Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA STRATEGIS (Revisi)2015 - 2019
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKABUPATEN LUMAJANG
Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 80 Telp. / Fax. (0334) 888722Email : [email protected]
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 - 2019 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO No. 80LUM AJANG - 67313
KEPUTUSANKEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUMAJANGNomor : 188/757/427.76/2017
Tentang
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANGNomor : 188/ 371 /427.67/2013 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2015 – 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan atas substansi RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)telah ditetapkan dengan Perda No. 01 Tahun 2014,untuk memberikan arah dan pedoman bagi SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholdersdalam pembangunan daerah Tahun 2015 - 2019;
b. bahwa substansi RPJMD menjadi pedoman dalampenyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja PerangkatDaerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandangperlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis(RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 denganKeputusan Kepala Pelaksana Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten Lumajang.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 - 2019 2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 - 2019 3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02
Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lumajang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01
Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01
Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015
– 2019.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 - 2019 4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG TAHUN 2015 – 2019.
Pasal 1
Dengan Keputusan ini ditetapkan Perubahan Rencana
Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019.
Pasal 2
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019
merupakan pedoman, arah kebijakan dan strategi dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
penanggulangan bencana, sebagai tolok ukur penilaian
kinerja yang disampaikan melalui Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dari Tahun 2015
sampai dengan Tahun 2019.
Pasal 3
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 –2019, disusun dengan sistematika penyajian sebagai
berikut :
BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD.
BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan
Fungsi.
BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan
Kebijakan.
BAB V : Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif.
BAB VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 - 2019 5
Pasal 4
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 –
2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3,
tertuang dalam Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2015 – 2019, dan merupakan Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
Pasal 5
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Pasal 6
Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam
keputusan ini, maka akan disempurnakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Ditetapkan di : LumajangPada tanggal : 12 Juni 2017
KEPALA PELAKSANABADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
Ir. TEGUH WIDJAYONO, MMPembina
NIP. 19620902 199003 1 008
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 - 2019 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan
limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana
Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2015-2019.
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah
Daerah harus membuat RPJM Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019, maka dengan
ini Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang
telah disusun.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
bekerja keras membantu tugas-tugas kami sehingga dapat menyelesaikan
dengan baik.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan
kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
penanggulangan bencana dan mudah-mudahan dapat terwujudnya
masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat.
KEPALA PELAKSANABADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
Ir. TEGUH WIDJAYONO, MMPembina
NIP. 19620902 199003 1 008
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 - 2019 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................ i
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATENLUMAJANG ............................................................................................ ii
DAFTAR ISI.............................................................................................. iii
BAB I : PENDAHULUAN ............................................................. 11.1. Latar Belakang......................................................................... 11.2. Landasan Hukum ................................................................... 31.3. Pengertian................................................................................. 61.4. Maksud dan Tujuan............................................................... 101.5. Sistematika Penulisan .......................................................... 11
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD .................................. 132.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD............ 132.2. Sumber Daya SKPD............................................................... 162.3. Kinerja Pelayanan SKPD...................................................... 192.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD...................................................................... 21
BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DANFUNGSI ............................................................................ 303.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD....................................................... 303.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .................................. 403.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi /
Kabupaten / Kota................................................................... 413.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis ............................................. 423.5. Penentuan Isu – Isu Strategis ........................................... 51
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN ..................................................................... 554.1. Visi dan Misi SKPD................................................................. 554.2. Tujuan dan Sasaran SKPD .................................................. 564.3. Strategi dan Kebijakan ........................................................ 57
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAANINDIKATIF ....................................................................... 60
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD.................................. 63
BAB VII : PENUTUP ........................................................................ 67
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 3
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian besar
kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi
daerah. Seiring dengan estafet kepemimpinan Bupati di Kabupaten
Lumajang dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati
pada tanggal 24 Agustus 2013, maka Bupati dan Wakil Bupati
berkewajiban untuk menyampaikan rencana strategis
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara
periodik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara
periodik.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 2
Perencanaan pembangunan adalah suatu proses
pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan
memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu
pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan
global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan
upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman
persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk
diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui
pendekatan menyeluruh.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Lumajang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai
dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana,
berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian
diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam
meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional,
maupun global.
Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal
untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam
penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan
baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 3
penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan
(weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang
ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada
proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun
kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik
sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan,
kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun
2015-2019, maka secara sinergi pula Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Rencana
Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 2015 - 2019. Sebagaimana tersebut
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah
dan bersifat indikatif.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra-
SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lumajang 2015 – 2019 adalah:
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 4
1.2.1. Landasan Idiil : Pancasila
1.2.2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
1.2.3. Landasan Operasional :
1.2.3.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1.2.3.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
1.2.3.3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1.2.3.4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 5
1.2.3.5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;
1.2.3.6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
1.2.3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
1.2.3.8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
1.2.3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
1.2.3.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2010-2014;
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 6
1.2.3.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
1.2.3.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
1.2.3.13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun
2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019;
1.2.3.14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.
1.3. PENGERTIAN
Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, istilah-istilah yang perlu dipahami dalam
bidang kebencanaan, supaya tidak menimbulkan persepsi yang
bias, antara lain :
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 7
non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2 Bencana alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara
lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa
gagal teknologi, gagal modernisasi, epidepi, dan wabah
penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia
yang miliputi konflik sosial antar kolompok atau antar
komunitas masyarakat dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan
yang di lakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan /
atau mengurangi ancaman bencana.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 8
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana malalui pengorganisasian serta
melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian
peringatan sesegera mungkin pada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.
10. Tanggap darurat bencana dalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segara pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang di timbulkan, yang meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan
sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama
untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca
bencana.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 9
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana
dan sarana, kelembangaan pasca bencana, baik pada tingkat
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama
tumbuh dan berkembangnya kegitan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran
serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat
pada wilayah pasca bencana.
13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang
bisa menimbulkan bencana.
14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hirologis, , klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya
tertentu.
15 Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan
kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena
bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan. Prasana
dan sarana dengan melakukan rehabilitasi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakuakan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko
bencana, baik melalui pengurangan bencana maupun
kerentanan pihak yang terancam bencana.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 10
17. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu
yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa teramcam,
hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan
harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Bantuan darurat bencana adalah upaya pemberian bantuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang di
tetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas
dasar rokomendasi Badan yang di beri tugas untuk
menanggulangi bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kolompok orang yang terpaksa
atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu
yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk cuaca.
21. Setiap orang adalah orang perorangan, kolompok orang,
dan/atau badan hukum.
22. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang
menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang adalah :
1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua jajaran dalam
melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di
Bidang Penanggulangan Bencana, sehingga tujuan program dan
sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2015
- 2019 dapat tercapai.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 11
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan
koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi
kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan
(stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya penanggulangan bencana
alam.
Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang adalah :
1. Merencanakan cara pengendalian Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Lumajang;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan
Penanggulangan Bencana;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang
berorientasi Penanggulangan Bencana pada masa depan;
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk
menghadapi masa depan;
6. Meningkatkan hubungan yang harmonis antar instansi pada saat
terjadi Bencana.
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 disusun menurut
sistematika sebagai berikut :
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 12
BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD.
BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan
Kebijakan.
BAB V : Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 13
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
2.1.1. TUGAS
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 2 Tahun 2011
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas:
a) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi
secara adil dan setara;
b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana;
d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;
e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana;
f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 14
g) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
2.1.2. FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan dan menetapkan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat
dan tepat, efektif dan efisien.
b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
2.1.3. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02
Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, dapat
diuraikan sebagai berikut :
a. Kepala Badan ;
b. Unsur Pengarah ;
c. Unsur Pelaksana, yang membawahi :
1. Sekretariat, terdiri dari :
a). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b). Sub. Bagian Keuangan ;
2. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik, terdiri dari :
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 15
a). Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
b). Sub. Bidang Logistik
3. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi,
membawahi :
a). Sub. Bidang Kedaruratan ;
b). Sub. Bidang Rehabilitasi dan Rekosntruksi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut :
GAMBAR 1BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
KEPALA BADAN
UNSUR PENGARAHKEPALA PELAKSANA
SEKRETARIS
SUB BAG UMUM DANKEPEGAWAIAN
BIDANG KEDARURATAN,REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
SUB BAGIANKEUANGAN
BIDANG PENCEGAHAN,KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTIK
SUB BIDANG PENCEGAHAN DANKESIAPSIAGAAN
SUB BIDANG LOGISTIK
SUB BIDANG KEDARURATAN
SUB BIDANG REHABILITASI DANREKONSTRUKSI
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 16
2.2. SUMBER DAYA SKPD
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Pendidikan Jumlah
1 Strata 2 (S 2) 2 orang2 Strata 1 (S 1) 8 orang3 D-3 1 orang4 D-2 -5 SLTA/SMK 15 orang6 SLTP 2 orang7 SD 3 orang
Jumlah 31 orang
2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
Tabel 2
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
No. Nama Pelatihan Penjenjangan Jumlah
1 ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV 5 orang2 SPAMA/ DIKLATPIM TK. III 2 orang3 SPAMEN/DIKLATPIM TK. II 1 orang
Jumlah 8 orang
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tabel 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah
1 IV 3 orang2 III 10 orang3 II 2 orang4 I 2 orang5 PTT 14 orang
Jumlah 31 orang
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 17
4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf
Tabel 4
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf
No. Jabatan Jumlah
1 Eselon II 1 orang
2 Eselon III 3 orang
3 Eselon IV 6 orang
4 Fungsional -
5 Staf 21 orang
Jumlah 31 orang
5. Relawan Bencana
Tabel 5
Jumlah Relawan Bencana
No. Uraian Jumlah
1 Tim SAR 31 orang
2 TRC PB 15 orang
3 Relawan Bencana (RB) 30 orang
Jumlah 76 orang
5. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
Tabel 6
Kendaraan Operasional
No. Uraian Jumlah
1 Kendaraan Dinas Pimpinan 1 unit
2 Kendaraan Dinas Truk Tangki Air 3 unit
3 Kendaraan Dinas Rangger 2 unit
4. Sepeda Trail 4 unit
5. Sepeda dinas operasional 2 unit
Jumlah 12 unit
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 18
Tabel 7
Peralatan Kebencanaan
No. Uraian Jumlah
1. Tenda Posko 2 unit
2. Tenda Pleton 8 unit
3. Tenda Regu 3 unit
4. Tenda Keluarga 15 unit
5. Genset 11 unit
6. Velbed 18 unit
7. Pompa air 2 unit
8. Pompa air apung 2 unit
9. Water treatment Portable 1 unit
10. Perahu karet 2 unit
11. Chain saw 5 unit
12. Ponton 1 unit
13. Senter belor 1 unit
14. HT 87 unit
15. RIG 9 unit
16. Komputer deteksi Gempa 1 unit
17. Komputer deteksi tanah longsor 2 unit
18. EWS G. Semeru 1 unit
19. EWS Tsunami 3 unit
20. Handycam 1 unit
21. Camera digital 3 unit
22. GPS 3 unit
Tabel 8
Persediaan Logistik
No. Uraian Jumlah
1. Glangsing 5000 lembar
2. Makanan siap saji 10 dos
3. Paket sembako 400 paket
4. Tikar 100 buah
5. Bed / matras 100 buah
6. Terpal 300 buah
7. Masker 350 buah
8. Selimut 2000 buah
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 19
9. Kids ware 50 buah
10. Pakaian / sandang 100 buah
2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang
merupakan Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan sistem
pelayanan publik.
Adapun pelayanan publik yang ditangani oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang antara lain :
1. Standar Penanganan Pemberian Bantuan akibat dari Bencana
Alam dengan waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja. Syarat-syarat
yang harus dipenuhi :
a. Surat pemberitahuan bencana dari Kepala Desa atau Camat;
b. Survey ke lokasi bencana oleh Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana (TRC-PB) BPBD;
c. Koordinasi dengan instansi terkait apabila diperlukan;
d. Pembuatan Telaahan Staf kepada Bupati;
e. Pemberian bantuan dengan dasar dari Telaahan Staf yang
sudah di ACC Bupati.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 20
Gambar 2
Alur Pelayanan :
2. Pelayanan Pengaduan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang juga
melayani pengaduan masyarakat. Setiap pengaduan harus
dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas guna klarifikasi
pengambilan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
langkah penanganan pengaduan. Hasil klarifikasi dan analisa
Surat dari Desa/Camat
Survey ke Lokasi Bencana
Koordinasi denganInstansi terkait
Telaahan Staf
Telaahan Staf ACC
Pemberian Bantuan
DPKAD
Laporan keBupati
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 21
lapangan akan disampaikan secara tertulis kepada pelapor sebagai
bukti pertanggungjawaban dan kepedulian Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lumajang atas pengaduan yang
disampaikan oleh pelapor.
Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan yang
diakibatkan oleh kelalaian petugas, maka Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lumajang akan memberi pelayanan
ulang.
Gambar 3
Alur Pelayanan :
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
SKPD
2.4.1. TANTANGAN
Tingkat risiko bencana Kabupaten Lumajang didapat dengan
menggabungkan indeks ancaman, kerentanan serta kapasitas suatu
daerah terhadap suatu bencana tertentu. Hasil pemetaan risiko tersebut
tersaji pada bagian di bawah ini.
KEPALAPELAKSANA
KABID-KABID
SEKRETARIAT
PENGADUANMASYARAKAT
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 22
1. Gempa Bumi
Tingkat risiko bencana gempa bumi kabupaten Lumajang cukup
bervariasi. dimana daerah dengan tingkat risiko rendah, sedang dan
tinggi tersebar di seluruh wilayah kabupaten Lumajang. Untuk
daratan kabupaten Lumajang tingkat risiko tinggi terkonsentrasi di
Kecamatan Pronojiwo, Tempursari, Candipuro, Tempeh, Pasrujambe.
Sementara tingkat sedang umumnya berada di Kecamatan Pasirian,
Klakah, Ranuyoso, Randuagung, Jatiroto. Tingkat rendah berada
hampir semua Kecamatan di Kabupaten Lumajang selain yang
berisiko sedang dan tinggi.
Gambar 4 : Peta Risiko Gempa Bumi Kabupaten Lumajang(Sumber: Hasil Pemetaan , 2013)
2. Tsunami
Risiko bencana tsunami di kabupaten Lumajang terbagi atas 3
tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi. Daerah dengan tingkat
risiko tinggi ada di Kecamatan Yosowilangun, Tempeh, Tempursari,
Pasirian. Daerah dengan tingkat risiko sedang ada di Kecamatan Kunir,
Candipuro. Sementara daerah yang lain memiliki tingkat risiko rendah,
temasuk sebagian Kecamatan Rowokangkung.
BPBD
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 23
Gambar 6 : Peta Risiko Letusan Gunung Api kabupaten Lumajang(Sumber: Hasil Pemetaan , 2013)
Gambar 5 : Peta Risiko Tsunami kabupaten Lumajang(Sumber: Hasil Pemetaan , 2013)
3. Letusan Gunung Api
Risiko bencana gunung api di kabupaten Lumajang terbagi atas 2
tingkatan yaitu sedang dan tinggi. Daerah dengan tingkat risiko sedang
ada di Kecamatan Senduro, Pasrujambe, Tempeh dan Pasirian;
sementara daerah dengan tingkat risiko Tinggi Kecamatan Pronojiwo,
Tempursari dan Candipuro.
BPBD
B P B D
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 24
4. Banjir
Risiko bencana longsor di Kabupaten Lumajang terbagi atas 3
tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi. Tingkat risiko tinggi ada di
wilayah Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Tempursari, Pronojiwo,
Candipuro, Pasrujambe dan Pasirian.
Sementara daerah dengan tingkat risiko sedang ada di area Kecamatan
Kunir, Yosowilangun, Tempeh, Lumajang dan Sukodono dan yang ada
di area rendah ada di Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Randuagung,
Kedungjajang, Tekung.
Gambar 7 : Peta Risiko Banjir kabupaten Lumajang
(Sumber: Hasil Pemetaan , 2013)
5. Banjir Bandang
Kapasitas bencana banjir bandang di Kabupaten Lumajang terbagi atas
2 tingkatan yaitu tinggi dan sedang. Tingkat Kapasitas tinggi ada di
Kecamatan Pronojiwo, Tempursari, Candipuro, dan Pasirian.
Sementara untuak daerah dengan tingkat kapasitas sedang ada di
wilayah kecamatan Pasrujambe.
B P B D
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 25
Gambar 8 : Peta Risiko Banjir Bandang kabupaten Lumajang(Sumber: Hasil Pemetaan , 2013)
6. Longsor
Risiko bencana longsor di kabupaten Lumajang terbagi atas 2
tingkatan yaitu, sedang dan tinggi. Tingkat risiko sedang ada di
Kecamatan Pasirian, Pasrujambe, Gucialit, Ranuyoso dan Randuagung.
Sementara area dengan tingkat risiko tinggi berada di Kecamatan
Tempursari, Pronojiwo, Candipuro dan Senduro.
Gambar 9 : Peta Risiko Longsor kabupaten Lumajang(Sumber: Hasil Pemetaan , 2013)
B P B D
B P B D
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 26
7. Kekeringan
Risiko bencana kekeringan di Kabupaten Lumajang terbagi atas 3
tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi. Tingkat risiko tinggi ada di
wilayah Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Klakah, Kecamatan
Kedungjajang, Kecamatan Padang, Kecamatan Gucialit dan Kecamatan
Randuagung.
Tingkat risiko sedang terkonsentrasi di Kecamatan Pasrujambe,
Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Candipuro. Sedangkan
Kecamatan lain termasuk resiko rendah.
Gambar 10 : Peta Risiko Kekeringan kabupaten Lumajang
(Sumber: Hasil Pemetaan , 2013)
8. Puting Beliung
Untuk bencana puting beliung, tingkat risiko bencana di wilayah
kabupaten Lumajang secara umum dikategorikan ke dalam tingkat
sedang. Namun masih terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat
risiko tinggi antara lain Kecamatan Candipuro, Kecamatan Padang,
Kecamatan Gucialit, Kecamatan Senduro dan Kecamatan Pasrujambe.
B P B D
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 27
Gambar 11 : Peta Risiko Puting Beliung kabupaten Lumajang
(Sumber: Hasil Pemetaan , 2013)
9. Biologi (Epidemi dan Wabah Penyakit)
Tingkat risiko untuk bencana epidemi dan wabah penyakit di
Kabupaten Lumajang digolongkan ke dalam 2 tingkatan, yaitu sedang
dan rendah.
10. Kegagalan Teknologi
Tingkat risiko untuk bencana kegagalan teknologi di kabupaten
Lumajang digolongkan ke dalam 2 tingkatan, yaitu sedang dan rendah;
dimana secara umum tingkat risiko bencana yang mendominasi adalah
tingkat risiko sedang.
B P B D
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 28
11. Konflik Sosial
Data historis menunjukkan konflik sosial yang pernah terjadi di
Kabupaten Lumajang masih tergolong tinggi, mengingat semua
kecamatan melakukan demontrasi, bahkan kecamatan Tempeh dan
Pasirian ada 9 (sembilan) kali demo. Adapun kecamatan Lumajang dan
Kedungjajang merupakan kecamatan yang paling sering di demo
mengingat kedua wilayah itu merupakan pusat pemerintahan (Kantor
Bupati dan Kantor DPRD).
Sedangkan yang paling rendah ada di wilayah kecamatan Tekung,
Rowokangkung, Candipuro, Pasrujambe dan Padang.
12. Kebakaran
a. Kebakaran Hutan.
Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten
Lumajang terbagi atas 1 tingkatan yaitu rendah, namun secara
umum risiko bencana ini di wilayah Kabupaten Lumajang adalah
terdapat di wilayah selatan dan utara. Dan yang pernah terjadi
kebakaran hutan rakyat seluas 2 Ha pada 11 Oktober 2011 di
wilayah selatan Lumajang yaitu; di Desa Tegalrejo Kecamatan
Tempursari Kabupaten Lumajang yang diakibatkan oleh kelalaian
manusia (pembakaran rumput kering).
b. Kebakaran Gedung.
Risiko bencana kebakaran gedung dan permukiman di Kabupaten
Lumajang terbagi atas 3 tingkatan yaitu rendah, sedang dan
tinggi; namun secara umum risiko bencana ini di wilayah
kabupaten Lumajang adalah tinggi. Tingkat risiko rendah terdapat
di Kecamatan Pronojiwo dan Tempursari; sementara tingkat risiko
sedang terdapat di Kecamatan Tempeh, Gucialit, Pasrujambe,
Sukodono, Yosowilangun, Senduro, Tekung, Ranuyoso, Candipuro,
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 29
Padang, Jatiroto, Rowokangkung, dan Randuagung. Untuk risiko
tinggi berada diwilayah Kecamatan Pasirian, Lumajang dan
Sumbersuko. Hasil pemetaan risiko kebakaran gedung dan
permukiman di Kabupaten Lumajang.
2.4.2. PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, peluang
pengembangan pelayanan yang dapat dilakukan antara lain :
1. Pembentukan dan pengembangan desa tangguh dalam rangka
pengurangan risiko bencana.
2. Pemasangan Early Warrning System (EWS) di kawasan rawan
bencana.
3. Optimalisasi peran Forum Pengurangan Risiko Bencana
Kabupaten Lumajang.
4. Pembuatan dokumen rencana mitigasi bencana.
5. Penanganan keadaan darurat yang responsif.
6. Perencanaan pemulihan pasca bencana.
7. Mengadakan kerja sama dengan Kabupaten / wilayah
perbatasan terkait dengan pengurangan risiko bencana.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 30
BAB III
ANALISA ISU - ISU STRATEGI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan
pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan
pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory
planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan
perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan
menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan,
dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator
dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana
pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input),
keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak
(impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat
Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan
yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.
Dalam melaksanakan evaluasi kinerja, Perangkat Daerah mengikuti
pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin
keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-
masing jangka waktu sebuah rencana.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 31
A. Kondisi Umum Saat Ini
A. Letak Geografis
Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang
terletak di propinsi jawa timur. Kabupaten ini terletak pada posisi
7o52’-8o23’ Lintang Selatan dan 112o5’-113o22’ Bujur Timur. Dengan
Luas wilayah 1.790,90 km 2 atau 3,74% dari luas Propinsi Jawa Timur
, batas-batas wilayah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo
Sebelah Timur : Kabupaten Jember
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Malang
PETA ADMINISTRASI KECAMATAN KABUPATEN LUMAJANGJAWA TIMUR
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 31
A. Kondisi Umum Saat Ini
A. Letak Geografis
Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang
terletak di propinsi jawa timur. Kabupaten ini terletak pada posisi
7o52’-8o23’ Lintang Selatan dan 112o5’-113o22’ Bujur Timur. Dengan
Luas wilayah 1.790,90 km 2 atau 3,74% dari luas Propinsi Jawa Timur
, batas-batas wilayah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo
Sebelah Timur : Kabupaten Jember
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Malang
PETA ADMINISTRASI KECAMATAN KABUPATEN LUMAJANGJAWA TIMUR
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 31
A. Kondisi Umum Saat Ini
A. Letak Geografis
Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang
terletak di propinsi jawa timur. Kabupaten ini terletak pada posisi
7o52’-8o23’ Lintang Selatan dan 112o5’-113o22’ Bujur Timur. Dengan
Luas wilayah 1.790,90 km 2 atau 3,74% dari luas Propinsi Jawa Timur
, batas-batas wilayah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo
Sebelah Timur : Kabupaten Jember
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Malang
PETA ADMINISTRASI KECAMATAN KABUPATEN LUMAJANGJAWA TIMUR
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 32
B. Luas Wilayah
Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1790,90 km2 atau 3,74%
dari luas Propinsi Jawa Timur. Luas tersebut terbagi dalam 21
Kecamatan yang meliputi 198 desa dan 7 kelurahan. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Luas Wilayah Kabupaten Lumajang
Per Kecamatan
No. Kecamatan Luas (km2) Jumlah Desa1 Tempursari 101,36 72 Pronojiwo 38,74 63 Candipuro 144,93 104 Pasirian 183,91 115 Tempeh 88,05 136 Kunir 50,18 117 Yosowilangun 81,30 128 Rowokangkung 77,95 79 Tekung 30,40 810 Lumajang 30,26 1211 Pasrujambe 97,30 712 Senduro 228,68 1213 Gucialit 72,83 914 Padang 52,79 915 Sukodono 30,79 1016 Kedungjajang 92,33 1217 Jatiroto 77,06 618 Randuagung 103,41 1219 Klakah 83,67 1220 Ranuyoso 98,42 1121 Sumbersuko 26,54 8
Jumlah 1.790,90 205
C. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 adalah
1.012.121 jiwa, terdiri dari 494.673 pria dan 517.448 wanita
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 33
(sumber : BPS Kabupaten Lumajang) dengan tingkat
kepadatan penduduk sebesar 565 jiwa/km².
Penduduk Kabupaten Lumajang terdiri dari beberapa suku, yang
terbesar adalah Suku Jawa dan Suku Madura. Disamping itu, ada
kelompok masyarakat yang mempunyai sifat sosial budaya khas,
yaitu masyarakat Tengger yang hidup di Ranupane, Argosari dan
sekitarnya.
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LUMAJANGTAHUN 2012
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio
1 2 3 4 5 61 Tempursari 14.257 14.372 28.629 99.20
2 Pronojiwo 15.804 15.987 31.791 98.86
3 Candipuro 30.732 31.756 62.488 96.78
4 Pasirian 41.298 43.055 84.353 95.92
5 Tempeh 38.732 40.632 79.364 95.32
6 Kunir 25.190 26.653 51.843 94.51
7 Yosowilangun 27.530 29.149 56.679 94.45
8 Rowokangkung 16.737 17.448 34.185 95.93
9 Tekung 16.011 16.614 32.625 96.37
10 Lumajang 39.768 41.799 81.567 95.14
11 Pasrujambe 17.086 17.905 34.991 95.43
12 Senduro 21.328 21.957 43.285 97.14
13 Gucialit 11.375 12.110 23.485 93.93
14 Padang 16.877 17.776 34.653 94.94
15 Sukodono 24.824 25.380 50.204 97.81
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 34
1 2 3 4 5 616 Kedungjajang 21.014 22.781 43.795 92.24
17 Jatiroto 22.349 22.976 45.325 97.27
18 Randuagung 30.007 31.251 61.258 96.02
19 Klakah 25.030 26.588 51.618 94.14
20 Ranuyoso 22.101 23.658 45.759 93.42
21 Sumbersuko 16.623 17.601 34.224 94.44
J u m l a h 494.673 517.448 1.012.121 95.60
Sumber : BPS Kabupaten Lumajang Tahun 2012
D. Topografi
Secara topografi Kabupaten Lumajang terbagi kedalam 4 daerah
yaitu:
a. Daerah gunung
b. Pegunungan ;
c. Dataran fluvial ;
d. Dataran alluvial.
Untuk kategori yang pertama dan kedua yaitu Ranuyoso,
Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan
Lamongan.
Kecamatan yang termasuk kedalam kategori yang ketiga adalah
Lumajang, Sumbersuko, dan Sukodono.
Untuk kategori yang terakhir yaitu kecamatan Rowokangkung,
Jatiroto, Yosowilangun, dan sepanjang pantai mulai dari
Yosowilangun sampai dengan Tempursari.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 35
Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit
oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676 m), Gunung
Bromo (3.292 m) dan Gunung Lamongan.
Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat
endapan sedimen dari sungai-sungai yang mengalirnya di kawasan
tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali,
Besuk Sat, Kali Mujur dan Bondoyudo.
Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai
dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang
terluas adalah ada ketinggian 100-500 m dari permukaan laut
63.109,15 Ha (35,24 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian
2000m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas
wilayah Kabupaten Lumajang.
E. Geologi
Formasi geologi terdiri dari beberapa macam yaitu kuarter (Q),
Mesozoikum (Mz), batuan beku dalam ultra basa (Pdt), Miosen
bawah (L Mi), Sekis hablur (Pr), Mio Pliosen (Mi Pl), batuan beku
dalam basa (Gb), Paleogen (Pg), batuan beku dalam asam kapur (K
Gr).
Ditinjau dari segi batuan pembentuk struktur geologi wilayah,
kawasan perencanaan terdiri dari jenis batuan Old Kwarter Vulkanik,
Young Kwarter Vulkanik dan Alluvium. Pada umumnya Kabupaten
Lumajang disusun oleh formasi batuan Alluvium (68.005,87 Ha)
yang mencapai 38% dan terkecil Miosen Sedimentary 8% dari luas
wilayah.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 36
F. Jenis Tanah
Pembentukan jenis tanah dipengaruhi oleh iklim, bahan induk dan
keadaan topografi. Berdasarkan Peta Tanah Tinjau yang dikeluarkan
Lembaga Penelitian Bogor tahun 1966, jenis tanah di Kabupaten
Lumajang terdiri dari aluvial, regosol, andosol, mediteran dan
latosol
G. Hidrologi
Keadaan hidrologi dan pengairan merupakan keadaan yang
menggambarkan fisik tanah yang berhubungan dengan adanya
genangan air, saluran irigasi, sungai dan danau. Dengan
mengetahui keadaan tersebut akan dapat diketahui pemanfaatan
tanah dan bagaimana cara pemanfaatannya, yakni pada daerah
yang banyak terdapat aliran sungai, penduduk banyak
memanfaatkan sungai sebagai sarana kehidupan rumah tangga
sehari-hari. Pada daerah yang banyak terdapat saluran irigasi berarti
daerah tersebut telah memanfaatkan tanahnya untuk budidaya
pertanian lahan basah. Pada daerah yang banyak terdapat alur
sungai berarti daerah tersebut telah memanfaatkan air tersebut
sebagai bahan baku air bersih.
H. Kemampuan Lahan
Kemampuan lahan adalah salah satu aspek fisik yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan rencana fisik karena menyangkut
kemampuan efektif tanah dan kondisi hidrologi wilayah.
Kemampuan jenis tanah adalah daya dukung tanah pada suatu
wilayah apabila dilakukan pembudidayaan pada wilayah tersebut.
Ada enam indikator kemampuan tanah yakni lereng/kemiringan
tanah, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, drainase, tingkat
erosi dan faktor pembatas yang dijelaskan sebagai berikut :
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 37
a) Kemiringan Tanah (Lereng)
Kemiringan tanah (lereng) merupakan sudut yang dibentuk
oleh permukaan tanah dengan bidang horisontal. Kabupaten
Lumajang seluas 179.090,00 Ha, berdasarkan klasifikasi lereng
(kemiringan) adalah :
Datar (0-2%) seluas 87.199,59 Ha (45,9%) ;
Landai-agak miring (2-15%) seluas 1.459,57 Ha (17,57%) ;
Miring-agak curam (15-40% seluas 28.827,89 (16,10%) ;
Curam-sangat curam (lebih dari 90%) seluas 36.602,65 Ha.
b) Drainase
Drainase adalah kemampuan permukaan tanah untuk
merembeskan air secara alami atau cepat atau lambatnya air
hilang dari permukaan tanah setelah hujan secara alami dan
bukan karena perlakuan manusia. Berdasarkan pengertian
tersebut, maka drainase diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas
yakni tidak pernah tergenang, tergenang periodik dan
tergenang terus-menerus.
Secara umum keadaan drainase di Kabupaten Lumajang cukup
baik mengingat keadaan topografi yang bervariasi
kemiringannya. Keadaan topografi di Kabupaten Lumajang
yang bervariasi mulai datar sampai curam menguntungkan
dari aspek ketergantungannya. Pengaturan air yang baik dan
berfungsinya saluran pengairan, menyebabkan daerah tidak
tergenang kecuali jika terjadi bencana alam.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 38
c) Iklim dan Curah Hujan
Iklim adalah keadaan cuaca pada suatu tempat pada periode
yang panjang. Iklim merupakan unsur yang mempengaruhi
manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Unsur-
unsur yang sifatnya tertentu seperti temperatur, hujan, angin
dan tekanan udara diamati sifatnya selama selang waktu yang
panjang (30 tahun).
Di Kabupaten Lumajang penentuan iklim didasarkan sistem
Shcmidt dan Ferguson. Sistem ini hanya membandingkan
jumlah bulan basah dan bulan kering. Berdasarkan klasifikasi
Schmidt dan Furgosen terdapat tiga macam iklim di
Kabupaten Lumajang. Tipe pertama adalah iklim tipe C, yaitu
iklim yang bersifat agak basah. Jumlah bulan kering rata-rata
kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan
basah dengan jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm.
Bulan-bulan kering tersebut rata-rata terjadi pada bulan Juli,
Agustus dan September dan bulan-bulan lainnya adalah bulan
basah. Lokasi Kabupaten Lumajang berada di sekitar garis
katulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan
iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau, musim
penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April
hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan
oktober hingga April.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 39
Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah,
sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering
rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit,
Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan
Gunung Semeru.
Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah
Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang,
Jatiroto, dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-
4 bulan per tahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak
kering meliputi Tekung, Kunir, dan Yosowilangun.
Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan
Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bondoyudo Mayang di
Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan
berkisar antara 1 sampai dengan 19 hari tiap bulannya.
Sedangkan rata-rata intensitas curah hujan pada tahun 2012
berkisar antara 0 – 733 mm3
d) Vulkanologi
Kabupaten Lumajang dikelilingi tiga gunung berapi yaitu
Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Dari
ketiga gunung berapi yang masih aktif tersebut, Gunung
Semeru mendapat prioritas pemantauan lebih dibanding yang
lainnya karena seringnya terjadi aktivitas gunung berapi yang
membahayakan masyarakat sekitarnya.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 40
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas
Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke
depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi
Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah
sebagai berikut:
a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan
Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan
dan Pembinaan Keagamaan;
b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat
Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta
Usaha Pendukungnya;
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 41
c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis
melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif,
Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman
dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan
Bermasyarakat.
Pada dasarnya visi dan misi pembangunan tersebut di atas,
merupakan kerangka strategis pembangunan yang ditetapkan sebagai
acuan dalam mengejar ketertinggalan Kabupaten Lumajang sekaligus
merupakan tujuan yang ingin dicapai selama masa waktu lima tahun yang
akan datang.
Substansi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun
2015-2019 adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, pemerataan pembangunan, khususnya pada wilayah
terpencil, dan pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan yang nyata
dan berpihak pada rakyat, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Lumajang ditempatkan sebagai tujuan yang utama dari seluruh program
pembangunan daerah, sehingga harus mendapatkan perhatian yang
optimal, termasuk akses pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan
aktualisasi kemandiriannya.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota
Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya
adalah cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang
mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 42
permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar diperoleh
cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam proses perumusan
program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi
yang telah ditetapkan.
Untuk kurun waktu 2015 – 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang
harus menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dikembangkan
sebagai langkah taktis dan efektif untuk menjamin hasil yang maksimal
dari pelaksanaan berbagai strategi pembangunan yang telah dirumuskan
dan akan dilaksanakan di lapangan adalah bersifat terpadu. Artinya
strategi yang akan dikembangkan bukanlah strategi tunggal yang sifatnya
parsial, malainkan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan
komitmen seluruh stakeholder dan SKPD yang ada.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Kabupaten Lumajang merupakan wilayah yang memiliki ancaman
bencana yang cukup banyak dan sewaktu-waktu dapat terjadi, antara
lain :
A. GUNUNG MELETUS
a. GUNUNG SEMERU
Gunung Semeru terletak di sebelah barat daya dari Kabupaten
Lumajang, sekitar 30 km dari Kota Lumajang. Secara geografis,
gunung api ini terletak pada posisi Lintang 08o06,5' LS dan
112o55’ Bujur Timur dengan ketinggian 3.676 meter di atas
permukaan laut (Kusumadinata, 1979).
Gunung Api Semeru merupakan salah satu objek pariwisata
andalan di Kabupaten Lumajang. Menurut catatan sejarah, 5 Mei
1963 mulai jam 14.10 terjadi awan panas dan aliran lava melanda
Curah Lengkong, Kali Pancing dan Besuk Semut, awan panas
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 43
mencapai 8 km dari kawah, letusan ini berlangsung hingga akhir
Juli. Tahun 1967 letusan yang terjadi pada bulan September dan
pembentukan kubah lava dititik letusan 1963 pinggir kawah
selatan (hulu Kali Glidik, Besuk Bang dan Besuk Kobokan)
mencapai ketinggian 3.730 m (54 m di atas puncak Mahameru).
Lahar terjadi di lembah Kali Glidik, Besuk Kobokan dan Kali Rejali.
Pada tahun 1968, pertumbuhan kubah lava terus berlangsung.
Banjir lahar membawa korban tiga orang penduduk Desa Sumber
Wungkil.
PETA KAWASAN RAWAN BENCANAGUNUNG SEMERU
b. GUNUNG LAMONGAN
Gunung Lamongan terletak di sebelah Utara dari Kabupaten
Lumajang, sekitar 20 km dari Kota Lumajang. Secara
geografis, gunung api ini terletak pada posisi Lintang : 7° 59’
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 44
LS dan 113° 20,5’ Bujur Timur dengan ketinggian 1.671 meter
di atas permukaan lautGunung Lamongan terletak di sebelah
Utara dari Kabupaten Lumajang, sekitar 20 km dari Kota
Lumajang. Secara geografis, gunung api ini terletak pada
posisi Lintang : 7° 59’ LS dan 113° 20,5’ Bujur Timur dengan
ketinggian 1.671 meter di atas permukaan laut .
Pemantauan Gunung Lamongan dilakukan di Pos PGA, Kec.
Klakah-Lumajang dengan menggunakan seismograf satu
komponen bersistem RTS, sedangkan seismometernya
ditempatkan di G. Anyar pada daerah aliran lava termuda dari
letusan samping G. Lamongan Peralatan yang ada Dapat
merekam gempa tektonik jauh dan tektonik lokal disamping
merekam gempa vulkanik Pengamatan lainnya secara visual
dilakukan pengukuran suhu puncak/fumarola/solftara dan
pengukuran sifat keasaman secara berkala (1 bulan sekali atau
3 bulan sekali) Aliran lava yang berpengaruh kuat, dari puncak
lamongan diperkirakan akan terhenti di daerah G. Anyar dan
Ranu Kambang (sebelah baratdaya puncak Lamongan) , oleh
karena itu kawasan sekitar Alun-alun, Papringan, Ranulading,
Kali Banter, Puncak Lamongan (Pengaruh kuat dan sedang)
kemungkinan terkena Material ; aliran lava, lontaran batu
(pijar), hujan abu lebat dan kemungkinan dapat terkena aliran
lahar Aliran lava yang berpengaruh sedang, menyebar di
sekitar perkampungan ; Alun-alun, Guntoran, Papringan, G.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 45
Kinik, Ranulading, Kalibanter, sebagian lagi menyebar disekitar
puncak Lamongan. Aliran lahar yang berpengaruh rendah,
menyebar di sekitar perkampungan ; Alun-alun sumber petung,
Ranu Pakis, Sumber Wringin, Salak Tengah, Laroyan, Pakisan,
Tegalsari, Tiris, Ranu Gedang, Bedian dan Jambuan Lontaran /
jatuhan piroklastika yang berpengaruh kuat, menyebar di
bagian TImur puncak Lamongan Lontaran / jatuhan piroklastika
yang berpengaruh sedang dan rendah, pada umumnya berada
di kaki dan lereng G. Lamongan .
Aspek-aspek kemungkinan terkena dampak letusan
Gunung Lamongan :
Aspek Kependudukan
Yang terpengaruh saat terjadi erupsi Gunung Lamongan
dimulai oleh status siaga sampai dengan kembali pada
status waspada selama 1 bulan yang diperkirakan mencapai
47.646 Jiwa terdiri dari Laki-laki 22.516 Jiwa dan
Perempuan 25.131 Jiwa dan Evakuasi prioritas pada
pengungsi Rentan terdiri dari lansia, wanita, anak-anak
dengan jumlah 28.340 Jiwa, sedangkan laki-laki dewasa
tetap melakukan aktifitas mencari nafkah dan melakukan
pengamanan kampung .
JUMLAH PENDUDUK TERANCAMPADA ERUPSI GUNUNG LAMONGAN
No Kecamatan / DesaJumlah Terimbas (Jiwa)
L P JML
1 Klakah 9.446 10.221 19.667
a Ds. Tegal Randu. 2.530 2.598 5.128b Ds. Sumber wringin. 1.483 1.584 3.067
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 46
c Ds. Duren. 1.626 1.634 3.260d Ds. Papringan. 1.153 1.415 2.568e Ds. Ranupakis. 2.654 2.990 5.644
2 Ranuyoso 8.004 8.516 16.520
a Ds. Ranubedali 3.567 3.233 6.800b Ds. Alun-alun 1.722 1.963 3.685
c Ds. Sumberpetung 1.667 2.110 3.777d Ds. Tegal Bangsri 1.048 1.210 2.258
3 Randuagung. 11.524 11.966 23.490
a Ds. Kalipenggung 4.667 4.769 9.436
b Ds. Ranulogong 2.238 2.261 4.499
c Ds. Ranuwurung 2.582 2.673 5.255
Jumlah Total 28.974 30.703 59.677
B. Gempa dan Gelombang Pasang / Tsunami
Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Samudera Hindia
ini tergolong rawan terhadap gempa bumi yang menimbulkan
tsunami. Hal ini disebabkan karena disepanjang Selatan Lumajang
terdapat benturan lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang
berada kira-kira 150 km dari pantai di Samudera Hindia.
Apabila terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar (lebih dari 6,3
SR) dengan pusat gempa di laut dengan kedalaman 30 km, maka
diperkirakan gempa tersebut akan dapat menimbulkan tsunami di
pantai Lumajang. Tsunami yang ditimbulkan dapat mencapai
kecepatan 900 km / jam dengan ketinggian diperkirakan antara
4 m hingga 12 m di pantai.
Apabila terjadi gempa bumi di lepas pantai Pesisir Selatan
diperkirakan akan menimbulkan gelombang tsunami dengan
ketinggian 4 m (ringan), 8 m (sedang) dan 12 m (berat). Namun
menurut penilaian para ahli yang paling mungkin terjadi adalah
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 47
4 m (ringan).
Sebagai dampak dari gempa bumi dan gelombang tsunami
tersebut, maka bentuk kerusakan yang ditimbulkan adalah
runtuhnya beberapa bangunan dan prasarana akan roboh, dan
kemudian gelombang tsunami akan menyapu pemukiman di tepi
pantai. Diperkirakan tsunami akan mengancam semua wilayah yang
berada di tepi pantai. Ada 5 Kecamatan dan 21 Desa di Kabupaten
Lumajang berbatasan dengan laut. Diperkirakan sebanyak 81
Dusun yang berada 5 kecamatan terancam bencana gempa bumi
dan tsunami, dengan perincian sebagai berikut.
WILAYAH YANG TERANCAM GEMPA BUMIDAN TSUNAMI
No Kecamatan Desa Dusun Jumlah PDDK
1 2 4 6 71 Tempursari Pundungsari Dsn. Krajan 1.203
Dsn. Sukorejo 826Dsn. Sukosari 1.406Jumlah 3.435
Tempursari Krajan 2.701Tempursari 1.952Ngrawan 2.034Langkapan 2.257Jumlah 8.944
Tempurejo Dsn. Sumoroto 1.478Dsn. Sumoroto Timur 2.174Jumlah 3.652
Purorejo Dsn. Umbulrejo 1.584Dsn. Krajan 2.060Dsn. Sukosari 1.206Dsn. Pasirejo 1.079Jumlah 5.929
Bulurejo Dsn. Umbulsari 1.105Dsn. Bulurejo 875Dsn. Karangmenjangan 1.654Jumlah 3.634
Tegalrejo Dsn. Tegalrejo 1.273Dsn. Tegalsari 1.040Dsn. Tegalbanteng 1.070
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 48
No Kecamatan Desa Dusun Jumlah PDDK
1 2 4 6 7Jumlah 3.383
2 Pasirian Gundoruso Dsn. Glendang Pet. 1.591Dsn. Sumberrejo 1.365Dsn. Danurojo 1.487Dsn. Liwek 533Dsn. Kaliwelang 723Jumlah 5.699
Bades Dsn. Krajan 2.994Dsn. Parut 3.628Dsn. Tabon 1.347Dsn. Siluman 1.882Dsn. Kajaran 865Dsn. Dampar 885Jumlah 11.601
Bagu Dsn. Krajan I 2.986Dsn. Krajan II 2.779Dsn. Rekesan 1.870Dsn. Timur Curah 1.441Jumlah 9.076
Selok Anyar Dsn. Krajan 1.533Dsn. Kali Kembar 958Dsn. Tempuran 872Dsn. Jugil 876Dsn. Timur Persil 867Jumlah 5.106
3 Tempeh Lempeni Krajan I 988Krajan II 950Mujur I 975Mujur II 826Kebonan 974Kalipanjing 981Jumlah 5.694
Pandanwangi Krajan I 808Krajan II 1.087Krajan III 1.135Timur Sawah 1.033Tunjungan 976Pemukiman 645Jumlah 5.684
Pandanarum Karang Jati 1.427Karang Tengah 891Sumber Gentong 1.001Paras Gowang 1.157Rekesan 1.360Jumlah 5.836
4 Kunir Jatigono Pandean 2.088
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 49
No Kecamatan Desa Dusun Jumlah PDDK
1 2 4 6 7
Sukorame 1.952
Wunutsari 1.604
Kebonbayur 1.418
Jumlah 7.062
Jatirejo Jatiwangi 896
Jatiarum 763
Jatisari 1.077
Jatiagung 11.292
Jumlah 14.028
Jatimulyo Pandansari 979
Sumberwongso 811
Ampelgading 746
Tunjungsari 1.147
Jumlah 3.683
5 Yosowilangun Yoso Kidul Krajan 2.256
Kebonsari 2.539
Kebonan 3.620
Jumlah 8.415
Tunjungrejo Tunjungrejo Lor 1.033
Tunjungrejo Kidul 1.414
Jumlah 2.447
Darungan Rekesan 1.549
Krajan 1.967
Igir-igir 473
Jumlah 3.989
Kraton Sidomulyo 1.310
Sidodadi 1.278
Jumlah 2.588
Wotgalih Krajan 2.548
Maleman 2.893
Talsewu 1.649
Jumlah 7.090
Jumlah Keseluruhan 313.808
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 50
C. Banjir dan Tanah Longsor
Proses perusakan morfologi akibat tenaga asal luar bumi
(eksternal) misalnya tanah longsor ,banjir, pemanasan oleh sinar
matahari menyebabkan dinamika di atmosfir bumi. Akibat
perubahan lingkungan serta gejala meteorologi dan geofisika ini
dapat menimbulkan kondisi anomali cuaca yang terkadang
ekstrim (badai, banjir atau kekeringan).
Secara umum Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah,
sedang dan agak kering. Untuk tipe agak basah jumlah bulan kering
rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro,
sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru, oleh
karena itu wilayah wilayah ini rawan terhadap musibah banjir .
Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso,
Klalah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto, dan
Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-4 bulan per
tahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi
Tekung, Kunir, dan Yosowilangun.
D. KEBAKARAN HUTAN
Ketidak pahaman dalam pengelolaan lahan hutan dapat
menyebabkan kebakaran hutan, hal ini terjadi karena generasi
yang lebih tua tidak lagi menurunkan keterampilan dan
pengetahuan mereka kepada generasi yang lebih muda, sehingga
menyebabkan terjadinya kesenjangan pengetahuan. faktor lain
adalah erupsi gunung dimana lava pijar yang dikeluarkan oleh
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 51
Gunung berapi mengalir kearah kawasan hutan yang gundul
dimana pada musim kemarau dapat memicu terjadinya kebakaran
hutan.
E. KEKERINGAN
Faktor Penyebabnya adalah Kurangnya Area Resapan, dan
kurangnya vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang dapat
menyimpan cadangan air yg diperlukan bagi tanah. Kekeringan
datang dengan tanda-tanda, berkurangnya air sumur dan Dam,
mendangkalnya aliran sungai dan semakin minimnya saluran irigasi
Dengan semakin banyaknya rekahan tanah yang mempercepat
terjadinya penguapan maka akan terjadi bencana kekeringan yang
terjadi secara bertahap melambat dan terjadi sewaktu-waktu di
musim kemarau pada tiap tahun.
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis
Sejak awal, semua pihak sepakat bahwa mewujudkan visi
pembangunan daerah, yakni ”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang
Sejahtera dan Bermartabat” sungguh bukanlah hal yang mudah.
Mengingat di tingkat nasional faktor yang mempengaruhi efektivitas
program pembangunan di Kabupaten Lumajang, bukan saja berasal dari
implementasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikembangkan
pemerintah pusat, tetapi juga dinamika perekonomian nasional secara
keseluruhan. Kebijakan pemerintah tentang harga BBM, tarif dasar listrik,
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 52
Kebijakan Investasi, tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan
perekonomian dan kondisi masyarakat di Kabupaten Lumajang.
Isu strategis lain yang kemungkinan akan ikut mempengaruhi
dinamika pembangunan dan perkembangan masyarakat di Kabupaten
Lumajang menyangkut cara pandang dan pemahaman para perencana
pembangunan terhadap akar masalah dan problema di tingkat lokal.
Pengalaman selama ini telah banyak mengajarkan bahwa persoalan
kesejahteraan sosial masyarakat sesungguhnya adalah masalah sosial yang
jauh lebih kompleks dari sekadar persoalan kekurangan pendapatan atau
tidak dimilikinya asset produksi untuk mengembangkan sebuah usaha.
Kemiskinan yang masih membelenggu sebagian masyarakat Kabupaten
Lumajang, dan proses pendalaman kemiskinan yang terjadi di sebagian
masyarakat, selain berkaitan dengan ketidakmampuan sebuah keluarga
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga menyangkut
kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan kelemahan jasmani.
Dewasa ini, ada kecenderungan kesejahteraan sosial masyarakat
makin sulit diwujudkan dengan segera, selain karena keterbatasan dana
pembangunan yang ada, juga karena seringkali dipersulit oleh adanya
kesenjangan sosial yang terlampau lebar dan bahkan dalam sejumlah
kasus diperparah karena adanya perubahan di tingkat nasional dan
bahkan di tingkat internasional yang kontra-produktif. Banyak kajian telah
membuktikan, bahwa kelemahan dari berbagai program pembangunan
untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat adalah bermula dari
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 53
kebijakan pembangunan nasional yang lebih banyak berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi makro, cenderung sentralistik atau terpusat,
sehingga tidak peka pada kebutuhan lokal. Di sisi lain, berbagai program
peningkatan kesejahteraan yang digulirkan juga acapkali bersifat populis-
karitatif, dan cenderung hanya memposisikan masyarakat sebagai objek,
sehingga cepat atau lambat justru hanya mematikan potensi swakarsa dan
kemampuan self-help masyarakat untuk menolong dirinya sendiri. Dengan
memandang persoalan kesejahteraan sosial hanya dari aspek ekonomi
saja, maka yang terjadi kemudian permasalahan kemiskinan di berbagai
komunitas seringkali dianggap serba sama (uniform) dan diyakini akan
dapat dipecahkan semata-mata hanya dengan mengandalkan pemberian
bantuan hibah dan bantuan modal usaha.
Dengan berkaca pada pengalaman dan didukung tekad serta
komitmen Kepala Daerah terpilih sebagaimana dinyatakan dalam visi-misi
pembangunan daerah Kabupaten Lumajang, dalam kurun waktu lima
tahun ke depan agar program-program pembangunan yang dirancang
dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lapangan dapat
memberikan hasil yang nyata, tak pelak yang perlu dilakukan adalah
bagaimana menggempur akar-akar kemiskinan hingga tuntas (attacking
the roots of poverty), dan sekaligus memastikan semua program benar-
benar dilaksanakan dengan transparan dan berkeadilan. Di Kabupaten
Lumajang, agar perkembangan jumlah penduduk miskin bisa dikurangi
dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dipercepat,
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 54
maka yang dibutuhkan ke depan adalah model dan upaya-upaya baru
yang terfokus pada proses pemberdayaan ekonomi kerakyatan,
pengakuan pada potensi lokal, pemanfaatan dan pengembangan potensi
sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, manajemen program yang
benar-benar solid dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang transparan, serta
keberpihakan yang nyata kepada masyarakat di daerah yang tertinggal.
Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan responsif dan inovatif agar
mampu menjawab perubahan lingkungan alam dan mewujudkan
Kabupaten Lumajang yang aman dari bencana dengan mengedepankan
pendekatan preventif terhadap bencana. Untuk mewujudkan harapan di
atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain :
1.1.1.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi
Penanggulangan Bencana;
1.1.1.2. Meningkatnya SDM aparatur SKPD;
1.1.1.3. Tersedianya sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana yang
memadai;
1.1.1.4. Kecermatan dalam penetapan skala prioritas Penanggulangan
Bencana.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 55
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI
Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang
dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya
Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera Dan Bermartabat”.
Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang
dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang
diinginkan.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Visi juga merupakan cita dan citra yang
ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang
digali dari nilai-nilai luhur.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang
masuk dalam Misi ke-3 yaitu :
“Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan
Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang
Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 56
Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan
Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat”.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN SKPD
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang
ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna
memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.
Tabel 8MISI – TUJUAN
M I S ITUJUAN
URAIAN INDIKATORMewujudkanPemerintahan yangEfektif, Bersih, danDemokratis melaluiPenyelenggaraanPemerintahan yangProfesional, Aspiratif,Partisipatif danTransparan sertaMendorongTerciptanyaKetentraman danKetertiban dalamKehidupan Bernegara,Berbangsa danBermasyarakat
Meningkatnyapenangananpenanggulanganbencana
Indeks Risiko Bencana
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 57
Tabel 9
TUJUAN – SASARAN
No. TUJUANSASARAN
URAIAN INDIKATOR
1 Meningkatnyapenangananpenanggulanganbencana
1. Menurunnya risikobencana diKabupatenLumajang
1. Persentase DesaTangguh Bencana dikawasan rawanbencana
2. Persentase EWS(Early WarningSystem) di daerahrawan bencana
3. Persentaseketersediaandokumen rencanamitigasi bencana
2. MeningkatnyaResponsivitaspenanggulanganbencana danpercepatanpemulihan pascabencana diKabupatenLumajang
1. Persentase KejadianBencana yangditangani sesuaiwaktu tanggap
2. PersentasePenangananBencana KondisiTanggap Darurat
3. Persentase RencanaPemulihan PascaBencana yangdirealisasikan
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan SKPD pada dasarnya adalah cara
dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang mendalam
terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 58
permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar
diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan
dalam proses perumusan program dan kegiatan SKPD di dalam
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Untuk kurun waktu 2015 – 2019, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lumajang telah menetapkan strategi
dan arah kebijakan yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis
dan efektif untuk menjamin hasil yang maksimal dari pelaksanaan
penanggulangan bencana yang telah dirumuskan dan akan
dilaksanakan di lapangan adalah bersifat terpadu. Artinya strategi
yang akan dikembangkan bukanlah strategi tunggal yang sifatnya
parsial, malainkan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan
komitmen seluruh stakeholder mulai dari unsur intern BPBD ,
SKPD terkait Dunia usaha maupun unsur masyarakat umum .
Kebijakan penanggulangan bencanadi Kabupaten Lumajang
menjadi dasar pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemangku
kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di
Kabupaten Lumajang.Dengan berdasarkan kepada kajian risiko dan
tingkat ketahanan di Kabupaten Lumajang.
Selain harus disinkronkan dengan rencana pembangunan
daerah, penyusunan rencana startegis BPBD Kabupaten Lumajang
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 59
juga harus disinergiskan dengan Rencana Nasional Penanggulangan
Bencana. Hal ini bermanfaat dalam melihat ketercapaian program
nasional serta mempermudah Kabupaten Lumajang dalam
mendapatkan akses bantuan untuk pelaksanaan program yang
telah menjadi kebijakan nasional.
Sinergisasi perencanaan kabupaten dengan propinsi dan pusat
dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 4 strategi utama
penanggulangan bencana, yaitu:
a. Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan
b. Perencanaan Penanggulangan Bencana terpadu
c. Penelitian, pendidikan dan pelatihan
d. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat
Strategi tersebut menjadi kerangka dasar dalam penyusunan
program penanggulangan bencana yang diterjemahkan sebagai
fokus penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang. Strategi
tersebut akan dijabarkan menjadi program dan kegiatan
sebagaimana terlampir .
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 60
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam
rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya
harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang. Dengan demikian
kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai
arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan
konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan
aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk
memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.
Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan
implementasi program baik program SKPD maupun program lintas SKPD
dapat diuraikan melalui hubungan antara program dan kegiatan secara
terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :
A. Program SKPD
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 61
B. Program Lintas SKPD
1. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam
2. Program pengendalian banjir
3. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran
4. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
5. Program pengendalian kebakaran hutan
6. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan
iklim laut
7. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
8. Program pengendalian banjir
9. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transpararansi dan
akuntabilitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lumajang akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja
dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-
masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran
kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.
Indikator kinerja dapat juga berfungsi :
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 62
1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan
(ex- ante), tahap pelaksanaan (on - going) atau setelah tahap kegiatan
selesai dan berfungsi (ex - post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang
dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.
Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan
terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada
beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:
1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran,
baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi,
dan informasi.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan
akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik
potisif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan
asumsi yang telah ditetapkan.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 63
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan
kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan
sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau
tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi,
baik kinerja input, process, outputs, outcomes mapupun impacts sesuai
dengan sasaran rencana program dan kegiatan.
Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan
kelompok sasaran adalah sebagai berikut :
I. Sasaran Strategis : Menurunnya resiko bencana di Kabupaten
Lumajang antara lain:
A. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam dengan kegiatan antara lain :
1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
alam.
2. Sosialisasi Kader Tanggap Bencana
3. Jambore Kader Tanggap Bencana
4. Pembinan desa tangguh.
5. Gladi lapang bencana alam.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 64
B. Program pengendalian banjir, dengan kegiatan antara lain :
1. Pengembangan pengelolaan daerah rawan dalam rangka
pengendalian banjir.
C. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran, dengan kegiatan antara lain :
1. Kegiatan rekruitmen tenagan sukarela pertolongan bencana
kebakaran.
2. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran.
D. Program Program perencanaan pembangunan daerah rawan
bencana, dengan kegiatan antara lain :
1. Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana.
2. Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana.
E. Program pengendalian kebakaran hutan, dengan kegiatan:
1. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
F. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan
iklim laut, dengan kegiatan antara lain :
1. Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.
2. Pengembangan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan
prakiraan iklim laut.
G. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan
antara lain :
1. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 65
H. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan
kegiatan antara lain :
1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor.
2. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan
kantor.
I. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan antara
lain :
1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
J. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan
kegiatan antara lain :
1. Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat / Sosialisasi / Bintek
/ dan sejenisnya.
II. Sasaran Strategis : Meningkatnya Responsivitas penanggulangan
bencana dan mendorong percepatan pemulihan pasca bencana
di Kabupaten Lumajang, antara lain:
A. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam, dengan kegiatan antara lain :
1. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi
penduduk dari ancaman/korban bencana alam.
B. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam, dengan kegiatan antara lain :
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 66
1. Penyediaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana
alam.
2. Penanganan kedaruratan bencana alam.
C. Program pengendalian banjir, dengan kegiatan antara lain :
1. Pembangunan reservoir pengendali banjir.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir.
D. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial,
dengan kegiatan antara lain :
1. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam.
2. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana
sosial.
E. Program Penanganan Pasca Bencana Alam, dengan kegiatan :
1. Rehabilitasi / Rekonstruksi Pasca bencana
Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap penyelenggaraan pembangunan khususnya bagi masyarakat.
Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, dalam lima tahun kedepan
diharapkan tercapainya sasaran program dan arah kebijakan umum
Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 67
BAB VII
P E N U T U P
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 berfungsi sebagai pedoman,
penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan
pelaksanaan pelayanan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari
visi dan misi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019.
Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan
partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, karena akan
menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.
Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai
dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan
manifestasi tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh
stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 68
Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ini dapat diimplementasikan
dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara
konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) ini dijadikan sebagai dasar
dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Tahunan dengan memperhatikan
Target Kinerja yang telah ditetapkan.
KEPALA PELAKSANABADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
Ir. TEGUH WIDJAYONO, MMPembina
NIP. 19620902 199003 1 008
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 68
Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ini dapat diimplementasikan
dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara
konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) ini dijadikan sebagai dasar
dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Tahunan dengan memperhatikan
Target Kinerja yang telah ditetapkan.
KEPALA PELAKSANABADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
Ir. TEGUH WIDJAYONO, MMPembina
NIP. 19620902 199003 1 008
Rencana Strategis BPBD Tahun 2015 – 2019 68
Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ini dapat diimplementasikan
dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara
konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) ini dijadikan sebagai dasar
dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Tahunan dengan memperhatikan
Target Kinerja yang telah ditetapkan.
KEPALA PELAKSANABADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
Ir. TEGUH WIDJAYONO, MMPembina
NIP. 19620902 199003 1 008
Lampiran 1 : 1 - 5
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANGMATRIK REVIEW RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 - 2019VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABATMISI : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif,
Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa danBermasyarakat.
T U J U A N S A S A R A N CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGISURAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1. Meningkatnya PenangananPenanggulangan Bencana
1. Indeks Risiko Bencana 1. Menurunnya risikobencana di KabupatenLumajang
1. Persentase Desa TangguhBencana di kawasan rawanbencana
1. Pengurangan risikoBencana
1. Pencegahan dini danpenanggulangan korbanbencana alam
2. Persentase EWS (EarlyWarning System) di daerahrawan bencana
2. Peningkatan Kesiagaandan Pencegahan BahayaKebakaran
3. Persentase ketersediaandokumen rencana mitigasibencana
3. PerencanaanPembangunan DaerahRawan Bencana
4. Peningkatan MitigasiBencana Alam Laut danPrakiraan Iklim Laut.
2. MeningkatnyaResponsivitaspenanggulangan bencanadan percepatan pemulihanpasca bencana diKabupaten Lumajang
1. Persentase KejadianBencana yang ditanganisesuai waktu tanggap
1. Penanganan Bencana yangcepat, tepat dan responsifserta mendorongpercepatan pemulihanpasca bencana.
1. Pencegahan dini danpenanggulangan korbanbencana alam
2. Persentase PenangananBencana Kondisi TanggapDarurat
2. Pengendalian kebakaranhutan
3. Persentase RencanaPemulihan Pasca Bencanayang direalisasikan
3. Pengendalian Banjir
Lumajang, 12 Juni 2017KEPALA PELAKSANA
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAHKABUPATEN LUMAJANG
Ir. TEGUH WIDJAYONO, MMPembina
NIP. 19620902 199003 1 008
Lampiran 1 : 2 - 5
Lampiran 9 : 3 - 5
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANGMATRIK RENCANA KINERJA
TAHUN 2015 - 2019
TUJUAN DAN SASARANFORMULA INDIKATOR SATUAN TAHUN
DASAR 2013TARGET TAHUN
KETERANGANURAIAN INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TUJUAN :1. Meningkatnya Penanganan
Penanggulangan Bencana1. Indeks Risiko Bencana Bahaya x Kerentanan SKOR 231 (tinggi) 219,45 (tinggi) 207,9 (tinggi) 196,35 (tinggi) 184,8 (tinggi) 173,25 (tinggi) 161,7 (tinggi)
Kapasitas
SASARAN :1. Menurunnya risiko bencana di
Kabupaten Lumajang1. Persentase Desa Tangguh
Bencana di kawasan rawanbencana
Jumlah desa tangguh x 100 % 12 18 41 45 47 57 67Jumlah desa rawan bencana di
Kabupaten Lumajang2. Persentase EWS (Early
Warning System) di daerahrawan bencana
Jumlah EWS (Early Warning System) didaerah rawan bencana
x 100 % 2 6 8 10 12 18 24Jumlah kebutuhan EWS (Early WarningSystem) daerah rawan bencana di
Kabupaten Lumajang 3. Persentase ketersediaan
dokumen rencana mitigasibencana
Jumlah dokumen rencana mitigasibencana yang ada x 100 % 22 33 44 56 67 78 89Jumlah dokumen rencana mitigasi
bencana seharusnya2. Meningkatnya Responsivitas
penanggulangan bencana danpercepatan pemulihan pascabencana di KabupatenLumajang
1. Persentase Kejadian Bencanayang ditangani sesuai waktutanggap
Jumlah kejadian / bencana yang ditanganidalam waktu maksimal 120 menit
x 100 % 100 100 100 100 100 100 100Jumlah korban / kejadian / bencana di
Kabupaten Lumajang2. Persentase Penanganan
Bencana Kondisi TanggapDarurat
Jumlah korban / kejadian / bencana yangditangani kondisi tanggap darurat x 100 % 100 100 100 100 100 100 100Jumlah korban / kejadian / bencana di
Kabupaten Lumajang3. Persentase Rencana
Pemulihan Pasca Bencanayang direalisasikan
Jumlah rencana pemulihan pascabencana yang direalisasikan x 100 % 20 25 50 50 50 50 50Jumlah usulan rencana pemulihan pascabencana di Kab. Lumajang
Lumajang, 12 Juni 2017
KEPALA PELAKSANA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
Ir. TEGUH WIDJAYONO, MMPembina
NIP. 19620902 199003 1 008
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANGRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2015 - 2019
No. Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome) &
Kegiatan (output)Satuan
Data Capaianpada Tahun
AwalPerencanaan
(2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit KejaSKPD Pe-nanggung
Jawab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 PENCEGAHAN DINIDANPENANGGULANGANKORBAN BENCANAALAM
Menurunnya risikobencana diKabupaten Lumajang
% 25.00% 9.17% 755,000,000 13.99% 1,220,000,000 16.48% 1,849,680,000 10.43% 1,700,000,000 11.28% 2,835,000,000 8.54% 2,980,000,000 10.85% 11,339,680,000 BPBD Lumajang
1 Pemantauan danpenyebarluasaninformasi potensibencana alam
Operasional FPRB,Pusdalops PB,Pengerahan Relawan
Orang 896 896 295,000,000 900 295,000,000 900 1,259,680,000 900 880,000,000 950 1,300,000,000 950 1,350,000,000 6392 5,379,680,000 BPBD Lumajang
2 Pembinaan DesaTangguh
Desa Tangguh Desa 6 3 135,000,000 10 450,000,000 2 90,000,000 2 290,000,000 13 585,000,000 14 630,000,000 49 2,180,000,000 BPBD Lumajang
3 Latihan TerpaduPenanggulanganBencana Alam
Geladi LapangBencana
Orang 400 500 175,000,000 750 175,000,000 800 200,000,000 800 230,000,000 1000 200,000,000 1000 200,000,000 5250 1,180,000,000 BPBD Lumajang
4 Pengadaan danPengelolaan logistik,peralatan danperlengkapan PB
Paket logistik korbanbencana
Paket 1000 1000 150,000,000 2000 300,000,000 2000 300,000,000 2000 300,000,000 2000 750,000,000 2000 800,000,000 12000 2,600,000,000 BPBD Lumajang
2 PENCEGAHAN DINIDANPENANGGULANGANKORBAN BENCANAALAM
MeningkatnyaResponsivitaspenanggulanganbencana danpercepatanpemulihan pascabencana diKabupaten Lumajang
% 25.00% 38.88% 3,200,000,000 59.64% 5,200,000,000 64.57% 7,248,224,000 53.38% 8,700,000,000 74.78% 18,800,000,000 82.65% 28,825,000,000 68.88% 71,973,224,000 BPBD Lumajang
5 Penanganankedaruratan bencanaalam
Penanganan daruratyang respon time
% 100 100 300,000,000 100 300,000,000 100 325,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 100 1,975,000,000 BPBD Lumajang
6 Operasional TRC PB TRC PB Orang 45 45 400,000,000 45 400,000,000 60 620,000,000 60 850,000,000 60 950,000,000 60 975,000,000 60 4,195,000,000 BPBD Lumajang7 Penanggulangan Pasca
BencanaRehab dan rekon pascabencana
Paket 10 10 2,500,000,000 10 4,500,000,000 12 6,303,224,000 10 7,500,000,000 10 17,500,000,000 10 27,500,000,000 72 65,803,224,000 BPBD Lumajang
3 PENINGKATANKESIAGAAN DANPENCEGAHANBAHAYA KEBAKARAN
Menurunnya risikobencana diKabupaten Lumajang
% 3.20% 1.82% 150,000,000 1.72% 150,000,000 1.56% 175,000,000 1.23% 200,000,000 0.80% 200,000,000 0.57% 200,000,000 1.03% 1,075,000,000 BPBD Lumajang
8 Kegiatan penyuluhanpencegahan bahayakebakaran.
Kader BencanaKebakaran Hutan danLahan
Orang 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 175,000,000 150 200,000,000 150 200,000,000 150 200,000,000 850 1,075,000,000 BPBD Lumajang
4 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH RAWANBENCANA
Menurunnya risikobencana diKabupaten Lumajang
% 2.00% 0.91% 75,000,000 0.86% 75,000,000 0.67% 75,000,000 0.46% 75,000,000 0.30% 75,000,000 0.22% 75,000,000 0.43% 450,000,000 BPBD Lumajang
9 Koordinasi penyusunanprofil daerah rawanbencana
Buku Profil daerahrawan bencana
Buku 1 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 1 75,000,000 7 450,000,000 BPBD Lumajang
5 PENGENDALIANBANJIR
MeningkatnyaResponsivitaspenanggulanganbencana danpercepatanpemulihan pascabencana diKabupaten Lumajang
% 1.50% 1.21% 100,000,000 1.15% 100,000,000 1.11% 125,000,000 0.92% 150,000,000 0.60% 150,000,000 0.43% 150,000,000 0.74% 775,000,000 BPBD Lumajang
No. Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome) &
Kegiatan (output)Satuan
Data Capaianpada Tahun
AwalPerencanaan
(2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit KejaSKPD Pe-nanggung
Jawab
Lokasi2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2110 Peningkatan partisipasi
masyarakat dalampenanggulangan banjir.
Kader tanggap bencanapenanggulangan banjir
Orang 50 50 100,000,000 50 100,000,000 50 125,000,000 50 150,000,000 1000 150,000,000 1000 150,000,000 2250 775,000,000 BPBD Lumajang
6 PENGENDALIANKEBAKARAN HUTAN
MeningkatnyaResponsivitaspenanggulanganbencana danpercepatanpemulihan pascabencana diKabupaten Lumajang
% 2.50% 1.82% 150,000,000 1.72% 150,000,000 1.56% 175,000,000 1.23% 200,000,000 0.80% 200,000,000 0.57% 200,000,000 1.03% 1,075,000,000 BPBD Lumajang
11 Koordinasi PengendalianKebakaran Hutan
Koordinasi lintassektoral
Orang 50 50 150,000,000 50 150,000,000 50 175,000,000 50 200,000,000 50 200,000,000 50 200,000,000 350 1,075,000,000 BPBD Lumajang
7 PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Meningkatnya mutupelayananadministrasiPerkantoran
% 10.00% 7.13% 587,000,000 8.79% 766,000,000 7.14% 801,000,000 7.67% 1,250,000,000 5.37% 1,350,000,000 4.01% 1,400,000,000 5.89% 6,154,000,000 BPBD Lumajang
12 Pelayanan Administrasidan OperasionalPerkantoran
ATK, telepon, listrik,internet, Konsumsirapat, Perjalanan dinasdalam dan luar daerah
Bulan 12 12 587,000,000 12 766,000,000 12 801,000,000 12 1,250,000,000 12 1,350,000,000 12 1,400,000,000 12 6,154,000,000 BPBD Lumajang
8 PENINGKATANSARANA DANPRSARANAAPARATUR
Meningkatnya saranadan prasaranaaparatur yang layakfungsi
% 53.00% 38.74% 3,189,000,000 11.78% 1,027,000,000 6.59% 740,000,000 24.42% 3,980,500,000 5.89% 1,480,000,000 2.85% 992,500,000 10.92% 11,409,000,000 BPBD Lumajang
13 Pembangunan /Pengadaan danRehabilitasi Sarana danPrasarana Aparatur
Gedung Kantor, ACRuangan, Komputer,GPS, LCD Projector,Laptop, Meja pejabat /staf, kursi pejabat /staf, meja rapat, kursirapat, almari arsip,meja kursi tamu.
Unit 70 14 2,099,000,000 13 97,000,000 8 275,000,000 9 630,500,000 158 490,000,000 13 222,500,000 285 3,814,000,000 BPBD Lumajang
14 PemeliharaanRutin/Berkala Saranadan Prasarana Aparatur
Kendaraan dinas rodaempat dan roda dua,Komputer, Printer danPeralatan PB
Unit 68 34 1,090,000,000 32 930,000,000 32 465,000,000 38 3,350,000,000 36 990,000,000 37 770,000,000 277 7,595,000,000 BPBD Lumajang
9 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Meningkatnya SistemPelaporan CapaianKinerja
% 0.30% 0.30% 25,000,000 0.35% 30,500,000 0.32% 36,000,000 0.25% 41,500,000 0.20% 50,000,000 0.16% 55,000,000 0.23% 238,000,000 BPBD Lumajang
15 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD / LAKIP
Renstra, IKU, IKI, RKT,PK, LKJ
Buku 6 6 20,000,000 6 25,000,000 6 30,000,000 6 35,000,000 6 40,000,000 6 40,000,000 6 190,000,000 BPBD Lumajang
16 Penyusunan LaporanIndeks KepuasanMasyarakat
IKM Buku 1 1 5,000,000 1 5,500,000 1 6,000,000 1 6,500,000 1 10,000,000 1 15,000,000 1 48,000,000 BPBD Lumajang
JUMLAH 8,231,000,000 8,718,500,000 11,224,904,000 16,297,000,000 25,140,000,000 34,877,500,000 104,488,904,000
Lumajang, 12 Juni 2017
KEPALA PELAKSANA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
Ir. TEGUH WIDJAYONO, MMPembina
NIP. 19620902 199003 1 008