RENCANA STRATEGIS€¦ · paraf koordinasi i | 1 drg. unung isnaeni diah, mm. kepala bappedalitbang anik suwarni, s.h., m.si. kabag hukum lampiran xxi peraturan bupati nomor 36 tahun

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIANDAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

I | 1PARAF KOORDINASI

drg. UNUNG ISNAENIDIAH, MM.

KEPALABAPPEDALITBANG

ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si. KABAG HUKUM

LAMPIRAN XXIPERATURAN BUPATINOMOR 36 TAHUN 2018TENTANGRENCANA STRATEGISPERANGKAT DAERAHTAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016-2021

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 merupakan bagian dari proses

penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Dimana Kepala Perangkat Daerah menyiapkan

rancangan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD yang

selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) menyusun rancangan

RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra Perangkat Daerah

dengan berpedoman pada RPJPD. Sehingga berdasarkan hal tersebut

bahwa penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah

merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan

penyusunan dan penetapan RPJMD.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa

Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis dengan berpedoman







pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan

fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian

atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran

pembangunan nasional.

Selanjutnya konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang

tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih

meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu Perangkat Daerah sesuai

dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan,

berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian

diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam

meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional,

maupun global.

Rencana Strategis yang disusun oleh Bappedalitbang Kabupaten

Trenggalek merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat

tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan

analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang

merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan

kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities),

dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu

proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai

dalam kurun waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan potensi

yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam,

kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi yang

selanjutnya diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja)

tahunan.







1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan


(Renstra Bappedalitbang) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan


Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah;







9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;


Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek

Tahun 2012 – 2032;


tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;








tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek

Tahun 2016-2021, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan

alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan

Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek untuk secara konsekuen dan

konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan porsi yang

diamanatkan serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan


Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

selama tahun 2016-2021.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut :

1. Sebagai acuan Bappedalitbang dalam melaksanakan RPJMD

Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya;

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan

Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek selama Tahun 2016-2021;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

2016-2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :







BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelian dan PengembanganDaerah Kabupaten Trenggalek

2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah KabupatenTrenggalek

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah KabupatenTrenggalek

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BadanPerencanaan Pembangunan, Penelitian danPengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKANTUGAS DAN FUNGSI3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas danRenstra Bappeda Provinsi Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian danPengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANBAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANBAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSANBAB VIII PENUTUP



II | 1PARAF KOORDINASI




BAB IIGAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Badan PerencanaanPembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah KabupatenTrenggalek

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Trenggalek. Adapun tugas pokoknya adalah menyelenggarakan perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan dalam rangka menunjang

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

a) perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian

dan penelitian dan pengembangan daerah berdasar peraturan

perundang-undangan;

b) pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

c) pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan daerah;

d) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga

Badan;

e) penyelenggaraan tugas perencanaan fisik dan prasarana, perencanaan

perekonomian, perencanaan sosial budaya dan pemerintahan serta,

penelitian, pengembangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

f) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

fisik dan prasarana, perencanaan perekonomian, perencanaan sosial

budaya dan pemerintahan serta penelitian, pengembangan,

pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta UPT Badan dalam lingkup

tugasnya;

g) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja

Badan;







h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan :

a) penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian

pembangunan daerah pada skala kabupaten;

b) pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten;

c) penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah

kecamatan/desa;

d) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal kabupaten;

e) pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan

antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;

f) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah

skala kabupaten;

g) penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan

lingkungan perkotaan skala kabupaten;

h) pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan


i) penetapan keserasian pengambangan perkotaan dan perdesaan skala

kabupaten;

j) pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan

perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten;

k) penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan

pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten;

l) pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala

kabupaten;

m) pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala

kabupaten;

n) penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan

perwilayahan skala kabupaten;

o) pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan

perwilayahan skala kabupaten;

p) pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau

kecil skala kabupaten;







q) pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala

kabupaten;

r) koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

daerah skala kabupaten;

s) pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan


t) kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan

swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten;

u) bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar

kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam

dan luar negeri skala kabupaten;

v) konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala

kabupaten;

w) bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan

lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;

x) konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten;

y) bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di

kecamatan/ desa;

z) konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala

kabupaten;

aa) bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan

perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa;

bb) pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala

kabupaten;

cc) konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan

andalan skala kabupaten;

dd) perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah

dan kawasan di kecamatan/desa;

ee) konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan

wilayah dan kawasan skala kabupaten;

ff) perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah

dan kawasan di kecamatan/desa;

gg) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan








hh) penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa;

ii) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

daerah kecamatan/desa;

jj) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama

pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa

dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten;

kk) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan


ll) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah

tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten;

mm)pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan

kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;

nn) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian

pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten;

oo) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap

kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan

skala kabupaten;

pp) penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan

statistik skala kabupaten;

qq) pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala

kabupaten;

rr) pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala

kabupaten/ kota;

ss) pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di

bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;

tt) pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;

uu) penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten;

vv) pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten.

Sedangkan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahi:







1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

c. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahi:

1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;

2. Sub Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan;

3. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air;

d. BidangPerencanaan Perekonomian, membawahi:

1. Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;

2. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;

3. Sub Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal;

e. BidangPerencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi:

1. Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;

2. Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan;

3. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

f. Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan,

membawahi:

1. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;

2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. UPT Badan

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek dapat digambarkan

sebagaimana gambar berikut :







Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Susunan organisasi dan bagan struktur organisasi dari Badan


Kabupaten Trenggalek dapat dijabarkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

masing-masing adalah sebagai berikut :

a) Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi, berdasarkan peraturan perundang-undangan

dan kebijakan Bupati. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan

uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Badan;

b. melaksanakan program dan kegiatan dibidang perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;







d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan Daerah;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan

pelaksanaan tugas Badan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan

teknis, membina dan memberikan pelayanan administratif kepada semua

unsur di lingkungan Badan dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan

kebijakan umum Kepala Badan dan rencana strategis Badan sebagai

pedoman kerja;

b. mengkoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran,

peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan

sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar Bidang;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan

administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana

aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja

dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan

dengan kebijakan Kepala Badan dan kegiatan Badan,

mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan

masyarakat;


pelaksanaan tugas Sekretariat; dan



Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu

oleh (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; (2) Sub Bagian

Keuangan; (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Masing-masing Sub

Bagian tersebut dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam







melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris dengan rincian tugas masing-masing sub bagian sebagai

berikut :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melaksanakan tugas :

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian

Perencanaan dan Pelaporan sebagai acuan kerja;

menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait

dengan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan pembinaan dibidang perencanaan dan

pelaporan;

menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Badan;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan

pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas :

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian

keuangan sebagai acuan kerja;

menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait

dengan kegiatan Sub Bagian keuangan;

menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan

Sub Bagian keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas;

menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan

Badan;


pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan


sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas :







4) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian sebagai acuan kerja;

5) menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait

dengan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

6) menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas;

7) mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan

peralatan kantor;

8) menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan

Kepala Badan dan kegiatan Badan serta mendokumentasikan

berita;

9) melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah

tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta

kepegawaian Badan;

10) menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian

Badan;

11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan

pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung


c. Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam


Kepala Badan. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas

perencanaan pembangunan di bidang Pengembangan Wilayah,

Lingkungan Hidup, Keciptakaryaan, Perumahan, Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Air dengan uraian tugas sebagai berikut :

menyusun program kerja Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

sebagai penjabaran rencana strategis Badan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang

perencanaan fisik dan prasarana;

menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan dibidang perencanaan fisik dan prasarana;







melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang perencanaan fisik

dan prasarana;


pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai


Bidang Fisik dan Prasarana, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsinya dibantu oleh (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan

Lingkungan Hidup dan (2) Sub Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan

(3) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air. Masing-masing

Sub Bidang tersebut dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam


Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dengan rincian tugas masing-masing

sub bidang sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas :

menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah

dan Lingkungan Hidup;

mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi

dan pembinaan operasional Sub Bidang Pengembangan Wilayah

dan Lingkungan Hidup;

menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub

Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;

menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

pembinaan dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan

Lingkungan Hidup;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Daerah, beserta tahapan dan perubahannya;

menyiapkan rancangan pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan

evaluasi penyusunan dokumen perencanaan dibidang

pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;

melakukan pengumpulan data, analisa dan verifikasi usulan

program kegiatan pembangunan dan evaluasi terhadap capaian

target pada proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan

(RKPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD)







beserta perubahannya di bidang pengembangan wilayah dan

lingkungan hidup;

melakukan pengumpulan, analisa dan verifikasi data laporan serta

evaluasi capaian target pelaksanan program kegiatan pada Sub

Bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup sebagai

bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban

(LKPJ) Bupati dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir

masa jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati;

melakukan pengelolaan sistem informasi Sub Bidang

Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;

melakukan fasilitasi pemanfaatan dan perencanaan tata ruang

dalam rangka pengembangan wilayah;

melakukan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan

pelaporan Perangkat Daerah di bidang pengembangan wilayah dan

lingkungan hidup;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan

Lingkungan Hidup; dan



2) Sub Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan mempunyai tugas :

menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Keciptakaryaan dan

Perumahan;


dan pembinaan operasional Sub Bidang Keciptakaryaan dan

Perumahan;


Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan;

menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

pembinaan dan kegiatan Sub Bidang Keciptakaryaan dan

Perumahan;

melakukan pengumpulan, analisa, evaluasi dan verifikasi data

sebagai bahan perencanaan pembangunan Sub Bidang

Keciptakaryaan dan Perumahan;








evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Sub Bidang


melakukan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan

rencana pembangunan Sub Bidang Keciptakaryaan dan

Perumahan;





beserta perubahannya pada Sub Bidang keciptakaryaan dan

perumahan;



Bidang keciptakaryaan dan perumahan sebagai bahan penyusunan

laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan laporan

keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ-AMJ)

Bupati;

melaksanakan pengelolaan sistem informasi Sub Bidang


melakukan verifikasi proposal dari organisasi masyarakat/desa di

bidang keciptakaryaan dan perumahan sebagai bahan perencanaan

pembangunan;

melakukan pengumpulan data, analisa, verifikasi, pengendalian

dan evaluasi rencana program investasi infrastruktur jangka

menengah (RPI2JM) bidang cipta karya sebagai bahan review

tahunan;


pelaporan Perangkat Daerah pada Sub Bidang Keciptakaryaan dan

Perumahan;


pelaksanaan tugas Sub Bidang keciptakaryaan dan perumahan;

dan









3) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air mempunyai

tugas :

menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Air;


dan pembinaan operasional Sub Bidang Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Air;


Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air;


pembinaan dan kegiatan Sub Bidang Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Air;

melakukan pengumpulan, analisa dan verifikasi data sebagai bahan

perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah dan

sumber daya air;


evaluasi penyusunan dokumen perencanaan di bidang prasarana

wilayah dan sumber daya air;


rencana pembangunan di bidang prasarana wilayah dan sumber

daya air;


program kegiatan pembangunan pada proses penyusunan

dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan perubahan

RKPD di bidang prasarana wilayah dan sumber daya air;



Bidang prasanawilayah dan sumber daya air sebagai bahan

penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)

Bupati dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa

jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati;

menyiapkan rancangan pelaksanaan kegiatan, pengendalian,

evaluasi dan memfasilitasi pengelolaan sumber daya air;








Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air sebagai bahan

perencanaan pembangunan;

melakukan pengumpulan data, analisa, verifikasi, pengendalian

dan evaluasi rencana program investasi infrastruktur jangka

menengah (RPI2JM) bidang kebinamargaan sebagai bahan review

tahunan;

melakukan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan

program prioritas/strategis Sub Bidang Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Air;


pelaporan Perangkat Daerah pada Sub Bidang Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Air;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Air; dan



d) Bidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas

perencanaan pembangunan di bidang Pangan, Pertanian, Perikanan,

Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja,

Transmigrasi,Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) dan uraian tugas sebagai berikut :

penyusun program kerja Bidang perencanaan perekonomian sebagai

penjabaran rencana strategis Badan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di

Bidang perencanaan perekonomian;

menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan Bidang perencanaan perekonomian;







melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang perencanaan

perekonomian;


pelaksanaan tugas Bidang perencanaan perekonomian; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai


Bidang Perencanaan Perekonomian, dalam menyelenggarakan tugas

pokok dan fungsinya dibantu oleh (1) Sub Bidang Pertanian dan Sumber

Daya Alam; dan (2) Sub Bidang Usaha Perekonomian. Masing-masing Sub

Bidang tersebut dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam


Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dengan rincian tugas masing-

masing sub bidang sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas :

menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pangan, Pertanian dan

Perikanan;


dan pembinaan operasional Sub Bidang Pangan, Pertanian dan

Perikanan;


Bidang pangan, pertanian dan perikanan;


pembinaan dan kegiatan Sub Bidang Pangan, Pertanian dan

Perikanan;


sebagai bahan perencanaan pembangunan di bidang pangan,

pertanian dan perikanan;


evaluasi penyusunan dokumen perencanaan di bidang pangan,

pertanian dan perikanan;


rencana pembangunan di bidang pangan, pertanian dan perikanan;











beserta perubahannya pada Sub Bidang pangan, pertanian dan

perikanan;


evaluasi capaian target pelaksanan program kegiatan pada Bidang

Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai Bahan Penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

(LKPJ-AMJ) Bupati;


bidang pangan, pertanian dan perikanan sebagai bahan

perencanaan pembangunan;

melakukan pengelolaan sistem informasi Sub Bidang Pangan,

Pertanian dan Perikanan;


pelaporan Perangkat Daerah di bidang pangan, pertanian dan

perikanan;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;

dan



2) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mempunyai

tugas :

menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro

dan Perdagangan;


dan pembinaan operasional Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan

Perdagangan;


Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;


pembinaan dan kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan

Perdagangan;








sebagai bahan perencanaan pembangunan di bidang koperasi,

usaha mikro dan perdagangan;


evaluasi penyusunan dokumen perencanaan di bidang koperasi,

usaha mikro dan perdagangan;


rencana pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro dan

perdagangan;





beserta perubahannya di bidang koperasi, usaha mikro dan

perdagangan;


evaluasi capaian target pelaksanan program kegiatan di bidang

koperasi, usaha mikro dan perdagangan sebagai bahan





bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan;


pelaporan Perangkat Daerah di bidang koperasi, usaha mikro dan

perdagangan;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan

Perdagangan; dan



3) Sub Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal

mempunyai tugas :

menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perindustrian, Tenaga

Kerja dan Penanaman Modal;








dan pembinaan operasional Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja

dan Penanaman Modal;


Bidang pengembangan karier;


pembinaan dan kegiatan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan

Penanaman Modal;


sebagai bahan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian,

tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu;


evaluasi penyusunan dokumen perencanaan di bidang

perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;


rencana pembangunan di bidang perindustrian, tenaga kerja,

transmigrasi, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;





beserta perubahannya pada Sub Bidang perindustrian, tenaga kerja

dan penanaman modal;



Perindustrian, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal sebagai bahan





Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal;

melakukan pengelolaan sistem informasi Bidang Perindustrian,

Tenaga Kerja dan Penanaman Modal;








pelaporan Perangkat Daerah di bidang perindustrian, tenaga kerja,

transmigrasi, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;


pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan

Penanaman Modal; dan


sesuai dengan tugas dan fungsinya

(e) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perencanaan Sosial

Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok Melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian,

pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan

di bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Pariwisata,

Kebudayaan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi

Urusan Pemerintahan Pendidikan, Kesehatan, Ketenteraman Ketertiban

Umum dan Pelindungan Masyarakat, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak,Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Komunikasi dan

Informatika, Kepemudaan Dan Olahraga, Statistik, Persandian,

Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Pariwisata, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Administrasi Pemerintahan, Pengawasan,

Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta

Penelitian dan Pengembangan dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun program kerja Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan

Pemerintahan sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis

Badan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di

Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan;

c. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan;

d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang Perencanaan

Sosial, Budaya dan Pemerintahan;








pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan

Pemerintahan; dan



Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh (1) Sub

Bidang Sosial Budaya; dan (2) Sub Bidang Pemerintahan. Masing-masing

Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan rincian tugas

masing-masing sub bidang sebagai berikut :

1) Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana

mempunyai tugas :

menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan

Rakyat;


dan pembinaan operasional Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan

Rakyat;


Bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;


pembinaan dan kegiatan Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan

Rakyat;


sebagai bahan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan

kesejahteraan rakyat meliputi urusan pemerintahan kesehatan,

sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;


evaluasi penyusunan dokumen perencanaan di bidang sosial dan

kesejahteraan rakyat meliputi urusan pemerintahan kesehatan,

sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,







administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;


rencana pembangunan di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat

meliputi urusan pemerintahan kesehatan, sosial, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;





beserta perubahannya pada Sub Bidang sosial dan kesejahteraan

rakyat;


evaluasi capaian target pelaksanan program kegiatan di bidang

bidang sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penyusunan

laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan laporan

keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ-AMJ)

Bupati meliputi urusan pemerintahan kesehatan, sosial,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;


bidang sosial dan kesejahteraan rakyat meliputi urusan

pemerintahan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai

bahan perencanaan pembangunan;

melaksanakan pengelolaan sistem informasi Sub Bidang sosial dan

kesejahteraan rakyat;

melakukan fasilitasi dan koordinasi program-program

penanggulangan kemiskinan melalui tim koordinasi

penanggulangan kemiskinan Daerah (TKPKD);







melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan strategi

penanggulangan kemiskinan Daerah (SPKD);

melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan

penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan Daerah (LP2KD);

melakukan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu

kemiskinan dan kerentanan;

melakukan fasilitasi, advokasi dan evaluasi pelaksanaan program

gerakan tengok bawah masalah kemiskinan (GERTAK);

melaksanakan evaluasi pencapaian sustainable development goals

(SDGs);

melakukan fasilitasi, koordinasi dan penyusunan laporan

penyelenggaraan program kabupaten/kota sehat;

melakukan fasilitasi advokasi perencanaan dan penganggaran

responsif gender (PPRG) dan advokasi kabupaten layak anak (KLA);


pelaporan Perangkat Daerah di bidang sosial dan kesejahteraan

rakyat meliputi urusan pemerintahan kesehatan, sosial,



keluarga berencana;


pelaporan perangkat daerah di bidang sosial dan kesejahteraan

rakyat meliputi urusan pemerintahan kesehatan, sosial,



keluarga berencana;


pelaksanaan tugas Sub Bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;

dan

melaksanakan tugas lain yang di diberikan oleh atasan langsung


2) Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana

mempunyai tugas :

menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata

dan Kebudayaan;








dan pembinaan operasional Bidang Pendidikan, Pariwisata dan

Kebudayaan;


Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan;


pembinaan dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan

Kebudayaan;


sebagai bahan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan,

pariwisata dan kebudayaan meliputi urusan pemerintahan

pendidikan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan

olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan,

kearsipan dan pariwisata;


evaluasi penyusunan dokumen perencanaan di bidang pendidikan,

pariwisata dan kebudayaan meliputi urusan pemerintahan

pendidikan, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan

olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan,

kearsipan dan pariwisata;


rencana pembangunan di bidang pendidikan, pariwisata dan

meliputi urusan pemerintahan pendidikan, komunikasi dan

informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian,

kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan pariwisata;





beserta perubahannya pada Sub Bidang bidang pendidikan,

pariwisata dan kebudayaan;


evaluasi capaian target pelaksanan program kegiatan Sub Bidang

pendidikan, pariwisata dan kebudayaan sebagai bahan











bidang pendidikan, pariwisata dan kebudayaan;


pelaporan Perangkat Daerah di bidang pendidikan, pariwisata dan

kebudayaan meliputi urusan pemerintahan pendidikan,

komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik,

persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan pariwisata;

melaksanakan pengelolaan sistem informasi Sub Bidang

pendidikan, pariwisata dan kebudayaan;

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan program

pengembangan kepemudaan berbasis komunitas;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan

Kebudayaan;



3) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

sebagaimana mempunyai tugas :

menyusun rencana kegiatan Sub Bidang pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat;


dan pembinaan operasional Sub Bidang Pemerintahan dan

Pemberdayaan Masyarakat;


Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;


pembinaan dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan

Pemberdayaan Masyarakat;


sebagai bahan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan

dan pemberdayaan masyarakat meliputi urusan pemerintahan

ketenteraman ketertiban umum dan pelindungan masyarakat,

pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi pemerintahan,







pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;


evaluasi penyusunan dokumen perencanaan di bidang

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat meliputi urusan

pemerintahan ketenteraman ketertiban umum dan pelindungan

masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi

pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;


rencana pembangunan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat meliputi urusan pemerintahan ketenteraman

ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, pemberdayaan

masyarakat dan desa, administrasi pemerintahan, pengawasan,

perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

serta penelitian dan pengembangan;





beserta perubahannya pada bidang pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat meliputi urusan pemerintahan





melakukan fasilitasi dan koordinasi proses penyusunan dokumen

perencanaan tahunan (RKPD), jangka menengah (RPJMD) dan

jangka panjang (RPJPD) beserta perubahannya;


evaluasi capaian target pelaksanan program kegiatan pada bidang

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan



jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati meliputi urusan pemerintahan












bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat meliputi

urusan pemerintahan ketenteraman ketertiban umum dan

pelindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa,

administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan,

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

pengembangan sebagai bahan perencanaan pembangunan;


pelaporan Perangkat Daerah pada bidang pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat;

melakukan sinkronisasi dan penyelarasan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan kabupaten;

melaksanakan pengelolaan sistem informasi perencanaan

pembangunan daerah;

melakukan fasilitasi penyusunan rencana aksi daerah pencegahan

dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) beserta pelaporannya;

melakukan fasilitasi penyusunan dan pelaporan rencana aksi

nasional hak asasi manusia (RANHAM);

melakukan fasilitasi program pembangunan kawasaan perdesaan;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan

Masyarakat; dan



F. KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN,EVALUASI DAN PELAPORAN

TUGAS POKOK :Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan serta pengendalian, evaluasi danpelaporan pembangunan daerah.







URAIAN TUGAS :a. menyusun program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan,

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagai penjabaran lebih

lanjut dari rencana strategis Badan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di

Bidang Penelitian dan Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan;

c. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan, Pengendalian,

Evaluasi dan Pelaporan;

d. melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang Penelitian

dan Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;


pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan,

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung


F.1 KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASIDAERAH

TUGAS POKOK :Melakukan penyiapan bahan perumusan teknis, pengkoordinasian,pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian,pengembangan dan inovasi daerah.

URAIAN TUGAS :a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian, Pengembangan

dan Inovasi Daerah;

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi

dan pembinaan operasional Sub Bidang Penelitian, Pengembangan

dan Inovasi Daerah Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan

Inovasi Daerah;

c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sub

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;







d. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

pembinaan dan kegiatan Sub Bidang Penelitian, Pengembangan

dan Inovasi Daerah;

e. melakukan pengumpulan, analisa, evaluasi dan verifikasi data

sebagai bahan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;

f. menyiapkan rancangan pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi

daerah;

g. melakukan pengendalian terhadap implementasi penelitian,

pengembangan dan inovasi daerah;

h. melakukan pengumpulan data, analisa dan verifikasi usulan

penelitian, pengembangan dan inovasi daerah pada proses

penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD), jangka

menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD) beserta

perubahannya pada Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan

Inovasi Daerah;

i. melakukan pengumpulan, analisa dan verifikasi data laporan serta


Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah sebagai bahan




j. melakukan fasilitasi penyusunan dokumen penelitian,

pengembangan dan inovasi daerah pada Perangkat Daerah;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan

pelaksanaan tugas Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan

Inovasi Daerah; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung


F.2 KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

TUGAS POKOK :Melakukan penyiapan bahan perumusan teknis, pengkoordinasian,pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian,evaluasi dan pelaporan.







URAIAN TUGAS :a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaporan;


dan pembinaan operasional Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaporan;

c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;


pembinaan dan kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan;

e. menyiapkan rancangan pelaksanaan kegiatan pengendalian,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan

daerah;

f. melakukan pengumpulan, penyiapan bahan, analisa, evaluasi dan

verifikasi data sebagai bahan penyusunan dokumen

pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

pembangunan daerah secara berkala;

g. melakukan pengumpulan data, analisa dan verifikasi hasil

pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

pembangunan daerah sebagai dukungan pada proses penyusunan

dokumen perencanaan tahunan (RKPD), jangka menengah

(RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD) beserta perubahannya;

h. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa dan verifikasi data

laporan serta evaluasi capaian target pelaksanan program

kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan keterangan

pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan laporan keterangan

pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati;

i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaporan pelaksanaan program

pembangunan Perangkat Daerah;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan

pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan;







k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung


F.3 KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASIPEMBANGUNAN DAERAH

TUGAS POKOK :Melakukan penyiapan bahan perumusan teknis, pengkoordinasian,pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaandata dan informasi pembangunan daerah.

URAIAN TUGAS :a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data dan

Informasi Pembangunan;


dan pembinaan operasional Sub Bidang Pengelolaan Data dan


c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan

Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;


pembinaan dan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data dan


e. melakukan pengumpulan, analisa, evaluasi dan verifikasi data

sebagai bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan

daerah;

f. menyiapkan rancangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data

dan informasi pembangunan daerah;

g. melakukan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan

pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;

h. melakukan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah

sebagai dukungan pada proses penyusunan dokumen

perencanaan tahunan (RKPD), jangka menengah (RPJMD) dan

jangka panjang (RPJPD) beserta perubahannya;

i. melakukan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah

sebagai dukungan dalam proses penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati;







j. melakukan fasilitasi penyusunan dokumen pengelolaan data dan

informasi pembangunan daerah pada Perangkat Daerah;

k. menyiapkan data dan bahan pelaksanakan Pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah;

l. menyiapkan data dan bahan pelaksanakan Pengelolaan Pusat

Data Pembangunan Daerah;

m. menyiapkan data, bahan materi publikasi informasi dan

perencanaan pembangunan daerah;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan

pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Pembangunan; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung


2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiaan danPengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya,

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Trenggalek memiliki sumberdaya organisasi yang

terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung

kelancaran kegiatan kantor.

A. Sumberdaya AparaturKondisi Pegawai di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten

Trenggalek sampai dengan bulan Januari 2017 berjumlah 42 (empat

puluh satu) orang dan terdapat 19 (sembilan belas) orang tenaga

kontrak , dengan perincian :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda KabupatenTrenggalek Berdasarkan Golongan(kondisi Oktober 2017)

No. Golongan Jumlah Pegawai

1. Golongan IV 6 orang

2. Golongan III 29 orang

3. Golongan II 6 orang

4. Golongan I 1 orang







No. Golongan Jumlah Pegawai

5. Tenaga Kontrak 19 orang

Jumlah 61 orang

Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa PNS di lingkungan

Bappeda Kabupaten Trenggalek didominasi oleh Golongan III dengan

tingkat pendidikannya Strata–1. Hal ini dimungkinkan mengingat

struktur organisasi dan fungsi yang membutuhkan PNS dengan

kualifikasi jenjang kepangkatan dan tingkat pendidikan tersebut.

Sedangkan kondisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya

dengan jumlah pendidikan S2 sebanyak 17 orang, S1 sebanyak 25

orang, Diploma 3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 16 orang serta

jenjang SLTP dan SD masing-masing sebanyak 1 orang. Untuk lebih

jelas dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda KabupatenTrenggalek Berdasarkan JenjangPendidikan (kondisi Oktober 2017)

No JenjangPendidikan

PNS Kontrak TotalJumlahPersonil

JumlahPersonil

JumlahPersonil

1. Pascasarjana/ S2 17 orang - orang 17 orang

2. Sarjana/ S1 18 orang 7 orang 25 orang

3. Diploma IV/D.IV - orang - orang - orang

4. Diploma III/D.III - orang 1 orang 1 orang

5. SLTA 6 orang 10 orang 16 orang

6. SLTP - orang 1 orang 1 orang

7. SD 1 orang - orang 1 orang

Jumlah 42 orang 19 orang 61 orang

Untuk diketahui, sekarang ini terdapat 4 (empat) orang PNS di

lingkungan Bappeda Kabupaten Trenggalek yang berlatar belakang

pendidikan S-1 sedang mengikuti tugas belajar Program Pasca Sarjana

/ S2 karena dipandang perlu, sebagai staf perencana untuk mengikuti

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, agar makin meningkat kualitas

sumber daya manusia di Bappeda, sehingga ke depan dapat







memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten

Trenggalek.

Adapun dari segi kualitas sampai dengan saat ini masih perlu

diupayakan peningkatan teknis fungsional perencanaan pembangunan

guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

B. Sarana PrasaranaSedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai

penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3 Daftar Barang Inventaris BappedaKabupaten Trenggalek Tahun 2017(kondisi Desember 2017)

NO SPESIKASI BARANG TYPE Satuan Jumlah

KondisiKet

(B,RR,RB)

1 2 3 4 5 6 701. KIB A - Tanaha. Tanah

1 Tanah Badan Perencanaan (7.055 m2 ) -

Tercatat diSetda

Jumlah 0JUMLAH TOTAL 002. KIB B - Peralatan danMesina. Alat-alat BesarNihil 0

Jumlah 0b. Alat-alat Angkutan

1 Toyota Kijang Inova Innova G XW 42 Unit B 1 AG 32 YP /

2 Isuzu Panther ISUZU PANTHER G.Touring VIN 2016

Unit B 1 AG 1140 YP

3 Roda Dua Yamaha Vega R110 Unit B 1 AG 2844 YP

4 Roda Dua Yamaha Vega R110 Unit B 1 AG 2834 YP

5 Roda Dua Suzuki Thunder 125 Unit B 1 AG 2813 YP

6 Roda Dua Honda MCB Win Unit RR 1 AG 9891 WA

7 Roda Dua Honda MCB Win Unit RR 1 AG 2155 YP

8 Roda Dua Honda MCB Win Unit RR 1 AG 9750 WD

9 Roda Dua Honda MCB Win Unit RR 1 AG 2001 YP

10 Roda Dua Honda Grand Unit RR 1 AG 2329 YP

11 Roda Dua Kawasaki Kaze R Unit RR 1 AG 3472 YP

12 Roda Dua Honda Supra Fit Unit RR 1 AG 3427 YP

13 Roda Dua Honda Karisma Unit RR 1 AG 9929 WG








KondisiKet

(B,RR,RB)

14 Roda Dua Kawasaki Blitz R Unit RR 1 AG 3433 YP

15 Sepeda Motor Mega Pro 160 CC GL 160D Unit RR 1 AG 3010 YP



18 Sepeda Motor Mega Pro 160 CC GL 160D Unit B 1 AG 2490 YP

19 Sepeda Motor Honda Absolute Revo Unit B 1 AG 4169 YP

20 Sepeda Motor Honda 125 cc Vario 125 CBS Unit B 1 AG 4188 YP

21 Sepeda Motor Honda 125 cc Vario 125 CBS Unit B 1 AG 4191 YP

22 Sepeda Motor Yamaha Mio Mio J Unit B 1 AG 6207 YP




26 Sepeda Motor Honda 150 cc HONDA VARIO 150eSP EXCLUSIVE

Unit B 1 AG 6349 YP


Unit B 1 AG 6350 YP


Unit B 1 AG 6351 YP

29 Sepeda Motor Honda Win HONDA MCB 97 WIN Unit B 1

30 Sepeda Motor Honda Verza HONDA/ GL 1 5B1DFMT

Unit B 1

31 Sepeda Motor Honda Vario VarioHonda/K1H02N14LO

Unit B 1

Jumlah 31c. Alat-alat Bengkel dan AlatUkur

1 Global Postioning Aystrem GPS Garmin Montana680 No. seri4HU038958

Unit B 1

Jumlah 1d. Alat-alatPertanian/PeternakanNihil 0

Jumlah 0e. Alat-alat Kantor dan RumahTangga

1 Mesin tik - Unit RR/RB 1











12 Fingerprint Solution x500 Unit B 1








KondisiKet

(B,RR,RB)

13 Filling Kabinet Single - Unit RR 1


















31 Brankas Okida DS 10A Unit B 1

32 Brankas - Unit B/RB 1





37 Rak Arsip Kaca Unit B 1

38 Rak Buku Unit B 1

39 Rak Buku Unit B 1

40 Almari seng - Unit B 1







47 Almari Besi / Metal Brother(MFB-6 BS18 Unit B 1

48 Almari Besi / Metal Brother(MFB-6 BS18 Unit B 1

49 Penghancur Kertas IDEAL 2240 Unit B 1





54 Papan Petunjuk Arah Instansi Unit B 1

55 Papan Instansi Bappeda Unit B 1

56 Papan Pengumuman Unit B 1



59 Almari kayu kecil - Unit B 1

60 Almari kayu kecil - Unit B 1

61 Almari Peta - Unit RB 1

62 Almari Besar - Unit B 1








KondisiKet

(B,RR,RB)

63 Almari Unit B 1

64 Almari Buah B 1

65 Almari Buah B 1

66 Rak Buku - Unit B 1

67 Rak Buku Merk Claudia Claudia Unit B 1

68 Rak Buku Merk Olympic Olympic Unit B 1

69 Kursi sudut - Unit B 1

70 Kursi sudut - Unit B 1

71 Kursi Kerja - Unit B 1





76 Meja Rapat Set B 1

77 Meja Rapat Unit B 1

78 Kursi Tamu Unit B 1

79 Kursi putar - Unit B 1

80 Kursi putar - Unit B 1

81 Kursi lipat Elephant Unit B 1












93 Kursi lipat Unit B 1



























KondisiKet

(B,RR,RB)





















133 Meja Komputer - Unit B 1


135 Meja Komputer Unit B 1

136 Meja Komputer Unit B 1


138 Kasur Buah B 1

139 Maket Jalan Lintas Selatan - Unit B 1

140 Tempat Puntung Rokok Buah B 1

141 Tempat Puntung Rokok Buah B 1

142 Korden - Meter B 1




























KondisiKet

(B,RR,RB)





















183 Korden Unit B 1 70 Meter

184 Gorden Meter B 1 31 Meter

185 Lemari Es Panasonic NR-AK5ED-HPP

Unit B 1

186 AC - Unit RB 1

187 AC - Unit RB 1

188 AC - Unit RB 1

189 Ac Split 2 Pk, AC 220 Volt BTU18000

LG Unit RB 1 1

190 AC Split 2 PK LG-S18LFG Unit RR 1

191 AC Split LG-S18LFG Unit B 1

192 AC 2 PK LG S18LGS Unit B 1



195 AC Split 2 PK SHARP AH-A9SCY Unit B 1

196 Ac Split SHARP AH-XP10NRY Unit B 1

197 Ac Split 1 Pk, AC 220 Volt BTU9000

Panasonik Unit RB 1 1

198 Kipas Angin MIYAKO KAS-1629KB Unit B 1




202 Kipas Angin / Exhoust Panasonic FV25RUN5 Unit B 1

203 Kipas Angin / Exhoust Panasonic FV25RUN5 Unit B 1

204 Televisi - Unit RR 1



207 Televisi Toshiba Buah B 1

208 Televisi POLYTRON/24D800 Unit B 1

209 Televisi POLYTRON/24D800 Unit B 1








KondisiKet

(B,RR,RB)

210 Tangga Aluminium Paket B 1

211 Tangga Aluminium Paket B 1

212 Dispenser/tempat air minum - Unit RB 1

213 Handycam SONY Unit B 1

214 Kain background - Meter B 1

215 Tabung Pemadam Kebakaran Yamato Unit B 1

216 Tabung Pemadam Kebakaran Yamato Unit B 1

217 Peralatan Jaringan Komputer Paket B 1

218 Komputer PC, DELL OPTIPLEX330 MT

Dell Unit RR 1

219 Komputer PC, DELL OPTIPLEX330 MT

Dell Unit RR 1

220 PC HP Presario CQ3035D HP Unit RB 1

221 PC HP Presario CQ3035D HP Unit RR 1

222 Dekstop PC (Server) Acer Unit B 1

223 Desktop PC ACER Unit B 1




227 Komputer PC HP Unit B 1

228 Komputer PC HP Unit B 1

229 Komputer PC DELL Unit B 1



232 Lap Top - Unit RR/RB 1


234 Lap Top DELL Inspiron 5468 Unit B 1






240 NOTE BOOK DELL VOSTROA.840

Dell Unit RR 1 1

241 NOTE BOOK DELL VOSTROA.840

Dell Unit RR 1 1

242 Komputer Note Book Acer Aspire 4738 G-482G50 MnKK & Mncc

Buah R 1


Buah R 1


Buah R 1


Buah R 1


Buah R 1

247 Notebook Acer Aspire Unit B 1











KondisiKet

(B,RR,RB)

251 Netbook Axioo Unit RR 1











262 Notebook DELL Unit B 1

263 Notebook ACER Unit B 1





268 Notebook Acer Unit B 1




272 Notebook Asus Unit B 1

273 Notebook Asus Unit B 1

274 Notebook APPLE Macbook Pro(MD101ID/A)

Unit B 1

275 Notebook HP Pavilion 14-V201TX Unit B 1

276 Notebook HP Pavilion 14-V201TX Unit B 1

277 Notebook ASUS NotebookX200MA-KX636D

Unit B 1

278 Notebook DELL Inspiron 145459 (Core i7-6500U)

Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1

283 Touchscreen Dell Unit B 1



286 Ploter - RB 1

287 Tablet PC Samsung Galaxy Note8

Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1

291 Tablet PC Apple Unit B 1








KondisiKet

(B,RR,RB)





296 Tablet PC Lenovo Yoga 300-11IBY AWID BLACK

Unit B 1

297 Tablet PC ASUS Book FlipTP200S

Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1

302 Tablet PC HP Pavilion x360 11-K028TU

Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1

305 CPU - Unit RB 1

306 Monitor Komputer - Unit RB 1

307 Monitor BenQ GL 2023 Unit B 1

308 Monitor Dell S2240T Unit B 1

309 Monitor Dell S2240T Unit B 1

310 Printer EPSON STYLUS 1390 Epson Unit RR 1

311 Printer EPSON STYLUS 1390 Epson Unit RR 1

312 Printer A4 Canon LP 1980 Canon Unit RB 1

313 Printer plus Infus Tinta Canon IP 2770 Buah RR 1



316 Printer Laserjet HP Unit B 1

317 Printer Laserjet Mono HP Laserjet Unit B 1

318 Printer Laserjet Mono HP Laserjet Unit B 1

319 Printer Laser Mono HP Laserjet Unit B 1

320 Printer Laser Mono HP Laserjet Unit B 1

321 Printer Dot Matrix Epson Unit B 1

322 Printer Laserjet HP Laserjet Unit B 1



325 Printer A3 Epson Unit B 1

326 Printer Dot Matrix A4 Epson Unit B 1

327 Printer Epson L210 Unit B 1




331 Printer Epson 1390 Unit B 1

332 Printer Brother Unit B 1

333 Printer Brother Unit B 1

334 Printer HP HP Officejet 7612 Unit B 1








KondisiKet

(B,RR,RB)

335 Printer HP Laserjet HP MFP Laserjet ProM125a

Unit B 1

336 Printer HP Laserjet HP MFP Laserjet ProM125a

Unit B 1

337 Printer Epsen Epson L220 Unit B 1



340 Printer HP LaserJet Pro MFPM130fn

Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1

343 Printer HP LaserJet Pro P1102 Unit B 1





348 Printer HP LaserJet ProM402N

Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1

351 Scaner Epson Unit B 1

352 Elektrik Print Bool - Unit RB 1

353 Meja Pimpinan - Unit B 1

354 Meja Kerja Kayu Jati - Unit B 1





359 Meja Biro - Unit B 1

















376 Meja Tulis Biro - Unit B 1

377 Meja Tulis Biro - Unit B 1

378 Meja Kerja Unit B 1









KondisiKet

(B,RR,RB)


381 MEJA KERJA PEGAWAI NONSTRUKTURAL

Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1


Unit B 1

388 Meja Kerja Rapat Unit B 1










398 Meja Maket Unit B 1

399 Kursi Kerja Eselon II Fantasi Unit B 1



402 Kursi Rapat ( Kursi Putar ) OSCAR Buah RR 1










412 Kursi Rapat ( Kursi Putar ) Unit RR 1


















KondisiKet

(B,RR,RB)










Jumlah 431 4

Aset Tak Berwujud

1 Softaware Perkantoran Aplikasi BerbasisAndroid (Gertak Apps)

Unit B 1

2 Softaware Perkantoran Website SekretariatSDGs Kabupaten

Trenggalek

Unit B 1

3 Software Database GeographicInformation System (GIS) PotensiEkonomi

Unit B 1

4 Website Company Provile TKPK Unit B 1

5 Pembelian Website CompanyProvile Kabupaten Sehat

Unit B 1

5.00

Aset Lain-lain

1 Mesin ketik Merk elektrik - Unit RB 1

2 Filling Kabinet Dobel - Unit RB 1













15 Kursi putar - Unit RB 1




19 Jam Dinding - Unit RB 1



22 AC - Unit RB 1

23 Stafol - Unit RB 1








KondisiKet

(B,RR,RB)





28 CPU - Unit RB/RR 1





33 Monitor Komputer - Unit RB/RR 1










43 Printer - Unit RB/RR 1

44 Scanner - Unit RB 1

44

Extra Comtable

1 Calculator - Unit RB 1




5 Almari Rak kaca - Unit B 1









14 Papan Pengumuman - Unit B 1

15 Papan struktur org - Unit B 1



18 Papan data - Unit B 1

19 Rak TV - Unit B 1

20 Rak TV - Unit B 1

21 Kursi Kayu - Unit B 1












KondisiKet

(B,RR,RB)





















46 Meja Rapat - Unit B 1












58 Meja Telepon - Unit B 1

59 Kursi Tamu - Unit B 1





64 Kursi lipat - Unit RR 1



















KondisiKet

(B,RR,RB)


























































KondisiKet

(B,RR,RB)











































168 Kaca Rias - Unit B 1

169 Kaca Rias - Unit B 1

170 Kursi Biro - Unit B 1













KondisiKet

(B,RR,RB)

176 Asbak Buah B 1

177 Asbak Buah B 1

178 Asbak Buah B 1

179 Asbak Buah B 1

180 Asbak Buah B 1

181 Asbak Buah B 1

182 Asbak Buah B 1

183 Asbak Buah B 1

184 Asbak Buah B 1

185 Asbak Buah B 1

186 Asbak Buah B 1

187 Asbak Buah B 1

188 Asbak Buah B 1

189 Asbak Buah B 1

190 Asbak Buah B 1

191 Asbak Buah B 1

192 Asbak Buah B 1

193 Asbak Buah B 1

194 Asbak Buah B 1

195 Asbak Buah B 1


197 Kipas Angin - Unit RR 1











208 Bhineka Tunggal Ika - Unit RR 1

209 Meja Tulis - Unit B 1
























KondisiKet

(B,RR,RB)










235 Meja Tamu - Unit B 1



238 Filling Kabinet Dobel - Unit RR 1






244 Peta Trenggalek - Unit RB 1

245 Gambar Presiden&Wakil - Unit RB 1

Jumlah Extracom 245Total Jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga 725

f. Alat-alat Studio danKomunikasi

1 Kamera Canon Buah B 1 1

2 Kamera SONY Unit B/RB 1

3 Kamera Digital SONY Unit B 1




7 Kamera Digital GPS Nikon Unit B 1

8 Kamera Digital GPS Nikon Unit B 1

9 CAMERA + ATTACHMENT Car DashCamBlackvue DR650GW-2

Unit B 1

10 CAMERA + ATTACHMENT Transcend DrivePro200

Unit B 1

11 CAMERA + ATTACHMENT NIKON AW 130 Unit B 1

12 CAMERA + ATTACHMENT CANON EOS 760D Unit B 1

13 OHP - Buah RB 1

14 Stand LCD Proyektor Unit B 1

15 Stand LCD Proyektor Unit B 1

16 Proyektor + Attachment Epson Unit B 1



19 LCD Proyektor Toshiba Buah RR 1 1

20 Proyektor BenQ Buah B 1

21 Proyektor Epson Buah B 1

22 LCD Proyektor BenQ Unit B 1










KondisiKet

(B,RR,RB)


26 LCD Proyektor Unit B 1

27 LCD Proyektor Unit B 1

28 LCD Proyektor Epson EB 1776W Unit B 1

29 Layar Proyektor Pro Screen ES84N Unit B 1

30 Proyektor + Attachment Screen Pro Unit B 1

31 Proyektor + Attachment Screen Pro Unit B 1

32 Microphone Werles Mic BMA SR-99 Unit B 1

33 Tape Recorder - Unit RB 1

34 Tape Recorder - Unit RB 1

35 Digital Audio Taperecorder Sony Unit B 1





40 Audio Recorder Sony ICD-PX440 Unit B 1

41 Sound Sistem & Microphone Desk Mic Buah B 1








49 Sound Sistem & Microphone BMC / Aikawa Buah B 1 2/8










59 Sound System TOA Buah B 1








67 Sound System PLATINUM 7 YAMAHA+ AUDERPRO

Unit B 1

68 Telepon Santel - Buah RR 1

69 HT YAESU VX177 - Unit B 1



72 HT YAESU VX117 - Unit RR 1

73 HT YAESU VX117 - Unit RR 1








KondisiKet

(B,RR,RB)

74 Handy Talky VEV Unit B 1




78 Faximili Panasonic Unit B 1 1

79 Garmin GPS MAP 276C - Unit RB 1

80 Parabola - Unit RB 1

81 Receiver - Unit RB 1

82 Receiver - Unit RB 1

Jumlah 82

Aset Lain-lain

1 Kamera - Buah RB 1 1

2 Telepon - Buah RB 1 1

3 Faximile - Buah RB 1 1

Jumlah 3

Extra Comtable

1 Kamera - Buah RB 1



4 Layar OHP - Buah RB 1

5 Telepon - Buah RB 1

6 Faximile - RB 1

Jumlah 6Jumlah Total Alat Komunikasi 91

g. Alat-alat Kedokteran1 Electrik Hemoglobin - RB 1

Jumlah 1h. Alat-alat LaboratoriumNihil 0

Jumlah 0i. Alat-alat KeamananNihil 0

Jumlah 0JUMLAH TOTAL 84903. KIB C - Gedung danBangunana. Bangunan Gedung

1 Bangunan Gedung lokasi B 1

2 Gedung/Ruang Kerja FasilitatorPerencanaan

lokasi B 1

3 Gedung Mushola B 1

3 Paving Lingkup Kantor Bappeda lokasi B 1

4 Pos Jaga lokasi B 1

5 Kanopi paket B 1

Jumlah 6b. Bangunan Monumen








KondisiKet

(B,RR,RB)

Nihil 0

Jumlah 06

04. KIB D - Jalan, Irigasi danJaringana. Jalan dan JembatanNihil 0

Jumlah 0b. Bangunan Air/Irigasi

1 Pembangunan Saluran DrainaseJalan Tanggaran (P2IPDT) Kec.Pule

RR 1

Jumlah 1

c. Instalasi1 Nihil 0

Jumlah 0ExtraComp

1 Instalansi Listrik unit B 1

Jumlah 1Jumlah Total Instalasi 1

d. JaringanNihil 0

Jumlah 0Aset Lain-Lain

Nihil 0

Jumlah 0

ExtraComp1 Jaringan Air PDAM Unit B 1

2 Jaringan Listrik unit B 1

3 Jaringan Telepon unit B 1 Penilaiankembali /reklas keexcom

Jumlah 3Jumlah Total Jaringan 3

505. KIB E - Aset Tetap Lainnyaa. Buku/Perpustakaan

1 Peta buah B 1

2 Peta buah B 1

3 Peta buah B 1

4 Peta buah B 1

5 ILMU PENGETAHUAN UMUM buah B 1













KondisiKet

(B,RR,RB)


12 ENSYCLOPEDIA, KAMUS, BUKUREFERENSI

buah B 1


buah B 1


buah B 1


buah B 1

15Extra Comtable

1 Buku Ilmu Politik DanKetatanegaraan

buah B 1


buah B 1


buah B 1


buah B 1


buah B 1







































KondisiKet

(B,RR,RB)
































68 EKONOMI buah B 1

69 EKONOMI buah B 1

70 EKONOMI buah B 1

71 EKONOMI buah B 1

72 EKONOMI buah B 1

73 EKONOMI buah B 1

74 EKONOMI buah B 1

75 EKONOMI buah B 1

76 EKONOMI buah B 1

77 EKONOMI buah B 1

78 EKONOMI buah B 1

79 EKONOMI buah B 1

80 EKONOMI buah B 1

81 EKONOMI buah B 1

82 EKONOMI buah B 1

83 EKONOMI buah B 1

84 EKONOMI buah B 1

85 EKONOMI buah B 1

86 EKONOMI buah B 1








KondisiKet

(B,RR,RB)

87 EKONOMI buah B 1

88 EKONOMI buah B 1

89 EKONOMI buah B 1

90 EKONOMI buah B 1

91 EKONOMI buah B 1

92 EKONOMI buah B 1

93 EKONOMI buah B 1

94 EKONOMI buah B 1

95 EKONOMI buah B 1

96 EKONOMI buah B 1

97 EKONOMI buah B 1

98 EKONOMI buah B 1

99 EKONOMI buah B 1

100 EKONOMI buah B 1












































KondisiKet

(B,RR,RB)






142 SISTEM FILSAFAT buah B 1




146 PENDIDIKAN buah B 1










156 SERVICE UMUM SOSIAL buah B 1





buah B 1


buah B 1


buah B 1


buah B 1


buah B 1


buah B 1


buah B 1


buah B 1

168 ILMU JIWA buah B 1






















KondisiKet

(B,RR,RB)

183 AGAMA ISLAM buah B 1



186 BIOLOGI, ANTROPOLOGI buah B 1




190 BUKU PETA (ATLAS) buah B 1

191 BUKU PETA (ATLAS) buah B 1

192 SOSIOLOGI buah B 1





buah B 1


buah B 1


buah B 1


buah B 1





204 MANAGEMENT DANPERKANTORAN

buah B 1


buah B 1


buah B 1






























KondisiKet

(B,RR,RB)


230 PERDAGANGAN buah B 1

231 PERDAGANGAN buah B 1

232 ADMINISTRASI, TERTANAHANDAN KEAMANAN

buah B 1


buah B 1


buah B 1


buah B 1





240 ETNOGRAF, CERITA RAKYAT buah B 1




244 HUKUM buah B 1

245 HUKUM buah B 1

246 HUKUM buah B 1

247 HUKUM buah B 1

248 HUKUM buah B 1

249 HUKUM buah B 1

250 HUKUM buah B 1

251 HUKUM buah B 1

252 SEJARAH buah B 1




256 ILMU POLITIK buah B 1



















Jumlah 274289








KondisiKet

(B,RR,RB)

b. Barang BercorakKesenian/Kebudayaan

1 Maket Bendungan Tugu unit B 1

Jumlah 1

c. Hewan Ternak danTumbuhanNihil 0

Jumlah 0

29006. KIB F - Konstruksi dalamPengerjaana. Konstruksi dalampengerjaanNihil................................ 0 Nihil

Jumlah I 00

1,150

Berdasarkan data sarana prasarana diatas cukup untuk

menunjang kelancaran tugas sehari-hari, namun dengan kemajuan

teknologi informasi yang cukup pesat dewasa ini menuntut untuk

perbaikan maupun pengembangan sarana prasarana tersebut

utamanya dalam mengakses informasi data baik dari pusat maupun

propinsi, agar menunjang kelancaran tugas-tugas perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan yang diemban Badan


Kabupaten Trenggalek.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah

pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun

perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang

disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah







memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan

proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari

shopping list ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih

banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-

olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya

realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat

tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama

ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan

teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam

bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan

untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan

yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan

institusi perencana dalam hal ini Bappedalitbang Kabupaten

Trenggalek yang membantu Bupati Trenggalek dalam Perencanaan

Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang

tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangat

menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan

pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek mengalami

peningkatan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak

lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappedalitbang

Kabupaten Trenggalek meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana

serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku, meliputi:

a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan

formal dan diklat fungsional;

b) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan,

grand design, RTRW, data base, dan kajian lainnya sebagai

pendukung perencanaan;







c) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan

dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;

d) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap,

sinergis, dan terpadu antara lain melalui Focused Group Discussion

(FGD);

e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan

informasi.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan

Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun yaitu 2016-2021 dapat disajikan dalam tabel 2.4. Sedangkan

alokasi anggaran dan realisasi anggaran dari pelaksanaan program

pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bappedalitbang

Kabupaten Trenggalek dari tahun 2016-2021 sebagaimana di

gambarkan pada tabel 2.5.







Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Perencanaaan Tahun 2011-2015(Berdasarkan Capaian Renstra Tahun 2010-2015)

Indikator Kinerja Sesuai Tugasdan Fungsi Perangkat Daerah

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikato

rLainnya

Satuan

Target Kinerja Tahun Ke- Realisasi Kinerja Tahun Ke- Persentase CapaianTahun Ke- (%)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Tersedianya Jasa danPelayanan AdministrasiPerkantoran

% 100

100

100

100

100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100

2 Tersedianya Sarana PrasaranaAparatur yang Memadai

% 100

100

100

100

100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100

3 Terbayarnya honorariumpengelola keuangan danbarang SKPD

% 100

100

100

100

100 100 100 100

100 100 100 100 100

100 100

4 Jumlah aparat perencana ygmengikutiDiklat/bimtek/seminar/workshop perencanaan

orang 175

185

195

205

215 125 133 296

310 360 71,429

71,892

151,79

151,22

167,44

5 Tersedianya dokumenperencanaan RPJPD yg telahditetapkan denganPerda/Perkada

dokumen

- - - - - - - - -

6 Tersedianya dokumenperencanaan RPJMD yg telahditetapkan denganPerda/Perkada

dokumen

1 - - - 1 1 - - - 100

7 Tersedianya dokumenperencanaan RKPD yg telahditetapkan dengan Perkada

dokumen

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100

100 100








Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikato

rLainnya

Satuan


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

8 Tersedianya dokumenKebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Prioritas PlafonAnggaran Sementara (PPAS)

dokumen

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100

100 100

9 Penjabaran Program RPJMDke dalam RKPD

% 80 85 90 95 100 80 88,14

68,28

72,58

74,59

100 103,69

75,87

76,4

74,59

10 Tersedianya dokumenLaporan KeteranganPertanggung Jawaban (LKPJ)Bupati

dokumen

1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 100 100 100

100 100

11 Terlaksananya musrenbangkecamatan dan desa

kecamata

n

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 100 100 100

100 100

12 Kegiatan Penetapan kawasanwilayah strategis & cepattumbuh

kegiatan

1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 100

0 0

13 Koordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan Kawasan wilayahstrategis dan cepat tumbuh

kegiatan

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Tersedianya DokumenPerencanaan Bidang Ekonomi

dokumen

4 5 5 4 3 4 13 3 2 3 100 260 60 50 100

15 Koordinasi, Sinkronisasi danFasilitasi PerencanaanPembangunan BidangPerencanaan Ekonomi

kegiatan

3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 100 100 133,33

166,67

166,67

16 Tersedianya DokumenPerencanaan Bidang SosialBudaya dan Pemerintahan

dokumen

1 2 1 1 0 1 3 2 3 1 100 150 200

300 100

17 Koordinasi, Sinkronisasi danFasilitasi Perencanaan

kegiatan

4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 100 100 125

100 75








Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikato

rLainnya

Satuan


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Pembangunan Bidang SosialBudaya dan Pemerintahan

18 Dokumen PerencanaanBidang PerencanaanPrasarana Wilayah danSumber Daya Alam

dokumen

3 3 3 3 3 2 8 2 2 2 66,667

266,67

66,667

66,667

66,67

19 Koordinasi dan SinkronisasiBidang PerencanaanPrasarana Wilayah danSumber Daya Alam

kegiatan

3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 100 133,33

133,33

100 100

20 Tersusunnya DokumenNaskah Akademik , DokumenVerifikasi Teknis NaskahAkademik dan Raperda TataRuang

dokumen

5 3 2 - - 4 4 3-

1 80 133,33

150

100

21 Sosialisasi Dokumen RTRWKabupaten Trenggalek

kegiatan

- 1 - - - - 1 - - - - 100 - - -

22 Tersusunnya dokumenMasterplan Ruang TerbukaHijau (RTH)

dokumen

-1

- - - - 0 1 - - - - 100

- -

23 Jumlah kerjasama antardaerah/ Institusi/ lembagalain

kerjasama

2 2 2 2 2 2 4 3 1 1 100 200 150

50 50

24 Monitoring dan evaluasikegiatan DAK, TP, Dekon dandana sharing lainnya

kegiatan

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 100 100 100

50 50

25 Jumlah kegiatankajian/penelitian

kegiatan

2 2 2 2 2 1 1 4 0 1 50 50 200

100








Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikato

rLainnya

Satuan


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

pembangunan danpemerintahan

26 % pemanfaatan sistemInformasi/ data base yangmendukung perencanaanpembangunan daerah

% 75 100

100

100

100 50 100 100

100 100 66,667

100 100

100 100

27 Jumlah produk data/informasi statistik yangdihasilkan untuk penyusunandokumen perencanaanpembangunan daerah

dokumen

6 6 6 5 5 6 6 6 5 4 100100

100

100 80

28

- Trenggalek Dalam Angka dokumen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100

100 100

29

- Dokumen IPM dokumen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100

100 0

30

- Dokumen PDRB dokumen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100

100 100

- Indeks Disparitas Wilayah dokumen

1 1 1 1 1 1 1 0 - 100 100 100

- -

- Profil Kabupaten Trenggalek(Profil dan Buku Saku)

dokumen

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 100 100 100

100 200







Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Dan Realisasi Anggaran Dari Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2011-2015

ProgramAlokasi Anggaran (dalam jutaan rupiah) Realisasi Anggaran (dalam jutaan rupiah) Persentase Realisasi Anggaran (%)

Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013 Th.2014

Th.2015 Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013 Th.

2014Th.

2015Th.

2011Th.

2012Th.

2013Th.

2014Th.

2015Program PerencanaanTata Ruang

744,65 50,00 577,50 235,00 346,65 734,01 49,21 528,10 203,82 346,22 98,57 98,41 91,45 86,73 99,88

Program PemanfaatanTata Ruang

75,00 65,00 0,00 0,00 0,00 70,52 56,10 0,00 0,00 0,00 94,03 86,31

Program PengendalianPemanfaatan Ruang

0,00 0,00 20,00 100,00 0,00 0,00 0,00 13,41 62,78 0,00 67,06 62,78

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

515,02 513,26 543,36 685,42 750,00 468,53 451,74 472,47 644,89 687,50 90,97 88,01 86,95 94,09 91,67

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

347,76 691,37 396,31 411,69 892,14 332,28 662,33 347,41 388,18 817,49 95,55 95,80 87,66 94,29 91,63

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

39,30 201,58 42,90 93,65 113,88 36,97 158,68 42,40 85,75 101,25 94,07 78,72 98,83 91,56 88,91

Program PengembanganData/Informasi

663,23 0,00 0,00 0,00 0,00 590,05 0,00 0,00 0,00 0,00 88,97

Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,99 0,00 0,00 77,76

Program PeningkatanKapasitas Kelembagaan

75,00 50,00 325,00 174,00 225,00 69,73 46,23 255,55 129,70 184,96 92,97 92,45 78,63 74,54 82,20







ProgramAlokasi Anggaran (dalam jutaan rupiah) Realisasi Anggaran (dalam jutaan rupiah) Persentase Realisasi Anggaran (%)

Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013 Th.2014

Th.2015 Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013 Th.

2014Th.

2015Th.

2011Th.

2012Th.

2013Th.

2014Th.

2015PerencanaanPembangunan DaerahProgram PerencanaanPembangunan Daerah

1.445,00 1.125,00 1.030,05 728,54 983,36 1.359,66 1.097,89 951,59 595,88 877,19 94,09 97,59 92,38 81,79 89,20

Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

430,00 1.520,35 1.238,89 495,00 723,00 368,87 1.322,51 1.181,49 454,92 699,55 85,78 86,99 95,37 91,90 96,76

Program PerencanaanSosial dan Budaya

670,00 1.118,23 990,40 564,00 500,00 663,98 703,40 895,24 481,25 481,86 99,10 62,90 90,39 85,33 96,37

Program PerancanaanPrasarana Wilayah danSumber Daya Alam

700,00 874,87 305,00 627,00 492,67 541,08 784,91 240,01 295,98 425,89 77,30 89,72 78,69 47,21 86,45

Program PengembanganData/Informasi/StatistikDaerah

0,00 655,00 645,00 552,82 369,03 0,00 597,69 606,75 359,09 305,79 91,25 94,07 64,96 82,86

Program KerjasamaPembangunan Daerah

0,00 100,00 175,00 165,00 224,30 0,00 99,20 152,46 154,50 183,39 99,20 87,12 93,64 81,76







2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BadanPerencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan DaerahKabupaten Trenggalek

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dalam lima tahun terakhir

menunjukan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat.

Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi Bappedalitbang

namun jika tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan semakin

bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Selain hal tersebut,

tantangan lain yang masih dihadapi Bappedalitbang Kabupaten

Trenggalek dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah

sebagai berikut :

1) Belum sinkronnya pelaksanaan mekanisme penjaringan aspirasi

masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan yang

dilaksanakan melalui Musrenbang Kabupaten dengan pelaksanaan

penjaringan aspirasi masyarakat oleh pihak legislatif;

2) Belum sinkronnya dalam proses perumusan kebijakan yang

berkaitan dengan perencanaan antara eksekutif dan legislatif;

3) Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang

transparan, partispatif dan akuntabel.

Disamping tantangan tersebut diatas, masih terdapat

peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas

Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek. Adapun beberapa peluang

dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Adanya berbagai Regulasi Peraturan Perundangan yang berkaitan

dengan pelaksanaan tupoksi Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pembangunan Daerah;

2) Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik

di dalam maupun di luar negeri;

3) Adanya komitmen Kepala Daerah dalam mendukung peningkatan

pelaksanaan tupoksi Bappedalitbang;

4) Ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

regulasi yang mengatur kinerja pegawai diharapkan mampu

meningkatkan dan memaksimalkan tupoksi Bappedalitbang

Kabupaten Trenggalek;







5) Mulai dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah

dan penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja;

6) Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia terkait

dengan e-planning, e-budgetting dan e-monev.



III | 1PARAF KOORDINASI




BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan FungsiPelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian danPengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, Bappedalitbang

bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-

masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan

mengacu pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan

dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu Bappedalitbang dituntut untuk senantiasa

meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan daerah.

Namun upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan belum

sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan. Dalam upaya tersebut

terdapat beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi

Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kualitas

produk perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

diantaranya diuraikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPerangkat Daerah

AspekKajian

Capaian/Kondisi Saat

ini

Standaryang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

PelayananPerangkat

Daerah

Internal(Kewenangan

PerangkatDaerah)

Eksternal(Diluar

KewenanganPerangkatDaerah)

SumberDayaManusia

67,8% SDMBappedalitbang yangber-pendidikanS1 dan S2

- Memberikanijin untukstudy tugasbelajar/ ijinbelajar

Mendapatkanbeasiswauntuk S2dariKementerianPU danBappenas;

Belumoptimalnyakinerja danpelayanan;

Pendidikanpenjenjanga

- Mengusulkan3 pejabat

Mendiklatpejabat







AspekKajian

Capaian/Kondisi Saat

ini

Standaryang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

PelayananPerangkat

Daerah

Internal(Kewenangan

PerangkatDaerah)

Eksternal(Diluar

KewenanganPerangkatDaerah)

n bagipejabatstrukturalmasih 14orang(82,35%)

strukturalyang belummengikutidiklatstruktural(17,36%);

strukturalyang belummengikutidiklatstruktural;

Dokumenperencanaanpembangunan daerah

Konsistensidokumenperencanaanpembangunan daerahbelum 100%

Konsistensiantardokumenperencanaanpembangunan sesuai : UU No. 25

tahun2004

UU No. 23Tahun2014besertaperubahan-nya

Permen-dagri 54Tahun2010

Belumtersedianyapedoman,StandardOperatingProcedure(SOP)perencanaan;

Verifikasi yangbelum optimal

Mengikuti diklatperencanaanyangdiselenggarakanBappenas atauperguruantinggi terkaitpenyusunanSOP dandokumenperencanaan.

Belumkonsistennyadokumenperencanaanpembangunandaerah

Tunjangankinerja

Tunjangankinerja belummemenuhistandarsesuaidengan ASN(grade 1-19)

UU No. 5Tahun 2014tentang ASN

Memberikanhonorariumsesuai denganstandarkemampuandaerah

Adanyakebijakan ditingkatkabupatenuntuk mengacutunjangankinerja sesuaiASN

Kualitaspelayananbelumoptimal

Saranaprasaranapendukungperencanaanpembangunandaerahberbasisteknologiinformasi

Belumoptimalnyapelayananberbasisteknologiinformasi

Sesuaidenganperaturanketerbukaaninformasipublik : UUNo. 14 tahun2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik

Mengoptimalkan sisteminformasiperencanaandanpengendalianevaluasipembangunandaerah

Memberikandiklat daninsentif bagipetugas yangmenanganisisteminformasiperencanaandanpengendalianevaluasipembangunandaerah olehPemerintahprovinsi;Kebijakan ditingkatkabupaten agarlebih selektifdalammelakukanmutasiterhadappetugas systeminformasi

Belumoptimalnyapelayananberbasisteknologiinformasi







Sehingga berdasarkan hasil identifikasi permasalahan diatas

dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam pencapaian

kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek antara lain sebagai

berikut :

1. Belum optimalnya kinerja SDM yang ada;

2. Belum konsistennya dokumen perencanaan pembangunan daerah;

3. Belum optimalnya pengelolaan data perencanaan pembangunan;

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses

perencanaan pembangunan maupun pengelolaan data

perencanaan pembangunan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan WakilKepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 131.135-251 tahun 2016 dan Nomor 132.35-252 Tahun 2016

tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Provinsi

Jawa Timur hasil proses pemilihan kepala daerah serentak yang

menetapkan pasangan Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc. dan H.

MOCHAMAD NUR ARIFIN sebagai Bupati-Wakil Bupati Trenggalek.

Dimana dalam mengemban tugas sebagai Bupati-Wakil Bupati

Trenggalek tahun 2016-2021 sebagaimana dijabarkan pada RPJMD

Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 dengan visi dam misi sebagai

berikut :

VISIVisi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan

daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of

direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan

daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka

menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka

panjang daerah.

Visi Bupati-Wakil Bupati Trenggalek Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc.

dan H. MOCHAMAD NUR ARIFIN yang sekaligus menjadi visi

pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah :







“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL,SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN

TAKWA”

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

“MAJU” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya

saing dan mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari

produktivitas, kreativitas dan inovasi serta menampilkan keunggulan

dan prestasi;

“ADIL” berarti terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap

masyarakat Trenggalek untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil

pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya;

“SEJAHTERA” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang

terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam

berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tenteram;

“BERKEPRIBADIAN” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang

menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri

dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong

sebagai watak masyarakat Trenggalek;

“IMAN DAN TAKWA” berarti terwujudnya perilaku masyarakat

Trenggalek yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama

sebagai karakter manusia yang berakhlak mulia.

MISIRumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor

lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi

serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam

pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau

langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-

2021 untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek

Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan

professional dalam memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat;







2) Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan

perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga

yang adil dan menyejahterakan;

3) Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur,

utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan

strategis;

4) Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta

meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan

kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial

masyarakat;

5) Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan

peran serta berbagai pihak;

6) Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang

berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan

iman dan takwa;

7) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan

masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Trenggalek dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021,

Bappedalitbang akan mendukung pelaksanaan koordinasi semua misi

diatas sebagai bentuk tanggungjawab dalam rangka pencapaian visi

dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek.

Adapun Bappedalitbang sebagai Perangkat Daerah yang

menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya dalam pencapaian kinerja

secara khusus mendukung pelaksanaan misi ke-1. Berikut disajikan

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil

Bupati Trenggalek tersebut dalam tabel 3.2 sebagai berikut :







Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BappedalitbangKabupaten Trenggalek Terhadap Pencapaian Visi, Misi danProgram Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek

Visi : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju, Adil, Sejahtera, BerkepribadianBerlandaskan Iman dan Takwa

No Misi dan ProgramPermasalahan

Pelayanan PerangkatDaerah

Faktor

Penghambat Pendorong1 Misi Ke-1 :

Meningkatkan kualitaspenyelenggaraanpemerintahan daerahyang bersih, kompetendan professional, demipembangunan yangefektif dan efisien sertapelayanan publik

Konsistensi antaradokumenperencanaandengan pelaksanaandi lapangan;

Ketersediaandata/informasiperencanaan belumoptimal dan belumvalid.

Kurang optimalnyapemanfaatan hasilkajian penelitiandan pengembangandalam perumusankebijakanpembangunandaerah;

BelumditerapkannyaSistem InovasiDaerah (SIDa);

Kurang optimalnyaakses dan link kerjasamapengembanganpenelitian antarstakeholders

Kurangmeratanyakapasitas SDMperencana dilingkunganPerangkat DaerahPemerintahKabupatenTrenggalek

Masih adanyaego- sektoraldalammenciptakansinergitaspembangunan

Adanyadukungan yangkuat darimasyarakatmaupunpemerintahpusat terhadappenerapandokumenperencanaanpembangunandaerah

Kemudahan danpesatnyaperkembanganteknologiinformasi diIndonesia

Program LintasPerangkat Daerah :1) GEMA MELEKAT

(Gerakan BersamaMenuju TrenggalekSehat)

2) Kabupaten LayakAnak

3) GERTAK (GerakanTengok BawahMasalahKemiskinan)

ProgramKewilayahan:1) Pengembangan

Kawasan SelingkarWilis

2) PengembanganKawasan Agropolitan/ Minapolitan

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSIRENSTRA KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan

Kabupaten Trenggalek yang selaras dengan perencanaan

pembangunan nasional dipandang perlu memperhatikan Renstra

Kementrian Bappenas yang memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : “MEWUJUDKAN LEMBAGA PERENCANA YANG HANDAL,KREDIBEL, DAN PROAKTIF UNTUK MENDUKUNGPENCAPAIAN TUJUAN BERBANGSA DAN BERNEGARA“

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan

nyata dalam bentuk (tiga) Misi sesuai dengan peran-peran Kementerian

PPN/Bappenas, yaitu sebagai berikut :







1) Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam

rangka :

mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan

mensinergikan baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu,

dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan

daerah;

mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.

2) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang

berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai

masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk

perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

3) Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas

Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas,

Kementerian PPN/ Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga)

sasaran strategis dengan penjabaran sebagai berikut :

No. Tujuan Sasaran Strategis1 Terwujudnya rencana

pembangunan nasional(RPJMN dan RKP) yangberkualitas

Tercapainya integrasi,sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antar ruang, dan antarfungsi pemerintah maupunantara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan danpengawasan;

Tingkat kepercayaan pemangkukepentingan (stakeholder)terhadap RPJMN;

Tingkat kepercayaan pemangkukepentingan (stakeholder)terhadap RKP.

2 Terwujudnya koordinasikebijakan pembangunanlainnya sesuai peranKementerian PPN/ Bappenas

Meningkatnya peran KementerianPPN/ Bappenas terkait koordinasikebijakan pembangunan nasionallainnya







No. Tujuan Sasaran Strategis3 Tercapainya peningkatan

kapasitas kelembagaanKementerian PPN/ Bappenas

Terlaksananya peningkatankapasitas kelembagaanKementerian PPN/ Bappenas

Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran strategis

Renstra Kementerian PPN/ Bappenas tersebut diatas dapat ditelaah

keterkaitannya dengan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-

faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappedalitbang Kabupaten

Trenggalek ditinjau dari sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/

Bappenas sebagaimana dijabarkan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten TrenggalekBerdasarkan Sasaran Strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas beserta Faktor Penghambat dan PendorongKeberhasilan Penanganannya

NoSasaran Strategis

Renstra KementerianPPN/ Bappenas

PermasalahanPelayanan

BappedalitbangKab. Trenggalek

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Tercapainya integrasi,sinkronisasi dansinergi antar daerah,antar ruang, danantar fungsipemerintah maupunantara perencanaan,penganggaran,pelaksanaan danpengawasan;

Tingkat kepercayaanpemangkukepentingan(stakeholder) terhadapRPJMN;

Tingkat kepercayaanpemangkukepentingan(stakeholder) terhadapRKP.

Kurang meratanyapemahaman dankomitmen untukmengawal prosesperencanaan dilingkunganPerangkat DaerahPemerintahKabupatenTrenggalek

Masih adanya ego-sektoral/stakeholder (ketidakpercayaan) dalammenjalin koordinasi,integrasi, sinergidan sinkronisasi

Tuntutanmasyarakatterhadapperencanaanpembangunan yangtransparan,partispatif danakuntabel

2 Meningkatnya peranKementerian PPN/Bappenas terkaitkoordinasi kebijakanpembangunan nasionallainnya

Belum optimalnyapelaksanaan fungsikoordinasiperencanaanpembangunandaerah

Masih terdapatnyaketidak selarasankebijakan antarLembaga dipemerintah Pusat

Adanya dukunganyang kuat daripemerintah pusatterhadappenerapankonsistensidokumenperencanaanpembangunandaerah danpenilaian kinerjapemerintah melaluiSAKIP







NoSasaran Strategis

Renstra KementerianPPN/ Bappenas



Faktor


3 Terlaksananyapeningkatan kapasitaskelembagaanKementerian PPN/Bappenas

Belum memadainyajumlah maupunkemampuan SDMtenaga teknisperencanaan,penelitian danpengembangan

Mutasi/ pindahtempat tugas bagiaparatur perencanayang telahmengikuti bimtek/diklat perencanaan,penelitian danpengembangan

Pelaksanaanbimtek/ diklatpeningkatankapasitas aparaturperencana yangdilaksanakan olehBappenas(Pusbindiklatren)maupun Perguruantinggi/ swasta

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMURDisamping menelaah Renstra Kementrian PPN/Bappenas maka

perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa

Timur 2014-2019, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya, Bappeda Provinsi Jawa Timur harus difokuskan pada

pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis

perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada hasil

penelitian/kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif. Oleh

karena itu, visi Bappeda Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan demi

kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran

dengan berlandaskan akhlak mulia.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal

1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai

keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus

menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah,

lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan

demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah

yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Maka dengan semangat tersebut, maka BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

untuk kurun waktu 2014-2019 akan mewujudkan visi :

“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANGPARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERTANGGUNG

JAWAB”

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak

untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan







pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan

kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

tersebut diatas maka ditetapkan misi Bappeda Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014-2019 yang memperhatikan relevansi dan keterkaitannya

dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur,

sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Untuk itu Bappeda Provinsi Jawa Timur menetapkan misi tahun 2014-

2019 yang dijabarkan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.4 Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi JawaTimur Tahun 2014-2019

No. Misi Tujuan Sasaran1 Meningkatkan

KapasitasKelembagaan danProfesionalismeSumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitasSDM perencana

SDM Perencanayang berkualitasdan profesional

2 MemantapkanPenyelenggaraanSistem PerencanaanPembangunan Daerahyang partisipatif daninovatif

Meningkatkan,koordinasi, integrasidan sinkronisasi,transparansi,partisipasi dan inovasiperencanaan

Mekanismeperencanaan yangtransparan,partisipatif daninovatif

3 MelakukanPendataan,Pengendalian,Monitoring danEvaluasi sertaPelaporan PelaksanaanPembangunan Daerah

Meningkatkan kualitasData/ Informasipendukungperencanaan dankualitas pengendalianevaluasi pembangunandaerah

Perencanaan danevaluasipembangunandaerahyang berkualitasserta tersedianyadata/ informasiperencanaanyang akurat dantepat waktu

Dari uraian visi, misi, tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa

Timur diatas, maka dapat dikemukakan faktor-faktor penghambat

ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappedalitbang

Kabupaten Trenggalek ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra

Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagaimana dijabarkan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten TrenggalekBerdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur







beserta Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenanganannya

No

SasaranJangka

MenengahRenstraBappeda

Provinsi Jatim



Faktor


1 SDMPerencanayangberkualitasdan profesional

Belum memadainyajumlah maupunkemampuan SDMtenaga teknisperencanaan,penelitian danpengembangan

Mutasi/ pindah tempattugas bagi aparaturperencana yang telahmengikuti bimtek/ diklatperencanaan

Pelaksanaan bimtek/diklat peningkatankapasitas aparaturperencana yangdilaksanakan olehPemerintah provinsi,Bappenas maupunPerguruan tinggi/swasta

2 Mekanismeperencanaanyangtransparan,partisipatif daninovatif

Kurang meratanyapemahaman prosesperencanaan dilingkunganPerangkat DaerahPemerintahKabupatenTrenggalek

Mengendurnya semangatmasyarakat akibat darimenurunnya kepercayaanterhadap jaminankepastian akandirealisasikannyarencana/ usulan darimusrenbang.

Tersedianya aplikasiperencanaanpenganggaran yangdapat mengawal prosesperencanaan yangtransparan, partisipatifdan inovatif

3 Perencanaandan evaluasipembangunandaerah yangberkualitassertatersedianyadata/ informasiperencanaanyang akuratdan tepatwaktu

Belum optimalnyapengelolaan datadasar perencanaandan sistem informasiuntuk mendukungproses evaluasi danpengendalianperencanaanpembangunandaerah

Kurang optimalnyadukungan BPS dalampenyediaan datapembangunan terkini /uptodate.

Kemudahan aksesinformasi dan pesatnyaperkembangan teknologiinformasi

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIANLINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA TATA RUANG WILAYAHTelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek

ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola

ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang)

Kabupaten Trenggalek. Hasil perbandingan antara struktur dan pola

ruang eksisting dengan rencana dapat mengidentifikasi arah (geografis)

pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan

prioritas wilayah pelayanan Bappedalitbang dalam lima tahun

mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang

jangka menengah dalam RTRW, Bappedalitbang dapat menyusun







rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW

Kabupaten Trenggalek yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek 2012-2032.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah

adalah :

1. Rencana struktur tata ruang;

2. Struktur tata ruang saat ini;

3. Rencana pola ruang;

4. Pola ruang saat ini; dan

5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Dengan uraian penjelasan hasil telaahan sebagaimana tabel 3.6.







Tabel 3.6 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek

No Rencana Struktur Ruang Struktur RuangSaat Ini

Indikasi ProgramPemanfaatan Ruang pada

Periode PerencanaanBerkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruangterhadap Kebutuhan Pelayanan PD

Arahan LokasiPengembangan

Pelayanan SKPD

1 Rencana Pusat Pelayanan:a. Pusat Kegiatan Wilayah

(PKW) TrenggalekPusat KegiatanLokal (PKL)Trenggalek

1. Pembangunan pusatperkantoran pemerintahankabupaten terintegrasi

2. Penetapan kawasanpendidikan tinggi atauakademi skala regional

3. Peningkatan tipe rumahsakit menjadi rumah sakittipe B

4. Pembangunan PusatRetail/Grosir/Eceran

5. Pembangunan pusatpelayanan jasa skalakabupaten atau regional

6. Perbaikan dan peningkatankualitas jalan

- Berdasarkan Peraturan PresidenNomor 13 Tahun 2017 tentangRTRWN yang memasukkanKabupaten Trenggalek sebagaiPusat Kegiatan Wilayah (PKW)(Lampiran II). Hal ini berati adaperubahan struktur ruang dariPKL menjadi PKW.- Diperlukan penyesuaian materiRevisi RTRW sesuai dengankondisi saat ini dan penyelesaianpersetujuan substansi RevisiRTRW- Diperlukan penyusunanmasterplan kawasan sesuaikebutuhan struktur ruang

BWP Trenggalek

b. Pengembangan danpemantapan PusatKegiatan Wilayah Promosi(PKWp)

Saat ini BWPWatulimo sebagaiPKLp danTerdapat rencanapengembanganKecamatan

1. Penetapan pusat perikanantangkap

2. Pengembangan industripengolahan perikanan

3. Peningkatan statuspelabuhan perikanan

- Diperlukan penyusunanmasterplan kawasan- Diperlukan penyusunan FS sesuaikebutuhan pengembanganstruktur ruang

BWP Watulimo












Pelayanan SKPD

Watulimo sebagaiKota Maritim BaruPrigi dengan pusatdi perkotaan(BWP) Watulimo.

menjadi pelabuhanperikanan samudra

4. Peningkatan destinasipariwisata daerah skalaregional

5. Penyediaan saranatransportasi pendukungpariwisata

6. Pembangunan terminal tipeB


8. Pembangunan pelabuhanpengumpul regional

- Diperlukan penyesuaian materiRevisi RTRW sesuai dengankondisi saat ini dan penyelesaianpersetujuan substansi RevisiRTRW

c. Pengembangan danpemantapan PusatKegiatan Lokal (PKL)

Saat iniBWPPangguldirencanakansebagai PPK danTerdapat rencanaKecamatanPanggul sebagaiKota PerdaganganBaru

1. Perdagangan dan jasa skalakecamatan sampai dengankabupaten

2. Pengembangan pasar indukskala kabupaten

3. Sentra industri rumahtangga


- Diperlukan penyusunanmasterplan kawasan sesuaikebutuhan pengembanganstruktur ruang- Diperlukan penyesuaian materiRevisi RTRW sesuai dengankondisi saat ini dan penyelesaianpersetujuan substansi RevisiRTRW

BWP Panggul

d. Pengembangan danpemantapan PusatKegiatan Lokal Promosi(PKLp)

Saat inikecamatanDurenan samasebagai PKLp.


- Diperlukan penyusunanmasterplan kawasan sesuaikebutuhan pengembanganstruktur ruang

KecamatanDurenan,Karangan, Tugu












Pelayanan SKPD

KecamatanKarangan danTugu sebagai PPL

2. Sentra industri rumahtangga

3. Pengembangan Permukiman

- Diperlukan penyesuaian materiRevisi RTRW sesuai dengankondisi saat ini dan penyelesaianpersetujuan substansi RevisiRTRW

e. Pengembangan danpemantapan PusatKegiatan Lokal Promosi(PPK)

Saat inikecamatankampak sebagaiPPK, sedangkankecamatanpogalan dangandusari sebagaiPPL


2. Kawasan perkebunan3. Kawasan pertanian4. Sentra agrobisnis5. Senra industri rumah tangga6. Pengembangan permukiman

- Diperlukan penyusunanmasterplan kawasan sesuaikebutuhan pengembanganstruktur ruang- Diperlukan penyesuaian materiRevisi RTRW sesuai dengankondisi saat ini dan penyelesaianpersetujuan substansi RevisiRTRW

KecamatanPogalan,Gandusari,Kampak

f. Pengembangan danpemantapan PusatPelayanan Lingkungan(PPL).

Kecamatan Pulesebagai KawasanPerdesaanStrategis yangmeliputi desa-desadi KecamatanPule. Saat inisedang difasilitasiPenyusunanMasterplanKawasanPerdesaanStrategis Pule olehBPIW.

1. Penataan permukimanpedesaan

2. Pengembangan jaringanjalan

- Diperlukan penyusunan FS sesuaikebutuhan pengembanganstruktur ruang- Diperlukan penyesuaian materiRevisi RTRW sesuai dengankondisi saat ini dan penyelesaianpersetujuan substansi RevisiRTRW

Kawasanperdesaan












Pelayanan SKPD

2 Sistem Jaringan PrasaranaWilayaha. Rencana Jaringan jalan

dan jembatanPada tahun 2017dilakukan ReviewTrase Jalan LintasSelatan PulauJawa.

1. Pengembangan jaringanJalan Lintas Selatan PulauJawa (Pacitan-Trenggalek-Tulungagung)

2. Peningkatan RuasBendungan-Batas Ponorogodan Ruas Bendungan-BatasTulungagung di KecamatanBendungan

3. Perencanaan akses jalanbaru Trenggalek-Prigi

4. Peningkatan Dimensi jalan

- Fasilitasi dan koordinasipembangunan Jalan LintasSelatan Pulau Jawa

- Fasilitasi dan koordinasipeningkatan ruas Bendungan-Batas Ponorogo dan RuasBendungan-Batas Tulungagung diKecamatan Bendungan- Diperlukan penyusunan FS sesuaikebutuhan pengembanganstruktur ruang- Fasilitasi dan koordinasipeningkatan dimensi jalan

KecamatanPanggul,Munjungan,WatulimoKecamatanBendungan

KecamatanGandusari,Kampak,Karangan,Watulimo

14 kecamatan

b. Terminal1. Terminal Tipe B di

Kecamatan Watulimo2. Terminal Tipe C di

Kecamatan Durenan,Munjungan, Kampak,Panggul dan Tugu

Terminal diKecamatanDurenandirencanakanmenjadi terminalwisata dan pusatkuliner

1. Pembangunan Terminal TipeB di Kecamatan Watulimo

2. Pembangunan Terminal TipeC di Kecamatan Durenan,Munjungan, Kampak,Panggul dan Tugu

- Fasilitasi dan koordinasipembangunan Terminal Tipe B diKecamatan Watulimo- Fasilitasi dan koordinasipembangunan Terminal Tipe C diKecamatan Durenan, munjungan,Kampak, Panggul dan Tugu

KecamatanWatulimo

KecamatanDurenan,munjungan,Kampak, Pangguldan Tugu












Pelayanan SKPD

c. Pelabuhan Umum1. Pelabuhan umum di

Kecamatan Watulimo

Mulai tahun 2016telah dilakukanstudipembangunanpelabuhan olehBalitbangKementerian PU

1. Penyusunan Studipendukung pelabuhanumum

2. Pembangunan pelabuhanumum

- Fasilitasi dan koordinasipembangunan Pelabuhan Umum

KecamatanWatulimo

3 Jaringan Prasarana Energia. Peningkatan jaringantenaga listrik di Kec.Trenggalek, Watulimo,Durenan, Kampak,Panggulb. PLTMH di kec. Tugu danBendunganc. Energi Listrik Biogas

PengembanganPLTMHdirencanakanmeliputi seluruhkecamatan diKabupatenTrenggalekmengingat potensisumber dara airyang besar dantersebar.

1. Peningkatan jaringan tenagalistrik di Kec. Trenggalek,Watulimo, Durenan,Kampak, Panggul

2. Pengembangan PLTMH dikec. Tugu dan Bendungan

3. Pengembangan energi listriktenaga biogas

- Fasilitasi dan koordinasipengembangan PLTMH diKabupaten Trenggalek- Diperlukan study untukmengetahui potensipengembangan PLTMH

14 kecamatan

14 Kecamatan

4 Sistem JaringanTelekomunikasia. Rencana Penataan

menara telekomunikasibersama

b. Pengembangan menaratelekomunikasi bersama

1. Penyusunan RencanaPenataan menaratelekomunikasi bersama

2. Pengembangan menaratelekomunikasi bersama

- Fasilitasi dan koordinasipengembangan menaratelekomunikasi

KabupatenTrenggalek

5 Jaringan sumber daya air












Pelayanan SKPD

a. Wilayah sungaikabupaten

Dengan terbitnyaPermen PU PERAnomor04/PRT/M/2015tentang Kriteriadan Pnetapanwilayah sungai,wilayah sungai dikabupatenTrenggalektermasuk dalamWilayah SungaiBrantas yangmerupakankewenanganpemerintah pusat.Dalam PerpresNomor 2 Th 2015tentang RPJMN diKabupatenTrenggalekterdapat RencanaPembangunanBendunganBagong danPersiapanPembangunan

1. Pengembangan BendunganTugu

2. Pembangunan BendunganBagong

3. Pembangunan BendunganKampak

- Fasilitasi dan koordinasipembangunan Bendungan Tugu,Bendungan Bagong danBendungan Kampak- Diperlukan penyusunan FSsesuai kebutuhan pengembanganstruktur ruang (pengembanganjaringan irigasi Bendungan Tugu)

Kecamatan Tugu,Bendungan,Dongko












Pelayanan SKPD

BendunganKampak.

b. Jaringan air bakuuntuk air minum

1. Pengembangan Embung2. Pemanfaatan sumber mata

air

fasilitasi dan koordinasi terkaitpengembangan embung danpemanfaatan sumber mata air

Desa Rawan Air

c. Jaringan air minum kekelompok pengguna

Pemeliharaan danpengembangan jaringanperpipaan

fasilitasi dan pengembanganPemeliharaan dan pengembanganjaringan perpipaan

KecamatanTrenggalek,Watulimo,Panggul,Durenan,Kampak,Gandusari, Pule,Munjungan,Dongko

6 Jaringan PrasaranaLingkungana. Sistem persampahan

1. TPS di seluruhkecamatan

2. Optimalisasi kinerjapelayananpengangkutan danpengolahan sampah

3. Pembangunan TPS3R

Terdapat rencanapengembanganTPA Srabah danTPA Bengkoroksertapembangunan TPAPanggul dan TPAMunjungan. PadaTahun 2016dilakukanpenyusunan Studi

1. Pengembangan TPS diseluruh kecamatan

2. Optimalisasi kinerjapelayanan pengangkutandan pengolahan sampah

- fasilitasi dan koordinasipengembangan jaringanpersampahan- fasilitasi dan koordinasipenambahan armada angkutanpelayanan persampahan

14 Kecamatan












Pelayanan SKPD

PerencanaanTeknis ManajemenPersampahan(PTMP)

b. Sistem sanitasi1. Jamban Komunal2. MCK3. IPLT

1. Pengembangan jambankomunal

2. Pembangunan MCK3. Pengembangan IPLT

- fasilitasi dan koordinasipengembangan jamban komunal(WC umum) pada kawasanpermukiman padat masyarakatberpenghasilan rendah- fasilitasi dan koordinasipeningkatkan pembangunan MCK- fasilitasi dankoordinasipembangunan IPLT

Desa belum ODF

14 Kecamatan

14 Kecamatan

c. Sistem pengolahanlimbah1. Pengelolaan limbah

B32. Pengelolaan limbah

industri kecil

1. Pengembangan pengelolaanlimbah B3 di seluruhkecamatan

2. Pengembangan Pengelolaanlimbah industri kecil diseluruh kecamatan

3. Fasilitasi dan KoordinasiPengembangan pengelolaanlimbah B3 di seluruh kecamatan- Fasilitasi dan KoordinasiPengembangan Pengelolaanlimbah industri kecil di seluruhkecamatan

14 Kecamatan

14 Kecamatan

d. Sistem drainase1. Prasarana drainase

kawasanpermukiman

2. Penyusunan rencanainduk drainase

1. Pemeliharaan danpembangunan prasaranadrainase kawasanpermukiman

2. Penyusunan rencana indukdrainase

- Upaya fasilitasi dan koordinasipemeliharaan dan pembangunanprasarana drainase permukiman- Fasilitasi dan KoordinasiPenyusunan Rencana indukDrainase

14 Kecamatan












Pelayanan SKPD

3. Monitoring dan evaluasipelaksanaan rencana indukdrainase

- Monitoring dan evaluasipelaksanaan rencana indukdrainase

e. Jalur dan ruangevakuasi bencana

1. Pemeliharaan jalur evakuasi2. Pengembangan rambu-

rambu jalur evakuasi3. Pengembangan ruang

evakuasi bencana4. Pengoptimalan fasilitas

evakuasi

- Fasilitasi dan koordinasipemeliharaan danpengembangan rambu-rambujalur evakuasi- Fasilitasi dan KoordinasiPengembangan ruangevakuasi dan pengoptimalanfasilitas evakuasi.







KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISKajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat

KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan

partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau

program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus dilakukan

pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan

suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui

perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata

ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk

mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk

mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang

dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga

kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat

Daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.







Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten

Trenggalek sebagai unsur perencana, diharapkan mampu

melaksanakan perencanaan pembangunan dengan baik. Dalam

mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor

lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal

(kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan),

untuk selanjutnya dilakukan analisa meliputi faktor-faktor lingkungan

yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang

berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan

yang ada.

Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana cara

memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk

meminimalisasi/meniadakan hambatan dan ancaman, agar dapat

digunakan untuk menganalisa atau menentukan isu-isu strategis

dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul terutama dalam

perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Berikut dijabarkan analisa lingkungan dengan memperhatikan

faktor-faktor lingkungan sebagaimana tersebut diatas :

Peluang :1) Kesempatan dan peluang

kerjasama dengan berbagaipihak baik di dalammaupun di luar negeri;

2) Adanya komitmen KepalaDaerah dalam mendukungmeningkatkan pelaksanaantupoksi Bappedalitbang;

3) Ditetapkannya regulasiterkait ASN dan regulasiyang mengatur kinerjapegawai diharapkanmampu meningkatkandan memaksimalkantupoksi BappedalitbangKabupaten Trenggalek;

4) Audit kinerja instansipemerintah daerah danpenilaian organisasipemerintah berdasarkankinerja;

5) Pesatnya perkembanganteknologi informasi diIndonesia

Tantangan :1) Belum sinkronnya

pelaksanaan mekanismepenjaringan aspirasimasyarakat dan pemangkukepentingan dalampembangunan yangdilaksanakan melaluiMusrenbang Kabupatendengan pelaksanaanpenjaringan aspirasimasyarakat oleh pihaklegislatif;

2) Adanya berbagai RegulasiPeraturan Perundanganyang berkaitan denganpelaksanaan tupoksiPerencanaan PembangunanDaerah;

3) Masih terdapatnya ketidakselarasan kebijakan antarLembaga di pemerintahPusat;

4) Tuntutan masyarakatterhadap perencanaanpembangunan yangtransparan, partispatif danakuntabel

Kekuatan :1) Keberadaan

Bappedalitbang sebagailembaga perencanaanpembangunan daerah;

1) Menjalin kerjasama dengandengan berbagai pihakdiantaranya melaluipendampingan dariperguruan tinggi dalam

1) Meningkatkan koordinasidengan seluruh stakeholderterkait perencanaanpembangunan;







2) Perencanaanpembangunan daerahsudah dilaksanakansesuai mekanisme yangdiatur;

3) Adanya komitmen seluruhkomponen aparaturperencana;

4) Koordinasi cukup baikantar Perangkat Daerah.

meningkatkan kualitasperencanaan;

2) Meningkatkan pengetahuandan teknologi informasidengan selalu melakukankomunikasi untuk menjalinkerjasama;

3) Melaksanakan kebijakanstrategis dengan dukunganKepala Daerah danbekerjasama denganPerangkat Daerah ataupihak lain yang terkait

2) Meningkatkan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah;

3) Optimalisasi pelaksanaansistem perencanaan dalammeningkatkan kualitasperencanaan pembangunan

Kelemahan :1) Belum optimalnya

pengelolaan data dasarperencanaan dan sisteminformasi untukmendukung prosesevaluasi dan pengendalianperencanaanpembangunan daerah;

2) Belum memadainyajumlah maupunkemampuan SDM tenagateknis perencanaan,penelitian danpengembangan

3) Belum Optimalnyapelaksanaan monitoring,pengendalian danEvaluasi;

4) Belum memadainyasarana prasaranapenunjang perencanaanpembangunan;

5) Kurang optimalnyapengelolaan saranaprasarana pendukungpenyelenggaraanperencanaanpembangunan daerah

1) Melakukan pengirimanaparatur perencana kelembaga pengelola diklatterkait perencanaan untukmeningkatkan kemampuanaparatur perencana;

2) Optimalisasi databaseperencanaan denganmeningkatkan koordinasidengan stakeholder sumberdata maupunpengelola/pengolah data.

1) Mengoptimalisasi data hasilpembangunan untukmengurangi persepsimasyarakat bahwapembangunan menjaditanggung jawabpemerintah;

2) Meningkatkan kinerjaaparatur Bappedalitbang;

3) Meningkatkan hasilmonitoring, pengendaliandan Evaluasi.

Berdasarkan hasil analisis untuk menentukan isu strategis dalam

perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek dapat

diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1) Peningkatan SDM perencana yang memiliki skill dan kompetensi

sesuai dengan tupoksinya;

2) Pemantapan peran Bappedalitbang selaku koordinator

perencanaan pembangunan daerah;

3) Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana pendukung

penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;

4) Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi untuk

mendukung proses evaluasi dan pengendalian perencanaan

pembangunan daerah.



IV | 1PARAF KOORDINASI




BAB IVTUJUAN DAN SASARAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan


Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pada pasal 272 ayat (2),

mengamanatkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat

tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan

dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan

Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-

2021 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

daerah RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.

Bappedalitbang dalam mendukung Misi ke-1 (RPJMD), yaitu :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

bersih, kompeten dan professional, demi pembangunan yang efektif dan

efisien serta pelayanan public. Adapun keterkaitan linieritas Tujuan

dan Sasaran Strategis Bappedalitbang terhadap Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Daerah (RPJMD) adalah sebagai berikut :

Tujuan RPJMD SasaranRPJMD Tujuan PD Sasaran PD

MeningkatkanKualitas

PenyelenggaraanPemerintahanDaerah Yang

Bersih, KompetenDan Professional,

DemiPembangunan

Yang Efektif DanEfisien Serta

Pelayanan Publik

Meningkatnyakualitas tatakelolapemerintahandanpelayananpublik

MeningkatkanTata KelolaPemerintahanDan PelayananPerangkatDaerah YangBaik

MeningkatnyaTata KelolaPemerintahanYang Efektif DanEfisien

Meningkatkankualitasperencanaanpembangunan ,penelitian danpengembangandaerah

MeningkatnyakualitasperencanaanpembangunandaerahMeningkatnyakualitas hasilkajian penelitian,pengembangandan inovasi daerah







Dengan penjabaran tujuan dan sasaran strategis, indikator dan

target capaian Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021

sebagaimana dijabarkan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.1 Penjabaran Tujuan, Indikator dan Target Capaian Tahun2016-2021

Tujuan PD IndikatorTujuan PD

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan(Tahun2015)

Target Capaian Indikator Tujuan PD

Th.2016

Th.2017

Th.2018

Th.2019

Th.2020

Th.2021

MeningkatkanTata KelolaPemerintahanDan PelayananPerangkatDaerah YangBaik

Hasil PenilaianEvaluasi SAKIPDari Inspektorat

NilaiEvaluasi

SAKIP dariInspektorat

B A A A A A

Meningkatkankualitasperencanaanpembangunan ,penelitian danpengembangandaerah

PersentasedokumenperencanaanPerangkatDaerah yangdisusunkonsistendengandokumenperencanaanpembangunandaerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase hasilpenelitian,pengembangandan inovasidaerah yangdijadikanrumusankebijakanpembangunandaerah

(N/A) (N/A) 100% 100% 100% 100% 100%







Tabel 4.2 Penjabaran Sasaran Strategis, Indikator Dan Target Capaian Tahun 2016-2021

Sasaran Strategis Indikator KinerjaKondisi

Kinerja padaawal periode(Th. 2015)

Target Capaian KondisiKinerja

padaakhir

periode

TargetTahun2021Tahun

2016Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Meningkatnya Tata KelolaPemerintahan YangEfektif Dan Efisien

Persentase temuan BPK/APIP yangditindaklanjuti

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat B B A A A A A A

Meningkatnya kualitasperencanaanpembangunan daerah

Persentase Perangkat Daerah yangmenyusun dokumen perencanaandengan kualitas baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase capaian sasarantahunan program pembangunandalam RPJMD dengan tingkatcapaian hasil (outcame) minimal 75%

100,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya kualitashasil kajian penelitiandan pengembanganinovasi daerah

Persentase penelitian danpengembangan yang dimanfaatkan

(N/A) (N/A) 100% 100% 100% 100% 100% 100%



V | 1PARAF KOORDINASI




BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGIStrategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan

dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan dan eksekusi sebuah

aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik

terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor

pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi

secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk

mencapai tujuan secara efektif.

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan perencanaan strategis

Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah

sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan fungsi Sekretariat sebagai Koordinator Perumusan

Kebijakan dan Pelayanan Administrasi;

2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengambangan daerah dalam upaya

pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan;

4) Menata dan mengembangkan kawasan sesuai dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan

dan pengembangan wilayah RTRW;

5) Meningkatkan kualitas data/informasi statistik pembangunan

daerah;

6) Mengembangkan kajian penelitian pengembangan dan Sistem

Inovasi Daerah (SIDa).

B. ARAH KEBIJAKANArah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk

mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau







maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya

merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan

atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam perwujudan sasaran dan tujuan perangkat daerah dalam

mendukung pembangunan daerah.

Adapun kebijakan program perencanaan pembangunan

Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek yang ditempuh melalui :

1) Peningkatan pelayanan dan ketertiban administrasi

pemerintahan;

2) Peningkatan fungsi SPIP Perangkat Daerah;

3) Penyusunan dokumen pelaporan tepat waktu dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan konsistensi antar dokumen

perencanaan dan pelaporan program kegiatan pembangunan;

5) Pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional

perencanaan serta meningkatkan orientasi dan memperluas

wawasan bagi aparatur perencana;

6) Peningkatan kompetensi aparatur perencana Perangkat Daerah

baik teknis, manajerial maupun administratif;

7) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan;

8) Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitasi pelaksanaan

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

daerah;

9) Pembentukan Studio Perencanaan / Tim Klinik Perencanaan dan

Penganggaran;

10) Penguatan database perencanaan;

11) Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan

pembangunan, daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

12) Peningkatan koordinasi dan kerjasama, baik antar Perangkat

Daerah, stakeholder terkait, lembaga independen/swasta,

perguruan tinggi dan pelaku pembangunan lainnya dalam proses

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;







13) Peningkatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan;

14) Perwujudan penataan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang;

15) Perwujudan pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata

ruang;

16) Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang wilayah

kabupaten;

17) Pelaksanaan evaluasi dan peninjauan kembali dokumen rencana

tata ruang wilayah kabupaten;

18) Penyediaan kajian/penelitian yang akurat dan akuntabel untuk

mendukung pembangunan daerah;

19) Pembentukan Forum Data;

20) Pelaksanaan pengumpulan data statistik yang efektif, efisien, dan

terintegrasi;

21) Optimalisasi Pusat Data Pembangunan Daerah;

22) Sinergi dengan seluruh satuan kerja serta peningkatan SDM dan

anggaran untuk penyempurnaan data;

23) Pelaksanaan kajian/penelitian yang mendukung pembangunan

daerah;

24) Penyusunan Road Map Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

25) Pelaksanaan penelitian dan diskusi publik yang melibatkan

stakeholders terkait dan tim ahli baik itu dengan Lembaga

Independen maupun dengan Perguruan Tinggi.



VI | 1PARAF KOORDINASI




BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam

rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya

harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappedalitbang

Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran

lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan

sasaran strategis. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana

strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan dalam rangka

mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan daerah.

Adapun yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran

keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif

yang secara khusus dinyatakan seba gai pencapaian tujuan yang dapat

menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan

pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes

maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk keterkaitan perumusan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja dan pendanaan indikatif pada Perubahan Rencana

Strategis (Perubahan Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun

2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1.

Selain daripada itu Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dalam

periode Tahun 2016-2021 juga mendukung Program Lintas Perangkat Daerah

dan Program Kewilayahan sebagaimana yang termuat dalam RPJMD

Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. Program-program pendukung

Program Lintas Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan yang

dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Program Lintas Perangkat Daerah :1) SMART REGERENCY



VI | 2PARAF KOORDINASI




a. GEMA MELEKAT (Gerakan Bersama Menuju Trenggalek Sehat);

yang didukung melalui :

Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan; melalui

kegiatan Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat.

b. Kabupaten Layak Anak; yang didukung melalui :

Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan; melalui

kegiatan Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran

Responsif Gender dan Kabupaten Layak Anak.

2) GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan); yang

didukung melalui:

a. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; melalui kegiatan

Pendampingan Program Anti Kemiskinan/Anty Poverty Program

(APP).

b. Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan; melalui

kegiatan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Program Kewilayahan :1) Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis; yang didukung melalui :

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Renstra Pembangunan

Kawasan Selingkar Willis di Kabupaten Trenggalek.

2) Pengembangan Kawasan Agropolitan / Minapolitan; yang didukung

melalui :

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; melalui kegiatan

Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Agropolitan dan Minapolitan.


Penelitian Dan Pengembangan Daerah


Indikator

Tujuan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Non Urusan

Meningkatkan

penyelenggara

an

pemerintahan

daerah yang

bersih, efektif,

efisien,

produktif dan

profesional

Hasil

Penilaian

Evaluasi

SAKIP Dari

Inspektorat

B A Meningkat

nya Tata

Kelola

Pemerintah

an Yang

Efektif Dan

Efisien

Persentase

Temuan BPK/

APIP Yang

Ditindaklanjut

i

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nilai Evaluasi

Sakip Dari

Inspektorat

B B A A A A A A

0 0

0

0

1

Persentase

Kecukupan

Penyediaan

Jasa Kantor

dan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 100% 901.171.400 100% 1.051.731.800 100% 1.300.060.000 100% 1.500.000.000 100% 1.600.000.000 100% 6.352.963.200 100% 1.750.000.000

0 00 01 01 Penyediaan Jasa

Kantor dan

Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah Jenis

Jasa Kantor dan

Administrasi

Perkantoran yang

terlayani

9 Jenis 9 jenis 901.171.400 24 jenis 1.051.731.800 24 jenis 1.300.060.000 24 jenis 1.500.000.000 24 jenis 1.600.000.000 24 jenis 6.352.963.200 24 jenis 1.750.000.000 Bappeda

Litbang

0 0

0

0

2

Persentase nilai

aset dalam

kondisi baik

93,75% 100% 414.778.300 100% 477.125.400 100% 700.000.000 100% 1.250.000.000 100% 1.250.000.000 100% 3.741.903.700 100% 1.350.000.000

0 00 02 01 Pengadaan

Kendaraan

dinas/operasional

Jumlah

Kendaraan Dinas

Roda 4 / Roda 2

yang diadakan

1 unit roda 4

dan 3 unit

roda 2

0 - 0 - 1 unit roda 4

dan 5 unit roda

2

143.880.000 1 unit roda 4 dan

4 unit roda 2

500.000.000 1 unit roda 4 dan

4 unit roda 2

500.000.000 3 unit roda 4

dan 13 unit roda

2

1.143.880.000 6 unit roda 2 200.000.000 Bappeda

Litbang

0 00 02 02 Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah Jenis

Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

13 paket

peralatan

9 Paket

peralatan

303.284.500 4 unit

note

book, 8

unit

printer, 8

unit rak

buku

295.569.000 9 jenis 248.120.000 9 jenis 200.000.000 9 jenis 200.000.000 36 jenis 1.246.973.500 9 jenis 350.000.000 Bappeda

Litbang

0 00 02 03 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana dan

Prasarana Kantor

Jumlah Jenis

sarana dan

prasarana kantor

yang dipelihara

8 Buah sarana

prasarana

8 Buah

sarana

prasarana

111.493.800 12 jenis

sarpras

181.556.400 12 jenis

sarpras

108.000.000 12 jenis sarpras 150.000.000 12 jenis sarpras 150.000.000 12 jenis sarpras 701.050.200 12 jenis sarpras 300.000.000 Bappeda

Litbang

Pembangunan

Gedung Arsip

Jumlah rgedung

arsip yang di

bangun

1 unit 200.000.000 1 unit 250.000.000 - - Bappeda

Litbang

Pembangunan/

Peningkatan

Sarana Prasarana

Perkantoran

Jumlah jenis

sarana prasarana

kantor yang

dibangun/

ditingkatkan

1 jenis 400.000.000 1 jenis 400.000.000 2 jenis 400.000.000 1 jenis 500.000.000 Bappeda

Litbang

0 0

0

0

3

Persentase

Ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

100% 100% 124.178.300 100% 115.021.000 100% 136.940.000 100% 136.940.000 100% 136.940.000 100% 650.019.300 100% 136.940.000

0 00 03 01 Pengelolaan

Keuangan dan

Barang Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen

laporan

keuangan dan

barang yang

disusun

10 PNS 10 PNS 59.640.000 10 PNS 58.440.000 10 PNS 66.940.000 2 dokuemen 66.940.000 2 dokuemen 66.940.000 4 dokumen 318.900.000 2 dokuemen 66.940.000 Bappeda

Litbang

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2020Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

RenstraTahun 2021

Tabel. 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Trenggalek

Tujuan

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis

Kode Program dan Kegiatan

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab

LokasiTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

VI / 3




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)



RenstraTahun 2021Tujuan

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


0 00 03 02 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan,

Pelaporan

Perangkat Daerah

dan Reformasi

Birokrasi

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Pelaporan

Perangkat

Daerah dan

Reformasi

Birokrasi yang

disusun

8 Dokumen

(Renja 2016,

RKA 2016, P-

Renja 2015,

RKA P-2015,

Lapkin 2014,

Penetapan

Kinerja 2015,

Perubahan

Kinerja 2015,

Laporan

Terpadu)

9 dokumen 64.538.300 9

dokumen

56.581.000 8 dokumen 70.000.000 8 dokumen 70.000.000 8 dokumen 70.000.000 42 dokumen 331.119.300 8 dokumen 70.000.000 Bappeda

Litbang

2 1

4

Urusan Statistik

Meningkatkan

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

Persentase

dokumen

perencanaan

Perangkat

Daerah yang

disusun

konsisten

dengan

dokumen

perencanaan

pembanguna

n daerah

………. 100% Meningkatn

ya kualitas

data

statistik

pembangun

an daerah

Persentase

produk data/

informasi

statistik

pembangunan

yang

termanfaatkan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 ## 0

1

Persentase

buku/ dokumen

statistik

pembangunan

daerah yang

dihasilkan

100% 100% 520.341.500,00 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 520.341.500 100% -

2 14 01 01 Pengelolaan Pusat

Data Kabupaten

Trenggalek

Jumlah

koordinasi

pengumpulan

data; Jumlah

Perangkat

Daerah/Instansi

yang dikoordinir;

jumlah aplikasi;

Jumlah dokumen

laporan

5 kali; 44

Perangkat

Daerah/insta

nsi vertikal; 3

aplikasi; 1

kali; 21

orang; 3 jenis

buku

174.070.000,00 5 kali; 44

Perangkat

Daerah/instansi

vertikal; 3

aplikasi; 1 kali;

21 orang; 3 jenis

buku

174.070.000 Bappeda

2 14 01 02 Penyusunan dan

Pengumpulan

Data/Informasi

Kebutuhan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Jumlah

buku/dokumen

yang disusun

dan jumlah

Perangkat

Daerah terkait

(TDA, KDA,

PDRB, Profil

perekonomian

Kab. Trenggalek,

buku profil, buku

saku)

4 dokumen

dan 48

Perangkat

Daerah; 1

Instansi

Vertikal

6 dokumen 124.021.000,00 6 dokumen 124.021.000 Bappeda

2 14 01 03 Fasilitasi Sistem

Informasi

Pembangunan

Daerah

Jumlah

koordinasi

pengumpulan

data; Jumlah

Perangkat

Daerah/instansi

vertikal yang

dikoordinir

4 kali; 42

Perangkat

Daerah/instan

si vertikal

4 kali; 42

Perangkat

Daerah/insta

nsi vertikal

98.772.500,00 4 kali; 42

Perangkat

Daerah/instansi

vertikal

98.772.500 Bappeda


Sistem Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah (SIPPD)

Jumlah Aplikasi

yang dikelola

1 aplikasi 1 aplikasi 50.000.000,00 1 aplikasi 50.000.000 Bappeda

Program

Pengembangan Data/

Informasi/ Statistik

Daerah

VI / 4




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab



Website Bappeda

Trenggalek

Jumlah Aplikasi

yang dikelola

1 aplikasi 1 aplikasi 24.633.000,00 1 aplikasi 24.633.000 Bappeda

2 14 01 06 Koordinasi Bidang

Statistik,

Penelitian,

Pengembangan

Data dan

Pelaporan

Jumlah

koordinasi;

Jumlah

Perangkat

Daerah yang

dikoordinir

4 kali; 50

Perangkat

Daerah (48

Perangkat

Daerah

Lingkup Kab.

Trenggalek, 1

Instansi

Vertikal dan 1

Perangkat

Daerah

Provinsi)

4 kali; 50

Perangkat

Daerah

48.845.000,00 4 kali; 50

Perangkat

Daerah

48.845.000 Bappeda

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4 0

3

Perencanaan

Meningkatkan

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

Persentase

dokumen

perencanaan

Perangkat

Daerah yang

disusun

konsisten

dengan

dokumen

perencanaan

pembanguna

n daerah

100% 100% Meningkatn

ya kualitas

dokumen

perencanaa

n

pembangun

an daerah

Persentase

dokumen

perencanaan

(RPJMD, RKPD)

yang

ditetapkan

tepat waktu

(% )

100% (RKPD) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

Perangkat

Daerah yang

menyusun

dokumen

perencanaan

(Renstra dan

Renja) tepat

waktu dan

sesuai

ketentuan (% )

100% (48

Perangkat

Daerah)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

keselarasan/

tingkat

konsistensi

program pada

APBD terhadap

RKPD

99,44% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

keselarasan/

tingkat

konsistensi

program pada

RKPD terhadap

RPJMD

74,59% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase

capaian

sasaran

tahunan

program

pembangunan

dalam RPJMD

dengan tingkat

capaian hasil

(outcame)

minimal 75 %

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

VI / 5




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


Meningkatkan

kualitas

perencanaan

pembangunan,

penelitian dan

pengembangan

daerah

Persentase

dokumen

perencanaan

Perangkat

Daerah yang

disusun

konsisten

dengan

dokumen

perencanaan

pembanguna

n daerah

Meningkatn

ya kualitas

perencanaa

n

pembangun

an daerah

Persentase

Perangkat

Daerah yang

menyusun

dokumen

perencanaan

dengan

kualitas baik

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

capaian

sasaran

tahunan

program

pembangunan

dalam RPJMD

dengan tingkat

capaian hasil

(outcame)

minimal 75 %

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 0

3

1

5

Persentase

Aparat

perencana yang

telah mengikuti

bimtek/ diklat

100% 100% - 100% 325.107.767 100% 225.000.000 100% 628.760.000 100% 650.000.000 100% 1.111.347.767 100% 1.075.000.000

Persentase

dukungan

kegiatan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 03 15 01 Peningkatan

Kemampuan

Teknis Aparat

Perencana

Jumlah aparatur

yang mengikuti

bimtek/diklat/so

sialisasi

peningkatan

kemampuan

teknis aparatur

perencana

33 PNS 4 orang 164.750.000 4 orang 50.000.000 6 orang 70.000.000 6 orang 91.240.000 56 orang 375.990.000 8 orang 100.000.000 Bappeda

Litbang

4 03 15 02 Fasilitasi Kegiatan

Dana Alokasi

Khusus (DAK)

Jumlah bidang

dan program/

kegiatan yang

bersumber dari

DAK yang

dikoordinasikan;

Jumlah monev;

Jumlah aplikasi

DAK; Jumlah

dokumen

pelaporan

kegiatan DAK

yang disusun

1 dokumen

laporan

kegiatan dan 4

laopran

triwulan dari

aplikasi

SIEDAK

10 kali;

10

dokumen

serta

aplikasi

SIEDAK;

2 kali

139.247.767 19 bidang (11

Bidang kegiatan

yang bersumber

dari DAK Fisik dan 8

DAK Non Fisik pada

11 OPD); 2

kegiatan; 2 aplikasi

(aplikasi KRISNA &

SIEDAK); 5

dokumen (4

dokumen laporan

triwulan dan 1

pelaporan kegiatan

DAK)

150.000.000 19 bidang (11 Bidang

kegiatan yang

bersumber dari DAK

Fisik dan 8 DAK Non

Fisik pada 11 OPD); 2


(aplikasi KRISNA &

SIEDAK); 5 dokumen

(4 dokumen laporan

triwulan dan 1

pelaporan kegiatan

DAK)

175.000.000 19 bidang (11 Bidang

kegiatan yang

bersumber dari DAK

Fisik dan 8 DAK Non



(aplikasi KRISNA &

SIEDAK); 5 dokumen

(4 dokumen laporan

triwulan dan 1

pelaporan kegiatan

DAK)

175.000.000 19 bidang (11 Bidang

kegiatan yang

bersumber dari DAK

Fisik dan 8 DAK Non



(aplikasi KRISNA &

SIEDAK); 15

dokumen (12

dokumen laporan

triwulan dan 3

pelaporan kegiatan

DAK)

639.247.767 19 bidang (11 Bidang

kegiatan yang

bersumber dari DAK

Fisik dan 8 DAK Non



(aplikasi KRISNA &

SIEDAK); 5 dokumen (4

dokumen laporan

triwulan dan 1

pelaporan kegiatan

DAK)

175.000.000 Bappeda

Litbang


Website

Jumlah aplikasi

publikasi data/

informasi ke

publik

1 aplikasi 1 aplikasi 21.110.000 1 aplikasi 25.000.000 1 aplikasi 25.000.000 1 aplikasi 25.000.000 1 aplikasi 96.110.000 1 aplikasi 50.000.000 Bappeda

Litbang

Program Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan dan

Pendukung

Perencanaan

Pembangunan Daerah

VI / 6




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


4 03 15 04 Musrenbang

RKPD

Jumlah Even;

Jumlah dokumen

yang dirumuskan

sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku

3 event

(musrenbangca

m, forum

Perangkat

Daerah dan

musrenbangka

b) dan 3

dokumen

3 even; 3

dokumen

358.760.000 3 even; 3

dokumen

358.760.000 6 even; 6

dokumen

717.520.000 3 even; 3 dokumen 375.000.000 Bappeda

Litbang


RPJMD

Jumlah Even;

Jumlah dokumen

yang dirumuskan

sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku

- - 3 even; 3 dokumen 375.000.000 Bappeda

Litbang

4 0

3

1

6

719.319.775 750.000.000 590.000.000 750.000.000 2.809.319.775 1.525.000.000

Jumlah dokumen

perencanaan

tahunan yang

ditetapkan

dengan perkada

2

Dokumen

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 8 Dokumen 2 Dokumen Bappeda

Litbang

Persentase

Penjabaran

Program RPJMD

ke dalam RKPD

pada tahun

berkenaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda

Litbang

Jumlah dokumen

perencanaan

tahunan

Perangkat

Daerah yang

ditetapkan tepat

waktu dan sesuai

ketentuan

80

dokumen

(40 Renja

PD Tahun

2018 dan

40

dokumen

Perubaha

n Renja

PD Tahun

2017)

80 dokumen

(40 Renja PD

Tahun 2018

dan 40

dokumen

Perubahan

Renja PD

Tahun 2017)

80 dokumen (40

Renja PD Tahun

2018 dan 40

dokumen

Perubahan Renja

PD Tahun 2017)

80 dokumen (40

Renja PD Tahun

2018 dan 40

dokumen

Perubahan Renja

PD Tahun 2017)

80 dokumen (40

Renja PD Tahun

2018 dan 40

dokumen

Perubahan Renja

PD Tahun 2017)

80 dokumen (40

Renja PD Tahun

2018 dan 40

dokumen

Perubahan Renja

PD Tahun 2017)

Bappeda

Litbang


RKPD

Jumlah dokumen

RKPD yang

disusun dan

ditetapkan

dengan

Peraturan Bupati

2 dokumen

(RKPD Tahun

2016 dan

Perubahan

RKPD Tahun

2015)

2

dokumen

153.946.825 2 dokumen 275.000.000 2 dokumen 290.000.000 2 dokumen 325.000.000 10 dokumen 1.043.946.825 2 dokumen 325.000.000 Bappeda

Litbang


RKPD

Jumlah Even;

Jumlah dokumen

yang dirumuskan

sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku

3 event

(musrenbangca

m, forum

Perangkat

Daerah dan

musrenbangka

b) dan 3

dokumen

3

dokumen

dari 3

event

239.831.500 3 dokumen dari

3 event

325.000.000 6 dokomen ; 6

event

564.831.500 Bappeda

Litbang

4 03 16 03 Fasilitasi

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan

Perangkat

Daerah yang

disinkronkan

dengan dokumen

RPJMD dan

RKPD; Jumlah

aplikasi yang

dikelola

48

dokumen

Renja

63.419.950 320 dokumen

(dokumen Renja)

63.419.950 80 dokumen

(dokumen Renja)

425.000.000 Bappeda

Litbang

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

VI / 7




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab



Sistem Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah (SIPPD)

Jumlah aplikasi

yang dikelola

1 aplikasi 1 aplikasi 66.007.500 1 aplikasi 150.000.000 1 aplikasi 216.007.500 Bappeda

Litbang


Perubahan

RPJMD

Jumlah dokumen

Perubahan

RPJMD

Kabupaten

Trenggalek

Tahun 2016-

2021 yang

disusun

- 1

dokumen

196.114.000 1 dokumen 196.114.000 Bappeda

Litbang


Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Perangkat Daerah

dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan

Perangkat

Daerah yang

disinkronkan

dengan dokumen

RPJMD dan

RKPD; Jumlah

aplikasi yang

dikelola

80 dokumen

(dokumen Renja);

1 aplikasi

300.000.000 80 dokumen

(dokumen Renja);

1 aplikasi

275.000.000 320 dokumen

(dokumen

Renja); 1 aplikasi

575.000.000 80 dokumen

(dokumen Renja); 1

aplikasi

425.000.000 Bappeda

Litbang


Rancangan

Teknokratis

RPJMD

Jumlah dokumen

Rancangan

Teknokratis

RPJMD yang

disusun

1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000 Bappeda

Litbang


RPJMD

Jumlah dokumen

RPJMD yang

disusun

- 1 dokumen 350.000.000 Bappeda

Litbang

4 0

3

1

7

985.458.140 1.630.000.000 2.615.458.140

Jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan

bidang ekonomi

yang disusun

2

dokumen

3 dokumen 5 dokumen Bappeda

Litbang

Persentase

capaian kinerja

program

Perangkat

Daerah lingkup

bidang

perekonomian

yang diatas 75%

100% 100% 100% Bappeda

Litbang

4 03 17 01 Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Bidang

Ekonomi

Jumlah

Koordinasi dan

sinkronisasi

bidang

perencanaan

perekonomian,

Jumlah monev,

jumlah urusan

pemerintahan

yang ditangani

dan Jumlah

Perangkat

Daerah yang

difasilitasi,

Narasumber

13 kali

koordinasi; 7

Perangkat

Daerah

10 kali

koordinasi

; 10 kali

monitorin

g; 10

urusan; 7

Perangkat

Daerah; 2

orang

185.140.640 15 kali

koordinasi; 10

kali monitoring;

10 urusan; 6

Perangkat

Daerah

1.000.000.000 20 kali

koordinasi; 40

kali monitoring;

1 kali sosialisasi;

10 urusan; 7

Perangkat

Daerah

1.185.140.640 Bappeda

Litbang

Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

VI / 8




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


4 03 17 02 Pendampingan

Program Anti

Kemiskinan/Anty

Poverty Program

(APP)

jumlah

koordinasi;

jumlah

PD/instansi yang

dikoordinasikan,

jumlah KTK,

jumlah PKM dan

dokumen yang

disusun

11 kali

koordinasi; 11

Perangkat

Daerah/instan

si vertikal; 2

dokumen

(profil APP dan

laporan APP)

5 kali

koordinasi

; 11

PD/instan

si vertikal;

4 KTK, 8

PKM dan

1

dokumen

213.159.000 5 kali

koordinasi; 4

PD yang

dikoordinasikan

; 4 KTK; 8

PKM yang

direkrut dan 1

dokumen Profil

APP

250.000.000 10 kali

koordinasi; 11

PD/instansi

vertikal; 4 KTK,

8 PKM dan 2

dokumen

463.159.000 Bappeda

Litbang

4 03 17 03 Fasilitasi dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Agropolitan dan

Minapolitan

Jumlah

koordinasi;

jumlah

monitoring;

jumlah dokumen

yang disusun

6 kali

koordinasi; 3

kali

monitoring; 1

dokumen

laporan; 1 kali

study banding

6 kali

koordinasi

; 6 kali

monitorin

g; 3

dokumen

pendukun

g dan 1

dokumen

laporan

dan 1

profil

95.426.000 3 kali

koordinasi; 5

kali monitoring;

3 dokumen

7 kali koordinasi; 3

kali monev; 10

proposal/dokumen

yang disusun; 20

perusahaan

12 kali

koordinasi; 12

kali monitoring;

6 dokumen

pendukung dan2

dokumen

laporan dan 2

profil

#VALUE! Bappeda

Litbang


Pengelolaan

CSR/PKBL

BUMN/BUMD/Sw

asta

Jumlah

fasilitasi/koordin

asi; jumlah

monitoring;

jumlah

proposal/dokume

n yang disusun;

Jumlah

perusahaan CSR

yang dikoordinasi

4 kali

koordinasi; 1

dokumen

laporan; 8

instansi CSR

5 kali

koordinasi

; 3 kali

monev; 1

dokumen

laporan; 8

perusaha

an CSR

92.052.500 5 kali

koordinasi; 3

kali monev; 1

dokumen

laporan; 8

perusahaan

CSR

180.000.000 10 kali

koordinasi; 6 kali

monev;2

dokumen

laporan; 8

perusahaan CSR

272.052.500 Bappeda

Litbang


Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Perekonomian

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Perekonomian

yang disusun

3 Dokumen 2

dokumen

399.680.000 3 dokumen 200.000.000 5dokumen 599.680.000 Bappeda

Litbang

4 03 17 xx Fasilitasi Kegiatan

"TRENGGINAS

GALANG

EKONOMI"

(TRENGGALEK)

Jumlah fasilitasi

dan koordinasi;

Jumlah

Perangkat

Daerah yang

dikoordinasi;

jumlah dokumen

laporan

10 kali

koordinasi; 10

Perangkat

Daerah/instan

si vertikal; 4

kali

monitoring; 1

dokumen

laporan

- 5 kali; 10

Perangkat

daerah/instansi

vertikal; 1 kali

studi banding; 4

dokumen

laporan

#VALUE! Bappeda

4 0

3

1

7

1.150.000.000 1.250.000.000 2.400.000.000 1.350.000.000

Jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan

bidang ekonomi

yang disusun

3 dokumen 3 dokumen 6 dokumen 2 dokumen Bappeda

Litbang

Persentase

capaian kinerja

program

Perangkat

Daerah lingkup

bidang

perekonomian

yang diatas 75%

100% 100% 100% 100% Bappeda

Litbang

Program Perencanaan

Perekonomian

VI / 9




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


Perencanaan

Bidang Koperasi,

Usaha Mikro dan

Perdagangan

Jumlah Urusan

yang difasilitasi;

Jumlah Jenis

Sumber Dana

yang difasilitasi;

Jumlah Program

Prioritas Bidang

Koperasi, Usaha

Mikro dan

Perdagangan;

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Bidang Koperasi,

Usaha Mikro dan

Perdagangan

yang disusun

2 Urusan

(Koperasi dan

Usaha Mikro dan

Perdagangan); 3

sumber dana

(APBD

Kabupaten, APBD

Provinsi dan

APBN); 3 Program

Prioritas

(Trenggalek

GEMILANG -

Pasar Rakyat

Mandiri, APP,

CSR): 1 Dokumen

500.000.000 2 Urusan

(Koperasi dan

Usaha Mikro dan

Perdagangan); 3

sumber dana

(APBD

Kabupaten,

APBD Provinsi

dan APBN); 3

Program Prioritas

(Trenggalek

GEMILANG -

Pasar Rakyat

Mandiri, APP,

CSR): 1

Dokumen

550.000.000 2 Urusan

(Koperasi dan

Usaha Mikro dan

Perdagangan); 3

sumber dana

(APBD

Kabupaten,

APBD Provinsi

dan APBN); 3

Program

Prioritas

(Trenggalek

GEMILANG -

Pasar Rakyat

Mandiri, APP,

CSR): 2

Dokumen

1.050.000.000 2 Urusan (Koperasi

dan Usaha Mikro

dan Perdagangan);

3 sumber dana

(APBD Kabupaten,

APBD Provinsi dan

APBN); 3 Program

Prioritas

(Trenggalek

GEMILANG - Pasar

Rakyat Mandiri,

APP, CSR): 1

Dokumen

600.000.000

Perencanaan

Bidang Pangan,

Pertanian dan

Perikanan

Jumlah Urusan

yang difasilitasi;

Jumlah Jenis

Sumber Dana

yang difasilitasi;

Jumlah Program

Prioritas Bidang

Pangan,

Pertanian dan

Perikanan yang

difasilitasi;

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Bidang Pangan,

Pertanian dan

Perikanan yang

disusun

3 Urusan

(Pangan,

Pertanian,

Perikanan); 3

sumber dana

(APBD

Kabupaten, APBD

Provinsi dan

APBN); 2 Program

Prioritas

(Pertanian

Terpadu Plus dan

Agropolitan /

Minapolitan); 1

Dokumen

350.000.000 3 Urusan

(Pangan,

Pertanian,

Perikanan); 3

sumber dana

(APBD

Kabupaten,

APBD Provinsi

dan APBN); 2

Program Prioritas

(Pertanian

Terpadu Plus

dan Agropolitan /

Minapolitan); 1

Dokumen

375.000.000 3 Urusan

(Pangan,

Pertanian,

Perikanan); 3

sumber dana

(APBD

Kabupaten,

APBD Provinsi

dan APBN); 2

Program

Prioritas

(Pertanian

Terpadu Plus

dan Agropolitan

/ Minapolitan); 2

Dokumen

725.000.000 3 Urusan (Pangan,

Pertanian,

Perikanan); 3

sumber dana (APBD

Kabupaten, APBD

Provinsi dan APBN);

2 Program Prioritas

(Pertanian Terpadu

Plus dan

Agropolitan /

Minapolitan); 1

Dokumen

400.000.000

Perencanaan

Bidang

Perindustrian,

Tenaga Kerja dan

Penanaman Modal

Jumlah Urusan

yang difasilitasi;

Jumlah Jenis

Sumber Dana

yang difasilitasi;

Jumlah Program

Prioritas Bidang

Perindustrian,

Tenaga Kerja dan

Penanaman

Modal yang

difasilitasi;

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Bidang

Perindustrian,

Tenaga Kerja dan

Penanaman

Modal yang

disusun

4 Urusan

(Perindustrian,

Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan

Penanaman

Modal);3 sumber

dana (APBD

Kabupaten, APBD

Provinsi dan

APBN); 1

Program Prioritas

(Trenggalek

GEMILANG); 1

Dokumen

300.000.000 4 Urusan

(Perindustrian,

Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan

Penanaman

Modal);3 sumber

dana (APBD

Kabupaten,

APBD Provinsi

dan APBN); 1

Program Prioritas

(Trenggalek

GEMILANG); 1

Dokumen

325.000.000 4 Urusan

(Perindustrian,

Tenaga Kerja,

Transmigrasi

dan Penanaman

Modal);3 sumber

dana (APBD

Kabupaten,

APBD Provinsi

dan APBN); 1

Program

Prioritas

(Trenggalek

GEMILANG); 2

Dokumen

625.000.000 4 Urusan

(Perindustrian,

Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan

Penanaman

Modal);3 sumber

dana (APBD

Kabupaten, APBD

Provinsi dan APBN);

1 Program Prioritas

(Trenggalek

GEMILANG); 1

Dokumen

350.000.000

4 0

3

1

8

- 1.314.972.772 - 1.325.000.000 - 1.650.000.000 - 1.750.000.000 6.039.972.772 - 1.950.000.000

Jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan

bidang Sosial

Budaya dan

Pemerintahan

yang disusun

4

dokumen

4 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 4 dokumen Bappeda

Litbang

Program Perencanaan

Sosial Budaya dan

Pemerintahan

VI / 10




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


Persentase

capaian kinerja

program

Perangkat

Daerah lingkup

Bidang Sosial

Budaya dan

Pemerintahan

yang diatas 75%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Bappeda

Litbang


Perencanaan

Pembangunan

Bidang Sosial

Budaya dan

Pemerintahan

Jumlah

Perangkat

Daerah Lingkup

bidang

perencanaan

Pembangunan

Bidang Sosial

Budaya dan

Pemerintahan

yang

dikoordinasika;

jumlah sumber

pendanaan

pembangunan

Bidang Sosial,

Budaya dan

Pemerintahan

yang

direncanakan

16 urusan; 18

Perangkat

Daerah, 14

Kecamatan, 5

Kelurahan

20 kali;

16

urusan;

18

Perangkat

Daerah,

14

Kecamata

n, 5

Kelurahan

, 2 orang

185.836.500 18 Perangkat

Daerah, 14

Kecamatan dan

5 Kelurahan; 3

sumber

pendanaan

pembangunan(

APBD Kab.,

APBD Prov.,

APBN)

250.000.000 18 Perangkat

Daerah, 14

Kecamatan dan 5

Kelurahan; 3

sumber

pendanaan

pembangunan(AP

BD Kab., APBD

Prov., APBN)

300.000.000 18 Perangkat

Daerah, 14

Kecamatan dan 5

Kelurahan; 3

sumber

pendanaan

pembangunan(AP

BD Kab., APBD

Prov., APBN)

300.000.000 18 Perangkat

Daerah, 14

Kecamatan dan

5 Kelurahan; 3

sumber

pendanaan

pembangunan(A

PBD Kab., APBD

Prov., APBN)

1.035.836.500 18 Perangkat

Daerah, 14

Kecamatan dan 5

Kelurahan; 3

sumber pendanaan

pembangunan(APB

D Kab., APBD

Prov., APBN)

300.000.000 Bappeda

Litbang

4 03 18 02 Fasilitasi Tim

Pembina dan

Forum Trenggalek

Sehat

Jumlah Forum

yang difasilitasi;

Jumlah Fasilitasi

Kegiatan

Penyelenggaraan

Program

Kabupaten/Kota

Sehat dan

Jumlah dokumen

laporan

Penyelenggaraan

Program

Kabupaten Sehat

yang disusun

1 dokumen; 3

kali sosialsiasi

Program

Kabupaten

Sehat, 3 kali

Rapat

Koordinasi Tim

Pembina, 5 kali

rapat Forum

Trenggalek

Sehat

1

dokumen;

3 kali

sosialsiasi

Program

Kabupate

n Sehat, 3

kali Rapat

Koordinas

i Tim

Pembina,

5 kali

rapat

Forum

Trenggale

k Sehat

249.874.500 1 Forum/Tim; 6

kali Fasilitasi

Kegiatan

Penyelenggaraa

n Program

Kabupaten/Kot

a Sehat dan 1

dokumen

Laporan

Penyelenggaraa

n Kabupaten

Sehat

250.000.000 1 Forum/Tim; 6

kali Fasilitasi

Kegiatan

Penyelenggaraan

Program

Kabupaten/Kota

Sehat dan 1

dokumen

Laporan

Penyelenggaraan

Kabupaten Sehat

300.000.000 1 Forum/Tim; 6

kali Fasilitasi

Kegiatan

Penyelenggaraan

Program

Kabupaten/Kota

Sehat dan 1

dokumen

Laporan

Penyelenggaraan

Kabupaten Sehat

350.000.000 1 Forum/Tim;

18 kali Fasilitasi

Kegiatan

Penyelenggaraan

Program

Kabupaten/Kota

Sehat dan 3

dokumen

Laporan

Penyelenggaraan

Kabupaten

Sehat

1.149.874.500 1 Forum/Tim; 6

kali Fasilitasi

Kegiatan

Penyelenggaraan

Program

Kabupaten/Kota

Sehat dan 1

dokumen Laporan

Penyelenggaraan

Kabupaten Sehat

400.000.000 Bappeda

Litbang

4 03 18 03 Advokasi dan

Evaluasi

Perencanaan dan

Penganggaran

Responsif Gender

dan Kabupaten

Layak Anak

Jumlah fasilitasi

kegiatan

Advokasi

Perencanaan dan

Penganggaran

Responsif Gender

dan Kabupaten

Layak Anak yang

disusun); Jumlah

dokumen PPRG

Perangkat

Daerah (Gender

Base

Statement/GBS

dan Term Of

Reference/TOR

- 2 kali

Bimtek/W

orkshop

PPRG dan

KLA, 10

Perangkat

Daerah

menyusu

n GBS

dan TOR,

1

dokumen

RAD KLA

84.680.000 2 Kali Fasilitasi

Kegiatan

Advokasi PPRG

dan KLA

(Bimtek/Works

hop dan Rapat

Koordinasi/

Evaluasi); 20

Dokumen PPRG

Perangkat

Daerah (GBS

dan TOR) dan

1 dokumen KLA


Kegiatan

Advokasi PPRG

dan KLA

(Bimtek/Worksho

p dan Rapat

Koordinasi/

Evaluasi); 20

Dokumen PPRG

Perangkat

Daerah (GBS dan

TOR) dan 1

dokumen KLA


Kegiatan

Advokasi PPRG

dan KLA

(Bimtek/Worksho

p dan Rapat

Koordinasi/

Evaluasi); 20

Dokumen PPRG

Perangkat

Daerah (GBS dan

TOR) dan 1

dokumen KLA


Kegiatan

Advokasi PPRG

dan KLA

(Bimtek/Worksh

op dan Rapat

Koordinasi/

Evaluasi); 60

Dokumen PPRG

Perangkat

Daerah (GBS

dan TOR) dan 3

dokumen KLA


Kegiatan Advokasi

PPRG dan KLA

(Bimtek/Workshop

dan Rapat

Koordinasi/

Evaluasi); 20

Dokumen PPRG

Perangkat Daerah

(GBS dan TOR) dan

1 dokumen KLA

150.000.000 Bappeda

Litbang

VI / 11




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


4 03 18 04 Fasilitasi Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Jumlah fasilitasi

kegiatan

penanggulangan

kemiskinan yang

dilaksanakan dan

Jumlah Dokumen

Raperbup

Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah (SPKD)

dan Laporan

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah (LP2KD)

yang disusun

1 dokumen

LP2KD

1

dokumen

Jurnal

Penanggul

angan

Kemiskina

n dan 1

dokumen

LP2KD

498.358.500 10 kali

Fasilitasi, 1

dokumen SPKD

dan 1 dokumen

LP2KD

500.000.000 10 kali Fasilitasi,

1 dokumen SPKD

dan 1 dokumen

LP2KD


1 dokumen SPKD

dan 1 dokumen

LP2KD


3 dokumen

SPKD dan 4

dokumen LP2KD

2.448.358.500 10 kali Fasilitasi, 1

dokumen SPKD dan

1 dokumen LP2KD

800.000.000 Bappeda

Litbang


Dokumen

Perencanaan

Bidang Sosial

Budaya dan

Pemerintahan

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Bidang Sosial

Budaya dan

Pemerintahan

yang disusun

1 dokumen 2

dokumen

296.223.272 3 dokumen 250.000.000 2 dokumen 250.000.000 2 dokumen 250.000.000 9dokumen 1.046.223.272 2 dokumen 300.000.000 Bappeda

Litbang

4 0

3

1

9

1.323.024.400 940.000.000 1.370.000.000 1.370.000.000 2.740.000.000 1.370.000.000

Jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan

bidang Prasarana

Wilayah

Keciptakaryaan

dan SDA yang

disusun

8

Dokumen

5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 23 Dokumen 5 Dokumen Bappeda

Litbang

Persentase

capaian kinerja

program

Perangkat

Daerah lingkup

Bidang Prasarana

Wilayah,

Keciptakaryaan

dan SDA yang

diatas 75%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Bappeda

Litbang

Jumlah

Permohonan

rekomendasi

pemanfaatan

ruang yang

diterbitkan

15

rekomend

asi

pemanfaa

n ruang

15 rekomendasi

pemanfaan

ruang

Bappeda

Litbang


Pengelolaan

Sumber Daya Air

Jumlah jenis

dokumen

pendukung

perencanaan

SDA, jumlah

pembangunan/

pengelolaan SDA

yang difasilitasi;

jumlah sumber

perencanaan

pendanaan

pembangunan/

pengelolaan SDA

yang difasilitasi

8 kali

koordinasi; 4

kali monev; 3

dokumen

10 kali

koordinasi

; 4 kali

monev; 3

dokumen;

1 orang

180.447.800 1 jenis leaflet

(embung, P3A,

SDA), 2

pembangunan/

pengelolaan

SDA yang

difasilitasi

(Bendungan

Tugu,

Bendungan

bagong dan

SDA lainnya), 3

sumber

perencanaan

pendanaan

pembangunan/

pengelolaan

SDA (APBD

Kab., APBD

Prov., APBN)

210.000.000 20 kali

koordinasi; 8 kali

monev;6

dokumen

390.447.800 Bappeda

Litbang

Program Perencanaan

Fisik dan Prasarana

VI / 12




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab



koordinasi Bidang

Keciptakaryaan

Jumlah program

keciptakaryaan

yang difasilitasi;

Jumlah dokumen

bidang

keciptakaryaan

yang disusun

- 5 kali

koordinasi

; 5 kali

monev; 4

Program

yang

difasilitasi

, 1 orang

125.495.000 4 Program yang

difasilitasi, 1

kali Seminar

Bidang

Keciptakaryaan

dan

Perumahan, 1

kali Studi

Banding,

Review

Tahunan

Dokumen SSK,

Review

Tahunan

Dokumen

RPIJM

250.000.000 10 kali

koordinasi; 10

kali monev; 4

Program yang

difasilitasi

375.495.000 Bappeda

Litbang


Koordinasi Bidang

Prasarana Wilayah

Jumlah bidang

prswil yang

difasilitasi;

Jumlah

kerjasama antar

daerah (KAD)

yang difasilitasi,

jumlah bidang

prasarana

wilayah yang

difasilitasi;

jumlah sumber

perencanaan

pendanaan

pembangunan

bidang prasarana

wilayah yang

difasilitasi

2 dokumen

hasil

koordinasi

(buku JLS,

Bendungan

Tugu); 12 kali

(Rakor JLS,

kebinamargaan-

Perhub,Golekp

aqon, KAD

selingkar

wilis); 9 kali

monev; 6 kali

ke Prov/Pusat

3

dokumen

hasil

koordinasi

20 kali

koord.; 9

kali

monev; 6

kali

koord. ke

Prov/Pusa

t, 1 orang

284.392.500 2 bidang

prasarana

wilayah yang

difasilitasi

(Perhubungan

dan

Kebinamargaan)

; 2 KAD yang

difasilitasi

(Golek Pawon,

selingkar

Willis); 3

sumber

perencanaan

pendanaan

pembanguna

bidang

prasarana

wilayah (APBD

Kab., APBD

Prov., APBN)

300.000.000 6 dokumen hasil

koordinasi 40

kali koord.; 18

kali monev; 12

kali koord. ke

Prov/Pusat

584.392.500 Bappeda

Litbang


koordinasi Bidang

Tata Ruang

Jumlah

koordinasi tata

ruang, jumlah

rekomendasi

pemanfaatan

ruang, tenaga

ahli tata ruang

- 5 kali

koordinasi;

5 kali

monev; 50

rekomenda

si, 2 tenaga

ahli

324.689.100 5 kali koordinasi;

5 kali monev; 50

rekomendasi, 2

tenaga ahli

324.689.100 Bappeda

Litbang


Dokumen

Perencanaan

Bidang Prasarana

Wilayah dan

Sumberdaya Air

(SDA)

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Bidang Prasarana

Wilayah dan SDA

yang disusun

- 3

dokumen

408.000.000 2 dokumen 60.000.000 5 dokumen 468.000.000 Bappeda

Litbang


Dokumen

Perencanaan

Bidang

Keciptakaryaan

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Bidang

Keciptakaryaan

yang disusun

- 3 dokumen 120.000.000 3 dokumen 120.000.000 Bappeda

Litbang

VI / 13




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


4 03 19 xx Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang

Keciptakaryaan

dan Tata Ruang

Jumlah koordinasi

tata ruang; Jumlah

tata ruang direview;

Jumlah dokumen

tata ruang yang

diproses

persetujuan

substansi teknis;

Jumlah koordinasi

bidang

keciptakaryaan;

Jumlah monev

bidang

keciptakaryaan;

Jumlah program

yang difasilitasi;

jumlah pelatihan

19 kali

koordinasi; 5

Perangkat

Daerah; 6 kali

monev; 1 kali

pelatihan GIS

- Bappeda

Litbang

4 03 19 xx Penyusunan

Dokumen Renstra

Pembangunan

Kawasan

Selingkar Willis di

Kabupaten

Trenggalek

Jumlah dokumen

yang disusun

0% - Bappeda

Litbang

Perencanaan

Bidang Prasarana

Wilayah dan

Sumberdaya Air

(SDA)

Jumlah

dokumen

pendukung

perencanaan

Prasarana

Wilayah dan SDA

yang disusun;

Jumlah sumber

perencanaan

pendanaan

pembangunan

bidang Prasarana

Wilayah dan SDA

yang difasilitasi;

Jumlah program

strategis bidang

prasarana

wilayah dan SDA

yang difasilitasi

1 dokumen; 3

sumber

perencanaan

pendanaan

(APBD Kab.,

APBD Prov.,

APBN; 5 program

(JLS/ Pansela,

Bendungan

Tugu,

Bendungan

Bagong,

Bendungan

Kampak,

Kerjasama Antar

Daerah (Selingkar

Wilis dan Golek

pawon)

520.000.000 1 dokumen; 3

sumber

perencanaan

pendanaan

(APBD Kab.,

APBD Prov.,

APBN; 5 program

(JLS/ Pansela,

Bendungan

Tugu,

Bendungan

Bagong,

Bendungan

Kampak,

Kerjasama Antar

Daerah

(Selingkar Wilis

dan Golek

pawon)

520.000.000 2 dokumen; 3

sumber

perencanaan

pendanaan

(APBD Kab.,

APBD Prov.,

APBN; 5 program

(JLS/ Pansela,

Bendungan

Tugu,

Bendungan

Bagong,

Bendungan

Kampak,

Kerjasama Antar

Daerah

(Selingkar Wilis

dan Golek

pawon)

1.040.000.000 1 dokumen; 3

sumber

perencanaan

pendanaan (APBD

Kab., APBD Prov.,

APBN; 5 program

(JLS/ Pansela,

Bendungan Tugu,

Bendungan

Bagong,

Bendungan

Kampak, Kerjasama

Antar Daerah

(Selingkar Wilis dan

Golek pawon)

520.000.000

Perencanaan

Bidang

Keciptakaryaan

dan Perumahan

Jumlah dokumen

pendukung

perencanaan

Bidang

Keciptakaryaan dan

perumahan yang

disusun; Jumlah

sumber

perencanaan

pendanaan

pembangunan

bidang

keciptakaryaan dan

perumahan yang

difasilitasi; Jumlah

program strategis

bidang

keciptakaryaan dan

perumahan yang

difasilitasi

2 dokumen; 3

sumber

perencanaan

pendanaan

(APBD Kab.,

APBD Prov.,

APBN) ; 4

program

(Pamsimas,

BSPS, Kotaku,

Hibah Air Minum

Perdesaan

(HAMP))

350.000.000 2 dokumen; 3

sumber

perencanaan

pendanaan

(APBD Kab.,

APBD Prov.,

APBN) ; 4

program

(Pamsimas,

BSPS, Kotaku,

Hibah Air Minum

Perdesaan

(HAMP))

350.000.000 4 dokumen; 3

sumber

perencanaan

pendanaan

(APBD Kab.,

APBD Prov.,

APBN) ; 4

program

(Pamsimas,

BSPS, Kotaku,

Hibah Air Minum

Perdesaan

(HAMP))

700.000.000 2 dokumen; 3

sumber

perencanaan

pendanaan (APBD

Kab., APBD Prov.,

APBN) ; 4 program

(Pamsimas, BSPS,

Kotaku, Hibah Air

Minum Perdesaan

(HAMP))

350.000.000

VI / 14




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


Perencanaan

Bidang

Pengembangan

Wilayah dan

Lingkungan Hidup

Jumlah

dokumen

pendukung

perencanaan

Bidang

Pengembangan

Wilayah dan

Lingkungan

Hidup yang

disusun; Jumlah

sumber

perencanaan

pendanaan

pembangunan

bidang

Pengembangan

Wilayah dan

Lingkungan

Hidup yang

difasilitasi;

Jumlah kegiatan

sistem informasi

yang difasilitasi

2 dokumen; 3

sumber

perencanaan

pendanaan

(APBD Kab.,

APBD Prov.,

APBN); 1 sistem

informasi

500.000.000 2 dokumen; 3

sumber

perencanaan

pendanaan

(APBD Kab.,

APBD Prov.,

APBN); 1 sistem

informasi

500.000.000 4 dokumen; 3

sumber

perencanaan

pendanaan

(APBD Kab.,

APBD Prov.,

APBN); 1 sistem

informasi

1.000.000.000 2 dokumen; 3

sumber

perencanaan

pendanaan (APBD

Kab., APBD Prov.,

APBN); 1 sistem

informasi

500.000.000

4 0

3

2

0

Program

Perencanaan

Umum Tata

Ruang

Jumlah

dokumen

pendukung

peninjauan

kembali dan

revisi RTRW

yang disusun

- 5

Dokumen

1.002.194.200 3 Dokumen 865.000.000 - - 8 Dokumen 1.002.194.200 -

4 03 20 01 Peninjauan

Kembali RTRW

Kabupaten

Trenggalek

Jumlah Dokumen

Review RTRW

dan KLHS RTRW

Kabupaten

Trenggalek yang

disusun

- - - 2

dokumen

1.002.194.200 - - - - 2 dokumen 1.002.194.200 - - Bappeda

Litbang

4 03 20 02 Penyusunan Peta

Tata Ruang

Jumlah peta tata

ruang yang

disusun

3 peta

(BWP

Bendunga

n, BWP

Durenan,

BWP Tugu)

- - - - 3 peta - - - Bappeda

Litbang

4 03 20 03 Revisi RTRW

Kabupaten

Trenggalek

Jumlah Dokumen

RTRW yang

direvisi

- - - - - - 2 dokumen - - - Bappeda

Litbang

Fasilitasi dan

Koordinasi

Pengembangan

Wilayah dan

Lingkungan Hidup

Jumlah jenis

dokumen

pendukung

perencanaan

Pengembangan

Wilayah dan

Lingkungan

Hidup; jumlah

kegiatan

Pengembangan

Wilayah dan

Lingkungan

Hidup yang

difasilitasi;

jumlah sumber

perencanaan

pendanaan

pembangunan/

pengelolaan

Pengembangan

Wilayah dan

Lingkungan

Hidup yang

difasilitasi

1 dokumen

pendampingan

persetujuan

substansi

Revisi RTRW ; 1

kegiatan

525.000.000 1 dokumen

pendampingan

persetujuan

substansi Revisi

RTRW ; 1

kegiatan

525.000.000 Bappeda

Litbang

VI / 15




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


Penyusunan

Dokumen

Pengembangan

Wilayah dan

Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen

PWLH yang

disusun

500 leaflet, 2

dokumen (1

dokumen

perencanaan

sistem

informasi

geospasial, 1

dokumen kajian

penanganan

limbah)

340.000.000 500 leaflet, 2

dokumen (1

dokumen

perencanaan

sistem informasi

geospasial, 1

dokumen kajian

penanganan

limbah)

340.000.000 Bappeda

Litbang

4 0

3

2

1

Program

Pengendalian,

Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah

dokumen

Pengendalian,

Evaluasi dan

Pelaporan yang

disusun sesuai

aturan

- 6

Dokumen

146.669.800 6 Dokumen 250.000.000 12 Dokumen 396.669.800 6 Dokumen 165.000.000

4 03 21 01 Pengendalian dan

Evaluasi

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah

pelaksanaan

dalev dokumen

perencanaan PD

4

dokumen

(triwulan);

48 PD

47.295.000 4 dokumen

(triwulan); 48

PD

125.000.000 8 dokumen

(triwulan); 48 PD

172.295.000 4 triwulanan; 48 PD 40.000.000 Bappeda

Litbang


Laporan

Keterangan

Pertanggungjawab

an Bupati (LKPJ)

Jumlah dokumen

LKPJ Bupati

Trenggalek yang

disusun dan

Dokumen

Rancangan Awal

LKPJ Bupati

Trenggalek yang

disusun

2 dokumen (1

Dokumen

LKPJ Tahun

2014 dan 1

Dokumen Draft

LKPJ Tahun

2015)

2

dokumen

99.374.800 2 dokumen 125.000.000 4 dokumen 224.374.800 2 dokumen 125.000.000 Bappeda

Litbang


Laporan

Keterangan

Pertanggungjawab

an Akhir Masa

Jabatan Bupati

(LKPJ-AMJ)

Jumlah dokumen

LKPJ-AMJ dan

Dokumen Naskah

Pidato

2 dokumen - - 2 dokumen - - - Bappeda

Litbang

Program

Pengelolaan Data,

Pengendalian,

Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah

dokumen

Pengelolaan

Data,

Pengendalian,

Evaluasi dan

Pelaporan yang

disusun sesuai

aturan

9 dokumen 525.000.000 9 dokumen 525.000.000 9 dokumen 1.050.000.000 9 dokumen 525.000.000

Pengendalian dan

Evaluasi

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah dokumen

pelaporan yang

disusun; Jumlah

dokumen dalev

yang disusun ;

Jumlah

Perangkat

Daerah yang

dikoordinasikan

2 dokumen

(dokumen LKPJ

Bupati

Trenggalek yang

disusun dan

Dokumen

Rancangan Awal

LKPJ Bupati

Trenggalek); 4

dokumen laporan

triwulan ; 40

275.000.000 2 dokumen

(dokumen LKPJ

Bupati

Trenggalek yang

disusun dan

Dokumen

Rancangan Awal

LKPJ Bupati

Trenggalek); 4

dokumen laporan

triwulan ; 40

275.000.000 4 dokumen

(dokumen LKPJ

Bupati

Trenggalek yang

disusun dan

Dokumen

Rancangan Awal

LKPJ Bupati

Trenggalek); 8

dokumen

laporan triwulan

550.000.000 2 dokumen

(dokumen LKPJ

Bupati Trenggalek

yang disusun dan

Dokumen

Rancangan Awal

LKPJ Bupati

Trenggalek); 4

dokumen laporan

triwulan ; 40

Perangkat Daerah

275.000.000

VI / 16




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


Fasilitasi Sistem

Informasi

Pembangunan

Daerah

Jumlah

Keterisian Data

SIPD; Jumlah

Perangkat

Daerah yang

dikoordinir;

Jumlah

Buku/Dokumen

pengelolaan data

pembangunan

yang disusun;

Jumlah

Buku/Dokumen

pengelolaan data

pembangunan

yang disusun;

jumlah aplikasi

yang dikelola

3 Jenis Data (3

kelompok data,

32 jenis data dan

80% keterisian

elemen data

SIPD); 43

Perangkat

Daerah/Instansi

Vertikal; 3

dokumen; 1

aplikasi

250.000.000 3 Jenis Data (3

kelompok data,

32 jenis data dan

80% keterisian

elemen data

SIPD); 43

Perangkat

Daerah/Instansi

Vertikal; 3

dokumen; 1

aplikasi

250.000.000 3 Jenis Data (3

kelompok data,

32 jenis data

dan 80%

keterisian

elemen data

SIPD); 43

Perangkat

Daerah/Instansi

Vertikal; 3

dokumen; 1

aplikasi

500.000.000 3 Jenis Data (3

kelompok data, 32

jenis data dan 80%

keterisian elemen

data SIPD); 43

Perangkat

Daerah/Instansi

Vertikal; 3

dokumen; 1

aplikasi

250.000.000

4 0

3

2

2

Program

Pengelolaan Data

dan Informasi

Pembangunan

Daerah

Persentase

Ketersediaan

Data dan

Informasi

Pembangunan

Daerah yang

dikelola

- 100% 177.581.000 100% 250.000.000 100% 427.581.000 255.000.000

4 03 22 01 Fasilitasi Sistem

Informasi

Pembangunan

Daerah

Jumlah

koordinasi

pengumpulan

data; Jumlah

PD/instansi

vertikal yang

dikoordinir;

Pengadaan/Peng

elolaan aplikasi

4 kali; 42

Perangkat

Daerah/instan

si vertikal

4 kali; 42

PD/instan

si vertikal;

1 aplikasi

98.712.000 4 kali; 42

PD/instansi

vertikal; 1

aplikasi

125.000.000 8 kali; 42

PD/instansi

vertikal; 1

aplikasi

223.712.000 4 kali; 42

PD/instansi

vertikal; 1 aplikasi

130.000.000 Bappeda

Litbang

4 03 22 02 Pengelolaan Pusat

Data Kabupaten

Trenggalek

Jumlah

koordinasi

pengumpulan

data; Jumlah

Perangkat

Daerah/Instansi

yang dikoordinir;

jumlah aplikasi;

Jumlah dokumen

laporan

5 kali; 44

Perangkat

Daerah/in

stansi

vertikal; 3

aplikasi; 1

kali; 3

jenis

buku/

laporan

78.869.000 5 kali; 44

Perangkat

Daerah/instans

i vertikal; 3

aplikasi; 1 kali;

3 jenis buku/

laporan

125.000.000 10 kali; 44

Perangkat

Daerah/instansi

vertikal; 3

aplikasi; 1 kali; 3

jenis buku/

laporan

203.869.000 5 kali; 44 Perangkat

Daerah/instansi

vertikal; 3 aplikasi;

1 kali; 3 jenis

buku/ laporan

125.000.000 Bappeda

Litbang

x xx xx Persentase

Aparat

perencana yang

telah mengikuti

bimtek/ diklat

100% 100% 108.550.350 100% 108.550.350

x xx xx xx Peningkatan

Kemampuan

Teknis Aparat

Perencana

Jumlah aparatur

yang mengikuti

bimtek/diklat/so

sialisasi

peningkatan

kemampuan

teknis aparatur

perencana

33 PNS 40 orang 108.550.350 40 orang 108.550.350 Bappeda

1.519.981.260 1.519.981.260

Jumlah

dokumen

perencanaan

RPJPD yg

dirubah

- 1 dokumen Bappeda

Jumlah

dokumen

perencanaan

RPJMD yg telah

ditetapkan

dengan Perda

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Bappeda

Program Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

VI / 17




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


Persentase

dokumen

perencanaan

tahunan yang

ditetapkan

dengan perkada

100% 100% 100% Bappeda

Persentase

Penjabaran

Program RPJMD

ke dalam RKPD

pada tahun

berkenaan

74,59% 100% 100% Bappeda

Persentase

dokumen

perencanaan

tahunan

Perangkat

Daerah yang

ditetapkan

tepat waktu

dan sesuai

ketentuan

100% 100% 100% Bappeda

Penyusunan

RKPD

Jumlah dokumen

RKPD yang

disusun dan

ditetapkan

dengan

Peraturan Bupati

2 dokumen

(RKPD Tahun

2016 dan

Perubahan

RKPD Tahun

2015)


Musrenbang

RKPD

Jumlah event,

Jumlah Dokumen

Hasil

Musrenbang

Kecamatan,

Forum SKPD dan

Musrenbang

Kabupaten

Trenggalek

Tahun 2017 yang

dirumuskan

sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku

3 event

(musrenbangca

m, forum

Perangkat

Daerah dan

musrenbangka

b) dan 3

dokumen

3 dokumen

dari 3 event

246.491.500 15 event 246.491.500 Bappeda

Fasilitasi

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Perangkat Daerah

Jumlah Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018 dan

Perubahan Renja

Tahun 2017 yang

disusun

48 dokumen

Renja; 48

dokumen

Renstra

77.577.000 288 dokumen

Renja

77.577.000 Bappeda

Pengelolaan

Sistem Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah (SIPPD)

Jumlah aplikasi

yang dikelola

1 aplikasi 1 aplikasi - Bappeda

Penyusunan

Perubahan

RPJMD

Jumlah dokumen

Perubahan

RPJMD

Kabupaten

Trenggalek yang

disusun

- - 1 dokumen - Bappeda

Pelaksanaan

Musrenbang

RPJMD

Jumlah event

musrenbang

RPJMD dan

event pendukung

yang

dilaksanakan

- 2 event

(konsultasi

publik dan

musrenbang)

162.705.500 2 event

(konsultasi

publik dan

musrenbang)

162.705.500 Bappeda

VI / 18




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


Penyusunan

RPJMD

Jumlah dokumen

RPJMD

Kabupaten

Trenggalek yang

telah disusun

dan ditetapkan

dengan

peraturan

- 1 dokumen 500.957.800 1 dokumen 500.957.800 Bappeda

Penyusunan

Perubahan RPJPD

Jumlah dokumen

Perubahan

RPJPD

Kabupaten

Trenggalek yang

telah disusun

dan ditetapkan

dengan

peraturan

- - 1 dokumen - Bappeda

Fasilitasi Kegiatan

Dana Alokasi

Khusus (DAK)

Jumlah laporan

kegiatan DAK

dan laporan

triwulanan

melalui aplikasi

1 dokumen

laporan

kegiatan dan 4

laopran

triwulan dari

aplikasi

SIEDAK

1 dokumen

laporan

kegiatan dan

4 laporan

triwulan dari

aplikasi

SIEDAK

145.427.157 1 dokumen

laporan kegiatan

dan 4 laporan

triwulan dari

aplikasi SIEDAK

145.427.157 Bappeda

Penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawab

an Bupati (LKPJ)

Jumlah dokumen

LKPJ Bupati

Trenggalek yang

disusun dan

Dokumen

Rancangan Awal

LKPJ Bupati

Trenggalek yang

disusun

2 dokumen (1

Dokumen

LKPJ Tahun

2014 dan 1

Dokumen Draft

LKPJ Tahun

2015)


Penyusunan KUA

dan PPAS

Jumlah dokumen

KUA dan PPAS

yang disusun

4 dokumen

(Induk dan

Perubahan

APBD)

4 dokumen

(Induk dan

Perubahan

APBD)

144.114.458,00 4 dokumen 144.114.458 Bappeda

4 0

3

1

7

956.440.308 956.440.308

Persentase

dokumen

perencanaan

pembangunan

bidang ekonomi

yang berhasil

disusun

100% 100% Bappeda

Persentase

anggaran belanja

langsung

kegiatan

pembangunan

bidang ekonomi

yang diakomodir

dalam RKPD

9,51% 8,73% Bappeda


Perencanaan

Pembangunan

Daerah Bidang

Ekonomi

Koordinasi dan

sinkronisasi

bidang

perencanaan

perekonomian,

Jumlah monev,

jumlah urusan

pemerintahan

yang ditangani

dan Jumlah

Perangkat

Daerah yang

difasilitasi,

Narasumber

13 kali

koordinasi; 7

Perangkat

Daerah

12 kali

koordinasi; 1

kali

sosialisasi; 7

Perangkat

Daerah

164.884.812 12 kali

koordinasi; 1 kali

sosialisasi; 7

Perangkat

Daerah

164.884.812 Bappeda

Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

VI / 19




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


4 03 17 02 Pendampingan

Program Anti

Kemiskinan/Anty

Poverty Program

(APP)

jumlah

koordinasi;

jumlah

PD/instansi yang

dikoordinasikan,

jumlah KTK,

jumlah PKM dan

dokumen laporan

akhir

11 kali

koordinasi; 11

Perangkat

Daerah/instan

si vertikal; 2

dokumen

(profil APP dan

laporan APP)

7 kali

koordinasi;

11 Perangkat

Daerah/insta

nsi vertikal; 1

dokumen

juklak; 1 kali

studi banding


11 Perangkat

Daerah/instansi

vertikal; 1

dokumen juklak;

1 kali studi

banding

252.366.060 Bappeda


Evaluasi

Pelaksanaan

Agropolitan dan

Minapolitan

Jumlah

koordinasi;

monitoring;

jumlah dokumen

pendukung

kegiatan; jumlah

dokumen laporan

dan profil

6 kali

koordinasi; 3

kali

monitoring; 1

dokumen

laporan; 1 kali

study banding

6 kali

koordinasi; 2

kali

monitoring; 3

dokumen

pendukung

dan 1

dokumen

laporan dan 1

profil


2 kali

monitoring; 3

dokumen

pendukung dan

1 dokumen

laporan dan 1

profil

87.843.036 Bappeda


Pengelolaan

CSR/PKBL

BUMN/BUMD/Sw

asta

Jumlah

fasilitasi/koordin

asi dan

monitoring;

jumlah dokumen

laporan yang

disusun; Jumlah

perusahaan CSR

yang dikoordinasi

4 kali

koordinasi; 1

dokumen

laporan; 8

instansi CSR

3 kali; 1

dokumen; 8

perusahaan

CSR

85.078.000 3 kali; 1

dokumen; 8

perusahaan CSR

85.078.000 Bappeda


Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Perekonomian

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Perekonomian

yang disusun

3 Dokumen 1 dokumen 248.835.000,00 1 dokumen 248.835.000 Bappeda

4 03 17 xx Fasilitasi Kegiatan

"TRENGGINAS

GALANG

EKONOMI"

(TRENGGALEK)

Jumlah fasilitasi

dan koordinasi;

Jumlah

Perangkat

Daerah yang

dikoordinasi;

jumlah dokumen

laporan

10 kali

koordinasi; 10

Perangkat

Daerah/instan

si vertikal; 4

kali

monitoring; 1

dokumen

laporan

5 kali; 10

Perangkat

daerah/insta

nsi vertikal; 1

kali studi

banding; 4

dokumen

laporan

117.433.400 5 kali; 10

Perangkat

daerah/instansi

vertikal; 1 kali

studi banding; 4

dokumen

laporan

117.433.400 Bappeda

1.021.009.290 1.021.009.290

Persentase

dokumen

perencanaan

pembangunan

bidang Sosial

Budaya dan

Pemerintahan

yang berhasil

disusun

100% 100% Bappeda

Persentase

anggaran belanja

langsung

kegiatan

pembangunan

bidang

pembangunan

Sosial Budaya

dan

Pemerintahan

yang diakomodir

dalam RKPD

50,55% 47,25% Bappeda

Program Perencanaan

Sosial Budaya dan

Pemerintahan

VI / 20




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Sosial

Budaya dan

Pemerintahan

Jumlah

koordinasi

perencanaan

pembangunan

bidang sosial

budaya dan

pemerintahan;

Jumlah urusan

pemerintahan

yang

dikoordinasikan;

Jumlah

Perangkat

Daerah yang

dikoordinasikan,

Narasumber

16 urusan; 18

Perangkat

Daerah, 14

Kecamatan, 5

Kelurahan

20 kali; 16

urusan; 18

Perangkat

Daerah, 14

Kecamatan, 5

Kelurahan

168.571.090 20 kali; 16

urusan; 18

Perangkat

Daerah, 14

Kecamatan, 5

Kelurahan

168.571.090 Bappeda

Fasilitasi Tim

Pembina dan

Forum Trenggalek

Sehat

Jumlah dokumen

Laporan

penyelenggaraan

Kabupaten Sehat

yang dihasilkan;

Jumlah

rapat/sosialisasi

yang

dilaksanakan;

Koordinasi

Kabupaten Sehat

di Provinsi dan

Pusat

1 dokumen; 3

kali sosialsiasi

Program

Kabupaten

Sehat, 3 kali

Rapat

Koordinasi Tim

Pembina, 5 kali

rapat Forum

Trenggalek

Sehat

1 dokumen; 3

kali

sosialsiasi

Program

Kabupaten

Sehat, 3 kali

Rapat

Koordinasi

Tim Pembina,

5 kali rapat

Forum

Trenggalek

Sehat

199.745.750 1 dokumen; 3

kali sosialsiasi

Program

Kabupaten

Sehat, 3 kali

Rapat Koordinasi

Tim Pembina, 5

kali rapat Forum

Trenggalek

Sehat

199.745.750 Bappeda

Advokasi dan

Evaluasi

Perencanaan dan

Penganggaran

Responsif Gender

dan Kabupaten

Layak Anak

Jumlah kegiatan

Advokasi dan

Evaluasi PPRG

dan KLA yang

dilaksanakan,

serta jumlah

Dokumen PPRG

(Gender Based

Statement/GBS

dan TOR) dan

Rencana Aksi

Daerah (RAD)

KLA yang

dihasilkan

- 2 kali

Bimtek/Work

shop PPRG

dan KLA, 10

Perangkat

Daerah

menyusun

GBS dan

TOR, 1

dokumen

RAD KLA

97.590.500 2 kali

Bimtek/Worksho

p PPRG dan

KLA, 10

Perangkat

Daerah

menyusun GBS

dan TOR, 1

dokumen RAD

KLA

97.590.500 Bappeda

Fasilitasi Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Jumlah Dokumen

Raperbup

Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah (SPKD)

dan Laporan

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah (LP2KD)

serta Jurnal

Penanggulangan

Kemiskinan

1 dokumen

LP2KD

1 dokumen

SPKD dan 1

dokumen

LP2KD

357.196.950 1 dokumen

SPKD dan 1

dokumen LP2KD

357.196.950 Bappeda

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Bidang Sosial

Budaya dan

Pemerintahan

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Bidang Sosial

Budaya dan

Pemerintahan

yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 197.905.000 1 dokumen 197.905.000 Bappeda

x xx xx 469.372.699 469.372.699 Program Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam

VI / 21




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


Persentase

dokumen

perencanaan

pembangunan

bidang Prasarana

Wilayah,

Keciptakaryaan

dan SDA yang

berhasil disusun

100% 100% Bappeda

Persentase

anggaran belanja

langsung

kegiatan

pembangunan

bidang Prasarana

Wilayah,

Keciptakaryaan

dan SDA yang

diakomodir dalam

RKPD

39,94% 44,02% Bappeda

Persentase

Permohonan

rekomendasi

pemanfaatan

ruang yang

diterbitkan

130% 100% Bappeda

Fasilitasi

Pengelolaan

Sumber Daya Air

Jumlah

koordinasi;

Jumlah

monev/kunjunga

n lapangan;

Jumlah dokumen

yang disusun,

Narasumber

8 kali

koordinasi; 4

kali monev; 3

dokumen

10 kali

koordinasi

(Bendungan

Tugu,

Bendungan

Bagong dan

SDA lainnya);

4 kali monev;

3 dokumen

90.472.750 10 kali

koordinasi

(Bendungan

Tugu,

Bendungan

Bagong dan SDA

lainnya); 4 kali

monev; 3

dokumen


4 kali monev; 3

dokumen

Bappeda

Fasilitasi dan

koordinasi Bidang

Keciptakaryaan

Jumlah

koordinasi dan

monev bidang

keciptakaryaan,

jumlah program

yang difasilitasi,

Narasumber

- - - 5 kali koordinasi;

5 kali monev; 4

Program yang

difasilitasi

- 5 kali koordinasi; 5

kali monev; 4

Program yang

difasilitasi

Bappeda

Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang

Prasarana Wilayah

Jumlah dokumen

hasil koordinasi;

Jumlah

koordinasi;

Jumlah monev

lapangan; Jumlah

koordinasi ke

luar daerah

Prov/Pusat,

Narasumber

2 dokumen

hasil

koordinasi

(buku JLS,

Bendungan

Tugu); 12 kali

(Rakor JLS,

kebinamargaan-

Perhub,Golekp

aqon, KAD

selingkar

wilis); 9 kali

monev; 6 kali

ke Prov/Pusat

3 dokumen

hasil

koordinasi

(buku JLS,

leaflet JLS,

leaflet

kebinamargaa

n); 20 kali

(Rakor JLS,

kebinamargaa

n-

Perhub,Golek

paqon, KAD

selingkar

wilis); 9 kali

monev; 6 kali

ke

Prov/Pusat


koordinasi (buku

JLS, leaflet JLS,

leaflet

kebinamargaan);

20 kali (Rakor

JLS,

kebinamargaan-

Perhub,Golekpaq

on, KAD

selingkar wilis);

9 kali monev; 6

kali ke

Prov/Pusat


koordinasi 20 kali

koord.; 9 kali

monev; 6 kali

koord. ke

Prov/Pusat

Bappeda

Fasilitasi dan

koordinasi Bidang

Tata Ruang

Jumlah

koordinasi tata

ruang, jumlah

rekomendasi

pemanfaatan

ruang, tenaga

ahli tata ruang

- - - - Bappeda

VI / 22




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Bidang Prasarana

Wilayah dan

Sumberdaya Air

(SDA)

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Bidang Prasarana

Wilayah dan SDA

yang disusun

- 6 dokumen - 1 dokumen Bappeda

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Bidang

Keciptakaryaan

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Bidang

Keciptakaryaan

yang disusun

- 6 dokumen - 2 dokumen Bappeda

Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang

Keciptakaryaan

dan Tata Ruang

Jumlah

koordinasi tata

ruang; Jumlah

tata ruang

direview; Jumlah

dokumen tata

ruang yang

diproses

persetujuan

substansi teknis;

Jumlah

koordinasi bidang

keciptakaryaan;

Jumlah monev

bidang

keciptakaryaan;

Jumlah program

yang difasilitasi;

jumlah pelatihan

19 kali

koordinasi; 5

Perangkat

Daerah; 6 kali

monev; 1 kali

pelatihan GIS

5 kali; 1

RTRW; 1

RDTR; 5 kali

koordinasi; 5

kali monev; 4

Program yang

difasilitasi

(Sanimas,

Pamsimas,

PPSP,Rekome

ndasi tata

ruang)

210.940.949 5 kali; 1 RTRW;

1 RDTR; 5 kali

koordinasi; 5 kali

monev; 4

Program yang

difasilitasi

(Sanimas,

Pamsimas,

PPSP,Rekomend

asi tata ruang)

210.940.949 Bappeda

Penyusunan

Dokumen Renstra

Pembangunan

Kawasan

Selingkar Willis di

Kabupaten

Trenggalek

Jumlah dokumen

yang disusun

0% 1 dokumen 53.315.000 1 dokumen 53.315.000 Bappeda

4 0

6

Penelitian dan Pengembangan

Persentase

hasil

penelitian,

pengembanga

n dan inovasi

daerah yang

dijadikan

rumusan

kebijakan

pembanguna

n daerah

- 100% Meningkat

nya

kualitas

hasil kajian

penelitian

dan

pengemban

gan inovasi

daerah

Persentase

penelitian dan

pengembangan

yang

dimanfaatkan

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

inovasi daerah

yang

termanfaatkan

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 0

6

1

5

Persentase

Penelitian,

Pengembangan

dan Inovasi

Daerah yang

dimanfaatkan

0% - 100% 285.498.016 100% 550.000.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 750.000.000 100% 350.000.000

4 06 15 01 Kajian /

Penelitian dan

Pengembangan

Pembangunan

Daerah

Jumlah Kajian /

Penelitian dan

Pengembangan

Pembangunan

Daerah yang

disusun/

dihasilkan

0 3

dokumen

/ bidang,

3 tenaga

ahli

151.886.000 3

dokumen/kegia

tan

350.000.000 6

dokumen/kegiat

an

501.886.000 Bappeda

Litbang

Program Penelitian,

Pengembangan dan

Inovasi Daerah

VI / 23




Indikator

Tujuan


Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2015)




Kondisi

Kinerja

pada

Awal

Periode

Kondisi

Kinerja

pada

Akhir

Periode

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Strategis


Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab



Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

Jumlah

Pengelolaan

Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

yang

dilaksanakan

0 1 kegiatan 91.706.702 1 event/

kegiatan

100.000.000 2 event/

kegiatan

191.706.702 Bappeda

Litbang

4 06 15 03 Koordinasi dan

Fasilitasi Bidang

Penelitian,

Pengembangan,

Pengendalian,

Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah

Penelitian dan

Pengembangan

yang difasilitasi;

Jumlah

Perangkat

Daerah yang

dikoordinasikan

0 - 20 kali;

48

Perangkat

Daerah

41.905.314 10 kali; 20

Perangkat

Daerah

100.000.000 40 kali; 20

Perangkat

Daerah

141.905.314 Bappeda

Litbang

Kajian, Penelitian,

Pengembangan

dan Inovasi

Daerah

Jumlah Kajian,

Penelitian dan

inovasi daerah

yang disusun/

dihasilkan;

Jumlah

Perangkat

Daerah yang

dikoordinasikan

3 dokumen; 10

Perangkat

Daerah

350.000.000 3 dokumen; 10

Perangkat

Daerah

400.000.000 6 dokumen; 10

Perangkat

Daerah

750.000.000 3 dokumen; 10

Perangkat Daerah

350.000.000

6.035.823.407 7.923.704.070 8.922.000.000 9.150.700.000 9.681.940.000 #VALUE! 11.801.940.000

VI / 24



VII | 1PARAF KOORDINASI




BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap

perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek

akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus

menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka

menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable,

relevant, time bond dan continously improve (SMART-C).

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif

dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,

dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu

program atau kegiatan. Indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten

Trenggalek mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Perubahan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 yang

mendukung Misi ke-1.

Berikut dijabarkan indikator kinerja bidang urusan Bappedalitbang

Kabupaten Trenggalek yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

sebagaimana tabel 7.1 dan table 7.2 berikut :







Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Strategis Indikator KinerjaKondisi

Kinerja padaawal periode(Th. 2015)

Target Capaian KondisiKinerja

padaakhir

periode

TargetTahun2021Tahun

2016Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Meningkatnya kualitasperencanaanpembangunan daerah

Persentase Perangkat Daerah yangmenyusun dokumen perencanaandengan kualitas baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase capaian sasarantahunan program pembangunandalam RPJMD dengan tingkatcapaian hasil (outcame) minimal 75%

100,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya kualitashasil kajian penelitiandan pengembanganinovasi daerah

Persentase penelitian danpengembangan yang dimanfaatkan

(N/A) (N/A) 100% 100% 100% 100% 100% 100%







Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah Bidang Urusan Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNAN

DAERAH

Satuan Formula Indikator

KondisiKinerja

pada awalperiodeRPJMD(Tahun2015)

Realisasi Target Capaian Setiap Tahun

KondisiKinerja

padaakhir

periodeRPJMD

TargetKinerja

padaMasa

Transisi

2016 2017 2018 2019 2020 20213 Perencanaan3.1 Persentase Perangkat

Daerah yangmenyusun dokumenperencanaan dengankualitas baik

% (Jumlah PerangkatDaerah yang menyusundokumen perencanaandengan kualitasbaik/Jumlah seluruhdokumen perencanaan ygtelah ditetapkan) x 100%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.2 Persentase capaiansasaran tahunanprogrampembangunan dalamRPJMD dengan tingkatcapaian hasil(outcome) minimal 75%

% (Jumlah Sasaran diRPJMD yang capaiantargetnya min 75 %/Jumlah Sasaran RPJMDyang dilaksanakan padatahun yangbersangkutan) x 100%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 Penelitian dan Pengembangan6.1 Persentase penelitian

dan pengembanganyang dimanfaatkan

% (Jumlah hasil litbangyang dimanfaatkan /jumlah seluruh hasillitbang) x 100%

- - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



VIII | 1PARAF KOORDINASI




BAB VIIIPENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek

tahun 2016-2021. Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat

diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur

Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, karena akan menentukan

keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek ini disusun

sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek memuat tujuan, sasaran

strategis, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Bappedalitbang

Kabupaten Trenggalek yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek dan bersifat indikatif.

Renstra Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek merupakan dasar

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten

Trenggalek maka telah tersedia salah satu perangkat untuk mencapai

harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian

kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek sangat bergantung pada

komitmen jajaran Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dalam

melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat

senantiasa mempedomani dan melaksanakan Rencana Strategis

Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek ini dengan penuh tanggung jawab.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2021 berfungsi



VIII | 2PARAF KOORDINASI




sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur

Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan

pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada serta sebagai pedoman

dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja)

Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek.

Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya

sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan

pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh

stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir

kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek ini dapat

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah

ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good

governance.

BUPATI TRENGGALEK,

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Documents

RENCANA STRATEGIS€¦ · paraf koordinasi i | 1 drg. unung isnaeni diah, mm. kepala bappedalitbang anik suwarni, s.h., m.si. kabag hukum lampiran xxi peraturan bupati nomor 36 tahun