Upload
lamngoc
View
229
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2018
BIRO UMUM dan PENGADAAN TAHUN 2015 - 2019
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
ii
I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Umum dan
Pengadaan
2
1.3 Kondisi Umum 3
1.4 Sumber Daya Manusia 11
II VISI DAN MISI 12
2.1 Visi 12
2.2 Misi 12
2.3 Tujuan 12
2.4 Sasaran 13
III KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN 14
3.1 Kebijakan 14
3.2 Strategi 14
3.3 Program dan Kegiatan 15
IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 20
4.1 Target Kinerja 20
4.2.Pembiayaan 20
V PENUTUP 21
KATA PENGANTAR
Penyusunan Perencanaan Strategis sesuai yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang
merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan
memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau
mungkin timbul.
Rencana Strategis Biro Umum dan Pengadaan memuat tujuan dan sasaran serta
program yang realistis dalam upaya mencapai target yang diharapkan Rencana
Strategis Biro Umum dan Pengadaan memuat tujuan dan sasaran serta program
yang realistis dalam upaya mencapai target yang diharapkan dengan didasarkan
pada hasil pembahasan perencanaan strategis pada masing-masing bagian, serta
bertitik tolak dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
Rencana Strategis Biro Umum dan Pengadaan Tahun 2015-2019 ini telah
direvisi sesuai dengan indikator kegiatan yang berjalan, diharapkan dapat menjadi
pedoman dan acuan dalam mewujudkan persamaan persepsi bagi para
pelaksana kegiatan tahun 2018 sampai 2019 dalam upaya meningkatkan kinerja Biro
Umum dan Pengadaan yang akuntabel.
Jakarta, September 2018
Kepala Biro Umum dan Pengadaan
ttd
Ir. Sri Sulihanti, Msc
-1-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Awal Berdirinya Biro Umum dan Pengadaan adalah Biro Umum dan
Hubungan Masyarakat merupakan salah satu unit kerja Eselon II di
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Secara keprograman
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian bertugas melaksanakan
fungsi manajemen pendukung dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
Sedangkan Biro Umum dan Pengadaan melaksanakan fungsi
manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian,
khususnya pada aspek manajemen pelayanan administrasi dan layanan
pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan disusun sebagai perwujudan amanah Undang- Undang
Nomor 17 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
2015-2019. Reformasi perencanaan dan penganggaran ini
mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan dan pendanaan
program dan kegiatan dengan kinerja program dan kegiatan, serta
capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi. Program disusun secara
hierarkis agar dapat menjelaskan hubungan logis antar prioritas
perencanaan organisasi, program, kegiatan, indikator kinerja dan
pendanaan.
RENSTRA Biro Umum dan Pengadaan, sebagai turunan dari RENSTRA
Sekretariat Jenderal, memiliki peran dan fungsi yang sangat penting,
karena memuat kegiatan yang dilengkapi dengan output, target, alokasi
pendanaan, dan indikator kinerja. Dengan demikian, RENSTRA Biro
Umum dan Pengadaan 2015-2019 ini akan menjadi pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja, RKA-KL, serta evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan Biro Umum dan Pengadaan setiap tahunnya
selama kurun waktu tahun 2015-2019 berlandaskan RENSTRA
-2-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
Sekretariat Jenderal 2015-2019 sehingga pelaksanaan program dan
kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
43/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pertanian Nomor: 68/Permentan/RC.020/12/2016 tentang
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun
2015-2019, maka dipandang perlu melaksanakan revisi Rencana
Strategis Biro Umum dan Pengadaan Tahun 2015-2019
1.2. STURUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM DAN PENGADAAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2015, disebutkan Biro Umum dan Pengadaan
merupakan satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal yang memiliki
tugas pokok dan fungsi manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan
Kementerian Pertanian, khususnya pada aspek manajemen
penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta
layanan pengadaan barang dan jasa.
Dalam mendukung Tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum dan
Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan
penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta
layanan pengadaan barang dan jasa.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum dan Pengadaan
menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan pengelolaan kearsipan; 2. pelaksanaan urusan ketatausahaan; 3. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 4. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 5. pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; 6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan
Pengadaan.
Struktur Organisasi Biro Umum dan Pengadaan terdiri atas 3 (tiga)
bagian dan dua kelompok jabatan fungsional, yaitu:
-3-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
1. Bagian Kearsipan dan Tata Usaha; 2. Bagian Rumah Tangga; 3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan 4. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Barang dan
Jasa.
1.3. KONDISI UMUM
Pada periode tahun 2015-2019, Biro Umum dan Pengadaan
melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya.
Berdasarkan penjabaran program kerja tersebut, kelompok kegiatan
yang dilaksanakan meliputi :
1) Penyelenggaraan Kearsipan dan Ketatausahaan.
Rencana Strategis kegiatan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Usaha
guna meningkatkan kinerja sumberdaya dilakukannya Pembinaan dan
Pengembangan SDM. Kegiatan ini salah satu unsur dalam Penerapan
Nilai-nilai Budaya Kerja pegawai Biro Umum dan Pengadaan. Untuk
pertemuan ini diharapkan Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja (IPNBK)
yang baik, tertib, teratur dan konsisten tersebut pada Biro Umum dan
Pengadaan. Sehingga pegawai lingkip Biro Umum dan Pengadaan dapat
menerpkan nilai-nilai budaya yang ada pada Biro Umum dan Pengadaan
pada tugas sehari – hari, guna mencapai kinerja yang diharapkan maka
di rencanakan lah kegiatan antara lain :
a. Penyusunan RKAKL, Pengelolaan Perpustakaan/Kearsipan/
Dokumentasi, kegiatan ini melakukan pertemuan kegiatan
penyusunan laporan mingguan/ Bulanan/ Triwulan lingkup Biro
Umum dan Pengadaan, laporan kegiatan ini berfungsi sebagai
jembatan yang menghubungkan antar pihak yang melaporkan dan
pihak yang membaca laporan.
b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian capaian dari kegiatan ini
Dalam kegiatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan
Kepegawaian dengan kegiatan yang dihasilkan :
-4-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
Tersusunnya laporan Pembinaan Administrasi Pengelolaan
Kepegawaian
Terkelolanya data SIMPEG
Tersusunnya Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
Tersusunnya Sistem Operasional Prosedur (SOP)
Tersusunnya Data Kepegawaian
Tersusunnya Data Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Tersusunnya Data Tunjangan Kinerja
Selain itu dilakukan Koordinasi Monitoring, Evaluasi, Dokumentasi,
dan Pelaksanaan Workshop SOP kegiatan ini adalah Penyusunan
Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang
akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam
suatu tahun, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum dan
Pengadaan disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis
dari Kementerian Pertanian yang ada, Mengacu pada rancangan
awal Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja (PK) dan Penyusunan
LAKIN Sejalan dengan kebijakan Akuntabiltas Kinerja Instansi
Pemerintah dari Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Disamping kegiatan yang bersifat administratif dan penyedian
sarana yang secara tidak langsung mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran strategis di Biro
Umum dan Pengadaan adalah :
1. Sekretariat Jabatan Fungsional Arsiparis
2. Sekreariat Jabatan Pengelola Barang dan Jasa
-5-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
2) Fasilitasi Kerumahtanggaan
Rencana Strategis Bagian Rumah Tangga adalah kegiatan Keamanan
dan Transportasi yaitu dengan melakukan kegiatan Pengamanan Kantor
dan Perawatan Kendaraan. Kegiatan yang akan dilakukan dengan
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan dan Pendidikan
Pelatihan Tekhnis Pengemudi Bagian Rumah Tangga Biro Umum dan
Pengadaan. Sedangkan Dalam kegiatan Perawatan Kendaraan telah
dihasilkan:Pelaksanaan angkutan pegawai, data kondisi kendaraan
bermotor, laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan mingguan dan bulanan
dan rencana anggaran kegiatan perawatan kendaraan, untuk kegiatan
pemeliharaan dengan melakukan kegiatan Kontrak pemeliharaan selama
1 tahun anggaran (12 bulan) seperti :
1. Pelaksanaan Kontrak pemeliharaan kebersihan gedung (Cleaning Service), pelaksanaan kontrak selama 1 tahun anggaran (12 Bulan).
2. Pelaksanaan Kontrak Pemeliharaan kebersihan halaman dan taman.
3. Pelaksanaan pengharum ruangan ozon generator dan pembersih toilet,
Disamping itu juga dilakukan perbaikan dan perawatan bangunan
gedung kantor untuk terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi
pengguna bangunan dan pemeliharaan/perbaikan sarana gedung dan
peralatan kantor di Gedung A/F, B, C, D, E, Arsip dan PIA berupa
kontrak pemeliharaan lift Gedung A, B, C, D, E, Arsip, PIA dan Escalator
gedung PIA, AC Sentral Gedung A, B, C,D, E, Arsip, PIA, pemeliharaan
AC Split, PABX Sentral Gedung A/F, C/D dan PIA, STP/WTP, Mesin
Genset/Diesel, Fire Alarm System, pemeliharaan Multimedia,
pemeliharaan Mekanikal/Elektrikal, pemeliharaan Panel Listrik dan
perawatan/Pemeliharana Aquarium di Gedung A, pelaksanaan
Pemeliharaan Rumah Jabatan jagakarsa, melakukan pelaksanaan
renovasi gedung/bangunan di kantor pusat kementerian pertanian.
Selain itu melakukan operasional pimpinan dan kunjungan pimpinan.
-6-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
3) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Rencana Strategis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa antara lain
terselenggaranya layanan administrasi pengadaan barang/jasa dan
pembinaan serta pemantauan sejak persiapan hingga pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.
Untuk meningkatkan kompetensi SDM Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Kementerian Pertanian melalui bimbingan teknis
bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
(LKPP) dengan sasaran yaitu Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa berupa bimbingan teknis pengadaan barang/jasa tingkat
lanjut dan pelatihan Training of Trainer (TOT). Selain itu juga
melaksanakan pembinaan pengadaan barang/jasa kepada Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen lingkup Kantor
Pusat Kementerian Pertanian.
Penguatan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) – Unit
Pelaksanan Teknis (UPT) Kementerian Pertanian yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :
01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian dengan
melakukan dukungan berupa kordinasi dan pembinaan Pengadaan
Barang/Jasa kepada 62 (enam puluh dua) ULP UPT.
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
dilakukan dengan cara berkoordinasi melalu rapat-rapat dengan Tim
Pengawal Upsus, Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan
Pemerintah Pusat (TP4P) Kejaksaan Agung, Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian, LKPP terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa
strategis untuk menghasilkan proses pengadaan barang/jasa yang
sesuai ketentuan.
-7-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
Untuk mencapai pelayanan prima, Biro Umum dan Pengadaan
menerapkan prinsip pelayanan yang cepat, cermat, tanggap, akurat dan
terkoordinasi dengan baik.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Biro
Umum dan Pengadaan terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu
Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan Fungsional Paramedis yang
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan
fungsional masing-masing
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2015-
2019, Biro Umum dan Pengadaan tidak terlepas dari permasalahan dan
tantangan, antara lain:
1.3.1. Permasalahan
Permasalahan yang ada pada Biro Umum dan Pengadaan
1. Pada era pemerintahan Kabinet Kerja, Kementerian Pertanian dituntut dapat
segera mencapai Swasembada Pangan, diperkirakan aktivitas kegiatan
pimpinan di lapangan semakin meningkat. Untuk itu diperlukan dukungan
anggaran yang semakin besar pula.
2. Untuk meningkatkan kapasitas SDM Aparat Biro Umum dan Pengadaan
yang ada, diperlukan upaya capacity building melalui diklat/pelatihan/kursus.
Prioritas pelatihan yang diperlukan antara lain untuk petugas
peliputan/dokumentasi kegiatan pimpinan (fotografer dan operator video),
petugas pelayanan administrasi/ketatausahaan (operasional software
manajemen/keuangan, monitoring evaluasi kegiatan, SIMAK BMN yang
seluruhnya menuju ke sistem on-line dll.).
3. Untuk mengantisipasi kurun waktu 2-3 tahun ke depan, di mana banyak
pegawai Biro Umum dan Pengadaan yang memasuki masa purna tugas,
-8-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
sehingga perlu diusulkan pengangkatan pegawai baru sesuai dengan
kompetensi bidang tugas yang dibutuhkan.
Penjabaran program kerja tersebut dikelompokkan menjadi kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh masing-masing bagian.
Kegiatan Utama Bagian Kearsipan dan Ketatausahaan :
a. Melakukan pengelolan arsip dan dokumentasi, serta Penyiapan bahan
bimbingan kearsipan Kementerian Pertanian;
b. Melakukan urusan penerimaan surat masuk dan surat keluar dan
pelaksanaan bimbingan ketatausahaan Kementerian Pertanian;
c. Melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli;
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumahtangga Biro Umum dan
Pengadaan.
d. melakukan urusan pelayanan tata usaha Menteri.
Selanjutnya Bagian Kearsipan dan Tata Usaha terdiri dari :
1. Subbagian Kearsipan, melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu : (a).
Penyusunan Pedoman Kearsipan; (b). Penataan, Penyusutan, dan
Pemeliharaan arsip; (c). Lomba Tertib arsip; (d).Seleksi Arsiparis Teladan;
(e). Pelaksanaan Elektronisasi Kearsipan
2. Subbagian persuratan, melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu : (a)
Pengelolaan Persuratan; (b) Penggandaan Bahan dan Dokumen
Pimpinan, dan (c) Pengelolaan Bahan Bimbingan Ketatausahaan.
3. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal, Staf Ahli dan Biro,
melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu : (a).Pengelolaan Ketatausahaan
Sekretaris Jenderal; (b). Ketatausahaan Staf Ahli;(c). Pengelolaan
Ketatausahaan Biro; (d). Pengelolaan Barang Persedian; (e). Pembinaan
Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia; (f). Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring.
-9-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
Disamping kegiatan itu terdapat juga terdapat kegiatan yang secara tidak
langsung mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian
sasaran strategis di Biro Umum dan Pengadaan, yaitu:
3. Pengelolaan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Arsiparis
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kinerja Arsiparis lingkup
Kementerian Pertanian, dengan membangun jejaring kinerja dengan ANRI.
4. Pengelolaan Kesekretariatan Jabatan Fungsional pengadaan Barang
dan Jasa
4. Sub Bagian Tata Usaha Menteri.
Subbagian Tata Usaha Menteri, melaksanakan kegiatan yaitu : (a)
Pengelolaan Ketatausahaan Menteri;
Kegiatan Ketatausahaan Menteri terutama difokuskan pada penanganan
alur surat yang masuk ke Menteri Pertanian dan Sekretaris Menteri
Pertanian serta Tenaga Ahli Menteri Pertanian.
Kegiatan Utama Bagian Rumah Tangga :
a. Melakukan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Pusat, rumah
dinas jabatan dan wisma.
b. Melakukan urusan keamanan dan ketertiban Kantor Pusat, rumah dinas
jabatan, wisma, serta pengelolaan tranportasi pegawai Sekretariat Jenderal.
c. Melakukan urusan pelayanan rumah tangga pimpinan
Kegiatan Bagian Rumah Tangga terdiri dari :
1. Subbagian Keamanan dan Transportasi, melaksanakan 4 (empat)
kegiatan yaitu : (a) Operasional Kesekretariatan Kantor; (b)
Operasional Pengamanan Kantor (c) Operasional perawatan
kendaraan.
2. Subbagian Pemeliharaan, melaksanakan 2 (lima) kegiatan yaitu :
(a). Penyelenggaraan pemeliharaan; (b). Honor Pramubakti.
-10-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
3. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan melaksanakan 3 (tiga)
kegiatan yaitu : (a) Penyelenggaraan Operasional Pimpinan (b)
Kesekretariatan Rumah Tangga Menteri (c) Penyelenggaraan Sub
Rumah Tangga Pimpinan
Kegiatan Utama Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
a. Melakukan urusan pemberian pelayanan administrasi pengadaan barang
dan jasa.
b. Melakukan penyiapan pembinaan, perencanaan, dan pemantauan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Kegiatan Bagian Layanan Barang dan Jasa terdiri dari :
1. Sub Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai
kegiatan melakukan pemberian pelayanan administrasi pengadaan barang
dan jasa.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pemantauan Pengadaan Barang dan
Jasa mempunyai kegiatan melakukan penyiapan bahan pembinaan,
perencanaan dan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa antara lain
Layanan Internal Organisasi
-11-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA
Tabel 1
Tabel 2.
No Golongan
Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin
Jumlah S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Gol. I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 Gol. II 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 0 0 0 0 27 0 6 0 2 0 46
3 Gol. III 0 0 8 2 56 35 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 113 27 0 0 0 0 244
4 Gol. IV 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Jumlah 0 1 15 2 56 35 0 0 1 1 5 7 0 0 0 0 140 27 7 0 2 0 299
No Jenis
Kelamin
Golongan Jml
Golongan Jml
Golongan Jml
Golongan Jml Total
I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
1 Laki-Laki 0 0 1 0 1 2 5 19 14 40 46 103 17 12 178 4 2 1 0 0 7 226
2 Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 16 32 10 8 66 0 1 0 0 0 1 73
Jumlah 0 0 1 0 1 2 5 23 16 46 62 135 27 20 244 4 3 1 0 0 8 299
-12-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
BAB II VISI DAN MISI
2.1. VISI
Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pengelolaan
Kearsipan dan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, serta Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa.
2.2. MISI
Untuk mewujudkan Visi tersebut Biro Umum dan Pengadaan menetapkan
misi sebagai berikut:
Untuk mewujudkan Visi tersebut Biro Umum dan Pengadaan menetapkan
misi sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Usaha;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kerumahtanggaan;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa
2.3. TUJUAN
Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan
oleh Biro Umum dan Pengadaan selama periode tahun 2015-2019 adalah
:
Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan
oleh Biro Umum dan Pengadaan selama periode tahun 2015 – 2019
adalah :
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan Kearsipan dan ketatausahaan
yang menunjang kinerja Pimpinan dan Kementerian.
2. Meningkatkan pengelolaan kerumahtanggaan Kementerian dalam
rangka kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban
lingkungan kerja serta pelayanan kerumahtanggaan pimpinan.
3. Melaksanakan pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
-13-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
2.4. SASARAN
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran
sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian
Pertanian.
2. Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan
kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal.
3. Terwujudnya pengelolaan arsip Kementerian Pertanian secara
profesional.
-14-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
BAB III
KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. KEBIJAKAN
Menyusun rumusan penyelenggaraan Kearsipan dan ketatausahaan,
kerumahtanggaan serta Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
3.2. STRATEGI
1. Mengelola penyelenggaraan administrasi Kearsipan dan
ketatausahaan Kementerian Pertanian dan pimpinan.
2. Mengembangkan dan menyelenggarakan Tata Naskah Dinas serta
menerapkan Elektronisasi Tata Naskah Dinas. , serta penggandaan
bahan pimpinan secara baik.
3. Meningkatkan urusan pelayanan keamanan dan ketertiban Kantor
Pusat, Wisma Pertanian, Rumah Jabatan dan Bangunan Pusat
Promosi Hasil Pertanian
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan
prasarana Kantor Pusat Kementan, Wisma Pertanian, Rumah
Jabatan, dan Bangunan Pusat Promosi Hasil Pertanian.
5. Meningkatkan urusan pelayanan angkutan meliputi kendaraan dinas
dan angkutan pegawai.
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Pimpinan yang
menunjang kinerja pimpinan dan kementerian;
7. Mengelola dan menyelenggarakan administrasi pengadaan barang
dan jasa
8. Melakukan pembinaan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa
-15-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk periode 2015 - 2019, sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal,
maka Biro Umum dan Pengadaan akan mendukung pelaksanaan program
Sekretariat Jenderal, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.
Untuk mewujudkan dukungan tersebut, maka Biro Umum dan
Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan
penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta
layanan pengadaan barang dan jasa, dengan menjalankan fungsi
yang mencakup:
1. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan; 2. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; 3. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 5. Pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; dan 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan
Pengadaan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum dan
Pengadaan pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan penyelenggaraan
Kearsipan dan ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan
pengadaan barang dan jasa, dengan kegiatan:
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan dan Ketatausahaan
Kementerian dan Pimpinan, penggandaan bahan dan dokumen
pimpinan, serta bahan bimbingan ketatausahaan.
2. Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, urusan
keamanan dan ketertiban kantor pusat, sarana angkutan pegawai,
serta kerumahtanggaan pimpinan
3. Koordinasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
-16-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
Indikator Kegiatan Biro Umum dan Pengadaan :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengadaan
barang dan jasa Kementerian Pertanian.
2. Rasio realisasi rencana pelaksanaan barang dan jasa terhadap
total pengadaan barang dan jasa yang direncanakan
3. Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Umum dan
Pengadaan.
4. Peringkat hasil lomba penyelenggaraan kearsipan oleh Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Secara organisasi, Biro Umum dan Pengadaan terdiri dari :
1. Bagian Kearsipan dan Ketatausahaan
2. Bagian Rumah Tangga
3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Kelompok Jabatan Fungsional
3.3.1. Bagian Kearsipan dan Ketatausahaan
Bagian Kearsipan dan Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan
urusan Kearsipan dan ketatausahaan, dan menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta bimbingan
kearsipan Kementerian Pertanian.
2. Pelaksanaan urusan penerimaan surat masuk dan surat keluar serta
bimbingan ketatausahaan Kementerian Pertanian.
3. Pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli.
4. Pelaksanaan Tata Usaha Menteri
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan
Pengadaan.
-17-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
Bagian Kearsipan dan Tata Usaha terdiri dari:
1. Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolan arsip dan dokumentasi, serta Penyiapan bahan bimbingan kearsipan Kementerian Pertanian;
2. Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan
penerimaan surat masuk dan surat keluar dan pelaksanaan bimbingan ketatausahaan Kementerian Pertanian;
3. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Biro melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumahtangga Biro Umum dan Pengadaan.
4. Subbagian Tata Usaha Menteri melakukan urusan pelayanan tata usaha Menteri.
Indikator Kegiatan Bagian Tata Usaha:
1. Terselenggaranya pengelolaan Ketatausahaan Sekretaris Jenderal;
2. Terselenggaranya Ketatausahaan Staf Ahli;
3. Terselenggaranya Pengelolaan Ketatausahaan Biro;
4. Terselenggaranya Pengelolaan Barang Persedian;
5. Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pengelolaan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Terselenggaranya Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring.
3.3.2. Bagian Rumah Tangga
Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan
kerumahtanggaan, dengan melaksanakan fungsi:
a. Pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana
Kantor Pusat;
b. Pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban Kantor Pusat,
serta angkutan pegawai Sekretariat Jenderal; dan
-18-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
c. Pelaksanaan urusan pelayanan rumah tangga pimpinan
Bagian Rumah Tangga terdiri dari:
1. Sub Bagian Pemeliharaan melakukan urusan pemeliharaan
sarana dan prasarana Kantor Pusat
2. Sub Bagian Keamanan dan Angkutan melakukan urusan
keamanan dan ketertiban Kantor Pusat, serta angkutan
pegawai Sekretariat Jenderal.
3. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan melakukan urusan
pelayanan rumah tangga pimpinan
Indikator Kegiatan Bagian Rumah Tanggga:
a. Tersusunnya laporan pemeliharaan sarana dan prasarana
Kantor Pusat.
b. Tersusunnya laporan keamanan dan ketertiban kantor pusat.
c. Tersusunnya laporan sarana angkutan pegawai serta
kerumahtanggaan pimpinan.
3.3.3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Layananan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi, pelayanan administrasi, penyiapan
pembinaan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan pengadaab
barang dan jasa dengan menyelenggarakan fungsi:
a. Pemberian layanan administrasi pengadaan barang dan jasa.
b. Penyiapan pembinaan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa.
a. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
3. Sub Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai
tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi pengadaan
barang dan jasa.
-19-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
4. Sub Bagian Perencanaan dan Pemantauan Pengadaan Barang dan
Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan,
perencanaan dan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa.
Indikator Kegiatan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa :
1. Terlaksananya laporan pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa
2. Terlaksananya bahan pembinaan ULP-UPT Kementerian Pertanian
3. Terlaksananya bahan pembinaan pejabat fungsional pengelola pengadaan
barang/jasa
4. Terlaksananya bahan bimbingan pengadaan barang dan jasa
5. Terlaksananya laporan perencanaan, pemantauan, dan pembinaan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
3.3.4. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pejabat Barang dan Jasa serta
Jabatan Fungsional Paramedis mempunyai tugas dan fungsi melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-20-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
Sesuai dengan sasaran strategis Biro Umum dan Pengadaan yang telah
ditetapkan maka target kinerja Biro Umum dan Pengadaan Tahun 2018-2019
adalah sebagai berikut :
SASARAN KEGIATAN IKSK SAT Target
2018 2019
SK1 Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pertanian
1
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Kementerian Pertanian
Skala Likert (1-4)
3 3
2 Rasio realisasi rencana pelaksanaan barang dan jasa terhadap total pengadaan barang dan jasa yang direncanakan
%
85 90
SK2
Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan Kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal
3 Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Umum dan Pengadaan
Skala Likert (1 – 4)
3 3
SK3 Terwujudnya pengelolaan arsip Kementerian Pertanian secara profesional
4 Peringkat hasil lomba penyelenggaraan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Peringkat
8 5
4.2. PEMBIAYAAN
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Umum dan Pengadaan,
Sekretariat Jenderal memperoleh alokasi pendanaan dari APBN yang
-21-
Rencana Strategis Biro UP 2018-2019
dituangkan dalam DIPA Biro Umum dan Pengadaan pada setiap tahun
anggaran.
BAB V
PENUTUP
Rancangan awal Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Umum dan Pengadaan
Tahun 2015-2019 untuk periode tersebut berisikan visi, misi, tujuan, sasaran,
arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan Biro Umum dan
Pengadaan selama lima tahun.
Renstra tersebut akan menjadi pedoman Biro Umum dan Pengadaan dalam
menetapkan sasaran kegiatan, untuk mencapai sasaran tersebut diatas tidaklah
mudah, namun berdasarkan keragaan dan kinerja Biro Umum dan Pengadaan
sebelumnya dan dengan semangat Reformasi Birokrasi, sasaran tersebut
optimis dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama
untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor
penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi
faktor kunci pengungkit keberhasilan.