Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA STRATEGISDINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019-2024Makalah disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah
Manajemen Pemerintahan
disusun Oleh:
Bramantyo Bagus 16/394630/SP/27236
Cintya Faliana 16/399404/SP/27537
Davin Dharmawan18/430810/SP/28654
Dzikrina Azkia Navitri 16/399410/SP/27543
Dosen Pengampu:Bambang Purwoko
Theresia Octastefani
Universitas Gadjah MadaFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Departemen Politik Dan Pemerintahan
2019BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, melalui urusan pemerintahan konkuren, Daerah mendapatkan otonominya. Daerah, baik Provinsi atau Kota/Kabupaten diberikan kesempatan untuk mengurusi sendiri permasalahan di daerahnya sendiri. Hal ini dapat menjadi keuntungan bagi Pemerintah Pusat yang terkurangi bebannya, serta bagi Pemerintah Daerah yang dapat merasakan adanya desentralisasi kekuasaan. Namun, urusan ini juga bisa menjadi polemik jika Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dapat membangun sinergi yang baik serta Pemerintah Daerah tidak tentu arah dan terlatih mengurusi urusannya.
Pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan lebih terperinci tentang macam-macam urusan pemerintahan konkuren. Urusan ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Pada Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar, terdapat satu macam urusan yang sangat esensial yaitu tentang Lingkungan Hidup. Definisi Lingkungan hidup menurut Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Urusan ini menjadi
wajib sebab kualitas Lingkungan Hidup suatu daerah sangat bergantung pada perilaku
masyarakatnya dan fenomena-fenomena yang terjadi di daerah tersebut. Jadi,
Pemerintah Daerah memiliki beban untuk mengatur masyarakatnya agar tidak merusak
lingkungan hidupnya sendiri.
Isu-isu lingkungan hidup kian menghegemoni seiring dengan perkembangan
zaman. Semakin majunya peradaban manusia dan semakin menuanya usia planet kita
diikuti dengan meningkatnya pencemaran lingkungan baik di air, darat dan udara. Kota
Yogyakarta pun juga terdampak pencemaran ini. Kota Pelajar yang populasinya kian
hari makin padat ini jelas merasakan pencemaran lingkungan. Belum lagi makin
massifnya pembangunan dan membludaknya volume kendaraan kian memerparah
keadaan. Menghadapi permasalahan yang kompleks tersebut, tidak salah saat
Pemerintah Kota Yogyakarta menempatkan urusan Lingkungan Hidup dalam bentuk
Dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta. Lalu, Dinas Lingkungan Hidup dalam
beroperasi berpatokan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun, dasar-dasar hukum
tersebut masih belum cukup untuk mengarahkan Dinas Lingkungan Hidup. Perlu
adanya kontekstualisasi dasar-dasar tersebut dengan realita kehidupan yang dinamis.
Berdasar pada penalaran tersebut, dirasa perlu untuk menyusun dokumen Rencana
Strategis (Renstra) bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Melalui Renstra
ini, Dinas Lingkungan Hidup dapat memiliki pedoman yang mendasar dan kontekstual.
Tidak hanya itu, arah gerak dan peran Dinas Lingkungan hidup dapat disesuaikan untuk
menunjang visi misi Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Beberapa Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta
5. Keputusan bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor 152a tahun 2004, 02/SKB.KDH/A/2004, 03 tahun 2001 tentang Kerja Sama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Derah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah
Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
dimaksudkan untuk memberikan panduan dan dasar hukum untuk merespon isu-isu
terkait lingkungan hidup yang ada di Kota Yogyakarta.
1.3.2 Tujuan
Tujuan dari pembuatan Rencana Strategis ini untuk menjadi pedoman dan arah
kerja dalam mengoperasikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta agar sesuai
dengan visi misi Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang dipakai dalam penyusunan rencana strategis kali ini adalah dibagi menjadi beberapa bab penulisan seperti berikut:
BAB I PENDAHULUANBerisikan tentang latar belakang permasalahan, landasan
hukum, maksud dan tujuan pembuatan rencana strategis, dan sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYAAN PERANGKAT DAERAHPada bab ini akan membahas tugas, fungsi, dan struktur
organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan tantangan dan peluang pengembangan perangkat daerah.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS Bagian ini akan mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah yang didukung dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Kemudian, akan diperdalam dengan telaahan Rentra K/L dan Resntra serta rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARANBab ini sebagai pembahasan lanjutan akan memperdalam
dengan mengkerangkai tujuan dan sasaran dan isu yang diangkat. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
BAB II
GAMBARAN PELAYAAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan
Hidup Kota Yogyakarta tergolong Dinas Tipe A. Dinas Tipe A seperti yang diatur pada
Pasal 6 terdiri atas satu sekretariat, paling banyak empat bidang dan masing-masing
bidang paling banyak tiga seksi. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota
Yogyakarta dalam strukturnya berisi Kepala Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, satu
Sekretariat dengan Tiga Sub Bagian, empat Bidang dengan masing-masing Bidang diisi
dua seksi serta Unit Pelayanan Teknis (UPT). Susunan struktur tersebut terlampir dalam
bagan berikut :
Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:
1. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun.
d. Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Sumberdaya Lingkungan Hidup; dan
2. Seksi Penaatan dan Pemantauan Lingkungan.
e. Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik, terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik; dan
2. Seksi Pertamanan dan Perindang Jalan
f. Bidang Pengelolaan Persampahan, terdiri dari:
1. Seksi Pengurangan Sampah; dan
2. Seksi Penanganan Sampah.
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
Bagan 1 - Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (dikutip dari situs resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta)
Seperti yang terlihat dari strukturnya, Kepala Dinas bertugas untuk
mengoordinir Dinas dan bertanggungjawab pada Struktur di atasnya
(Walikota, Wakil Walikota) melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dengan
Sub-sub Bagiannya bertugas mengurus rumah tangga, administratif dan
operasional Dinas. Dinas Lingkungan Hidup juga mengurusi beberapa
urusan yang direpresentasikan oleh empat bidang, yaitu Penataan dan
Pengendalian Dampak Lingkungan, Pengembangan Kapasitas Lingkungan
Hidup, Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik serta Pengelolaan Persampahan.
Pada struktur, bidang-bidang serta seksi-seksinya bertugas sebagai
koordinator dan penanggungjawab (PJ) terkait urusannya. Eksekutor
teknisnya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Tugas Dinas Lingkungan Hidup seperti yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Lingkungan Hidup. Lalu, untuk melaksanakan tugas tersebut,
Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa fungsi seperti yang diatur dalam Pasal 5
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
adalah sebagai berikut:
1. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Lingkungan Hidup;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
5. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di bidang Lingkungan hidup
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Sumber Daya dibagi menjadi tiga, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Aset. Semua data terkait Sumber Daya diambil dari situs resmi Dinas Lingkungan
Hidup Kota Yogyakarta. Pada situs resminya, Dinas Lingkungan Hidup tertera memiliki
SDM sebanyak 748 orang. 748 orang tersebut tersebar di beberapa posisi, yaitu Pegawai
Negeri Sipil (PNS) sebanyak 258 orang (34,49%), Tenaga Bantuan (Naban) sebanyak
40 orang (5,35%) serta Tenaga Teknis sebanyak 450 orang (60,16%). Kemudian terkait
Aset, terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bangunan dan Kendaraan. Total terdapat 104 unit
Bangunan dan 149 unit Kendaraan yang pembagiannya tertera pada bagan Sumber
Daya Perangkat Daerah. Total nilai aset yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup adalah
74.128.906.815,90,- Milyar Rupiah.
Bagan 2 – Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (Dikutip dari situs resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta)
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja Pelayanan diukur dari hasil kritisi terhadap capaian kerja terbaru (tahun
2018) dari Dinas Lingkungan Hidup yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2018. LKIP
tersebut didapatkan dari situs resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Berikut
akan ditampilkan beberapa tabel terkait capaian tersebut.
Tabel 1 - Capaian Kinerja Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2018 (Dikutip dari LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2018)
Tabel 2 - Capaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2018 (Dikutip dari LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2018)
Berdasar pada dua tabel capaian tersebut, terlihat fokus Dinas Lingkungan Hidup pada periode sebelumnya yaitu untuk Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Meningkatkam pengelolaan persampahan. Indikator yang ditetapkan untuk fokus tersebut pun sudah jelas. Pada Pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang digunakan sebagai indikator adalah indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Lalu pada RTH Publik, indikator yang digunakan adalah terciptanya perluasan RTH Publik seluas 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Kemudian pada pengelolaan persampahan, indikator yang digunakan adalah Presentase Pengurangan Sampah dan Presentase Pengangkutan Sampah. Semua tujuan dan target yang ditetapkan sudah hamper memenuhi target bahkan beberapa sudah melampaui target. Pada periode selanjutnya perlu ada peningkatan di beberapa fokus yang belum memenuhi target, pemeliharaan fokus-fokus yang sudah melampaui target serta adanya fokus baru mengingat kompleksitas isu-isu permasalahan lingkungan yang berkembang di Kota Yogyakarta.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Daerah
Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang untuk pengembangan lingkungan hidup Kota Yogyakarta.
1. Kesadaran Publik a. Kurangnya kesadaran publik untuk menjaga kualitas
lingkungan hidupb. Kebijakan yang hadir tentang pengelolaan lingkungan
hidup kebanyakan masih bersifat given atau satu arahc. Sulit terciptanya lingkungan yang sehat jika masyarakat
tetap merusak lingkungan2. Pembangunan Gedung
a. Maraknya pembangunan gedung menciptakan sejumlah permasalahan lingkungan seperti berkurangnya air tanah, efek rumah kaca dan sebagainya
b. Arsitektur Gedung yang tidak ramah lingkungan’c. Letak Gedung yang berpotensi merusak lingkungan
sekitarnya
3. Kendaraan Bermotora. Asap dari kendaraan bermotor yang berpotensi
mencemari udarab. Volume kendaraan bermotor yang melintas di Kota
Yogyakarta terlalu padat sehingga menghasilkan asap yang banyak
4. Pembuangan Sampah dan Limbaha. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan
limbah sembaranganb. Produksi sampah dan limbah masih terlalu besar di Kota
Yogyakartac. Kurangnya proses daur ulang dari sampah dan limbah
tersebut
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
Pada pembahasan isu-isu strategis, untuk memermudah penalaran, perlu diperjelas lebih lanjut tentang beberapa fokus bahasan yang akan ditampilkan dalam beberapa sub bab. Fokus-fokus itu antara lain :
1. Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sesuai tugas dan fungsinya
2. Hasil telaahan visi, misi dan program Wali Kota Yogyakarta 3. Hasil telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup RI 4. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Yogyakarta
3.1 Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sesuai Tugas dan Fungsinya
Penggambaran analisis ini akan dipaparkan melalui tabel berikut yang memuat Aspek Kajian, Capaian Terakhir, Standar yang digunakan, Faktor yang memengaruhi dan Permasalahan Pelayanan. Berikut adalah tabelnya :
Aspek Kajian
Capaian Terakhir
Standar Pelayanan
Faktor yang Memengaruhi
Permasalahan
PelayananEksternal Internal
Kualitas Air 49,26 Peraturan
Gubernur
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Nomor 20
Tahun 2008
tentang Baku
Muttu Air di
Provinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Kondisi alam, kesadaran warga menjaga lingkungan
Kesiapan peralatan dan kualitas SDM
Kualitas Udara
84,24 Peraturan
Daerah
Provinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Nomor 5
Kondisi alam, kesadaran warga menjaga lingkunga
Kesiapan peralatan dan kualitas SDM
Tahun 2007
tentang
Pengendalian
Pencemaran
Udara
n
Peningkatan Perluasan RTH seluas 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta
29,30 % Peraturan
Daerah
Provinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Nomor 3
Tahun 2015
tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Ketersediaan lahan
Kesiapan peralatan dan kualitas SDM
Peningkatan Pengurangan Sampah
18,75% Peraturan
Walikota
(PERWALI)
Nomor 67
Tahun 2018
tentang
Kebijakan
dan Strategi
Kota
Yogyakarta
Dalam
Pengelolaan
Kondisi alam, kesadaran warga menjaga lingkungan
Kesiapan peralatan dan kualitas SDM
Sampah
Rumah
Tangga dan
Sampah
Sejenis
Sampah
Rumah
Tangga,
Peraturan
Walikota
Yogyakarta
Nomor 57
Tahun 2010
tentang Izin
Penyimpanan
Sementara
dan
Pengumpulan
Limbah
Bahan
Berbahaya
dan Beracun
Peningkatan Pengangkutan Sampah
92,71% Peraturan
Walikota
(PERWALI)
Nomor 67
Tahun 2018
tentang
Kebijakan
dan Strategi
Kota
Yogyakarta
Kondisi alam, kesadaran warga menjaga lingkungan
Kesiapan peralatan dan kualitas SDM
Dalam
Pengelolaan
Sampah
Rumah
Tangga dan
Sampah
Sejenis
Sampah
Rumah
Tangga,
Peraturan
Walikota
Yogyakarta
Nomor 57
Tahun 2010
tentang Izin
Penyimpanan
Sementara
dan
Pengumpulan
Limbah
Bahan
Berbahaya
dan Beracun
Edukasi dan Penyadaran tentang Isu-isu Lingkungan ke Publik
- Peraturan
Daerah No 1
tahun 2012
tentang
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Kemauan dan kesadaran warga menjaga lingkungan
Kesiapan peralatan dan kualitas SDM
Membuat Industri Kreatif Daur Ulang Sampah
- Peraturan
Daerah
Provinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Nomor 3
Tahun 2015
tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Kemauan warga untuk terlibat
Kesiapan peralatan dan kualitas SDM
Berdasar tabel tersebut, kira-kira seperti itulah rencana pelayanan yang akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup lima tahun ke depan. Pola pelayanan tidak hanya bersifat sebagai penyelesai masalah. Tapi juga berusaha membangun kesadaran masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam menanggulangi isu-isu lingkungan di Kota Yogyakarta. Jika dievaluasi, pelibatan masyarakat Kota Yogyakarta masih kurang dalam isu lingkungan. Maka penting dicoba memancing partisipasi masyarakat di tahun-tahun kedepan.
3.2 Hasil telaahan visi, misi dan program Wali Kota Yogyakarta
Untuk menelaah, terlebih dahulu akan dipaparkan visi-misi Walikota Yogyakarta untuk satu periode kepemimpinannya. Berikut adalah visi-misi tersebut :
VISI KOTA YOGYAKARTA
Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa
yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai
Keistimewaan
MISI KOTA YOGYAKARTA
1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih
Berdasar visi-misi tersebut terdapat beberapa hal yang harus ditekankan. Mulai dari karakter kepemimpinan yang kemudian menjadi karakter pelayanan. Terlihat yang sangat ditekankan adalah adanya etos kerja untuk bersaing namun tetap berdasar pada kebudayaan dan nilai moral serta etika tradisional Yogyakarta. Etos kerja untuk bersaing dibuktikan dengan munculnya inovasi-inovasi dalam pelayanan dan hadirnya kedisiplinan dalam pelayanan. Pelayanan juga harus menjunjung etika dan nilai moral. Yaitu mengedepankan sopan santun dan
pelayanan yang ramah. Pelayanan yang membuat yang melayani dan dilayani merasa bersahabat.
Seperti yang tertulis dalam salah satu misinya, pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu poin yang ditegaskan dalam misi Walikota. Ini berarti persoalan lingkungan hidup merupakan salah satu fokus penting dalam pelayanan publik di Kota Yogyakarta. Karakter-karakter yang sudah diuraikan di atas, yaitu etos kerja dan berbudaya harus hadir dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
3.3 Hasil telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup RI
Visi dan misi pembangunan nasional Tahun 2015-2019telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH-K) merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralelmeningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian KLH-K tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah :
1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.
2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial,ekonomi rakyat,dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species.
3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan
Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :
1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan,ketahanan air dan kesehatan masyarakat,dengan indicator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani,yaitu air,udara dan tutupan hutan.
2) Memanfaatkan potensi Sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan Indicator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport.
3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indicator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.
Berdasar pada visi-misi pembangunan nasional dan KLHK, terdapat beberapa karakter juga yang harus diakomodir dalam penyusunan kebijakan mengenai lingkungan hidup di Kota Yogyakarta. Pertama perlunya kemandirian dan kedaulatan dalam mengelola kebijakan. Lalu, kebijakan yang diambil juga harus berlandaskan prinsip Gotong Royong. Yaitu melibatkan sebanyak mungkin pihak dan diposisikan sesuai kapabilitasnya masing-masing. Meskipun berperan berbeda-beda tetapi tetap bekerja dalam kesatuan sebuah sistem.
Falsafah dari pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan dan dikontekstualisasikan oleh KLHK demi mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup. Hal yang paling ditekankan adalah bagaimana menciptakan pengelolaan lingkungan yang mengedepankan prinsip berkelanjutan. Baik dalam mengatasi pencemaran maupun pemanfaatan sumber daya. Ditekankan pula, hal-hal yang harus dijaga adalah kualitas air, kualitas udara dan sumber daya. Jadi dapat disimpulkan, dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu ada kemandirian dan kedaulatan serta dikerjakan secara gotong royong. Proses pengelolaan harus mengedepankan dan berjalan secara keberlanjutan. Hal-hal yang harus diutamakan untuk dijaga adalah kualitas air, kualitas udara dan ketersediaan sumber daya alam.
3.4 Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Yogyakarta
Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :
1) ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2) keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
3) keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4) terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5) terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
6) terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7) keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota
Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Sebagai upaya mewujudkan arah penyelelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi :
1) Pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan
2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.
Berdasarkan RTRW, Kota Yogyakarta ditargetkan menjadi pusat dari beberapa kawasan. Yaitu kawasan Budaya, Pelayanan Jasa, Pendidikan dan Pariwisata. Pemusatan ini menyebabkan Tata Ruang di Kota Yogyakarta menjadi sangat padat. Perlu ada penataan ruang yang rapi dan tetap mengedepankan kualitas lingkungan hidup. Jangan sampai pemusatan-pemusatan ini menyebabkan tidak adanya RTH yang mencukupi sehingg menyebabkan menurunnya kualitas udara. Kondisi ini jelas akan menciderai rencana strategis KLHK yang dimana salah satunya harus mengedepankan kualitas udara.
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan
Terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat yang prima terkait kebersihan lingkungan dan sampah, terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif, meningkatkan sinergitas dalam pembangunan wilayah.
4.1.1 Indikator Tujuan
Tingkat kepuasan masyarakat, presentase wilayah yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu, presentase realisasi program presentase wilayah dengan penyelesaian APBD tepat waktu.
4.2 Sasaran
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan utama dari diangkatnya isu ini adalah menyelesaikan masalah sampah di Kota Yogyakarta. Sasaran utama dari isu ini otomatis adalah orang-orang yang berdampak dan terdampak langsung oleh isu ini. Yaitu orang-orang yang tinggal atau beraktivitas di wilayah Kota Yogyakarta. Sasaran utama ini lebih mudah disadarkan sebab mereka terdampak langsung oleh masalah sampah serta mereka mampu menjadi aktor-aktor yang bisa menanggulangi masalah ini. Selain itu, memungkinkan
juga sasaran lainnya, yaitu orang-orang atau komunitas-komunitas yang ada di luar Kota Yogyakarta namun memiliki ketertarikan terhadap isu sampah. Pihak ini dapat berperan sebagai pendonor, baik dana, ilmu, tenaga dsb. Fokus sasaran tetap pada yang pertama, sasaran lainnya hanya bersifat sampingan.
4.2.1 Indikator Sasaran
1. Warga Asli Kota Yogyakarta yang berdomisili di Kota Yogyakarta (dibuktikan lewat KTP)2. Pendatang yang berdomisili di Kota Yogyakarta (Mahasiswa, Pegawai dsb)3. Orang-orang yang beraktivitas secara rutin (kerja, kuliah dsb) di Kota Yogyakarta namun tidak berdomisili di Kota Yogyakarta
BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi
Strategi yang digunakan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sosialisasi, fasilitasi dan regulasi. Sosialisasi yaitu memberikan pemahaman kepada sasaran-sasaran yang telah disebutkan terkait isu ini. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, media cetak, propaganda fisik, tatap muka ke beberapa lembaga (sekolah, kampus, kantor dsb) dan door to door. Fasilitasi berarti disediakannya fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Fasilitas tersebut seperti tempat sampah yang sudah ada spesifikasinya, jasa angkut sampah, edukasi tentang pengelolaan sampah dan mendukung berkembangnya industri kreatif yang memroduksi produk-produk dengan mendaur ulang sampah. Terakhir, terkait regulasi, harus ada regulasi tegas yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk menanggulangi isu ini. Regulasi yang jelas, memiliki sanksi yang sepadan serta memiliki mekanisme pengawasannya. Hal yang diharapkan kemudian adalah mampu menimbulkan kontrol terhadap
masyarakat Kota Yogyakarta. Dalam melakukan ketiga hal ini, Pemerintah Daerah disarankan membangun kerjasama yang egaliter dengan masyarakat dan komunitas-komunitas yang ada di dalamnya.
5.2 Arah Kebijakan
Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah kebijakan yang dirumuskan yaitu dengan mengembangkan model layanan publik berbasis TI dan memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa setempat. Selain itu, arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana persampahan sangat penting dalam pelayanan publik. Kemudian, meningkatkan ruang terbuka hijau dengan dominasi tanaman perindang dan meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan.
BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. Rencana Program
Masalah sampah merupakan masalah umum yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia seperti di Yogyakarta. TPST Piyungan yang dijadikan tempat pembuangan sampah akhir oleh tiga wilayah di Yogyakarta tersebut, memiliki permasalahan berupa penumpukan sampah yang telah melampaui kapasitas dari TPST Piyungan. Sehingga diperlukan penyelesaian serta solusi terkait penumpukan sampah di TPST Piyungan. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan di atas, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan, diantaranya: membentuk komunitas peduli sampah, pemetaan TPS sementara, dan pengolahan sampah yang tepat.
Pembentukan komunitas peduli sampah tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan
benar. Di mana seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa masyarakat masih banyak yang belum memiliki kesadaran dalam menyikapi dan mengelola sampah. Komunitas akan memberikan edukasi tentang bagaimana cara pemilahan sampah, dan bagaimana membedakan sampah organik dan non-organik. Sehingga sampah organik tersebut bisa diolah menjadi pupuk kompos yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri, dan memperbaiki kondisi ekonomi. Sedangkan untuk sampah non-organik, dapat diolah menjadi kerajinan seperti pot bunga, tas, dan lainnya.
Pemetaan TPS sementara dilakukan dengan maksud untuk menampung sampah yang diangkut dari masyarakat, namun tidak langsung dibawa ke TPST, tetapi dapat dikelola dahulu di TPS sementara supaya tidak terjadi penumpukan sampah di TPST. Sampah yang di TPS sementara tersebut, masyarakat sekitar dapat memanfaatkan sampah untuk menambah penghasilan ekonomi mereka, seperti mengambil sampah organik untuk dibuat pupuk kompos (Ardila dkk, 2017). Pemilahan sampah di TPS sementara lebih memungkinkan daripada dilakukan di TPST, karena mengingat jumlah sampah di TPS lebih sedikit dibandingkan sampah di TPST, jadi lebih mudah dipilah.
TPST Piyungan sebetulnya tidak lagi berbasis pada pengelolaan sampah tetapi sudah berbasis pada pengolahan sampah. Sampah yang sampai disana hanya dengan menggunakan metode sanitary landfill. Penggunaan metode tersebut dinilai tidak efektif karena sampah yang ada tidak akan hilang dan cenderung bertambah, tetapi luas area TPST tetap, sehingga tetap terjadi penumpukan sampah. Pengolahan sampah yang dapat dilakukan adalah pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, hal tersebut sangat efektif menurut data BPPT, karena sampah yang masuk ke TPST Piyungan sekitar 77.36% merupakan sampah organik. Sehingga dengan cara pengolahan sampah tersebut maka dapat mengurangi volume sampah di TPST Piyungan.
Tiap kota/kabupaten di DIY memiliki program untuk mengurangi volume sampah ke TPA dan merupakan pengelolaan sampah terpadu perkotaan. Proyek pengolahan sampah yang dilakukan oleh
kabupaten/kota di DIY diterapkan dengan konsep tiga R (3R), yaitu reduce, reuse, recycling. Pengelolaan sampah terpadu dapat didefinisikan sebagai pemilihan dan penerapan teknik-teknik, teknologi, dan program-program manajemen. Pengelolaan sampah terpadu perkotaan meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan, dan pembuangan akhir. Pengelolaan limbah domestik harus dilakukan secara terpadu oleh semua pihak, pemerintah, masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi.
6.1.1 Indikator Program
1. Program Komunitas Peduli Sampah memiliki indikator program terlaksana ketika masyarakat dalam satu kelurahan atau kecamatan memiliki setidaknya satu komunitas peduli sampah.
2. Program pemetaan TPS Sementara dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang memiliki indikator kesuksesan program terlaksana setidaknya dalam satu periode masa jabatan.
3. Program pengolahan sampah memiliki indikator keberhasilan ketika masing-masing pemerintah daerah berhasil melakukan pengolahan di masing-masing TPS Sementara berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycling).
6.2 Kegiatan
Dalam rangka mendukung program-program yang sudah direncakan, perlu dirincikan berbagai jenis kegiatan untuk dapat memberi gambaran jelas program-program tersebut. Program pertama, pembuatan komunitas peduli sampah dapat dimulai dari atas-ke bawah (top down) atau bawah-ke atas (bottom up). Pemerintah dapat segera memberikan instruksi untuk membuat komunitas peduli sampah yang berbasis masyarakat di masing-masing kelurahan atau kecamatan. Pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi mengenai komunitas tersebut di berbagai kanal agar masyarakat dapat berinisiatif membuat komunitas peduli sampah. Komunitas peduli sampah dapat juga didirikan di lingkungan organisasi atau instansi agar dapat mengolah sampahnya sendiri.
Nantinya, komunitas peduli sampah ini lah yang berperan dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat pentingnya pengelolaan sampah sejak dalam rumah. Kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh komunitas ini adalah melakukan pengolahan sampah itu sendiri sejak dalam rumah tangga terkecil. Tidak hanya itu, komunitas peduli sampah juga akan melakukan kampanye pentingnya penekanan penggunaan sampah di rumah tangga maupun di komunitas, organisasi, maupun institusi.
Pembuatan pemetaan TPS Sementara dilakukan oleh pemerintah daerah agar masing-masing daerah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk mengolah sampahnya sendiri sebelum dikirim menuju TPST Piyungan. Kegiatan yang dilakukan adalah meminta bantuan institusi Pendidikan dalam melakukan pemetaan agar pemetaan memperhatikan berbagai factor seperti geolokasi, sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
Selain pembuatan TPS Sementara, pengolahan sampah juga perlu dilakukan dengan basis kegiatan pemilahan sampah dan pendayagunaan sampah. Masyarakat melalui komunitas peduli sampah dapat membuat kerajinan ekonomis berbahan dasar sampah seperti tas, tempat pensil dari bahan dasar sampah. Pengolahan sampah lainnya dapat dilakukan dengan mengolah sampah organik menjadi pupuk atau bahan bakar terbarukan melalui bantuan teknologi.
6.2.1 Indikator Kegiatan
1. Kegiatan komunitas peduli sampah memiliki indikator berhasil ketika telah seetidaknya memiliki agenda rutin kampanye dan sosialisasi pengolahan sampah.
2. Kegiatan komunitas peduli sampah memiliki indikator berhasil ketika telah melakukan pengolahan sampah itu sendiri.
3. Kegiatan pemetaan TPS Sementara memiliki indikator berhasil ketika keberadaan mapping TPS Sementara ada dan lokasinya nyata bisa digunakan.
4. Kegiatan pengolahan sampah memiliki indikator berhasil ketika telah berhasil mendayagunakan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi kerajinan ekonomis atau lainnya.
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam table berikut.
Table 7.1 indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
No Indikator Kondisi kinerja pada awal
periode RPJMD
Target capaian setiap tahun Kondisi kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Tingkat 23,12 % 30,46% 40,11 50,32% 60,46 70,27% 70,27%
partisipasi masyarakat
% %
2. Tingkat pengelolahan sampah
28,17 % 35,24 %
45,27%
55,38% 65,37%
75,58% 75,58 %
BAB VIII
PENUTUP
Demikian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2019-2024 dibuat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2019-2024. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-
2024 setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas
Lingkungan Hidup.
Permasalahan lingkungan hidup, terutama sampah merupakan hal serius yang harus
memerlukan perhatian serta keterlibatan dari setiap kita, bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup
saja tapi juga setiap elemen masyarakat. Diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, juga perlu adanya
komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, dengan kabupaten/kota, institusi
pendidikan, masyarakat maupun dunia usaha, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan
berjalan dengan baik.
Demikian Renstra ini dibuat, dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat dengan
keterlibatan setiap elemen terkait, harapan serta target yang telah kita tetapkan akan terwujud.
Apabila kita semua mampu berkomitmen dan bekerjasama dengan baik, maka niscaya kita akan
berhasil mencapai tujuan dan cita-cita kita dalam mewujudkan Yogyakarta yang bersih, sehat,
dan bebas sampah.
