RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH · perlunya keterkaitan erat antara penyusunan Renstra SKPD dengan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

RENCANA STRATEGIS SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

TATA RUANG TAHUN 2016 -2021

KABUPATEN PASER

JALAN KUSUMA BANGSA KM. 5 KOMP. PERKANTORAN GEDUNG A LANTAI. 1 KAV. 2

TANA PASER

REVISI DAN REVIW

RENSTRA

Revisi dan Review Rencana Strategis 2016 – 2021

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Paser 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revisi dan review Renstra SKPD (Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah) disusun dengan menggunakan

rujukan utama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), serta beberapa perundang-undangan

dan peraturan pemerintah yang relevan (antara lain Permendagri

54 Tahun 2010). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan

perlunya keterkaitan erat antara penyusunan Renstra SKPD dengan

RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengedepankan sifat

indikatif (fleksibel) dalam penyusunan program RPJMD dan kegiatan

pembangunan yang akan dituangkan dalam Revisi dan review

Renstra SKPD.

Atas dasar peraturan tersebut di atas tersurat kewajiban bagi

setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser untuk

menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021.

Sebagai rujukan dan arah program/kegiatan secara terpadu

yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu,

merupakan pedoman terarah dan antisipatif terhadap perubahan

lingkungan, untuk memberikan strategi yang tepat dalam

menghadapinya, serta sebagai acuan penetapan tolok ukur

pencapaian kinerja SKPD.

Penyusunan Revisi dan Review Renstra SKPD bukan saja

merupakan suatu kewajiban sebagaimana diamanatkan undang-

undang namun sudah merupakan suatu kebutuhan. Dengan adanya



Revisi dan review Renstra, penetapan suatu kegiatan

pembangunan diharapkan akan sinergis. Visi, misi,

tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan

SKPD akan mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil

BupatiPaser periode 2016 – 2021.

Revisi dan review Renstra SKPD merupakan rancangan

program kerja jangka menengah (5 tahun) yang implementasinya

secara konsisten akan mewujudkan kinerja SKPD secara optimal.

Restra memuat visi dan misi SKPD yang selanjutnya dijabarkan

hingga menjadi program dan kegiatan.

Kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh SKPD disusun

dalam skala prioritas, agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana

secara efektif dan efisien dengan berbagai kendala yang mungkin

dihadapi, khususnya keterbatasan sumber pendanaan.

Fungsi Renstra SKPD dalam pembangunan, selain memiliki

fungsi perencanaan internal SKPD seperti diuraikan di atas, juga

untuk merealisasikan tugas pembangunan kepala daerah yang

tertuang dalam RPJMD. Jadi Renstra SKPD merupakan bagian tak

terpisahkan dari Revisi dan review Renstra SKPD lainnya, dan

secara sinergi bertujuan untuk mensukseskan pembangunan

daerah.

Penyusunan Revisi dan review Renstra SKPD melalui

tahapan yang cukup panjang, namun proses tersebut secara umum

mengikuti alur pikir seperti terlihat pada Gambar 1.1. Secara

mendalam, penyusunan Revisi dan review Renstra SKPD

memperhatikan dan merujuk pada beberapa dokumen perencanaan

lainnya. Hubungan antara Revisi dan review Renstra SKPD

dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar

1.2.



Gambar 1.1. Bagan Alir Proses Penyusunan Rancangan

Renstra SKPD KabupatenPaser.

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Penelaahan RTRW

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra

SKPD Provinsi



Gambar 1.2. Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Pemerintah

Pusat

Pemerintah

Daerah

RPJM

Daerah

RKP

Daerah

RAPBD

APBD

RKA-

SKPD

Rincian

APBD

Renja

SKPD

Renstra

SKPD

RPJP

Daerah

Renstra

KL

Renja

KL

RKA

KL

Rincian

KL

RAPBN

APBN

RKP

RPJM

Nasional

RPJP

Nasional

Dijabarkan Pedoman

Diacu

Diperhatikan DiserasikanMelal

uiMusrenbang

UU SPPN UU KN

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

Diacu

Diacu



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2016-2021

dilandasi dasar hukum, sebagai berikut:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten

Paser Provinsi Kalimantan Timur

2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara.

3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemerik-

saan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

5) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerin-

tahan Daerah.

6) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perim-

bangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025.


Pengelolaan Keuangan Daerah.

9) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

11) Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah.




Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

15) Perda Kabupaten Paser Nomor: Tahun Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun

2016-2021.

16) Perda Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten paser

Nomor 12 Tahu 2016 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

17) Peratuan Daerah KabupatenPaser No 21 Tahun 2008

tentang Organisasidan Tata Kerja dinas – dinas daerah,

18) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2009

Tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Dinas Bina Marga

Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser.

19) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 69 Tahun 2009

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan

Teknis Dinas Pada Dinas Bina Marga Pengairan dan Tata

Ruang Kabupaten Paser.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Revisi dan review Renstra Dinas Bina Marga

Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2017-2021

dimaksudkan sebagai penjabaran sasaran RPJMD 2017-2021



Kabupaten Paser, guna memberikan arah kebijakan dan indikator

kinerja pelayanan bagi jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu

memberikan pelayananan kepada masyarakat demi mewujudkan

cita-cita, tujuan, sasaran dan arah pelayanan sesuaivisi, misi Dinas

yang telah ditetapkan. Adapun tujuan Revisi dan review Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun

2017-2021 adalah sebagai berikut:

1) Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh

aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam

mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2017-2021 yang

dimanifestasikan kedalam visi dan misi Dinas;

2) Menyediakan pedoman resmi bagi seluruh jajaran Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

dalam menentukan program dan kegiatan tahunan yang

akan dituangkan dalam Renja SKPD;

3) Menjadi acuan resmi Dinas dalam rangka implementasi

program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan;

4) Memberikan dasar bagi Dinas dalam rangka

melaksanakan evaluasi kinerja terhadap program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Revisi dan review Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1-1 Latar Belakang

1-2 Landasan Hukum

1-3 Maksud dan Tujuan

1-4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya Manusia

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan, Peluang dan Pengembangan Program SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

danWakilKepala Daerah

3.3 Keterkaitan Antara komponen Visi, Misi, Tujuan, dan

Sasaran

3.4 Telaahan Renstra K/L danRenstra

3.5 Keterkaitan Antarkomponen Visi, Misi, Tujuan, dan

Sasaran

3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.7 Penentuan Isu isu Strategis



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Visi danMisi

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi danKebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

5.1. Rencana Program, Kegiatan, IndikatorKinerja,

KelompokSasaran, danPendanaanIndikatif SKPD

KabupatenPaser

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser Nomor :050/89/DBMPTR, tanggal 04 Januari

2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi dan Review

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)


2017.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

TATA RUANG KABUPATEN PASER

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisiasi SKPD

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten

Paser berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 58

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata




Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 58 Tahun

2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kabupaten Paser dapat dideskripsikan sebagai

berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris /Sekretariat, membawahi:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Bina Marga, membawahi:

1) Kabid Bina Marga;

2) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;

3) Seksi Jalan;

4) Seksi Jembatan;

d. Bidang Sumber Daya Air:

1) Kabid Sumber Daya Air;

2) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air;

3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Sumber Daya Air;

e. Bidang Tata Ruang membawahi:

1) Kabid Tata Ruang

2) Seksi Perencanaan Tata Ruang;

3) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Tata Ruang;

f. Bidang Cipta Karya

1) Kabid Cipta Karya;

2) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya;

3) Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Pedesaan;

4) Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air

Minum.

g. Bidang Bina Jasa Kontruksi



1) Kabid Bina Jasa Konstruksi;

2) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;

3) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;

Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang dalam Melaksanakan

Tugas dan fungsi dibantu oleh unit UPTD yang dipimpin oleh

seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas

a. Kepala UPTD Peralatan Dan Pengelolaan Alat Berat

1) Sub bagian Tata Usaha

2) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dan Material



C. Kepala UPTD Komplek Perkantoran



Penjabaran uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Paser sampai dengan satu

eselon di bawah Kepala SKPD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten

Paser Tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

pekerjaan umum dan Tata Ruang yang meliputi bina marga,

tata ruang, cipta karya, sumber daya air, serta bina jasa

konstruksi sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas

pembangunan.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagamana dimaksud pada ayat

(1), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Penyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan

operasional di bidang bina marga, tata ruang, cipta

karya, sumber daya air, serta bina jasa konstruksi sesuai

dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

b. Penetapan kebijakan di bidang bina marga, tata ruang,

cipta karya, sumber daya air, serta bina jasa konstruksi;

c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang

pekerjaan umum dan tata ruang yang meliputi bina

marga, tata ruang, cipta karya, sumber daya air, serta

bina jasa konstruksi sesuai dengan norma, standar,

prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

e. penyelenggaran kegiatan ketatausahaan.

Sekretariat dan Subbagian

Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan

perencanaan program, kepegawaian, keuangan dan rumah

tangga dinas, dan memberikan pelayanan administratif kepada

satuan kerja di lingkungan dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan

dinas:



b. pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan

penetapan indikator kinerja untuk setiap

program/kegiatan;

c. pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan

penatausahaan keuangan dinas;

d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada

dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan,

pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;

e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi

program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah;

f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan

ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan

kediklatan;

g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi,

informasi, dan dokumentasi; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan

tugas dan fungsi Sekretariat.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Perencanaan dan Keuangan

(1) Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana program, melakukan

pengumpulan penyiapan bahan koordinasi dan melaksanakan

monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelola

administrasi keuangan yang meliputi penganggaran,

perbendaharaan, verifikasi, pembukuaan, dokumentasi dan

pertanggung jawaban terhadap pelaporan keuangan kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),

Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan

keuangan kegiatan dinas sesuai dengan rencana

strategis pemerintah daerah;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran

(RKA) dinas;

c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator

kinerja untuk setiap program dan kegiatan;

d. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program

kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan

realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan,

triwulanan,semester dan tahunan);

e. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program

dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LAKIP);

f. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja yang

meliputi belanja langsung dan tidak langsung termasuk

perubahannya;

g. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan

anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan

anggaran (DPPA)

h. pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah

membayar (SPM)

i. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah

pembayaran langsung (SPP-LS), surat perintah

pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah



pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah

pembayaran tambah uang (SPP-TU);

j. pelaksanaan verifikasi surat perintah pem pembayaran

(SPP);

k. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan;

l. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan

keuangan;

m. [elaksanaan pembinaan, penilaian dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan

pertimbangan atasan; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan

fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik

daerah dan administrasi kepegawaian.


(1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang dan

kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada

dinas;

b. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan

(pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan



dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan

dinas;

c. pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan

formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan

fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan,

evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan

peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan dinas;

d. pelaksanaan penempatan dan pemindahan,

kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam

jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan

disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di

lingkungan dinas;

e. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan

fungsional umum/fasilitatif;

f. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan dinas;

g. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas,

tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan

dinas pegawai di lingkungan dinas; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang relevan tugas dan fungsi

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang dan Seksi

Bidang Bina Marga

(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan

pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan

perencanaan program kegiatan bina marga meliputi

perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan.




(1), bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan

perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan

perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai

dengan rencana strategis pemerintah daerah;

b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional

program kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan

dan jembatan sesuai dengan norma, standar, Prosedur

dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

c. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program

kerja bidang bina marga;

d. penyelenggaraan kebinamargaan yang meliputi

pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan

dan pemanfaatan jalan dan jembatan kabupaten dan

desa, rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi

tanggap darurat;

e. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja

bawahan;

f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebinamargaan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

program kegiatan bina marga; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan

tugas dan fungsi bidang Bina Marga.



Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan jembatan

Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan jembatan

(1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

mempunyai tugas mengelola, melaksanakan perencanaan dan

pengawasan jalan dan jembatan.


(1), Seksi Perencanaan dan Pengawasan jalan dan Jembatan



Perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai

dengan rencana strategis pemerintah daerah;

b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan

perumusan penetapan kebijakan Perencanaan dan

pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan norma,

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan

Pemerintah;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program

kegiatan Perencanaan dan pengawasan jalan dan

jembatan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan

kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d. pelaksanaan penetapan status jalan kabupaten/desa dan

jalan kota;

e. pelaksanaan pembinaan jalan kabupaten/kota;

f. pelaksanaan pemberian bimbingan penyuluhan serta

pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara

jalan kabupaten/desa dan jalan kota;



g. pelaksanaan pemberian izin, rekomendasi, dispensasi

dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan,

ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;

h. pelaksanaan pengembangan teknologi terapan di bidang

perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan untuk

jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kinerja

penyelenggaraan jalan kabupaten/desa;

j. pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil

pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

program kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan

dan jembatan; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan

fungsi Seksi Perencanaan dan pengawasan Jalan dan

Jembatan.

Seksi Jalan

(1) Seksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan,

peningkatan, pemeliharaan jalan di Kabupaten Paser.

(2) Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi jalan menyelenggarakan fungsi :


Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan

sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;


perumusan penetapan kebijakan Pembangunan,

peningkatan dan pemeliharaan Jalan sesuai dengan



norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan

Pemerintah;


kegiatan Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan

Jalan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan


d. pelaksanaan pengoperasian pembangunan, peningkatan

dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota

di wilayah Kabupaten Paser;

e. pelaksanaan penyelenggaraan, pembangunan,

peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa

dan jalan kota di wilayah Kabupaten Paser;

f. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan

manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota di

wilayah Kabupaten Paser;

g. pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil

pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan

kabupaten/desa dan jalan kota di wilayah Kabupaten

Paser;

h. pelaksanaan rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap

darurat;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

program kegiatan pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan jalan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan

fungsi Seksi Jalan.



Seksi Jembatan

(1) Seksi Jembatan mempunyai tugas melaksanakan

pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan di

wilayah Kabupaten Paser.


(1), Seksi Jembatan menyelenggarakan fungsi;


jembatan sesuai dengan rencana strategis pemerintah

daerah;


perumusan penetapan kebijakan Pembangunan,

peningkatan dan pemeliharaan jembatan sesuai dengan


Pemerintah;


kegiatan jembatan sesuai dengan norma, standar,

Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d. pelaksanaan pengoperasian, pembangunan, peningkatan

dan pemeliharaan jembatan kabupaten/desa dan

jembatan kota di wilayah Kabupaten Paser;

e. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan jembatan kabupaten/desa dan jalan kota

di wilayah Kabupaten Paser;

f. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan

manajemen jembatan kabupaten desa dan jalan kota di

wilayah Kabupaten Paser;

g. pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil

pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan



kabupaten/desa dan jembatan kota di wilayah

Kabupaten Paser;

h. pelaksanaan rehabilitasi jembatan dalam kondisi

tanggap darurat;


program kegiatan jembatan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan

fungsi Seksi Jembatan.

Bidang dan Seksi

Bidang Tata Ruang

(1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang

perencanaan tata ruang, serta pengawasan dan pemanfaatan

ruang sesuai dengan peraturan perundang - undangan.


(1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsí:

a. perumusan kebijakan program perencanaan tata ruang,

serta pengawasan dan pemanfaatan ruang kabupaten,

perkotaan dan kecamatan, kawasan strategis dan

andalan kabupaten, kawasan perairan sampai dengan 4

(empat) mil dari garis pantai, serta kawasan lintas

kabupaten/ provinsi sesuai dengan peraturan perundang

– undangan yang berlaku;

b. pelaksanaan kebijakan program perencanaan tata ruang,

serta pengawasan dan pemanfaatan ruang kabupaten,





(empat) mil dari garis pantai, serta kawasan lintas

kabupaten/ provinsi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

c. penyusunan standar operasional prosedur terhadap

perencanaan tata ruang serta pengawasan dan

pemanfaatan ruang sesuai dengan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah;

d. perumusan rencana pengembangan investasi di kawasan

strategis dan andalan kabupaten serta kawasan lintas

kbupaten/ provinsi bekerjasama dengan Pemerintah

Daerah, masyarakat dan dunia usaha;

e. perumusan pertimbangan teknis terhadap izin

pemanfaatan ruang;

f. pelaksanaan pembentukan lembaga pengendalian

pemanfaatan ruang Kabupaten;

g. pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi

terhadap perencanaan tataruang, serta pengawasan dan

pemanfaatan ruang;

h. pelaksanaan administrasi bidang tata ruang; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan

tugas dan fungsi bidang Tata Ruang.

Seksi Perencanaan Tata Ruang

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan rencana tata ruang, penyusunan standar

operasional prosedur, serta pemberian bimbingan teknis,

monitoring dan evaluasi perencanaan tata ruang.




(1), Seksi Perencanaan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi

:

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan terhadap

penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan

strategis dan andalan kabupaten, rencana detail tata

ruang perkotaan dan kecamatan, serta rencana tata

ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis

pantai;

b. pelaksanaan kebijakan urusan penyusunan dan

penetapan rencana tata ruang kawasan strategis dan

andalan kabupaten, rencana detail tata ruang perkotaan

dan kecamatan; serta rencana tata ruang perairan

sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;

c. penyusunan Standar Operasional Prosedur urusan

penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan

strategis dan andalan kabupaten, rencana detail tata

ruang perkotaan dan kecamatan, serta rencana tata


pantai sesuai NSPK yang telah ditetapkan pemerintah;

d. penyiapan bahan rencana pengembangan investasi di

kawasan strategis dan andalan kabupaten serta kawasan

lintas kabupaten/ provinsi bekerjasama dengan

pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;

e. pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang

dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab

masyarakat di bidang penataan ruang;

f. pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi

urusan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang



kawasan strategis dan andalan kabupaten rencana detail

tata ruang perkotaan dan kecamatan, serta rencana tata


pantai; dan

b. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan

fungsi Seksi Perencanaan Tata Ruang.

Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang

(1) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan standar operasional, serta pemberian

bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang

pengawasan dan pemanfaatan ruang.


(1), Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Tata Ruang


a. Penyiapan bahan, data dan informasi penyusunan

kebijakan terhadap pengawasan dan pemanfaatan ruang

wilayah kabupaten, perkotaan dan kecamatan, kawasan

strategis dan andalan kabupaten, kawasan perairan

sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, serta

kawasan lintas kabupaten/ provinsi;

b. pelaksanaan kebijakan terhadap pengawasan dan

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, perkotaan dan

kecamatan, kawasan strategis dan andalan kabupaten,

kawasan perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari

garis pantai serta kawasan lintas kabupaten/ provinsi;

c. penyusunan Strandar Operasional Prosedur urusan

pengawasan dan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten,





(empat) mil dari garis pantai serta kawasan lintas

kabupaten/ provinsi sesuai NSPK yang telah di tetapkan

pemerintah;

d. pelaksanaan pengawasan dan pemanfaatan ruang

kabupaten dan kecamatan, kawasan strategis dan

andalan kabupaten serta kawasan lintas kabupaten/

provinsi;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan penertiban terhadap

pelanggaran pemanfaatan ruang;

f. penyiapan bahan pertimbangan teknis terhadap izin

pemanfaatan ruang;

g. penyiapan bahan pembentukan lembaga pengendalian

pemanfaatan ruang kabupaten;

h. pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi

urusan pengawasan dan pemanfaatan ruang;

i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan

fungsi Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang.

Bidang dan Seksi

Bidang Cipta Karya

(1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan

pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan

perencanaan program kegiatan perencanaan dan pengawasan

bidang cipta karya, sarana dan prasarana perkotaan dan

pedesaan serta penyediaan sarana dan prasarana air bersih

dan air minum.




(1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsí:



perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya,

sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan serta

penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air

minum sesuai dengan rencana strategis pemerintah

daerah;


program kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang

cipta karya, sarana dan prasarana perkotaan dan

pedesaan serta penyediaan sarana dan prasarana air

bersih dan air minum sesuai dengan norma, standar,

Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;


kerja bidang Cipta Karya;

d. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang cipta karya,

sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan, dan

penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air

minum sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria

yang ditetapkan pemerintah;

e. penyusunan data untuk menyelenggarakan operasional

dan pemeliharaan sistem air bersih dan air minum;

f. pengolahan dan rekomendasi data beserta informasi

tentang pengembangan air bersih dan air minum;

g. pelaksanaan bantuan teknis kepada instansi pemegang

anggaran dalam penyelenggaraan perencanaan

pengawasan dan pengendalian maupun bimbingan teknis



pembangunan air bersih pemerintah atau milik pihak

lain;

h. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja

bawahan;


program cipta karya; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan

tugas dan fungsi bidang Cipta Karya.

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya

(1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya

mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan

pengawasan bidang cipta karya.


(1), Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya



perencanaan dan pengawasan bidang cipta karya sesuai

dengan rencana strategis pemerintah Daerah;


perumusan penetapan kebijakan perencanaan dan

pengawasan bidang cipta karya sesuai dengan norma,


Pemerintah;


kegiatan perencanaan dan pengawasan bidang cipta



karya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan


d. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi

terkait pengelolaan cipta karya;

e. pelaksanaan pengaturan sarana dan prasarana

perkotaan dan pedesaan, dan penyediaan sarana dan

prasarana air bersih dan air minum;

f. menyusun rencana survey dan pemetaan cipta karya,

sarana prasarana bangunan gedung, perumahan air

bersih dan air minum;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan

prasarana perkotaan dan pedesaan, dan penyediaan

sarana dan prasarana air bersih dan air minum; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan

fungsi Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta

Karya.

Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Pedesaan

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Pedesaan

mempunyai tugas melaksanakan urusan sarana dan prasarana

perkotaan dan pedesaan.


(1), Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Pedesaan



sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan sesuai



perumusan penetapan kebijakan sarana dan prasarana



perkotaan dan pedesaan sesuai dengan norma, standar,

prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;


kegiatan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan

sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria


d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembuatan jalan

lingkungan, pembuatan drainase pemukiman perkotaan

dan pedesaan;

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap

pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan

pedesaan;

f. pelaksanaan penetapan peraturan daerah tentang

pencegahan timbulnya pemukiman perkotaan dan

pedesaan kumuh di wilayah Kabupaten;


program kegiatan sarana dan prasarana perkotaan dan

pedesaan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan

fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Perkotaan dan

Pedesaan.

Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air

Minum

(1) Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air

Minum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyediaan

sarana dan prasarana air bersih dan air minum.




(1), Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana air bersih dan air

minum menyelenggarakan fungsi:


Penyediaan Sarana dan Prasarana air bersih dan air

minum sesuai dengan rencana strategis pemerintah

daerah;


perumusan penetapan kebijakan Penyediaan Sarana dan

Prasarana Air Bersih dan Air Minum sesuai dengan


Pemerintah;


kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

dan Air Minum sesuai dengan norma, standar, Prosedur

dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

d. melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan

air bersih;

e. penetapan Perda/ Perbup mengenai kebijakan dan

strategi air minum;

f. penetapan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebagai

penyelenggara, sistem penyediaan air minum dan

penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

g. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana

air bersih dan air minum perkotaan dan pedesaan;

h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap

pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan SPAM

(Sistem Penyediaan Air Minum) perkotaan dan

Pedesaan;



i. pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan

pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)

perkotaan dan pedesaan;

j. pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan air

minum perkotaan dan pedesaan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

program kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air

bersih dan air minum; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan

fungsi Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Air

Bersih dan Air Minum

Bidang dan Seksi

Bidang Sumber Daya Air

(1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan



sumber daya air, serta Pembangunan pemeliharaan sarana

dan prasarana sumber daya air di wilayah kabupaten Paser.


(1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsí:



perencanaan dan pengawasan sumber daya air, serta

Pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana

sumber daya air sesuai dengan rencana strategis

pemerintah daerah;




program kegiatan perencanaan dan pengawasan sumber

daya air, serta Pembangunan pemeliharaan sarana dan

prasarana sumber daya air sesuai dengan norma,

standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan

pemerintah;


kerja bidang Sumber Daya Air;

d. pelaksanaan konservasi, pendayagunaan sumber daya

air dan pengendalian daya rusak air;

e. pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan,

serta perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan

pengelolaan sumber daya air;

f. pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan

sekunder;

g. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja

bawahan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

program kegiatan sumber daya air; dan


tugas dan fungsi bidang Sumber Daya Air.

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air

(1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air

mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan

pengawasan sarana dan prasarana sumber daya air.


(1), Seksi Perencanaan dan Pengawasan sumber daya air





perencanaan dan pengawasan sumber daya air sesuai



perumusan penetapan kebijakan perencanaan dan

pengawasan sumber daya air sesuai dengan norma,


Pemerintah;


kegiatan perencanaan dan pengawasan sumber daya air



d. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi

terkait pengelolaan sumber daya air;

e. pelaksanaan investarisasi dan identifikasi potensi air

permukaan, air tanah dan sumber-sumber air lainnya;

f. pelaksanaan pengawasan dan pemberian rekomendasi

perizinan pemanfaatan air permukaan, air tanah dan

sumber-sumber air lainnya;

g. pelaksanaan evaluasi pengaturan air untuk irigasi dan

pemantauan air limbah di perairan umum;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

sumber daya air; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan

fungsi Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber

Daya Air.



Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana

Sumber Daya Air

(1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan


sumber daya air.


(1), Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :



sumber daya air sesuai dengan rencana strategis

pemerintah Daerah;


perumusan penetapan kebijakan pembangunan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air


yang ditetapkan Pemerintah;


kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana sumber daya air sesuai dengan norma,


pemerintah;

d. pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan

pengendalian daya rusak air;

e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan

peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air



dalam rangka pengembangan sistem irigasi primer dan

skunder, termasuk dalam kondisi tanggap darurat;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

program kegiatan pembangunan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana sumber daya air; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan

fungsi Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber

Daya Air.

Bidang dan Seksi

Bidang Bina Jasa Kontruksi

(1) Bidang Bina Jasa Kontruksi mempunyai tugas melaksanakan



bidang bina jasa kontruksi meliputi pengaturan jasa

konstruksi, serta pemberdayaan jasa konstruksi .


(1), Bidang Bina Jasa Kontruksi menyelenggarakan fungsí:



perencanaan dan pengawasan bidang bina jasa kontruksi

meliputi pengaturan jasa konstruksi, serta

pemberdayaan jasa konstruksi sesuai dengan rencana

strategis pemerintah daerah;


program kegiatan meliputi pengaturan jasa konstruksi,

serta pemberdayaan jasa konstruksi sesuai dengan



norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan

pemerintah;


kerja bidang bina jasa kontruksi;

d. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi jasa

konstruksi dan pelatihan tenaga trampil konstruksi;

a. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang bina jasa

kontruksi meliputi pengaturan jasa konstruksi,

pemberdayaan jasa konstruksi sesuai norma, standar,

prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang bina jasa

kontruksi;

c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian,

pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala

seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang

bina jasa konstruksi;

d. pelaksanaan penerbitan izin usaha jasa konstruksi

nasional (non kecil dan kecil);

e. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib

penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa

konstruksi;

f. mengarahkan pelaksanaan, mengatur dan melaksanakan

bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi;

g. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja

bawahan;

h. mengevaluasi, menganalisa dan mengembangkan

program kegiatan bina jasa kontruksi; dan


tugas dan fungsi bidang Bina Jasa Kontruksi.



Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

(1) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas

melaksanakan urusan pembinaan pelayanan pengaturan jasa

konstruksi.


(1), Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi menyelenggarakan

fungsi :


Pengaturan Jasa Konstruksi sesuai dengan rencana

strategis pemerintah Daerah;

a. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan

perumusan penetapan kebijakan Pengaturan Jasa

Konstruksi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan

kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program

kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi sesuai dengan


pemerintah;

c. penyusunan dan merencanakan pelaksanaan

perencanaan kegiatan pengaturan jasa konstruksi;

e. pelaksanaan program kegiatan pengaturan jasa

konstruksi;

f. pelaksanaan bimbingan teknis pengaturan jasa

konstruksi;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengaturan jasa

konstruksi; dan


fungsi Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi.



Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

(1) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemberdayaan jasa konstruksi.


(1), Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan

fungsi :


pemberdayaan jasa konstruksi sesuai dengan rencana

strategis pemerintah Daerah;


perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan jasa

konstruksi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan

kriteria yang ditetapkan Pemerintah;


kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi sesuai dengan


pemerintah;

d. pelaksanaan penyusun dan merencanakan pelaksanaan

kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;

e. pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan jasa

konstruksi;

f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan

terhadap kegiatan pengaturan jasa konstruksi;


program kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi; dan


fungsi Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.



2.2. Sumber daya manusia SKPD

1. Sumber daya Manusia.

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan umum

dan Tata Ruang Kabupaten Paser berdasarkan golongan dan

tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai DPU&TR Berdasarkan Tingkat Golongan dan

Tingkat Pendidikan Tahun 2016

Golongan

Pendidikan Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah

1. SD 1 1

2. SLTP

3. SLTA 25 3 28

4. D III 1 1

5. S – 1 26 26

6. S – 2 4 6 10

Jumlah 1 26 33 6 66

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan umum dan

Tata Ruang Kabupaten Paser berdasarkan eselon dan non eselon

dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2.

Jumlah Pegarai DPU&TR Berdasarkan Eselon Tahun 2016

Tingkatan Eselon Jumlah Keterangan

Eselon II B 1 Ka.Dinas

Eselon III A 1 Sekretaris

Eselon III B 3 Ka.Bidang

Eselon IV A 13 Ka.Seksi / Ka.Sub.Bagian/Ka



UPTD

Eselon IV b 1 Ka.Seksi / Ka.Sub.Bagian/Ka.

Sekretaris

Non Eselon 49 Staf

Jumlah 68 Personil

2. Aset yang Dikelola

Sarana dan prasarana kerja Dinas Pekerjaan umum dan

Tata Ruang Kabupaten Paser saat ini antara lain tercermin dalam

aset yang dimiliki berupa sebagai berikut (Tabel 2.3).

Tabel 2.3. Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana

Kantor DPU&TR Tahun 2016

JENIS BARANG/ALAT JUMLAH KONDISI

Transfortasilapangan

Ford Rangger

Sepeda Motor

Hilux

5 Unit

16 Unit

2 Unit

Baik

Baik

Baik

Komunikasi-

Dokumentasi

Telepone

Fax

Internet Jaringan

Camera Digita

Hady Cam

2 Buah

1 Unit

3 Titik

5 Buah

3Buah

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik



Komputer

PC

Note Book

LCD +Layar

40 Unit

15 Buah

5 Unit

Baik

Baik

Baik

Memperhatikan aset yang dikelola Dinas Pekerjaan umum

dan Tata Ruang Kabupaten Paser seperti tersebut di atas guna

peningkatan kinerja pelayanan di masa yang akan datang perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari sisi peralatan dan perlengkapan perlu ada

penambahan hardware dan software Komputer minimal

dua set Komputer serta penggantian enam Monitor

komputer(LCD)serta empat server untuk kelancaran

program SIMDA. Untuk pengadaan computer perlu

direncanakan penggantian komputer yang sudah tidak

memadai minimal sepuluh computer, baik PC maupun

laptop/notebook.

2. Pada aspek penyimpanan dokumen/arsip perlu

penambahan lemari arsip sehingga kedepan seluruh

arsip dapat tersimpan di lemari sehingga keamanan dan

keterjagaan dokumen arsip tersebut dapat terawatt

dengan baik mengingat sifat dokumen tersebut

merupakan dokumen yang bersifat aktif dinamis.

3. Dari sisi ketersediaan kantor, khusus Dinas Pekerjaan

umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Sudah memadai

namun perlu dipikirkan faktor kenyamanan dalam

bekerja, belum beroperasinya alat pendingin ruangan

secara maksimal, sudah berada di daerah yang strategis



dan dapat diakses masyarakat umum karena dalam

mengemban fungsi pelayanan prima kepada masyarakat.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

1. Jenis Pelayanan

Kinerja Pekerjaan umum dan Tata Ruang sesuai dengan

Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah

khususnya dalam bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan

inventarisasi kewenangan yang diberikan.

Dalam hal ini Pekerjaan umum dan Tata Ruang Kabupaten

Paser telah melakukan upaya dan langkah-langkah dalam

mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui

program kegiatan lima tahun.

Prasarana jalan sebagai urat nadi perekonomian merupakan

penggerak bagi sektor lainnya, mengingat prasarana jalan

memiliki peranan penting dalam menghubungkan antar kota,

kawasan produksi, dengan daerah pemasaran dan pusat-pusat

pertumbuhan lainnya. Masyarakat Kabupaten Paser saat ini sudah

merasakan manfaat prasarana jalan karena lebih efektif dan

efisien, dibanding dengan sistem transportasi laut dan sungai.

Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra

SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib,

dan/atau indicator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator

lainnya dapat dilihat pada tabel 2.4



tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dasar SKPD Pekerjaan umum Tata

Ruang Kabupaten Paser

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target IndikatorLainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

70% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

2

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

70% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

3

Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

30 %

30%

100% 100% 100% 100% 100%

4

Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih

70% 70%

100% 100% 100% 100% 100%



Kebutuhan jalan dan jembatan pada dasarnya tidak terlepas

dari dinamika pertumbuhan dan perkembangan aktivitas

masyarakat yang terjadi didalamnya. Jalan dan jembatan

merupakan prasarana penunjang dalam proses distribusi aktivitas

masyarakat sehingga aktivitas masyarakat menjadi lebih efektif

dan efisien. Efek keberadaan jalan dan jembatan bisa menjadi

sebab dan juga akibat. Untuk mengembangkan suatu pusat

aktivitas permukiman maka dibutuhkan akses transportasi berupa

jalan dan untuk meningkatkan kualitas jalan tersebut maka nilai

ekonomis aktivitas permukiman tersebut harus tinggi hingga

mampu membayar cost pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Dibidang pengairan Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang

kabupaten Paser tahun 2010-2015 dengan program

Pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya, program penyediaan dan pengelolaan air baku,

program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah dan program pengembangan, pengelolaan dan konservasi

sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Berdasarkan kinerja yang telah dilakukan, diketahui bahwa

pelayanan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang berjalan

cukup baik. Semua layanan yang diberikan pada lima tahun

terakhir rata-rata mencapai 100% dari target yang telah

ditetapkan. Kenyataan demikian merupakan modal berharga dalam

upaya melaksanakan kinerja pembangunan pada periode lima

tahun mendatang.



2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan

SKPD

Peluang (Opportunity)

a. Antusiasme masyarakat dalam memberikan usulan

kegiatan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang.

b. Tersedianya potensi usaha jasa konstruksi.

c. Tersedianya Peraturan perundang –undangan dari Pusat,

Provinsi dan Kabupaten yang menunjang pelaksanaan

tupoksi.

d. Beberapa bidang memiliki kerjasama lintas SKPD yang

baik.

e. Sumber – sumber pembiayaan non rutin dari Pusat,

Provinsi dan swasta yang dapat di akses.

Tantangan (Threat)

a. Perkembangan teknologi yang demikian pesat menuntut

SKPD agar dapat mengimbanginya.

b. Penilaian bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang yang

dilakukan setiap tahun oleh Pusat.

c. Tuntutan masyarakat dibidang pembangunan

Infarastruktur di wilayahnya yang tinggi.

d. Tingginya tingkat persaingan dibidang usaha Jasa

Khususnya Jasa Konstruksi.

e. Meningkatnyaa aktivitas ekonomi di Kabupaten Paser

menuntut perbaikan infrastruktur.

f. Keterlambatan pelaksanaan lelang akibat birokrasi.

g. Pemindah tugasan pegawai-pegawai yang sebelumnya

telah mendapatkan pelatihan dan telah menguasai

keterampilan teknis.



h. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan

keahliannya.

i. Lambatnya proses pembebasan lahan bagi kepentingan

pembangunan infrastruktur.

j. Kurangnya koordinasi lintas sektor di bidang penataan

ruang.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap

program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kabupaten Paser. Berikut ini beberapa permasalahan

yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Paser meliputi:

1. Koordinasi dan kerjasama antar bidang belum optimal

2. Pelaksanaan tupoksi tidak optimal

3. Tuntutan masyarakat dibidang pembangunan Infarastruktur

di wilayahnya yang tinggi

4. Tingginya tingkat persaingan dibidang usaha Jasa Khususnya

Jasa Konstruksi

5. Meningkatnya aktivitas ekonomi di Kabupaen Paser menuntut

perbaikan infrastruktur

6. Pemindah tugasan pegawai-pegawai yang sebelumnya telah

mendapatkan pelatihan dan telah menguasai keterampilan

teknis.

7. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya

8. Kurangnya koordinasi lintas sektor di bidang penataan ruang



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada

periode 2016-201; memperhatikan hasil analisis isu strategis;

mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Paser yang terpilih untuk

masa bakti 2016-2021; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Paser

2016-2025; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi

Kalimantan Timur dan prioritas pembangunan nasional yang

tercantum dalam RPJMN 2014-2018; serta merujuk pada tujuan

nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar

1945, maka visi pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2016

2021 adalah:

Visi di atas merupakan keberlanjutan dan penegasan dari visi

pembangunan lima tahun kebelakang. Visi ini juga bermakna sebagai

keberlanjutan dan apresiasi pada pembangunan yang telah dijalankan

pada periode sebelumnya yang didasarkan pada realitas dan telaah

obyektif.Selain itu juga memiliki makna berupa harapan untuk terus

bergerak progresif menuju kondisi ideal.

Ketika memiliki modalitas dari hasil pembangunan yang

ada,selanjutnya focus pembangunan lima tahun mendatang terwakili

oleh empat kata kunci didalamvisi ini,yaitu:

“Maju” Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Paser sebagai

daerah yang maju dan mampu sejajar dengan daerah lain. Maju juga

berarti berdaya saing, hal yang dibutuhkan bagi setiap daerah untuk

responsive dan dapat unggul ditengah perkembangan

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN PASER YANG MAJU, MANDIRI,

SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”



kondisi lokal, regional dan global yang dinamis. Dalam visi ini,maju

merujuk pada beberapa hal, yaitu:pertama meningkatnya kualitas

sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan

peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kedua,

sebagai suatu kondisi semakin meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat Paser. Kondisi tersebut mencakup ketersediaan dana kses

pelayanan kesehatan yang semakin baik dan merata serta kualitas

pelayanan yang semakin meningkat. Ketiga, adalah peningkatan

kualitas sumber daya manusia masyarakat Paser agar selaras dengan

kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif. SDM berkualitas

selain berperan dalam menghadapi perubahan system global, salah

satunya melalui pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN ), juga

mempunyai peran penting sebagai sumber daya dalam pembangunan

daerah.

“Mandiri“ Mandiri adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Paser

yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri untuk lebih maju

dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Mandiri juga

merujuk pada kondisi yang berkesinambungan dalam proses

pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekologi,ekonomi

dan sosial.Kabupaten Paser dibanyangkan akan menjadi mandiri

dengan mengandalkan sumber daya yang berkualitas dengan

perkonomian yang merata dan berlandaskan pada potensi lokal.

“Sejahtera“ Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu

dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak

sehingga tercipta kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.

Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan

masyarakat Paser yang semakin membaik pada berbagai bidang



pembangunan terutama pada sector ekonomi, pendidikan, dan

kesehatan. Masyarakat membutuhkan dua prasyarat utama yaitu

pendidikan dan kesehatan. Dua prasyarat tersebut sebagai modal

untuk mengoptimalkan potensi masyarakat agar lebih berdaya,

mandiri, produktif dan berbudaya. Semakin membaiknya tingkat

kesejahteraan tersebut antara lain ditandai dengan meningkatnya

produktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya pendapatan

perkapita masyarakat, hingga meningkatnya kualitas sumber daya

manusia dan kesehatan masyarakat. Kesejahteraan bermakna pula

secara social dan budaya, yaitu ketika masyarakat memiliki

kohesivitassosial yang menjadikannya sebagai modal untuk

berpartisipasi aktif, serta budaya yang menjadikan setiap komponen

merasa memiliki daerah dan bertanggung jawab atas berjalannya

pembangunan daerah. Kondisi tersebut akan menciptakan situasi yang

kondusif untuk menjalankan roda pembangunan. Namun untuk

mencapainya dibutuhkan syarat berupa tata kelola pemerintahan yang

baik, yaitu adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat serta

sector privat dan organisasi masyarakat sipil.

“Berkeadilan ”Berkeadilan merupakan perwujudan kesamaan hak dan

kewajiban dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar

belakang suku, agama, ras dan golongan. Adil juga bermakna bahwa

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan secara

merata. Merata berarti menghilangkan kesenjangan antar wilayah,

termasuk kesenjangan antar masyarakat. Nilai ini sekaligus bermakna

menutup/memperkecil kesenjangan dalam mendapatkan pelayanan

publik, mengelola sumber daya strategis serta memperoleh distribusi

hasil pembangunan. Kondisi pembangunan yang merata merupakan

wujud penghormatan pada semua masyarakat



yang tinggal dan mencari penghidupan di Kabupaten Paser, dan

khususnya sebagai pengakuan, afirmasi, dan pemberdayaan

masyarakat Paser yang masih merasakan persoalan terkait

pembangunan. Harapannya akan tercipta stabilitas sosial sekaligus

modal dasar bagi pembangunan dari waktu kewaktu. Kesenjangan

adalah problema pembangunan bagi daerah yang mempunyai wilayah

sangat luas, sekaligus tertundanya pemenuhan hak bagi setiap

masyarakat daerah untuk menikmati hasil pembangunan. Dengan

demikian, pemerataan adalah kewajiban pembangunan yang harus

terpenuhi melalui berbagai urusan pemerintahan.

Rumusan visi diatas terbangun dalam satu kesatuan dan saling

melengkapi. Secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan

meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur, peningkatan

perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kualitas

pelayanan publik. Serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan dan

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan

kohesi sosial di tengah masyarakat Paser.

Guna mewujudkan visi kabupaten 2016-2021 sebagai Kabupaten

Paser yang semakin yang semakin maju, mandiri, sejahtera dan

berkeadilan diperlukan adanya misi sebagai perwujudan dari

penjabaraan visi. Adapun misi pembangunan yang akan dilaksanakan

oleh Pemerintah Kabupaten Paser 2016-2021 adalah:



Agar misi yang diagendakan dapat diimplementasikan secara

operasional dan focus diperlukan arahan umum dalam bentuk tujuan

dan sasaran. Tujuan merupakan pernyataan arahan umum dari sebuah

perencanaan yang hendak dicapai, sedang kan sasaran merupakan

kondisi yang ingin dicapai dengan rujukan yang lebih spesifik dan

terarah. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan di bawah ini

sesuai urutan yang terdapat pada misi.

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

Transportasi, Energi, Air Bersih dan Pemukiman

Bagian ini akan secara khusus membahas misi pertama yang

diturunkan dari Visi yang telah ada khususnya mengenai

peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi, energi,

air bersih dan pemukiman. Misi ini masih memberikan ruang

bagi di implementasikannya pembangunan (ketersediaan) dan

peningkatan (aksesdankualitas) infrastruktur yang menjadi

urusan wajib dasar. Pemerataan pembangunan dari sisi akses

dan kualitas infrastruktur transportasi, energi, air bersih dan

pemukiman yang layak masih menjadi sesuatu yang harus

diprioritaskan. Selain peningkatan yang sudah ada, beberapa

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman.

2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

3. Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal

dan Berkelanjutan.

4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya, dan Adat Istiadat Lokal



titik kritis di Paser masih membutuhkan ketersediaan

sejumlah infrastruktur tersebut.

Pembangunan infrastruktur harus bias dimengerti sebagai

ruang tempat bertemunya berbagai dimensi dan sector

pembangunan. Fokus peningkatan pembangunan infrastruktur

diKabupaten Paser juga dapat menjadi penjamin terealisasinya

perencanaan yang sudah dirumuskan.

Misi ini akan diturunkan kedalam tujuan besar yang

mencakup bidang infrastruktur darat dan laut, komunikasi dan

informasi, energy dan air bersih,dan pemukiman dengan poin-

pointujuan sebagai berikut:

a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi

publik.

b. Meningkatkan akses jaringan komunikasi.

c. Meningkatkan akses air bersih.

d. Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat

Sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan sector

pendukung yang menggerakkan aktivitas perekonomian,

ketersediaan infrastruktur perhubungan yang berkualitas dan

menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Paser menjadi

prasyarat yang mesti dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten

Paser. Ketersediaan infrastruktur perhubungan ini mencakup

perhubungan darat dan perhubungan laut sesuai kondisi

geografis dan topografi Kabupaten Paser.

Peningkatan akses dan kualitas transportasi public

diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi darat

dan laut. Didarat, infrastruktur transportasi di fokuskan pada



peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang

menghubungkan wilayah yang terisolir dengan pusat-pusat

layanan public dan pusat kegiatan perekonomian. Hal ini

sangat penting untuk memperlancar interaksi masyarakat

dalam berbagai bidang pembangunan.

Perbaikan kualitas jalan dan jembatan juga mencakup

berbagai pembangunan fasilitas pelengkap jalan seperti turap

penahan di wilayah yang rawan longsor dan tanah amblas,

penguatan jalan dan bantaran sungai dengan jarring batu

penahan (bronjong) serta penyediaan fasilitas penerangan

jalan, rambu dan taman hijau disempadan jalan. Hal itu

dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan dan

keamanan pengguna jalan.

Selain infrastruktur transportasi darat, infrastruktur

transportasi laut dan sungai juga perlu ditingkatkan,

mengingat wilayah Kabupaten Paser yang dilalui beberapa

sungai besar dan berbatasan dengan Selat Makassar.

Kabupaten Paser hanya memiliki satu infrastruktur pendukung

perhubungan laut berupa pelabuhan penyeberangan yaitu

Pelabuhan Teluk Adang yang terletak 12 km dari ibukota

kabupaten (Kecamatan Tanah Grogot). Karena itu, selain

pelabuhan penyeberangan, yang perlu dibangun diwilayah-

wilayah pesisir adalah dermaga untuk perahu kecil (ketinting)

sebagai penghubung desa-desa dan kecamatan yang ada di

pesisir.

Selain itu, infrastruktur pendukung transportasi sungai juga

perlu ditingkatkan dengan membangun lebih banyak dermaga

bagi perahu motor yang berfungsi sebagai sarana transportasi

kewilayah-wilayah pedalaman. Untuk kita, yang perlu



diperhatikan adalah keseimbangan rasio antara jumlah perahu

motor dengan jumlah penduduk yang menggunakan sarana

angkutan ini. Peningkatan infrastruktur pendukung

transportasi sungai ini sangat penting mengingat wilayah-

wilayah pedalaman sulit dijangkau dengan transportasi darat,

sementara banyak desa terletak di daerah aliran sungai.

Dermaga-dermaga angkutan perahu

motor perlu dibangun lebih banyak di desa-desa yang terletak

di daerah aliran sungai ini.

Perbaikan fasilitas transportasi publik juga tidak terbatas

pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur fisik berupa

jalan dan jembatan tapi juga termasuk perbaikan tata kelola

sarana dan prasarana perhubungan. Hal itu dapat dilakukan

dengan peningkatan kualitas dan kapasitas transportasi public

dan perbaikan pelayanan angkutan umum. Hal ini juga

didorong untuk memperbaiki pelayanan urusan transportasi

baik di darat maupun di laut.

Peningkatan akses jaringan komunikasi juga menjadi aspek

penting dalam percepatan pembangunan diKabupaten Paser.

Upaya ini dapat dilakukan dengan peningkatan jangkauan

jaringan komunikasi seluler dan jaringan internet keseluruh

wilayah yang sulit mendapat kanjaringan. Keberadaan sarana

komunikasi dan infromasi ini perlu diperluas jangkauan

distribusinya agar mampu mencapai dan diakses juga oleh

masyarakat dipedalaman, pesisir dan wilayah yang belum

sepenuhnya terbuka terhadap akses informasi dan

komunikasi.

Tujuan selanjutnya dari misi ini adalah peningkatan akses

air bersih. Karena itu misi peningkatan infrastruktur air bersih



perlu dilakukan secara serius mengingat besarnya jumlah

jumlah pemakaian air bersih dan terus meningkatnya jumlah

penduduk Kabupaten Paser dari tahun ketahun. Upaya ini

dapat dilakukan dengan peningkatan jangkauan layanan air

bersih baik jenis perpipaan maupun non perpipaan.

Ketersediaan air bersih merupakan aspek sentral dalam

peningkatan kualitas hidup masyarakat diKabupaten Paser.

Pengembangan infrastruktur pemukiman rakyat juga

menjadi tujuan tersendiri dalam perencanaan pembangunan

lima tahunan Kabupaten Paser. Keberadaan infrastruktur

pemukiman merupakan hal mendesak dalam peningkatan

kualitas hidup masyarakat. Tujuan ini konsen terhadap dua hal

yaitu peningkatan kawasan pemukiman yang berwawasan

lingkungan dan antisipatif bencana serta peningkatan kualitas

pemukiman masyarakat yang di dalam nya termasuk

perbaikan sanitasi dan ruang terbuka hijau. Berikut :

Tabel lengkap misi pertama dalam RPJMD Kabupaten Paser

2016-2021

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Misi 1

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan akses dan kualitas

pelayanan transportasi publik

1.1. Meningkatnya

kualitas jalan dan

jembatan

1.2. Meningkatnya

pelayanan

transportasi publik

1.3. Meningkatnya



keamanan dan

kenyamanan

pengguna jalan

2 Meningkatan akses jaringan

komunikasi

2.1. Meningkatnya

Jangkauan

jaringan

komunikasi

2.2. Meningkatnya

jangkauan

jaringan internet

3 Meningkatkan akses air bersih

3.1. Meningkatnya

akses Air Bersih

4 Mengembangkan infrastruktur

pemukiman rakyat

4.1. Meningkatnya

kawasan

pemukiman

rakyat yang

berwawasan

lingkungan dan

antisipatif

bencana

4.2. Meningkatnya

kualitas

pemukiman

masyarakat

Keempat tujuan pada misi pertama ini berupaya mewadahi

berbagai upaya perbaikan infrastruktur fisik dalam bidang

transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih, dan

pemukiman. Dengan demikian, keberadaan tujuan dan



sasaran pada misi ini diharapkan mampu mengkover kondisi

kontekstual dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Paser.

Misi 2: Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang

Pendidikan dan Kesehatan

Misi 3: Memperkuat Fondasi Perekonomian yang

Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Misi 5: Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya dan

Adat Istiadat Lokal

3.3. Keterkaitan Antara komponen Visi, Misi, Tujuan, dan

Sasaran

Keterkaitan antar komponen ini dimaksudkan untuk lebih

menelaah, kearah mana pembangunan Kabupaten Paser 5 tahun

lagi akan dibawa. Pada prinsipnya visi dijabarkan dalam

beberapa misi. Setiap misi mempunyai 1 atau lebih tujuan yang

sifatnya lebih fokus. Dalam hal ini setiap misi Kepala Daerah

Kabupaten Paser mempunyai 1 tujuan yang sifatnya lebih fokus

(memfokuskan misi). Setiap tujuan ini kemudian dijabarkan

dalam beberapa sasaran.

Dari telaah ini terlihat bahwa Visi Kepala Daerah sangat

menekankan pada aspek peningkatan kualitas masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Paser ke depan harus lebih sejahtera

baik secara umum maupun dalam arti agama. Kesejahteraan

masyarakat ini kemudian dapat diuraikan lebih lanjut pada



pengembangan ekonomi kerakyatan dengan prioritas

pembangunan perdesaan serta peningkatan kualitas SDM

dengan prioritas peningkatan daya saing.

Kata kunci visi yang kedua adalah masyarakat yang

berbudaya yang kemudian dapat dijabarkan dalam misi

masyarakat berbudaya dengan prioritas ketahanan sosial. Misi

kabupaten konservasi tidak terlihat secara eksplisit dalam visi,

tetapi terefleksi pada hakikat pemanfaatan SDA sesuai dengan

prinsip-prinsip konservasi untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat.

Adapun penyelenggaraan pemerintahan yang baik digunakan

untuk mendukung tercapai visi dan misi Kepala Daerah

Kabupaten Paser. Oleh karena itu penyelenggaran pemerintahan

yang baik diposisikan tidak sebagai visi dan misi karena sebagai

komponen yang harus ada sebagai dasar ketercapaian

pembangunan

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Visi Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia adalah

Terwujutnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat Yang Handal dalam mendukung Indonesia yang

berdaulat, Mandiri, dan Berkeadilan Berlandaskan Gotong

Royong untuk mendukung Indonesia sejahtera 2025 dengan

misi :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air

termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan

air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

dalam rangka kemandirian ekonomi;



2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk

mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas,

efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi

penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus

pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan

perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur

dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup

manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk

semua

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum

dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran

didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk

keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di

kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan

perdesaan, dalam kerangka NKRI

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi

sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan,

kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk

mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang

terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang

tepat, dan pengawasan yang ketat

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

dengan Misi:

TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN

TATA RUANG YANG MAJU, BERMANFAAT DAN

BERKELANJUTAN



Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Kualitas jalan dan

jembatan.

Terpenuhinya sarana dan Prasarana Jaringan irigasi dan

sumber daya air.

Mewujudkan sistem penataan ruang wilayah kabupaten,

proses perencanaan tata ruang dan pengendalian

Pemanfaatan Ruang.

Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi,kenyamanan,

disiplin, dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur.

Meningkatkan pelayanan dalam pembangunan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang memadai.

Telaahan dari Visi Misi Kementrian Pekerjaan Umum RI dan

Visi, Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam

mewujudkan RPJMD Tahun 2016-2021 ada dua faktor yaitu

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

a. Faktor –faktor Penghambat :

- Tuntutan masyarakat dibidang pembangunan infrastruktur

ke Binamargaan dan Keciptakaryaan yang tinggi baik

Pembangunan maupun Peningkatan/Rehabilitasi.

- Belum Terpenuhinya sarana dan Prasarana Jaringan irigasi

Primer Sekunder Pertanian

- Belum Tersusunnya sistem penataan ruang, pemanfaatan

Ruang, dan pengendalian Ruang.

- Belum Terpenuhinya pedoman penataan ruang kawasan

perkotaan dan kawasan strategis kabupaten.

- Minimnya ketaatan terhadap penataan ruang dan

pengetahuan mengenai jasa konstruksi.



- Belum tersusunnya konsep perumusan kebijakan teknis

pola pengelolaan sumber daya air

- Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan

peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air dan

Jaringan air bersih dalam rangka pemenuhan kebutuhan

masyarakat akan air bersih, konservasi, pendaya guna dan

pengendalian daya rusak air, seperti pengelolaan sungai,

danau, waduk, sumber daya air dan sistem irigasi

pertanian.

b. Faktor –faktor Pendorong :

- Tingkat stabilitas sosial politik di Kabupaten Paser yang

kondusif dengan kondisi geografis yang relatif mudah

dijangkau.

- Letak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Paser yang strategis dan memungkinkan melayani

Masyarakat.

- Visi dan Misi SKPD yang jelas.

- Memiliki SDM aparatur yang memadai secara kualitas dan

kuantitas.

- Memiliki peralatan meliputi : studio tata ruang,

Laboratorium Uji material, alat berat, armada dan

peralatan kantor.

- Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk sumber dana

yang memadai.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis.



Faktor Penghambat dan Pendorong dari pelayanan SKPD

Faktor Pendorong yang mempengaruhi Pelayanan adalah

dengan adanya Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem

Jaringan Prasarana Wilayah,

1. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana

wilayah sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan

transportasi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan

telekomunikasi;

d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber

daya air; dan

e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan

prasarana lainnya.

2. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan

transportasi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lalu lintas

dan angkutan jalan;

c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian

d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi

laut; dan

e. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi

udara.

3. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan

sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri;



b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor;

dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal.

4. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri

sebagaimana dimaksud meliputi:

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat

intensitas menengah hingga tinggi dengan kecenderungan

pembatasan pengembangan ruang;

b. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka,

pengarah dan pengaman jalan, rest area, serta

penerangan jalan;

c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang

memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

d. jalan arteri didesain berdasarkan kecepatan rencana paling

rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan ruang

milik jalan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;

e. jalan arteri lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu

oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan

lokal;

f. jumlah jalan masuk ke jalan arteri dibatasi sedemikian

rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada

huruf d dan e harus tetap terpenuhi;

g. lebar ruang pengawasan jalan arteri minimal 15 (lima

belas) meter dari tepi badan jalan;

h. diarahkan penyediaan jalan pendamping (frontage road)

untuk memisahkan lalu lintas pergerakan lokal dan

regional;

i. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi

lindung di sepanjang sisi jalan; dan



j. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang

manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum.

5. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor

sebagaimana dimaksud


intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan

pengembangan ruangnya dibatasi;


pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;



d. jalan kolektor didesain berdasarkan kecepatan rencana

paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan

lebar ruang milik jalan paling sedikit 15 (lima belas)

meter;

e. jalan kolektor mempunyai kapasitas yang lebih besar dari

volume lalu lintas rata-rata;

f. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga

ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e

masih tetap terpenuhi;

g. persimpangan sebidang pada jalan kolektor dengan

pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada huruf d, e, dan f;

h. jalan kolektor yang memasuki kawasan perkotaan

dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh

terputus;

i. lebar ruang pengawasan jalan kolektor minimal 5 - 10

meter dari tepi badan jalan;



j. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi

lindung di sepanjang sisi jalan;

k. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang


6. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal



intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan

pengembangan ruangnya dibatasi;


pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;



d. jalan lokal didesain berdasarkan kecepatan rencana paling

rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan ruang

milik jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;

e. lebar ruang pengawasan jalan lokal minimal 3 (tiga) meter

- 7 (tujuh) meter dari tepi badan jalan;

f. lalan lokal yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh

terputus;

g. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi

lindung di sepanjang sisi jalan;

h. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang


7. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu

lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud meliputi:

a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan

yang dilalui jaringan jalan primer;



b. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat

mendukung pergerakan orang dan barang;

c. pembatasan pemanfaatan ruang yang berpotensi

mengganggu fungsi kegiatan terminal;

d. penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional.

8. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian


a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta

api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga

tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya

dibatasi;

b. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap

dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di

sepanjang jalur kereta api;

c. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan

jalur kereta api dan jalan;

d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur

kereta api dengan ketentuan kawasan sempadan jalan

kereta api untuk single track (jalur tunggal) sebesar 21

(dua puluh satu) meter dan untuk double track (jalur

ganda) sebesar 23 (dua puluh tiga) meter;

e. tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan lahan yang

dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan

di sekitar jalur kereta api.

3.6. Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Bina Marga Pengairan

dan Tata Ruang Kabupaten Paser sesuai tugas pokok dan fungsi

yang dilaksanakan Dinas akan berpedoman pada gambaran



pelayanan SKPD yang tercermin dalam indikator kinerja, yang

akan dicapai pada lima tahun mendatang (Tabel 6.2.).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang

mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD adalah sebagai berikut.

Identifikasi Isu-isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

Tingkat Kab/Kota

(1) Tuntutan masyarakat dibidang pembangunan infrastruktur ke

Binamargaan dan Keciptakaryaan yang tinggi baik

Pembangunan maupun Peningkatan

(2) Belum Terpenuhinya sarana dan Prasarana Jaringan irigasi

Primer Sekunder Pertanian

(3) Belum Tersusunnya sistem penataan ruang, pemanfaatan

Ruang, dan pengendalian Ruang

(4) Belum Terpenuhinya pedoman penataan ruang kawasan

perkotaan dan kawasan strategis kabupaten

(5) Minimnya ketaatan terhadap penataan ruang dan pengetahuan

mengenai jasa konstruksi

(6) Belum tersusunnya konsep perumusan kebijakan teknis pola

pengelolaan sumber daya air

(7) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan peningkatan

sarana dan prasarana sumber daya air dan Jaringan Air Bersih

dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk air

bersih, konservasi, pendaya guna dan pengendalian daya rusak

air, seperti pengelolaan sungai, danau, waduk, sumber daya

air dan sistem irigasi pertanian



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN

PASER

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

adalah merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi

pedoman bagi seluruh jajaran Dinas untuk menterjemahkan

amanat RPJMD 2016 – 2021 ke dalam serangkaian gerak dan

langkah menuju kondisi yang ingin dicapai selama kurun waktu

satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan memperhitungkan

semua kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang ada.

Rencana Strategis Dinas dalam kaitan ini dapat dipandang

sebagai bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah

Kabupaten Paser dan merupakan landasan dan pedoman bagi

seluruh aparat pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas-tugas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun

waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Operasionalisasi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang Kabupaten Paser diujudkan kedalam Visi dan Misi

Dinas sebagai berikut:

4.1. Visi dan Misi SKPD

1. Visi.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mewujudkan

suatu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Visi Dinas harus sejalan dengan Visi Kepala Daerah sesuai tugas

pokok dan fungsi yang diembannya.



Penetapan Visi Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

tahun 2016 sampai dengan 2021 agar sesuai dan dapat bersinergi

dengan Visi Bupati Paser masa Bhakti 2016 – 2021 maka perlu

ditampilkan terlebih dulu diuraikan urut-urutan logika sebagai

panduan penentuan Visi tersebut sebagai berikut.

Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih Tahun 2017–2021 yaitu

“ KABUPATEN PASER YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA

DAN BERKEADILAN ”

(1) , Berpedoman kepada Moto Kabupaten Paser tahun 2016-

2021 dan Visi Bupati Paser tahun 2016-2021, maka ditetapkan Visi


2016-2021 sebagai berikut:

“ Tersedianya Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang yang Maju, Bermanfaat dan berkelanjutan “

Penentuan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

sesuai tugas pokok dan fungsi yang dijalankan sangat berkaitan

erat dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Paser

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor

21,

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua

pihak yang berkepentingan dengan Renstra, maka perlu dijelaskan

makna dari kalimat visi tersebut diatas, sebagai berikut :



Tersedianya :

Mengandung arti bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Paser dapat memenuhi kebutuhan dimasa

sekarang dan mendatang

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,

Maju, bermanfaat dan berkelanjutan :

Mengandung arti bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang memberikan sesuatu pelayanan jaringan jalan, jembatan,

Bangunan, Air Bersih, sumber daya air dan struktur Tata Ruang

dan Pola Ruang dan Jasa Konstruksi dalam kondisi mantap, serta

dilaksanakan secara terus menerus.

2. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, agar

tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik,

diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan

dapat mengenal instansi pemerintah kotanya dan mengetahui

fungsi-fungsi pokok serta program-programnya serta hasil yang

akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Pernyataan misi merupakan pedoman tentang sasaran

yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh organisasi serta

memberikan petunjuk untuk mencapai tujuan sehingga efektif

sebagai pengarah kebijakan yang harus diterima dan didukung

pencapainnya oleh stekeholders, maka misi dari Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

a. Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Kualitas jalan dan

jembatan.



b. Terpenuhinya sarana dan Prasarana Jaringan irigasi dan sumber

daya air.

c. Mewujudkan sistem penataan ruang wilayah kabupaten, proses

perencanaan tata ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

d. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi, kenyamanan,

disiplin, dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur.

e. Meningkatkan pelayanan dalam pembangunan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang memadai.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Kondisi infrastruktur saat ini di Kabupaten Paser dirasakan

sudah cukup membaik. Akan tetapi infrastruktur yang ada belum

sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan

sector riil, mendorong sector produksi dan pendukung

pengembangan wilayah. Masih terdapat dua kecamatan yang

masih sulit dijangkau melaluai darat dan tentunya akan menjadi

prioritas pembangunan.

Untuk 5 Tahun kedepan ( 2016 – 2021 ) menurut tujuan

yang ditetapkan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser adalah :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Misi 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Paser

V i s i :

“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang yang Bermanfaat dan berkelanjutan ”

Misi 1 Tujuan Sasaran



1. Meningkatkan

Ketersediaan,

Akses dan Kualitas

jalan dan jembatan

1. Meningkatkan

Akses dan Kualitas

jembatan

2. Meningkatkan Akses dan Kualitas

Jalan

3. Berpartisipasi

dalam

pembangunan

melalui Jasa

Konstruksi dan

Penyedia

1. Meningkatnya

jaringan jembatan

dalam kondisi

baik

2. Meningkatnya

kualitas jaringan

jalan dalam

kondisi baik

3. Meningkatnya

Kualitas Tenaga

Kerja Konstruksi,

Penyedia dan

Stackholder

Tabel 4.2.

Tujuan dan Sasaran Misi 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser

V i s i :

“Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata



1. Terpenuhinya

sarana dan

Prasarana Jaringan

irigasi dan sumber

daya air

1. Memenuhi

Kebutuhan

infrastruktur

dibidang irigasi dan

pengelolaan sumber

daya air

1. Meningkatkan

kualitas

infrastruktur

dibidang irigasi

dan pengelolaan

sumber daya air

yang kondisi baik

Tabel 4.3.


Kabupaten Paser.

V i s i :

“ Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata





1. Mewujudkan sistem

penataan ruang wilayah

kabupaten, proses

perencanaan tata ruang dan pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1 Meningkatkan

kualitas sistem

penataan ruang

dan perencanaan tata ruang

wilayah

kabupaten

1. Meningkatnya

kualitas sistem

penataan ruang

dan perencanaan tata ruang

wilayah

kabupaten

Tabel 4.4.


Kabupaten Paser.

V i s i :




1. Meningkatkan kinerja

pelayanan

administrasi,kenyama

nan, disiplin, dan

kinerja Sumber Daya

Manusia Aparatur

1. Terpenuhinya

kebutuhan belanja

pegawai untuk

rutinitas dalam

rangka pelaksanaan

tupoksi dan pelaksanaan

kegiatan lainnya

1. Tersedianya

kebutuhan

belanja pegawai

untuk rutinitas

dalam rangka

pelaksanaan tupoksi dan

pelaksanaan

kegiatan lainnya

Tabel 4.5.

Tujuan dan Sasaran Misi 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.

V i s i :




1. Meningkatkan pelayanan dalam

pembangunan dan

pemeliharaan sarana

dan prasarana publik

yang memadai

1. Meningkatkan pembangunan dan

pemeliharaan sarana

publik yang

memadai dalam

pelayanan

masyarakat

1. Meningkatnya ketersediaan

sarana publik

yang memadai

dalam

pelayanan

masyarakat



4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok

dan fungsi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang sangat

dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor eksternal maupun

internal. Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi dan kebijakan

untuk dapat menjalankan tugas secara optimal dengan mengatasi

berbagai kendala yang mungkin dihadapi. Penetapan strategi

dilakukan dengan mengidentifikasi faktor peluang maupun

penghambat dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut.

1. Faktor peluang yang dimiliki antara lain:

- Antusiasme masyarakat dalam memberikan usulan

kegiatan pembangunan di bidang Bina Marga, Cipta

Karya, Pengairan dan Tata Ruang;

- Tersedianya potensi usaha jasa konstruksi;

- Tersedianya Peraturan perundang –undangan dari Pusat,

Provinsi dan Kabupaten yang menunjang pelaksanaan

tupoksi;

- Beberapa bidang memiliki kerja sama lintas SKPD yang

baik;

- Sumber–sumber pembiayaan rutin dari Pusat, Provinsi

dan swasta yang dapat di akses.

2 Faktor Penghambat.

Klasifikasi faktor penghambat dalam analisis SWOT

adalah faktor kelemahan yang dimiliki oleh SKPD dan faktor

ancaman yang dihadapi oleh SKPD dalam menjalankan tugas

pembangunan. Berikut disajikan faktor-faktor kelemahan



yang dimiliki dan faktor-faktor ancaman yang dihadapi oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.

a. Faktor kelemahan yang dimiliki antara lain:

- Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan Bidang

Bina Marga, Cipta Karya, Air Bersih dan Sumber Daya

Air dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan

masyarakat karena luasnya wilayah yang harus

ditangani dan wilayah yang berjauhan.

- Belum Tersusunnya sistem penataan ruang,

pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Ruang.

- Belum Terpenuhinya pedoman penataan ruang

kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten.

- Minimnya ketaatan masyarakat terhadap penataan

ruang dan pengetahuan mengenai jasa konstruksi.

- Belum tersusunnya konsep perumusan kebijakan

teknis pola pengelolaan sumberdaya air.

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis

dan Ketersediaan anggaran dibanding luas wilayah

yang ditangani.

a. Faktor ancaman yang dihadapi antara lain:

- Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan Bidang

Bina Marga, Cipta Karya, Air Bersih dan Sumber Daya

Air dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan

masyarakat karena luasnya wilayah yang harus

ditangani dan wilayah yang berjauhan.

- Tuntutan masyarakat dibidang pembangunan

infrastruktur ke Binamargaan dan Keciptakaryaan yang



tinggi baik Pembangunan, Peningkatan maupun

Rehabilitasi.

- Belum Terpenuhinya sarana dan Prasarana Jaringan

irigasi Primer Sekunder Pertanian.

Berdasarkan telahaan terhadap pengaruh faktor-faktor

kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman, maka analisa SWOT

menghasilkan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Jembatan.

2. Peningkatan Kualitas jaringan jalan.

3. Peningkatan dan pembangunan Turap, Gorong-Gorong,

Bronjong dan Fasilitas Pendukung Jalan.

4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, Penyedia

dan Stackholder.

5. Peningkatan Kualitas jaringan irigasi dan sumber daya air.

6. Peningkatan sistem penataan ruang dan perencanaan tata

ruang wilayah kabupaten yang baik.

7. Peningkatan Pelayanan pendukung tertib administrasi.

8. Mewujudkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana publik dan Pembangunan Gedung Kantor yang

memadai dalam pelayanan masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan

Tata Ruang Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari strategi yang

telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Jembatan.

2. Membangun jaringan Jalan. Untuk memperlancar akses

desa ke Pusat Kecamatan dan Kecamatan ke pusat

Kabupaten.



3. Pembangunan Turap dilokasi Jalan yang rawan longsor.

4. Meningkatnya Kinerja Tenaga Konstruksi Penyedia dan

Stackholder.

5. Membangun Jaringan Irigasi dan sumber daya air.

6. Membangun sistem penataan ruang dan perencanaan tata

ruang wilayah kabupaten yang baik.

7. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

8. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

publik dan pembangunan gedung kantor.



BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan Pembangunan

Sesuai dengan panduan Permendagri 54 Tahun 2010,

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser tahun 2016 – 2021 harus

relevan dengan Program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Paser Tahun 2016 – 2021 (Tabel 5.1.)



Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (B)

Tahun Anggaran 2016 / 2021

Kabupaten Paser

URAIAN

Unit Kerja SKPD

Penaggung Jawab

Lokasi

Visi : Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang Maju Bermanfaat dan berkelanjutan / 2016-2021

Misi : Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Kualitas jalan dan jembatan,

Tujuan : Meningkatkan Akses dan Kualitas jembatan

`

Indikator Sasaran Target Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Persentase jembatan yang berkondisi baik

Strategi : Peningkatan Kualitas Jembatan

Arah Kebijakan : Pembangunan Jembatan

1.1.03.1.1.03.01.01.15.Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

Indikator Program Kondisi

Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Persentase jembatan kondisi baik

45,6 65,6 1.500.000.000.000 75 1.500.000.000.000 85 1.500.000.000.000 100 1.578.421.480.900 100 1.519.977.288.700 100 7.598.398.769.600

1.1.03.1.1.03.01.01.15.04. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan

Bidang Bina Marga

- Semua Kecamatan

Indikator Kegiatan Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021


Panjang jembatan yg terpelihara ( M )

30 30 1.000.000.000 30 1.000.000.000 30 1.000.000.000 30 1.000.000.000 30 1.000.000.000 150 5.000.000.000



1.1.03.1.1.03.01.01.15.07. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

Bidang Bina Marga

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Jumlah Dokumen perencanaan

10 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 10 150.000.000 50 750.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.15.05. Pembangunan Jembatan

Bidang Bina Marga

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Panjang Jembatan yg di bangun (m)

43 43 13.850.000.000 43 13.850.000.000 43 13.850.000.000 43 14.634.214.809 43 14.049.772.887 215 70.233.987.696

Tujuan : Meningkatkan Akses dan Kualitas Jalan

Sasaran : Meningkatnya kualitas jaringan jalan dalam kondisi baik

Indikator Sasaran

Target Kinerja


Panjang Jalan yang Menhubungkan Pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten 60 Km 300 Km

Persentase Jalan Kab. Dalam Kondisi Baik 26,242 56,11

Strategi : Peningkatan Kualitas jaringan jalan

Arah Kebijakan : Membangun jaringan Jalan. Untuk memperlancar akses desa ke Pusat Kecamatan dan Kecamatan ke pusat Kabupaten

1.1.03.1.1.03.01.01.15.Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan

Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Panjang Jalan yang menghubungkan pusat-

pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten (Km)

60 85 2.606.626.048.300 162 8.344.809.600.300 250 9.074.405.472.900 355 10.939.720.718.800 470 11.738.491.670.000 470 42.704.053.510.300

1.1.03.1.1.03.01.01.15.08. Pembangunan Jalan Tahun Tunggal

Bidang Bina Marga

- Semua Kecamatan Indikator Kegiatan Kondisi Awal

Target Kinerja





Panjang jalan yang terbangun (KM)

9 9 26.066.260.483 19 83.448.096.003 20 90.744.054.729 27 109.397.207.188 30 117.384.916.700 116 427.040.535.103

1.1.03.1.1.03.01.01.15.08. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

Bidang Bina Marga

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Panjang jalan yg terpelihara (KM)

8 8 2.000.000.000 9 2.000.000.000 9 3.557.257.953 10 3.000.000.000 10 3.000.000.000 46 13.557.257.953

1.1.03.1.1.03.01.01.15.11. Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Bidang Bina Marga

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Jumlah Dokumen 10 10 250.000.000 10 300.000.000 10 400.000.000 10 400.000.000 10 500.000.000 50 1.850.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.15.. Pembangunan Jalan dan Jembatan - Multi Years

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- Semua Kecamatan

Indikator Kegiatan

Kondisi Awal

Target Kinerja



1.1.03.1.1.03.01.01.21.Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan


Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi darurat yang ditangani

N/A 100 905.645.000.000 100 1.015.645.000.000 100 1.015.645.000.000 100 1.015.645.000.000 100 1.015.645.000.000 100 4.968.225.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.21.16. Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat

Bidang Bina Marga

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Panjang jalan yg terpelihara dlm kondisi tanggap

darurat

8 8 7.800.000.000 8 8.900.000.000 9 8.900.000.000 8 8.900.000.000 9 8.900.000.000 42 43.400.000.000



1.1.03.1.1.03.01.01.21.17. Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat Bidang Bina Marga

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Panjang /jumlah jembatan yg

terpelihara dlm tanggap darurat

50 50 556.450.000 50 556.450.000 50 556.450.000 50 556.450.000 50 556.450.000 250 2.782.250.000

1.1.03.1.1.03.01.01.21.15. Pengujian Laboratorium

UPTD-LABORATORIUM

- Tanah Grogot


Target Kinerja



Pengujian Mutu Kebinamargaan

1 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 5 1.500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.21.10. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat -alat Berat

UPTD - WORKSHOP ALAT BERAT

- Tanah Grogot


Target Kinerja



Alat Berat yang Terpelihara

1 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 1 400.000.000 5 2.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.22.Program Peningkatan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan


Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Persentase jalan dan jembatan yang

tertangani di Kabupaten Paser yang termuat di

dalam sistem

na 100 20.000.000.000 100 21.000.000.000 100 21.000.000.000 100 21.000.000.000 100 21.000.000.000 100 104.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.22.04. Penyusunan data Base Jalan dan Jembatan

Bidang Bina Marga

- Tanah Grogot


Target Kinerja



Jumlah Dokumen data base jalan dan

jembatan 10 10 200.000.000 10 210.000.000 10 210.000.000 10 210.000.000 10 210.000.000 50 1.040.000.000



Strategi : Peningkatan dan pembangunan Turap, Gorong-Gorong, Bronjong dan Pasilitas Pendukung Jalan

Arah Kebijakan : Pembangunan Turap dilokasi Jalan yang rawan longsor

1.1.03.1.1.03.01.01.17.Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Persentase Jalan Kabupaten dengan

Turap/Talud/Bronjong dan Gorong-Gorong di

jalur rawan longsor

20 30 200.000.000.000 40 100.000.000.000 50 240.000.000.000 60 240.000.000.000 70 240.000.000.000 70 1.020.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.17.03. Pembangunan Turap / Gorong-gorong

Bidang Bina Marga

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Panjang turap/gorong -gorong yang

terbangun (M) 40 40 1.600.000.000 30 600.000.000 80 2.000.000.000 80 2.000.000.000 80 2.000.000.000 360 8.200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.17.01. Perencanaan Pembangunan Turap / Gorong-gorong

Bidang Bina Marga

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Jumlah dokumen perencanaan turap/gorong-gorong

10 10 400.000.000 10 400.000.000 10 400.000.000 10 400.000.000 10 400.000.000 50 2.000.000.000

Tujuan : Berpartisipasi dalam pembangunan melalui Jasa Konstruksi dan Penyedia

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, Penyedia dan Stackholder



Jumlah Aparat dan Masyarakat yang Terlatih dan bersertifikat dalam Lingkup Bina Jasa Konstruksi 0 360

Strategi : Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, Penyedia dan Stackholder

Arah Kebijakan : Meningkatnya Kinerja Tenaga Konstruksi Penyedia dan Stackholder



1.2.01.1.1.03.01.01.01.Progam pengaturan Jasa Konstruksi

Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Jumlah revisi Perda dan database informasi IUJK

Na 1 1 25.000.000.000 1 26.500.000.000 1 25.500.000.000 1 25.600.000.000 1 102.600.000.000

1.2.01.1.1.03.01.01.01.. Pengaturan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Jasa Konstruksi


Target Kinerja



Pengaturan IUJK aparat dan Pelaku

Jasa Konstruksi 0 100 0 100 250.000.000 100 265.000.000 100 255.000.000 100 256.000.000 500 1.026.000.000

1.2.01.1.1.03.01.01.01.Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Jumlah Tenaga Kerja Yang terlatih

Na 1 3 32.309.300.000 3 33.500.000.000 3 34.500.000.000 3 35.000.000.000 13 135.309.300.000

1.2.01.1.1.03.01.01.01.. Pemberdayaan Jasa Konstruksi


- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Pemberdayaan Aparat dan Pelaku

Jasa Konstruksi 0 90 0 90 323.093.000 90 335.000.000 90 345.000.000 90 350.000.000 810 1.353.093.000

1.2.01.1.1.03.01.01.02.Program Pengawasan Jasa Konstruksi


Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Jumlah IUJK yang terawasi

Na 20 25 45.670.000.000 30 50.000.000.000 40 55.000.000.000 50 60.000.000.000 165 210.670.000.000

1.2.01.1.1.03.01.01.02.. Pengawasan Jasa Konstruksi

Bidan Bina jasa konstruksi


Target Kinerja





Pengawasan Kegiatan infrastruktur dan

Masyarakat dalam lingkup Bina Jasa

Konstruksi

0 30 0 50 456.700.000 70 500.000.000 90 550.000.000 100 600.000.000 340 2.106.700.000

Misi : Terpenuhinya sarana dan Prasarana Jaringan irigasi dan sumber daya air

Tujuan : Memenuhi Kebutuhan infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan sumber daya air

Sasaran : Meningkatkan kualitas infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan sumber daya air yang kondisi baik



Luas Embung dalam Kondisi Baik baik keseluruhan yg baik

Strategi : Peningkatan Kualitas jaringan irigasi dan sumber daya air

Arah Kebijakan : Membangun Jaringan Irigasi dan sumber daya air

1.1.04.1.1.03.01.01.26.Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Jumlah desa yang memiliki sarana

penampungan air baku 3 5 317.994.217.500 7 300.000.000.000 9 300.000.000.000 11 300.000.000.000 13 300.000.000.000 13 1.517.994.217.500

1.1.04.1.1.03.01.01.26.01. Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Bidang Pengairan

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Jumlah Embung yg terbagun

3 3 1.779.942.175 2 1.600.000.000 3 1.600.000.000 2 1.600.000.000 3 1.600.000.000 13 8.179.942.175

1.1.04.1.1.03.01.01.26.02. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Bidang Pengairan

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Jumlah Embung yg terpelihara (unit)

0 2 1.200.000.000 2 1.200.000.000 2 1.200.000.000 2 1.200.000.000 2 1.200.000.000 10 6.000.000.000



1.1.04.1.1.03.01.01.26.03. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Bidang Pengairan


Target Kinerja



Jumlah Dokumen 10 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 50 1.000.000.000

Indikator Sasaran Kondisi Awal Kondisi Akhir

Panjang Sarana infrastruktur sumber daya air berkondisi baik baik keseluruhan yg baik

Strategi : Peningkatan Kualitas jaringan irigasi dan sumber daya air

Arah Kebijakan : Membangun Jaringan Irigasi dan sumber daya air

1.1.04.1.1.03.01.01.28.Program Pengendalian Banjir

Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Persentase luas areal genangan

2,3 1,9 135.000.000.000 1,5 150.000.000.000 1,1 150.000.000.000 0,6 150.000.000.000 0 150.000.000.000 0 735.000.000.000

1.1.04.1.1.03.01.01.28.06. Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai

Bidang Pengairan

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Panjang sungai yg terhindar banjir

2 5 1.350.000.000 5 1.350.000.000 5 1.350.000.000 5 1.350.000.000 5 1.350.000.000 31 6.750.000.000

1.1.04.1.1.03.01.01.28.12. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali

Bidang Pengairan

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Panjang Sungai yg terhindar dari pendangkalan

1 0 0 1000 150.000.000 1000 150.000.000 1000 150.000.000 1000 150.000.000 4 600.000.000

2.0.03.1.1.03.01.01.24.Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya (pengairan sawah)

Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir





Persentase kawasan pertanian yang memiliki

jaringan irigasi sesuai standar

39,9 42 1.600.000.000.000 44 1.519.831.339.100 46 1.500.000.000.000 48 1.480.000.000.000 50 1.500.000.000.000 50 7.599.831.339.100

2.0.03.1.1.03.01.01.24.01. Perencanaan Jaringan Irigasi

Bidang Pengairan

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan

irigasi 10 10 500.000.000 10 500.000.000 10 500.000.000 10 500.000.000 10 500.000.000 50 2.500.000.000

2.0.03.1.1.03.01.01.24.23. Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder

Bidang Pengairan

- Semua Kecamatan

Indikator Kegiatan

Kondisi Awal

Target Kinerja



Panjang Jaringan irigasi primer dan

sekunder yg terbangun 17000

17000 7.000.000.000 17000 6.398.313.391 17000 6.000.000.000 17000 6.000.000.000 17000 6.000.000.000 85000 31.398.313.391

2.0.03.1.1.03.01.01.24.10. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Bidang Pengairan

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Panjang Jaringan irigasi yg terpelihara

50000 50000 8.000.000.000 50000 8.000.000.000 50000 8.000.000.000 50000 8.000.000.000 50000 8.000.000.000 25000

0 40.000.000.000

2.0.03.1.1.03.01.01.24.16. Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Bidang Pengairan

- Tanah Grogot


Target Kinerja



Jumlah Petani yg di berdayakan

50 50 200.000.000 0 0 50 200.000.000 0 0 25 200.000.000 75 600.000.000

2.0.03.1.1.03.01.01.24.18. Penyusunan Database Pengairan dan Sumber Daya Air

Bidang Pengairan

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Jumlah Dokumen data Base Pengairan

5 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 25 1.500.000.000



2.0.03.1.1.03.01.01.24.08. Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah

Dinas PU


Target Kinerja



2.0.03.1.1.03.01.01.24.06. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Bidang Cipta Karya

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Jumlah Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dibangun (m)

433.806 37.165 2.400.000.000 15000 2.520.000.000 46000 2.646.000.000 59000 2.778.300.000 59000 2.917.215.000 649.97

1 13.261.515.000

Misi : Mewujudkan sistem penataan ruang wilayah kabupaten, proses perencanaan tata ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tujuan : Meningkatkan kualitas sistem penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten

Sasaran : Meningkatnya kualitas sistem penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten



Jumlah Kecamatan dengan penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah yang baik 5% 50%

Strategi : Peningkatan sistem penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang baik

Arah Kebijakan : Membangun sistem penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang baik

1.1.03.1.1.03.01.01.17.Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Cakupan penggunaan kawasan yang sesuai

Perda RTRW dan RDTR

0 1 84.000.000.000 2 71.500.000.000 3 84.000.000.000 4 84.000.000.000 5 84.000.000.000 5 407.500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.17.03. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bidang Tata Ruang

- Tanah Grogot


Target Kinerja



Jumlah Dokumen kebijakan

pengendalian TR 1 1 125.000.000 0 0 1 125.000.000 1 125.000.000 1 125.000.000 5 500.000.000



1.1.03.1.1.03.01.01.17.07. Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemenfaatan Ruang

Bidang Tata Ruang

- Tanah Grogot

Indikator Kegiatan

Kondisi Awal

Target Kinerja



Jumlah Dokumen Manual pengendalian pemanfaatan ruang 50

50 125.000.000 50 125.000.000 50 125.000.000 50 125.000.000 50 125.000.000 250 625.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.17.04. Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bidang Tata Ruang

- Tanah Grogot

Indikator Kegiatan

Kondisi Awal

Target Kinerja



jumlah kecamatan mengerti

pemanfaatan ruang 10 10 175.000.000 10 175.000.000 10 175.000.000 10 175.000.000 10 175.000.000 50 875.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.17.06. Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Tata Ruang

Bidang Tata Ruang

- Tanah Grogot


Target Kinerja



Jumlah peserta Pelatihan Penataan

Ruang 30

30 150.000.000 30 150.000.000 30 150.000.000 30 150.000.000 30 150.000.000 150 750.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.17.05. Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bidang Tata Ruang

- Tanah Grogot


Target Kinerja



Jumlah Dokumen Pengawasan

pengendalian pemenfaatan ruang

5 5 150.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000 5 150.000.000 25 750.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.17.06. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab./ Kota

Bidang Tata Ruang

- Tanah Grogot


Target Kinerja



Jumlah kesepakatan dan patok batas

kabupaten 100 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 500 500.000.000



1.1.03.1.1.03.01.01.17.08. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Tata Ruang

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi

5 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 25 75.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.15.Program Perencanaan Tata Ruang

Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Jumlah kawasan yang memiliki Perencanaan

Tata Ruang 0 3 91.140.200.000 6 250.000.000.000 9 250.000.000.000 12 250.000.000.000 15 250.000.000.000 15 1.091.140.200.000

1.1.03.1.1.03.01.01.15.01. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

Bidang Tata Ruang

- Tanah Grogot


Target Kinerja



Jumlah dokumen. penetapan kebijakan tentang penyusunan.

rencana. TR

1 1 164.020.000 2 200.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 2 300.000.000 9 1.264.020.000

1.1.03.1.1.03.01.01.15.03. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang

Bidang Tata Ruang

- Tanah Grogot


Target Kinerja



Jumlah peserta sosialisasi

15 0 15 200.000.000 15 200.000.000 15 200.000.000 15 200.000.000 60 800.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.15.04. Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten

Bidang Tata Ruang

- Semua Kecamatan

Indikator Kegiatan

Kondisi Awal

Target Kinerja



Jumlah Dokumen 1 1 146.150.000 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 5 3.346.150.000

1.1.03.1.1.03.01.01.15.05. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Bidang Tata Ruang


Target Kinerja





Jumlah Dokumen Rencana RDTR

1 1 201.232.000 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 5 3.401.232.000

1.1.03.1.1.03.01.01.15.10. Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

Bidang Tata Ruang

- Tanah Grogot


Target Kinerja



Jumlah Orang yg Mengikuti Rakor

1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 5 1.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.15.06. Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang

Bidang Tata Ruang

- Tanah Grogot


Target Kinerja



Jumlah Dokumen KLHS

1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 5 500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.15.00. Penyusunan Naskah Akademik Rencana Tata Ruang

Bidang Tata Ruang

- Tanah Grogot


Target Kinerja



Jumlah Dokumen Naskah Akademik

RTR 1 1 100.000.000 1 325.334.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 5 500.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.15.13. Survey dan Pemetaan

Bidang Tata Ruang

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Jumlah Dokumen 2 - 0 2 100.000.000 - 0 - 0 - 0 2 100.000.000

Misi : Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi,kenyamanan, disiplin, dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur

Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai untuk rutinitas dalam rangka pelaksanaan tupoksi dan pelaksanaan kegiatan lainnya

Sasaran : Tersedianya kebutuhan belanja pegawai untuk rutinitas dalam rangka pelaksanaan tupoksi dan pelaksanaan kegiatan lainnya



Strategi : Peningkatan Pelayanan pendukung tertib administrasi



Arah Kebijakan : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

3.0.00.1.1.03.01.01.03.Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)

Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran

Disiplin PNS N/A 30 30 30 5.360.000.000 30 30 30 5.360.000.000

3.0.00.1.1.03.01.01.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Sekretariat - Tanah Grogot


Target Kinerja



Jumlah Pakaian Dinas PNS

134 0 0 134 53.600.000 0 0 134 53.600.000

3.0.00.1.1.03.01.01.01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)

Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Persentase SKPD yang terlayani

100 100 94.498.600.000 100 96.924.737.900 100 96.162.182.700 100 103.559.499.800 100 103.659.499.800 100 494.804.520.200

3.0.00.1.1.03.01.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Target Kinerja



Jumlah Kebutuhan sarana dan

parasarana sumber daya listrik dan air

12 12 167.400.000 12 167.400.000 12 167.400.000 12 167.400.000 12 167.400.000 60 837.000.000

3.0.00.1.1.03.01.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional



Target Kinerja



Jumlah Kendaraan dinas operasional yg

terpelihara 22 22 27.400.000 24 27.400.000 24 27.400.000 24 27.400.000 24 27.400.000 118 137.000.000



3.0.00.1.1.03.01.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat - Tanah Grogot


Target Kinerja



Tersedia honor bulanan PNS&PTT

28 28 481.376.000 28 487.637.379 28 498.011.827 28 525.611.827 28 525.611.827 140 2.518.248.860

3.0.00.1.1.03.01.01.01.08. Penyedia Jasa Kerbersihan



Target Kinerja



Jumlah peralatan kebersihan dan bahan

pembersih 63 63 2.000.000 63 3.000.000 63 2.000.000 63 5.000.000 63 5.000.000 315 17.000.000

3.0.00.1.1.03.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor



Target Kinerja



Jumlah kebutuhan ATK

3046 3046 80.000.000 3046 80.000.000 3046 80.000.000 3046 80.000.000 3046 80.000.000 15230 400.000.000

3.0.00.1.1.03.01.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Target Kinerja



Jumlah kebutuhan bahan cetakan dan

penggadaan 1 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 5 120.000.000

3.0.00.1.1.03.01.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor



Target Kinerja



Jumlah ruang yang disediakan komponen

instalasi listrik

11 11 0 11 0 11 0 11 0 11 1.000.000 11 1.000.000

3.0.00.1.1.03.01.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Indikator Kegiatan Kondisi Awal Target Kinerja





Jumlah Kebutuhan & Peralatan

Perlengkapan kantor

37 37 3.000.000 37 7.000.000 37 3.000.000 37 5.000.000 37 5.000.000 185 23.000.000

3.0.00.1.1.03.01.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat - Tanah Grogot Indikator Kegiatan Kondisi Awal

Target Kinerja



Jumlah Bahan Bacaan 89 89 10.560.000 89 10.560.000 89 10.560.000 89 11.000.000 89 11.000.000 445 53.680.000

3.0.00.1.1.03.01.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman



Target Kinerja



Jumlah Jamuan makan Minum

750 750 15.000.000 750 18.000.000 750 15.000.000 750 18.000.000 750 18.000.000 3750 84.000.000

3.0.00.1.1.03.01.01.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi



Target Kinerja



Jumlah rapat-rapat koordinasi &

konsultasi yg di laksanakan

40 40 115.650.000 40 125.650.000 40 115.650.000 40 143.583.171 40 143.583.171 200 644.116.342

3.0.00.1.1.03.01.01.01.19. Penyedia Pelayanan dan Inventarisasi Barang / Aset



Target Kinerja



Jumlah dokumen pengelolaan

adminstrasi/aset 6 6 22.600.000 6 22.600.000 6 22.600.000 6 22.600.000 6 22.600.000 36 113.000.000

3.0.00.1.1.03.01.01.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)

Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir





Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk

menunjang kinerja aparatur

100 100 4.000.000.000 100 4.700.000.000 100 4.000.000.000 100 5.500.000.000 100 9.366.182.900 100 27.566.182.900

3.0.00.1.1.03.01.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional



Target Kinerja



Jumlah kendaraan dinas operasional

1 0 0 0 0 1 38.661.829 1 38.661.829

3.0.00.1.1.03.01.01.02.23. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan



Target Kinerja



Jumlah kendaraan dinas/jabatan yg

terpelihara 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 5 60.000.000

3.0.00.1.1.03.01.01.02.24. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional



Target Kinerja



Jumlah kendaraan dinas/operasional yg

terpelihara

6 6 25.000.000 6 29.000.000 6 25.000.000 6 35.000.000 6 35.000.000 30 149.000.000

3.0.00.1.1.03.01.01.02.28. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor



Target Kinerja



Jumlah peralatan pendukung kantor yg

terpelihara 10 10 5.000.000 10 8.000.000 10 5.000.000 10 5.000.000 10 5.000.000 50 28.000.000

3.0.00.1.1.03.01.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor

Sekretariat


Target Kinerja





Luas Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik

(m2)

23.520 1532 13.026.287.500 767 6.643.201.075 794 6.877.737.750 532 4.609.279.473 434 3.763.783.942 4143 34.920.289.740 Bidang Cipta Karya

Semua Kecamatan

3.0.00.1.1.03.01.01.02.42. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Bidang Cipta Karya

Semua Kecamatan


Target Kinerja



Luas Gedung Kantor yang direhabilitasi

(m2) 19 Gdg 491 1.962.500.000 491 2.060.625.000 491 2.163.656.250 445 2.055.473.450 481 2.338.930.975 2420 10.581.185.675

3.0.01.1.1.03.01.01.14.Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)

Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat

waktu na 100 22.750.000.000 100 22.750.000.000 100 22.750.000.000 100 22.750.000.000 100 28.275.000.000 100 119.275.000.000

3.0.01.1.1.03.01.01.14.17. Penyusunan RENSTRA SKPD



Target Kinerja



Jumlah Dokumen Renstra

10 0 0 0 0 10 46.500.000 10 46.500.000

3.0.01.1.1.03.01.01.14.18. Penyusunan RENJA SKPD


Indikator Kegiatan

Kondisi Awal

Target Kinerja



Jumlah buku renja 10 10 12.500.000 10 12.500.000 10 12.500.000 10 12.500.000 10 12.500.000 50 62.500.000

3.0.01.1.1.03.01.01.14.21. Evaluasi RENJA SKPD



Target Kinerja



Jumlah laporan evaluasi RENJA

10 10 10.000.000 10 10.000.000 10 10.000.000 10 10.000.000 10 12.750.000 50 52.750.000



3.0.01.1.1.03.01.01.14.22. Penyusunan Data Sektoral Sekretariat - Tanah Grogot


Target Kinerja



Jumlah Dokumen data sektoral skpd

10 10 25.000.000 10 25.000.000 10 25.000.000 10 25.000.000 10 31.000.000 50 131.000.000

3.0.01.1.1.03.01.01.14.01. Survei Harga Satuan



Target Kinerja



Jumlah dokumen hasil survey harga satuan konstruksi

10 10 180.000.000 10 180.000.000 10 180.000.000 10 180.000.000 10 180.000.000 50 900.000.000

3.0.01.1.1.03.01.01.14.13. Review dan Revisi RENSTRA SKPD

Perencanaan

- Semua Kecamatan


Target Kinerja



Jumlah Dokumen Review dan Revisi

RENSTRA SKPD 0 5 Buku 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000

15 Buku

30.000.000

3.0.02.1.1.03.01.01.06.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)


Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat

waktu na 100 2.500.000.000 100 2.500.000.000 100 2.500.000.000 100 2.500.000.000 100 3.100.000.000 100 13.100.000.000

3.0.02.1.1.03.01.01.06.05. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



Target Kinerja



Jumlah Dokumen Lakip

12 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 31.000.000 60 131.000.000

3.0.02.1.1.03.01.01.26.Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)

Indikator Program Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir





Tingkat maturitas SPIP (Level)

na 1 1.250.000.000 2 1.250.000.000 3 1.250.000.000 4 1.250.000.000 5 1.400.000.000 5 6.400.000.000

3.0.02.1.1.03.01.01.26.01. Pelaksanaan SPIP



Target Kinerja



Jumlah Kegiatan yg dinilai resikonya

12 12 12.500.000 12 12.500.000 12 12.500.000 12 12.500.000 12 14.000.000 60 64.000.000

3.0.03.1.1.03.01.01.16.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Semua PD)

Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Cakupan pejabat fungsional yang telah

mengikuti diklat fungsional

100 100 100 100 100 100 100


Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir





100 100 100 100 100 100 100


Indikator Program

Kondisi Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir





100 100 100 100 100 100 100

Misi : Meningkatkan pelayanan dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang memadai

Tujuan : Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan sarana publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat





Luas Sarana publik yang dibangun/dipelihara

Strategi : Mewujudkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat

Arah Kebijakan : Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik

1.1.03.1.1.03.01.01.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Publik (khusus Dinas PUTR)


Awal

Target Kinerja

Kondisi Akhir



Jumlah sarana dan prasarana publik dalam

kondisi baik 85 100 115 130 150 170 170

1.1.03.1.1.03.01.01.02.30. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik


Target Kinerja



Sarana dan Prasarana Publik yang dibangun dan dipelihara (Unit)

85 5 5.000.000.000 5 5.250.000.000 5 5.512.500.000 5 5.788.125.000 5 6.077.531.250 25 27.628.156.250

1.1.03.1.1.03.01.01.02.02. Peningkatan/Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga


Target Kinerja



Jumlah Sarana Prasarana Olahraga

(Unit) 6 1 44.000.000.000 0 0 0 0 1 44.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.02.11. Penyusunan HSPK dan HSBGN Kabupaten


Target Kinerja



Jumlah Dokumen HSPK dan HSBGN Kabupaten Yang

Disusun

1 1 300.000.000 1 315.000.000 1 330.750.000 1 347.287.500 1 364.651.875 6 1.657.689.375



1.1.03.1.1.03.01.01.02.03. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan


Target Kinerja



Jumlah Pengawasan dan Pengendalian

yang dilakukan (Kali) 1 4 300.000.000 4 4 4 4 20 300.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.02.04. Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan


Target Kinerja



Jumlah Pengawasan dan Pengendalian

yang dilakukan (Kali) 1 4 300.000.000 4 4 4 4 20 300.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.02.10. Penyusunan Database Bangunan Gedung


Target Kinerja



Jumlah Dokumen Data Base Bangunan

Gedung Yang Disusun 1 1 300.000.000 1 315.000.000 1 330.750.000 1 347.287.500 1 364.651.875 6 1.657.689.375



Selanjutnya dalam Rencana Strategis Tahun 2016–2021,

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser terdapat

21 (Dua Puluh Satu) Program Prioritas pembangunan tersebut

diuraikan menjadi 76 (Tujuh Puluh Enam) kegiatan Pilihan, dengan

perincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

b. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

c. Penyedia jasa administrasi keuangan

d. Penyedia jasa kebersihan

e. Penyedia alat tulis kantor

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

j. Penyediaan makanan dan minumam

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

l. Penyedia pelayanan dan inventarisasi barang/aset



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur (Rutin SKPD)

Kegiatan :

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

e. Pembangunan Gedung Kantor

f. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disilplin Aparatur

Kegiatan :

a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur (Semua PD)

6. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan :

a. Penyusunan RENSTRA SKPD

b. Penyusunan RENJA SKPD

c. Evaluasi RENJA SKPD

d. Penyusunan data sektoral

e. Survei Harga Satuan

f. Review dan Revisi RENSTRA SKPD



7. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (Semua PD)

Kegiatan :

a. Pelaksanaan SPIP

8. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan

Kegiatan :

a. Pembangunan Jalan Tahun Tunggal

b. Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan

c. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan

d. Pembangunan Jalan dan Jembatan - Multi Years

9. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

Kegiatan :

a. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

b. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat

c. Pengujian Laboratorium

d. Rehabilitasi Pemeliharaan alat-alat berat

10. Program Peningkatan Sistem Informasi Database

Jalan dan Jembatan

Kegiatan :

a. Penyusunan data Base Jalan dan Jembatan

11. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

Kegiatan :

a. Pembangunan jembatan

b. Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi

Jembatan

c. Rehabilitasi/ Pemeliharaan jembatan



12. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Kegiatan :

a. Pembangunan turap / gorong-gorong

b. Perencanaan Pembangunan turap/gorong-gorong

13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya

Kegiatan :

a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

b. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

c. Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Primer dan

Sekunder

d. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Pengairan

e. Pemberdayaan Petani Pemakai Air

f. Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Munum

dan Air Limbah

g. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

14. Program Pengembangan, Pengelolaan dan

Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

Kegiatan:

a. Pembangunan Embung dan bangunan penampung

air lainnya

b. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan

bangunan penampung air lainnya

c. Peningkatan partisipasi masyarakat. Akan

pengelolaan sungai danau dan SDA lainnya

15. Pengendalian Banjir

Kegiatan:

a. Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan air dan

badan-badan sungai



b. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai /

kali

16. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan:

a. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan

ruang

b. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian

pemanfaatan ruang

c. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian pemanfaatan ruang

d. Pelatihan aparat dalam pengendalian tata ruang

e. Pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang

f. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan

ruang lintas kab./kota

g. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pengendalian

pemanfaatan ruang

17. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan:

a. Penyusunan dan Penetapan kebijakan tentang

penyusunan rencana tata ruang

b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang

rencana tata ruang

c. Penyusunan Rencana tata ruang (RTR) Kawasan

Strategis Kabupaten

d. Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR)

kawasan perkotaan

e. Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang

f. Penyusunan Naskah Akademik Rencana Tata Ruang

g. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang



h. Survey dan Pemetaan

18. Progam pengaturan Jasa Konstruksi

a. Pengaturan Jasa Konstruksi

19. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

a. Pemberdayaan Jasa Konstruksi

20. Program Pengawasan Jasa Konstruksi

a. Pengawasan Jasa Konstruksi

21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur/Publik (khusus Dinas PUTR)

a. Peningkatan/Pembangunan Sarana Prasarana

Olahraga

b. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

c. Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

d. Penyusunan Database Bangunan Gedung

e. Penyusunan HSPK dan HSBGN Kabupaten

f. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Publik


Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser 89

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Penentuan indikator kinerja SKPD sangat erat kaitannya

dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh

SKPD yang berkaitan dan relevan dengan program-program RPJMD,

dengan demikian implementasi tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser tahun 2016-2021

merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Paser Tahun

2016-2021.

Tugas pokok yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser adalah membantu

Bupati/Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan bidang Ke-Pu-an

dengan fungsi:

1. Penetapan kebijakan Daerah dibidang kebinamargaan,

Keciptakaryaan, pengairan, tata ruang dan Bina Jasa

Konstruksi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan

kreteria yang ditetapkan pemerintah.

2. Perencanaan program kerja/kegiatan teknis dan

operasional kebinamargaan, Keciptakaryaan, pengairan,

tata ruang dan Bina Jasa Konstruksi sesuai dengan

perencanaan strategis tingkat Kabupaten, Propensi dan

nasional.

3. Penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan

Pengawasan jalan, jembatan dan Bangunan.

4. Penyelenggaraan, Perencanaan pembangunan dan

pemeliharaan, Pengawasan irigasi dan Pembangunan



Jaringan Air Bersih/Air Minum serta bangunan Pelengkap

lainnya

5. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan Ruang.

6. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan

tugas dan fungsi dinas.

Mencermati Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Paser tersebut di atas, maka kinerja hasil pelayanan

SKPD yang diharapkan adalah dapat memberikan pelayanan

Dibidang Ke-Pu-an sesuai target yang telah ditetapkan.

Tolok ukur hasil kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang untuk menilai tingkat keberhasilan dalam

pelaksanaan tugas maupun ketepatan rumusan program yang

ditetapkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian

sasaran RPJMD dapat dilihat dalam Tabel 6.1. Lebih lanjut, dalam

upaya penilaian kenerja pembangunan nasional sesuai dengan

Permendagri 54 Tahun 2010, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang mempunyai peran untuk mewujudkan indikator kinerja

pembangunan seperti tertera pada Tabel 6.1



Tabel 6.1

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (B) Tahun Anggaran 2016 / 2021

Kabupaten Paser

TUJUAN SASARA

N

INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

Kondisi Awal

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Unit Kerja SKPD

Penaggung Jawab

Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Akhir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1).Meningkatkan Akses dan Kualitas jembatan

1).Meningkatnya jaringan jembatan dalam kondisi baik.

1).Persentase jembatan yang berkondisi baik

1.1.03.1.1.03.01.01.15

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

1).Persentase jembatan kondisi baik

1).45,6 1).65,6 1).1.500.000.000.000

1).75 1).1.500.000.000.000

1).85 1).1.500.000.000.000

1).100 1).1.578.421.480.900

1).100 1).1.519.977.288.700

1).100 1).7.598.398.769.600



1.1.03.1.1.03.01.01.15.04

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan

1).Panjang jembatan yg terpelihara ( M )

1).30 1).30 1).1.000.000.000

1).30 1).1.000.000.000

1).30 1).1.000.000.000

1).30 1).1.000.000.000

1).30 1).1.000.000.000

1).150 1).5.000.000.000

Bidang Bina Marga

1).Semua Kecamatan

1.1.03.1.1.03.01.01.15.05

Pembangunan Jembatan

1).PanjangJembatan yg di bangun (m)

1).43 1).43 1).13.850.000.000

1).43 1).13.850.000.000

1).43 1).13.850.000.000

1).43 1).14.634.214.809

1).43 1).14.049.772.887

1).215 1).70.233.987.696

Bidang Bina Marga

1).Semua Kecamatan

1.1.03.1.1.03.01.01.15.07

Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

1).Jumlah Dokumen perencanaan

1).10 1).10 1).150.000.000

1).10 1).150.000.000

1).10 1).150.000.000

1).10 1).150.000.000

1).10 1).150.000.000

1).50 1).750.000.000

Bidang Bina Marga

1).Semua Kecamatan

2).Meningkatkan Akses dan Kualitas Jalan

1).Meningkatnya kualitas jaringan jalan dalam kondisi baik

1).Persentase Jalan Kab. Dalam Kondisi Baik

1.1.03.1.1.03.01.01.15

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan

1).Panjang Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten

1).60 1).85 1).2.606.626.048.300

1).162 1).8.344.809.600.300

1).250 1).9.074.405.472.900

1).355 1).10.939.720.718.800

1).470 1).11.738.491.670.000

1).470 1).42.704.053.510.300



(Km)

2).Persentase jalan kabupaten yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten dalam kondisi mantap

2).20 2).40 2).225.000.000.000

2).60 2).230.000.000.000

2).80 2).395.725.795.300

2).100 2).340.000.000.000

2).100 2).350.000.000.000

2).100 2).1.540.725.795.300

1.1.03.1.1.03.01.01.15.

Pembangunan Jalan dan Jembatan - Multi Years

1).Panjang jalan yang terbangun (KM)

1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1).Semua Kecamatan

1.1.03.1.1.03.01.01.15.08

Pembangunan Jalan Tahun Tunggal

1).Panjang jalan yang terbangun (KM)

1).9 1).9 1).26.066.260.483

1).19 1).83.448.096.003

1).20 1).90.744.054.729

1).27 1).109.397.207.188

1).30 1).117.384.916.700

1).116 1).427.040.535.103

Bidang Bina Marga

1).Semua Kecamatan

1.1.03.1.1.03.01.01.15.08

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

1).Panjang jalan yg terpelihara (KM)

1).8 1).8 1).2.000.000.000

1).9 1).2.000.000.000

1).9 1).3.557.257.953

1).10 1).3.000.000.000

1).10 1).3.000.000.000

1).46 1).13.557.257.953

Bidang Bina Marga

1).Semua Kecamatan



1.1.03.1.1.03.01.01.15.11

Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan

1).Jumlah Dokumen

1).10 1).10 1).250.000.000

1).10 1).300.000.000

1).10 1).400.000.000

1).10 1).400.000.000

1).10 1).500.000.000

1).50 1).1.850.000.000

Bidang Bina Marga

1).Semua Kecamatan

1.1.03.1.1.03.01.01.21

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

1).Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi darurat yang ditangani

1).N/A 1).100 1).905.645.000.000

1).100 1).1.015.645.000.000

1).100 1).1.015.645.000.000

1).100 1).1.015.645.000.000

1).100 1).1.015.645.000.000

1).100 1).4.968.225.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.21.10

Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat -alat Berat

1).Alat Berat yang Terpelihara

1).1 1).1 1).400.000.000

1).1 1).400.000.000

1).1 1).400.000.000

1).1 1).400.000.000

1).1 1).400.000.000

1).5 1).2.000.000.000

UPTD - WORKSHOP ALAT BERAT

1).Tanah Grogot

1.1.03.1.1.03.01.01.21.15

Pengujian Laboratorium

1).Pengujian Mutu Kebinamargaan

1).1 1).1 1).300.000.000

1).1 1).300.000.000

1).1 1).300.000.000

1).1 1).300.000.000

1).1 1).300.000.000

1).5 1).1.500.000.000

UPTD-LABORATORIUM

1).Tanah Grogot

1.1.03.1.1.03.01.01.21.16

Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat

1).Panjang jalan yg terpelihara dlm kondisi tanggap darurat

1).8 1).8 1).7.800.000.000

1).8 1).8.900.000.000

1).9 1).8.900.000.000

1).8 1).8.900.000.000

1).9 1).8.900.000.000

1).42 1).43.400.000.000

Bidang Bina Marga

1).Semua Kecamatan

1.1.03.1.1.03.01.01.21.17

Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat

1).Panjang /jumlah jembatan yg terpelihara dlm tanggap darurat

1).50 1).50 1).556.450.000

1).50 1).556.450.000

1).50 1).556.450.000

1).50 1).556.450.000

1).50 1).556.450.000

1).250 1).2.782.250.000

Bidang Bina Marga

1).Semua Kecamatan



1.1.03.1.1.03.01.01.22

Program Peningkatan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan

1).Persentase jalan dan jembatan yang tertangani di Kabupaten Paser yang termuat di dalam sistem

1).na 1).100 1).20.000.000.000

1).100 1).21.000.000.000

1).100 1).21.000.000.000

1).100 1).21.000.000.000

1).100 1).21.000.000.000

1).100 1).104.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.22.04

Penyusunan data Base Jalan dan Jembatan

1).Jumlag Dokumen data base jalan dan jembatan

1).10 1).10 1).200.000.000

1).10 1).210.000.000

1).10 1).210.000.000

1).10 1).210.000.000

1).10 1).210.000.000

1).50 1).1.040.000.000

Bidang Bina Marga

1).Tanah Grogot

1.1.03.1.1.03.01.01.17

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1).Persentase Jalan Kabupaten dengan Turap/Talud/Bronjong dan Gorong-Gorong di jalur rawan longsor

1).20 1).30 1).200.000.000.000

1).40 1).100.000.000.000

1).50 1).240.000.000.000

1).60 1).240.000.000.000

1).70 1).240.000.000.000

1).70 1).1.020.000.000.000

1.1.03.1.1.03.01.01.17.01

Perencanaan Pembangunan Turap / Gorong-gorong

1).Jumlah dokumen perencanaan turap/gorong-gorong

1).10 1).10 1).400.000.000

1).10 1).400.000.000

1).10 1).400.000.000

1).10 1).400.000.000

1).10 1).400.000.000

1).50 1).2.000.000.000

Bidang Bina Marga

1).Semua Kecamatan



1.1.03.1.1.03.01.01.17.03

Pembangunan Turap / Gorong-gorong

1).Panjang turap/gorong -gorong yang terbangun (M)

1).40 1).40 1).1.600.000.000

1).30 1).600.000.000

1).80 1).2.000.000.000

1).80 1).2.000.000.000

1).80 1).2.000.000.000

1).360 1).8.200.000.000

Bidang Bina Marga

1).Semua Kecamatan

3).Berpartisipasi dalam pembangunan melalui Jasa Konstruksi dan Penyedia

1).Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, Penyedia dan Stackholder

1).Jumlah Aparat dan Masyarakat yang Terlatih dan bersertifikat dalam Lingkup Bina Jasa Konstruksi

1.2.01.1.1.03.01.01.01

Progam pengaturan Jasa Konstruksi

1).Jumlah revisi Perda dan database informasi IUJK

1).Na 1).1 1). 1).1 1).25.000.000.000

1).1 1).26.500.000.000

1).1 1).25.500.000.000

1).1 1).25.600.000.000

1).1 1).102.600.000.000



1.2.01.1.1.03.01.01.01.

Pengaturan Jasa Konstruksi

1).Pengaturan IUJK aparat dan Pelaku Jasa Konstruksi

1).0 1).100 1).0 1).100 1).250.000.000

1).100 1).265.000.000

1).100 1).255.000.000

1).100 1).256.000.000

1).500 1).1.026.000.000


1.2.01.1.1.03.01.01.01

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

1).Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja IUJK

1).Na 1).1 1). 1).3 1).32.309.300.000

1).3 1).33.500.000.000

1).3 1).34.500.000.000

1).3 1).35.000.000.000

1).13 1).135.309.300.000

1.2.01.1.1.03.01.01.01.

Pemberdayaan Jasa Konstruksi

1).Pemberdayaan Aparat dan Pelaku Jasa Konstruksi

1).0 1).90 1).0 1).90 1).323.093.000

1).90 1).335.000.000

1).90 1).345.000.000

1).90 1).350.000.000

1).810 1).1.353.093.000


1).Semua Kecamatan

1.2.01.1.1.03.01.01.02

Program Pengawasan Jasa Konstruksi

1).Jumlah IUJK yang terawasi

1).Na 1).20 1). 1).25 1).45.670.000.000

1).30 1).50.000.000.000

1).40 1).55.000.000.000

1).50 1).60.000.000.000

1).165 1).210.670.000.000

1.2.01.1.1.03.01.01.02.

Pengawasan Jasa Konstruksi

1).Pengawasan Kegiatan infrastruktur dan Masyarakat dalam lingkup Bina Jasa Konstruksi

1).0 1).30 1).0 1).50 1).456.700.000

1).70 1).500.000.000

1).90 1).550.000.000

1).100 1).600.000.000

1).340 1).2.106.700.000

Bidan Bina jasa konstruksi

4).Memenuhi Kebutuhan infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan sumber



daya air

1).Meningkatkan kualitas infrastruktur dibidang irigasi dan pengelolaan sumber daya air yang kondisi baik

1). Luas Embung dalam Kondisi Baik

1.1.04.1.1.03.01.01.26

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1).Jumlah desa yang memiliki sarana penampungan air baku

1).3 1).5 1).317.994.217.500

1).7 1).300.000.000.000

1).9 1).300.000.000.000

1).11 1).300.000.000.000

1).13 1).300.000.000.000

1).13 1).1.517.994.217.500



1.1.04.1.1.03.01.01.26.01

Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1).Jumlah Embung yg terbagun

1).3 1).3 1).1.779.942.175

1).2 1).1.600.000.000

1).3 1).1.600.000.000

1).2 1).1.600.000.000

1).3 1).1.600.000.000

1).13 1).8.179.942.175

Bidang Pengairan

1).Semua Kecamatan

1.1.04.1.1.03.01.01.26.02

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1).Jumlah Embung yg terpelihara (unit)

1).0 1).2 1).1.200.000.000

1).2 1).1.200.000.000

1).2 1).1.200.000.000

1).2 1).1.200.000.000

1).2 1).1.200.000.000

1).10 1).6.000.000.000

Bidang Pengairan

1).Semua Kecamatan

1.1.04.1.1.03.01.01.26.03

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1).Jumlah Dokumen

1).10 1).10 1).200.000.000

1).10 1).200.000.000

1).10 1).200.000.000

1).10 1).200.000.000

1).10 1).200.000.000

1).50 1).1.000.000.000

Bidang Pengairan

1).Semua Kecamatan

2).Panjang Sarana infrastruktur sumber daya air berkondisi baik

1.1.04.1.1.03.01.01.28

Program Pengendalian Banjir

1).Persentase luas areal genangan

1).2,3 1).1,9 1).135.000.000.000

1).1,5 1).150.000.000.000

1).1,1 1).150.000.000.000

1).0,6 1).150.000.000.000

1).0 1).150.000.000.000

1).0 1).735.000.000.000



1.1.04.1.1.03.01.01.28.06

Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai

1).Panjang sungai yg terhindar banjir

1).2 1).5.000

1).1.350.000.000

1).5.000 1).1.350.000.000

1).5.000 1).1.350.000.000

1).5.000 1).1.350.000.000

1).5.000 1).1.350.000.000

1).31.000 1).6.750.000.000

Bidang Pengairan

1).Semua Kecamatan

1.1.04.1.1.03.01.01.28.12

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali

1).Panjang Sungai yg terhindar dari pendangkalan

1).1.000 1).0 1).0 1).1000 1).150.000.000

1).1000 1).150.000.000

1).1000 1).150.000.000

1).1000 1).150.000.000

1).4.000 1).600.000.000

Bidang Pengairan

1).Semua Kecamatan

2.0.03.1.1.03.01.01.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya (pengairan sawah)

1).Persentase kawasan pertanian yang memiliki jaringan irigasi sesuai standar

1).39.9 1).42 1).3.200.000.000.000

1).44 1).3.039.662.678.200

1).46 1).3.000.000.000.000

1).48 1).2.960.000.000.000

1).50 1).3.000.000.000.000

1).50 1).15.199.662.678.200

2.0.03.1.1.03.01.01.24.01

Perencanaan Jaringan Irigasi

1).Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan irigasi

1).10 1).10 1).500.000.000

1).10 1).500.000.000

1).10 1).500.000.000

1).10 1).500.000.000

1).10 1).500.000.000

1).50 1).2.500.000.000

Bidang Pengairan

1).Semua Kecamatan



2.0.03.1.1.03.01.01.24.06

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

1). Panjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang dibangun (m)

1).433.806 1). 37.165

1).2.400.000.000

1).15.000

1).2.520.000.000

1).46.000

1).2.646.000.000

1).59.000

1).2.778.300.000

1).59.000

1).2.917.215.000

1).649.971 1).13.261.515.000

Bidang Cipta Karya

1).Semua Kecamatan

2.0.03.1.1.03.01.01.24.10

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1).Panjang Jaringan irigasi yg terpelihara

1).50000 1).50000

1).8.000.000.000

1).50000

1).8.000.000.000

1).50000

1).8.000.000.000

1).50000

1).8.000.000.000

1).50000

1).8.000.000.000

1).250000 1).40.000.000.000

Bidang Pengairan

1).Semua Kecamatan

2.0.03.1.1.03.01.01.24.16

Pemberdayaan Petani Pemakai Air

1).Jumlah Petani yg di berdayakan

1).50 1).50 1).200.000.000

1).0 1).0 1).50 1).200.000.000

1).0 1).0 1).25 1).200.000.000

1).75 1).600.000.000

Bidang Pengairan

1).Tanah Grogot

2.0.03.1.1.03.01.01.24.18

Penyusunan Database Pengairan dan Sumber Daya Air

1).Jumlah Dokumen data Base Pengairan

1).5 1).5 1).300.000.000

1).5 1).300.000.000

1).5 1).300.000.000

1).5 1).300.000.000

1).5 1).300.000.000

1).25 1).1.500.000.000

Bidang Pengairan

1).Semua Kecamatan

2.0.03.1.1.03.01.01.24.23

Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder

1).Panjang Jaringan irigasi primer dan sekunder yg terbangun

1).17000 1).17000

1).7.000.000.000

1).17000

1).6.398.313.391

1).17000

1).6.000.000.000

1).17000

1).6.000.000.000

1).17000

1).6.000.000.000

1).85000 1).31.398.313.391

Bidang Pengairan

1).Semua Kecamatan

5).Meningkatkan kualitas sistem penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah



kabupaten

1).Meningkatnya kualitas sistem penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten

1). Jumlah Kecamatan dengan penataan ruang dan perencanaan tata ruang wilayah yang baik

1.1.03.1.1.03.01.01.17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1).Cakupan penggunaan kawasan yang sesuai Perda RTRW dan RDTR

1).0 1).1 1).84.000.000.000

1).2 1).71.500.000.000

1).3 1).84.000.000.000

1).4 1).84.000.000.000

1).5 1).84.000.000.000

1).5 1).407.500.000.000



1.1.03.1.1.03.01.01.17.03

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1).Jumlah Dokumen kebijakan pengendalian TR

1).1 1).1 1).125.000.000

1).0 1).0 1).1 1).125.000.000

1).1 1).125.000.000

1).1 1).125.000.000

1).5 1).500.000.000

Bidang Tata Ruang

1).Tanah Grogot

1.1.03.1.1.03.01.01.17.04

Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1).jumlah kecamatan mengerti pemanfaatan ruang

1).10 1).10 1).175.000.000

1).10 1).175.000.000

1).10 1).175.000.000

1).10 1).175.000.000

1).10 1).175.000.000

1).50 1).875.000.000

Bidang Tata Ruang

1).Tanah Grogot

1.1.03.1.1.03.01.01.17.05

Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1).Jumlah Dokumen Pengawasan pengendalian pemenfaatan ruang

1).5 1).5 1).150.000.000

1).5 1).150.000.000

1).5 1).150.000.000

1).5 1).150.000.000

1).5 1).150.000.000

1).25 1).750.000.000

Bidang Tata Ruang

1).Tanah Grogot

1.1.03.1.1.03.01.01.17.06

Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Tata Ruang

1).Jumlah peserta Pelatihan Penataan Ruang

1).30 1).30 1).150.000.000

1).30 1).150.000.000

1).30 1).150.000.000

1).30 1).150.000.000

1).30 1).150.000.000

1).150 1).750.000.000

Bidang Tata Ruang

1).Tanah Grogot



1.1.03.1.1.03.01.01.17.06

Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab./ Kota

1).Jumlah kesepakatan dan patok batas kabupaten

1).100 1).100 1).100.000.000

1).100 1).100.000.000

1).100 1).100.000.000

1).100 1).100.000.000

1).100 1).100.000.000

1).500 1).500.000.000

Bidang Tata Ruang

1).Tanah Grogot

1.1.03.1.1.03.01.01.17.07

Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemenfaatan Ruang

1).Jumlah Dokumen Manual pengendalian pemanfaatan ruang

1).50 1).50 1).125.000.000

1).50 1).125.000.000

1).50 1).125.000.000

1).50 1).125.000.000

1).50 1).125.000.000

1).250 1).625.000.000

Bidang Tata Ruang

1).Tanah Grogot

1.1.03.1.1.03.01.01.17.08

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1).Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi

1).5 1).5 1).15.000.000

1).5 1).15.000.000

1).5 1).15.000.000

1).5 1).15.000.000

1).5 1).15.000.000

1).25 1).75.000.000

Bidang Tata Ruang

1).Semua Kecamatan

1.1.03.1.1.03.01.01.15

Program Perencanaan Tata Ruang

1).Jumlah kawasan yang memiliki Perencanaan Tata Ruang

1).0 1).3 1).91.140.200.000

1).6 1).250.000.000.000

1).9 1).250.000.000.000

1).12 1).250.000.000.000

1).15 1).250.000.000.000

1).15 1).1.091.140.200.000

1.1.03.1.1.03.01.01.15.00

Penyusunan Naskah Akademik Rencana Tata Ruang

1).Jumlah Dokumen Naskah Akademik RTR

1).1 1).1 1).100.000.000

1).1 1).325.334.000

1).1 1).100.000.000

1).1 1).100.000.000

1).1 1).100.000.000

1).5 1).500.000.000

Bidang Tata Ruang

1).Tanah Grogot



1.1.03.1.1.03.01.01.15.01

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

1).Jumlah dokumen. penetapan kebijakan tentang penyusunan. rencana. TR

1).1 1).1 1).164.020.000

1).2 1).200.000.000

1).2 1).300.000.000

1).2 1).300.000.000

1).2 1).300.000.000

1).9 1).1.264.020.000

Bidang Tata Ruang

1).Tanah Grogot

1.1.03.1.1.03.01.01.15.03

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang

1).Jumlah peserta sosialisasi

1).15 1). 1).0 1).15 1).200.000.000

1).15 1).200.000.000

1).15 1).200.000.000

1).15 1).200.000.000

1).60 1).800.000.000

Bidang Tata Ruang

1).Tanah Grogot

1.1.03.1.1.03.01.01.15.04

Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten

1).Jumlah Dokumen RTR

1).1 1).1 1).146.150.000

1).1 1).800.000.000

1).1 1).800.000.000

1).1 1).800.000.000

1).1 1).800.000.000

1).5 1).3.346.150.000

Bidang Tata Ruang

1).Semua Kecamatan

1.1.03.1.1.03.01.01.15.05

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

1).Jumlah Dokumen Rencana RDTR

1).1 1).1 1).201.232.000

1).1 1).800.000.000

1).1 1).800.000.000

1).1 1).800.000.000

1).1 1).800.000.000

1).5 1).3.401.232.000

Bidang Tata Ruang

1).Semua Kecamatan

1.1.03.1.1.03.01.01.15.06

Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang

1).Jumlah Dokumen KLHS

1).1 1).1 1).100.000.000

1).1 1).100.000.000

1).1 1).100.000.000

1).1 1).100.000.000

1).1 1).100.000.000

1).5 1).500.000.000

Bidang Tata Ruang

1).Tanah Grogot



1.1.03.1.1.03.01.01.15.10

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

1).Jumlah orang yg Mengikuti Rakor

1).1 1).1 1).200.000.000

1).1 1).200.000.000

1).1 1).200.000.000

1).1 1).200.000.000

1).1 1).200.000.000

1).5 1).1.000.000.000

Bidang Tata Ruang

1).Tanah Grogot

1.1.03.1.1.03.01.01.15.13

Survey dan Pemetaan

1).Jumlah Dokumen

1).2 1).- 1).0 1).2 1).100.000.000

1).- 1).0 1).- 1).0 1).- 1).0 1).2 1).100.000.000

Bidang Tata Ruang

1).Semua Kecamatan

1).Tersedianya kebutuhan belanja pegawai untuk rutinitas dalam rangka pelaksanaan tupoksi dan pelaksanaan kegiatan lainnya

1). Presentase Pelayanan tirtib administrasi 2). Nilai AKIP/LAKIP

3.0.00.1.1.03.01.01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)

1).Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS

1).N/A 1).30 1). 1).30 1). 1).30 1).5.360.000.000

1).30 1). 1).30 1). 1).30 1).5.360.000.000



3.0.00.1.1.03.01.01.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

1).Jumlah Pakaian Dinas PNS

1).134 1). 1).0 1). 1).0 1).134 1).53.600.000

1). 1).0 1). 1).0 1).134 1).53.600.000

Sekretariat 1).Tanah Grogot

3.0.00.1.1.03.01.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD)

1).Persentase Bidang Sub bidang yang terlayani

1).100 1).100 1).94.498.600.000

1).100 1).96.924.737.900

1).100 1).96.162.182.700

1).100 1).103.559.499.800

1).100 1).103.659.499.800

1).100 1).494.804.520.200

3.0.00.1.1.03.01.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1).Jumlah Kebutuhan sarana dan parasarana sumber daya listrik dan air

1).12 1).12 1).167.400.000

1).12 1).167.400.000

1).12 1).167.400.000

1).12 1).167.400.000

1).12 1).167.400.000

1).60 1).837.000.000


3.0.00.1.1.03.01.01.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1).Jumlah Kendaraan dinas operasional yg terpelihara

1).22 1).22 1).27.400.000

1).24 1).27.400.000

1).24 1).27.400.000

1).24 1).27.400.000

1).24 1).27.400.000

1).118 1).137.000.000


3.0.00.1.1.03.01.01.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1).Tersedia honor bulanan PNS&PTT

1).28 1).28 1).481.376.000

1).28 1).487.637.379

1).28 1).498.011.827

1).28 1).525.611.827

1).28 1).525.611.827

1).140 1).2.518.248.860




3.0.00.1.1.03.01.01.01.08

Penyedia Jasa Kerbersihan

1).Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1).63 1).63 1).2.000.000

1).63 1).3.000.000 1).63 1).2.000.000

1).63 1).5.000.000

1).63 1).5.000.000

1).315 1).17.000.000


3.0.00.1.1.03.01.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1).Jumlah kebutuhan ATK

1).3046 1).3046 1).80.000.000

1).3046 1).80.000.000

1).3046 1).80.000.000

1).3046 1).80.000.000

1).3046 1).80.000.000

1).15230 1).400.000.000


3.0.00.1.1.03.01.01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1).Jumlah kebutuhan bahan cetakan dan penggadaan

1).1 1).1 1).20.000.000

1).1 1).20.000.000

1).1 1).20.000.000

1).1 1).30.000.000

1).1 1).30.000.000

1).5 1).120.000.000


3.0.00.1.1.03.01.01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1).Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik

1).11 1).11 1).0 1).11 1).0 1).11 1).0 1).11 1).0 1).11 1).1.000.000

1).11 1).1.000.000


3.0.00.1.1.03.01.01.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1).Jumlah Kebutuhan & Peralatan Perlengkapan kantor

1).37 1).37 1).3.000.000

1).37 1).7.000.000 1).37 1).3.000.000

1).37 1).5.000.000

1).37 1).5.000.000

1).185 1).23.000.000


3.0.00.1.1.03.01.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1).Jumlah Bahan Bacaan

1).89 1).89 1).10.560.000

1).89 1).10.560.000

1).89 1).10.560.000

1).89 1).11.000.000

1).89 1).11.000.000

1).445 1).53.680.000




3.0.00.1.1.03.01.01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

1).Jumlah Jamuan makan Minum

1).750 1).750 1).15.000.000

1).750 1).18.000.000

1).750 1).15.000.000

1).750 1).18.000.000

1).750 1).18.000.000

1).3750 1).84.000.000


3.0.00.1.1.03.01.01.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1).Jumlah rapat-rapat koordinasi & konsultasi yg di laksanakan

1).40 1).40 1).115.650.000

1).40 1).125.650.000

1).40 1).115.650.000

1).40 1).143.583.171

1).40 1).143.583.171

1).200 1).644.116.342


3.0.00.1.1.03.01.01.01.19

Penyedia Pelayanan dan Inventarisasi Barang / Aset

1).Jumlah dokumen pengelolaan adminstrasi/aset

1).6 1).6 1).22.600.000

1).6 1).22.600.000

1).6 1).22.600.000

1).6 1).22.600.000

1).6 1).22.600.000

1).36 1).113.000.000


3.0.00.1.1.03.01.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)

1).Jumlah OPD yang memiliki sarana prasarana punjang kinerja aparatur yang baik

1).100 1).100 1).4.000.000.000

1).100 1).4.700.000.000

1).100 1).4.000.000.000

1).100 1).5.500.000.000

1).100 1).9.366.182.900

1).100 1).27.566.182.900

3.0.00.1.1.03.01.01.02.03

Pembangunan Gedung Kantor

1) Luas Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik (m2)

1). 23.520

1).1532 1).13.026.287.500

1).767 1).6.643.201.075

1).794 1).6.877.737.750

1).532 1).4.609.279.473

1).434 1).3.763.783.942

1).4143 1).34.920.289.740

Bidang Cipta Karya

1).Semua Kecamatan



3.0.00.1.1.03.01.01.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

1).Jumlah kendaraan dinas operasional

1).1 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1).1 1).38.661.829

1).1 1).38.661.829


3.0.00.1.1.03.01.01.02.23

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

1).Jumlah kendaraan dinas/jabatan yg terpelihara

1).1 1).1 1).10.000.000

1).1 1).10.000.000

1).1 1).10.000.000

1).1 1).15.000.000

1).1 1).15.000.000

1).5 1).60.000.000


3.0.00.1.1.03.01.01.02.24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1).Jumlah kendaraan dinas/operasional yg terpelihara

1).6 1).6 1).25.000.000

1).6 1).29.000.000

1).6 1).25.000.000

1).6 1).35.000.000

1).6 1).35.000.000

1).30 1).149.000.000


3.0.00.1.1.03.01.01.02.28

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

1).Jumlah peralatan pendukung kantor yg terpelihara

1).10 1).10 1).5.000.000

1).10 1).8.000.000 1).10 1).5.000.000

1).10 1).5.000.000

1).10 1).5.000.000

1).50 1).28.000.000


3.0.00.1.1.03.01.01.02.42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1).Luas Gedung Kantor yang direhabilitasi (m2)

1).19 gdg 1).491 1).1.962.500.000

1).491 1).2.060.625.000

1).491 1).2.163.656.250

1).445 1).2.055.473.450

1).481 1).2.338.930.975

1).2420 1).10.581.185.675

Bidang Cipta Karya

1).Semua Kecamatan

3.0.01.1.1.03.01.01.14

Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Se

1).Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu

1).na 1).100 1).22.750.000.000

1).100 1).22.750.000.000

1).100 1).22.750.000.000

1).100 1).22.750.000.000

1).100 1).28.275.000.000

1).100 1).119.275.000.000



mua PD)

3.0.01.1.1.03.01.01.14.01

Survei Harga Satuan

1).Jumlah dokumen hasil survey harga satuan konstruksi

1).10 1).10 1).180.000.000

1).10 1).180.000.000

1).10 1).180.000.000

1).10 1).180.000.000

1).10 1).180.000.000

1).50 1).900.000.000


3.0.01.1.1.03.01.01.14.13

Review dan Revisi RENSTRA SKPD

1).Jumlah Dokumen Review dan Revisi RENSTRA SKPD

1).0 1).5 Buku

1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).5 Buku 1). Perencanaan

1).Semua Kecamatan

3.0.01.1.1.03.01.01.14.17

Penyusunan RENSTRA SKPD

1).Jumlah Dokumen Renstra

1).10 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1).10 1).46.500.000

1).10 1).46.500.000


3.0.01.1.1.03.01.01.14.18

Penyusunan RENJA SKPD

1).Jumlah buku renja

1).10 1).10 1).12.500.000

1).10 1).12.500.000

1).10 1).12.500.000

1).10 1).12.500.000

1).10 1).12.500.000

1).50 1).62.500.000


3.0.01.1.1.03.01.01.14.21

Evaluasi RENJA SKPD

1).Jumlah laporan evaluasi RENJA

1).10 1).10 1).10.000.000

1).10 1).10.000.000

1).10 1).10.000.000

1).10 1).10.000.000

1).10 1).12.750.000

1).50 1).52.750.000


3.0.01.1.1.03.01.01.14.22

Penyusunan Data Sektoral

1).Jumlah Dokumen data sektoral skpd

1).10 1).10 1).25.000.000

1).10 1).25.000.000

1).10 1).25.000.000

1).10 1).25.000.000

1).10 1).31.000.000

1).50 1).131.000.000




3.0.02.1.1.03.01.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)

1).Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu

1).na 1).100 1).2.500.000.000

1).100 1).2.500.000.000

1).100 1).2.500.000.000

1).100 1).2.500.000.000

1).100 1).3.100.000.000

1).100 1).13.100.000.000

3.0.02.1.1.03.01.01.06.05

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1).Jumlah Dokumen Lakip

1).12 1).12 1).25.000.000

1).12 1).25.000.000

1).12 1).25.000.000

1).12 1).25.000.000

1).12 1).31.000.000

1).60 1).131.000.000


3.0.02.1.1.03.01.01.26

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)

1).Tingkat maturitas SPIP (Level)

1).na 1).1 1).1.250.000.000

1).2 1).1.250.000.000

1).3 1).1.250.000.000

1).4 1).1.250.000.000

1).5 1).1.400.000.000

1).5 1).6.400.000.000

3.0.02.1.1.03.01.01.26.01

Pelaksanaan SPIP

1).Jumlah Kegiatan yg dinilai resikonya

1).12 1).12 1).12.500.000

1).12 1).12.500.000

1).12 1).12.500.000

1).12 1).12.500.000

1).12 1).14.000.000

1).60 1).64.000.000


3.0.03.1.1.03.01.01.16

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Semua PD)



7).Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat

1).Meningkatnya ketersediaan sarana publik yang memadai dalam pelayanan masyarakat

1).Luas Sarana publik yang dibangun/dipelihara

1.1.03.1.1.03.01.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Publik (khusus Dinas PUTR)

1).Jumlah sarana publik dalam kondisi baik

1).85 1).100 1).4.520.000.000.000

1).115 1).126.000.000.000

1).130 1).132.300.000.000

1).150 1).138.915.000.000

1).170 1).145.860.750.000

1).170 1).5.063.075.750.000

2).31 2).37 2).500.000.000.000

2).43 2).525.000.000.000

2).49 2).551.250.000.000

2).55 2).578.812.500.000

2).61 2).607.753.125.000

2).61 2).2.762.815.625.000

1.1.03.1.1.03.01.01.02.02

Peningkatan/Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga

1).Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (Unit)

1).6 1).1 1).44.000.000.000

1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1).1 1).44.000.000.000

Bidang Cipta Karya

1).Semua Kecamatan



1.1.03.1.1.03.01.01.02.03

Pengawasan dan Pengendalian Bangunan

1).Jumlah Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan (Kali)

1).1 1).4 1).300.000.000

1).4 1).315.000.000

1).4 1).330.750.000

1).4 1).347.287.500

1).4 1).364.651.875

1).20 1).1.657.689.375

Bidang Cipta Karya

1).Semua Kecamatan

1.1.03.1.1.03.01.01.02.04

Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

1).Jumlah Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan (Kali)

1).1 1).4 1).300.000.000

1).4 1).315.000.000

1).4 1).330.750.000

1).4 1).347.287.500

1).4 1).364.651.875

1).20 1).1.657.689.375

Bidang Cipta Karya

1).Semua Kecamatan

1.1.03.1.1.03.01.01.02.10

Penyusunan Database Bangunan Gedung

1).Jumlah Dokumen Data Base Bangunan Gedung yang Disusun

1).1 1).1 1).300.000.000

1).1 1).315.000.000

1).1 1).330.750.000

1).1 1).347.287.500

1).1 1).364.651.875

1).6 1).1.657.689.375

Bidang Cipta Karya

1).Semua Kecamatan

1.1.03.1.1.03.01.01.02.11

Penyusunan HSPK dan HSBGN Kabupaten

1). Jumlah Dokumen HSPK dan HSBGN Kabupaten yang Disusun

1).1 1).1 1).300.000.000

1).1 1).315.000.000

1).1 1).330.750.000

1).1 1).347.287.500

1).1 1).364.651.875

1).6 1).1.657.689.375

Bidang Cipta Karya

1).Semua Kecamatan

1.1.03.1.1.03.01.01.02.30

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

1). Jumlah Sarana Publik dalam kondisi baik

1). 85 1).5 1).5.000.000.000

1).5 1).5.250.000.000

1).5 1).5.512.500.000

1).5 1).5.788.125.000

1).5 1).6.077.531.250

1).25 1).27.628.156.250

Bidang Cipta Karya

1).Semua Kecamatan



Tana Paser, 10 Agustus 2017

Kepala Dinas,

Ir. H. Bachtiar Effendi, MT

NIP. 19600130 198903 1 004



Tabel 6.2

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017/2021) Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Persentasi Jalan kondis baik 26,242 % 9 km 20 km 22 km 30 km 35 km 50 %

2 Persentase Jembatan yang

berkondisi baik 26,242 % 43 m 43 m 43 m 43 m 43 m 50 %

3

Panjang Jaringan irigasi dan

infrastruktur sumber daya air

berkondisi baik

9,74 % 17000 17000 17000 17000 17000 24,37 %

4

Persentase sistem penataan

ruang dan perencanaan tata

ruang wilayah kabupaten

yang baik

5 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 %



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat direncanakan

target pelayanan per tahun selama lima tahun selama masa

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Paser periode tahun

2016-2021. Sebagai indikator kinerja hasil pelayanan yang

direncanakan akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata


Rencana Strategis 2016 – 2021


BAB VII

PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Revisi dan review Renstra SKPD merupakan

dokumen perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun,

dalam hal ini Renstra SKPD berfungsi sebagai pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berlaku untuk

setiap tahun anggaran selama kurun waktu lima tahun, selain itu

Renstra SKPD juga berfungsi sebagai piranti untuk penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan

sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima

tahunan.

Memperhatikan begitu sentralnya peran Rencana Strategis

Dinas dalam segala gerak langkah Dinas, maka menjadi kewajiban

seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Paser untuk dapat memahami dan melaksanakan kesepakatan

bersama yang tertuang dalam Rencana Revisi dan review

Renstra SKPD Tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata


KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN PASER

Ir. H. BACHTIAR EFFENDI, MT

NIP. 19600130 198901 1 004

Documents

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH · perlunya keterkaitan erat antara penyusunan Renstra SKPD dengan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004