Upload
doancong
View
257
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 0
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Jalan Raya Belilas Km. 06 Pematang Reba Rengat, Telp. (0769) 341194
REVISI ATAS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016-2021
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2016 – 2021
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
limpahan Rahmad dan hidayahNya sehingga kami dapat
menyelesaikan Revisi Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pehubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 dan
selanjutnya kami kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Besar
Muhammad SAW.
Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
(RPJMD) yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Tahunan Periode 5 (Lima) Tahun yang berakhir pada T.A 2021
dan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu sehingga dengan
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Maka Revisi Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 Menjadi Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2016-2021.
Dengan adanya penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2016-2021 Menjadi Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021, maka
dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, Program dan
Kegiatan dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu serta menyelenggarakan
pelayanan kepada Masyarakat.
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 ii
Demikian penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat
diimplementasikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan,
program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2016-2021.
Rengat, Januari 2017 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Drs, ERPANDI Pembina Tk.I
NIP. 19630815 199309 1 001
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR…………………......……………………………….………. i
DAFTAR ISI……………….........….……………………………………………… iii
BAB I : PENDAHULUAN…….......…………..……………………….. 1
1.1. Latar Belakang…………......……………………….… 1
1.2. Landasan Hukum ..........................……..……….. 4
1.3. Maksud dan Tujuan ................………………....... 4
1.4. Sistematika Penulisan ..........................……...... 6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU...................................
8
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.... 8
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten
Indragiri Hulu ...................................................
14
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Indragiri Hulu..................................
15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD.…............................................
20
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI......................................................................
29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Indragiri Hulu....…………........….......
.
29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ......................
30
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Provinsi dan
Renstra SKPD....................................................
35
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...................
37
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .............................. 39
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN
KEBIJAKAN...…………………………………………………..
41
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 iv
4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten
Indragiri Hulu…...........................................……
41
4.2. Tujuan dan Sasaran .......................................... 42
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan
Kabupaten Indragiri Hulu..................................
45
BAB V : RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN
INDIKATIF..................................................................
.
48
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.................…………….
69
BAB VII : PENUTUP……………………………………………………….. 71
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan
Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu , maka Dinas Perhubungan
Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai Tugas pokok membantu Kepala Daerah
dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perhubungan.
Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan
Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan
Kebijakan Teknis di Bidang Perhubungan yang meliputi Teknis Lau Lintas dan
Parkir, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana dan Teknis Operasional
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan
Tupoksi diatas perlu disusun dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas
Perhubungan untuk 5 ( lima) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor
internal dan eksternal.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan
UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana
daerah dituntut untuk lebih mengembangkan diri dalam melaksanakan
pembangunan, maka untuk itu diperlukan sebuah perencanaan yang menjadi
dasar bagi pelaksaan pembangunan daerah.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2017 – 2021 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan
bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraaan
pemerintahan,pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada
stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen
perencanaan resmi Dinas Perhubungan berisi tentang visi yang akan dituju
oleh Dinas operhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dalam jangka 5 (lima)
tahun kedepan yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan
dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan
dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapainnya. Secara Umum
Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :
1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD
dalam lima tahun kedepan;
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah
ditetapkan tercapai.
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 2
Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan ini berdasarkan
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun,
pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan,
pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu
strategis, perumusan
visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan
kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi mendalam antar bidang
pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati
serta penetapan oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk dapat dilaksanakan.
Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan
Sesuai yang diamanatkan dalam Undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem perencanaan pembangunan Nasional, maka kedudukan dan peran
Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021
adalah :
1. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kerja di
lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu karena merupakan
bagian dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Indragiri Hulu,
2. Merupakan penjabaran dan pendalaman dari Rencana pembangunan
Jangka Panjang Daerah maupun Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu ini
akan digunakan sebagai Pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan
(Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dan sebagai pedoman
bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) Dinas Perhubungan
Kabupaten Indragiri Hulu yang dalam kaitan ini pula subtansi RKA tersebut
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 3
akan tercermin pada Rancangan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
RAPBD ) Kabupaten Indragiri Hulu.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 ini disusun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta tetap mengacu pada
Rencana Stategis (Renstra) kementria Perhubungan, maupun Renstra Dinas
Perhubungan Propinsi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam
penyusunan.
Program antara Kabupaten, Provinsi dan Kementrian, untuk
mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional
ataupun internasional yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke
depan yang mempengaruhi perubahan struktur perekonomian dan
pembangunan sektor Perhubungan di Kabupaten Indragiri Hulu.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indragri Hulu
merupakan sub sistem dari sitem pembangunan jangka menengah daerah,
sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan bidang
Perhubungan di kabupaten Indragiri Hulu berpedoman pada RPJMD
Pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017-2021, RENSTRA
Kementerian Perhubungan RI Tahun 2014-2019, Serta RENSTRA Dinas
Perhubungan, Provinsi Riau 2014-2019. Sehingga terjadi singkronisasi
Program dan Kegiatan antara Rentra Dinas Perhubungan dengan Renja Dinas
Perhubungan.
Gambaran hubungan Rentra SKPD, RPJMD, Rentra Kementrian dan
Renja SKPD disajikan dalam gambar berikut :
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 4
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sebagai dokumen
perencanaan formal suatu instansi Pemerintah, Renstra Dinas Perhubungan
Kabupaten Indragiri Hulu periode 2016-2021 disusun melalui dasar :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tenatang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim Perencanaan
Pembngunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Kenuang
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam
Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Perturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata
Cara Penyusunan rencana strategis satuan kerja prangkat daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 4 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
14. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 tahun 2016 Tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dnas Perhubunganh Kabupaten Indragiri Hulu;
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2016 – 2021.
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu
dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi
pembangunan Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu yang akan
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 5
dicapai selama 5 tahun ke depan dan merupakan Pedoman yang digunakan
untuk melakukan perencanaan jangka pendek yaitu menentukan program dan
kegiatan tahunan. Maksud penyusunan perencanaan strategis ini adalah
sebagai suatu alat manajemen untuk membantu organisasi Dinas
Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan
memastikan anggota organisasi bekerja berdasarkan tujuan yang sama.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten
Indragiri Hulu adalah antara lain :
1. Memberikan Arah dan pedoman bagi semua personil dalam
melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang
perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima 2016-2021
dapat dicapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik
secara intansi ternal maupun ekternal;
3. Merumuskan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang kemudian
dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan.
4. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu guna menciptakan
perencaan pembangunan yang terpadu.
5. Menyediakan tolok ukur kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri
Hulu.
6. Mendorong adanya proses pemikiran yang adaptif sehingga tercipta dan
terpeliharanya keselarasan antara organisasi Dinas Perhubungan dan
lingkungan internal yang kondusif dan menghindarkan timbulnya
penyimpangan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi atau
disorientasi dari Core Businessnya.
7. Membantu pimpinan organisasi Dinas Perhubungan untuk
mengintegrasikan dan mengendalikan berbagai kegiatan dalam internal
organisasi untuk mencapai sasaran strategis sehingga terhindar dari
ketidak konsistenan dengan rencana yang telah ditetapkan.
8. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabuoaten Indragiri
Hulu yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan
prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dalam turut
mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunandaerah
Kabupaten Indragiri Hulu yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 6
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD,fungsi
Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah, proses
penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan
RPJMD,Renstra K/L dan Renstra provinsi/ Kabupaten/
Kota,dengan Renja OPD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang,peraturan
pemetintah,Peraturan Daerah,dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang struktur organisasi,tugas dan
fungsi,kewenangan OPD,serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan dan Penganggaran OPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra OPD
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD,
serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN OPD
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas
Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja
sumberdaya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri
Hulu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan
capaian –capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas
Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu
diatasi melalui Rentra Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri
Hulu.
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu, Struktur
organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu, serta
uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah
kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 7
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu - isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategis dan Kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu
unsur Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tentang
Organisasi Dinas Kabupaten Indragiri Hulu.
Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu. Tugas Pokok Dinas
Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu: membantu Bupati
melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang
Perhubungan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas
Perhubungan mempunyai Fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijaksanaan di bidang Perhubungan
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan
c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perhubungan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 62
Tahun 2016, Organisasi Dinas Pehubungan Kabupaten Indragiri Hulu adalah
sebagai berikut:
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 9
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu
SUBBAGIAN
UMUM
SUBBAGIAN
PROGRAM dan
KEUANGAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL UMUM
BIDANG
PENGEMBANGAN
DAN KESELAMATAN
SEKSI PEMADUAN
MODA DAN
TEKNOLOGI
PERHUBUNGAN
SEKSI
LINGKUNGAN
PERHUBUNGAN
SEKSI
KESELAMATAN
BIDANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN
SEKSI LALU
LINTAS
SEKSI ANGKUTAN
SEKSI PENGUJIAN
SARANA
BIDANG PRASARANA
SEKSI
PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN
PRASARANA
SEKSI
PENGOPERASIAN
PRASARANA
SEKSI PERAWATAN
PRASARANA
KEPALA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
(UPT)
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 10
Dengan susunan organisisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan,
maka uraian tugas dan fungsinya sebagai berikut :
2.1.1. Kepala Dinas
Dinas Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan
teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, membina,
mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi
urusan pemerintahan Dinas Perhubungan, dan fungsi
Dinas Perhubungan,sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas
Perhubungan ;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Dinas
Perhubungan;
c. Pemberian kajian teknis perizinan dan/atau
rekomendasi;
d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas
Perhubungan;
e. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengadilan
serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas Dinas Perhubungan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
2.1.2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan
pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan
program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan
kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan,
kehumasan, serta keuangan.
Dalam pelaksanaan tugas pokok sekretaris
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan program dan anggaran bidang umum,
program dan keuangan;
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 11
b. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran
Dinas Perhubungan;
c. Penyelengaraan ketatausahaan;
d. Pembinaan kepegawaiaan;
e. Pengelolaan sarana dan prasarana;
f. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan
dinas;
g. Penyelenggaraan fungsi kehumasan;
h. Pengelolaan keuangan;
i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring,
evaluasi dan pelaporan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Adapun uraian tugas sekretariat adalah sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan Perencanaan pada Sub Bagian
Umum, Program dan Keuangan serta Kepegawaian
Dinas;
b. Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas pada Sub Bagian
Umum, Program dan Keuangan serta Kepegawaian
Dinas;
c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian
Umum Program dan Keuangan serta Kepegawaian
Dinas;
d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada
Sub Bagian Umum, Program dan Keuangan serta
Kepegawaian Dinas;
e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi, keuangan,
kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum
dan rumah tangga Dinas;
f. Melaksanaan koordinasi pelayanan administrasi
Dinas;
g. Mengkoordinasikan rapat dinas dan keprotokolan;
h. Mengkoordinasikan Laporan Tahunan Dinas meliputi
LPPD, LKPJ dan LAKIP;
i. Mengkoordinasikan penyusunan SOP dilingkungan
Dinas;
j. Menyelenggarakan Fasilitasi dan asistensi;
k. Pelasanaan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 12
2.1.3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksankan
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta
evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
Adapun dalam melaksanakan tugas pokok bidang lalu
lintas dan angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu
lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu
lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
c. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu
lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.1.4. Bidang Prasarana
Bidang Prasarana di pimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.
Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang
Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana;
c. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian
prasarana;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.1.5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan
Bidang Pengembangan dan Keselamatan di pimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 13
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di
bidang pengembangan dan keselamatan transportasi;
Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang
Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan
perhubungan, dan keselamatan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan
perhubungan, dan keselamatan;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan
perhubungan, dan keselamatan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.1.6. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( Pengujian Kendaraan
Bermotor )
Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disingkat UPTD
dipimpin oleh Kepala UPT dan bertanggungjawab langsung
kepada Kepala Dinas , UPT Pengujian Kendaran bermotor
mempunyai tugas pokok Penyelengaraan pengujian
kendaraan bermotor, Penyampaian laporan pelaksanaan
tugas secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala
Dinas, Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas
Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagai mana
dimaksud diatas, UPT Pengujian Kendaran Bermotor
menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan yang merupakan segala usaha kegiatan
pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan
penyusunan rencana untuk melaksanakan tugas
pokok.
b. Pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan
kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok sesuai
rencana yang ditetapkan.
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 14
c. Pembinaan yang merupakan segala usaha kegiatan
kearah peningkatan pelayanan dalam usaha
melaksanakan tugas pokok.
d. Pengawasan yang merupakan segala usaha kegiatan
untuk melaksanakan tugas pokok sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
e. Pengadministrasian yang merupakan segala usaha
dan kegiatan dibidang ketata usahaan umum
perlengkapan dan keuangan.
f. Pengkoordinasian yang merupakan segala usaha dan
kegiatan untuk mengadakan hubungan kerja dan
kerja sama dengan bidang-bidang lain dilingkungan
Dinas Perhubungan guna kelancaran Pelaksanaan
tugas.
2.2. Sumber Daya SKPD
Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan Tugas
pokok tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya
manusia baik itu aparatur maupun perusahan-perusahaan / organisasi yang
bergerak dalam bidang transportasi, atau sumber daya modal berupa
anggaran/ asset.
2.2.1 Sumber Daya Manusia
a. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kab.Indragiri
Hulu
No Pegawai Jumlah %
1. PNS 42 39,63 2. CPNS - -
3. Honorer 64 60,37
TOTAL 106 100
b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai
PNS/ CPNS Honorer
1. Doktor ( S-3 ) - -
2. Pasca Sarjana ( S-2) 1 - 3. Sarjana ( S-1 ) 22 23
4. Diploma ( D-3 ) 1 - 5. Diploma ( D-2 ) - - 6. SLTA sederajat 18 36
7. SLTP sederajat - 2 8. SD sederajat - 3
TOTAL 42 64
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 15
c. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan
Penjenjangan dan Keahlian
No Pelatihan Penjenjangan
Jumlah Pegawai
1. SPAMEN 1 2. PIM III 2
3. PIM IV 7 4. ADUM/SEPADA 5
5. PKB 3 6. Terminal 1
TOTAL 19
d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan
Golongan
No Golongan Jumlah (Orang)
1. IV 5
2. III 27 3. II 10
4. I -
TOTAL 42
e. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf
No Jabatan Jumlah
Pegawai
1. Eselon II B ( Kepala Dinas) 1 2. Esselon III A ( Sekretaris ) 1
3. Esselon III B ( Kepala Bidang ) 3 4. Esselon IV A (Kasubbag/Kasie/Ka.UPT) 12 5. Esselon IV B ( Kasubbag TU UPT ) 1
6. Staf 24
TOTAL 42
2.2.2 Sumber Daya Lainnya
Sumber Daya Lainnya berupa Aset bergerak dan tidak
bergerak
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Terdiri dari 3 terminal
penumpang, 1 tipe A dan 2 tipe C yang digunakan untuk pelayanan
publik yaitu terminal Gerbang Sari tipe A dan terminal rengat, terminal
sri gading air molek tipe C dan 1 (Satu) Bandar Udara Japura.
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 16
Tabel 2.3.1.a
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2011-2015
N
o
Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah
Penumpang
Bus
159.400 161.476 290.756 256.756 253.292
2. Jumlah
Penumpang
Pesawat Udara
1861 734 314 13 40
Total Jumlah
Penumpang
161.261 162.210 291.070 256.070 253.332
Tabel 2.3.1.b
Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal
No Uraian
Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
Orang Barang Orang Barang Orang Barang Orang Barang Orang Barang
1 Bandara 1.861 23.013 734 9.673 334 1.778 13 - 40 -
2 Terminal 159.400 268.574 161.476 271.450 290.756 2.425.325 256.510 2.165.300 211.250 2.112.200
Jumlah 161.261 291.587 162.210 281.123 291.090 2.427.103 256.523 2.165.300 211.290 2.112.200
Tabel 2.3.1.c
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus
No Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah Pelabuhan
Laut 1 1 1 1 1
2. Jumlah Bandar Udara 1 1 1 1 1
3. Jumlah Terminal Bus 3 3 3 3 3
4. Jumlah Dermaga
Rakyat 2 2 7
Jumlah 5 5 7 7 12
Tabel 2.3.1.d
Rasio Izin Trayek, Jumlah KIR Angkutan Umum Tahun 2011 s/d 2015
No Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1. Rasio Izin Trayek 120 120 58 63 65
2. Jumlah KIR Angkutan Umum 1.102 1.116 1.274 1.439 1.556
3. Kepemilikian KIR Angkutan
Umum 863 947 1.053 1.208 1.358
4. Izin Pengujian/Kelayakan KIR 30 Menit 30
Menit
30
Menit
30
Menit
30
Menit
5. Pemasangan Rambu-Rambu 557 648 663 964 1.325
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 17
Tabel 2.3.1.c
Jumlah Kendaraan Wajib Uji dan Realisasi
No Jenis
Kendaraan
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Wajib
Uji
Reali
sasi
Wajib
Uji
Reali
sasi
Wajib
Uji
Realis
asi
Wajib
Uji
Realis
asi
Wajib
Uji
Realis
asi
1 Bus Umum 262 226 281 214 278 278 276 295 191 198
- Ukuran Besar - - - - - - - - - -
- Ukuran
Sedang - - - - - - - - - -
- Ukuran Kecil - - - - - - 276 295 - -
2 Bus Bukan
Umum 77 70 84 81 97 84 132 45 281 87
- Ukuran Besar - - - - - - 5 8 - -
- Ukuran
Sedang - - - - - - 10 10 - -
- Ukuran Kecil - - - - - - 107 17 - -
3
Mobil
Penunjang
Umum
23 23 24 24 24 24 3 25 -
4 Taxi - - - - - - - - - -
5 Kendaraan
Roda Tiga - - - - - - - - - -
6 Pick Up 2370 189
1 2838 2333 3259 2574 3267 3706 2727 4013
7 Truck Sedang 3018 245
8 3357 2776 3603 2982 3018 3416 3492 3500
8 Truck Berat - - - - - - 591 714 361 302
9 Kereta
Gandengan 1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
10 Kerata
Tempelan 7 7 8 8 8 8 8 4 8 4
11 Penarik Tractor
Read - - - - - - - - - -
12
Mobil
Penumpang
Tidak Umum
20 20 21 21 21 21 - - - -
13 Mobil Barang Bak Tertutup
5 5 5 5 8 8 - - - -
14 Kendaraan Keluarga
3 3 3 3 10 10 - - - -
Jumlah 7694 8510 7086 8104
2.3.2. Jenis Pelayanan
Jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan
adalah sebagai berikut:
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 18
No Jenis
Pelayanan Pengertian Dasar Hukum Waktu
1. Pengelolaan Perparkiran
Izin pengelolaan perparkiran adalah surat
ketetapan yang
diberikan kepada pemohon izin untuk
menyelenggarakan dan
mengelola tempat parkir di tepi jalan umum
Perda No. 1 Tahun 2012
tentang
Retribusi Jasa Umum
30 hari
2. Perpanjanga
n izin pengelolaan
perparkiran
izin pengelolaan
perparkiran adalah surat ketetapan yang
diberikan kepada
pemohon izin untuk menyelenggarakan dan
pengelolaan tempat
parkir di tepi jalan umum
Perda No. 1
Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa
Umum
30 Hari
3. Izin Trayek Izin Trayek adalah pemberian izin trayek
kepada orang-orang atau
pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan
angkutan penumpang
umum pada satu atau beberapa trayek tertentu
dalam wilayah daerah.
1. UU No. 22 Tahun 2009
Tentang Lalu
Lintas Angkutan
Jalan
2. Perda No. 3 Tahun 2012
Tentangg
Realisasi
perizinan
14 Hari
4. Pelayanan KIR
Pengujian kendaraan bermotor adalah
serangkaian kegiatan
menguji dan/atau memeriksa bagia-bagian
kendaraan bermotor
wajib dalam rangka pemenuhan persyaratan
teknis dan laik jalan
Perda No. 1 Retribusi Jasa
Umum
30 Menit
2.3.3. Kelompok Sasaran
Kelompok Sasaran adalah perihal yang menerima manfaat
langsung dari jenis pelayanan yang terdapat di Dinas Perhubungan
dengan melihat hal tersebut dapat dibagi menurut jenis-jenis
pelayanan yang dilaksanakan yang terdiri dari:
No Jenis Pelayanan Kelompok Sasaran
1. Izin Pengelolaan
Perparkiran
Pemohon izin untuk
menyelenggarakan dan
mengelola parkir di tepi jalan
2. Perpanjangan Izin
Pengolalaan Perparkiran
Pemohon Izin untuk
menyelenggarakan dan
mengelola parkir
3. Izin Trayek Orang atau Pribadi atau badan
yang menyediakan pelayanan
angkutan penumpang umum
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 19
4. Pelayanan KIR Para pemilik kendaraan
angkutan umum/pribadi khusus
untuk pemenuhan persyaratan
teknis dan laik jalan.
2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Adapun tantangan yang ada dalam pengembangan di bidang
Perhubungan yaitu :
a. Bidang Perhubungan
- Kondisi rambu baik, baru 75% hal ini disebabkan karena
faktor usia rambu, rusak, hilang, hilang karena pelebaran
jalan dan pertambahan kebutuhan rambu secara signifikan
disamping penambahan panjang jalan yang tidak diikuti
dengan kemampuan untuk mencukupinya.
- Kondisi APILL baik, mencapai 70% hal ini disebabkan oleh
faktor usia komponen rambu, pelebaran jalan, rusak sedang
pemeliharaanya memerlukan dana setiap tahunnya,
sementara kebutuhan APILL masih belum tercukupi.
- Kondisi LPJU baik, baru 50% hal ini disebabkan oleh faktor
hilangnya komponen LPJU dan pertumbuhan kebutuhan
LPJU yang signifikan tidak dapat diikuti dengan kemampuan
angggaran.
- Kondisi Terminal baik, baru 67% dari 3 (tiga) terminal
penumpang yang ada, disebabkan faktor usia terminal yang
ada kurang maksimalnya pemanfaatan terminal, terutama
terminal type A.
- Kendaraan Terujihan, baru mencapai 95,56% hal ini
disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran pemilik
kendaraan, numpang uji di daerah lain, posisi kendaraan di
daerah lain dan jarak tempuh dari pemilik kendaraan
ketempat Pengujian.
- Kebutuhan peningkatan SDM melalui diklat mengenai
lalulintas, diklat analisis dampak lalulintas, diklat
pengoperasian APILL dan sebagainya.
Adapun peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan di
bidang Perhubungan yaitu regulasi yang telah ada mencukupi untuk
pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur terus meningkat
terutama jalan membuka peluang untuk membangun infrastruktur
Perhubungan yang lebih memadai dan di dukung letak geografis,
partisipasi masyarakat cukup tinggi mendukung pembangunan di
dukung pertumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan yang selalu
meningkat.
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 20
Kelompok Sasaran adalah perihal yang menerima manfaat
langsung dari jenis pelayanan yang terdapat di Dinas Perhubungan
dengan melihat hal tersebut dapat dibagi menurut jenis-jenis
pelayanan yang dilaksanakan yang terdiri dari:
No Jenis Pelayanan Kelompok Sasaran
1. Izin Pengelolaan
Perparkiran
Pemohon izin untuk
menyelenggarakan dan
mengelola parkir di tepi jalan
2. Perpanjangan Izin
Pengolalaan Perparkiran
Pemohon Izin untuk
menyelenggarakan dan
mengelola parkir
3. Izin Trayek Orang atau Pribadi atau badan
yang menyediakan pelayanan
angkutan penumpang umum
4. Pelayanan KIR Para pemilik kendaraan
angkutan umum/pribadi khusus
untuk pemenuhan persyaratan
teknis dan laik jalan.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Indikator Kinerja Tantangan Peluang
1. Indikator dan
Pemasangan
Sarana dan
Prasarana Jalan
1. Banyaknya rambu-
rambu lalu lintas yang
hilang/rusak karena
ulah masyarakat
2. Pelebaran/Peningkatan
ruas jalan
1. Kebutuhan yang
meningkat
2. Tingginya arus Lalu
Lintas
3. Peraturan
perundangan
tentang Lalu Lintas
dan Angkutan
Jalan, dll
2. Pengawasan di
Jalan
1. Kendaraan yang tidak
memenuhi persyaratan
administrasi dan
teknis
2. Belum adanya
Peralatan pengawasan
(Jembatan Timbang)
3. Minimnya SDM (PPNS)
1. Regulasi yang
memungkinkan
2. Adanya sangsi
terhadap
pelanggaran
3. Pembuatan izin
Trayek
Banyaknya kendaraan
yang sudah melampaui
batas usia pakai
1. Kebutuhan
Masyarakat
terhadap angkutan
2. Regulasi yang
memungkinkan
4. Perparkiran 1. Lahan parker ada yang
digunakan pedagang
kaki lima
2. Ruas dan Prasarana
parkir belum
memadahi
1. Penataan Parkir
yang efisien dalam
penggunaan lahan
2. Regulasi yang
memungkinkan
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 21
5. Rekomendasi Ijin
angkutan barang
1. Belum adanya pool
kendaraan yang
memenuhi persyaratan
2. Belum adanya Tenaga
Teknik pada
perusahaan tersebut
1. Adanya aturan yang
memungkinkan
2. Peningkatan
Jumlah kendaraan
6. Pengujian
Kendaraan
Bermotor
1. Jauhnya jarak tempuh
dari tempat pemilik
kendaraan ke tempa
pengujian KBM
2. Minimnya tenaga
Penguji Kendaraan
Bermotor
3. Infrastruktu menuju
gedung pengujian yang
belum memadahi
1. Merupakan suatu
syarat sebagai
perlengkapan setiap
kendaraan bermotor
untuk pengurusan
STNK
2. Kesadaran
masyarakat yang
tinggi pentingnya
persyaratan teknis
untuk keselamatan
dalam berkendara
7. Koordinasi 1. Masih tingginya ego
sektoral;
2. Lemahnya pihak
terkait dalam
melakukan
Komunikasi dan
Konsultasi
3. Tidak adanya sanksi
yang tegas bagi yang
tidak melaksanakan
hasil koordinasi;
4. Permasalah yang
semakin kompleks
1. Adanya kewenangan
yang diberikan
menurut peraturan
dan perundangan;
2. Adanya wadah
untuk melaksakan
kegiatan
koordinatif;
8. Perumusan
Rancangan
Regulasi
1. Adanya aturan-aturan
yang tidak singkron
dan kurang sesuai
dengan kondisi daerah;
2. Perubahan peratuan
yang relatif cepat;
1. Dinamika tuntutan
dan kebutuhan
pembangunan yang
terus meningkat
dan berkembang;
2. Implementasi
Otonomi daerah;
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 22
Tebel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGRIRI HULU
No Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi SKPD Target Target
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Realisasi Capaian Tahun
SPM IKK 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 Tersedianya angkutan umum
yang melayani wilayah yang
telah tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan
Kabupaten/Kota
75.00 - - - - - - - 80.4
4
80.4
4
80.4
3
80.4
3
80.4
3 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
2 Tersedianya angkutan umum
yang melayani jaringan trayek
yang menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil dengan
wilayah yang telah berkembang
pada wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan
Kabaputen/Kota
60.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tesedianya halte pada setiap
Kabupaten/Kota yang telah
dilayani angkutan umum dalam
trayek
100.00 - - - - - - - 0 0 20 40 60 0 0 0.20 0.40 0.60
4 Tersedianya terminal angkutan
penumpang pada setiap
Kabupaten/Kota yang telah
dilayani angkutan umum dalam
trayek
40.00 - - - - - - - 42.8
6 4.86
42.8
5
42.8
5
42.8
5 1.07 0.12 1.07 1.07 1.07
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 23
5 Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan
(rambu,marka dan guardrill)
dan penerangan jalan umum
(PJU) pada jalan
Kabupaten/Kota
60.00 - - 40.1
5
46.7
1
46.7
1
54.1
4
68.2
0 0.67 0.78 0.78 0.90 1.14
6 Tersedianya unit pengujian
kendaraan bermotor bagi
Kabupaten/Kota yang memiliki
populasi kendaraan wajib uji
minimal 4000 (empat ribu)
kendaraan wajib uji
60.00 - - - - - - - 50 50 50 50 50 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
7 Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang
terminal pada Kabupaten/Kota
yang telah memiliki terminal
50.00 - - - - - - - 10.2
5
10.2
5
10.2
5
10.2
5
10.2
5 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
8 Tersedianya Sumber Daya
Manusia di bidang pengujian
kendaraan bermotor pada
Kabupaten/Kota yang telah
melakukan pengujian berkala
kendaraan bermotor
100.00 - - - - - - - 50 50 37.5 37.5 37.5 0.50 0.50 0.38 0.38 0.38
9 Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang MRLL,
Evaluasi Andalalin,Pengelolaan
Parkir pada Kabupaten/Kota
40.00 - - - - - - - 16.6
7
16.6
7
16.6
6
33.3
3
33.3
3 0.42 0.42 0.42 0.83 0.83
10 Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) yang memiliki
kompetensi sebagai pengawas
kelaikan kendaraan pada setiap
perusahaan angkutan umum
100.00 - - - - - - - 33.3
3
33.3
3 25 25 25 0.33 0.33 0.25 0.25 0.25
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 24
11 Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam Kabupaten/Kota
100.00 - - - - - - - 55.8
3
48.3
3 52.5
56.6
6 50 0.56 0.48 0.53 0.57 0.50
12 Tersedianya kapal sungai dan
danau untuk melayani jaringan
trayek dalam Kabupaten/Kota
pada Wilayah yang tersedia alur
sungai dan danau yang dapat
dilayari
0.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tersedianya kapal sungai dan
danau yang melayani trayek
dalam Kabupaten/Kota yang
menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil dengan
wilayah yang telah berkembang
pada wilayah yang tersedia alur
sungai dan danau yang dapat
dilayari
75.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tersedianya pelabuhan sungai
dan danau untuk melayani
kapal sungai dan danau yang
beroperasi pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah
yang telah dilayari angkutan
sungai dan danau
40.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Terpenuhinya standar
keselamatan bagi kapal sungai
dan danau yang beroperasi
pada lintas antar pelabuhan
dalam satu Kabupaten/Kota
60.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 25
16 Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) yang
mempunyai kompetensi sebagai
awak kapal angkutan sungai
dan untuk daerah yang telah
melayani angkutan sungai dan
danau
100.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tersedianya kapal
penyeberangan yang beroperasi
pada lintas dalam Kabupten
/Kota pada wilayah yang
ditetapkan lintas
penyeberangan dalam
Kabupaten/Kota
50.00 - - - - - - - 0 20 40 60 80 0 0.40 0.80 1.20 1.60
18 Tersedianya kapal
penyeberangan yang beroperasi
pada lintas Kabupaten/Kota
untuk menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil dengan
wilayah yang telah berkembang
pada wilayah yang telah
ditetapkan lintas
penyeberangan dalam
Kabupaten/Kota
0.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Tersedianya pelabuhan
penyebe-rangan pada
Kabupaten/Kota yang memiliki
pelayanan angkutan penye-
berangan yang beroperasi pada
lintas penyeberangan dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah
yang memiliki alur pelayaran
60.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 26
20 Terpenuhinya standar
keselamatan kapal
penyeberangan dengan ukuran
di bawah 7 GT dan kapal
penyebe-rangan yang beroperasi
pada lintas penyeberangan
dalam Kabupaten/Kota
100.00 - - - - - - - 40 45 55 55 50 0.40 0.45 0.55 0.55 0.50
21 Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) yang
mempunyai kompetensi sebagai
awak kapal penyeberangan
dengan ukuran di bawah 7 GT
atau yang beroperasi di lintas
penye-berangan dalam
Kabupaten/Kota
60.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tersedianya kapal laut yang
beroperasi pada lintas dalam
Kabupaten/Kota pada wilyah
yang memiliki alur pelayaran
dan tidak ada alternatif
angkutan jalan
100.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Tersedianya kapal laut yang
beroperasi pada lintas atau
trayek dalam Kabupaten/Kota
untuk menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil dengan
wilayah yang telah berkembang
pada wilayah yang memilliki
alur pelayaran dan tidak ada
alternatif angkutan jalan yang
memilki alur pelayaran dan
50.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 27
tidak ada alternatif angkutan
jalan
24 Tersedianya dermaga pada
setiap ibukota Kecamatan
dalam Kabupaten/Kota untuk
melayani kapal laut yang
beroperasi pada trayek dalam
Kabupaten/Kota wilayah yang
memiliki alur pelayaran dan
tidak ada alternatif angkutan
jalan
0.00 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Terpenuhinya standar
keselamatan kapal dengan
ukuran di bawah 7 GT yang
beroperasi pada lintas dalam
Kabupaten/Kota
90.00 - - - - - - - 0 0 50 50 50 0 0 0.56 0.56 0.56
26 Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) ytang
mempunyai kompetensi sebagai
awak kapal angkutan laut
dengan ukuran di bawah 7 GT
100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 Media masa seperti majalah
radio dan televisi
100 - - - - - - -
78 89 100 100 100
31 Media ruang seperti media
buletin, leaflet, booklet, brosur,
spanduk dan baliho
100 - - - - - - - 0 0 72,5
7
83,6
7 100
32 Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan Kelompok
informasi masyarakat di tingkat
kecamatan
50 0 0 25 35 45
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 28
Tebel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu
Uraian Anggaran Pada Tahun
Realisasi Anggaran Pada Tahun
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran
Rata-rata Pertumbuhan
2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENDAPATAN DAERAH
773.200.000 808.200.000 889.700.000 1.017.784.000 1.058.285.800
798.818.500 1.023.832.525 1.828.458.500 966.277.500 988.311.100 1
1 2 1 1 909.433.960 900.562.720
PENDAPATAN ASLI DAERAH
773.200.000 808.200.000 889.700.000 1.017.784.000 1.058.285.800 798.818.500 1.023.832.525 1.828.458.500 966.277.500 988.311.100 1
1 2 1 1 909.433.960 900.562.720
- Retribusi Daerah
773.200.000 808.200.000 889.700.000 1.017.784.000 1.058.285.800 798.818.500 1.023.832.525 1.828.458.500 966.277.500 988.311.100 1
1 2 1 1 909.433.960 900.562.720
- Lain-lain PAD yang sah
0 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- Sumbangan pihak ketiga
- -
BELANJA DAERAH
9.048.192.586 16.199.025.353 17.775.771.915 14.914.724.707 12.143.286.203
27.043.202.873 8.594.851.671 16.606.571.507 13.964.120.975 11.816.315.648 3
1 1 1 1 14.016.200.153 17.549.808.099
Belanja tidak langsung
2.845.582.046 3.861.505.453 3.329.666.115 4.260.992.807 3.896.486.103
10.867.966.327 3.063.347.268 3.190.523.534 3.919.418.187 3.786.724.408 4
1 1 1 1 3.638.846.505 5.221.371.022
- Belanja Pegawai
2.845.582.046 3.861.505.453 3.329.666.115 4.260.992.807 3.896.486.103 10.867.966.327 3.063.347.268 3.190.523.534 3.919.418.187 3.786.724.408 4
1 1 1 1 3.638.846.505 5.221.371.022
Belanja langsung
6.202.610.540 12.337.519.900 14.446.105.800 10.653.731.900 8.246.800.100
16.175.236.546 5.531.504.403 13.416.047.973 10.044.702.788 8.029.591.240 3
0 1 1 1 10.377.353.648
12.328.437.077
- Belanja pegawai
450.750.000 836.050.000 1.657.225.000 1.787.790.000 1.184.430.000 452.520.500 802.350.000 1.635.275.000 1.761.640.000 1.182.780.000 1
1 1 1 1 1.183.249.000 1.183.273.100
- Belanja barang & jasa
3.327.005.610 5.559.657.860 7.050.376.800 6.719.132.600 4.631.177.500 13.214.857.046 4.064.526.823 6.418.816.723 6.157.936.788 4.456.376.740 4
1 1 1 1 5.457.470.074 7.400.080.209
- Belanja modal 2.424.854.930 5.941.812.040 5.738.504.000 2.146.809.300 2.431.192.600 2.507.859.000 664.627.580 5.361.956.250 2.125.126.000 2.390.434.500 1
0 1 1 1 3.736.634.574 3.745.083.768
TOTAL -8.274.992.586 -15.390.825.353 -16.886.071.915 -13.896.940.707 -1.085.000.403 -6.244.384.373 -7.571.019.146 -14.778.113.007 -12.997.843.475 -10.828.004.548 3 0 1 1 1 -13.106.766.193 -16.649.245.379
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 29
BAB III
ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Identifikasi merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan daerah
dengan mengkaji lingkungan yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa
dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar organisasi,
karena lingkungan internal maupun eksternal dapat di kendalikan maupun
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Dinas
Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pemerintah maupun pembangunan,
khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berkaitan dengan penyusunan rencana program dan kegiatan, maka
perlu adanya rumusan permasalahan yang akurat dan jelas sesuai dengan
potensi-potensi yang ada.permasalah-permasalah perlu juga dicantumkan agar
terjadi kesinambungan rencana program atau kegiatan, karena pada dasarnya
program atau kegiatan adalah pemecahan masalah yang sedang atau akan
dihadapi melalui optimalisasi potensi yang dimiliki.
Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan urusan angkutan barang, kualitas kendaraan angkutan
orang, izin trayek belum tertata secara maksimal.
2. Penyelenggaraan urusan perhubungan bidang laut dan udara. Bidang
Laut belum adanya rambu-rambu sungai, pendangkalan alur sungai
belum terdatanya kapal-kapal dengan tonas dibawah 7 GT.
3. Kualitas SDM terutama pada permasalahan kompetensi dan perbandingan
antara sarjana (S1/S2), sarjana muda dan petugas teknis (STM/SMA),
masih sangat jauh dari harapan sehingga diperlukan pendidikan, latihan
keterampilan untuk meningkatkan SDM pada level terendah menjadi
tingkat sarjana muda.
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 30
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
VISI
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2021 merupakan tahap ketiga Pembangunan
Jangka Panjang Daerah yang berlandaskan kepada pelaksanaan, pencapaian
dan keberlanjutan dari RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 – 2015
dengan Visi pembangunan “Indragiri Hulu Sejahtera Tahun 2015”. Visi
periode kedua ini diperkuat dengan menjadikan seluruh masyarakat Indragiri
Hulu lebih sejahtera, lahiriah dan bathiniah sehingga Visi RPJMD Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2016 – 2021 adalah “Mewujudkan Indragiri Hulu yang
Lebih Sejahtera Tahun 2020”, dengan motto “ Tak Ada Kata Menyerah”
No Aspek Kajian
Capaian/Kondisi Saat Ini
Standar
yang
digunakan
Faktor yang
mempengaruhi Permasalah
an Pelayanan
SKPD
Internal Eksternal
(Kewenanga
n SKPD)
(Diluar
Kewenangan SKPD)
1. Pemanfaat
an
Terminal
Terminal Gerbang
sari kurang
maksimal
pemanfaatannya
Naik
turunnya
penumpang
angkutan
umum dan
pemberhentia
n kendaraan
angkutan
umum
izin trayek
belum
tertulis
dengan baik
Agen Bus
AKAP tidak
bersedia
menempati
loket-loket
yang telah
disediakan
Kurangnya
tenaga
Teknis
2. Tataran
Transforta
si Lokal
(tatralok)
1. Kelengkapan
fasilitas jalan
belum
mencukupi
1. Masih
sering
terjadinya
kecelakaan
1. Terbatasn
ya anggaran
- Terbatasny
a SDM
bidang
pelayaran
2. Belum
tertatanya kapal
GT 7 kebawah di
alur sungai
indragiri
2. Standar
pelayanan
belum
terpenuhi
2. Belum
maksimalnya
sosialisasi
peraturan
perhubungan
-
4. Sumber
Daya
Manusia
Terbatasnya SDM Pendidikan
Transportasi
Tidak
terpenuhinya
persyaratan
untuk dapat
mengikuti
pendidikan
di STTD
Masih
kurangnya
informasi
dan minat
sekolah di
STTD
-
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 31
Filosofi perwujudan “Lebih Sejahtera” sejalan dengan pernyataan
“sejahtera” pada Visi pada RPJPD yang dimaknai bahwa kondisi yang ingin
diwujudkan di Kabupaten Indragiri Hulu pada akhir masa pembangunan
jangka menengah ketiga tahun 2016 - 2021 ini adalah lebih kesejahteraan dari
periode sebelumnya yang meliputi:
Sosial, dimana kondisi dimana kehidupan masyarakat memiliki hubungan
dan komunikasi yang dinamis, berimbang, merata ke seluruh lapisan,
golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminatif, serta responsif,
sehingga memiliki kekuatan dan jejaring guna menciptakan situasi dan
kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan berbagai aspek kehidupan
bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dengan tetap berlandaskan nilai-
nilai kultural yang telah tumbuh dan berkembang selama ini, yakni nilai-
nilai budaya Melayu, rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kegotong
royongan. Disamping itu adanya kesetaraan sosial antara masyarakat
Kabupaten Indragiri Hulu dengan masyarakat lainnya yang telah maju dan
berkembang terlebih dahulu.
Ekonomi, dimana kondisi dimana perekonomian masyarakat dan daerah
telah maju, dinamis dan berkembang sejalan dengan tuntutan persaingan
global. Faktor efisiensi dan efektifitas merupakan faktor penentu untuk
mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat secara adil dan merata,
kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi, daya saing yang semakin
kuat terhadap tenaga kerja dan produk dari Kabupaten Indragiri di pasar
lokal, domestik, regional dan internasional.
Politik, dimana suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sangat
demokrasi, transparan, partisipatif, dan akuntabilitas sesuai dengan
prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government, sehingga
pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan
akan optimal, berkualitas dan cakupan jangkauan pelayanan publik yang
semakin luas, merata, efisien dan efektif. Sementara itu kesadaran politik
rakyat terus maju dan berkembang dengan tetap mengutamakan persatuan
dan kesatuan, rasa persaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan dan gotong
royong yang semakin kuat dan mengakar, serta menjaga stabilitas politik
yang telah kondusif.
MISI
Penyataan visi dengan kata kunci “sejahtera” tidak hanya pada aspek
lahiriah dengan indikator-indikator ekonomi, keterjangkauan/aksesibilitas
pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga aspek
bathiniah berupa rasa aman, sentosa dan makmur, dalam beribadah maupun
berusaha. Dalam pembangunan Indragiri Hulu kedepan dilakukan dengan
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 32
tidak membeda-bedakan suku, agama, ras maupun profesi. Dalam rangka
pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan juga isu-isu
strategis maka ditempuh melalui 7 misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan
sumberdaya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi
seluruh lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas umum dan
fasilitas sosial.
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk
memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial serta
memperkuat daya saing daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
7. Meningkatkan keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan suku,
agama dan profesi.
Telaah Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Mewujudkan Indragiri Hulu yang Lebih Sejahtera Tahun 2020
No
Misi dan
Program KDH
dan Wakil KDH
Terpilih
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1.
Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan
yang baik melalui
peningkatan
sumberdaya
aparatur dalam
memberikan
pelayanan prima
kepada
masyarakat
Minimnya
Sumber Daya
manusia baik
secara kualitas
maupun
kuantitas
Dukungan SDM
maupun
Anggaran tidak
memadai untuk
pengembangan
Peningkatan
SDM
Luas wilayah
yang tidak
sebanding
dengan jumlah
SDM yang
dimiliki
Adanya APBD
yang
dialokasikan
untuk
peningkatan
SDM
Keinginan
aparatur yang
tinggi untuk
Mengikuti
Kegiatan
Peningkatan
SDM dalam
rangka
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 33
Minimnya
Ketersediaan
Anggaran
APBD Dinas
Perhubungan
terhadap
kegiatan
peningkatan
SDM (Bimtek
dan Pelatihan)
Penempatan
aparatur yang
tidak sesuai
dengan
kemampuan
dan keahlian
Peningkatan
Pelayanan
Prima
2.
Meningkatkan pengawasan
dalam tata kelola
keuangan daerah yang transparan
dan akuntabel.
Keterbatasan
Sumber Daya
Manusia yang
ada di Dinas
Perhubungan
Pengetahuan
yang masih
terbatas
Terbatasnya
anggaran
pembangunan
Keinginan
aparatur yang
tinggi untuk
Mengikuti
Kegiatan
Peningkatan
SDM dalam
rangka
Peningkatan
Pelayanan
Prima
3. Meningkatkan
pelayanan
pendidikan dan
kesehatan yang
berkualitas bagi
seluruh lapisan
masyarakat
Minimnya
pengetahuan
masyarakat
tentang
peraturan lalu
lintas
Belum
terbukanya
jaringan trayek
di daerah
pedesaan
Belum adanya
pengingkatan
jalan di daerah
pedesaan
Terbatasnya
sarana untuk
memberikan
penyuluhan
kepada
masyarakat
Pemasaran
hasil produksi
dan
pertumbuhan
Penduduk
Relatif tinggi
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 34
4. Meningkatkan
pemerataan
ketersediaan
infrastruktur
fasilitas umum
dan fasilitas
sosial
Minimnya
Infrastruktur
sarana dan
prasarana
perhubungan
(Dermaga/Pelab
uhan),
Kapal/Perahu/K
ompang, serta
terminal di
wilayah
pedesaan
Terbatasnya
sarana untuk
memberikan
penyuluhan
kepada
masyarakat
Masih
Rendahnya
sarana dan
Prasarana
Perhubungan
yang sangat di
butuhkan
masyarakat
Peran serta
pihak swasta
masih rendah
Kebutuhan
akan
transportasi
masyarakat
sangat tinggi
Perlunya
informasi bagi
masyarakat
untuk
meningkatkan
pengetahuan
dan
pendidikan
5. Meningkatkan
pemberdayaan
ekonomi
masyarakat yang
bertujuan untuk
memperluas
lapangan kerja
dan mengurangi
kesenjangan
sosial serta
memperkuat daya
saing daerah
Belum
optimalnya
organisasi
yang
bergerak di
bidang
transportasi;
Kwalitas dan
kwantitas
sarana
transportasi,
maupun
informasi
belum
memadai
Peran serta
pihak swasta
masih rendah
dalam hal
penyedia alat
transportasi
(Travel/
Kapal/Kompan
g, dll)
Masih
rendahnya
sarana dan
prasarana
perhubungan
Bidang
Pehubungan
Perairan
Masyarakat
yang kreatif
dan berdaya
saing untuk
memajukan
tingkat
perekonomian
melalui jalur
transportasi
Pemasaran
hasil produksi
dan
pertumbuhan
Penduduk
Relatif tinggi
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 35
6. Meningkatkan
pengelolaan
sumberdaya alam
dan lingkungan
hidup.
Pemanfaatan
Sumber
Daya Alam
yang relative
Masih
Primitif dan
Pengelolaan
hasil alam
yang belum
maksimal
Terbatasnya
sarana untuk
memberikan
penyuluhan
kepada
masyarakat
Masih
Rendahnya
sarana dan
Prasarana
Perhubungan
yang sangat di
butuhkan
masyarakat
Tingginya
Kreasi Hasil
Sumber Daya
Alam
pertumbuhan
Penduduk
Relatif tinggi
Tingginya
Daya Saing
7. Meningkatkan
keharmonisan
bermasyarakat
tanpa
membedakan
suku, agama dan
profesi
Tingginya
keegoan suku,
adat, agama dan
Profesi
Rendahnya
Informasi dan
pengetahuan,
mengingat
sebagian
daerah masih
terisolasi
Tingginya
Toleransi
masyarakat
secara umum
3.3. Analisa Renstra Kementrian / Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD
No Indikator Kinerja
Capaian
Sasaran
Renstra SKPD
Kabupate
n
Sasaran
pada
Renstra
SKPD Provinsi
Sasaran pada Renstra K/L
1. Kondisi prasarana dan sarana Perhubungan baik 75% -
Keselamatan dan Keamanan
2. Tersedianya angkutan umum yang melayani
wilayah yang telah
tersedia jaingan jalan
71,42 % - Pelayanan Transportasi
3. Tersedianyan Halte pada setiap yang telah di lalui
angkutan umum
73% - Kegiatan Transportasi
4. Tersedianya Fasilitas
Perlengkapan Jalan
(Rambu-Rambu, Marka, LPJU)
60,63 % -
Keselamatan dan
Keamanan
5. Tersedianya unit PKB 1 Unit -
Keselamatan dan
Keamanan
6. Tersedianya SDM Bidang
PKB 37,5 % -
Keselamatan dan
Keamanan
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 36
7. Tersedianya SDM Terminal 10,26 % -
Pelayanan Transportasi
Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
No Sasaran Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 4 5
1. Meningkatkan keselamatan,
keamanan, dan pelayanan
sarana dan prasarana
transportasi sesuai standar
pelayanan minimal
Belum tersedianya
sarana dan prasarana
transportasi secara
menyeluruh dan
memadahi
Pertumbuhan
Bangkitan lalu lintas,
yang membutuhkan
sarana transportasi
2. Metningkatkan
aksestabilitas masyarakat
terhadap pelayanan sarana
dan prasarana transportasi
guna mendorong
pengembangan koneksitas
antar wilayah
Infrastruktur
transportasi kurang
memadahi, serta
muatan yang
cenderung over load
yang mempercepat
kerusakan jalan
Kebutuhan
masyarakat terhadap
sarana transportasi
untuk memasarkan
hasil produksi
perkebunan,
pertanian maupun
industri
3. Meningkatkan kapasitas
sarana dan prasaran
transportasi kelembagaan
dan reformasi regulasi
Keterbatasan sumber
daya Manusia yang
ada, yang mampu
menangani sistem
transportasi
Regulasi yang
memungkinkan
sebagai dasar
pelaksaan tugas
4. Meningkatkan kwalitas
SDM dan melajutkan
restruktorisasi
kelembagaan dan reformasi
regulasi
Keterbatasan Sumber
Daya Manusia yang
ada, yang mampu
menangani sistem
transportasi
Regulasi yang
memungkinkan
sebagai dasar
pelaksanaan tugas
5. Meningkatkan
perkembangan teknologi
transportasi yang efisien
dan ramah lingkungan
sebagai antisipasi
perubahan iklim
Masih banyaknya
angkutan umum yang
sudah melebihi usia
pakai
1. Kebutuhan
terhadap
angkutan umum
2. Perawatan secara
berkala yang
mampu
dilakukan oleh
pemilik
kendaraan
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KHLS)
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
No
Rencana
Struktur
Ruang
Struktur
Ruang Saat
Ini
Indikasi
Program
Pemanfaatan
Ruang Pada
Periode
Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh
Rencana
Struktur Ruang
Terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
SKPD
Arahan
Lokasi
Pengembang
an
Pelayanan
SKPD
1. Sistem
Jaringan
Prasarana
Transportasi
Darat
Kelengkapa
n Fasilitas
Jalan dan
Terminal
masih
kurang
Pengadaan
Fasilitas
Jalan, Rambu-
Rambu,
Angkutan
Penumpang.
Ruang wilayah
yang tanggap
terhadap
rencana yang
berwawasan
lingkungan
dalam
menciptakan
masyarakat
yang
Sejahtera,Demo
kratis dan
Berdaya saing.
Penggunaan
Jasa
Angkutan
Umum
semakin
tinggi
terhadap
Angkutan
Sewa dan
memaksimal
kan
penggunaan
Terminal
2. Sistem
Jaringan
Prasarana
Angkutan
Sungai
Dangkalnya
Sungai
Indragiri
Diperlukan
Pengerukan/P
endalaman
Sungai
Indragiri
Pemanfaatan
Angkutan
Sungai dapat
mengurangi
Angkutan Darat
terutama
Angkutan
Barang
Pemanfaatan
Pelabuhan
semakin
maksimal
3. Sistem
Jaringan
Prasarana
Transportasi
Udara
Masih
terbatasnya
Rute
Penerbanga
n
Perpanjangan
Runway/Land
asan Pacu
Pendaratan
Pesawat
Fasilitas
Bandara
memadai
sehingga
Pesawat yang
lebih besar
dapat mendarat
Dapat
melayani
Rute antar
Provinsi
terutama
Jakarta
Terhadap hasil telahaan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan terhadap
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersaji
pada tabel 3.5 Dan tabel 3.6
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 38
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Rencana Tata
Ruang Wilayah
terkait Tugas dan
Fungsi SKPD
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Sebagai Faktor
1 2 3 4 5
Mengembangkan
jaringan
infrastruktur
terpadu dan
berkelanjutan
dalam
skala kota dan
wilayah sekitarnya
Belum adanya
masterplan
transportasi
kota
yang komperesif
(angkutan
umum,
angkutan
barang,
angkutan
kereta,
dan angkutan
laut)
Belum
adanya
integrasi
perencanaan
transportasi
angkutan
umum
dan barang
Peningkatan
kinerja
kerjasama
antar kota
untuk
membangun
terminal-
terminal
logistik
sebelum
masuk ke Kota
Surabaya.
Undang-
undang
Lalu Lintas
Angkutan
Jalan
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 39
Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Rencana Tata
Ruang Wilayah
terkait Tugas dan
Fungsi SKPD
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Sebagai Faktor
1 2 3 4 5
Meningkatnya
pencemaran udara
yang berpotensi
menyebabkan efek
gas rumah kaca
dan
perubahan iklim
Tidak adanya
sanksi yang
tegas
terhadap
penggunaan
bahan bakar
Kurang
tersedianya
bahan bakar
alternatif
yang
ramah
lingkungan
Perlu adanya
pembatasan
kendaraan
bermotor
dan subsidi
bahan
bakar bagi
pengguna
kendaraan
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh dinas perhubungan Kakbupaten
Indragiri Hulu berkaitan dengan permasalahan tugas pokok an fungsi OPD
adalah:
Mimimnya kualitas SDM Teknis Dinas Perhubungan di Bidang LLAJ,
LLASD, Transportasi Darat, PPNS, Pengujian Kendaraan Bermotor, dll
Tingkat angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat
pengguna jasa transportasi
Masih beroperasinya angkutan pedesaan yang telah berusia tua karena
tidak adanya peremajaan angkutan
Masih kurang disiplin dan masih minimya pengetahuan tata tertib berlalu
nlintas pengguna jalan dan pegemudi angkutan umum
Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Kelayakan peralatant
transportasi yang dimiliki
Luas wilayah yang berpengaruh terhadap jarak tempuh pemilik kendaraan
dalam melaksanakan uji kelayakan kendaraan tiap 6 bualan sekali
Fasilitas pendukung transportasi (terminal , halte, dll) yang perlu
penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi
masyarakat pengguna jasa transportasi
Belum maksimalnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas dan
perlengkapan jalan yang sudah terpasang , seperti rambu lalu lintas,
trafick light, marka jalan , dll
Masih minimnya fasilitas dan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas,
LPJU, marka jalan, teknologi perhubungan dll
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 40
Terkendalanya fungsi APILL dikarenakan kesulitan dalam perbaikan tiang
lengkung trafick light yang memerlukan mobil crane dalam perbaikannya.
Penyediaan lahan parkir yang memadai serta penanganan penertiban
parker liar
Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian
kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan
bermotor yang memadai.
Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penyeberangan sungai
Belum terlaksananya edukasi keselamatan lalu lintas
Belum terpenuhinya sosialisasi keselamatan lalu lintas angkutan sungai
dan angkutan darat
Belum terlaksananya inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan
Belum terpenuhinya koneksitas pemadu mode transportasi lalu lintas
angkutan sungai, darat dan udara
Belum terpenuhinya perencanaan penataan lingkungan perhubungan
Belum terlaksana pengendalian keselamatan pada ZoSS (Zona Selamat
Sekolah)
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 41
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Indragiri Hulu, selalu mengacu pada visi dan misi Kabupaten Indragiri Hulu
“Indragiri Hulu Lebih Sejahtera 2020” sebagai tolok ukur dan pedoman dalam
melaksanakan program kegaitan. Perumusan visi dan misi jangka menengah
SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra
SKPD sebagai hasil analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah suatu kondisi
ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang
terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan
masa depan yang ingin dicapai. Disini visi diciptakan melampaui realitas
sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu
komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai
tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-
andai, tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif
akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang
diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.
Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu adalah gambaran arah
pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui
penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang
akan datang. Visi dan Misi Kecamatan Batang Gansal baik dalam upaya
mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai
klinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan
peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan
isu strategis yang relevan.
Sebagai gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan agar tetap
eksis, inovatif dan produktif. Disamping itu visi merupakan suatu cara
pandang jauh ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan
oleh Pemerintah Kecamatan Batang Gansal. Dengan ini Pemerintah Kecamatan
Batang Gansal menjabarkan visinya sebagai berikut :
“Terwujudnya Sistem Transportasi yang Handal
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021”
Dalam mewujudkan visi Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu
menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 42
1. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi
2. Mewujudkan mutu pelayanan jasa transportasi.
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya mandiri
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan merupakan arah kebijakan yang akan dicapai oleh sebuah
organisasi dalam ukuran waktu tertentu yang didalamnya mengandung usaha
untuk melaksanakan suatu tindakan
Adapun tujuan untuk mencapai misi Dinas Perhubungan adalah:
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
b. Peningkatan Pelayanan Jasa Transportasi
c. Menekan Kecelakaan Lalulintas di Jalan
Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan, adalah:
1. Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, PJU,dll)
2. Tersedianya unit Pengujian kendaraan bermotor bagi wajib uji
3. Tersedianya Angkutan Umum yang melayani Wilayah yang telah tersedia
jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
4. Tersedianya Halte yang telah dilayani angkutan umum dan trayek
5. Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang
6. Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas di jalan
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 43
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
KE-
1 2 3 4 5 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Peningkatan Sarana
dan Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
1. Tersedianya Fasilitas
Perlengkapan Jalan (Rambu,
Marka, PJU,dll)
Persentase Ketersediaan
Fasilitas Perlengkapan Jalan
55 60 65 70 75 80
2. Tersedianya unit Pengujian
kendaraan bermotor bagi wajib
uji
Persentase Ketersediaan unit
Pengujian kendaraan
bermotor bagi wajib uji
50 55 60 65 70 75
2. Peningkatan pelayanan
jasa transportasi
1. Tersedianya Angkutan Umum
yang melayani Wilayah yang telah
tersedia jaringan Jalan
Kabupaten/ Kota
Persentase pelayanan
Angkutan Umum
50 55 60 65 70 75
2. Tersedianya Halte yang telah
dilayani angkutan umum dan
trayek
Persentase ketersediaan
Halte
60 65 70 75 80 85
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 44
3. Tersedianya terminal Angkutan
Penumpang
Ratio jumlah terminal
terhadap penumpang
Angkutan Umum
0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47
3. Menekan kecelakaan
Lalu Lintas di jalan
Menurunnya Tingkat Kecelakaan
Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan
50 47,5 45 40 35 30
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 45
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan
4.3.1. Strategi
Rumusan strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta
selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk
mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diatas maka
Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menetapkan strategi sebagai
berikut :
1. Pengembangan manajeman dan rekayasa lalu lintas.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
Perhubungan.
3. Melakukan manajemen permintaan transportasi (Traffic
Demand Management)
4. Pengembangan sistem teknologi informasi pada manajemen dan
rekayasa lalu lintas.
5. Pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan.
6. Pengembangan sistem teknologi informasi pada sarana dan
prasarana Pengujian Kendaraan Online dan e-payment.
7. Pengembangan Angkutan Masal Cepat (AMC).
8. Peningkatan pelayanan angkutan umum dengan sistem the buy
services.
9. Melakukan reformasi angkutan umum.
4.3.2. Kebijakan
Untuk mewujudkan Tujuan yang diinginkan tersebut diatas maka
Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menetapkan kebijakan yaitu
sebagai berikut :
1. Penerapan analisa dampak lalu lintas di setiap pembangunan
kawasan.
2. Penerapan manajemen transportasi (Traffic Demand
Management) seperti pergeseran jam kerja dan jam sekolah,
penerapan 3 in 1, road pricing dan Tarif Parkir Progresif/Zona.
3. Penerapan penggunaan teknologi informasi pada rekayasa lalu
lintas seperti (ITS-ATCS).
4. Penertiban dan penegakan hukum secara konsisten pada
pelanggaran lalu lintas.
5. Pembatasan usia kendaraan angkutan penumpang umum.
6. Pemberian subsidi kepada operator angkutan umum.
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 46
Merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan secara hati-hati
dan menjadi pedoman bagi kebijakan-kebijakan dalam suatu arah
yang mendukung strategi
Program dan kebijakan pada dasarnya adalah merupakan
penterjemaahan dari kebijakan untuk pencapaian sarana,
terlaksananya program/kebijakan akan membawa pengaruh terhadap
pencapaian tujuan maupun Visi dan Misi yang di canangkan oleh
Dinas Perhubungan.
Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka Dinas
Pehubungan Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan Kebijakan
yaitu sebagai berikut:
1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan
dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan
pedoman pelaksanaan kebijakan tertentu
2. Mengatur suatu maksimal tindakan kegiatan untuk
pelaksanaan pencapaian tujuan
3. Membuat kebijakan mengarah pada kondisi-kondisi dimana
setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui tentang
apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan
melaksanakan keputusan
Analisis SWOT Dinas Perhubungan
KONDISI
INTERNAL/EKSTERNA
L
KEKUATAN KELEMAHAN
Struktur organisasi
tata data kerja telah
di tetapkan
Pelaksanaan
koordinasi internal
dinas berjalan baik
Adanya SOP
pelayanan pengujian
kendaraan bermotor
Jumlah aparatur
teknis belum memadai
Sarana dan prasarana
kurang memadai
Rendahnya adopsi
teknologi perhubungan
Masyarat belum
sepenuhnya
mengetahui/memaham
i aturan – aturan
bidang perhubungan
PELUANG
STRATEGI MEMAKAI
KEKUATAN UNTUK
MEMANFAATKAN
PELUANG
STRATEGI
MENANGGULANGI
KELEMAHAN UNTUK
MEMANFAATKAN
PELUANG
Letak geografis yang
mendukung
Perencanaan
pengembangan
pembangunan sesuai
dengan ruang
wilayah
Peningkatan peran
serta
masyarakat/swasta
untuk pengembangan
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 47
Partisipasi
masyarakat dalam
mendukung
pembangunan cukup
tinggi
Pertumbuhan
ekonomi dan
penduduk
meningkat
Pertumbuhan
jumlah kendaraan
yang selalu
meningkat
Optimalkan SDM
yang ada dalam
melaksanakan
pendidikan dan
pelatihan
Optimalkanorganisas
i internal dinas dan
pelaksanaan
koordinasi untuk
memanfaatkan
partisipasi
masyarakat dalam
mendukung
pembangunan
Evaluasi secara rutin
SOP yang ada
prasarana dan sarana
perhubungan
Optimalisasi teknologi
untuk meningkatkan
pengelolaan prasarana
dan sarana
perhubungan.
Meningkatkan
kerjasama dengan
swasta untuk
tersedianya sarana dan
prasarana kendaraan
ANCAMAN
STRATEGI MEMAKAI
KEKUATAN
MENGATASI ANCAMAN
STRATEGI
MEMPERKECIL
KELEMAHAN DAN
MENGATASI ANCAMAN
Kurangnya
pemahaman
masyarakat terhadap
peraturan –
peraturan
Bencana alam
Terbatasnya dana
APBN/APBD
Optimalkan
organisasi, tingkat
pendidikan yang
memadai dan
pelaksanaan
koordinasi internal
dinas untuk
mengatasi
rendahnya
pemahaman
masyarakat akan
peraturan –
peraturan
Jumlah SDM
mencukupi, adanya
SOP, dan semangat
kerja mampu
mengatasi
terbatasnya dana
dan bencana
Meningkatkan
kemampuan aparatur
dengan menerapkan
pelayanan dan SOP,
pendidikan dan
pelatihan
Atasi keterbatasan
dana, sarana, dan
prasarana dengan
memanfaatkan yang
ada
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 48
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF
Rencana strategis Dinas Perhubungan 2017-2021 disusun dengan maksud
sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai
personil, sebagai informasi dan sebagai acuan pencapaian target kinerja dan rencana
kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.
Dalam implementasi kegiatan dan fungsi Dinas Perhubungan memiliki
tanggung jawab berkaitan dengan penegakan misi yang ditetapkan untuk 5 tahun
2016-2021.
Didalam usaha pencapaian misi-misi tersebut Dinas Perhubungan telah
menyusun rencana program, kegiatan dan pedoman indikatif untuk tahun 2016-
2021 yang di tuang dalam bentuk matrik sebagai berikut:
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 49
Tabel 5.1.a
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
URUSAN PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output) D
ata
Capaia
n
Pada T
ah
un
Aw
al
Pere
ncan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit
Kerj
a S
KPD
Pen
an
ggu
ng
Jaw
ab
Lokasi
Tahun-1 2016 Tahun-2 2017 Tahun-3 2018 Tahun-4 2019 Tahun-5 2020 Tahun-6 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
SKPD
Target Rp1,00 Target Rp1,00 Target Rp1,00 Target Rp1,00 Target Rp1,00 Target Rp1,00 Target Rp1,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
07 PERHUBUNGAN
07 01 DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan
pelayanan administrasi perkantoran
07
01
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terpenuhinya sarana dan prasaran
pelayanan adminstrasi perkantoran
17.668.460
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
07
01
01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya administrasi
Perkantoran
100% 12
Bulan
267.000 12
Bulan
293.700
12
Bulan
323.070
12
Bulan
323.070
12
Bulan
323.070
12
Bulan
323.070
72
Bulan
1.529.910 Dishub INHU
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Persentase
terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
0
7
0
1
0
1
0
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening Air,
Listrik,Telepon dan Astinet
100% 12
Bulan
708.000 12
Bulan
778.800
12
Bulan
856.680
12
Bulan
856.680
12
Bulan
856.680
12
Bulan
856.680
72
Bulan
4.056.840 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Dinas
Perhubungan
Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Dinas
Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan
administrasi perkantoran
07
01
01
08
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
Jasa kebersihan kantor
100% 12 Bulan
62.900 12 Bulan
69.190
12 Bulan
76.109
12 Bulan
76.109
12 Bulan
76.109
12 Bulan
76.109
72 Bulan
360.419 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan
pelayanan administrasi perkantoran
07
01
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pengadaan barang-barang alat
tulis kantor
100% 12 Bulan
90.106 12 Bulan
99.116
12 Bulan
109.028
12 Bulan
109.028
12 Bulan
109.028
12 Bulan
109.028
72 Bulan
516.305 Dishub INHU
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 50
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
07
01
01
11
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
100% 12 Bulan
425.802 12 Bulan
468.383
12 Bulan
515.221
12 Bulan
515.221
12 Bulan
515.221
12 Bulan
515.221
72 Bulan
2.439.848 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
07
01
01
12
Penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
100% 12
Bulan
44.449 12
Bulan
48.894
12
Bulan
53.783
12
Bulan
53.783
12
Bulan
53.783
12
Bulan
53.783
72
Bulan
254.693 Dishub INHU
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Persentase
terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
0
7
0
1
0
1
1
3
Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya
Prasarana Peralatan Kantor
100% 12
Bulan
124.651 12
Bulan
137.116
12
Bulan
150.828
12
Bulan
150.828
12
Bulan
150.828
12
Bulan
150.828
72
Bulan
714.250 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Dinas
Perhubungan
Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Dinas
Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan
administrasi perkantoran
07
01
01
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Bahan bacaan koran kantor
100% 12 Bulan
41.580 12 Bulan
45.738
12 Bulan
50.312
12 Bulan
50.312
12 Bulan
50.312
12 Bulan
50.312
72 Bulan
238.253 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan
pelayanan administrasi perkantoran
07
01
01
17
Penyediaan Makan dan Minum
Makan dan Minum Rapat
100% 12 Bulan
79.300 12 Bulan
148.720
12 Bulan
163.592
12 Bulan
163.592
12 Bulan
163.592
12 Bulan
163.592
12000 718.796 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan
pelayanan administrasi perkantoran
07
01
01
18
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Menghadiri Rapat keluar dan
konsultasi keluar daerah
100% 12 Bulan
834.500 12 Bulan
917.950
12 Bulan
1.009.745
12 Bulan
1.110.720
12 Bulan
1.110.72
0
12 Bulan
1.110.72
0
20 Paket
4.983.634 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
07
01
01
19
Penyediaan Jasa Tenaga
Pendudkung Administrasi/ Teknis perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
100% 12 Bulan
313.324 12 Bulan
344.656
12 Bulan
379.122
12 Bulan
379.122
12 Bulan
379.122
12 Bulan
379.122
20 Paket
1.795.347 Dishub INHU
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Persentase
terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
0
7
0
1
0
1
2
0
Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Menghadiri
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
100% 12
Bulan
10.500 12
Bulan
11.550
12
Bulan
12.705
12
Bulan
12.705
12
Bulan
12.705
12
Bulan
12.705
72
Bulan
60.165 Dishub INHU
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas
Perhubungan
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas
Perhubungan
Persentase
terpenuhinya kebutuhan pelayanan
administrasi perkantoran
0
7
0
1
0
1
2
2
Penyediaan Jasa
Tenaga Keamanan
Jasa Tenaga
Keamanan
100%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana
gedung kantor
07
01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.154.550
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 51
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya
sarana dan prasarana gedung kantor
07
01
02
05
Pengadaan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas
100% 1 Unit 443.400
1 Unit 443.400 Dishub INHU
Tersedianya
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya
Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Perhubungan
Persentase
terpenuhinya sarana dan prasarana
gedung kantor
0
7
0
1
0
2
1
0
Pengadaan
Mebeleur
Tersedianya
sarana dan prasarana aparatur
100% 3 Paket
62.450
3 Paket
68.695
3 Paket
68.695
3 Paket
68.695
3 Paket
68.695
3
Paket
68.695
337.230 Dishub INHU
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya sarana dan
prasarana gedung kantor
07
01
02
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung
Kantor
100% 12 Bulan
90.000
12 Bulan
99.000
12 Bulan
99.000
12 Bulan
99.000
12 Bulan
99.000
12 Bulan
99.000
60 Bulan
486.000 Dishub INHU
Tersedianya
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya
Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Perhubungan
Persentase
terpenuhinya sarana dan prasarana
gedung kantor
0
7
0
1
0
2
2
4
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/
Operasional
100% 9 Unit
362.800
9 Unit
399.080
9 Unit
399.080
9 Unit
399.080
9 Unit
399.080
9 Unit
399.080
9 Unit 1.959.120 Dishub INHU
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya sarana dan
prasarana gedung kantor
07
01
02
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan
Kantor
100% 12 Bulan
52.750
12 Bulan
58.025
12 Bulan
58.025
12 Bulan
58.025
12 Bulan
58.025
12 Bulan
58.025
12 Bulan
284.850 Dishub INHU
Tersedianya
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya
Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas
Perhubungan
Persentase
terpenuhinya sarana dan prasarana gedung
kantor
0
7
0
1
0
2
4
2
Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung Kantor
Terpeliharany
a Gedung kantor Pegawai
100%
119.250
131.175
131.175
131.175
131.175
0
131.175
643.950 Dishub INHU
Tersedianya
pakaian Dinas dan Kelengkapannya
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
Peningkatan
Disiplin Aparatur
0
7
0
1
0
3
Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
Tersedianya pakaian
Dinas dan Kelengkapannya
Meningkatnya Disiplin
Aparatur
Peningkatan Disiplin
Aparatur
07
01
03
02
Pengadaan PDH beserta Atribut/
Prlengkapannya
Pakaian Dinas
Lapangan
82.500
110 Set
165.000
110 Set
165.000
110 Set
90.750
503.250 Dishub INHU
Tersedianya
pakaian Dinas dan Kelengkapann
ya
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
Peningkatan
Disiplin Aparatur
0
7
0
1
0
3
0
5
Pengadaan
Pakaian Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Pakaian Olah
Raga
110 Set
90.750
110 Set
90.750
110
Set
90.750
181.500 Dishub INHU
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 52
Tersedianya pakaian
Dinas dan Kelengkapannya
Meningkatnya Disiplin
Aparatur
Peningkatan Disiplin
Aparatur
07
01
03
Pengadaan Pakaian Olah
Raga
Pakaian Dinas Harian
110 Stel
120.120
110 Set 90.750
110 Set 90.750
110 Set 90.750
535.995 Dishub INHU
Meningatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Persentase meningkatnya kemampuan
dan pemahaman ASN terhadap
peraturan yang berlaku
07
01
05
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Rasa Tanggung jawab yang
tinggi
Meningatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase meningkatnya kemampuan dan
pemahaman ASN terhadap peraturan
yang berlaku
07
01
05
01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlatihnya SDM Perhubungan
75 Orang
150.000
187.500
234.375
234.375
250.000
250.000
1.056.250 Dishub INHU
Meningatnya
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase
meningkatnya kemampuan dan
pemahaman ASN terhadap peraturan yang berlaku
0
7
0
1
0
5
Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD
Penerbitan
Standar Operasional Prosedur
SKPD
50
Dok
1
Dokumen
150.000
1
Dokumen
150.000 Dishub INHU
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja dan
Keuangan
Tercapainya Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuanga yang Akuntabel
Jumlah jenis dokumen
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang tersusun
07
01
06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
141192,146
Tersusunnya Dokumen Perencanaan
dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
Tercapainya Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuanga yang
Akuntabel
Jumlah jenis dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
yang tersusun
07
01
06
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tepenuhinya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
6 Dok 1 Dok 13.900
1 Dok 13.900
1 Dok 13.900
1 Dok 13.900
1 Dok 13.900
1 Dok 13.900
6 Dok 69.500 Dishub INHU
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja dan Keuangan
Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuanga yang Akuntabel
Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang tersusun
07
01
06
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran yang tersusun
6 Dok
1 Dok 10.826 1 Dok 10.826 1 Dok 11.908 1 Dok 13.099 1 Dok 14.409 2 Dok 14.409
6 Dok 61.067
Tersusunnya
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja dan
Keuangan
Tercapainya
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuanga yang Akuntabel
Jumlah jenis
dokumen pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang tersusun
0
7
0
1
0
6
Penyusunan
Renstra
Jumlah
Dokumen Rentra tersusun
2 Dok 1 Dok 10.626 10.626
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 53
Peningkatan Sarana dan Prasarana
LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
07
01
15
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Tersedianya Sarana dan Prasarana
LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
-
647.600
-
1.850.000
-
2.275.000
-
2.550.000
-
800.000
-
8.472.600
Peningkatan
Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
0
7
0
1
1
5
0
1
Perencanaan
Pembangunan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas
Perhubungan
2
Dokumen
500.000 1
dukumen
300.000 1
dokumen
300.000 1
dokumen
300.000 5
Dokumen
1.100.000 Dishub INHU
Peningkatan Sarana dan Prasarana
LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
07
01
15
02
Penyusunan Kebijakan Norma dan Standar
Prosedur Perhubungan
Tersedianya Sarana dan Prasarana
LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
1 Paket 400.000 1 Paket
400.000 Dishub INHU
Peningkatan Sarana dan
Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
07
01
15
03
Koordinasi dalam
Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya Sarana dan
Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
1 Paket 550.000
1 Paket 550.000 1 Paket
550.000 2 Paket
1.100.000 Dishub INHU
Peningkatan
Sarana dan Prasarana LLAJ dan
Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
0
7
0
1
1
5
0
4
Sosialisasi
Kebijakan dibidang perhubungan
Tersedianya
Sarana dan Prasarana LLAJ dan
Fasilitas Perhubungan
100
Orang
700.000
100
Orang
350.000
100
Orang
350.000
100
Orang
350.000
100
Orang
350.000
500
Orang
2.100.000 Dishub INHU
Peningkatan Sarana dan Prasarana
LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
07
01
15
05
Pembangunan sarana dan prasarana
jembatan timbang
Tersedianya Sarana dan Prasarana
LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
-
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 54
Peningkatan Sarana dan
Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
07
01
15
06
Peningkatan Pengelolaan
Terminal Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan
Tersedianya Sarana dan
Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
7 Unit 3 Unit 647.600
3 Unit 650.000
3 Unit 675.000
6 Unit 1.350.000
2 Unit 450.000
6 Unit 1.350.00
0
9 Unit 3.772.600 Dishub INHU
07 01 15 07 Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan
-
-
Peningkatan
Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas
Perhubungan
1. Tersedianya
Fasilitas
Pelengkapan
Perlengkapan
Jalan
(Rambu,
Marka, PJU,
dll)
2. Tersedianya
unit
Pengujian
kendaraan
bermotor
bagi wajib uji
1. Persentase
Ketersediaan
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan
2. Persentase
Ketersediaan
Unit
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Bagi Wajib
Uji
0
7
0
1
1
6
Program
Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Sarana dan
Prasarana serta fasilitas LLAJ terpelihara
2.731.660
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya
unit Pengujian kendaraan
bermotor bagi wajib uji
Persentase
Ketersediaan Unit Pengujian
Kendaraan Bermotor Bagi Wajib Uji
0
7
0
1
1
6
0
1
Rehabilitasi /
Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian
Kandaraan Bermotor
Terpeliharany
a alat PKB
1 Unit
190.680
1 Unit
190.700
1 Unit
200.000
1 Unit
200.000
2 Unit 581.380 Dishub INHU
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya
Fasilitas
Pelengkapan
Perlengkapan
Jalan
(Rambu,
Marka, PJU,
dll)
Persentase
Ketersediaan
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan
07
01
16
04
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal
/Pelabuhan
Kondisi Prasarana Perhubungan
Baik
1 Unit 24.860
1 Unit 225.000
1 Unit 150.000
1 Unit 125.000
1 Unit 125.000
1 Unit 125.000
6 Unit 649.860 Dishub INHU
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
LLAJ dan
Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya
Fasilitas
Pelengkapan
Perlengkapan
Jalan
(Rambu,
Marka, PJU,
dll)
Persentase
Ketersediaan
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan
07
01
16
05
Rehabilitasi / Pemeliharaan
Rambu-rambu Jalan
Kondisi fasilitas
perlengkapan jalan baik
1 Paket
120.420
1 Paket
125.000
1 Paket
135.000
1 Paket
150.000
1 Paket
165.000
1
Paket
150.000
6
Paket
695.420 Dishub INHU
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 55
Menekan
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
0
7
0
1
1
7
Program
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pelayanan
Perhubungan yang efisien dan peningkatan
disiplin pengguna angkutan
serta dipahami aturan-aturan lalu lintas
-
1.134.900
-
2.193.690
-
2.427.690
-
2.328.000
-
2.355.000
-
10.689.280
Menekan Kecelakaan
Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
01
Penyuluhan pagi para
sarjana/juru Muda untuk peningkatan
keselamatan penumpang
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
100
Orang
220.000
100
Orang
220.000 Dishub INHU
Menekan Kecelakaan Lalu Lintas di
Jalan
Menurunnya Tingkat Kecelakaan
Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya Pelanggaran
Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
02
Kegiatan peningkatan disiplin
masyarakat mengunakan angkutan
Menurunnya Tingkat Kecelakaan
Lalulintas di jalan
3 Kali 75.000
3 Kali 75.000 Dishub INHU
Menekan Kecelakaan Lalu Lintas di
Jalan
Menurunnya Tingkat Kecelakaan
Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya Pelanggaran
Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
03
Kegiatan Mengolah angkutan umum
guna meningkatkan keselamatan
penumpang
Menurunnya Tingkat Kecelakaan
Lalulintas di jalan
-
Menekan
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
0
7
0
1
1
7
0
4
Kegiatan uji
kelayakan sarana transportasi guna kelancaran
penumpang
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di jalan
8 Kali
250.000
8 Kali
250.000
8 Kali
250.000
8 Kali
250.000
1.000.000 Dishub INHU
Menekan
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
Persentase
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas
dan Angkutan
0
7
0
1
1
7
0
5
Pengendalian
Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum
di Jalan Raya
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
1 Paket
1.134.900
1 Paket
1.140.000
1 Paket
1.149.000
1 Paket
1.153.000
1 Paket
1.160.000
1
Paket
1.160.000
5
Paket
5.736.900 Dishub INHU
Menekan
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
Persentase
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas
dan Angkutan
0
7
0
1
1
7
0
6
Kegiatan
penciptaan keamanan dan kenyamanan
penumpang dilingkungan terminal
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
1 Paket
250.000
250.000 Dishub INHU
Menekan Kecelakaan Lalu Lintas di
Jalan
Menurunnya Tingkat Kecelakaan
Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya Pelanggaran
Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
07
Kegiatan pengawasan peralatan
keamanan dalam keadaan darurat dan
kelengkapan pertolongan pertama.
Menurunnya Tingkat Kecelakaan
Lalulintas di jalan
-
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 56
Menekan Kecelakaan
Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
08
Kegiatan Penataan
Tempat-tempat perbenhentian kendaraan umum
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
6 Kali 150.000
6 Kali 150.000
6 Kali 150.000
6 Kali 150.000
6 Kali 600.000 Dishub INHU
Menekan Kecelakaan
Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
09
Kegiatan penciptaan
pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
-
Menekan
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
Persentase
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas
dan Angkutan
0
7
0
1
1
7
1
0
Pengumpulan
dan analisa database pelayanan
angkutan kenyamanan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
1 paket
103.690
1 paket
103.690
2
Paket
207.380
Menekan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
Persentase Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas
dan Angkutan
07
01
17
11
Pengembangan sarana dan prasarana Pelayanan
angkutan
Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
1 Paket 175.000
1 Paket 175.000
1 Paket 175.000
1 Paket
525.000 Dishub INHU
Menekan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
Persentase Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas
dan Angkutan
07
01
17
12
Fasilitas perizinan dibidang perhubungan
Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
-
Menekan
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
Persentase
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas
dan Angkutan
0
7
0
1
1
7
1
3
Sosialisasi
Penyuluhan Ketertiban lalu lintas
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
100
Orang
300.000
100
Orang
375.000
100
Orang
375.000
100
Orang
350.000
100
Orang
350.000
500
Orang
1.400.000 Dishub INHU
Menekan
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
0
7
0
1
1
7
1
4
Kegiatan
pemeliharaan dan pemberian penghargaan supir/juru
mudi/ awak/ kendaraan umum teladan.
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di jalan
1 Kali
225.000
1 Kali
225.000
1 Kali
225.000
1 Kali
225.000
3 Kali 675.000 Dishub INHU
Menekan Kecelakaan
Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
15
Koordinasi dalam pelayanan
Angkutan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
-
Menekan Kecelakaan
Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
16
Menitoring evaluasi dan
pelaporan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
-
Peningkatan Pelayanan Jasa
Transportasi
1. Tersedianya Terminal Angkutan
Penumpang 2. Peningkatan
Pelayanan
Jasa Transportasi
1. Ratio Terminal Terhadap
Penumpang Angkutan Umum
2. Persentase Ketersediaan Halte
07
01
18
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
-
225.000
-
225.000
-
225.000
-
1.725.000
-
225.000
-
2.625.000
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 57
Peningkatan
Pelayanan
Jasa
Transportasi
Tersedianya Terminal
Angkutan Penumpang
Ratio Terminal
Terhadap Penumpang Angkutan Umum
07
01
18
01
Membangun Gedung Terminal
Tersedianya Terminal
Angkutan Penumpang
1 Unit 1.500.000
1 Unit 1.500.000
Peningkatan
Pelayanan
Jasa
Transportasi
Peningkatan Pelayanan
Jasa Transportasi
Persentase Ketersediaan
Halte
07
01
18
02
Pembangunan Halte Bus, Taxi
Gedung Terminal
Tersedianya sarana halte
yang dilayani trayek
2 Unit 225.000
2 Unit 225.000
2 Unit 225.000
2 Unit 225.000
2 Unit 225.000
2 Unit 225.000
12 Unit
1.125.000 Dishun INHU
Peningkatan Sarana dan
Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya Fasilitas
Pelengkapan Perlengkapan Jalan (Rambu,
Marka, PJU, dll)
Persentase Ketersediaan
Fasilitas Perlengkapan Jalan
07
01
19
Program Peningkatan
dan Pengamanan Lalu Lintas
-
1.467.510
-
1.825.000
-
2.075.000
-
1.875.000
-
2.075.00
0
-
9.517.510
Peningkatan Sarana dan Prasarana
LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya Fasilitas Pelengkapan
Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, PJU,
dll)
Persentase Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
07
01
19
01
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Tersedianya fasilitas perlengkapan
jalan
205 Unit
1.229.220
440 Unit
1.300.000
215 Unit
1.300.000
250 Unit
1300000 115 Unit 1.500.00
0
115 Unit
1.500.00
0
6.629.220 Dishun INHU
Peningkatan
Sarana dan Prasarana LLAJ dan
Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Fasilitas Pelengkapan Perlengkapan
Jalan (Rambu, Marka, PJU, dll)
Persentase
Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan
Jalan
0
7
0
1
1
9
0
2
Pengadaan
Marka Jalan
Tersedianya
fasilitas perlengkapan
jalan
1 Paket
238.290
1 Paket
400.000
1 Paket
450.000
1 Paket
250.000
1 Paket
250.000
1
Paket
250.000
1.588.290 Dishun INHU
Peningkatan Sarana dan
Prasarana LLAJ dan Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya Fasilitas
Pelengkapan Perlengkapan Jalan
(Rambu, Marka, PJU, dll)
Persentase Ketersediaan
Fasilitas Perlengkapan Jalan
07
01
19
03
Pengadaan Pagar pengaman Jalan
1 Paket
200.000
1 Paket
200.000
1 Paket
200.000
1
Paket
200.000
4
Paket
800.000 Dishun INHU
Peningkatan Sarana dan
Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya Fasilitas
Pelengkapan Perlengkapan Jalan (Rambu,
Marka, PJU, dll)
Persentase Ketersediaan
Fasilitas Perlengkapan Jalan
07
01
19
04
Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
3 Kali 125.000
3 Kali 125.000
3 Kali 125.000
1 Paket 125.000
1 Paket
125.000
5 Paket
500.000 Dishun INHU
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 58
Terjangkaunya komunikasi
dan informasi di seluruh pelosok wilayah
kabupaten
Desa-desa diseluruh
kabupaten Indragiri Hulu
Pengembangan informasi dan
komunikasi publik Peningkatan
SDM Komunikasi Informasi,
Penyelenggaraan Pos dan Informatika,
sarana yang sudah ada.
07 01 15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Jumlah
Peraturan Perundangan Penyiaran dan
KMIP yang terfasilitasi
07 01 15 01 Fasilitas
Penyempurnaan Peraturan Perundangan
Penyaluran dan KMIP
Tersedianya
Jaringan Informasi Teknologi IT
-
Jumlah jaringan
komunikasi dan informasi yang terbina
dan dikembangkan
07 01 15 02 Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informasi
Tersedianya Jaringan
Informasi Teknologi IT
5% 110.865
35% 133.038
60% 240.000
70% 408.000
90% 775.000
90% 1.666.903 Dishub INHU
Jumlah sumber daya komunikasi
dan informasii yang terbina dan
dikembangkan
07 01 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
Pembinaan KIM
5% 194,432 15% 225 25% 290 50% 420 75% 700 1.829 Dishub INHU
Jumlah ilmu pengetahuan dan teknologi
yang diteliti dan dikembangkan
07 01 15 04 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
10% 200 20% 225 30% 250 40% 275 50% 300 1.250 Dishub INHU
Jumlah Alat
Studio dan Komunikasi
07 01 15 05 Pengadaan alat
studio dan komunikasi
20% 150 30% 175 50% 200 75% 225 100% 250 1.000 Dishub INHU
Jumlah Sistem Informasi yang
dikaji dan dikembangkan
07 01 15 06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
5% 75 10% 100 15% 120 25% 150 50% 175 620 Dishub INHU
Jumlah kebijakan komunikasi
dan informasi yang
direncanakan dan dikembangkan
07 01 15 07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
15% 500 25% 525 65% 550 75% 600 100% 750 2.925 Dishub INHU
Jumlah Website Pemda dan SKPD
terpelihara dan terupdate
07 01 15 08 Pemeliharaan dan Operasioanl
Website
Terpeliharanya dan
berjalannya informasi di website Kab.
Inhu
75% 476,74 80% 572,088 82% 686,506 85% 823,807 90% 988,568 3.548 Dishub INHU
Perencanaan Pembangunan Komunikasi
dan Informasi
Desa Kecamatan Kab. Indragiri
Hulu
Penelitian dan pengembangan SDM dan
Aplikasi Informatika
07 01 16
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang
Informasi dan komunikasi
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 59
07 01 16 01 Penkajian dan Penelitian bidang
Informasi dan Komunikasi
25% 175.000 30% 210.000 35% 252.000 40% 302.400
Peningkatan SDM bidang
Komunikasi dan Infromatika
Penguna Komunikasi
dan Informatika
Pelatihan Bidang
komunikasi dan Infromasi bagi penguna
komunikasi dan Informatika
07 01 17 Program Fasilitas Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Infromatika
07 01 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang
Komunikasi dan Informatika
25 Orang
180.000 25 Orang
216.000 25 Orang
259.200 25 Orang
311.040
Tersebar luasnya
Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat
Masyarakat mengetahui
perkembangan Informasi pembangunan
daerah
07 01 18 Program Kerjasama
Informasi Dengan Media Masa
07 01 18 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah
Terlaksananya kerjasama dengan media
massa, media cetak
60% 1.358.440 70% 1.358.712 75% 1.358.983 80% 1.359.255 87% 1.359.527
07 01 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya informasi publik melalui
PPID dan Pusat pelayanan informasi
masyarakat
50% 512.720 65% 615.264 75% 738.317 85% 885.980 90% 1.063.176
07 01 18 02 Penyebarluasan Infromasi yang bersifat
penyuluhan masyarakat
25 Orang
185.000 25 Orang
222.000 25 Orang
266.400 25 Orang
319.680
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 60
Tabel 5.1.b
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
URUSAN PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program
dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data
Capaia
n P
ada T
ah
un
Aw
al
Pere
ncan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Un
it K
erj
a S
KPD
Pen
an
ggun
g J
aw
ab
Lokasi
Tahun-1 2017 Tahun-2 2018 Tahun-3 2019 Tahun-4 2020 Tahun-5 2021 Kondisi Kinerja
Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Targe
t Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
07
PERHUBUNGAN
0
7
0
1
DINAS
PERHUBUNGAN
Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Dinas
Perhubungan
Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Dinas
Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan
administrasi perkantoran
07
01
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan
adminstrasi perkantoran
2.752.990 3.203.447 3.337.646 3.372.131 3.410.065 16.076.279
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan
pelayanan administrasi perkantoran
07
01
01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya administrasi Perkantoran
100% 12 Bulan 10.800 12 Bulan 12.450 12 Bulan 14.325 12 Bulan 14.325 12 Bulan
14.325 60 Bulan 66.225 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan
pelayanan administrasi perkantoran
07
01
01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Rekening Air, Listrik,Telepon dan Astinet
100% 12 Bulan 120.952 12 Bulan 139.097 12 Bulan 139.097 12 Bulan 139.097 12 Bulan
139.097 60 Bulan 677.340 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
07
01
01
08
Penyediaan jasa kebersihan
Kantor
Jasa kebersihan kantor
100% 12 Bulan 49.190 12 Bulan 49.190 12 Bulan 49.190 12 Bulan 49.190 12 Bulan
49.190 60 Bulan 245.950 Dishub INHU
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Persentase
terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
0
7
0
1
0
1
1
0
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Pengadaan
barang-barang alat tulis kantor
100% 12 Bulan 99.116 12 Bulan 109.028 12 Bulan 109.028 12 Bulan 109.028 12
Bulan
109.028 60 Bulan 535.227 Dishub INHU
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 61
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas
Perhubungan
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas
Perhubungan
Persentase
terpenuhinya kebutuhan pelayanan
administrasi perkantoran
0
7
0
1
0
1
1
1
Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
100% 12 Bulan 285.000 12 Bulan 313.500 12 Bulan 344.850 12 Bulan 379.335 12
Bulan
417.269 60 Bulan 1.739.954 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan
pelayanan administrasi perkantoran
07
01
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
100% 12 Bulan 48.894 12 Bulan 53.783 12 Bulan 53.783 12 Bulan 53.783 12 Bulan
53.783 60 Bulan 264.028 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan
pelayanan administrasi perkantoran
07
01
01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya Prasarana Peralatan Kantor
100% 12 Bulan 137.116 12 Bulan 150.828 12 Bulan 150.828 12 Bulan 150.828 12 Bulan
150.828 60 Bulan 740.427 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
07
01
01
15
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
Bahan bacaan koran kantor
100% 12 Bulan 45.738 12 Bulan 50.312 12 Bulan 50.312 12 Bulan 50.312 12 Bulan
50.312 60 Bulan 246.985 Dishub INHU
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Persentase
terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran
0
7
0
1
0
1
1
7
Penyediaan
Makan dan Minum
Makan dan
Minum Rapat
100% 12 Bulan 148.720 12 Bulan 163.592 12 Bulan 163.592 12 Bulan 163.592 12
Bulan
163.592 60 Bulan 803.088 Dishub INHU
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas
Perhubungan
Tersedianya
Pelayanan Administrasi Kantor Dinas
Perhubungan
Persentase
terpenuhinya kebutuhan pelayanan
administrasi perkantoran
0
7
0
1
0
1
1
8
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Menghadiri
Rapat keluar dan konsultasi keluar daerah
100% 12 Bulan 917.950 12 Bulan 1.009.745 12 Bulan 1.110.720 12 Bulan 1.110.720 12
Bulan
1.110.720 60 Bulan 5.259.854 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Dinas
Perhubungan
Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor Dinas
Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan
administrasi perkantoran
07
01
01
19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendudkung Administrasi/
Teknis perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
Perkantoran
100% 12 Bulan 518.457 12 Bulan 746.400 12 Bulan 746.400 12 Bulan 746.400 12 Bulan
746.400 60 Bulan 3.504.057 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan Administrasi
Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya kebutuhan
pelayanan administrasi perkantoran
07
01
01
20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
Menghadiri Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
100% 12 Bulan 344.656 12 Bulan 379.122 12 Bulan 379.122 12 Bulan 379.122 12 Bulan
379.122 60 Bulan 1.861.145 Dishub INHU
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Tersedianya Pelayanan
Administrasi Kantor Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
07
01
01
22
Penyediaan Jasa Tenaga
Keamanan
Jasa Tenaga Keamanan
100% 12 Bulan 26.400 12 Bulan 26.400 12 Bulan 26.400 12 Bulan 26.400 12 Bulan
26.400 60 Bulan 132.000 Dishub INHU
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 62
Tersedianya
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya
Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas
Perhubungan
Persentase
terpenuhinya sarana dan prasarana
gedung kantor
0
7
0
1
0
2
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
809.800 809.800 809.800 809.800 809.800 4.049.000
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya sarana dan
prasarana gedung kantor
07
01
02
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan
tugas
100% - - Dishub INHU
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya sarana dan
prasarana gedung kantor
07
01
02
10
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 6 unit 68.695 6 unit 68.695 6 unit 68.695 6 unit 68.695 6 unit 68.695 30 Paket 343.475 Dishub INHU
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan
Persentase terpenuhinya
sarana dan prasarana gedung kantor
07
01
02
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
100% 12 Bulan 99.000 12 Bulan 99.000 12 Bulan 99.000 12 Bulan 99.000 12 Bulan
99.000 60 Bulan 495.000 Dishub INHU
Tersedianya
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya
Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan
Persentase
terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor
0
7
0
1
0
2
2
4
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas/ Operasional
100% 12 bulan 399.080 12 bulan 399.080 12 bulan 399.080 12 bulan 399.080 12 bulan 399.080 60 bulan 1.995.400 Dishub INHU
Tersedianya
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya
Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas
Perhubungan
Persentase
terpenuhinya sarana dan prasarana
gedung kantor
0
7
0
1
0
2
2
8
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya
Peralatan Kantor
100% 12 Bulan 58.025 12 Bulan 58.025 12 Bulan 58.025 12 Bulan 58.025 12
Bulan
58.025 12 Bulan 290.125 Dishub INHU
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas
Perhubungan
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana
gedung kantor
07
01
02
42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung kantor Pegawai
100% 1 Paket 185.000 1 Paket 185.000 1 Paket 185.000 1 Paket 185.000 1 Paket 185.000 5 Paket 925.000 Dishub INHU
Tersedianya pakaian Dinas dan Kelengkapannya
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
07
01
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100% 420.750 330.000 420.750 330.000 90.750 1.592.250
Tersedianya pakaian Dinas
dan Kelengkapannya
Meningkatnya Disiplin
Aparatur
Peningkatan Disiplin
Aparatur
07
01
03
02
Pengadaan PDH beserta Atribut/
Prlengkapannya
Pakaian Dinas Harian
100% 110 Stel 165.000 110 Stel 165.000 110 Stel 165.000 110 Stel 165.000 110 Stel 660.000 Dishub INHU
Tersedianya pakaian Dinas dan
Kelengkapannya
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
07
01
03
05
Pengadaan Pakaian Pakaian Khusus Hari-
hari Tertentu
Pakaian Dinas Lapangan
100% 110 Stel 165.000 110 Stel 165.000 110 Stel 165.000 110 Stel 165.000 110 Stel 660.000 Dishub INHU
Tersedianya
pakaian Dinas dan Kelengkapannya
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
Peningkatan
Disiplin Aparatur
0
7
0
1
0
3
Pengadaan
Pakaian Olah Raga
Pakaian Olah
Raga
100% 110 Stel 90.750 110 Stel 90.750 110 Stel 90750 110 Stel 272.250 Dishub INHU
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 63
Meningatnya
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase
meningkatnya kemampuan dan pemahaman
ASN terhadap peraturan yang berlaku
0
7
0
1
0
5
Program
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Rasa Tanggung
jawab yang tinggi
337.500 234.375 234.375 250.000 250.000 1.306.250 Dishub INHU
Meningatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Persentase meningkatnya kemampuan dan
pemahaman ASN terhadap peraturan yang berlaku
07
01
05
01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlatihnya SDM Perhubungan
75 Orang
15 Orang 187.500 15 Orang 234.375 15 Orang 234.375 15 Orang 250.000 15 Orang
250.000 75 orang 1.156.250 Dishub INHU
Meningatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Persentase meningkatnya
kemampuan dan pemahaman ASN terhadap
peraturan yang berlaku
07
01
05
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) SKPD
Penerbitan Standar
Operasional Prosedur SKPD
50
Dok
1
Dokumen
150.000 1
Dokumen
150.000 Dishub INHU
Tersusunnya Dokumen Perencanaan
dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
Tercapainya Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuanga yang Akuntabel
Jumlah jenis dokumen pelaporan
capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
07
01
06
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
24.726 25.808 26.999 28.309 28.309 134.150 Dishub INHU
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja dan
Keuangan
Tercapainya Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga
yang Akuntabel
Jumlah jenis dokumen
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
yang tersusun
07
01
06
01
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Tepenuhinya Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
6 Dok 1 Dok 13.900 1 Dok 13.900 1 Dok 13.900 1 Dok 13.900 1 Dok 13.900 5 Dok 69.500 Dishub INHU
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja dan Keuangan
Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuanga yang Akuntabel
Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja
dan keuangan yang tersusun
07
01
06
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
yang tersusun
6 Dok
1 Dok 10.826 1 Dok 11.908 1 Dok 13.099 1 Dok 14.409 2 Dok 14.409 6 Dok 64.650 Dishub INHU
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan
Tercapainya Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanga yang Akuntabel
Jumlah jenis dokumen
pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
07
01
06
Penyusunan Renstra
Jumlah Dokumen
Rentra tersusun
2 Dok - Dishub INHU
Peningkatan
Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
0
7
0
1
1
5
Program
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
- 1.650.000 - 2.050.000 - 1.650.000 - 800.000 - 7.500.000 Dishub INHU
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 64
Peningkatan
Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
0
7
0
1
1
5
0
1
Perencanaan
Pembangunan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas
Perhubungan
2
Dokumen
500.000 1
dukumen
300.000 1
dokumen
300.000 1
dokumen
300.000 5
Dokumen
1.100.000 Dishub INHU
Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ
dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
07
01
15
02
Penyusunan Kebijakan Norma dan
Standar Prosedur Perhubungan
Tersedianya Sarana dan Prasarana LLAJ
dan Fasilitas Perhubungan
1 Dokumen
400.000 1 Dokumen
400.000 Dishub INHU
Peningkatan Sarana dan
Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
07
01
15
03
Koordinasi dalam
Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya Sarana dan
Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
1 Paket 550.000 1 Paket 550.000 1 Paket 550.000 3 Paket 1.650.000 Dishub INHU
Peningkatan Sarana dan
Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
07
01
15
04
Sosialisasi Kebijakan
dibidang perhubungan
Tersedianya Sarana dan
Prasarana LLAJ dan Fasilitas Perhubungan
100
Orang
700.000 100
Orang
350.000 100
Orang
350.000 100
Orang
350.000 100
Orang
350.000 500
Orang
2.100.000 Dishub INHU
Peningkatan
Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
0
7
0
1
1
5
0
5
Pembangunan
sarana dan prasarana jembatan
timbang
Tersedianya
Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas
Perhubungan
0 Dishub INHU
Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ
dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
07
01
15
06
Peningkatan Pengelolaan Terminal
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Tersedianya Sarana dan Prasarana LLAJ
dan Fasilitas Perhubungan
7 Unit 2 Unit 450.000 2 Unit 450.000 2 Unit 450.000 2 Unit 450.000 2 Unit 450.000 10 Unit 2.250.000 Dishub INHU
0
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 65
Peningkatan
Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas
Perhubungan
3. Tersedianya
Fasilitas
Pelengkapan
Perlengkapan
Jalan (Rambu,
Marka, PJU, dll)
4. Tersedianya
unit Pengujian
kendaraan
bermotor bagi
wajib uji
3. Persentase
Ketersediaan
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan
4. Persentase
Ketersediaan
Unit Pengujian
Kendaraan
Bermotor Bagi
Wajib Uji
0
7
0
1
1
6
Program
Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Sarana dan
Prasarana serta fasilitas LLAJ terpelihara
540.700 535.000 600.000 415.000 600.000 2.690.700
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya unit
Pengujian kendaraan bermotor bagi wajib uji
Persentase
Ketersediaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi
Wajib Uji
0
7
0
1
1
6
0
1
Rehabilitasi /
Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kandaraan
Bermotor
Terpeliharanya
alat PKB
12 bulan 190.700 12 bulan 150.000 12 bulan 200.000 12 bulan 200.000 60 bulan 740.700 Dishub INHU
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya
Fasilitas
Pelengkapan
Perlengkapan
Jalan (Rambu,
Marka, PJU, dll)
Persentase
Ketersediaan
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan
0
7
0
1
1
6
0
4
Rehabilitasi /
Pemeliharaan Terminal /Pelabuhan
Kondisi
Prasarana Perhubungan Baik
12 bulan 225.000 12 bulan 250.000 12 bulan 250.000 12 bulan 250.000 12 bulan 250.000 60 bulan 1.225.000 Dishub INHU
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana LLAJ
dan Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya
Fasilitas
Pelengkapan
Perlengkapan
Jalan (Rambu,
Marka, PJU, dll)
Persentase
Ketersediaan
Fasilitas
Perlengkapan
Jalan
07
01
16
05
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu
Jalan
Kondisi fasilitas perlengkapan jalan baik
12 bulan 125.000 12 bulan 135.000 12 bulan 150.000 12 bulan 165.000 12 bulan 150.000 60 bulan 725.000 Dishub INHU
Menekan Kecelakaan Lalu
Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Pelayanan Perhubungan
yang efisien dan peningkatan disiplin
pengguna angkutan serta dipahami aturan-aturan
lalu lintas
- 1.578.690 - 1.728.690 - 1.662.500 - 1.723.750 1.324.125 - 8.017.755 Dishub
Menekan Kecelakaan Lalu
Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
01
Penyuluhan pagi para
sarjana/juru Muda untuk peningkatan
keselamatan penumpang
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
100
Orang
220.000 100
Orang
220.000
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 66
Menekan
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
Persentase
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan
0
7
0
1
1
7
0
2
Kegiatan
peningkatan disiplin masyarakat
mengunakan angkutan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
12 bulan 75.000 12 bulan 75.000 12 bulan 75.000 12 bulan 75.000 60 bulan 300.000 Dishub INHU
Menekan
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
Persentase
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan
0
7
0
1
1
7
0
3
Kegiatan
Mengolah angkutan umum guna
meningkatkan keselamatan penumpang
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
0 Dishub INHU
Menekan Kecelakaan Lalu
Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
04
Kegiatan uji kelayakan
sarana transportasi guna kelancaran penumpang
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
8 Kali 250.000 8 Kali 250.000 8 Kali 250.000 8 Kali 250.000 32 kali 1.000.000 Dishub INHU
Menekan Kecelakaan Lalu
Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
05
Pengendalian Disiplin
Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan
Raya
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
12 bulan 575.000 12 bulan 375.000 12 bulan 412.500 12 bulan 453.750 12 bulan 499.125 60 bulan 2.315.375 Dishub INHU
Menekan
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
0
7
0
1
1
7
0
6
Kegiatan
penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang
dilingkungan terminal
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di jalan
1 Paket 200.000 200.000 Dishub INHU
Menekan Kecelakaan Lalu
Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
07
Kegiatan pengawasan
peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan
kelengkapan pertolongan pertama.
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
0 Dishub INHU
Menekan Kecelakaan Lalu
Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
08
Kegiatan Penataan
Tempat-tempat perbenhentian kendaraan umum
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
12 bulan 150.000 12 bulan 150.000 12 bulan 150.000 12 bulan 150.000 60 bulan 600.000 Dishub INHU
Menekan
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
0
7
0
1
1
7
0
9
Kegiatan
penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di jalan
0 Dishub INHU
Menekan Kecelakaan Lalu
Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
10
Pengumpulan dan analisa
database pelayanan angkutan kenyamanan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
1 Dokumen
103.690 1 Dokumen
103.690 2 dokumen
207.380 Dishub INHU
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 67
Menekan
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
Persentase
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan
0
7
0
1
1
7
1
1
Pengembangan
sarana dan prasarana Pelayanan
angkutan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di
jalan
1 Paket 175.000 1 Paket 175.000 1 Paket 175.000 1 Paket 525.000 Dishub INHU
Menekan
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
0
7
0
1
1
7
1
2
Fasilitas
perizinan dibidang perhubungan
Menurunnya
Tingkat Kecelakaan Lalulintas di jalan
0 Dishub INHU
Menekan Kecelakaan Lalu
Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
13
Sosialisasi Penyuluhan
Ketertiban lalu lintas
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
100 Orang
300.000 100 Orang
375.000 100 Orang
375.000 100 Orang
350.000 100 Orang
350.000 500 Orang
1.750.000 Dishub INHU
Menekan Kecelakaan Lalu
Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
14
Kegiatan pemeliharaan
dan pemberian penghargaan supir/juru mudi/ awak/
kendaraan umum teladan.
Menurunnya Tingkat
Kecelakaan Lalulintas di jalan
1 Kali 225.000 1 Kali 225.000 1 Kali 225.000 1 Kali 225.000 3 Kali 900.000
Menekan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat Kecelakaan
Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya Pelanggaran
Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
15
Koordinasi dalam pelayanan
Angkutan
Menurunnya Tingkat Kecelakaan
Lalulintas di jalan
- Dishub INHU
Menekan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan
Menurunnya Tingkat Kecelakaan
Lalulintas di jalan
Persentase Menurunnya Pelanggaran
Lalu Lintas dan Angkutan
07
01
17
16
Menitoring evaluasi dan pelaporan
Menurunnya Tingkat Kecelakaan
Lalulintas di jalan
0
Peningkatan Pelayanan Jasa Transportasi
3. Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang
4. Peningkatan Pelayanan Jasa Transportasi
3. Ratio Terminal Terhadap Penumpang Angkutan
Umum 4. Persentase
Ketersediaan
Halte
07
01
18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
- 225.000 - 225.000 - 1.725.000 - 225.000 - 2.625.000 Dishub INHU
Peningkatan
Pelayanan Jasa
Transportasi
Tersedianya
Terminal Angkutan Penumpang
Ratio Terminal
Terhadap Penumpang Angkutan Umum
0
7
0
1
1
8
0
1
Membangun
Gedung Terminal
Tersedianya
Terminal Angkutan Penumpang
1 Unit 1.500.000 1 Unit 1.500.000 Dishub INHU
Peningkatan
Pelayanan Jasa
Transportasi
Peningkatan
Pelayanan Jasa Transportasi
Persentase
Ketersediaan Halte
0
7
0
1
1
8
0
2
Pembangunan
Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
Tersedianya
sarana halte yang dilayani trayek
2 Unit 225.000 2 Unit 225.000 2 Unit 225.000 2 Unit 225.000 2 Unit 225.000 12 Unit 1.125.000 Dishub INHU
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 68
Peningkatan
Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya
Fasilitas Pelengkapan Perlengkapan
Jalan (Rambu, Marka, PJU, dll)
Persentase
Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan
Jalan
0
7
0
1
1
9
Program
Peningkatan dan Pengamanan
Lalu Lintas
- 1.985.000 - 2.235.000 - 2.035.000 - 2.235.000 - 10.725.000
Peningkatan
Sarana dan Prasarana LLAJ dan Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya
Fasilitas Pelengkapan Perlengkapan
Jalan (Rambu, Marka, PJU, dll)
Persentase
Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan
Jalan
0
7
0
1
1
9
0
1
Pengadaan
Rambu-rambu Lalu Lintas
Tersedianya
fasilitas perlengkapan jalan
440 Unit 1.300.000 215 Unit 1.300.000 250 Unit 1.300.000 115 Unit 1500000 115 Unit 1.500.000 6.900.000 Dishub INHU
Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ
dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya Fasilitas Pelengkapan
Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, PJU, dll)
Persentase Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
07
01
19
02
Pengadaan Marka Jalan
Tersedianya fasilitas perlengkapan
jalan
1 Paket 400.000 1 Paket 450.000 1 Paket 250.000 1 Paket 250.000 1 Paket 250.000 1.600.000 Dishub INHU
Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ
dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya Fasilitas Pelengkapan
Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, PJU, dll)
Persentase Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
07
01
19
03
Pengadaan Pagar pengaman Jalan
Tersedianya
fasilitas
perlengkapan
jalan
1 Paket 200.000 1 Paket 200.000 1 Paket 200.000 1 Paket 200.000 4 Paket 800.000 Dishub INHU
Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ
dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya Fasilitas Pelengkapan
Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, PJU, dll)
Persentase Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
07
01
19
04
Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
Tersedianya
fasilitas
perlengkapan
jalan
4 Kali 285.000 4 Kali 285.000 4 Kali 285.000 4 Paket 285.000 4 Paket 285.000 20 Paket 1.425.000 Dishub INHU
RENGAT , JANUARI 2017
KEPALA DINA SPERHUBUNGAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,
Drs,ERPANDI
NIP.19630815 199309 1 001
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 69
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN RPJMD
Dalam implementasi kegiatan dan fungsi Dinas Perhubungan memiliki
tanggung jawab berkaitan dengan pencapaian misi RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu
2016-2021 memiliki sasaran dan indikator yang jelas, sasaran tersebut
berhubungan erat dengan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas
Perhubungan 2016-2021.
Sasaran adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai atau
dihasilkan oleh suatu organisasi, baik tujuan jangka pendek atau jangka panjang
dan sebagai alat ukur efisiensi dan efektifitas suatu organisasi. Sasaran ditetapkan
dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut dapat lebih
terarah, efektif dan efisien.
Dalam revisi rencana strategis Dinas Perhubungan tahun 2016-2021 ini,
akan diuraikan sasaran beserta indikator dan tergetnya yang menjadi tanggung
jawab Dinas Perhubungan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Indragiri
Hulu 2016-2021 sebagaimana matriks terlampir.
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 70
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2016-2021
NO INDIKATOR
Kondisi Kinerja Pada
Awal Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode RPJMD
Tahun 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Perhubungan
1.2 Jumlah Arus Penumpang
Angkutan Umum 253,292 252,600 252,571 252,486 252,380 252,331 252,331 252,331
1.3 Rasio Ijin Trayek 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
1.4 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum 1.556 unit 1.556 unit 1.559 unit 1.561 unit 1.565 unit 1.570 unit 1.575 unit 1.575 unit
1.5 Angkutan Darat 11.481 unit 11.954 unit 12.446 unit 12.958 unit 13.491 unit 14.046 unit 14.046 unit 14.624 unit
1.6 Kepemilikan Kir angkutan umum 95.65% 96.52% 97.39% 97.60% 97.99% 98% 98.99% 100%
1.7 Lama Pengujian Kelayakan
Angkutan Umum (KIR) 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit
1.8 Biaya Pengujian Kelayakan
Angkutan Umum
Rp
665,488,000
Rp
698,762,000
Rp
732,036,000
Rp
765,310,000
Rp
798,584,000
Rp
831,185,000
Rp
831,185,000
Rp
831,185,000
1.9 Pemasangan Rambu-rambu 205 unit 440 unit 215 unit 150 unit 115 unit 75 unit 75 unit 1190 unit
Rentra Dinas Perhubungan 2016-2021 71
BAB VII
PENUTUP
Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-
2021 disusun sebagai Implementasi Kebijakan untuk mewujudkan
Visi dan Misi Pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan
kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan
situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra
Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.
Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini
dapat membantu meningkatkan Kinerja dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat khususnya Bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.
Ditetapkan di : Rengat Tanggal : 17 Januari 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Drs. ERPANDI Pembina Utama Muda NIP. 19630815 199309 1 001