Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Imam Bonjol No. Telp (0914) 21101. Fax. (0914) 22350 - 21365
M A S O H I
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2017 - 2020
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Imam Bonjol No.Telp. (0914) 21101 – 22365 – 22350 Fax (0914) 22365
M A S O H I
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 050 /40 / BKBP
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2017-2022
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALUKU TENGAH
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusuan Rencana
Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Maluku Tengah Tahun 2017-2022, maka perlu menunjuk
Tim Penyusun Rencana Strategis
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran
Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat
sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2017-
2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b di atas, maka perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
Mengingat 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Nomor 44286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peribangan
Keuangan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-
Undang Pemilu;
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018
tenang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat
beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama
dan Pembangunan rumah Ibadat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 13 tentang
Pedoman Keuangan Daerah);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan
di Daerah;
17. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun
2008, Nomor : Keputusan/033/A/JA/6/2008, Nomor : 199
Tahun 2008, Tentang Peringatan dan Perintah kepada
penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 2 Tahun 2018,
Tentang Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 36 Tahun 2018
Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran
dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan
pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai
Politik;
21. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
23. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun
2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Maluku Tengah;
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menunjuk / Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022 .
KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis mempunyai tugas menyusun Rencana
Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2017-2022 sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah, Skala Periotas
Nasional, Skala Periotas Daerah dan Tugas Pokok dan Fungsi .
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Renstra bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku
Tengah.
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Masohi
Pada tanggal : 01 Februari 2018
Kepala Badan
Drs. H. M. PATTIMURA, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 199703 1 003
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : 050/ 40 /BKBP
Tanggal : 01 Februari 2018
Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Maluku Tengah
Tahun 2017-2022
No. Nama Jabatan Kedudukan Dalam Tim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Drs. H M. Pattimura, M.AP
Ali Angkotasan, S.Sos
H. Mukadar, S.IP, MA
H. Umar Pelupessy
Ny. Hj. O. Dj. Amahoroe
Ny. R. Latarissa, S.IP
Ramli Wattimena, SE
Ny. Inriani Said, S.Sos
Butje J. Saija, S.Sos
Rakib Nusalelu, SE
Yanneman Y, Saija, SH
Ny. Wa Nena Latale, S.Kom
Abd. Sy. Kelihu, S.Sos
M. Zein Karepesina
Ny. M. Wairissal, S.Sos
Kepala Badan
Kabid. Penanganan Konflik dan
Masalah Aktual
Kasubag Perencanaan
Kabid. Hubungan Antar Lembaga
Kasubag Keuangan
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kasubid, Ormas, Parpol & Pemilu
Kasubid Hub. Antar Lembaga
Eksekutif dan Legislatif
Kasubid Penanganan Konflik
Kasubid Penanganan Masalah Aktual
Kasubid Ketahanan dan Idiologi
Negara
Staf
Staf
Staf
Staf
Penanggung jawab
Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Kepala Badan
Drs. H. M. PATTIMURA, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 199703 1 003
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT serta atas rahmat dan
karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tengah Maluku Tahun 2017-2022 telah selesai disusun.
Pada dasarnya rencana strategis (Renstra) merupakan suatu perencanaan jangka
menengah, yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan
perubahan lingkungan internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan
penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam
mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017-2022.
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Maluku Tengah ini telah menyesuaikan perubahan strategis organisasi, khususnya dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat dan harapan stakeholders. Dalam penyusunan
Rencana Strategis (Renstra), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku
Tengah telah mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang
terjadi di masyarakat.
Demikian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Maluku Tengah, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kesbangpol dalam upaya
mewujudkan visinya
Masohi, Pebruari 2018
Kepala Badan
Drs. H. M. Pattimura, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 199703 1 003
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
DAFTAR ISI
PENGANTAR ....................................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………. …… 1
1.1.. Latar Belakang ……………………………………………………………. 1
1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………….. 5
1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………. 6
1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………… 6
BAB II Gambaran Pelayanan Badan Kesbangpol …………………………… 10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesbangol ……………….. 10
2.2. Sumberdaya Badan Kesbangpol …………………………………………… 16
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol …………………………………… 20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol …. 28
BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
6.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Badan Kesbangpol …………………………………………………. 30
32. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati ……………… 33
3.3. Telaahan Renstra R/L dan Renstra Provinsi ………………………………. 36
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS ……………………………………………… 38
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ………………………………………………. 39
BAB IV Tujuan dan Sasaran …………………………………………………. 41
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah . Badan Kesbangpol ……………. 41
4.2. Sasaran Jangka Menengah . Badan Kesbangpol ………………………… 41
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan ………………………………………… 43
5.1. Strategi Badan Kesbangpol ………………….………………………. 43
5.2. Arah Kebijakan Badan Kesbangpol …………………………………. 43
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif .... 47
6.1. Program dan Kegiatan ……..………………….………………………. 47
6.2. Kelompok Sasaran ………………….….……………………………. 49
6.3. Pendanaan Indikatif ………………….………………………………. 50
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .................................... 55
BAB VII PENUTUP ........................................................................................ 57
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah memiliki peranan penting dalam
menjaga keutuhan bangsa dan negara khususnya di wilayah Kabupaten Maluku
Tengah dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dan
meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah
berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi
teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi
penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan
nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik dan masalah aktual, fasilitasi
organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi
politik dan pengembangan budaya politik.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
periode 5 (lima) tahun (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29).
Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk
memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau
organisasi akibat situasi kritis atau konflik yang dialaminya dengan
mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya.
Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang
berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan kekuasaan,
membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik,
positif dan berkelanjutan . Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan
dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan
panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses
rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas,
serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target
yang telah ditetepkan secara efektif dan efisien.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2017-2022 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi
kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan
dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan. Dokumen Renstra ini disusun
dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2022.
Proses penyusunan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diawali
dengan dibentuk Tim penyusun renstra oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Poltik, selanjutnya tim mengumpulkan data dan informasi. Data dan
informasi tersebut diolah untuk menyusun dan merumuskan rancangan awal
hingga merumuskan rancangan akhir dan ditetapkan oleh Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
Berikut ini disajikan alur penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah sebagai berikut
Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Renstra OPD
Penyusunan renstra harus merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
(mengutif UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah
menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan pasal 273
ayat (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Disamping itu penyusunan renstra juga harus merujuk pada Renstra
Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, hal ini berdasarkan UU Nomor 25
Tahun 2004 Pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa RPJM Daerah berpedoman pada
dokumen RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi dan Nasional).
Selanjutnya penyusunan renstra berpedoman pada Rencana Tata Ruang
dan Wilayah (RT RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sesuai
UU Nomor 26 Tahun 2007 pasal 26 ayat (2) Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berpedoman pada Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) hal dapat dilihat dari dampak yang
ditimbulkan akibat konflik yang menyebabkan korban jiwa dan harta benda.
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik
Kabupaten Maluku Tengah adalah :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 44286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peribangan Keuangan antar
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Nomor
4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09
dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala
daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat
beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan
Pembangunan rumah Ibadat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman
Keuangan Daerah);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
19. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008, Nomor :
Keputusan/033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008, Tentang Peringatan
dan Perintah kepada penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran,
Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 2 Tahun 2018, Tentang
Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Maluku Tengah;
25. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Maluku Tengah;
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
28. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Strategis adalah Peningkatan Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan Visi dan
Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja Pemerintahan Daerah.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Maluku Tengah adalah untuk :
1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta para
pihak terkait dalam upaya pembangunan Kesatuan bangsa dan Politik.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika penulisan Renstra ini adalah :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas urusan pengembangan wawasan kebangsan,
pendidikan politik masyarakat dan pemeliharaan kamtibmas yang ditangani
menjadi kewenangan oganisasi perangkat daerah, pengertian Renstra
Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan
Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan
RPJMD, RKPD, Renstra K/L, Renstra Provinsi RTRW dan KLHS.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra
Perangkat Daerah
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat
Daerah,serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian
penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas
Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih
dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat
Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi
sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian
tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan
organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses,
prosedur, mekanisme).
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki
Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup
sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah
berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,
menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan
Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indicator
yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra
Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil
analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang
bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun
mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan
besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan
yang dibutuhkan.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu
strategis pelayanan Perangkat Daerah.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun
faktorfaktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka
menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan
KLHS.
3.5.Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat
Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
ditinjau dari:
1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini
diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui
Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
BAB VIII PENUTUP
Bab terakhir ini memuat ringkasan dari keseluruhan dari awal sampai akhir serta
kesimpulan dari paparan yang tertuang dari Renstra OPD Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD BAKESBANGPOL MALTENG
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan fungsi
menyelengarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan
Politik serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah.
Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Maluku Tengah dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain
sumber daya manusia dan sumber asset/modal.
Capaian – capaian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Tahun
2013-2017 Badan Kesbangpol Kabupaten Maluku Tengah antara lain :
a. Terlaksananya proses mediasi perdamaian konflik antar negeri sebanyak 25 negeri
b. Terlaksananya pembinaan/sosialisasi kepada masyarakat tentang pembauran
kebangsaan, kesadaran bela negara, wawasan kebangsan, ideologi negara,
ketahanan bangsa dan peningkatan toleransi sebanyak 3000 orang
c. Terlaksananya pendidikan poltik kepada masyarakat sebanyak 8000 orang
d. Terlaksananya pembinaan kepada ormas sebanyak 100 orang
e. Penguatan kelembangaan ormas sebanyak 100 orang.
Selain kegiatan tersebut diatas salah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik yaitu mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Ormas dan Surat
Keterangan Izin Penelitan kepada mahasiswa dengan realisasi sebagai berikut :
a. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebanyak 89 Ormas
b. Surat Keterangan Izin Penelitian (SKIP) sebanyak 8000 Mahasiswa
2.1. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol
1. Tugas Pokok
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun
2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas Pokok adalah
menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesatuan
bangsa dan politik serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang
kesatuan bangsa dan politik.
3. Pembinaan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Pelaksanaan urusan sekretariat badan
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
3. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 04
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari :
1. Satu Jabatan Eselon II/b
2. Satu Jabatan Eselon III/a
3. Tiga Jabatan Eselon III/b
4. Sembilan Jabatan Eselon IV/a
2.2.Tugas dan Fungsi
2.2.1. Tugas dan Fungsi Kepala Badan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai
tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik agar dapat berjalan dengan
optimal.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik mempunyai fungsi :
a. Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan bdang Kesatuan
Bangsa dan Politik;
b. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik;
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;
e. Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
f. Mengendalikan pembinaan administrasi dan aparatur
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. Mengendalikan pemantauan dan evaluasi kebijakan di
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
2.2.2. Tugas dan Fungsi Sekretaris
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan
melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan teknis serta
administrasi Badan agar dapat berjalan dengan optimal.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang –
undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
b. Mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk
perumusan perencanaan;
c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan
pemberian dukungan teknis untuk mendukung kelancaran
tugas Badan;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat;
e. Membagi tugas kedinasan kepada bawahan ;
f. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
2.2.3. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Badan mengkoordinasikan, membina
dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pembaruan
dan wawasan kebangsaan serta bidang ketahanan ideologi
negara;
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala bidang Kesatuan Bangsa
mempunyai fungsi :
a. Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
b. Mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk
perumusan perencanaan;
c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang
kesatuan bangsa;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kesatuan
bangsa;
e. Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
f. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala badan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.
2.2.4. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga
Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Badan mengkoordinasikan,
membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang
hubungan antar lembaga legislatif dan eksekutif serta bidang
organisasi kemasyarakatan, partai politik dan pemilu.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud ayat (2), Kepala bidang Hubungan Antar Lembaga
mempunyai fungsi :
a. Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
b. Mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk
perumusan perencanaan;
c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang
hubungan antar lembaga;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang hubungan
antar lembaga;
e. Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
f. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
2.2.5. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Penanganan Konflik dan
Masalah Aktual
Bidang Penanganan Konflik dan Masalah Aktual
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Masalah
Aktual mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan
tugas di bidang penanganan konflik dan penanganan masalah
aktual.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala bidang penanganan konflik
dan masalah aktual mempunyai fungsi :
a. Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
b. Mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk
perumusan perencanaan;
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang
penanganan konflik dan masalah aktual;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang
penanganan konflik dan masalah aktual;
e. Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
f. Memberikan penilainan terhadap pelaksanaan tugas
bawahan;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala badan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesbangpol
Berdasarkan Perda Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016
KEPALA
SEKRETARIS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain
Kepala Sub Bagian Keuangan
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
KABID PENANGANAN KONFLIK DAN MASALAH AKTUAL
KABID KESATUAN BANGSA
KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
Kepala Sub Bidang Penanganan Masalah Aktual
Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
Legislatif dan Eksekutif
Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan,
Parpol dan Pemilu
Kepala Sub Bidang Ideologi Negara dan
Ketahanan bangsa
Kepala Sub Bidang Pembauran dan Wawasan
Kebangsaan
UPTB
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1. Sumber Daya Manusia
a. Jumlah dan Status Kepegawaian
Jumlah pegawai dan status kepegawaian Badan Kesbanpol
Kabupaten Maluku Tengah Jawa Tengah sampai bulan Februari 2018
sebanyak 26 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 23 orang pegawai negeri
sipil (PNS) dan 3 orang pegawai tidak tetap. Dari 26 orang pegawai tersebut,
sebanyak 19 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.
Berdasarkan struktur dan bidang dapat dirinci sebagai berikut :
Kepala Badan 1 Orang, Sekretaris tidak ada, Kepala Bidang Kesatuan
Bangsa tidak ada, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga 1 orang,
Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Masalah Aktual 1 Orang, Kasubid
Pembauran dan Wawasan Kebangsan tidak ada, Kasubid Ketahanan Bangsa
dan Ideologi Negara 1 Orang, Kasubid Ormas, OKP dan Pemlu 1 Orang,
Kasubid Hubungan Antar Lembaga Eksekutif dan lLegislatif, Kasubid
Penanganan Konflik 1 orang dan Penanganan Masalah Aktual 1 Orang.
Tingkat pendidikan dari 23 PNS yang berkerja di Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan tingkat
pendidikan sejumlah 23 orang PNS terdiri dari : 3 orang pegawai
berpendidikan strata 2 (Pasca sarjana), 15 orang berpendidikan strata 1
(sarjana) dan 5 orang berpendidikan SLTA.
Sedangkan berdasarkan golongan kepegawaian, dari 23 orang PNS,
terdiri dari Golongan II 3 orang, Golongan III 17 orang dan Golongan IV 3
orang.
Selanjutnya pendidikan kepemimpinan yang pernah diikuti
berdasarkan jabatan eselom antara lain: Diklat PIM Tingkat II untuk eselon
II belum ada yang mengikutinya, Diklat PIM tingkat III untuk eselon III
juga belum ada yang mengikutinya sedangkan Diklat PIM Tingkat IV untuk
eselon IV hanya 2 pejabat yang mengikutinya.
Sedangkan pendidikan dan pelatihan formal dalam upaya
meningkatan kapasitas aparatur sampai saat ini juga belum ada
mengikutinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Tabel 2.2.1
Sumber Daya Yang di Miliki Badan Kesbangpol
NO Pegawai
berdasarkan Jumlah
Pegawai
Kebutuhan Ket
2018 2019 2020 2021 2022
1 Jenis Kelamin
A Laki-laki 19
3 2 3
B Perempuan 7
1
1
2 Tingkat Pendidikan
A Strata 2 3
B Strata 1 17
2 2 2
C SLTA 6
2
2
3 Diklat yang diikuti
PIM Tk. II
1
PIM Tk. III 1 1 1 1 1 1
PIM Tk. IV 2 1 1 2 2 2
Diklat lainnya
2 4 4 4
3 Status Kepegawaian
PNS 23
4 2 4
PTT 3
4 Kepangkatan
A IV/c 1
B IV/a 2
C III/d 7
3 2 3
D III/c 4
E III/b 4
F lll/a 2
G II/d 1
H II/a 2
1
1
2. Sumber Daya Asset/Modal
Sumber daya asset/modal yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol sampai
saat ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Tabel 2.2.2
Sumber Daya Aset/Modal
Badan Kesbangpol
NO
Jenis Barang/
Nama Barang
Jumlah
Barang
Keadaan Barang Analisa Kebutuhan Ket
Baik Rusak Rusak
Barat 2018 2019 2020 2021 2022
1 Station Wagon 1
√
2 Sepeda Motor 17 √
2 2 2 2 2
3 Mesin Ketik Manual
Portbale 2 √
1 1
4 Filling Besi/Metal 4 √
5 Brangkas 1 √
6 Lemari Kaca 5 √
1 1
7 Alat Kantor Lainnya 1 √
1 1
8 Lemari Kayu 7 √
9 Meja Kayu/Rotan 9 √
10 Meja Kayu/Rotan 1 √
1
11 Kursi Tamu 3 √
12 Kursi Putar 9 √
13 Kursi Lipat 15 √
14 Tenda 1 √
15 Meja Biro 2 √
16 Sofa 2 √
1
17 AC Unit 6 √
1
18 Televisi 4 √
19 Handycam 3 √
20 P.C Unit 7 √
21 Laptop 8 √
2 2
22 Hardisk 4 √
23 Printer 12 √
24 Meja Kerja Pejabat
Eselon II 1 √
25 Meja Kerja Pejabat
Lain-Lain 1 √
1
26 Kursi Kerja Pejabat
Lain-Lain 1 √
27 Lemari Arsip Untuk
Arsip Dinamis 1 √
28 Camera Attacment 2 √
29 Proyektor Attacment 1 √
30 Handy Talky 2 √
31 Faxsimile 2 √
32 Meja Kerja 1 √
33 Brangkas 2 √
34 Overhead Proyektor 1 √
35 Bangunan Kantor
Permanen 2 √
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik
1. Kondisi Wilayah
Secara umum situasi Kabupaten Maluku Tengah selama kurung waktu
2013-2017 aman dan tertib. Meskipun kondusif bagi pembangunan masih
terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain konflik
sosial sebanyak 25 Kasus, unjuk rasa sebanyak 24 Kejadian serta masih
adanya paham keagamaan yang radikal terdiri dari aliran sesat dimasyarakat.
Tabel 2.3.1
Unjuk rasa menurut kelompok
di Kabupaten Maluku Tengah
No Kelompok Massa Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1
2
Mahasiswa
Masyarakat
-
4
11
3
1
1
-
2
2
-
Sumber : diolah dari data Kesbangpol Maluku Tengah
Tabel 2.3.2
Unjuk rasa Berdasarkan Tuntuan
di Kabupaten Maluku Tengah
No Tuntutan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1
2
3
4
Politik
Sosial
Ekonomi
Hukum
-
4
1
1
1
1
1
1
-
-
2
-
-
-
-
2
-
-
-
1
Sumber : diolah dari data Kesbangpol Maluku Tengah
Tabel 2.3.3
Frekwensi Konflik yang membawa korban
di Kabupaten Maluku Tengah
No Keterangan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1
2
3
4
Meninggal
Luka-Luka
Material
a. Rumah/perabot
b. Mobil/Motor
Jumlah Kejadian
5
19
272
2
15
5
18
-
-
18
7
35
2
-
20
1
-
2
1
10
8
16
5
-
20
Sumber : diolah dari data Kesbangpol Maluku Tengah
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Disamping itu tingkat kriminal ditunjukan melalui tindak pidana
sebanyak 1.302 kasus dan tindak pidana menonjol yang terdiri dari curamor,
pembakaran, penganiayaan, pembunuhan, narkoba, kenakalan remaja dan
pemerkosaan sebanyak 1.233 kasus.
Tabel. 2.3.4
Jumlah Tindak Pidana dan Tindak Pidana Yang Menonjol
di Kabupaten Maluku Tengah 2013-2017
No Tahun Jumlah Tindak Pidana
Tindak Pidana Yang
Menonjol
Lapor Selesai Lapor Selesai
1
2
3
4
5
2013
2014
2015
2016
2017
239
324
214
215
310
182
248
181
163
228
227
301
206
204
295
170
237
176
154
215
Sumber : Polres Maluku Tengah
2. Kondisi Politik Daerah
Kondisi politik di Kabupaten Maluku Tengah dapat digambarkan
melalui pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden serta pemilukada
yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengarahan massa yang
berujung tindakan anarkis. Partisipasi dalam pemilu memiliki
kencenderungan yang serupa ditingkat nasional maupun daerah yang
cenderung menurun.
Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Maluku Tengah Tahun 2012 sebesar 78 % turun menjadi 72 % pada tahun
2017 , sedangkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur tahun
2013 sebesar 70 %. Adapun partisipasi pemilih pada pemilu DPRD pada
tahun 2014 sebesar 76 % dan pada Pemilu DPD dan DPR RI sebesar 71 %
sedangkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu Presiden dan wakil
Presiden tahun 2014 sebesar 70 .%.
Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan
politik bagi elemen masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Tabel 2.3.5
Pendidikan Politik Masyarakat
di Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2013-2017
No Keterngan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Pendidikan Politik
Bagi Elemen
Masyarakat
900 1600 3600 1300 600
3. Pembinaan terhadap Ormas, OKP dan LSM
Dalam rangka pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakat,
Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat maka
dilakukan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakat bagi Ormas, OKP dan LSM serta Workshop
Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakat Bagi Ormas, OKP dan
LSM .
Hasil yang dicapai antara lain :
1. Terlaksananya sosialisasi UU Ormas bagi 100 orang.
2. Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Ormas bagi 100 Orang
3. Terlaksananya Pendidikan Politik bagi 8000 orang
4. Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat yang
dilaksanakan dengan kegiatan pemantapan pembauran kebangsaan,
pemantapan ketahanan bangsa, pemantapan kesadaran bela negara,
pemahaman terhadap ideologi negara dan wawasan kebangsan serta
peningkatan toleransi.
Hasil yang dicapai antara lain :
a. Terlaksananya pemantapan kesadaran bela negara bagi 1300 orang
b. Terlaksananya Pemantapan pembauran kebangsaan dan ketahanan
bangsa bagi 900 orang
c. Terlaksananya Peningkatan toleransi bagi 450 Orang
d. Terlaksananya Pemahaman ideologi negara wawasan kebangsaan bagi
350 orang
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program ini diarahkan untuk kegiatan menjaga kamtibmas serta
pencegahan tindak kriminal. yang dilaksanakan melalui kegiatan antara lain
: Penyelesaian permasalahan antar negeri dan penanganan masalah aktual,
pembinaal mental generasi muda , Rakor Bidang Keamanan, Rakor
Penanganan Miras, Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial, Sosialisasi
Bahaya Faham Radikalisme, Penguatan Kelembagaan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat.
Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai antara lain :
a. Mediasi negeri yang berkonflik sebanyak 25 negeri
b. Pengendalian dan penanganan kamtibmas di 18 Kecamatan
c. Teridentifikasinya permasalahan dan potensi konflik di 18 Kecamatan
d. Terbangunnya sinergitas dengan Kepolisian dan TNI dalam
pemeliharaan kamtibmas
e. Terlaksananya pengamanan dalam penyampaian aspirasi masyarakat
melalui unjuk rasa yang tertib dan aman sebanyak 24 kali
f. Terselenggaranya penguatan kelembagaan FKDM di 18 Kecamatan
Pencapaian kinerja pelayanan organisasi perangkat daerah dapat disajikan pada
tabel dibawah ini :
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Dari tabel diatas menunjukan bahwa indikator mandiri berupa presentase
masyarakat yang mendapat pembinaan dan sosialisasi pengembangan wawasan
kebangsaan tingkat capainnya rata-rata 100 % dan kategorinya baik. Faktor-faktor
penyebab tercapaiannya target kinerja pada indicator kinerja mandiri antara lain :
kerjasama aparatur yang baik, kualitas SDM Aparatur yang dimiliki dan partisipasi
masyarakat dalam mendukung kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan
Selanjutnya untuk indikator kinerja kunci berupa kegiatan pembinaan politik
daerah tingkat capaiannya rata-rata 100 % kategorinya juga baik, Faktor-faktor
penyebab tercapainya target kinerja pada kegiatan pendidikan politik yaitu
kerjasama aparatur yang baik, dukungan partai politik dan partisipasi masyarakat
dalam mendukng kegiatan pendidikan politik
Sedangkan untuk kegiatan pembinaan Ormas, OKP dan LSM kategorinys
kurang baik, hal ini dapat dilihat dari realisasi capaiannya rata-rata 70 % dan
kategorinya kurang baik hal dapat dilihat pada tahun 2014, tahun 2015, dan tahun
2016 capaiannya 100 % sedangkan tahun 2015 capaiannya 0 & dan tahun
2017capaiannya hanya 50 %. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target
kinerja pembinaan OKP, Ormas dan LSM antara lain : perencnaan yang kurang
baik dan kualitas sumber day aparatur untuk memberikan pembinaan kepada Ormas,
OKP dan LSM dan kuranya pemahaman Ormas, OKP dan LSM terkait tugas dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Rasio antar realisasi dan anggaran selama periode 5 (lima) tahun yakni 2013
sebesar : 0.94 % yang terdiri dari belanja tidak langsung 0.99 % dan belanja
langsung sebesar 0.91 %, selanjutnya tahun 2014 mengalami penurunan sebesar
0.83% yang terdiri dari belanja tidak langsung 0.96 % dan belanja langsung
sebesar 74 %, sedangkan tahun 2015 naik menjadi 0.92 % yang terdiri dari belanja
tidak langsung 0.99 % dan belanja langsung sebesar 0.87 %, selanjutnya tahun
2016 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 0.92% sedangkan tahun 2017 turun
menjadi 0.91 % yang terdiri dari belanja tidak langsung 0.86 % dan belanja
langsung sebesar 0.95 %, Faktor-faktor yang menyebabkan rasio realisasi dan
anggaran setiap tahun fluktuatif disebakan karena perencanaan anggaran yang tidak
tepat dan terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam penatausahaan
keuangan, hal ini ditandai dengan setoran kembali anggaran yang tidak terpakai ke
kasa daerah yang dijadikan sebagai silva.
Rata-rata pertumbuhan anggaran per tahun hanya, sebesar Rp. 65.169.800,-
yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 99/929.600, dan belanja
langsung sebesar Rp. -34.759.800. Faktor-faktor yang menyebabkan rata-rata
pertumbuhan anggaran kecil disebabkan karena kondisi keuangan daerah.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
A. Tantangan
Tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesbangpol dalam melaksanakan program
dan kegiatan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. Kualitas sumber daya aparatur yang belum mumpuni, sarana dan prasarana yang
belum memadai.
2. Kurangnya dialog tentang wawasan kebangsaan
3. Kurangnya peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang etika dan budaya politik
B. Peluang
Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Kesbangpol Kabupaten Maluku Tengah dalam lima tahun ke depan adalah :
1. Peningkatan sumber daya aparatur melalui diklat/bimtek, regulasi yang semakin baik
serta perbaikan sarana dan prasarana.
2. Dukungan dan komitmen pemda dan aparat keamanan serta tumbuhnya kesadaran
masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah memiliki kearifan lokal yang cukup kuat
4. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik saat ini terus semakin tumbuh
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Karateristik masyarakat Kabupaten Maluku Tengah yang heterogen dengan multi kultur
merupakan khasanah kekayaan budaya, letak Kabupaten Maluku Tengah yang sangat strategis
secara geografis berbatasan langsung dengan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Seram Bagian
Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Kabupaten Maluku Tengah merupakan tolak ukur
perkembangan ekonomi, sosial dan politik di Maluku, hal ini merupakan implikasi positif yang
menguntungkan bagi perkembangan investasi, pertumbuhan perindustrian dan bidang-bidang jasa
lainnya, namun disisi lain dapat juga memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan
baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.
Permasalahan –permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi antar lain
1. Kualitas sumber daya aparatur belum mumpuni
Sumber daya aparatur yang dmiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Maluku Tengah masih terbatas dalam mendukung penyelenggarann pemerintahan, baik sisi
kualitas maupun dari sisi kuantitas. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik maka
penempatan pegawai harus disesuaikan dengan keahliannya, disamping itu meningkatkan
kapasitas aparatur sangat penting sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terwujud
2. Menurunnya Kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat beragama
Tatanan kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara dalam kondisi
kebebasan yang tidak terarah dan tidak terkendali, untuk itu pemerintah daerah mempunyai
kewajiban untuk membawa masyarakat kembali kepada dasar negara dan sumber dari segala
sumber hukum yaitu Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Tingginya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat
Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku Tengah umumnya sudah
sangat stabil, dan secara keseluruhan sikap masyarakat untuk sangat mendukung terciptanya
tertib sosial melalui upaya dan dukungan mewujudkan ketentraman dan ketertiban di
Maluku Tengah. Namun demikian, gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban
masyarakat masih berpotensi untuk muncul di Maluku Tengah, yang ditandai dengan masih
terjadinya sejumlah tindakan anarkis dan konflik sosial antar warga dan antar kelompok
masyarakat di beberapa wilayah.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
4. Pembinaan terhadap Ormas, OKP dan LSM berlum optimal
Ormas, OKP dan LSM merupakan salah satu elemen masyarakat yang berperan
penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, dengan demikian sebaigai mitra
pemerintah Ormas, OKP dan LSM perlu mendapat peerhatian dari pemerintah. Pembinaan
terhadap Ormas, OKP dan LSM ini belum optimal, oleh karena melalui dialog secara
intensif terhadap Ormas, OKP dan LSM maka diharapkan elemen masyarakat ini dapat
berperan akatif dalam penyelenggaran pembangunan.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang
ada di Maluku Tengah serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menetapkan visi sebagai berikut :
”Mewujudkan Maluku Tengah yang lebih Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan
dalam Semangat Hidup Orang Basudara”
Penjabaran dari Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :
Maju : Maluku Tengah yang maju dicirikan oleh
masyarakat yang berkualitas, terampil dan inovatif
dengan ketahanan dan daya juang yang tinggi, taat
aturan, kooperatif dan inovatif, didukung oleh tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kita
ingin mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah yang
maju dan menjadi jendela dari Indonesia Timur
(The Window of The East Indonesia). Maluku
Tengah secara pro-aktif akan terus kita dorong
untuk melepas belenggu ketergantungan dan
ketertinggalan yang memasung potensinya, yang
selalu bergerak, tumbuh dan berkembang sehingga
dapat mensejajarkan diri dengan masyarakat daerah
lain yang telah lebih dahulu berkembang.
Sejahtera : yaitu kondisi kehidupan masyarakat Maluku
Tengah yang terpenuhi kebutuhan dasar sandang,
pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan
lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran
dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu
diskriminasi, dengan sumber daya manusia yang
makin berkualitas secara fisik, psikis maupun
intelektualitas. Kehidupan masyarakat Maluku
Tengah lebih sejahtera tidak hanya berdimensi
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau
rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi
manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita, dan
berpartisipasi dalam proses pembangunan secara
kreatif, inovatif, dan konstruktif.
Berkeadilan : yaitu kondisi dimana hasil pembangunan
menyentuh seluruh lapisan, elemen dan komponen
masyarakat Maluku Tengah. Kesejahteraan merata
bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang-
seorang maupun sekelompok orang. Semua warga
masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah memiliki
peluang dan kesempatan yang sama untuk hidup,
berusaha dan berkembang serta menikmati hasil-
hasil pembangunan, memperoleh rasa aman,
berpartisipasi dalam politik, kesetaraan gender,
serta kepastian hukum melalui penegakan hukum
yang tegas dan tidak diskriminatif
Semangat Hidup
Orang Basudara
: yaitu terpeliharanya tatanan kehidupan sosial dan
kearifan lokal masyarakat Maluku Tengah yang
religius dan berbudaya, toleran, rasional, dan bijak.
Masyarakat Maluku Tengah harus hidup dalam
situasi dan kondisi aman dan damai, serta berakhlak
mulia. Kehidupan masyarakat Maluku Tengah
ditandai dengan kuatnya empati sosial, toleransi
sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis
dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung
tinggi supremasi hukum, dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara
pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan
masyarakat Maluku Tengah sehari-hari, melalui
budaya gotong royong (Masohi), yang menjunjung
tinggi semangat Siwalima dan Pela Gandong.b
Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, mengantisipasi tantangan ke
depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi ”Mewujudkan
Maluku Tengah yang lebih Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan dalam Semangat Hidup Orang
Basudara”, dirumuskan Misi Kabupaten Maluku Tengah yang berhubungan dengan tugas dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni :
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
Misi Kelima : Mewujudkan kehidupan masyarakat Maluku Tengah yang
berakhlak mulia, rukun, harmonis, dan berbudaya;
Kedua misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Maluku Tengah yang maju,
sejahtera dan berkeadilan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi, berkelanjutan
pembangunan, dan dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan. Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan
Misi keempat dan Misi Kelima Pemerintah kabupaten Maluku Tengah yaitu
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat Maluku Tengah yang berakhlak mulia, rukun,
harmonis, dan berbudaya;”.
Dari misi keempat dan kelima tersebut, pencapaian sasaran yang didukung oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah adalah“mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih dan mewujudkan kehidupan masyarakat Maluku Tengah
yang berakhlak mulia, rukun, harmonis, dan berbudaya;”. Untuk mencapai sasaran tersebut
telah menetapkan tiga program yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah , yaitu Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan, Pendidikan Politik Masyarakat dan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal. Untuk menjalankan ketiga program tersebut, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah telah mengidentifikasi permasalahan dalam
penyelenggaraan pelayanan, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2 berikut.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
VISI : ”Mewujudkan Maluku Tengah yang lebih Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan
dalam Semangat Hidup Orang Basudara”
No Misi KDH dan
Wakil KDH
Terpilih
Permasalahan
Pelayanan OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1. Mewujudkan
tata kelola
pemerintahan
yang baik dan
bersih
Belum
terwujudnya tata
kelola
pemerintahan yang
baik dan bersih
Kualitas sumber
daya aparatur yang
belum mumpuni,
sarana dan prasarana
yang belum memadai
Peningkatan sumber
daya aparatur
melalui
diklat/bimtek,
Regulasi yang
semakin baik,
perbaikan sarana
prasarana
2. Mewujudkan
kehidupan
masyarakat
Maluku
Tengah yang
berakhlak
mulia, rukun,
harmonis, dan
berbudaya;”
Program :
- Pengembanga
n wawasan
kebangsaan
- Pendidikan
politik
masyarakat
- Pemelihraan
kantrantibma
s dan
pencegahan
tindak
criminal
Menurunnya
kualitas kehidupan
dan kerukunan
antar umat
beragama
Kurangnya Dialog
tentang Wawasan
Kebangsaan
Masyarakat Maluku
Tengah memiliki
kearifan lokal yang
cukup kuat
3.3. Telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Provinsi
Dari misi renstra Kemendagri tersebut yang sesuai dengan bidang pembangunan kesatuan
bangsa dan politik Kabupaten Maluku Tengah adalah misi ke-1 yaitu: Meningkatkan
kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat yang kondusif. Sedangkan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan
misi dalam Renstra Kemendagri tahun 2015-2019 yang sesuai adalah tujuan nomor 3, yaitu:
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Memantapkan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dengan sasaran :
Meningkatnya stabilitas keamanan , ketentraman dan ketertiban umum.
Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Maluku Tengah Berdasarkan Sasaran
Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.2.
Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Maluku Tengah
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penangannya
No Sasaran Jangka
Menengah K/L
Permasalahan
Pelayanan OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1. Terpeliharanya
persatuan dan
kesatuan
bangsa,
Tingginya
gangguan
keamanan di
lingkungan
masyarakat
Kurangnya peran
serta dan keterlibatan
masyarakat dalam
memelihara
keamanan dan
ketertiban
masyarakat
Dukungan dan
Komitmen Pemda,
Aparat Keamanan
dan tumbuhnya
kesadaran
masyarakat dalam
memelihara dan
menjaga kamtibmas
2 Terpeliharanya
stabilitas
politik dalam
negeri dalam
rangka
mewujudkan
demokrasi
yang
berkualitas
Pembinaan terhadap
Ormas, OKP dan
LSM belum optimal
Kurannya dialog
kepada Ormas, OKP
dan LSM
Kesadaran dan
partisipasi
masyarakat dalam
berpolitik saat ini
terus semakin
tumbuh
Dalam Renstra 2013-2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
menetapkan visi, yaitu “Mantapnya Kehidupan Masyarakat Maluku Yang Rukun, Aman,
Damai, Bersatu dan Demokratis
Memperhatikan ringkasan Renstra 2013-2018 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik
Provinsi Maluku tersebut, khususnya pada bagian misi dan tujuan, tampak adanya
keselarasan dengan program Kepala Daerah kabupaten Maluku Tengah yang berkaitan
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku
Tengah yaitu Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program
Pendidikan Politik Masyarakat dan Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Terkait dengan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Maluku tersebut, permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Maluku Tengah pada dasarnya sama dengan permasalahan pelayanan yang
berkaitan dengan Program Kepala Daerah.
Berikut ditunjukkan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan Renstra Provinsi, dalam hal ini badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Maluku Tengah
Berdasarkan Sasaran Renstra Provisni beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penangannya
NO Sasaran Jangka
Menengah Provinsi
Permasalahan
Pelayanan OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1. 1. Meningkatnya
toleransi
keberagamaan
dan penghargaan
masyarakat
terhadap
pluralitas.
2. Menurunya
gangguan
keamanan dan
ketertiban
masyarakat.
3. Terlaksananya
pemilu maupun
pemilukada
secara
demokratis, jujur,
adil dan aman.
1. Menurunnya
kualitas
kehidupan dan
kerukunan
antar umat
beragama
2. Tingginya
gangguan
keamanan di
lingkungan
masyarakat
3. Pembinaan
terhadap
Ormas, OKP
dan LSM
belum optimal
1. Rendahnya
pemahaman
generasi muda
tentang wawasan
kebangsaan
2. Kurangnya peran
serta dan
keterlibatan
masyarakat dalam
memelihara
kamtibmas
3. Kurannya dialog
kepada Ormas,
OKP dan LSM
1. Masyarakat
Kabupaten Maluku
Tengah memiliki
kearifan lokal yang
cukup kuat
2. Dukungan dan
Komitmen Pemda,
Aparat Keamanan
dan meningkatnya
kesadaran
masyarakat dalam
memelihara dan
menjaga kamtibmas
3. Kesadaran dan
partisipasi
masyarakat bangsa
dalam berpolitik
saat ini terus
semakin tumbuh
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Kabupaten Maluku Tengah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2011-2031 telah
ditetapkan dalam Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012. Penataan Ruang
Wilayah Kabupaten Maluku Tengah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten
yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan kelautan dan
perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, jasa-jasa dan pertambangan sesuai dengan
kemampuan daya dukung wilayah serta mewujudkan program multi gate sistem di Kabupaten
Maluku Tengah yang dapat membuka akses bagi peningkatan pembangunan di wilayah
Kabupaten Maluku Tengah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan dan strategi
penataan ruang wilayah Kabupaten Maluku Tengah meliputi:
a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang;
c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.
Untuk mengantisipasi beberapa persoalan yang muncul di bidang kesatuan bangsa dan
politik sebagai dampak dari kebijakan dan pengembangan rencana tata ruang wilayah
Kabupaten Maluku Tengah Tengah, yaitu :
a. Potensi konflik sosial akibat dampak pengalihan dan penggunaan lahan yang akan digunakan
sebagai lahan pengembangan kawasan strategis.
b..Potensi konflik perebutan sumber daya alam akibat dampak pengembangan kawasan
perkebunan.
c. Potensi konflik antar negeri sebagai dampak pengembangan wilayah perindustraian.
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Maluku Tengah
Berdasarkan Telaahan RTRW dan KHLS beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya
NO
Rencana Tata
Ruang/Wilayah dan
KHLS Terkait
Tupksi OPD
Permasalahan
Pelayanan OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1 Dampak yang timbul akibat konflik
Tinggin ya gangguan
keamanan dan
ketertiban di
lingkungnya
masyarakat
Kurangnya peran
serta dan keterlibatan
masyarakat dalam
memelihara
kamtibmas
Dukungan dan
Komitmen Pemda,
Aparat Keamanan dan
meningkatnya
kesadaran masyarakat
dalam memelihara dan
menjaga kamtibmas
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
3.5 Isu-Isu Strategis
Dalam penentuan isu-isu strategis serta proyeksi ke depan, diantaranya.
1. Kualitas sumber daya aparatur belum mumpuni
Sumber daya aparatur yang dmiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Maluku Tengah masih terbatas dalam mendukung penyelenggarann pemerintahan, baik sisi
kualitas maupun dari sisi kuantitas. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik maka
penempatan pegawai harus disesuaikan dengan keahliannya, disamping itu meningkatkan
kapasitas aparatur sangat penting sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terwujud
2. Menurunnya Kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat beragama
Tatanan kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara dalam kondisi kebebasan
yang tidak terarah dan tidak terkendali, untuk itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban
untuk membawa masyarakat kembali kepada dasar negara dan sumber dari segala sumber
hukum yaitu Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Tingginya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat
Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku Tengah umumnya sudah
sangat stabil, dan secara keseluruhan sikap masyarakat untuk sangat mendukung terciptanya
tertib sosial melalui upaya dan dukungan mewujudkan ketentraman dan ketertiban di
Maluku Tengah. Namun demikian, gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban
masyarakat masih berpotensi untuk muncul di Maluku Tengah, yang ditandai dengan masih
terjadinya sejumlah tindakan anarkis dan konflik sosial antar warga dan antar kelompok
masyarakat di beberapa wilayah.
4. Pembinaan terhadap Ormas, OKP dan LSM berlum optimal
Ormas, OKP dan LSM merupakan salah satu elemen masyarakat yang berperan
penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, dengan demikian sebaigai mitra
pemerintah Ormas, OKP dan LSM perlu mendapat peerhatian dari pemerintah. Pembinaan
terhadap Ormas, OKP dan LSM ini belum optimal, oleh karena melalui dialog secara
intensif terhadap Ormas, OKP dan LSM maka diharapkan elemen masyarakat ini dapat
berperan akatif dalam penyelenggaran pembangunan.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah
Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin
dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis
strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan
berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Bakesbangpol Kabupaten Maluku Tengah dalam
kurun tahun 2017 – 2022 menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
2. Meningkatkan Stabilitas Politik di Masyarakat
3. Meningkatkan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
4.2. Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin
dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya
sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan
kegiatan.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam
sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap
indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.
Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan Bakesbangpol Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu tahun
2017 – 2022, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola & Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
2. Terwujudnya rasa aman, nyaman, tentram dan tertib di masyarakat
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik.
Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Maluku Tengah beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi
Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan
kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor
terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang
menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan
memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.
Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program
dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi
organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan
yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah
guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.
Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan
untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku
Tengah ditetapkan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatkan penyelenggaran pembinaan wawasan kebangsaan, toleransi dan kerukunan
kepada masyarakat
3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang demokrasi, etika
dan budaya secara berkesinambungan.
4. Menyelenggarakan kegiatan tentang penanganan konflik sosial
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui optimalisasi peran Kominda, FKDM,
TKDPD.
5.2. Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan
khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan
(program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan
adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan
dapat dilaksanakan.
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian
sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang
ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah dirumuskan sebagai
berikut :
1. Meningkatkan SDM Aparatur, Penyediaan Sarana dan Prasarana yang memadai
2. Menumbuhkan semangat nasionalisme, peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat
beragama
3. Melaksanakan dialog secara intensif tentang 4 konsensus nasional, pemeliharaan harmonisasi
dan kerukunan antar umat beragama serta wawasan kebangsaan
4. Mensosialisasikan Undang-Undang tentang ormas dan Undang-Undang pemilu serta
pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi masyarakat/
5. Melaksanakan Mediasi konflik, mensosialisaiskan bahaya faham radikal, rencana aksi
penanganan konflik sosial dan dialog secara intensif tentang penanganan konflik 45sosial
6. Melaksanakan dialog dengan ormas dalam rangka meningkatkan peran serta ormas sebagai
mitra pemerintah
7. Pembentukan Tim Kominda, TKDPD, FKDM
Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi misi Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah tersebut diatas, dalam tahun 2017 – 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Maluku Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
Tabel. 5.1.
Tujuan,Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Visi : ”Mewujudkan Maluku Tengah yang lebih Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan dalam Semangat Hidup Orang Basudara”
Misi IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik Dan Bersih
1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan
Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatkan SDM Aparatur, Penyediaan
Sarana dan Prasarana yang memadai
Misi V : Mewujudkan kehidupan masyarakat Maluku Tengah yang berakhlak mulia, rukun, harmonis, dan berbudaya
Meningkatkan stabilitas keamanan dan
ketertiban masyarakat
1. Terwujudnya rasa aman, nyaman,
tentram dan tertib di masyarakat
1. Meningkatkan penyelenggaran
pembinaan wawasan kebangsaan, toleransi
dan kerukunan kepada masyarakat
2. Menyelenggarakan kegiatan tentang
penanganan konflik sosial
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan
melalui optimalisasi peran Kominda,
FKDM, TKDPD
1. Menumbuhkan semangat nasionalisme,
peningkatan toleransi dan kerukunan umat
beragama.
2. Melaksanakan dialog secara intensif tentang 4
konsensus nasional, pemeliharaan
harmonisasi dan kerukunan antar umat
beragama serta wawasan kebangsaan
3. Melaksanakan Mediasi konflik,
mensosialisaiskan bahaya faham radikal,
rencana aksi penanganan konflik sosial dan
dialog secara intensif tentang penanganan
konflik sosial
4. Pembentukan Tim Kominda, TKDPD, FKDM
tMeningkatkan stabilitas politik di
masyarakat
1. Meningkatnya pemahaman masyarakat
terhadap politik
1. Meningkatkan penyelenggaraan
pendidikan politik di masyarakat tentang
demokrasi, etika dan budaya secara
berkesinambungan.
1. Mensosialisasikan Undang-Undang tentang
ormas dan Undang-Undang pemilu serta
pengembangan demokratisasi melalui
pendidikan politik bagi masyarakat
2. Melaksanakan dialog dengan ormas dalam
meningkatkan peran serta ormas sebagai mitra
pemerintah
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.2. Rencana Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna
mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut
merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah
ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan
program. Program dan kegiatan Tahun 2017-2022 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Maluku Tengah disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari
masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada musrenbang. Melalui penyelarasan
program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan
dan kecamatan, serta disesuaikan dengan program Bupati dan Wakil Bupati periode
2017 – 2022. maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017-
2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah. Beberapa
prioritas program pembangunan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Maluku Tengah yaitu;
I. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
7. Penyediaan Makanan dan Minuman;
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
10. Forum SKPD
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor;
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
IV. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.
VI. Program Pengembangan Data dan Informasi
1. Pameran Pembangunan Daerah
VII. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1. Masohi Expo
VIII. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1. Penyelesaian Permasalahan Antar Negeri dan Penanganan Masalah Aktual
2. Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial
3. Sosialisasi Bahaya Faham Radikalisme
4. Dialog Tokoh Masyarakat tentang Pencegahan/Antisipasi Konflik Sosial
5. Pembentukan Kelembagaan FKDM Tingkat Desa/Negeri
6. Pemantauan Orang Asing
IX. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1. Pemantapan Kesadaran Bela Negara di Daerah Bagi Generasi Muda
2. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Berbang dan
Bernegara Bagi Tomas, Toga dan Generasi Muda.
3. Pemahaman Terhadap Ideologi Negera, Wasasan Kebangsaan Dalam Rangka
Membentuk Karakter Bangsa bagi Generasi Muda di Pedesaan
4. Dialog Tokoh Masyarakat tentang 4 Konsensus Nasional
5. Penguatan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan Dalam Membentuk
Karakter Bangsa bagi Generasi Muda
6. Pemantapan Kesadaran Bela Negara Masyarakat
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
7. Dialog Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tentang Pemeliharaan
Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama
8. Dialog Tokoh Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
X. Program Pendidikan Politik Masyarakat
1. Sosialisasi UU Pemilu
2. Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Parpol
3. Pemantauan Pelaksanaan Pilkada, Pilpres/Pileg
4. Penysunan Data Base Ormas-Parpol
5. Pendidikan Politik dan Penyuluhan Demokrasi Pancasila Masyarakat
6. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Dana Partai Politik 1
7. Pendidikan Politik Bagi Perempuan
8. Pembinaan Ormas
9. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Keormasan
XI. Program Pengembangan/Penataan Sistem Intelijen Daerah.
1. Koordinasi dan Operasional Kominda
2. Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
3. Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018
XI. Program Peningkatan dan Pengembagan Aparatur.
1. Penyusunan Sistem Administrasi Kenaiakan Pangkat Otomatis PNS
2. Penyusnan Instrumen Analisa Jabatan
6.3. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran kegiatan selama Periode 5 (lima) tahun kedepan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:
1. Pegawai Kantor Kesbangpol
2. Camat, Kasi Pemerintahan, Kasi Keamanan dan Ketertiban
3. Anggota Pengurus FKUB ,Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
4. Anggota Pengurus FPK, FKDM
5. Organisasi Kemasyarakatan , Pelajar dan Mahasiswa.
6. Pegawai Pemerintahan
7. Pengurus Partai Politik.
8. Anggota Intelijen instansi terkait.
9. Intsansi Vertikal
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
6.4. Pendanaan Indikatif
Adapun jumlah Dana yang di usulkan untuk selama 5 (lima) Tahun adalah
sebagai berikut :
1. Tahun 2018 Rp 2.134.227.000,-
2. Tahun 2019 Rp 2.362.750.000,-
3. Tahun 2020 Rp 2.450.000.000 ,-
4. Tahun 2021 Rp 2.500.000.000
5. Tahun 2022 Rp 2.800.000.000
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) digunakan untuk
mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam
mewujudkan Misi ke-4 dan misi ke-5 dalam RPJMD Maluku Tengah tahun 2017-2022
adalah sebagai berikut:
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
BAB VIII
P E N U T U P
Di dalam bab ini dapat disebutkan beberapa hal sebagai berikut :
- Rencana strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra
ini disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah dalam kerangka mewujudkan
visi dan misi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang telah dispesifikasi dan
disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD
Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017-2022..
- Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan
dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya pembangunan nasional di Kabupaten
Maluku Tengah.
- Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah ini akan menjadi acuan resmi
penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
- Karena itu, Resntra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah serta digunakan
sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja
dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah merupakan
solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan
bidang/urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah dan atau
target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah yang telah dijabarkan dalam Renja dan
RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah harus
ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan
kinerja (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
Laporan kinerja (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku
Tengah akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan
(improving) pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Maluku Tengah di masa yang akan datang
Renstra 2017-2022 Bakesbangpol
- Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah
kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
Masohi, Pebruari 2018
Kepala Badan
Drs. H. M. Pattimura, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 199703 1 003