Upload
others
View
18
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA STRATEGISRENCANA STRATEGISBAGIANBAGIAN HUMAS DAN HUMAS DAN PROTOKOLPROTOKOLSEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KABUPATEN SUMENEPSUMENEPTAHUN 20TAHUN 201166-20-202121
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
2016
KATA PENGANTAR
Kita panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan
hidayatNya, sehingga Renstra Bagian Humas dan Protokol tahun 2016-2021 ini
dapat selesai pada waktunya.
Bagian Humas dan Protokolmempunyai peranan yang sangat strategis
dalam peningkatan pelayanan public khususnya bidang Informasi, peningkatan
komunikasi dua arah antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan
masyarakat dan upaya penciptaan citra Pemerintah Kabupaten Sumenep serta
pelayanan protokoler, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung Kinerja
Pembangunan Kabupaten Sumeneplebih optimal. Berdasarkan peranan tersebut
maka Dokumen RENSTRA ini memiliki nilai strategis dalam upaya peningkatan
Kinerja Bagian Humas dan Protokol.
Seiring dengan dinamika pembangunan, maka tentunya kebijakan dan
program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis, oleh karena itu
kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan
penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga yang kita
banggakan ini.
Kepada semua pihak yang telah bekerjasama disampaikan terima kasih.
Sumenep, Juni 2017Kepala Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
ABD. KADIR, SHPembina Tingkat I
NIP. 19610307 198203 1 008
DAFTAR ISI
Kata PengantarDaftar Isi
BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Maksud dan Tujuan1.3. Landasan Hukum1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya1.5. Sistematika Penyajian
BAB II GAMBARAN UMUM BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL2.1. Struktur Organisasi2.2. Tugas Pokok dan Fungsi2.3. Kondisi Organisasi
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI3.1. Isu Strategis3.2. Perumusan Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1. Visi4.2. Misi4.3. Tujuan dan Sasaran4.4. Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA KERJA5.1.Program Bagian Humas dan Protokol
5.2.Kegiatan Bagian Humas dan Protokol
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD6.1. Indikator Kinerja Bagian Humas dan Protokol
6.2. Kelompok Sasaran Bagian Humas dan protokol
BAB VI PENUTUP
PENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangPerkembangan reformasi di segala aspek bidang kehidupan dan
pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa
konsekwensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat
semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan
pemerintahan, oleh karena itu lembaga pemerintah semakin dituntut untuk
lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan
yang menganut prinsip-prinsip good governance ini juga akan menuntut
adanya komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat.
Komunikasi yang baik ini akan mampu menjaga aspek transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, lebih terjaminnya aliran
arus aspirasi dan tersampaikannya kebijakan dan program pembangunan
dari Pemerintah kepada masyarakat.
Bagian Humas dan Protokolmempunyai peranan penting dalam menjaga
mekanisme komunikasi Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan
stake holder lain tetap terjaga, sehingga kebijakan dan program
pembangunan akan lebih tepat sasaran. Demokrasi dengan bentuk
pemilihan kepala pemerintahan (baik pusat maupun Daerah) yang
dilakukan secara langsung oleh rakyat juga membawa konsekwensi pada
semakin tingginya tanggung jawab kepala Daerah, yang dalam hal ini
adalah Bupati, terhadap tuntutan masyarakat, makin kritisnya masyarakat
terhadap visi, misi dan program pembangunan dan dampaknya terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perlunya komunikasi yang
intensif dan aktif dari kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat
Bab I
untuk menjagai konsistensi kebijakan, program pembangunan, efektifitas
dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Komunikasi yang baik juga akan lebih meningkatkan efektifitas kebijakan
dan hasil-hasil pembangunan, karena seringkali perkembangan dan
dinamika masyarakat berkembang sangat pesat, sementara itu di sisi lain
kebijakan pembangunan disusun untuk kurun waktu yang lama, yaitu
kebijakan jangka panjang mempunyai kurun waktu 25 tahun, dan
kebijakan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu
komunikasi yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan
kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang
sangat pesat, sehingga dari hasil komunikasi ini dapat dilakukan
penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya akan tepat
sasaran.
Bentuk komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat luas dapat
dilakukan dengan berbagai cara, baik langsung maupun melalui media
lain, yaitu media masa. Besarnya peranan dan pengaruh media masa,
apalagi dijaman teknologi informasi seperti sekarang ini, maka pemerintah
harus dapat memanfaatkan peranan media masa ini dengan sebaik-
baiknya sehingga dapat menjadi mitra yang efektif terhadap kegiatan
komunikasi dua arah dan pencitraan pemerintah daerah.
Kegiatan pelayanan public, selain sebagai bagian dari kewajiban
pemerintah terhadap masyarakatnya, juga dapat menjadi media
komunikasi, untuk mengukur seberapa jauh acceptance masyarakat
terhadap program-program pelayanan kepada masyarakat luas dan
usulan-usulan perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal
ini disadari sepenuhnya bahwa komunikasi yang baik akan mampu
menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dan
masyarakat luas.
Mencermati perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan daerah sebagaimana diilustrasikan tersebut diatas, Bagian
Humas dan Protokolmengemban tugas untuk meningkatkan dan menjaga
system komunikasi dan infromasi antara Pemerintah Daerah dengan
masyarakat dan stake holders lainnya tetap baik, meningkatkan citra yang
baik dari masyarakat terhadap lembaga Pemerintah Propinsi, terutama
dari aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik dan dapat
dipertanggungjawabkan. Disamping itu Bagian Humas dan Protokol juga
bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan Protokoler resmi Pimpinan
Pemerintahan Kabupaten Sumenep, khususnya Bupati, Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah dan VVIP/Tamu lainnya yang datang menjadi tamu
Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Bagian Humas dan Protokol sebagai bagian dari lembaga Pemerintah
Kabupaten Sumenep yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab
terhadap kebijakan dan program pembangunan Pemerintahan Kabupaten
Sumenep membangun citra Pimpinan Pemerintahan dan menjaga
komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun
Recanan Strategi Pembangunan tahun 2016-2021 sebagai pedoman dan
landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi
Bupati Sumenep yaitu “Sumenep Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil, dan Profesional disingkat dengan “SUPER MANTAP.
1.2. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis (Renstra) Bagian Humas dan Protokol disusun
berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 dan merupakan
penjabaran dari AGENDA KE-EMPAT pemerintah Kabupaten Sumenep,
yaitu “Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional
dan accountable”.
Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah tersedianya dokumen
kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan visi
dan misinya. Renstra ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan
sesuai dengan kedudukannya dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang,
yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana
Kerja (RENJA) tiap tahunnya.
Sedangkan tujuan dari Rencana Strategis Bagian Humas dan Protokol ini
adalah sebagai berikut:
1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan
Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya dari aspek hubungan
dan komunikasi antara Pemerintah dengan Masyarakat luas.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja lembaga Bagian Humas
dan Protokol, baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi
dan manajemen.
3. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
meningkatkan integritas dan sinergi pembangunan dari masyarakat
dengan Pemerintah dengan melalui berbagai media.
4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan
organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta system
kerja yang optimal, koordinatif, dan bersinergi dalam mencapai tujuan
bersama.
5. Sebagai pusat penyebarluasan informasi, mengumpulkan,
menyimpan, menganalisis dan menyaring informasi baik untuk
dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan
kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.
1.3. Landasan Hukum1. Undang-Undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan,
4. Peraturan Pemerintah nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan
Keprotokolan tentang Tata tempat, Tata Upacara, dan Tata
Penghormatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664),
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan
Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas
dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya
Dokumen Rencana Strategis Bagian Humas dan Protokol mengacu pada
RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021, yang disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol. Hal ini sesuai UU
No. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
didalamnya mengatur tentang tata hubungan kebijakan pembangunan
pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta kebijakan pada
masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
Dokumen kebijakan Renstra Bagian Humas dan Protokol ini juga
berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance, paradigma otonomi
daerah dan dinamika demokrasi yang terus berkembang.
Oleh karena itu Rencana Strategis Bagian Humas dan Protokol ini juga
berupaya secara optimal turut menciptakan pelayanan masyakarat yang
prima pada semua aspek pelayanan publik sebagai salah satu bentuk
implementasi “kontrak politik kepala daerah dengan masyarakat” sesuai visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih.
Substansi Rencana Strategis Bagian Humas, sesuai dengan peran,
kedudukan, tugas pokok dan fungsinya lebih banyak mendukung dan
menjabarkan Agenda ke-empat dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yaitu “Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan accountable”.
Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Renstra Sekda
Pernyataan Misi
Pernyataan Visi
Analisis Lingkungan Faktor Penentu Keberhasilan
Cara Mencapai Tujuan/Sasaran
Perumusan Sasaran
a. Kebijakanb. Program
PENGU
RKT/PK
PENGUKURAN KINERJA LAKIP
LPJ
Renstra/RPJMD Kab. Sumenep
1.5. Sistematika PenyajianDokumen Rencana Strategis Bagian Humas dan Protokol Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 ini dituangkan dengan
sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan dan
pentingnya kebijakan dan program pembangunan pada Bagian
Humas dan Protokol. Berdasarkan latar belakang ini kemudian
ditetapkan maksud dan tujuan penyusunan kebijakan, landasan
hokum, kemudian juga dijelaskan perihal hubungan Renstra
dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dalam
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Bab II Gambaran Pelayanan Bgaian Humas Dan Protokol
Menjelaskan berbagai hal yang ada pada saat ini, terutama
berkaitan dengan kondisi dan permasalahan, masalah Sumber
Daya Manusia dan berbagai potensi sumberdaya yang
diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja Bagian Humas
dan Protokol
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi
Masalah komunikasi antar berbagai stake holder pembangunan,
terutama pemerintah dengan seluruh pihak terkait sangatlah
penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan tepat
sasaran sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan komunikasi
yang baik juga akan menciptakan koordinasi yang baik dan
pembentukan apsirasi yang sehat, yang didalamnya juga
melibatkan berbagai pihak, terutama media masa. Hal ini menjadi
konsentrasi utama Bagian Humas dan Protokol, yang selanjutnya
akan diintegrasikan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga.
Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Berdasarkan peran dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi maka
disusun Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Bagian
Humas dan Protokol, yang diharapkan pada akhirnya akan
mendukung kebijakan besar Pemerintah Kabupaten Sumenep
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep.
Bab V Rencana Kerja
Rencana Kerja disusun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Kebijakan sebagaimana dituangkan pada bab
sebelumnya.
BabVI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Indikator Kinerja SKPD dan Kelompok Sasaran yang mengacu
pada RPJMD.
Bab VI Penutup
GAMBARAN UMUM BAGIAN HUMASDAN PROTOKOL
2.1. Struktur OrganisasiStruktur organisasi Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol
Kabupaten Sumenep ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep. Selanjutnya berdasarkan
Peraturan Bupati Sumenep Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumenep Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan Hubungan Masyarakat, Protokoler,
Dokumentasi dan Publikasi.
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
dipimpin seorang kepala bagian dan memiliki 3 (tiga) Kepala Sub Bagian.
Adapun susunannya sebagai berikut :
1. Kepala Bagian
2. Kepala Sub Bagian Protokol, sandi dan Telekomunikasi
3. Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Hubungan Masyarakat
4. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.
Bab II
2.2. Tugas Pokok dan FungsiBagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan
hubungan masyarakat dan protokol.
Untuk melaksanakan tugas, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis
pembinaan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan protokol.
Sedangkan fungsinya adalah:
a. Pengkoordinasian dan penyususnan program kerja pelaksanaan tugas
pemberitaan dan hubungan masyarakat,
b. Pengkoordinasian dan penyususnan program kerja pelaksanaan tugas
protokol,
c. Pengkoordinasian dan penyususnan program kerja pelaksanaan tugas
dokumentasi dan publikasi,
d. Pelaksanaan juru bicara Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk
Bupati;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
Sub Bagian Pemberitaan dan Humas mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan mengolah bahan guna penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan pemberitaan dan hubungan
masyarakat;
b. Mengumpulkan, emngolah dan menyiapkan bahan guna penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan pemberitaan
dan humas,
c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan hubungan hubungan
kerjasama antar lembaga pemerintah, masyarakat umum, organisasi
kemasyarakatan yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah;
d. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan analisa berita yang
diterima sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan,
e. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan kemitraan dengan pers
sebagai upaya publikasi kegiatan di lingkungan pemerintah daerah.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Protokol mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan penyusunan program kerja
pelaksanan tugas protokol,
b. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan acara dan
protokoler serta menyiapkan pelaksanaan kegiatan dinas pimpinan,
c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan penerimaan tamu-tamu
pemerintah daerah yang berhak menerima pelayanan keprotokolan.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan
Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan program
kerja pelaksanaan tugas dokumentasi dan publikasi.
b. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan analisis infoasmi yang
berkembang di masyarakat umum dan organisasi non pemerintah sebagai
bahan pemberitaan kebijakan pemerintah daerah,
c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan
pemerintah daerah dalam bentuk audio visual;
d. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan naskah pidato Bupati;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan
Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.
2.3. Kondisi OrganisasiJumlah Pegawai Bagian Humas dan Protokol seluruhnya sebanyak 22 orang,
terdiri dari 17 pegawai laki–laki dan 5 pegawai perempuan. Berdasarkan
golongan/kepangkatan, sebanyak 1 dari 21 PNS merupakan pegawai golongan
IV, 8 orang golongan III, 12 orang golongan II dan 1 orang Honorer.
Tabel 2.1.
Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan
No Golongan J u m l a h1 Hononer -2 II / a -3 II / b 24 II / c 75 II / d -6 III / a 37 III / b 58 III / c 19 III / d 210 IV / a -11 IV / b 1
J u m l a h 21
Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai Bagian Humas dan
Protokol berpendidikan Magister sebanyak 1 orang, Sarjana (S1) 6 orang dan
berpendidikan SLTA berjumlah 14 orang.
Tabel 2.2.
Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Golongan Jumlah1 Sekolah Dasar (SD) -2 SLTP -3 SLTA 144 Diploma I -5 Sarjana Muda (Diploma III) -6 Sarjana 67 Pasca Sarjana 1
J u m l a h 21
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Isu StrategisDalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan dan
kondisi yang dihadapi Bagian Humas dan Protokol. Bila dipetakan,
beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan (kendala), kelemahan,
dan kekuatan organisasi.
Namun, dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, Bagian Humas
dan Protokolberusaha untuk menciptakan berbagai peluang positif untuk
meningkatkan ritme dan kinerja organisasi.
Adapun kondisi dan persoalan tersebut di antaranya sebagai berikut :
1. Tersedianya anggaran untuk keperluan operasional kegiatan.
2. Pegawai yang jumlahnya kurang memenuhi kebutuhan organisasi.
3. Tersedianya tata aturan kehumasan dan keprotokolan yang bisa
menjadi acuan dalam setiap kegiatan.
4. Kompetensi pegawai (kualitas sumberdaya manusia) yang kurang
sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.
5. Kurangnya sarana dan prasarana kerja semisal ruang kerja yang
kurang luas, meja kursi, komputer, laptop, kamera, alat perekam, dan
peralatan teknologi informasi.
6. Sering berubahnya acara, menyebabkan terhambatnya pelayanan.
7. Kurang penghargaan (reward) terhadap kinerja pegawai.
8. Tidak dimilikinya media khusus yang menginformasikan kegiatan-
kegiatan yang telah diliput.
Bab III
3.2. Perumusan Isu StrategiDengan demikian, setidaknya terdapat 7 (tujuh) strategi yang bisa
dilakukan agar kinerja Bagian Humas dan Organisasi bisa ditingkatkan
dalam kurun lima tahun ke depan, yaitu:
1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan,
2. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang
mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan
kewajibannya.
3. Peningkatan kualitas SDM dan jumlah staf khusus
4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
5. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi
6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan
dana yang cukup memadai
7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi
Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sumenep,
maka visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenepmerupakan landasan
dalam penyusunan visi Bagian Humas dan Protokol. Berdasarkan visi
Kabupaten Sumenep yaitu ” Sumenep Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil, dan Profesional ”, maka selanjutnya dirumuskan Visi Bagian Humas dan Protokol yakni ” Terwujudnya Kinerja Kehumasan dan Keprotokolan secara profesional, efisien dan efektif”.
4.2. Misi
Berdasarkan Visi dan dengan memperhatikan peran dan kedudukan
lembaga serta tugas pokok dan fungsinya, maka Misi Bagian Humas dan
Protokol adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, organisasi dan tata kerja
Bagian Humas dan Protokol agar bekrja profesional sesuai prinsip-
prinsip manajemen secara terencana dan metodik.
2. Mengembangkan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan komunikasi
dua arah atau timbale balik yang intensif antara Pemerintah
Kabupaten Sumenep, insan pers dan masyarakat.
3. Mengembangkan upaya-upaya dalam rangka keberhasilan kegiatan/
acara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Bab IV
4. Memantapkan peran dan fungsi Bagian Humas dan Protokol sebagai
juru bicara Pemerintahan Kabupaten dalam rangka mempublikasikan
berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten baik secara internal
maupun eksternal guna pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten.
5. Meningkatkan Pelayanan informasi, baik dalam bentuk Audio Visual,
dokumentasi media massa dan informasi pembangunan Kabupaten
Sumenep.
4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan:
1. Meningkatkan Kinerja Bagian Humas dan Protokol dengan
meningkatkan kualitas SDM, prasarana dan sarana, Kebijakan dan
Manajemen.
2. Meningkatkan komunikasi dua arah yang efektif dan efisien dalam
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparant dan
akuntabel
3. Meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Sumenep dimata
masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan kepada
pemerintah dan mendorong partisipasi aktif semua pihak
4. Meningkatkan tertib pelaksanaan tugas pimpinan Pemerintahan
Kabupaten Sumenep.
5. Mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efektif
dan efisien.
Sasaran:
1. Terciptanya hubungan timbal balik yang harmonis antara Pemerintah
Kabupaten Sumenep dengan insan pers, dan masyarakat.
2. Tersampaikannya kebijakan, program, kegiatan dan hasil-hasil
pembangunan kepada masyarakat sehingga lebih tepat sasaran
3. Terciptanya basis data dan pusat informasi kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya di Wilayah Kabupaten
Sumenep.
4. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan/acara yang tertib dan lancar
sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terlayaninya pelayanan dokumentasi dan informasi pembangunan
Kabupaten Sumenep.
4.4. Strategi dan Kebijakan
Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan maka perlu disusun strategi dan kebijakan. Dengan demikian
maka diharapkan akan terwujud kinerja lembaga yang optimal dengan
melalui proses yang sistematis dan terencana.
Strategi dan kebijakan disusun berdasarkan factor internal dan eksternal
lembaga, sehingga upaya-upaya yang dilakukan mampu mengeliminir
berbagai permasalahan yang mungkin muncul.
Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan,
2. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang
mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan
kewajibannya.
3. Peningkatan kualitas SDM pegawai, melalui bimbingan, diklat dan in
house training.
4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
5. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi
6. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM
Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Bagian Humas dan Protokol
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Bagian Humas
dan Protokol.
2. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal Bagian dan
eksternal
3. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana untuk mendukung
kinerja
4. Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media masa
serta media kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus
informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program
pembangunan.
6. Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap
penyelenggaraan pemerintahan terutama yang terkait dengan aktivitas
kerja resmi pimpinan lembaga pemerintahan sehingga tercipta proses
kerja yang efektif dan efisien.
7. Meningkatkan interaksi dan hubungan dinamis dan harmonis antara
Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan insan pers, dan masyarakat
KEKUATAN (S)
1. Tersedianya anggaran untuk operasional kegiatan
2. Cukupnya jumlah pegawai
3. Tersedianya tata aturan kehumasan dan keprotokolan
KELEMAHAN (W)
1. Kompetensi pegawai (kualitas SDM rendah)
2. Sarana prasarana operasional belum memadai
3. Tidak adanya tenaga khusus (kurir)
4. Tidak dimilkinya media khusus
5. Sering berubahnya jadwal acara
6. Kurangnya reward
PELUANG (O)
1. Adanya dukungan Pimpinan
2. Adanya konsultan khusus dari kalangan Pers
3. Berlakunya kebebasan Pers
S-O
1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan konsultan pers (media)
2. Perlunya merestrukturisasi staf dan pejabat dengan personel yang kompeten dan commited.
W-O
1. Peningkatan kualitas SDM dan jumlah staf khusus
2. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
3. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi
TANTANGAN (T)
1. Perlunya peningkatan kualitas SDM
2. Kemajuan di bidang teknologi informasi
S-T
1. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai
W-T
2. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas SDM
Faktor InternalALI
ALE
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Program Bagian Humas dan ProtokolProgram pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun
dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program
merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program
dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang
telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi Bagiankrasi, dan
meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
(a) mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi
Bagiankrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
(b) mempercepat perwujudan Bagiankrasi yang efisien, kreatif, inovatif,
bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme;
(c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur
pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
(d) meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;
(e) mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program
dan kebijakan layanan publik.
Bab V
5.2 Kegiatan Bagian Humas dan Protokol.
1. Pengembangan, Pendayagunaan Jaringan Tehnologi dan informasi.
2. Peningkatan profesionalisme aparat di bidang teknologi informasi dan
komunikasi.
3. Pemantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengem-
bangan kualitas aparat pelayanan publik.
4. Peningkatan SDM Keprotokolan dan Kehumasan
5. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
6. Program peningkatan ketersediaan dokumentasi dan publikasi
kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
7. Program Peningkatan Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 Indikator Kinerja Bagian Humas dan Protokol.
1. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana untuk penye-
barluasan kegiatan/ kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep baik
melalui media massa cetak dan media online.
2. Tersedianya sistem informasi yang aktual, akurat, dan terpercaya.
3. Terlaksananya Peningkatan pelayanan kehu-masan dan keprotokolan
serta tersedianya data dan informasi, Dokumentasi foto acara pejabat
Pemerintah Kabupaten Sumenep.
4. Terciptanya pelayan publik dan keprotokol-an Pejabat dalam
penyelenggaraan acara Kenegaraan dan acara Resmi dengan tertib,
aman dan lancar.
5. Terciptanya Sarana dan SDM pelayan Publik yang berkualitas
6.2 Kelompok Sasaran Bagian Humas dan Protokol.
1. Bagian Humas dan Protokol
2. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan pihak-pihak terkait.
6.3 Pendanaan Indikatif Bagian Humas dan Protokol.
Pendanaan dari dana APBD,
Dari hasil analisis diperoleh rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagaimana terlampir.
Bab VI
No
Rencana Program/KegiatanPendanaan Indikasi
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi1. Monitoring isu publik dan Evaluasi di Bidang
pemerintahan, Kemasyarakatan & Pembangunan.
2. Pengembangan sistem informasi (website) Bagian Humas dan Protokol
3.Penguatan Data Base untuk Peningkatan tersedianya data & Informasi.
4. Peningkatan hubungan kerja-sama dgn unsur Pers dan Lembaga Lain.
5. Peningkatan Pendokumentasian dan
Penyebarluasan Informasi pembangunan & Pemerintahan
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3.Mengikuti Kegiatan Pejabat di Jatim.
3. Peningkatan keg. Protokoler Tamu VIP dan VVIP
3. Program Peningkat-an Sarana & Pra-sarana Aparatur
1. Peningkatan sarana & prasarana komu-nikasi dan informasi.
2. Peningkatan SDM Kehumasan dan Keprotokolan.
Jumlah
5.2. Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran
No
Rencana Program/Kegiatan
Sasaran Program Indikator Kinerja Program Kelompok
Sasaran
Target Pencapaian
2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Mengikuti Kegiatan Pejabat di Jatim.
3. Peningkatan keg. Protokoler Tamu VIP dan VVIP
4.Peningkatan Kualitas
Meningkatkan kualitas pelayanan bagi publik
Terakomodirnya kegiatan pejabat pemprov di jatim
Meningkatnya kualitas SDM pelayanan publikKhususnya protokol.
Meningkatnya Administrasi yang
Terciptanya fasilitas pelayanan yg memadai untuk pelayanan publik
Terciptanya data & dokumentasi keg. Pejabat Pemprov Jatim
Terciptanya pelak-sanaan keg. Kepro-tokolan Pejabat dg tertib, aman & lancar
Terwujudnya pelayanan
SKPD Prov Jatim dan Kab./Kota di Jatim dan Pihak Terkait
Bagian Humas dan Protokol
Bagian Humas dan Protokol
Bagian Humas dan
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2
3
Pelayanan Publik ( Undangan, Lakip, Anjab)
Program Peningkat-an Sarana & Pra-sarana Aparatur
1. Peningkatan sarana & prasarana komu-nikasi dan informasi.
2. Peningkatan SDM Kehumasan dan Keprotokolan.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Monitoring isu publik
dan Evaluasi di Bidang pemerintahan, Kemasyarakatan & Pembangunan.
2. Pengembangan sistem informasi
baik
Meningkatnya sarana & prasarana komuni-kasi & informasi.
Meningkatnya SDM kehumasan & keprotokolan.
Meningkatnya monitoring isu publik pada media.
Meningkatnya informasi yang akurat, akktual &
administrasi yang baik
Terciptanya sarana & prasarana yg ber-kualitas untuk mendukung pelayanan prima pada masyarakat
Terciptanya SDM yang berkualitas
Terwujudnya moni-toring isu publik pada media yang akurat.
Tersedianya informasi yang akurat, aktual dan
Protokolserta Instansi terkait.
Bagian Humas dan Protokol
Bagian Humas dan Protokol
Kab./kota Se Jatim, Pers dan Instansi terkait
Kab./kota Se Jatim, Pers dan Instansi
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
(website) Bagian Humas dan Protokol
3.Penguatan Data Base untuk Peningkatan tersedianya data & Informasi.
4. Peningkatan hubungan kerja-sama dgn unsur Pers dan Lembaga Lain.
5. Peningkatan
Pendokumentasian dan Penyebarluasan Informasi pembangunan & Pemerintahan
terpercaya secara on line.
Meningkatnya tersedianya data & informasi guna mendukung pengembangan pelayanan pada masyarakat
Meningkatnya hubungan kerjasama dengan Pers & lembaga lain guna menyebarluaskan program & kebijakan Pemprov Jatim
Terlaksananya pen-dokumentasian keg. pejabat pemprov secara kualitas maupun kuantitas.
terpercaya secara on line.
Tersedianya data & informasi yg akurat, aktual & terpercaya guna mendukung pengembangan pelayanan pada masyarakat.
Terwujudnya hubungan kerjasama yang baik antara pemprov Jatim dg Pers & lembaga lain guna menyebarluaskan prog & kebijakan Pemprov Jatim
Terwujudnya pendokumentasian kegiatan pejabat Pemprov secara baik
terkait.
SKPD Prov Jatim dan Kab./kota Se Jatim.
Bagian Humas & Protokol, Pers dan Instansi terkait.
Bagian Humas dan Protokol
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
PENUTUP
Untuk mencapai kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumenepsebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan
berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas SDM.
Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya akan dapat berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung
dapat bekerja secara maksimal. Oleh karena itu Dokumen RENSTRA ini
merupakan dokumen yang akan mendukung pencapaian kinerja, yang
keberhasilannya ditentukan oleh banyak factor, terutama aspek kualitas Sumber
Daya Manusia. Mengingat aspek SDM sangat penting dan paling menentukan
terhadap keberhasilan dan kualitas kerja lembaga, maka sangat penting untuk
memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
Etos Kerja, Kedisiplinan dan Loyalitas
Kemampuan teknis dan profesionalisme
Mekanisme reward and punishment yang proporsional
Aspek kesejahteraan dan pengembangan karier
Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, RENSTRA ini merupakan
dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RENJA tahunan dan
pedoman dalam upaya peningkatan kinerja lembaga.
Bab VI