlah pemakaian

pemantau dosis perorangan

atau film badge

2400 film

3 Peningkatan mutu sumber

daya manusia.

Jumlah pelatihan tenaga teknis

dan nonteknis laboratorium

terlatih

8 orang

4 Peningkatan akuntabilitas

dan kuantitas laporan.

a. Jumlah jenis dokumen

laporan keuangan Loka

Pengamanan Fasilitas

Kesehatan Surakarta

(perTriwulan, perSemester

dan perTahun).

7 laporan

b. Realisasi Belanja 90%

5 Peningkatan sarana dan

prasarana laboratorium yang

memadai.

a. Jumlah peralatan

laboratorium yang

terkalibrasi sesuai standar

28 Unit

b. Jumlah pemeliharaan

sarana dan prasarana kantor

3 Unit

6 Peningkatan kerja sama

antar pelanggan dan Loka

Pengamanan Fasilitas

Kesehatan Surakarta

Jumlah penyelenggaraan

sosialisasi tugas dan fungsi

Loka Pengamanan Fasilitas

Kesehatan Surakarta di wilayah

kerja Jawa Tengah dan DI

Yogyakarta.

7 lokasi

penyelenggaraan

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen untuk membandingkan tingkat

kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator yang


telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi

atau capaian yang telah dilakukan oleh Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta

dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2013.

Tahun 2013 merupakan tahun pertama bagi Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta

melaksanakan Rencana Pembangunan Tahap Menengah Tahun 2012 – 2016.

Adapun cara pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara hasil

realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada tingkat indikator program

sehingga dapat diperoleh gambar bagaimana keberhasilan dan kegagalan pada masing-masing

indikator. Selanjutnya dapat dievaluasi penyebabnya sebagai acuan tindak lanjut pada

program tahun berikutnya.

Sasaran merupakan hasil yang akan diwujudkan oleh Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Surakarta dalam 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah pelayanan pengujian dan kalibrasi.

2. Peningkatan jumlah cakupan pelayanan monitoring dosis perorangan.

3. Peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia.

4. Peningkatan akuntabilitas dan kuantitas laporan keuangan.

5. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai.

6. Peningkatan kerja sama antar pelanggan dan Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Surakarta

Uraian kinerja dari masing-masing sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah pelayanan pengujian dan kalibrasi

Untuk mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang digunakan diuraikan kondisi

capaian, permasalahan dan usulan pemecahan permasalahannya sebagai berikut:

a. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan pelanggan pelayanan pengujian

dan kalibrasi alat kesehatan

Kondisi yang dicapai:

Gbr.2 Pengujian & Kalibrasi Gbr. Grafik 1

72%

27% 1%

Jumlah Sarpelkes

JATENG DI.YOGYAKARTA JATIM


Tahun 2013 ditargetkan sebanyak 200 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilayani oleh Loka

Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta dari 1393 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

terdapat di wilayah kerja LPFK Surakarta yaitu Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Pada akhir tahun 2013 telah tercapai 147 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (73,5%) dari target

yang direncanakan.

Tabel.3 : Capaian Indikator Kinerja Jumlah Fasilitas pelayanan

kesehatan pelanggan pelayanan pengujian dan kalibrasi

alat kesehatan

Indikator Kinerja JUMLAH FASYANKES

Target Realisasi Capaian

Jumlah fasilitas pelayanan

kesehatan (pelanggan


kalibrasi alat kesehatan)

200 146 73%

Tabel.4: Data Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi LPFK Surakarta

periode Januari-Desember 2013

NO. NAMA PROVINSI FASYANKES

1 Jawa Tengah 106

2 DI Yogyakarta 40

3 Jawa Timur 1

JUMLAH 147

1) Permasalahan:

Adapun permasalahan yang ada diantaranya adalah :

- Kurangnya sosialisasi ke fasilitas pelayanan kesehatan tentang tugas pokok

dan fungsi LPFK Surakarta

- Banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memahami pentingnya

pengujian dan kalibrasi alat kesehatan


2) Usulan Pemecahan Masalah:

- Memperbanyak volume sosialisasi ke fasilitas pelayanan kesehatan

- Mengadakan seminar/workshop tentang urgensi pengujian dan kalibrasi

dalam pelayanan kesehatan bagi menejemen dan teknisi fasilitas pelayanan

kesehatan

a. Jumlah alat kesehatan yang diuji dan dikalibrasi

1) Kondisi yang dicapai:

Tahun 2013 ditargetkan sebanyak 2600 alat kesehatan yang diuji dan

dikalibrasi oleh Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta

mencakup wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Pada

akhir tahun 2013 telah tercapai 4569 alat kesehatan yang telah diuji dan

dikalibrasi oleh Loka Pengamanan fasilitas Kesehatan Surakarta atau

175,73% memenuhi target.

Tabel.5 : Capaian Indikator Kinerja Jumlah Alat Kesehatan Yang

Diuji dan Dikalibrasi

Indikator Kinerja JUMLAH ALKES TERKALIBRASI


Jumlah alat kesehatan

yang diuji dan dikalibrasi

2600 4569 175,73%

2) Permasalahan:

Adapun permasalahan yang ada diantaranya adalah :

- Peralatan pengujian dan kalibrasi kurang baik jumlah maupun jenisnya

- Beberapa peralatan medis belum ada alat kalibratornya

- Sarana pendukung laboratorium kurang

- Teknisi pengujian dan kalibrasi yang masih kurang

- Ruang laboratorium yang belum memenuhi standar

- Belum semua teknisi terampil dibidangnya



- Penambahan alat pengujian dan kalibrasi baik jumlah maupun jenisnya

- Penambahan teknisi pengujian dan kalibrasi

- Penambahan sarana dan prasarana

- Mendesain ruang laboratorium agar sesuai standar

- Pelatihan bagi teknisi

2. Peningkatan jumlah cakupan pelayanan monitoring dosis perorangan



a. Jumlah Instalasi Radiasi Medik pelanggan pelayanan Dosimetri Radiasi

dan Pencitraan Medik

Pelayanan Dosimetri Radiasi dan Pencitraan Medik merupakan salah satu upaya

untuk melindungi pekerja radiasi dari paparan radiasi yang diterima dan

pelayanan pemantauan dosis perorangan menjadi syarat dalam pengurusan izin

penggunaan pesawat radiologi di Intalasi Radiasi Medik baik izin baru atau

perpanjangan izin (PP No. 33 Tahun 2007 Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa

Pemegang Izin wajib melaksanakan Pemantauan Dosis Perorangan dan Perka

BAPETEN).

Gbr. Grafik 2

1). Kondisi yang dicapai:

79%

18%

3%

JUMLAH FASYANKES

JAWA TENGAH DI.YOGYAKARTA JAWA TIMUR


Tahun 2013 ditargetkan sebanyak 440 Instalasi Radiasi Medik (IRM) menjadi

pelanggan Film Badge. Pada tahun 2013 telah tercapai sebanyak 445 IRM

(101.14%) target. Sejak bulan Mei 2013, LPFK Surakarta menerima limpahan

pelayanan Film Badge dari IRM dari Provinsi Jawa Timur sehingga pelayanan

LPFK Surakarta semakin besar dan luas. Dan seluruh IRM pelanggan Lab.

DRPM telah menandatangani MoU kerja sama selama 1 (satu) tahun, tahun

2013. Meskipun demikian, masih banyak Instalasi Radiasi Medik yang belum

bisa dilayani oleh LPFK Surakarta. Pencapaian indikator tersebut diperoleh

berdasarkan data per Desember 2013.

Tabel.6 : Capaian Indikator Kinerja Jumlah Instalasi Radiasi Medik

pelanggan pelayanan Dosimetri Radiasi dan Pencitraan

Medik (data sampai 2017)

Wilayah Pelayanan Jumlah IRM

Tahun 2012 Tahun 2013

Provinsi Jawa Tengah 335 353

Provinsi DI Yogyakarta 76 81

Provinsi Jawa Timur 0 11

Jumlah 411 445

2). Permasalahan:

- Keterbatasan anggaran, tenaga teknis dan nonteknis serta sarana dan

prasarana maka Lab. DRPM LPFK Surakarta tidak dapat melayani

seluruh IRM yang ingin mendapatkan pelayanan film badge .

- Laboratorium Dosimetri Radiasi dan Pencitraan Medik yang melayani

Film Badge di Indonesia hanya ada 3 (tiga), salah satunya LPFK

Surakarta sehingga keberlangsungan pelayanan sangat diharapkan.


Gbr. 3. Pemberian Identitas Film badge

3). Usulan Pemecahan Masalah:

- Mendorong Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian

Kesehatan untuk mendukung pendanaan, pengadaan sarana dan

prasarana, pelaksanaan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi

pelayanan Dosimetri Radiasi dan Pencitraan Medik Loka Pengamanan

Fasilitas Kesehatan Surakarta, baik berupa regulasi maupun tindakan

langsung.

- Mengusulkan penambahan tenaga teknis dan non teknis yang

berkualifikasi dan kompeten agar IRM di wilayah pelayanan LPFK

Surakarta dapat melayani lebih banyak pelanggan.

- Menambah anggaran operasional.

b. Jumlah pemakaian pemantau dosis perorangan Film Badge.

1). Kondisi yang dicapai: Indikator ini telah tercapai sebanyak 2641 Film Badge (110,04%) dari

target 2400 Film Badge. Dan seluruh IRM pelanggan Lab. DRPM telah

menandatangani MoU kerja sama selama 1 (satu) tahun. Pencapaian

indikator tersebut diperoleh berdasarkan data per Desember 2013.

Tabel.7 : Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pelanggan Film Badge.

Indikator Kinerja Jumlah Pelanggan Film Badge


Jumlah Pelanggan Film Badge 2400 2641 110,04%


2). Permasalahan:

- Anggaran untuk operasional tidak mencukupi untuk pengadaan Film

Badge, pengiriman Film Badge dan laporan, sosialisasi, monitoring dan

evaluasi pelayanan Film Badge.

Tabel. 8 : Perbandingan Ketersediaan Kebutuhan Riil dengan

ketersediaan Anggaran Pengadaan Film Badge dan Biaya kegiatan Pengiriman Lab. DRPM LPFK Surakarta.

Jenis Kebutuhan

Kebutuhan 2013

Satuan Riil

Anggaran ketersedia

an Film Badge 230 102 Box Biaya Pengiriman Film Badge dan LHU 5160 2240 Kegiatan

- Kekurangan Film Badge selama 7 bulan yaitu bulan Juni sampai

Desember 2013. Karena jumlah anggaran yang tidak mencukupi dan

jumlah pelanggan yang melebihi target membutuhkan 18 box Film Badge

setiap bulannya.

- Kekurangan biaya pengiriman Film Badge dan pengiriman Lembar Hasil

Uji sebanyak 2920 kali pengiriman. Perhitungan tersebut merupakan

asumsi pengiriman selama 7 bulan.

- Kekurangan sarana dan prasarana kerja berupa komputer dan printer untuk

analisis dan pembuatan Lembar Hasil Uji.

- Terganggunya pelayanan Film Badge mengakibatkan pelanggan

terkendala dalam pengurusan izin penggunaan pesawat sinar X (Pelayanan

Radiologi) karena persyaratan izin dari BAPETEN adalah berlangganan

pemantau dosis perorangan. Hal ini mengganggu pelayanan Radiologi

pada Fasyankes di wilayah Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan

sebagian Jawa Timur, sebanyak 445 Intalasi Radiasi Medik baik Rumah

Sakit milik pemerintah maupun swasta, PUSKESMAS dan Klinik.


Gbr.4. Pembacaan Film Badge

3). Usulan Pemecahan Masalah:

- Mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Kementerian Kesehatan untuk mendukung pendanaan, pengadaan sarana

dan prasarana, pelaksanaan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi

pelayanan Dosimetri Radiasi dan Pencitraan Medik Loka Pengamanan

Fasilitas Kesehatan Surakarta, baik berupa regulasi maupun tindakan

langsung.

- Penambahan anggaran pengiriman Film Badge dan Lembar Hasil Uji.

- Pengadaan perangkat kerja berupa komputer dan printer untuk analisa dan

pembuatan Lembar Hasil Uji.

4). Anggaran:

- Anggaran untuk pengadaan Film Badge dan cairan pencuci sebesar

Rp.204.840.000,- hanya cukup untuk 5 bulan pelayanan.

- Kekurangan anggaran untuk pengadaan Film Badge untuk 7 bulan

(Juni-Desember 2013), yaitu 18 box/bulan (1 box berisi 150 Film

Badge) dengan asumsi Rp.1.800.000,-/box. Hingga Lab. DRPM LPFK

Surakarta kekurangan 126 box Film Badge atau anggaran

Rp.230.400.000,-

- Kekurangan anggaran untuk pengiriman Film Badge dan pengiriman

Lembar Hasil Uji selama 7 bulan atau 2920 kali pengiriman dengan

asumsi biaya pengiriman Rp.6.000,-/pengiriman. Sehingga Lab.


DRPM LPFK Surakarta kekurangan anggaran sebesar Rp.17.520.000,-

.

3. Peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta baru melaksanakan pelayanan secara

mandiri tahun 2013. Banyak kekurangan dari berbagai aspek terutama jumlah dan

kualitas Sumber Daya Manusia.



a. Jumlah tenaga teknis laboratorium

1) Kondisi yang Dicapai:

Tahun 2013 ditargetkan penambahan 7 (tujuh) orang tenaga teknis. Pada tahun

2013, LPFK Surakarta mendapat formasi 2 (dua) orang tenaga teknis, 1 orang

Fisikawan Medis dan 1 orang Teknisi Elektromedis untuk CPNS Kementerian

Kesehatan tahun 2013/2014. Selain itu, bulan April 2013 LPFK Surakarta

menerima 1 orang tenaga teknis (Radiografer) pindahan dari BPFK Makassar.

Target tercapai 42,9%%.

2) Permasalahan:

LPFK Surakarta masih membutuhkan banyak tenaga baik teknis maupun non

teknis. Tenaga teknis yang sangat dibutuhkan adalah tenaga ahli Fisikawan

Medis, Fisikawan Medis, Radiografer dan Tenik Elektromedik. Sedangkan

tenaga non teknis seperti bendahara dan pranata komputer sangat dibutuhkan

dalam memperbaiki dan meningkatkan fungsi manajemen.


Penambahan tenaga teknis dan non teknis baik dengan jalan penambahan

formasi CPNS atau menerima tenaga pindahan dari instasi terkait lain dan

meminta formasi CPNS.

4) Anggaran:

Tidak tersedia anggaran untuk mendukung indikator jumlah tenaga teknis

laboratorium LPFK Surakarta.


b. Jumlah pelatihan tenaga teknis dan non teknis laboratorium

Sebagai instansi yang baru memulai pelayanannya, LPFK Surakarta harus

memiliki tenaga yang bekualifikasi dan kompeten di bidangnya. Ada banyak

persyaratan yang harus dipenuhi agar menjadi sebuah laboratorium penguji. Selain

untuk melakukan pelayanan, juga untuk persiapan pemenuhan standar baik

akreditasi KAN maupun ISO.

1) Kondisi yang Dicapai:

Sebagai awal, LPFK Surakarta hanya mampu memberikan pelatihan kepada 2

(dua) kali pelatihan bagi tenaga administrasi atau (100%) memenuhi target.

2) Permasalahan:

- Tuntutan regulasi baik dari segi kelembagaan maupun segi personil (jabatan

fungsional), LPFK Surakarta masih sangat kurang dalam jaminan

kualifikasi dan kompetensi personil terutama tenaga teknis laboratorium.

- Beragam pelatihan bagi tenaga teknis laboratorium yang dibutuhkan tidak

dapat diikuti karena terkendala pembiayaan.

- Kekurangan tenaga teknis dan non teknis mengakibatkan personil dibebani

tugas lain selain tupoksinya melihat pelanggan yang dilayani LPFK

Surakarta tidak sedikit.


- Lebih banyak tenaga teknis mengikuti pelatihan dan uji kualifikasi serta uji

kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya.

- Penambahan lebih banyak anggaran untuk pengembangan mutu Sumber

Daya Manusia LPFK Surakarta.

- Agar tidak ada tumpang tindih antara tugas pokok dan tugas tambahan pada

personil, perlu segera dilakukan penambahan tenaga.

4) Anggaran:

Anggaran untuk mendukung indikator jumlah pelatihan bagi tenaga teknis dan

non teknis laboratorium sebesar Rp. 5.810.000,- dengan realisasi Rp.

3.618.000 atau 62.27%.

2.2. Gambaran Kineja Aspek Keuangan


a. Peningkatan akuntabilitas dan kuantitas laporan keuangan.

Untuk mencapai sasaran ini, indikator kinerja yang digunakan diuraikan menurut

kondisi capaian, permasalahan dan usulan pemecahan permasalahannya sebagai

berikut:

- Jumlah jenis dokumen laporan keuangan Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Surakarta (perTriwulan, perSemester dan perTahun).

i. Kondisi yang dicapai:

Pada tahun anggaran 2013 jumlah dokumen laporan yang disusun sebanyak 7 buah dokumen meliputi : 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja pertengahan tahun 1 dokumen

2. Laporan Akuntabilitas kinerja akhir tahun 1 dokumen

3. Laporan keuangan/SAI pertengahan tahun 1 dokumen

4. Laporan keuangan/SAI akhir tahun 1 dokumen

5. Laporan Realisasi anggaran ke BAPPENAS 4 dokumen

ii. Permasalahan:

Masih terjadi kendala didalam penyusunan laporan mengingat baru pertama

kali menyusun laporan.

iii. Usulan Pemecahan Masalah:

Adanya workshop penyusunan laporan khususnya bagi satker baru

- Anggaran:

Adapun anggaran untuk kegiatan laporan keuangan sebesar Rp. 25.300.000,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.267.200,- atau sebesar 40,58%

b. Realisasi Belanja

i. Kondisi yang Dicapai:

Anggaran yang diberikan kepada LPFK Surakarta sebagai satker baru sebesar

Rp.1000.000.000,- yang merupakan anggaran untuk operasional kantor. Dari

anggaran tersebut yang dapat diserap sebesar Rp.783.965.966 atau sebesar

78,40 %

Dari 21,60% anggaran sisa merupakan sebagian dari anggaran efisiensi dan

anggaran yang tidak terserap.

ii. Permasalahan:


1. Belum tepat didalam menyusun perencanaan mengingat belum ada tenaga

yang cakap didalam menyusun perencanaan.

2. Belum adanya tenaga pengadaan yang memiliki sertifikat sehingga masih

ragu-ragu didalam membelanjakan anggaran.

3. Belum adanya anggaran untuk pelatihan tenaga pengadaan.

iii. Usulan Pemecahan Masalah:

- Menganggarkan kegiatan pelatihan SDM pengadaan dan pejabat

perbendaharan

- Adanya kegiatan monev dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan ke

LPFK Surakarta.

2.2. Aspek Keuangan

Pada tahun anggaran 2013 LPFK Surakarta mendapat alokasi anggaran

belanja melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp

1.000.000.000,-. Alokasi tersebut digunakan untuk menunjang operasionalisasi

perkantoran LPFK Surakarta.

Realisasi belanja anggaran DIPA tahun 2013 adalah sebesar Rp

783.965.966 atau 78.40% dari anggaran yang tersedia, dengan rincian

sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 9. Realisasi Anggaran Tahun 2013

No. Kegiatan Uraian Anggaran Realisasi Capaian

1. Dukungan

Manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya

Ditjen Bina Upaya

Kesehatan

1.Dokumen

perencanaan dan

anggaran

2.Layanan

Administrasi

Kepegawaian

3.Laporan

pembinaan program

4.Laporan

akuntansi keuangan

dan inventaris

BMN

64.820.000

18.930.000

108.240.000

25.300.000

47.132.000

31.933.020

15.621.800

66.041.700

10.267.200

38.025.377

49.26%

82.52%

61.01%

40.58%

80.68%


5.laporan pengujian

dan kalibrasi

6. SDM terlatih

7.Barang medik

habis pakai

8. Layanan

perkantoran

5.810.000

204.840.000

524.928.000

3.618.600

170.774.000

447.684.269

62.28%

83.37%

85.28%

JUMLAH 1.000.000.000 783.965.966 78.40%

Sebagai UPT yang bertugas untuk memberikan pelayanan pengujian dan

kalibrasi maka terdapat penerimaan berupa biaya pengujian kalibrasi dan

proteksi radiasi yang dibayarkan oleh pelanggan kepada LPFK. Maka pada

tahun 2013 LPFK surakarta menargetkan penerimaan PNBP sebesar

Rp.1.571.340.000,-. Adapun realisasi penerimaan PNBP tahun 2013 sebesar

Rp. 1.433.985.000,-

Terdiri dari :

Penerimaan Pengujian kalibrasi sebesar Rp. 608.570.000,-

Penerimaan monitoring dosis personal sebesar Rp. 818.215.000,-

Tabel 10.Trend PNBP LPFK Surakarta Tahun 2010 s/d 2014

Tahun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jumlah

Target Film Pengukuran Kalibrasi

Holder

Badge

2010 236.212.000,- 236.212.000,-

2011 272.335.000,- 272.335.000,-

2012 324.984.000,- 324.984.000,-

2013 1.571.340.000 818.215.000,- 608.570.000,- 7.200.000,- 1.433.985.000,-

2014 1.628.825.000 - - -

Dari tabel. 10 di atas dapat dilihat bahwa persentase pencapaian target

PNBP LPFK Surakarta tahun 2013 adalah sebesar 91.26% dari target. Salah satu

unsur yang mempengaruhi tidak terpenuhinya target tersebut adalah karena tidak


adanya penambahan peralatan dalam tahun 2013, sosialisasi yang kurang juga

menjadi penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.


BAB III

ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS

3.1. Rumusan Visi , Misi dan Tata Nilai

VISI :

Mengacu pada tugas dan fungsinya, LPFK Surakarta menetapkan visinya :

Menjadi Institusi Penguji dan Kalibrasi yang Unggul, Terpercaya dalam Pelayanan

Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam skala nasional pada tahun 2019

MISI :

a. Memberikan pelayanan teknis pengamanan fasilitas dan personal kesehatan yang

bermutu ,akurat , handal dan memuaskan pelanggan.

b. Mengembangkan SDM yang profesional dan berkualitas sebagai mitra yang

tangguh dan terpercaya

c. Mengembangkan potensi selaras dengan kemajuan teknologi fasilitas kesehatan

d. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerja dalam pelayanan pengamanan

fasilitas kesehatan

e. Menjadi mitra dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan

pengamanan kesehatan.

TATA NILAI :

Motto : A K U R A S I (Akurat – Ramah – Aman – Efisien)

Core value :

- akurat dalam pengukuran

- ramah dalam pelayanan

- efisien dalam anggaran

3.2. Aspirasi Stakeholders Inti

Sebagai lembaga pengujian dan kalibrasi dibawah Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan maka paling tidak, pihak stakeholder yang terkait dengan LPFK

Surakarta adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi, Fasilitas


pelayanan kesehatan, Institusi Penguji Swasta, Bapeten, Pegawai. Tentunya masing-

masing stakeholders ini memiliki harapan dan kekhawatiran terhadap LPFK Surakarta.

Tabel 11. Memaparkan tentang harapan dan kekhawatiran stakeholder terhadap LPFK

Surakarta.

Tabel.11. Analisis Stakeholders

NO. KOMPONEN

STAKEHOLDERS HARAPAN KEKHAWATIRAN

1. Kementerian

Kesehatan

- Mampu melayani pengamanan

seluruh fasyankes diwilayah kerja

- Mampu memonitor IRM/pekerja

radiasi di wilayah kerja

- Masih terbatasnya

anggaran peningkatan

mutu SDM, alat dan

lembaga

- LPFK Surakarta baru

mampu melayani 45

jenis alat dari 125 jenis

- Terbatasnya

penyediaan film badge

2. Dinas Kesehatan

Provinsi

- Menjadi mitra dalam peningkatan

safety sarana dan prasarana

- Membimbing pengelolaan mutu alat

kesehatan

Terbatasnya sumber daya

yang dimiliki LPFK

3. Fasyankes - Mampu mengkalibrasi seluruh jenis

peralatan kesehatan di fasyankes

- Menjadi pembimbing dan mitra

dalam menjaga mutu peralatan

kesehatan

- Masih panjangnya antrian

pelayanan

- Belum mampu melayani

seluruh peralatan yang

ada di fasyankes


4. Institusi Penguji

Swasta

Mampu membina mutu pengujian dan

kalibrasi

Masih adanya anggapan

institusi swasta dalam

melayani pengujian

kalibrasi, kemampuan

SDM dan alat belum

standar

5. Bapeten Menjadi mitra dalam uji kesesuaian

pesawat x-ray

Belum mampu melayani

seluruh instalasi radiasi

medik/x-ray yang ada

4. Pegawai - Tersedianya sarana dan prasarana

yang memadai

- Peningkatan kesejahteraan

pegawai

- Ketersediaan anggaran

yang kurang memadai

untuk operasional

3.3. Tantangan Strategis

Dalam mengelola suatu UPT sudah pasti akan menemukan tantangan-

tantangan yang harus dihadapi. Tantangan-tantangan ini harus dikelola dengan baik

karena apabila tidak maka akan sulit UPT berjalan mencapai target-target yang

direncanakan. Dalam mengelola LPFK Surakarta ini tantangan strategis yang

dihadapai adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan/regulasi pemerintah yang sering berubah

b. Ketersediaan alat uji yang dapat mengimbangi peningkatan teknologi peralatan

dan sarana medis.

c. Kompetensi SDM yang belum merata.

d. Kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengalokasikan anggaran

pengujian dan kalibrasi.

e. Kemampuan pembinaan pengujian dan kalibrasi

f. Tuntutan pengelolaan antrian fasyankes


3.5. Benchmarking

Benchmarking adalah suatu proses yang biasa digunakan dalam manajemen

atau umumnya manajemen strategis, dimana suatu unit/bagian/organisasi mengukur

dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan

serupa unit/bagian/organisasi lain yang sejenis baik secara internal maupun

eksternal. Dari hasil benchmarking, suatu organisasi dapat memperoleh gambaran

dalam (insight) mengenai kondisi kinerja organisasi sehingga dapat mengadopsi best

practice untuk meraih sasaran yang diinginkan.

Adapun manfaat dari benchmarking ini adalah :

a. Menciptakan pemahaman yang lebih baik

b. Meningkatkan kesadaran akan perubahan kebutuhan pelanggan

c. Mendorong inovasi

d. Mengembangkan realistis, tujuan peregangan

e. Membuat rencana tindakan yang realistis

Sebagai lembaga baru yang belum mempunyai pengalaman, maka LPFK

Surakarta menjadikan BPFK dan LIPI sebagai benchmarking mengingat saat ini

lembaga sejenis yang terlebih dahulu ada adalah BPFK. Adapun BPFK yang dijadikan

model adalah BPFK Surabaya dan BPFK Jakarta. Hal ini beralasan karena BPFK

merupakan lembaga sejenis yang pertama kali berdiri di Indonesia. Disamping itu

tingkat capaian yang dicapai oleh lembaga ini cukup memuaskan. Sedangkan LIPI

merupakan lembaga pemerintah yang concern dalam penelitian, termasuk di dalamnya

adalah pelayanan pengujian dan kalibrasi.

Proses yang akan dilakukan dalam benchmarking ini adalah sebagai berikut :

1. Membentuk tim peningkatan mutu yang akan mendifinisikan proses yang

menjadi target dan permasalahannya, input-input yang diperlukan dan output apa

yang diharapkan.

2. Tim yang bertugas dapat pula melakukan wawancara dengan pihak yang

berkepentingan terhadap proses tersebut (dapat pula dipandang sebagai

pelanggan) tentang tuntutan dan kebutuhan mereka dan menghubungkan atau

mengkaitkan tuntutan tersebut kepada ukuran dan standar kinerja proses. Tim

kemudian menentukan ukuran-ukuran atau standar yang paling kritis yang akan

secara signifikan meningkatkan mutu proses dan hasilnya. Juga dipilih informasi


seperti apa yang diperlukan dalam proses benchmarking ini dari organisasi lain

yang menjadi tujuan benchmarking.

3. Tim Peningkatan Mutu mengumpulkan data tentang ukuran dan yang telah dipilih

terhadap organisasi yang akan di-benchmark yaitu BPFK Surabaya dan LIPI.

Pencarian informasi ini dapat dimulai dengan yang telah dipublikasikan: misalkan

hasil-hasil studi, survei pasar, survei pelanggan, jurnal, majalah dan lain-lain.

Barangkali juga ada lembaga yang menyediakan bank data tentang benchmarking

untuk beberapa aspek dan kategori tertentu. Tim dapat juga merancang dan

mengirimkan kuesioner kepada lembaga yang akan di-benchmark, baik itu

merupakan satu-satunya cara mendapatkan data dan informasi atau sebagai

pendahuluan sebelum nantinya dilakukan kunjungan langsung.

4. Tim Peningkatan Mutu kemudian membandingkan data yang diperoleh dari

proses yang di-benchmark dengan data proses yang dimiliki (internal) untuk

menentukan adanya kesenjangan (gap) di antara mereka. Tentu juga perlu

membandingkan situasi kualitatif misalnya tentang sistem, prosedur, organisasi,

dan sikap. Tim mengindentifikasi mengapa terjadi kesenjangan (perbedaan) dan

apa saja yang dapat dipelajari dari situasi ini. Satu hal yang sangat penting adalah

menghindari sikap penolakan; jika memang ada perbedaan yang nyata maka

kenyataan itu harus dapat diterima dan kemudian disadari bahwa harus ada hal-

hal yang diperbaiki.

5. Tim Peningkatan Mutu menentukan target perbaikan terhadap proses. Target-

target ini harus dapat dicapai dan realistis dalam pengertian waktu, sumber daya,

dan kemampuan yang ada saat ini; juga sebaiknya terukur, spesifik, dan didukung

oleh manajemen dan orang-orang yang bekerja dalam proses tersebut. Kemudian

tim dapat diperluas dengan melibatkan multidisiplin yang akan memecahkan

persoalan dan mengembangkan suatu rencana untuk memantapkan tindakan

spesifik yang akan diambil, tahapan-tahapan waktunya, dan siapa-siapa yang

harus bertanggung jawab.

Hasil ini akan diserahkan kepada para pelaksana penjaminan mutu ( manajer

mutu) untuk kemudian memantau kemajuan dan mengidentifikasi persoalan-

persoalan yang timbul. Ukuran dan standar dievaluasi secara bertahap, barangkali

diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana untuk dapat mengatasi


halangan dan persoalan yang muncul. Juga para pelaksana memerlukan umpan

balik dari mereka yang berkepentingan terhadap proses dan hasilnya

(stakeholders).

3.5. Analisis SWOT

Dalam usaha pencapaian visi dan misi LPFK Surakarta maka pihak manajemen harus

melakukan analisa terhadap kekuatan ( strength ), kelemahan/kekurangan ( weakness ),

peluang ( opportunity ) dan ancaman ( threat ) yang ada dan yang akan muncul didalam

mengelola organisasi.

Tabel .12. Faktor-Faktor Peluang dan Ancaman

NO. PELUANG ANCAMAN

1. Meningkatnya keragaman jenis alat

medis dan kemajuan teknologi alat

kesehatan

Belum adanya sanksi yang tegas

terhadap pelanggaran UU tentang

pengamanan fasilitas kesehatan

2. Adanya payung hukum berupa UU Adanya komplain dari fasyankes

3. Peningkatan jenis ragam pelayanan Ketidakpastian regulasi

4. Potensi pasar yang besar Belum optimalnya sosialisasi UU

tentang pengamanan fasilitas kesehatan

5. Banyak instansi terkait yang dapat

menjadi mitra

Adanya lembaga pengujian dan kalibrasi

sejenis

6. AFTA 2015


Tabel.13. Faktor Kekuatan dan Kelemahan

NO. FAKTOR KEKUATAN FAKTOR KELEMAHAN

1. Anggaran yang didukung oleh

APBN

Kemampuan SDM yang belum merata

2. Memiliki 17 SDM yang

tersertifikasi

Terbatasnya anggaran pendidikan,

investasi dan perawatan peralatan

pengujian dan kalibrasi

3. Menjadi satker mandiri Belum mempunyai seluruh Metode

Kerja (MK) dan Instruksi Kerja (IK) dari

125 jenis alat

4. Adanya sistem dan prosedur


Belum adanya teknisi yang mempunyai

kualifikasi pendidikan S2 Fisika Medik

5. Pertumbuhan pendapatan yang

positif.

Belum mempunyai sistem IT

6. Belum terakreditasinya laboratorium

7. Letak kantor yang tidak strategis dan

tidak marketable

3.6. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis

Bagian ini menjelaskan gambaran posisi daya saing LPFK Surakarta dalam memenuhi

visinya pada kurun tahun 2015- 2019.

Tabel.13. Identifikasi dan Penentuan Nilai Terbobot Peluang

NO.

FAKTOR PELUANG BOBO

T RATIN

G

NILAI TERBOBO

T 1. Meningkatnya keragaman jenis alat

medis dan kemajuan teknologi alat kesehatan

0,30 85 25,5

2. Adanya payung hukum berupa UU 0,30 80 24,0

3. Peningkatan jenis ragam pelayanan 0,10 50 5,0

4. Potensi pasar yang besar 0,20 80 16,0

5. Banyak instansi terkait yang dapat

menjadi mitra 0,10 50 5,0


JUMLAH

75,5

Tabel.14. Identifikasi dan Penentuan Nilai Terbobot Ancaman

NO. FAKTOR ANCAMAN BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT 1. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap

pelanggaran UU tentang pengamanan

fasilitas kesehatan

0,20 70 14,0

2. Tingkat komplain yang tinggi 0,20 60 12,0

3. Ketidak pastian regulasi 0,20 70 14,0

4. Belum tersosialisasinya UU tentang

pengamanan fasilitas kesehatan 0,15 60 9,0

5. Adanya lembaga pengujian dan kalibrasi yang sejenis

0,15 70 10,5

6. AFTA 2015 0,10 50 5 JUMLAH 64,5

Tabel. 15. Identifikasi dan Penentuan Nilai Terbobot Kekuatan

NO. FAKTOR KEKUATAN BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT 1. Anggaran yang didukung oleh APBN

0,15 80 12 2. Memiliki 17 SDM yang tersertifikasi

0,20 64 12,8 3. Menjadi satker mandiri

0,25 50 12,5 4. Adanya sistem dan prosedur pengujian dan

kalibrasi 0,20 61 12,2

5. Pertumbuhan pendapatan yang positif 0,20 70 14

JUMLAH 63,5


Tabel.16. Identifikasi dan Penentuan Nilai Terbobot Kelemahan

NO. FAKTOR KELEMAHAN BOBOT RATING NILAI

TERBOBOT 1. Kemampuan SDM yang belum merata 0,15 77 11,55

2. Terbatasnya anggaran pendidikan,

investasi dan perawatan peralatan


0,15 74 11,1

3 Belum mempunyai seluruh Metode Kerja

(MK) dan Instruksi Kerja (IK) dari 125

jenis alat

0,15 74 11,1

4 Belum adanya teknisi yang mempunyai

kualifikasi pendidikan S2 Fisika Medik 0,15 69 10,35

5 Belum mempunyai sistem IT 0,10 66 6,6

6 Belum terakreditasinya laboratorium 0,15 78 11,7

7 Letak kantor yang tidak strategis dan tidak

marketable 0,15 72 10,8

JUMLAH 73,2

Untuk menentukan posisi LPFK Surakarta ada dikuadran berapa maka dilakukan perhitungan

terhadap total nilai bobot. Jumlah hasil perhitungan kemudian ditransformasikan kedalam

grafik dengan absis faktor internal dan ordinat faktor eksternal.

TABEL.17. POSISI LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

SURAKARTA BERDASARKAN ANALISA SWOT

Total Nilai Kekuatan = 63,5

Total Nilai Kelemahan = 73,2

Total Nilai Peluang = 75,5

Total Nilai Ancaman = 64,5

Selisih = -9,7 Selisih = 11,0


Adapun hasil adalah : Absis (sumbu X) = Kekuatan – Kelemahan

= 63,5 – 73,2

= - 9,7

Ordinat (sumbu Y) = Peluang- Ancaman

= 75,5 – 64,5

= 11,0

Gambar.5 Diagram Kartesius Posisi LPFK Surakarta

Penjelasan :

Dari hasil analisis SWOT dengan pendekatan Balance Scorecard diperoleh posisi LPFK

Surakarta berada pada kuadran II. Dengan posisi ini maka LPFK Surakarta disarankan untuk

memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga kestabilan

organisasi atau penguatan mutu lembaga (stability), maka LPFK Surakarta harus melakukan

prioritas strategis untuk melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan


organisasi, kemampuan sistem manajemen, dan proses bisnis, serta kemampuan personilnya

sambil memantapkan tingkat penguasaan layanannya.

3.7. Analisis TWOS

Analisa ini menjelaskan berbagai sasaran strategis yang akan dilakukan LPFK

Surakarta dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Sasaran strategis yang diidentifikasi

diperoleh melalui analisa TWOS. Sasaran strategis ini menggambarkan upaya strategis

yang akan diwujudkan oleh Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta dalam

rangka merealisasikan visinya dalam tahun 2015-2019. Sasaran strategis disusun

berdasarkan perspektif finansial, pelanggan, proses bisnis dan pengembangan SDM dan

organisasi. Analisa ini dilakukan dengan mempertemukan :

- hasil identifikasi kekuatan dan peluang

- hasil identifikasi kekuatan dan ancaman

- hasil identifikasi kelemahan dan peluang

- hasil identifikasi kelemahan dan ancaman


Gambar.6 ANALISIS TWOS

FAKTOR KEKUATAN FAKTOR KELEMAHAN

1 Anggaran yang didukung oleh APBN

1 Kemampuan SDM yang belum merata

2 Memiliki 17 SDM yang tersertifikasi

2 Terbatasnya anggaran pendidikan, investasi dan perawatan peralatan pengujian dan kalibrasi

3 Menjadi satker mandiri 3 Belum mempunyai seluruh Metode Kerja (MK) dan Instruksi Kerja (IK) dari 125 jenis alat

4 Adanya sistem dan prosedur pengujian dan kalibrasi

4 Belum adanya teknisi yang mempunyai kualifikasi pendidikan S2 Fisika Medik

5 Pertumbuhan pendapatan yang positif.

5 Belum mempunyai sistem IT

6 Belum terakreditasinya laboratorium

7 Letak kantor yang tidak strategis dan

tidak marketable FAKTOR PELUANG

1 Meningkatnya keragaman jenis alat medis dan kemajuan tehnologi alat kesehatan

1 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder ( S:2.4,O:1.2.3.5)

1 Terwujudnya pemenuhan jumlah SDM yang berkompeten( W:1.2.3, O:1.3.4)

2 Adanya payung hukum berupa UU 2 Terwujudnya sistem tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel ( S:1.2.3.5, O:2.5)

2 Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi ( W:3.6, O:1.2.5)

3 Peningkatan jenis ragam pelayanan

3 Terwujudnya jaringan kemitraan yang luas (W:1.5 O:3.4.5)

4 Potensi pasar yang besar

4 Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana (W:2.7 O:1.3.4)


5 Banyak instansi terkait yang dapat

menjadi mitra

FAKTOR ANCAMAN 1 Belum adanya sanksi yang tegas

terhadap pelanggaran UU tentang

pengamanan fasilitas kesehatan

1 Terwujudnya sistem manajemen mutu (S:2.4, T:1.2.4.6)

1 Terwujudnya sistem tata kelola organisasi yang baik (W:1.2.3, T:1.2.3.4)

2 Adanya komplain dari fasyankes 2 Terwujudkan budaya kerja yang positif (S:2.4, T:1.2.4)

2 Terwujudnya sistem pemasaran yang efektif dan efisien ( W:5.7 T:1.4.6)

3 Ketidakpastian regulasi

3 Terwujudnya system IT yang terpadu (W:1.6., T:2.4)

4 Belum optimalnya sosialisasi UU

tentang pengamanan fasilitas

kesehatan

5 Adanya lembaga pengujian dan

kalibrasi sejenis

6 AFTA 2015


3.8. Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard ( BSC )

Berdasar upaya-upaya yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya maka LPFK

Surakarta menyusun peta strategis untuk kurun waktu tahun 2015-2019. Dalam peta ini

menjelaskan jalinan sebab akibat berbagai sasaran strategis yang dikelompokkan dalam

perspektif finansial, konsumen, proses bisnis dan pengembangan personal dan organisasi.


Gambar.7 Peta Strategi LPFK tahun 2015-2019

Perspektif Stakeholder

Perspektif Proses Bisnis Internal

Prespektif Pengembangan Personil dan Organisasi

Terwujudnya tata kelola

keuangan yang transparan dan

Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder

Terwujudnya sistem manajemen mutu

Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang

terstandarisasi

Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien

Terwujudnya pemenuhan

jumlah SDM yang berkompeten

Terwujudnya pemenuhan

jumlah sarana dan prasarana

Terwujudnya sistem tata kelola organisasi yang baik

Perspektif Finansial

Terwujudnya kemitraan yang

VISI Menjadi Institusi Penguji dan Kalibrasi yang Unggul, Terpercaya dalam Pelayanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam skala Nasional pada Tahun

2019

Terwujudnya budaya kerja yang

positif

Terwujudnya sistem IT yang

terpadu




BAB IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS

Indikator kinerja utama ( IKU ) merupakan matrik finansial maupun non finansial

yang digunakan untuk membantu LPFK Surakarta menentukan dan mengukur kemajuan

terhadap sasaran organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama LPFK Surakarta digunakan untuk :

- Perencanaan Jangka Menengah

- Perencanaan Tahunan

- Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja

- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

- Evaluasi Kinerja

- Pemantauan dan pengendalian Kinerja

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama ( IKU ) ini LPFK Surakarta melakukan langkah -

langkah sebagai berikut :

1. Tahap pertama : klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result

statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.

2. Tahap kedua : menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat

digunakan.

3. Tahap ketiga : melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat

dalam daftar awal indikator kinerja

4. Tahap keempat : memilih Indikator Kinerja Utama


No. Sasaran Strategis

KPI BOBOT

(%)

Pencapaian Baseline

Target

2014 2015 2016 2017 2018 2019

A Perspektif Stakeholder

1 1 Persentase tingkat kepuasan pelanggan / Indeks kepuasan pelanggan

9 - 70% 75% 80% / 75

82% / 90

85% / 92

2 Persentase kelaikan alkes yang dilayani / Jumlah alat kesehatan yang terlayani (diuji/dikalibrasi)

7 95% 95% 96% 97% / 8596

98% / 14.768

99% / 16.340

B Perspektif Bisnis Internal

1 Terwujudnya kemitraan yang luas

1 Jumlah kerjasama dalam bentuk MOU pelayanan / Jumlah kerja sama dalam bentuk MOU pelayanan jangka panjang ≥ 3 tahun

6 387 435 500 590 / 399

640 / 20

710 / 25

2 Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi

2 Persentase cakupan Jenis pelayanan / Cakupan Jenis Pelayanan

6 50% 70% 75% 80% / 67

85% / 99

90% / 101

3 Persentase Metode Kerja (MK) yang terbarukan / Jumlah Laboratorium yang terakriditasi (2017) / Jumlah jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang terakreditasi (2018)

8 21% 40% 50% 60% / 3

70% / 14

80% / 18


3 Terwujudnya sistem manajemen mutu

4 Persentase perluasan ruang lingkup akreditasi laboratorium / Jumlah uji banding alat laboratorium yang diikuti (2017)

7 - 20% 30% 40% / 6

50% / 8 60% / 8

4 Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien

5 Jumlah peningkatan jumlah fasyankes yang dilayani (2017) / Jumlah fasyankes yang dilayani ( 2018)

6 4% 5% 7% 9% / 25

10% / 762

11% / 797

5 Terwujudnya sistem tata kelola organisasi yang baik

6 Persentase jumlah kompetensi tenaga berkompeten sesuai tupoksi / Jumlah kompetensi tenaga sesuai tupoksi (2017)/ Jumlah pelatihan yang diikuti sesuai tupoksi (2018)

7 73,68% 75% 77% 80% / 20

83% / 7 85% / 10

C Perspektif Pengembangan Personal

1 Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana

1 Persentase pemenuhan alat sesuai tupoksi / Jumlah alat sesuai tupoksi (174 jenis /PP 21 tahun 2013) >> 2018

7 63,20% 70% 75% 80% 85% / 78

90% / 80

2 Persentase peralatan uji yang dikalibrasi / Jumlah peralatan uji yang dikalibrasi (2018)

8 11,11% 30% 40% 50% 65% / 149

75% / 156

2 Terwujudnya pemenuhan jumlah SDM yang berkompeten

3 Persentase banyaknya komplain pelanggan yang ditindak lanjuti

8 76% 90% 93% 95% / 100

97% / 100

100%


3 Terwujudnya budaya kerja yang positif

4 Tingkat capaian nilai LAKIP / Jumlah laporan keuangan dan BMN yang tepat waktu

5 89,97 92 93 95 / 91,5

97 / 4 100 / 4

4 Terwujudnya sistem IT yang terpadu

5 Persentase Jumlah bagian yang telah terkoneksi secara online / Jumlah bagian yang telah terkoneksi secara online

4 - 50% 60% 80% / 4

90% / 6 100% / 8

D Perspektif Keuangan

1 Terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel

1 Rasio PNBP terhadap biaya operasional organisasi / Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu (2018)

4 - 01.06 01.05 1:4 / 1:3

1:3 / 4 1:2 / 4


4.2. Kamus IKU

Kamus IKU merupakan penjelasan tentang difinisi IKU, periode pelaporan IKU,

Formula IKU, penanggungjawab IKU, sumber data dan target tiap tahun. Dengan adanya

kamus ini maka akan mempermudah di dalam memperolah gambaran IKU secara

menyeluruh.

Perspektif : Stakeholder

Sasaran strategis : Terwujudnya kepuasan pelanggan

IKU : Persentase Tingkat kepuasan pelanggan (TK) Indeks Kepuasan pelanggan (KP)

Definisi :

Indeks kepuasan pelanggan adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan

Formula : Pengukuran IKM/IKP dilaksanakan di lokasi layanan sesuai dengan metode dan ketentuan sebagimana diatur dalam pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan instansi pemerntah (KEP/25/M.PAN/2/2004).

Bobot IKU ( % ) : 9%

`

Person in charge : Instalasi Tata Operasional

Sumber data : Data kuesioner

Periode pelaporan : Tahunan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

70% 75%

80% / 75

82% / 90

85% / 92


Perspektif : Stakeholder

Sasaran strategis : Terwujudnya kepuasan stakeholder

IKU : Persentase kelaikan alat kesehatan yang dilayani Jumlah alat kesehatan yang terlayani

Definisi :

Kelaikan alat medis adalah indikator hasil pengujian dimana peralatan medis layak digunakan untuk melayani pasien. Alat kesehatan yang terlayani adalah banyaknya alat kesehatan yang diuji/dikalibrasi sesuai dengan PP 21 tahun 2013

Formula : Jumlah Alat kesehatan yang terlayani sesuai dengan PP 21 tahun 2013


Person in charge : Kepala Instalasi Pengujian kalibrasi dan PDP/UK

Sumber data : Laporan hasil uji


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

95% 96%

97% / 8596

98% / 14.768

99% / 16.340


Perspektif : Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis :

Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi

IKU : Persentase cakupan pelayanan Cakupan jenis pelayanan

Definisi : Persentase pertumbuhan cakupan pelayanan adalah adanya peningkatan jenis pelayanan kepada pelanggan yang meliputi bertambahnya jenis peralatan yang diuji/dikalibrasi Cakupan pelayanan adalah peningkatan jenis pelayanan pengujian/ kalibrasi kepada pelanggan

Formula : Jumlah keseluruhan cakupan jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi


Person in charge : Kepala Instalasi Pengujian dan Kalibrasi dan Ins.PDP /UK

Sumber data : - data kemampuan pelayanan

- PP 21 tahun 2013

Periode pelaporan :

Bulanan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

70% 75% 80% / 80 85% / 105 90% / 112



Sasaran strategis : Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi

IKU :

Persentase Metode Kerja (MK) yang terbarukan Jumlah laboratorium yang terakriditasi (2017) Jumlah jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang terakreditasi (2018)

Definisi : Metode Kerja adalah Uraian langkah-langkah di dalam melakukan suatu aktivitas pengujian, kalibrasi yang didasarkan pada standar baku (ISO,KAN,OIML,ECRI,SNI-BSN,ANSI,AAMI) Jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang terakreditasi adalah jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang telah memenuhi standar pelayanan Komite Akreditasi Nasional atau lembaga sejenis ( 2018 )

Jumlah jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang

terakreditasi adalah jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang telah memenuhi standar pelayanan Komite Akreditasi Nasional atau lembaga sejenis

Formula :


Person in charge : Kepala Instalasi Tata Operasional

Sumber data : Permenkes 54 tahun 2015 SNI ISO 17025 : 2017


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

40% 50% 60% / 3 70% / 14 80% /18



Sasaran strategis : Terwujudnya kemitraan kerja yang lebih luas

IKU :

Jumlah kerjasama dalam bentuk MOU pelayanan / Jumlah kerja sama dalam bentuk MOU pelayanan jangka panjang ≥ 3 tahun

Definisi : Jumlah kerjasama dalam bentuk MOU pelayanan sarana adalah banyaknya instansi pelayanan kesehatan yang menyepakati persetujuan kontrak kerjasama dalam pelayanan pengujian kalibrasi dan proteksi radiasi. MOU adalah seluruh kesepakatan kerjasama antara LPFK dengan mitra baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka Panjang

Formula :


Person in charge : Ka.Ins. Pelayanan Teknis

Sumber data : - Data fasyankes jateng DIY

- Data fasyankes yang melakukan MOU

Periode pelaporan

: Bulanan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

435 500

590 / 399

640 / 20 710 / 25



Sasaran strategis : Terwujudnya sistem manajemen mutu

IKU : Persentase perluasan ruang lingkup akreditasi laboratorium Jumlah uji banding alat laboratorium yang diikuti.

Definisi : Akreditasi Laboratorium adalah kegiatan evaluasi pelayanan dan administrasi tertentu yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara akreditasi Uji banding adalah serangkaian kegiatan untuk membandingkan hasil pengujian dan atau kalibrasi antar laboratorium sejenis secara berkala

Jumlah uji banding alat laboratorium yang diikuti. Formula :


Person in charge : Ka.Inst.Tata Operasional

Sumber data :

ISO/IEC SNI 17025 tahun 2005/2008 Data hasil uji laboratorium Data hasil banding tahun sebelumnya


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

20% 30% 40% / 6 50% / 8 60% / 8



Sasaran strategis : Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien

IKU :

Persentase peningkatan jumlah fasyankes yang dilayani Jumlah peningkatan fasyankes yang terlayani ( 2017 ) Jumlah fasyankes yang dilayani (2018)

Definisi : Jumlah fasyankes yang dilayani adalah banyaknya fasyankes yang melakukan pengujian, kalibrasi alat kesehatan, serta proteksi radiasi di LPFK Surakarta

Formula : Jumlah fasyankes yang dilayani.


Person in charge : Kepala Instalasi Pengujian Kalibrasi dan PDP/UK

Sumber data : - Data fasyankes yang melakukan pengujian/kalibrasi dan proteksi radiasi

Periode pelaporan : Bulanan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

5% 7% 9% / 25 10% / 762 11% / 797


Perspektif : Pengembangan Personal

Sasaran strategis : Terwujudnya pemenuhan jumlah SDM yang kompeten

IKU : Persentase banyaknya komplain pelanggan yang ditindak lanjuti

Definisi : Komplain pelanggan adalah segala bentuk ketidak puasan terhadap kinerja dan sarana prasarana yang tersedia

Formula :

Persentase banyaknya komplain pelanggan yang ditindak lanjuti


Person in charge : Kepala Instalasi Tata Operasional

Sumber data : - Data Kompetensi SDM

- Data Program Pelatihan


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

90 % 93 % 95 % 97 % 100 %


Perspektif : Pengembangan personal

Sasaran strategis : Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana

IKU :

Persentase pemenuhan alat sesuai tupoksi JUMLAH alat sesuai tupoksi ( 174 jenis /PP 21 tahun 2013 ) >> 2018

Definisi : Peralatan sesuai tupoksi adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan tupoksi LPFK Surakarta, dalam hal ini adalah peralatan pengujian dan kalibrasi dan proteksi radiasi Peralatan sesuai tupoksi adalah jumlah set alat yang dibutuhkan untuk pengujian kalibrasi dan proteksi radiasi berdasarkan PP 21 tahun 2013

Formula :


Person in charge : Kepala Instalasi PDP UK dan PK

Sumber data : - Data peralatan yang dimiliki LPFK Surakarta

- Data peralatan uji sesuai dengan Permenkes No 54 Tahun 2015 - PP No 21 Tahun 2013


Target : 2015 2016 2017 2018 2019


70% 75% 80%

85% / 78

90% / 80


Sasaran strategis : Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana

IKU : Persentase peralatan uji yang dikalibrasi Jumlah peralatan uji yang dikalibrasi ( 2018 )

Definisi : Kalibrasi alat uji adalah mengkalibrasi ulang terhadap alat uji yang digunakan untuk menguji dan mengkalibrasi alat kesehatan

Formula :


Person in charge : Ka. Instalasi TAOP BIMTEK

Sumber data : - Data Peralatan Uji yang dikalibrasi

- Data peralatan yang dimiliki LPFK Surakarta


Target : 2015 2016 2017 2018 2019


30% 40% 50%

65% / 149

75% / 156


Sasaran strategis : Terwujudnya sistem tata kelola organisasi yang baik

IKU :

Jumlah kompetensi tenaga sesuai tupoksi Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti sesuai tupoksi

Definisi : Pelatihan sesuai tupoksi adalah pelatihan yang diberikan kepada personil untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas dan fungsi LPFK Surakarta

Formula : Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti sesuai tupoksi


Person in charge : Instalasi Tata Operasional

Sumber data : - Data kompetensi SDM - Data program pelatihan

Periode pelaporan : Bulanan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

75 % 77%

80% / 20

83% / 7 85% / 10



Sasaran strategis : Terwujudnya budaya kerja yang positif

IKU : Tingkat capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

Definisi : Tingkat capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) adalah jenjang penilaian Laporan yang diberikan oleh Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP)

Formula : Tingkat capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

Bobot IKU : 6%

Person in charge : Kepala Urusan Tata Usaha

Sumber data : Dokumentasi SAKIP


Target : 2015 2016 2017 2018 2019


92 93

95 / 91,5

97 / 95 100 / 96

Perspektif : Perspektif Pengembangan Personel

Sasaran strategis : Terwujudnya sistem IT yang terpadu

IKU : Persentase bagian yang telah terkoneksi secara online Jumlah bagian yang terkoneksi secara online

Definisi : Bagian yang terkoneksi online adalah bagian yang telah mengaplikasikan system informasi secara online

Jumlah bagian yang terkoneksi secara online

Formula :



Sumber data : - Data base system informasi LPFK Surakarta


Target : 2015 2016 2017 2018 2019


50% 60%

80% / 4

90% / 6

100% / 8

Perspektif : Keuangan

Sasaran strategis : Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan

IKU :

Rasio PNBP terhadap biaya operasional organisasi Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu

Definisi : PNBP adalah penerimaan negara yang berasal dari kegiatan instansi pemerintah di luar sektor pajak

Biaya operasional organisasi adalah jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membiayai operasional suatu organisas kecuali belanja pegawai dan modali Laporan Keuangan tepat waktu adalah laporan keuangan yang telah diverifikasi APIP secara berkala

Formula : Jumlah Laporan Keuangan tepat waktu adalah laporan keuangan yang telah diverifikasi APIP secara berkala



Sumber data : - Data pengeluaran

- Data pemasukan

- Data realisasi anggaran


Periode pelaporan :

Tahunan Triwulan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

1:6 1:5 1:4 / 1:3 1:3 / 4 1:2 / 4


1.3. Program Kerja Strategis

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tahun 2015 -2019, maka LPFK Surakarta menyusun program strategis yang merupakan

program berkelanjutan sampai akhir tahun 2019.

Tabel.19. Program Kerja Strategis tahun 2015-2019

NO. SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS

2015 2016 2017 2018 2019 1 Terwujudnya Pemenuhan

jumlah sarana dan prasarana Perintisan sistem laboratorium sarana dan prasarana medik

Pembentukan sistem lab.sarana prasarana medik

- Perencanaan relokasi gedung

- Pemantapan sistem lab.sarana prasarana medik tahap I (Pelayanan Listrik Medis)

- Persiapan relokasi gedung

- Pemantapan sistem lab.sarana prasaran medik tahap II (Pelayanan Listrik Medis dan Gas Medis)

- Pelaksanaan relokasi gedung

- Pemantapan sistem Lab.sarana prasarana tahap III (Pelayanan Listrik Medis, Gas Medis dan HVAC)

2 Terwujudnya pemenuhan jumlah SDM yang berkompeten

Pemenuhan kebutuhan peralatan dan SDM tahap I

Pemenuhan kebutuhan peralatan dan SDM tahap II

Pemenuhan kebutuhan peralatan dan SDM tahap III ( Elektromedis dan Teknik Mesin)

Pemenuhan SDM berkompetensi spesialis tahap I (Elektromedis, Teknik Mesin, Teknik Metrologi)

Pemenuhan SDM berkompetensi spesialis tahap II (Elektromedis, Teknik Mesin, Teknik Elektro Arus Kuat, Teknik Metrologi)


Pembentukan sistem peningkatan mutu SDM

Pemantapan sistem peningkatan mutu SDM

Pembentukan sistem Spesialisasi kompetensi SDM Tahap I (Spesialisasi Suhu, Tekanan,Listrik, Massa, Volume, General Purpose, Panoramic, CT Scan, Dental, Mobile, TLD)

Pembentukan sistem Spesialisasi kompetensi SDM Tahap II (Spesialisasi Suhu, Tekanan,Listrik, Massa, Volume, General Purpose, Panoramic, CT Scan, Dental, Mobile, Mammography, Fluoroscopy, TLD )

Pembentukan sistem Spesialisasi kompetensi SDM Tahap III (Spesialisasi Suhu, Tekanan,Listrik, Massa, Volume, General Purpose, Panoramic, CT Scan, Dental, Mobile, Mammography, Fluoroscopy Mobile, TLD , C-Arm, ESWL)

3 Terwujudnya sistem manajemen mutu

Persiapan Akreditasi Lingkup Laboratorium Pengujian Kalibrasi SNI ISO/IEC 17025

Pendaftaran Akreditasi Lingkup Laboratorium Pengujian Kalibrasi SNI ISO/IEC 17025:2008 ke Komite Akreditasi Nasional

Kunjungan Asesmen Akreditasi Lingkup Laboratorium Pengujian Kalibrasi SNI ISO/IEC 17025 : 2008 dan Penetapan oleh Komite Akreditasi Nasional.

- Penyesuaian Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2008 ke SNI ISO/IEC 17025:2017 - Surveilen dan Penambahan ruang lingkup akreditasi

Persiapan akreditasi Laboratorium Sarana Prasarana SNI ISO/IEC 17020

4 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder

Pembentukan sistem analisis data base pelanggan

Pembentukan Customer Relation Marketing ( CRM )

Pemantapan CRM tahap I

Pemantapan CRM tahap II

Pemantapan CRM tahap III

5 Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien

Terbentuknya sistem Sosialisasi pengujian dan kalibrasi

Persiapan pembentukan Instalasi Pelayanan Teknis

- Pembentukan Instalasi Pelayanan Teknis - Sosialisasi Pengujian dan Kalibrasi

- Pemantapan sistem pelayanan di instalasi pelayanan teknis tahap I - Sosialisasi perjanjian kerjasama pengujian kalibrasi jangka panjang

Pemantapan sistem pelayanan di instalasi pelayanan teknis tahap II


6 Terwujudnya kemitraan yang luas

Pembentukan sistem jejaring kerja antar lembaga penguji

Pemantapan sistem jejaring kerja antar lembaga penguji tahap I

- Pemantapan sistem jejaring kerja antar lembaga penguji tahap II - Persiapan interkoneksi pelayanan pengujian kalibrasi dengan lembaga terkait.

- Pemantapan sistem jejaring kerja antar lembaga penguji tahap III - Implementasi interkoneksi pelayanan pengujian kalibrasi dengan BAPETEN

- Pemantapan sistem jejaring kerja antar lembaga penguji tahap IV - Implementasi interkoneksi pelayanan pengujian kalibrasi dengan BAPETEN, KARS, FKTP

7 Terwujudnya sistem IT yang terpadu

Perintisan sistem jaringan yang terkoneksi antar unit

Pemantapan sistem jaringan yang terkoneksi antar unit

Pemantapan sistem jaringan yang terkoneksi antar unit tahap II

Perintisan Sistem Pelayanan Pelanggan secara Online tahap I

Pemantapan Sistem Pelayanan Pelanggan secara Online tahap II


BAB V

ANALISIS DAN MITIGASI RESIKO

Dalam suatu organisasi yang ingin mengedepankan peningkatan dan perubahan

organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan oleh penentu kebijakan akan selalu

berhadapan dengan resiko-resiko yang timbul dari setiap keputusan yang diambil. Oleh

karena itu diperlukan suatu analisa dan mitigasi resiko yang akan dihadapi dalam

mewujudkan berbagai sasaran strategis dan visi pada kurun waktu yang telah ditentukan.

5.1. Identifikasi Resiko

Tabel.20 Identifikasi Resiko

SASARAN STRATEGIS RESIKO


1. Terwujudnya peningkatan

kepuasan stakeholder

Perspektif Pengembangan

Personil

2. Terwujudnya pemenuhan

jumlah sarana dan

prasarana

3. Terwujudnya pemenuhan

jumlah SDM yang

berkompetensi

4. Terwujudnya budaya kerja

yang positif

5. Terwujudnya sistem IT

yang terpadu

a. Tidak seimbangnya banyaknya permintaan

pelanggan dengan kemampuan SDM dan

peralatan

b. Perubahan regulasi pemerintah terkait pengujian

dan kalibrasi

c. Buruknya kemitraan dan atau komunikasi dengan

fasyankes

d. Buruknya pengelolaan skala prioritas dalam

menentukan jenis pelayanan monitoring dosis

personal

e. Perubahan kebijakan regulasi pemerintah terkait

Pemanfaatan tenaga nuklir dan radiasi pengion

lainnya.

f. Buruknya pengelolaan anggaran terkait

rekalibrasi dan pemeliharaan analyzer

g. Buruknya konsistensi pelaksanaan SOP, MK dan

IK


SASARAN STRATEGIS RESIKO

Perspektif Proses Bisnis Internal

7. Terwujudnya kemitraan yang

luas

8. Terwujudnya system tata

kelola organisasi yang baik

9. Terwujudnya sistem


kalibrasi yang terstandarisasi


manajemen mutu


manajemen pemasaran yang

efektif dan efisien

Perspektif Keuangan

12. Terwujudnya tata kelola


akuntabel

h. Buruknya pencatatan komplain pelanggan

i. Buruknya tindak lanjut komplain pelanggan

j. Buruknya jalinan komunikasi dengan pelanggan

k. Sulitnya merubah budaya kerja yang buruk

l. Buruknya pengelolaan anggaran peningkatan

mutu SDM

m. Regulasi pemerintah yang berubah-ubah terkait

lembaga pemerintah

n. Buruknya pengelolaan loka

o. Sulitnya pengawasan terhadap tindakan

gratifikasi

p. Sulitnya pengendalian agar tidak terjadi piutang

dari pengguna jasa

5.2. Penilaian Tingkat Resiko

Penilaian tingkat resiko diukur dengan memperhatikan tingkat kemungkinan

kemunculan suatu jenis resiko dan dengan memeprhatikan estimasi dari besarnya dampak

resiko yang akan ditimbulkan bila resiko benar-benar terjadi di LPFK Surakarta.

Untuk menentukan kemungkinan resiko digunakan patokan sebagai berikut :

a. kemungkinan resiko terjadi sangat besar : dipastikan sangat mungkin terjadi

untuk mempengaruhi sasaran strategis. Nilai kemungkinan 0.8 sampai 1.0

b. kemungkinan resiko terjadi BESAR : kemungkinan besar terjadi untuk

mempengaruhi sasaran strategis. Nilai kemungkinan 0.6 sampai 0.8


c. kemungkinan resiko terjadi SEDANG : kemungkinan sedang terjadinya resiko


d. kemungkinan resiko terjadi KECIL : kemungkinan kecil terjadinya resiko


e. kemungkinan resiko terjadi SANGAT KECIL untuk mempengaruhi sasaran

strategis. Nila kemungkinan resiko 0 sampai 0.2

Sedang untuk menentukan besar dampak resiko pada sasaran strategis digunakan

patokan sebagai berikut :

a. dampak resiko TIDAK PENTING : resiko memupnyai pengaruh sangat kecil

namun sasaran strategis masih bisa tercapai.

b. dampak resiko MINOR : resiko mempunyai pengaruh kecil dan memerlukan

sedikit upaya penanganan

c. dampak resiko MEDIUM : resiko mempunyai pengaruh sedang dan

membutuhkan upaya cukup serius untuk menangani

d. dampak resiko MAYOR/Besar : resiko mempunyai pengaruh besar dan

membutuhkan upaya serius untuk menanganinya

e. dampak resiko MALAPETAKA ; resiko mempunyai pengaruh tidak

terpenuhinya suatu sasaran strategis dan membutuhkan upaya sangat serius

untuk menanginya.

Berdasarkan pertemuan antara estimasi tingkat kemungkinan resiko terjadi dan

estimasi besar dampak resiko pada suatu sasaran strategis dapat dinilai tingkat resiko

dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Resiko rendah ( kode R )

2. Resiko moderat ( kode M )

3. Resiko Tinggi ( T, warna kuning )

4. Resiko ekstrim (E, warna merah)


Tabel .21. Matrik Resiko untuk Menentukan Tingkat Resiko

Kemungkinan

( Likelihood )

Dampak Resiko ( Consequences )

Tidak Penting Minor Medium Mayor Malapetaka

I.(kmg.sgt besar ) T T E E E

II.( kmg.besar) M T T E E

III.( kmg.sdg ) R M T E E

IV.(kmg.kecil) R R M T E

V.(kmg.sgt.kcl) R R M T T


Tabel. 22. Penentuan Tingkat Resiko

SASARAN STRATEGIS RESIKO KMK.TERJADI DAMPAK RSK. TINGKAT RSK. WARNA


Terwujudnya

peningkatan kepuasan

stakeholder

Perspektif Bisnis Internal

1. Terwujudnya

kemitraan yang luas


tata kelola organisasi

yang baik


pelayanan pengujian

dan kalibrasi yang

terstandarisasi


manajemen mutu

5. Terjaminnya sistem

manajemen

a. Tidak seimbangnya banyaknya permintaan

pelanggan dengan kemampuan SDM dan

peralatan

b. perubahan regulasi pemerintah terkait


c. buruknya kemitraan dan atau komunikasi

dengan fasyankes

d. Buruknya pengelolaan skala prioritas dalam

menentukan jenis pelayanan monitoring

dosis personal

e. Perubahan kebijakan regulasi pemerintah

terkait pemanfaatan tenaga nuklir dan

radiasi pengion lainnya.

f. Buruknya pengelolaan anggaran terkait

rekalibrasi dan pemeliharaan analyzer

Sedang

Kecil

Kecil

Kecil

Sedang

Kecil

Medium

Medium

Medium

Minor

Medium

Medium

Tinggi

Moderat

Moderat

Ringan

Tinggi

Moderat

Kuning

Putih

Putih

Putih

Kuning

Putih


pemasaran yang

efektif dan efisien

Perpektif Pengembangan

personal

1. Terwujudnya

pemenuhan jumlah

sarana dan prasarana

2. Terwujudnya

pemenuhan jumlah

SDM yang

berkompetensi

3. Terwujudnya budaya

kerja yang positif

4. Terwujudnya system

IT yang terpadu

Perspektif Keuangan

g. Buruknya konsistensi pelaksanaan SOP,

MK dan IK

h. Buruknya pencatatan komplain pelanggan

i. Buruknya tindak lanjut komplain pelanggan

j. Buruknya jalinan komunikasi dengan

pelanggan

k. Sulitnya merubah budaya kerja yang buruk

l. Buruknya pengelolaan anggaran

peningkatan mutu SDM

m. Regulasi pemerintah yang berubah-ubah

terkait kelembagaan

n. Buruknya pengelolaan loka

o. Sulitnya pengawasan terhadap tindakan

gratifikasi

p. Sulitnya pengendalian agar tidak terjadi

piutang dari pengguna jasa

Sedang

Kecil

Sedang

Kecil

Sedang

Kecil

Kecil

Kecil

Kecil

Sedang

Medium

Medium

Medium

Medium

Medium

Medium

Mayor

Mayor

Medium

Medium

Tinggi

Moderat

Tinggi

Moderat

Tinggi

Moderat

Tinggi

Tinggi

Moderat

Tinggi

Kuning

Putih

Kuning

Putih

Kuning

Putih

Kuning

Kuning

Putih

Kuning



keuangan yang transparan

dan akuntabel


Tabel .23. Posisi Berbagai Resiko dalam Matrik Resiko

Kemungkinan

( Likelihood )

Dampak Resiko ( Consequences )

Tidak Penting Minor Medium Mayor Malapetaka

I.(kmg.sgt besar ) kuning Merah

II.( kmg.besar)

III.( kmg.sdg ) a.e.g.i.k.p

IV.(kmg.kecil) d b.c.f.h.l.j n.m

V.(kmg.sgt.kcl) o

5.3. Rencana Mitigasi Resiko

Dengan mengetahui tingkat resiko maka diperlukan upaya nyata yang dibutuhkan oleh

LPFK Surakarta untuk menangani kemungkinan dan dampak resiko terhadap sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Rencana mitigasi resiko ini disusun untuk mengendalikan

resiko agar dapat meniadakan atau mereduksi tingkat resikonya. Yang berarti diarahkan

untuk mengupayakan memperkecil atau meniadakan tingkat kemungkinan terjadinya suatu

resiko dan atau memperkecil atau meniadakan besar dampak suatu resiko.


Tabel.24. Penentuan Rencana Mitigasi Resiko

SASARAN

STRATEGIS

RESIKO KMK.TER

JADI

DAMPAK

RSK.

TINGKAT

RSK.

WARNA RENCANA MITIGASI

RSK

PJ

Prespektif

Proses Bisnis

Internal

1. Terwujudnya

kemitraan yang

luas

2. Terwujudnya

system tata

kelola

organisasi yang

baik

3. Terwujudnya

sistem

pelayanan

pengujian dan

kalibrasi yang

terstandarisasi

a. Tidak seimbangnya

banyaknya permintaan

pelanggan dengan

kemampuan SDM dan

peralatan

b. Perubahan regulasi

pemerintah terkait


c. Buruknya kemitraan dan

atau komunikasi dengan

fasyankes

Sedang

Kecil

Kecil

Medium

Medium

Medium

Tinggi

Moderat

Moderat

Kuning

Putih

Putih

a. Penambahan peralatan

dan kemampuan

personal

b. Mempersiapkan dan

menyusun strategi baru

sesuai dengan

kebijakan pemerintah

yang baru

c. Memperbaiki sistem

komunikasi dan

Sudartono

Tri Arwan

Samsuhadi

Sarwidi


4. Terwujudnya

sistem

manajemen

mutu

5. Terwujudnya

sistem

manajemen

pemasaran

yang efektif

dan efisien

d. Buruknya pengelolaan

skala prioritas dalam

menentukan jenis

pelayanan monitoring

dosis personal

e. Perubahan kebijakan

regulasi pemerintah

terkait pemanfaatan

tenaga nuklir dan radiasi

pengion lainnya.

f. Buruknya pengelolaan

anggaran terkait

rekalibrasi dan

pemeliharaan analyzer

Kecil

Sedang

Kecil

Sedang

Minor

Medium

Medium

Medium

Ringan

Tinggi

Moderat

Tinggi

Putih

Kuning

Putih

Kuning

kemitraan dengan

fasyankes

d. Melakukan kajian dan

analisis terkait

pengelolaan skala

prioritas pelayanan

e. Mempersiapkan dan

menyusun strategi baru

sesuai dengan

kebijakan pemerintah

yang baru

f. Memperbaiki

manajemen anggaran

dan organisasi

Nining H.

Nining H.

Sudartono


g. Buruknya konsistensi

pelaksanaan SOP, MK

dan IK

g. Melakukan edukasi

dan evaluasi

Tri Arwan

Samsuhadi

SASARAN

STRATEGIS RESIKO

KMK.TER

JADI

DAMPAK

RSK.

TINGKA

T RSK. WARNA

RENCANA

MITIGASI RSK

PJ

Prespektif

Pelanggan

Terwujudnya

peningkatan

kepuasan

stakeholders

h. Buruknya pencatatan

komplain pelanggan

i. Buruknya tindak lanjut

komplain pelanggan

j. Buruknya jalinan

komunikasi dengan

pelanggan

Kecil

Sedang

Kecil

Sedang

Medium

Medium

Medium

Medium

Moderat

Tinggi

Moderat

Tinggi

Putih

Kuning

Putih

Kuning

h. Pelatihan dan

penyiapkan unit

khusus

i. Perbaikan prosedur

dan mutu koordinasi

j. Melakukan

komunikasi efektif

dengan pelanggan

Sudartono

Tri Arwan

Samsuhadi

Sarwidi

Sudartono


Prespektif

Pengembangan

Personal

Terwujudnya

pemenuhan

jumlah sarana dan

prasarana

1. Terwujudnya

pemenuhan

jumlah SDM

yang

berkompetensi

2. Terwujudnya

budaya kerja

yang positif

3. Terwujudnya

sistem IT yang

terpadu

k. Sulitnya merubah

budaya kerja yang

buruk

l. Buruknya pengelolaan

anggaran peningkatan

mutu SDM

m. Regulasi pemerintah

yang berubah-ubah

terkait kelembagaan

n. Buruknya pengelolaan

loka

o. Sulitnya pengawasan

terhadap tindakan

gratifikasi

p. Sulitnya pengendalian

agar tidak terjadi

Kecil

Kecil

Kecil

Kecil

Sedang

Medium

Mayor

Mayor

Medium

Medium

Moderat

Tinggi

Tinggi

Moderat

Tinggi

Putih

Kuning

Putih

Putih

Kuning

k. Melakukan edukasi ,

evaluasi terhadap

personal secara

periodic

l. Memperbaiki

manajemen anggaran

dan organisasi

m. Mempersiapkan dan

menyusun strategi

baru sesuai dengan

kebijakan

pemerintah yang

baru

n. Memperbaiki

manajemen

organisasi

o. Membentuk Tim

Pengendali

Gratifikasi

Anggar W.

Tri Arwan

Samsuhadi

Sarwidi

Tri Arwan

Samsuhadi

Sudartono


Perspektif

Keuangan

Terwujudnya tata

kelola keuangan

yang transparan

dan akuntabel

piutang dari pengguna

jasa

p. Membentuk Tim

Pengendali Piutang


BAB VI

PROYEKSI FINANSIAL

6.1 Estimasi Pendapatan

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan ( LPFK ) Surakarta merupakan UPT

Kementerian Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

menyelengarakan pelayanan kesehatan berupa pengujian, kalibrasi dan monitoring dosis

personal. Dalam melaksanakan tupoksinya tersebut bisa tidak lepas dari kebutuhan

anggaran yang digunakan untuk pengembangan dan untuk operasional lembaga.

Adapun estimasi pendapatan LPFK Surakarta dalam kurun tahun 2015 – 2019

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel .25. Estimasi Pendapatan

NO. SUMBER

PENDAPATAN

BASELINE

TH.Skrg

ESTIMASI PENDAPATAN ( Rp )

2015 2016 2017 2018 2019

1. Dana Pemerintah 6.216.034.000 13.44 M 12.94M 14.42 M 11.44M 13.26 M

2. Dana Masyarakat - - - - -

3. Kontribusi Unit Kerja 1.398.183.000 1.70M 1.94 M 2.21M 2.46M 2.63M

4. Pemasukan lain-lain - - - - - -

TOTAL 7.614.217.000 15.14 M 14.88 M 16.63 M 13.90 M 15.89 M

6.2. Rencana Kebutuhan Anggaran

a. Anggaran Program Kelangsungan Operasional

Anggaran program kelangsungan operasi ini ditujukan untuk menjaga kegiatan

operasional yang tidak dapat ditangguhkan.Angaran ini disusun berdasarkan jenis

pembiayaan dan estimasi besarannya per tahun.


Tabel.26. Estimasi Anggaran Operasional

No. Jenis Kegiatan base line Estimasi Kebutuhan Anggaran ( Rp )

tahun sekarang 2015 2016 2017 2018 2019

1 Belanja Pegawai

1.191.106.000

1.199.316.083

1.450.000.000 1.720.000.000 1.960.000.000

2.410.000.000

2 Keperluan perkantoran

42.870.000

44.920.000

46.100.000 47.300.000 48.350.000

49.450.000

3 Penambah daya tahan tubuh

43.560.000

50.504.000

57.200.000 58.240.000 59.450.000

61.500.000

4 Belanja pakaian dinas pegawai

12.680.000

33.260.000

35.000.000 38.000.000 42.000.000

46.000.000

5 Pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan

15.000.000

20.800.000

22.400.000 24.900.000 28.600.000

33.000.000

6 Pemeliharaan gedung

44.000.000

48.400.000

50.840.000 53.000.000 58.300.000

64.300.000

7 Langganan daya dan jasa

12.600.000

21.600.000

23.660.000 26.200.000 28.800.000

31.880.000

8 Langganan listrik

45.000.000

114.000.000

125.000.000 136.000.000 149.600.000

154.000.000

9 Langganan telepon

24.000.000

30.000.000

33.000.000 36.300.000 39.900.000

43.200.000

10 Langganan air

9.000.000

17.400.000

20.300.000 22.300.000 24.900.000

27.400.000

11 Pemeliharaan saran kantor

26.910.000

30.383.000

41.000.000 43.000.000 47.000.000

53.000.000

12 Belanja pengiriman surat

12.000.000

67.200.000

68.000.000 72.000.000 75.000.000

79.000.000

13 Bahan habis pakai

685.738.000

1.021.160.000

1.122.000.000 1.254.000.000 1.370.000.000

1.580.000.000


14. Operasional pimpinan

91.980.000 94.744.000

96.000.000 98.000.000 100.000.000

110.000.000

15. Pemeliharaan jaringan

24.928.000

27.500.000

35.000.000 37.500.000 40.000.000

48.500.000

16. Pemeliharaan analizer dan rekalibrasi

107.566.000

435.725.000

640.000.000 710.000.000 780.800.000

850.000.000

TOTAL 2.388.938.000 3.256.912.083 3.865.500.000 4.376.740.000 4.852.700.000 5.641.230.000

b. Anggaran Program Pengembangan

Anggaran program pengembangan ini ditujukan untuk pembiayaan program-program strategis yang bersumber dari program

strategis tahunan untuk pencapaian target IKU dan program strategis untuk pelaksanaan mitigasi resiko.

Tabel.27. Estimasi Anggaran Program dan Pengembangan

No. Jenis Kegiatan Base line Estimasi Kebutuhan Anggaran ( Rp )

tahun sekarang 2015 2016 2017 2018 2019

A Pencapaian IKU

1. Belanja Modal 4.000.000.000 8.456.000.000 7.200.000.000 8.150.000.000 4.590.000.000 5.560.000.000

2. Kegiatan Perencanaan/anggaran 42.948.000 277.980.000 294.100.000 306.200.000 321.400.000 337.800.000

3. Evaluasi dan laporan 27.624.000 72.734.000 79.400.000 83.200.000 86.200.000 90.050.000

4. Adm.Kepegawaian 15.456.000 73.704.000 76.400.000 82.300.000 84.800.000 86.500.000

5. Pembinaan program 60.180.000 301.472.000 313.000.000 323.000.000 345.000.000 365.500.000

6. Kegiatan Keuangan 15.456.000 169.744.000 174.200.000 191.620.000 210.782.000 230.500.000

7. Layanan operasional Kalibrasi dan proteksi radiasi 725.109.000 1.360.620.000 1.640.000.000 1.820.000.000 2.050.000.000 2.152.500.000

8. Pengelolaan PNBP 230.770.000 380.000.000 399.000.000 418.950.000 439.897.000 461.892.000


B Mitigasi Resiko

Peningkatan SDM 46.780.000 555.752.000 583.539.000 612.716.000 643.352.000 675.520.000

Akriditasi laboratorium 60.956.000 238.712.000 250.650.000 263.180.000 276.350.000 290.160.000

TOTAL 5.225.279.000 11.886.718.000 11.010.289.000 12.251.166.000 9.047.781.000 10.250.422.000

RSB LPFK Surakarta 2015-2019 78

6.3. Rencana Pendanaan

Dalam merencanakan pendanaan maka dibandingkan antara pendapatan dan anggaran

pengeluarannya sehingga akan diketahui posisi keuangan LPFK Surakarta.

Tabel .28. Perbandingan pendapatan dengan anggaran pengeluaran

Tahun Pendapatan Pengeluaran Selisih

2015 15.14 M 15.14 M -

2016 14.88 M 14.88 M -

2017 16.63 M 16.63 M -

2018 13.90 M 13.90 M -

2019 15.89 M 15.89 M -

Dari tabel perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran diatas dapat disimpulkan bahwa

posisi keuangan loka pada tahun 2015 -2019 sangat tergantung pada anggaran yang diberikan

pemerintah mengingat pendapatan dari kontribusi unit kerja masih sangat sedikit.

Dalam rencana penggunaan anggaran maka diprioritaskan pada operasional perkantoran dan

pemenuhan peralatan uji, mengingat sebagai satuan kerja baru, alat yang di LPFK Surakarta

masih sangat terbatas.

RSB LPFK Surakarta 2015-2019 79

BAB VII

PENUTUP

Kegiatan yang terencanakan dengan baik akan menghasilkan suatu kinerja yang sesuai

dengan target yang telah ditentukan. Dengan menyusun Rencana Strategis Bisnis

( RSB ) tahun 2015-2019 berarti telah merencanakan secara berkesinambungan program dan

kegiatan dalam lima tahun kedepan.

Sebagai satuan kerja baru di lingkungan Direktorat Jederal Pelayanan Kesehatan,

LPFK Surakarta harus menyusun RSB ini yang diselaraskan dengan Rencana Aksi Ditjen

BUK dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan sehingga apa yang menjadi grand design

kementerian dapat terwujud.

Akhirnya RSB ini menjadi arah dan kebijakan LPFK Surakarta dalam menjabarkan

visi dan misinya serta dalam mencapai harapan dan impian organisasi.

Documents

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) TAHUN 2015 - 2019 … · rencana strategis bisnis (rsb) tahun 2015 - 2019 loka pengamanan fasilitas kesehatan (lpfk surakarta) 2201722 kementerian kesehatan