RENJA...Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu kami susun, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk demi kesempurnaan

RENJA DPMPTSP TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BALAIKOTA SELATAN NO. 01 TELP./FAX. (0451) 428334 – 428787 [email protected] / www.dpmptsp.palukota.go.id

RENJA (RENCANA KERJA 2019)

DPMPTSP

mailto:[email protected]


PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balai Kota Selatan No.01 Palu 94124 Telepon : (0451) 428334 Fax : (0451) 428787 Email : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU NOMOR : 050 / 462 / DPMPTSP / IX / 2018

TENTANG

RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PALU TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target prioritas Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kota Palu Tahun 2019, perlu

disusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Palu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu tentang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2010-

2030;


Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun

2005-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Palu Tahun 2016-2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Palu Tahun 2019;

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Palu Tahun 2019 yang selanjutnya disebut RENJA

DPMPTSP adalah Dokumen Perencanaan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2019 selama 1

(satu) tahun;

KETIGA : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Palu Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum

dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Palu Tahun 2019 ini.

Ditetapkan di Palu Pada tanggal

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu

EKA KOMALASARI, SE.Ak., MM Pembina Tkt. I

NIP. 19730701 200012 2 002


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan

hidayahNya sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 ini didasarkan atas

pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Palu kami susun, dengan harapan masukan dan saran serta

petunjuk demi kesempurnaan dokumen tahunan ini.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu mampu

melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu

meningkatkan prestasi kerja.

Palu 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PALU

EKA KOMALASARI, SE.Ak., MM Pembina Tkt. I

NIP. 19730701 200012 2 002


D A F T A R I S I

Halaman Judul

SK Kepala

DPMPTSP

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

1

2

3

3

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

6

12

14

17

23

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 24

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

24

25

26

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

32

BAB V : PENUTUP 34


BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk selalu menciptakan iklim yang

mampu mendorong pertumbuhan investasi di Kota Palu yang berguna bagi

peningkatan daya saing produksi daerah baik pada tingkat nasional maupun

internasional dan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang luas dan

meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Palu. Pembangunan daerah

merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional, yang

pelaksanaannya tetap dan senantiasa memperhatikan kondisi, potensi dan

sumber daya daerah serta peluang dan tantangan yang akan memberi

pengaruh signifikan bagi keberhasilan pembangunan daerah yang akan

dilaksanakan serta membawa hasil pembangunan pada keadaan yang lebih

baik dari masa-masa sebelumnya. Untuk itu perencanaan menjadi salah satu

fungsi manajerial yang amat penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah

agar arah pembangunan jelas serta hasil yang dicapai dapat diukur secara

kualitatif maupun kuantitatif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, yang telah merubah paradigma pembangunan

dengan melahirkan sebuah konsep perencanaan pembangunan yang

sistematis dan komprehensif. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk

menata kembali perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu dan

tanggap terhadap perubahan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Sehubungan dengan hal

tersebut perlu disusun dokumen perencanaan secara bertahap termasuk

Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai wujud implementasi sistem perencanaan tersebut maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu menyusun

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang akan dijadikan pedoman dalam

menyusun program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis

(RENSTRA) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Palu.


1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan Terpadu;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kota Palu Tahun 2016 – 2021;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Walikota Palu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Umum

Penanaman Modal Kota Palu;

13. Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan

Sususnan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja DPMPTSP.


1.3 Maksud dan tujuan

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan

dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai keadaan yang

diinginkan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja untuk memberikan arah dan pedoman

perencanaan pembangunan tahunan setiap Perangkat Daerah agar sesuai

dengan prioritas pembangunan, terarah dan terpadu sesuai tugas pokok dan

fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang; mengemukakan pengertian ringkas Renja Perangkat

Daerah.

1.2 Landasan Hukum; memuat tentang penjelasan Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, peraturan daerah dan ketentuaan lainnya.

1.3 Maksud dan tujuan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan RENJA.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah; memuat kajian (review) terhadap

hasil evaluasi pelaksanaan renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan

yang seharusnya pada waktu penyusunan Renstra PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD

tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; berisikan kajian

terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun

terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38


Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan

fungsi masing-masing PD, serta ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah; berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja

pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD,

permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala

Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM

dan MDGs (Millenium Development Goals), tantangan dan peluang serta

formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang direncanakan.


Berisikan uraian mengenai :

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan analisis kebutuhan;

b. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal PD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang

langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional; telaahan terhadap kebijakan

nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut

arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi PD.


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah; perumusan tujuan dan

sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan; berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor

yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan

program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal PD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V PENUTUP; menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya

serta rencana tindak lanjut.


BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Palu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan penjabaran Rencana

Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2017 ditentukan dari pelaksanaan

program dan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana kerja tahun

bersangkutan juga dokumen pelasanaan anggaran. Dokumen Pelaksanaan

Anggaran telah direalisasikan dalam 8 program dan 26 kegiatan, antara lain :

1. Program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah

direncanakan.

2. Dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut berakibat langsung dengan

kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkategori Baik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu ini menyajikan dasar pengukuran

kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah

dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Palu selama tahun 2017 dan pencapaian

renstra, pada tabel dibawah ini :


Target Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017 (n-

2)

Realisasi Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017 (n-

2)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan

s/d tahun

berjalan

(tahun n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

6.811.387.042 1.435.099.575 1.407.385.979 98% 1.268.388.000 2.675.773.979 39%

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

16.590.415 3.913.400 3.913.400 100% - 3.913.400 24%

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

17.720.689 - - 0% 4.500.000 4.500.000 25%

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air Dan Listrik

597.674.596 102.600.000 81.508.464 79% 117.100.000 198.608.464 33%

Penyelenggaraan Jasa

Administrasi Keuangan

3.141.968.077 559.424.000 559.424.000 100% 609.500.000 1.168.924.000 37%

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

76.327.174 15.737.900 15.737.900 100% 14.612.000 30.349.900 40%

Penyediaan Barang

Cetakan Dan Penggadaan

118.499.665 25.839.500 25.839.500 100% 22.177.000 48.016.500 41%

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

328.247.912 60.374.275 60.290.327 100% 63.507.000 123.797.327 38%

Penyediaan Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

403.292.342 196.063.000 190.307.100 97% 49.202.000 239.509.100 59%

Penyediaan Makan Dan

Minum

105.472.221 33.487.500 33.487.500 100% 17.300.000 50.787.500 48%

Tabel 2.1

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSP

Target program

dan kegiatan

2018

(Renja

Perangkat

Daerah

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d

tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan

s/d dengan

tahun 2016 (n-

3)

Target dan Realisasi

Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Kota Palu

1

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2021


Rapat-Rapat Koordinasi

Dan Konsultasi Keluar

Daerah

1.858.088.992 425.900.000 425.357.788 100% 338.150.000 763.507.788 41%

Penyediaan Bahan Bacaan

Dan Peraturan Perundang-

Undangan

147.504.959 11.760.000 11.520.000 98% 32.340.000 43.860.000 30%

Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Terwujudnya Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1.647.393.774 258.954.950 257.193.361 99% 327.042.000 584.235.361 35%

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

247.950.000 13.500.000 13.500.000 100% 54.450.000 67.950.000 27%

Pemeliharan Rutin/ Berkala

Kendaraan Dinas/

Operasional

1.399.443.774 245.454.950 243.693.361 99% 272.592.000 516.285.361 37%

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin

Aparatur

77.445.000 37.350.000 37.350.000 100% - 37.350.000 48%

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari Tertentu

77.445.000 37.350.000 37.350.000 100% - 37.350.000 48%

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

117.649.264 20.000.000 20.000.000 100% 33.000.000 53.000.000 45%

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

117.649.264 20.000.000 20.000.000 100% 33.000.000 53.000.000 45%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

Tingkat ketepatan

waktu pelaporan

capaian Kinerja &

Keuangan

167.492.432 32.050.000 32.050.000 100% 31.903.000 63.953.000 38%


Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realiasasi Kinerja

SKPD

167.492.432 32.050.000 32.050.000 100% 31.903.000 63.953.000 38%

Program Peningkatan

Promosi Dan Kerjasama

Investasi

Terlaksananya

Peningkatan Promosi

dan Kerjasama

Investasi

1.052.000.467 241.173.000 240.750.000 100% 193.233.600 433.983.600 41%

Peningkatan Fasilitasi

Terw ujudnya Kejasama

Strategis Antara Usaha

Besar Dan UKM

137.818.211 72.445.000 72.022.000 99% 15.815.000 87.837.000 64%

Peningkatan Kegiatan

Pemantauan, Pembinaan

Dan Pengaw asan

Pelaksanaan PM

197.223.017 22.200.000 22.200.000 100% 41.679.600 63.879.600 32%

Penyelenggaraan Pameran

Investasi

157.678.359 32.000.000 32.000.000 100% 30.040.000 62.040.000 39%

Fasilitasi Dan Koordinasi

Pengembangan Potensi

Daerah

13.375.000 13.375.000 13.375.000 100% - 13.375.000 100%

Koordinasi Perencanaan

dan Pengembangan

Penanaman Modal

182.825.168 - - 0% 43.520.000 43.520.000 24%

Peningkatan Koordinasi

dan Kerjasama di Bidang

Penanaman Modal dengan

Instansi Pemerintah dan

Dunia usaha

261.927.712 - - 0% 62.179.000 62.179.000 24%

Penyediaan Administrasi

Pelayanan Perizinan

101.153.000 101.153.000 101.153.000 100% - 101.153.000 100%


Program Peningkatan

Iklim Investasi Dan

Realisasi Investasi

Mewujudkan iklim

investasi dan realisasi

investasi di kota Palu

2.046.863.710 600.022.000 588.145.000 98% 342.168.500 930.313.500 45%

Penyusunan Potensi Dan

Peluang Investasi

92.875.000 92.875.000 92.875.000 100% - 92.875.000 100%

Penyederhanaan Prosedur

Perizinan Dan Peningkatan

Pelayanan Penanaman

Modal

156.885.529 37.292.500 37.292.500 100% - 37.292.500 24%

Administrasi Penetapan

Dan Penerbitan Perizinan

450.936.824 82.970.000 82.970.000 100% 102.710.000 185.680.000 41%

Penyediaan Administrasi

Pelayanan Perizinan

204.453.000 - - 0% 75.800.000 75.800.000 37%

Kordinasi Pelayanan

Perizinan

333.707.108 75.640.000 75.640.000 100% 130.296.500 205.936.500 62%

Penyusunan Sistem

Informasi Terhadap

Layanan Publik

584.942.219 311.244.500 299.367.500 96% - 299.367.500 51%

Pengembangan Sistem

Informasi Penanaman

Modal

158.393.810 - - 0% 33.362.000 33.362.000 21%

Kajian Kebijakan

Penanaman Modal

64.670.220 - - 0% - - 0%

Program

Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

Terlaksananya

Penanganan

Pengaduan Masyarakat

155.344.753 45.600.000 45.600.000 100% 25.850.000 71.450.000 46%

Peningkatan Sistem

Pengelolaan Pengaduan

155.344.753 45.600.000 45.600.000 100% 25.850.000 71.450.000 46%


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran peningkatan kinerja perlu

dilakukan suatu analisis kinerja pelayanan yang menyeluruh pada Dinas

Penanaman Modal dan PTSP, Hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu proses

dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan

sebagaimana dituangkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang telah

mengubah pola perencanaan, dimana Perangkat Daerah menyusun

perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun

merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses

politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top

down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan dapat menampung aspirasi

masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam

proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan

masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)

yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

selama ini, memberikan indikasi bahwa pelaksanaan Sistem Perencanaan

Pembangunan belum terlaksana secara optimal. Untuk dapat mendukung

kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan,

sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan

mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar

dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:


Tahun

2017

(thn n-2)

Tahun

2018

(thn n-1)

Tahun

2019

(tnn n)

Tahun

2020

(thn n+1)

Tahun

2017

(thn n-2)

Tahun

2018

(thn n-1)

Tahun

2019

(tnn n)

Tahun

2020

(thn n+1)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

1 Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Baik

(80%)

Baik

(80,5%)

Baik

(81%)

Sangat

Baik

(81,5%)

Baik Baik Baik Sangat

Baik

2 Jumlah

Investor

Berbasis

Nasional

(PMA/PMDN)

40 45 50 55 7 - 50 55

3 Jumlah Nilai

Investasi

Berskala

Nasional

(PMA/PMDN)

dalam

Milyaran

Rupiah

800 850 900 950 526,22 - 900 950

4 Kenaikan/

Penurunan

Nilai Realisasi

PMDN

(Milyaran

Rupiah)

3,00% 3,50% 4,00% 5,00% - - 4,00% 5,00%

Catatan

Analisis

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP

Kota Palu

NO Indikator

SPM/

standar

nasional

I

K

K

Target Renstra Perangkat DaerahRealisasi

Capaian Proyeksi


2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan

penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena

itu dalam era otonomi daerah dan untuk mewujudkan pemerintahan yang good

governance salah satu upaya adalah menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi atau yang populer disebut e-government. Pelaksanaan e-

government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan

kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP terus

melakukan perbaikan dalam melaksanakan proses penyelenggaraan

pelayanan, diantara perbaikan tersebut yaitu:

a. Proses pelayanan perizinan dikendalikan oleh Sistem Aplikasi yang

berbasis teknologi informasi, Tracking dokumen dapat dilakukan dengan

sangat mudah, Hak akses setiap petugas dipisahkan berdasarkan

kewenangan, sehingga tidak memungkinkan bypass prosedur Pelayanan

perizinan;

b. Memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat, pemohon

dapat melakukan tracking dokumen melalui SMS dengan cara ketik nama

spasi jenis izin kirim ke 0811 450 1142, aplikasi akan memberikan jawaban

sms mengenai status terakhir proses pelayanan perizinan;

c. Informasi perizinan dapat diperoleh melalui Komputer Touch Screen yang

dapat memberikan informasi secara mudah;

d. Dengan penggunaan BARCODE dapat memudahkan untuk mendeteksi

dokumen izin yang asli atau tidak asli;

e. Pendaftaran secara online melalui E-SIGA (Sistem Informasi, Pengendalian

dan pelayanan.

Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan

adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses

yang luas kepada penerima layanan, akan tetapi hal tersebut dalam

pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang

harus ditemui, yaitu:

a. Jumlah Sumber Daya Manusia yang sesuai kompetensi masih kurang,

sehingga perlunya rekruitmen Pegawai berdasarkan kompetensi dan

Penguatan sumber daya manusia agar pelaksanaan PTSP dapat


dilaksanakan secara utuh. Kelembagaan DPMPTSP dibentuk untuk

memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan non

perizinan kepada penanam modal olehnya itu perlunya Komitmen dan

motivasi yang tinggi seluruh karyawan dalam pelaksanaan tupoksi secara

profesional;

b. Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor antar Penyelenggara PTSP dan

Perangkat Daerah Tekhnis perlu Sinergitas dan sinkronisasi prinsip

dan mekanisme pelayanan, penyebab dari permasalahan tersebut adalah

Perangkat Daerah belum memiliki Standar Operasional prosedur yang

sama dalam hal pengelolaan pelayanan perizinan dan fungsi koordinasi

belum terlaksana secara optimal;

c. Penyelengaraan Pelayanan Satu Pintu berbasis Tekhnologi Informasi

belum optimal, permaslahannya adalah fungsi dan potensi system aplikasi

dan sumber daya manusia pengelola aplikasi masih sangat terbatas

sehingga penyediaan data base belum terlaksana secara optimal;

d. Kualitas dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan

masih sangat minim, sehingga perlunya proses perencanaan dan

penganggaran agar lebih terarah kepada hal-hal yang sangat dibutuhkan

oleh organisasi;

e. Legalitas dokumen penunjang pelaksanaan pengembangan iklim

investasi, merupakan faktor yang sanggat dibutuhkan untuk menunjang

penanam modal dalam melaksanakan penanaman modalnya di daerah;

f. Pelaku usaha belum mematuhi aturan tentang Laporan Kegiatan

Penanaman Modal, faktor penyebabnya kurangnya sosialisasi, workshop

dan bimbingan kepada penanam modal sehingga kesadaran akan

pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal belum dilaksanakan

secara optimal dan akibatnya realisasi penanam modal tidak tercapai

sesuai dengan target yang ditetapkan.

Menyikapi permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam penyelenggaraan

pelayanan merupakan tantangan yang harus diselesaikan sehingga tujuan akhir

dari proses pelayanan dapat dicapai. Dari hasil analisa yang dilakukan masih

terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan yaitu:

a. Kurangnya kesadaran investor untuk memenuhi kewajiban dalam mentaati

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;


b. Kurangnya informasi tentang potensi dan peluang pengembangan

investasi;

c. Kebijakan yang sering berubah-ubah.

Dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai peluang untuk memberikan dan

mengembangkan pelayanan kepada masyarakat yaitu:

a. Kota Palu sebagai wilayah strategis dan sebagai Ibu Kota Propinsi, Kota

Palu identik dengan kota beragam dimensi, antara lain ada yang

menyebutnya sebagai Kota Lembah dan atau Kota Teluk. Sebagai ibukota

Provinsi Sulawesi Tengah, kota ini cenderung berkembang ke arah kota

permukiman, kota transit, kota jasa, kota pendidikan, kota destinasi wisata

dan kota perdagangan. Selain itu Kota ini juga tumbuh dan berkembang

dengan pasokan listrik yang terbatas dan dukungan dari daerah-daerah

sekitarnya, seperti dari aspek pangan. Dibalik keterbatasan dan

kekurangannya, Kota ini tetap memiliki kelebihan terutama kelengkapan

ornamen alam yang dimilikinya yaitu teluk yang berbentuk elips yang

menghadap ke utara dengan bibir pantai yang eksotik sepanjang 40 Km,

barisan pegunungan pada sisi timur dan barat, lembah di selatan kota,

perbukitan di seputar kota, dan sungai yang membelah kota yang

kesemuanya merupakan potensi menjadikan Kota Palu sebagai Kota

Wisata yang akan mengantar masyarakatnya menuju Kota Palu yang

sejahtera. Untuk menuju ke arah kota yang sejahtera. Kota Palu

memerlukan banyak hal, terutama dari aspek logistik. Keberadaan sistem

logistik dimulai dari memperbaiki aspek ketersediaan bahan baku guna

menjamin proses produksi, sekaligus dapat menjamin kebutuhan pasar

dengan cara memperbaiki tata niaga. Dengan memperbaiki sistem logistik

ini turut membuka peluang untuk tenaga kerja lokal maupun non lokal.

b. Tuntutan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Cepat

dan Memuaskan Masyarakat, salah satu faktor adalah meningkatkan

integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik

terkait penanaman modal adalah penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu secara utuh.

c. Perkembangan Tekhnologi Informasi Yang Cukup Cepat.


Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, maka DPMPTSP Kota

Palu telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari

penyelenggaraan pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa

isu strategis penyelenggaraan pelayanan, yaitu:

1. Peningkatan daya saing penanaman modal untuk meningkatkan iklim

investasi melalui Proses pelayanan perizinan yang dilaksanakan

berdasarkan prinsip pelayanan;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang paripurna dan

responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman

modal;

3. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan,

pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam

rangka peningkatan daya saing penanaman modal;

4. Pengelolaan system informasi secara elektronik.


Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan terus mengadakan perbaikan dalam

penyelenggaraan pelayanan. Hal tersebut tentunya membutuhkan sumber daya

manusia yang kompeten dan ditunjang oleh penganggaran yang memadai. Di

bawah ini dapat dilihat review atas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah:


Nama Perangkat Daerah: DPMPTSP

Program/

KegiatanLokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

Program/

KegiatanLokasi

Indikator

kinerja

Target

capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

Catatan

Penting

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

I Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kota

Palu

Cakupan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 1.339.619.463 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kota

Palu

Cakupan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

60% 1.339.619.463

1 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Kota

Palu

100% 4.128.633 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Kota

Palu

100% 4.128.633

2 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

Kota

Palu


Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

Kota

Palu

100% 4.481.649

3 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik

Kota

Palu


Komunikasi, Sumber


Kota

Palu

100% 123.274.649

4 Penyelenggaraan

Jasa Administrasi

Keuangan

Kota

Palu

100% 642.756.649 Penyelenggaraan

Jasa Administrasi

Keuangan

Kota

Palu

100% 642.756.649

5 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Kota

Palu


Kebersihan Kantor

Kota

Palu

100% 15.149.809

6 Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggadaan

Kota

Palu

100% 23.130.884 Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggadaan

Kota

Palu

100% 23.130.884

7 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Kota

Palu

100% 66.734.034 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Kota

Palu

100% 66.734.034

8 Penyediaan

Peralatan Dan

Perlengkapan

Kantor

Kota

Palu

100% 51.642.259 Penyediaan

Peralatan Dan

Perlengkapan

Kantor

Kota

Palu

100% 51.642.259

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kota Palu

No

Rancangan Aw al RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


9 Penyediaan Makan

Dan Minum

Kota

Palu

100% 17.985.649 Penyediaan Makan

Dan Minum

Kota

Palu

100% 17.985.649

10 Rapat-Rapat

Koordinasi Dan

Konsultasi Keluar

Daerah

Kota

Palu

100% 356.482.399 Rapat-Rapat

Koordinasi Dan

Konsultasi Keluar

Daerah

Kota

Palu

100% 356.482.399

11 Penyediaan Bahan

Bacaan Dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Kota

Palu

100% 33.852.849 Penyediaan Bahan

Bacaan Dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Kota

Palu

100% 33.852.849

II Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

Kota

Palu

Cakupan

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100% 343.394.100 Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

Kota

Palu

Cakupan

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100% 343.394.100

12 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Kota

Palu

60% 55.000.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Kota

Palu

60% 55.000.000

13 Pemeliharan Rutin/

Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Kota

Palu

60% 288.394.100 Pemeliharan Rutin/

Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Kota

Palu

60% 288.394.100

III Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Kota

Palu

Terwujudnya

Peningkatan

disiplin Aparatur

0% - Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Kota

Palu

Terwujudnya

Peningkatan

disiplin Aparatur

0% -

14 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

Kota

Palu

0% - Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

Kota

Palu

0% -

IV Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Kota

Palu

Terwujudnya

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

100% 20.916.000 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Kota

Palu

Terwujudnya

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

100% 20.916.000


15 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kota Palu

100% 20.916.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kota Palu

100% 20.916.000

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kota Palu

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan

100% 33.498.150

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kota Palu

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan

100% 33.498.150

16 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD

Kota Palu

100% 33.498.150

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD

Kota Palu

100% 33.498.150

VI Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Kota Palu

Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)

4,00% 202.418.559

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Kota Palu

Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)

4,00% 202.418.559

17 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kejasama Strategis Antara Usaha Besar Dan UKM

Kota Palu

100% 16.396.247

Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kejasama Strategis Antara Usaha Besar Dan UKM

Kota Palu

100% 16.396.247

18 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelakasanaan PM

Kota Palu

100% 43.683.400

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelakasanaan PM

Kota Palu

100% 43.683.400


19 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Kota Palu

100% 31.403.622

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Kota Palu

100% 31.403.622

20 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Kota Palu

100% 45.625.022

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Kota Palu

100% 45.625.022

21 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia usaha

Kota Palu

100% 65.310.267

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia usaha

Kota Palu

100% 65.310.267

VII Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

Kota Palu

- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

50 357.395.325

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

Kota Palu

- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

50 357.395.325

- Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Miliar Rupiah)

900 - Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Miliar Rupiah)

900

22 Penyederhanaan Prosedur Perizinan Dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Kota Palu

100% 38.864.343

Penyederhanaan Prosedur Perizinan Dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Kota Palu

100% 38.864.343

23 Administrasi Penetapan Dan Penerbitan Perizinan

Kota Palu

100% 86.405.603

Administrasi Penetapan Dan Penerbitan Perizinan

Kota Palu

100% 86.405.603

24 Penyediaan Administrasi Pelayanan Perizinan

Kota Palu

100% 40.550.000

Penyediaan Administrasi Pelayanan Perizinan

Kota Palu

100% 40.550.000


25 Kordinasi Pelayanan

Perizinan

Kota

Palu

100% 40.590.036 Kordinasi Pelayanan

Perizinan

Kota

Palu

100% 40.590.036

26 Penyusunan Sistem

Informasi Terhadap

Layanan Publik

Kota

Palu

100% 90.232.573 Penyusunan Sistem

Informasi Terhadap

Layanan Publik

Kota

Palu

100% 90.232.573

27 Pengembangan

Sistem Informasi

Penanaman Modal

Kota

Palu

100% 40.210.070 Pengembangan

Sistem Informasi

Penanaman Modal

Kota

Palu

100% 40.210.070

28 Kajian Kebijakan

Penanaman Modal

Kota

Palu

100% 20.542.700 Kajian Kebijakan

Penanaman Modal

Kota

Palu

100% 20.542.700

VIII Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

Kota

Palu

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Baik

(81%)

27.142.500 Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

Kota

Palu

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Baik

(81%)

27.142.500

29 Peningkatan Sistem

Pengelolaan

Pengaduan

Kota

Palu

100% 27.142.500 Peningkatan Sistem

Pengelolaan

Pengaduan

Kota

Palu

100% 27.142.500


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang

dilaksanakan secara berjenjang, terdapat beberapa usulan masyarakat yang

perlu dilaksanakan oleh DPMPTSP yaitu Pelayanan Perizinan kepada

kelompok UMKM yang ada di kelurahan. Hal tersebut sangat erat kaitannya

dengan isu-isu penting dalam tugas pokok dan fungsi yaitu : Peningkatan daya

saing penanaman modal untuk meningkatkan iklim investasi melalui Proses

pelayanan perizinan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan,

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang paripurna dan

responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman

modal, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kota Palu

No Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1 Pembuatan Izin Usaha

RT.01,02,03 / RW.01 (Kelurahan Taipa/ Kecamatan Palu Utara

6 Kelompok

2 Pembuatan Izin Usaha

1 Kelompok (sebanyak 5 orang)


BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan hasil telaahan pada renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal

2015-2019, khususnya pada tujuan maka keterkaitan dapat dilihat pada tujuan

yang akan dicapai yaitu:

I. Mewujudkan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing maka sasaran

stategis yang akan dilaksanakan oleh BKPM yaitu :

1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya

saing penanaman modal, yang ditandai dengan meningkatnya

pelayanan penanaman modal di BKPM;


saing penanaman modal, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas

pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP

pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yaitu

dengan cara meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat

persetujuan penanaman modal, meningkatnya kapasitas dan kualitas

pelayanan perizinan penanaman modal dan meningkatnya kualitas

pelayanan fasilitas penanaman modal;


saing penanaman modal, yang ditandai dengan meningkatkan kinerja

lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang

mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM, yaitu

dengan cara meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE).

II. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan

pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman

modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;

2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang

terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang

berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal;

3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan


melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing

penanaman modal;

4. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi

kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka

peningkatan daya saing penanaman modal.

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Koordinasi Penananan

Modal keterkaitannya dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP adanya

suatu tujuan, sasaran dan strategi yang sama untuk mewujudkan investasi

yang kondusif dan berdaya saing, dalam pelaksanaannya perlu didorong

peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan iklim investasi,

pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal

dan peningkatan system informasi penanaman modal, kemitraan UMKM dan

Usaha besar, kemudahan mengakses data.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu.

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin

dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan

tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat

memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa

mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam

sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis

organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi

sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat

spesifik, terinci dan dapat diukur.

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palu sebagai

tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut:

Tujuan : 1. Peningkatan Pelayanan Yang Berkualitas

2. Peningkatan Iklim dan Peluang Investasi Yang

Kondusif

Sasaran : 1. Terwujudnya Inovasi Unggul dan Mandiri Berbasis

Iptek Bagi Kemandirian Kerakyatan


2. Meningkatnya Iklim dan Peluang Investasi yang

kondusif dan berdaya saing

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah terutama pada misi ketiga

yaitu Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri Berbasis Iptek bagi Kemandirian

Ekonomi Kerakyatan utamanya priorotas keempat Membangun iklim berusaha

yang kondusif bagi tumbuhnya investasi. Olehnya itu melalui mekanisme

perencanaan maka ada 8 (Delapan) program dan 29 (Dua Puluh Sembilan)

kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kota Palu 100% 1.339.619.463 APBD Program

Penunjang

100% 1.369.111.860

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Kota Palu 100% 4.128.633 APBD 100% 4.231.850

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/

Operasional

Kota Palu 100% 4.481.649 APBD 100% 4.193.881

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber


Kota Palu 100% 123.274.649 APBD 100% 125.956.706

Penyelenggaraan

Jasa Administrasi

Keuangan

Kota Palu 100% 642.756.649 APBD 100% 658.425.756

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Kota Palu 100% 15.149.809 APBD 100% 15.128.745

Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggadaan

Kota Palu 100% 23.130.884 APBD 100% 23.309.347

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Kota Palu 100% 66.734.034 APBD 100% 68.002.576

Penyediaan

Peralatan Dan

Perlengkapan

Kantor

Kota Palu 100% 51.642.259 APBD 100% 52.533.506

[1]

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSP

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2019

(Tahun Rencana) Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2020

Kota Palu


Penyediaan Makan

Dan Minum

Kota Palu 100% 17.985.649 APBD 100% 18.035.481

Rapat-Rapat

Koordinasi Dan

Konsultasi Keluar

Daerah

Kota Palu 100% 356.482.399 APBD 100% 364.994.650

Penyediaan Bahan

Bacaan Dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Kota Palu 100% 33.852.849 APBD 100% 34.299.361

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

Cakupan

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Kota Palu 100% 343.394.100 APBD Program

Penunjang

100% 353.695.923

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Kota Palu 60% 55.000.000 APBD 80% 60.000.000

Pemeliharan Rutin/

Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Kota Palu 60% 288.394.100 APBD 80% 293.695.923

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Terwujudnya

Peningkatan

disiplin Aparatur

Kota Palu 0% - APBD Program

Penunjang

0% -

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

Kota Palu 0% - APBD 0% -


Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Terwujudnya

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur


Penunjang

100% 21.543.480

Bimbingan Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-

Undangan

Kota Palu 100% 20.916.000 APBD 100% 21.543.480

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Tingkat

ketepatan waktu

pelaporan

capaian Kinerja &

Keuangan


Penunjang

100% 34.503.095

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja Dan Ikhtisar

Realiasasi Kinerja

SKPD

Kota Palu 100% 33.498.150 APBD 100% 34.503.095

Program

Peningkatan

Promosi Dan

Kerjasama

Investasi

Kenaikan/

Penurunan Nilai

Realisasi PMDN

(Miliar Rupiah)

Kota Palu 4,00% 202.418.559 APBD Program Wajib 4,50% 204.519.856


Peningkatan

Fasilitasi

Terw ujudnya

Kejasama Strategis

Antara Usaha

Besar Dan UKM

Kota Palu 100% 16.396.247 APBD 100% 16.214.319

Peningkatan

Kegiatan

Pemantauan,

Pembinaan Dan

Pengaw asan

Pelakasanaan PM

Kota Palu 100% 43.683.400 APBD 100% 44.183.652

Penyelenggaraan

Pameran Investasi

Kota Palu 100% 31.403.622 APBD 100% 31.596.880

Koordinasi

Perencanaan dan

Pengembangan

Penanaman Modal

Kota Palu 100% 45.625.022 APBD 100% 46.173.815

Peningkatan

Koordinasi dan

Kerjasama di Bidang

Penanaman Modal

dengan Instansi

Pemerintah dan

Dunia usaha

Kota Palu 100% 65.310.267 APBD 100% 66.351.191

- Jumlah

Investor Berskala

Nasional

(PMDN/PMA)

50 55

- Jumlah Nilai

Investasi

Berskala Nasional

(PMDN/ PMA)

(Miliar Rupiah)

900 950

Program

Peningkatan Iklim

Investasi Dan

Realisasi

Investasi

357.395.325 APBD Program Wajib 368.117.185 Kota Palu


Penyederhanaan

Prosedur Perizinan

Dan Peningkatan

Pelayanan

Penanaman Modal

Kota Palu 100% 38.864.343 APBD 100% 39.864.343

Administrasi

Penetapan Dan

Penerbitan Perizinan

Kota Palu 100% 86.405.603 APBD 100% 88.405.603

Penyediaan

Administrasi

Pelayanan Perizinan

Kota Palu 100% 40.550.000 APBD 100% 42.550.000

Kordinasi Pelayanan

Perizinan

Kota Palu 100% 40.590.036 APBD 100% 42.590.036

Penyusunan Sistem

Informasi Terhadap

Layanan Publik

Kota Palu 100% 90.232.573 APBD 100% 91.232.573

Pengembangan

Sistem Informasi

Penanaman Modal

Kota Palu 100% 40.210.070 APBD 100% 41.910.870

Kajian Kebijakan

Penanaman Modal

Kota Palu 100% 20.542.700 APBD 100% 21.563.760

Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Kota Palu Baik

(81%)

27.142.500 APBD Program Wajib Sangat

Baik

(81.5%)

27.956.775

Peningkatan Sistem

Pengelolaan

Pengaduan

Kota Palu 100% 27.142.500 APBD 100% 27.956.775


BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

I. Program Utama

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan perencanaan dan

pengendalian penanaman modal. Program ini pada Tahun 2019 memiliki

Kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.202.418.559.

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non

perizinan serta pengembangan tekhnologi informasi. Program ini pada

Tahun 2019 memiliki Kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar

Rp.357.395.325.

3) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penanganan

pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan

pengaduan. Program ini pada Tahun 2019 memiliki Kebutuhan dana/pagu

indikatif sebesar Rp.27.142.500.

II. Program Penunjang

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap

keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Program

ini pada Tahun 2019 memiliki Kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar

Rp.1.339.619.463.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana

bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi. Program ini pada Tahun 2019

memiliki Kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.343.394.100.


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat

menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Program ini

pada Tahun 2019 memiliki Kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar

Rp.20.916.000.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kerja dan Keuangan;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan capaian kerja

dan keuangan terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan

administrasi perkantoran. Program ini pada Tahun 2019 memiliki

Kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.33.498.150.


BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan

berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah

sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai

kebutuhan Masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang

berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan

keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam

menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada

gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke

bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-

benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019

berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DPMPTSP juga sebagai bahan

acuan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, dan memberikan umpan balik

yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di

masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf DPMPTSP Kota Palu

sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Palu, 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PALU

AJENKRIS, SE,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651017 198503 1 004

Documents

RENJA...Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu kami susun, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk demi kesempurnaan