renja-wasbangkim-2014

Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman 1 Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai

pengganti Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) telah mewajibkan

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD

sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk

menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra

SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah

dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu

menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)

dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan

strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu

kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah, serta sebagai bahan

dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD).

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran

strategis untuk mensikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya

dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh

kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja

SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan

kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Keberadaan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor

merupakan hasil pemisahan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor yang

dipecah menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dan Dinas Pengawasan

Bangunan dan Permukiman. Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman


mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang

Pengawasan Bangunan dan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut

di atas , Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan bangunan dan

permukiman;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Pengawasan Bangunan dan Permukiman;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Bangunan dan

Permukiman;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor sesuai tugas dan

fungsinya.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengawasan Bangunan dan

Permukiman Kota Bogor Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Repubulik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan

untuk prioritas program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 59 Tahun 2007 serta untuk capaian kinerjanya berpedoman pada RPJP Tahap II

dan RPJMD Kota Bogor 2010-2014 Tahun ke-3.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja-SKPD Dinas Pengawasan Bangunan dan

Permukiman Kota Bogor tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Nomor 4287);


3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3866);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangn Daerah;


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor

Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2

Seri E);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangun

Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota

Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 seri E)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini adalah untuk memberi

gambaran informasi program, kegiatan-kegiatan serta rencana Anggaran yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman pada tahun 2014.

Baik Belanja Tidak Langsung maupun pelaksanaan belanja langsung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah :

1. Sebagai bahan dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran


2. Sebagai pedoman bagi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman dalam

melaksanakan kegiatannya pada tahun 2014 dalam pencapaian tujuan dan

sasaran yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis.

3. Sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan dan kinerja sasaran

di tahun 2014 pada akhir tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN

DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR TAHUN 2012

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012 dan

capaian Renstra Dinas Pengawasan Bangunan dan

Permukiman Kota Bogor

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengawasan Bangunan

dan Permukiman Kota Bogor,

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi,

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengawasan Bangunan dan

Permukiman Kota Bogor

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR TAHUN 2012

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENCANA

STRATEGIS DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR

Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor yang melaksanakan

tugas penyelenggaraan urusan teknis dibidang pengawasan bangunan dan

permukiman, dituntut untuk mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang

pengawasan bangunan dan permukiman, mampu meningkatkan sarana dan prasarana

kota yang memadai dengan meningkatkan pelayanan dalam bidang tata ruang dan

bangunan, permukiman dan perumahan, penanggulangan bencana, dan rumah susun,

serta mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja secara memadai.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja 2012, telah dilakukan upaya untuk tetap

mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial

budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual

dan kontekstual agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya

kemakmuran warga kota (welfare state); sehingga penetapan program dan kegiatan

pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2012 tidak berbeda dengan Rencana

Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2012.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan

Permukiman Kota Bogor pada Tahun 2012 terdiri dari 4 (empat) urusan dan 10

(sepuluh) program yaitu :

1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri atas :

Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.


2. Urusan Perumahan Rakyat yang terdiri atas :

Program lingkungan sehat perumahan

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

3. Urusan Penataan Ruang yang terdiri atas :

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Penataan Ruang

4. Urusan Pekerjaan Umum yang terdiri atas :

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Penataan dan pengaturan bangunan gedung

Program pengaturan, pembinaan, pengawasan jasa konstruksi

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN

PERMUKIMAN KOTA BOGOR

Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor pada tahun 2012

Sesuai dengan sasaran strategis, indikator kinerja serta target dibandingkan dengan

capaian kinerja maka dapat kami sampaikan analisa kinerja tahun 2012 per indikator

sebagai berikut :

2.2.1 Penataan struktur organisasi dan mengembangkan profesionalisme dan menerapkan insentif berbasis kinerja.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 2 3 4 5 Melakukan penataan struktur organisasi pemerintah daerah yang proporsional, mengembangkan profesionalisme dan menerapkan insentif berbasis kinerja

Tingkat pencapaian penyusunan LAKIP, evaluasi LAKIP, dan LKPJ Walikota Bogor serta Laporan LPPD, Informasi LPPD dan EPPD

100% 100% 100%

Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya

100% 100% 100%

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana operasional SKPD/UPTD

95% 100% 105%

Anggaran Tahun 2012 : Rp. 2.249.858.000,-

Jumlah Realisasi Tahun 2012 : Rp. 2.125.904.323,-


Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan dapat memenuhi capaian kinerja sebesar 100% hal ini dipenuhi melalui

kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan SKPD yaitu Lakip, LKPJ, LPPD dan

EPPD serta penyusunan Naskah Akademis Rancangan Prolegda 2012 dan Evaluasi

Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial yang merupakan bagian tugas dan fungsi

Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman.

Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/UPTD dalam

mendukung tugas pokok dan fungsinya dapat memenuhi capaian kinerja sebesar

100% hal ini melalui kegiatan pembayaran gaji TKK, dan Pengelolaan rumah tangga

SKPD.

Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur dari target 95%, capaian kinerjanya

dapat dipenuhi 100% hal ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan

rutin/berkala inventaris kantor, pengadaan inventaris kantor dan rehabilitasi gedung

kantor.

Untuk memenuhi capaian sasaran strategis tersebut di atas dari Jumlah

penganggaran yang telah dianggarkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran

sebesar Rp. 123.953.677,- .

2.2.2 Pengembangan kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah.


1 2 3 4 5 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman

Presentase penduduk berakses air minum (PDAM dan Non PDAM)

61,72% (PDAM dan Non PDAM)

0,667% Non PDAM

1%

Jumlah Anggaran tahun 2012 : Rp. 2.773.991.000,-

Jumlah Realisasi tahun 2012 : Rp. 2.301.376.232,-

Upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman dilaksanakan

melalui program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang

dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Air Bersih Non Perpipaan dan kegiatan ini

merupakan bantuan dari Propinsi Jawa barat tahun 2012, Infrastruktur Air Minum


(DAK 2012 dan Dana Pendamping, Biaya umum DAK Air Minum dan DED

Infrastruktur Sarana Air Bersih Non PDAM Kota Bogor TA 2013.

Target sebesar 61,72% tersebut merupakan target capaian dari PDAM dan Dinas

Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor. Untuk target dari Dinas

Pengawasan Bangunan dan Permukiman sendiri sesuai dengan DPA, adalah sebesar

0,6% dan memenuhi capaian kinerja sebesar 0,667% sehingga prosentase yang

didapat untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman

mencapai 100%.


penganggaran yang telah dianggarkan sebesar Rp. 2.773.991.000,-

direalisasikan sebesar Rp. 2.301.376.232,- terdapat silpa anggaran sebesar

Rp.472.614.768,- yang disebabkan karena adanya efisiensi sebesar Rp.275.811.868,-

dan karena tidak terserap sebesar Rp. 196.802.900,- dikarenakan anggaran DAK tidak

dapat dicairkan dan akan diluncurkan kembali di APBD tahun anggaran 2013.

2.2.3 Peningkatan Kualitas Bangunan


1 2 3 4 5 Meningkatkan kualitas bangunan

Jumlah pembangunan/perbaikan gedung pemerintah (kumulatif)

15 Bangunan

19 Bangunan

127%

Jumlah unit bangunan terawasi per tahun (kumulatif)

480 Bangunan

1.708 Bangunan

356%

Tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang

100%

100% 100%

Penggunaan tata ruang yang tidak sesuai dengan perencana/petuntukan

0 ha

1,0975 ha

99,99%


Ruang publik yang berubah peruntukannya

0%

- -

Jumlah penyedia jasa yang mendapat pembinaan teknis

25 Perusahaan

50 Asosiasi

200%

Jumlah Anggaran Tahun Tahun 2012 : Rp. 20.497.000.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2012 : Rp. 19.472.491.758,-

Upaya peningkatan kualitas bangunan melalui program penataan dan pengaturan

bangunan gedung dilaksanakaan melalui kegiatan Relokasi/Pembangunan/Perbaikan

Gedung Pemerintah, Penaksiran Bangunan Gedung, DED Renovasi Gedung Kemuning

Gading, DED Gedung DPRD, Pembangunan Tugu Sister City, Pembangunan Kantor

BPKAD, Penyusunan DED Tipikal Kelurahan Kota Bogor, dan Rehabilitasi SDN

Batutulis 2. Jumlah pembangunan/perbaikan yang telah dilakukan melalui kegiatan

ini adalah 19 bangunan dan jika dibandingkan dengan target sebanyak 15 unit,

prosentase kinerjanya mencapai 127%.

Upaya peningkatan kualitas bangunan juga dilaksanakan dengan Pembangunan

Bangunan Utama Mesjid Raya Bogor (Lanjutan), Survey dan Kajian Penomoran

Bangunan, Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung, dan Standarisasi Analisa

Harga Satuan Pekerjaan,

Peningkatan jumlah unit bangunan terawasi pertahun dilaksanakan melalui kegiatan

pengendalian dan pengawasan bangunan wilayah I sebanyak 496 bangunan,

pengendalian dan pengawasan bangunan di wilayah II sebanyak 548 bangunan,

pengendalian dan pengawasan bangunan di wilayah III sebanyak 664 bangunan,

jumlah bangunan terawasi sebanyak 1.708 bangunan dari target sebanyak 480

bangunan, prosentase kinerjanya mencapai 356%.

Upaya tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang, pengaduan yang masuk

sebanyak 19 pengaduan. Dan yang ditindak lanjuti sebanyak 19 pengaduan sehingga

prosentase kinerjanya mencapai 100 %.


Penggunaan tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana/peruntukan dari target

sebesar 0 ha, baru mencapai 1,0975 ha dengan rincian realisasi penggunaan tata

ruang yang tidak sesuai dengan perencana/peruntukan Wilayah I = 0,223 , Wilayah

II = 0,7845 ha, dan Wilayah III = 0,09 ha. Sehingga prosentase realisasi yang

didapatkan mencapai 99,99%.

Target dan realisasi pencapaian untuk Ruang publik yang berubah peruntukannya

belum dapat direalisasikan karena tahun anggaran 2012 ini, baru sampai mendata

jumlah dan luasan ruang publik yang ada, belum sampai kepada peruntukannya.

Peningkatan jumlah penyedia jasa yang mendapat pembinaan teknis sebanyak 50

perusahaan dari target 25 perusahaan sehingga prosentase kinerjanya mencapai

200%.




Rp.1.024.508.242,- yang disebabkan karena adanya efisiensi sebesar

Rp.639.508.242,- dan karena tidak terserap sebesar Rp. 385.000.000,- dikarenakan

anggaran untuk Pembangunan Sister City dan Perbaikan Kantor Kelurahan Rangga

Mekar dan Kelurahan Muarasari tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tidak

memungkinkan.

2.2.4 Peningkatan Permukiman Sehat

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5

Terpenuhinya Permukiman Sehat

Rumah layak huni 153.126 Unit

153.775 Unit

100%

Prosentase lingkungan permukiman kumuh

227,59 Ha (1,92%)

209,93 Ha (1,7%)

92,2%

Panjang jalan lingkungan yang dibangun/diperbaiki

63.000 m2 147.292,34 m2

234%


(kumulatif)

Luas Tembok Penahan Tanah (TPT) Lingkungan Perumahan, yang dibangun/diperbaiki (kumulatif)

3.000 m3

13.670,04 m3

456%

Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan yang dibangun/diperbaiki (kumulatif)

2.300 m'

18.140,13 m' 789%

Jumlah Jembatan lingkungan yang dibangun/diperbaiki

27 Unit

22 unit 81%

Jumlah twinblok yang berkondisi baik

4 twin blok 4 twin blok 100%

Jumlah Rumah Susun

1 twin blok

0 twin blok 0%

Prosentase permukiman yang tertata

3.231 ha 3.221,66 ha 99,7%

Prosentase rumah tangga berakses air bersih

500 KK

1200 KK 240%

Cakupan rumah tangga bersanitasi

750 KK

2.175 KK 290%

Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp. 45.697.349.000,-

Jumlah Ralisasi Anggaran Tahun 20112 : Rp. 42.267.254.007,-

Peningkatan permukiman sehat dilaksanakan melalui program lingkungan sehat

perumahan dengan 11 indikator kinerja yaitu :

o Rumah layak huni dengan target 153.126 unit dan dapat direalisasikan sebanyak 153.775 unit sehingga prosentase kinerja mencapai 100%.

o Prosentase Lingkungan kumuh dengan target 227,59 ha (1,92%) dapat direalisasikan menjadi 209,93 Ha (1,7%) sehingga prosentase kinerja

mencapai 92,2%. Melihat target dan capaian yang didapat, prosentase

realisasi yang telah di capai oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan


Permukiman Kota Bogor sudah melewati target yang dicanangkan, karena

semakin kecil realisasi yang dicapai, semakin baik kinerja yang dilaksanakan.

o Panjang jalan lingkungan yang dibangun atau diperbaiki dari target 63.000 m2 dapat dibangun/diperbaiki 147.292,34 m2 sehingga prosentase kinerja

mencapai 234 %, capaian ini sudah termasuk dari hasil PNPM sebesar 33.989

m2.

o Luas Tembok Penahan Tanah (TPT) lingkungan perumahan, yang dibangun/ diperbaiki dari target 3.000 m3 dapat dibangun/diperbaiki 13.670,04 m3

sehingga prosentase kinerja mencapai 456%, capaian ini sudah termasuk dari

hasil PNPM sebesar 1.473 m3.

o Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan yang dibangun/diperbaiki dari target sepanjang 2.300 m' dapat dibangun/diperbaiki sepanjang

18.140,13 m' sehingga prosentase kinerja mencapai 789%, capaian ini sudah

termasuk hasil dari PNPM sebesar 607 m'.

o Jumlah Jembatan lingkungan yang dibangun/diperbaiki dari target 27 unit dapat dibangun/diperbaiki sebanyak 22 unit sehingga prosentase kinerja

mencapai 81%. Capaian ini berasal dari jumlah jembatan yang dibangun/

diperbaiki dari APBD sebanyak 18 unit dan hasil dari perbaikan PNPM Mandiri

perkotaan sebanyak 4 unit. Belum tercapainya target ini disebabkan karena

ada beberapa rencana perbaikan jembatan yang diusulkan oleh masyarakat

melalui PNPM, pada pelaksanaannya berdasarkan kondisi dan usulan warga

ada beberapa rencana perbaikan jembatan yang dirubah karena masih dalam

kondisi baik.

o Jumlah Twin Blok yang berkondisi baik dari target 4 twin Blok realisasi sudah 4 Twin Blok yang berkondisi baik, sehingga prosentase kinerja mencapai

100%, tetapi baru 2 Twin Blok yang dioperasikan karena pada tanggal 3

September 2012 baru ditetapkan Peraturan Walikota Bogor No. 25 Tahun

2012 tentang Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Bogor, dan saat ini

masih terkendala untuk penambahan daya listrik dari PLN APJ Bogor yang

masih dalam proses.

o Jumlah Rumah Susun dengan target 1 twin blok realisasi belum dapat dipenuhi sehingga prosentase capaian kinerja 0% hal ini dikarenakan pada


tahun 2012 baru proses DED, UKL/UPL dan pembangunan sarana dan

prasarana dasar pendukung.

o Prosentase permukiman yang tertata dari target 3.231 ha dapat dicapai menjadi 3.221,66 ha, sehingga prosentase kinerja mencapai 99,7 %.

o Prosentase rumah tangga berakses air bersih dari target 500 KK dapat terpenuhi 1200 KK sehingga prosentase kinerja mencapai 240%.

o Cakupan rumah tangga bersanitasi target 750 KK dan dapat direalisasikan sebanyak 2.175 KK sehingga prosentase kinerja mencapai 290%. Capaian ini

didapat dari kegiatan PNPM dan SANIMAS.

Peningkatan permukiman sehat tersebut di atas dicapai melalui kegiatan;

o Urban Renewal Kebon Pedes, o DED Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)

Paledang - Panaragan,

o Pemutakhiran Data Sarana dan Prasarana Perumahan Permukiman, o Bantuan Teknis RTLH dan Bencana Alam, o Rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana, o Perbaikan PSU di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kinerja Kelurahan, Lomba

Posyandu, dan lomba 10 Program PKK

o Pembangunan/perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman di Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Barat,

Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara,

o Penghijauan Rusunawa (2 twin blok), o Pengelolaan rusunawa, o Pemeliharaan dan perbaikan rusunawa, o Perencanaan FS Rumah Vertikal Kota Bogor, o Pengembangan Prasarana Dasar Permukiman dan Utilitas Bangunan

Rusunawa,

o Penunjang PNPM, o Penataan Kawasan Rawan Bencana, o DAK Sanitasi 2012 dan Dana Pendampingan, o Biaya Umum dan Pemberdayaan SANIMAS (APBN Reguler),


o Biaya Umum dan Pemberdayaan DAK 2012 Sanitasi. 1) Untuk memenuhi capaian sasaran strategis tersebut di atas dari Jumlah



Rp. 3.430.094.993,- yang disebabkan karena adanya efisiensi sebesar

Rp.3.125.094.993,- dan karena tidak terserap sebesar Rp. 305.000.000,-.

2.2.5 Peningkatan Kualitas Mitigasi Bencana


Meningkatkan kualitas mitigasi bencana

Respon time kebakaran (menit) 11 menit 11 Menit 100%


Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2012 : Rp. 3.849.177.972,-

Peningkatan kualitas mitigasi bencana dilaksanakan melalui program peningkatan

kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

Respon Time kebakaran (menit) dengan target 11 menit dan rata-rata dapat

dilaksanakan sampai dengan 11 menit sehingga prosentase kinerja mencapai 100%.

Respon time ini dapat dipenuhi melalui kegiatan :

o Pemeriksaan alat pemadam kebakaran o Pemasangan Hidrant o Piket petugas pemadam kebakaran o Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem Komunikasi Pencegahan Kebakaran o Gladi anggota, latihan relawan dan latihan anggota pemadam kebakaran di

Ciracas.

o Pengadaan alat-alat penanggulangan bencana dan kebakaran o Pelayanan pemadam kebakaran o Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran o Perbaikan gedung pos kebakaran Sukasari o Tindakan penanggulangan bencana alam.



penganggaran yang telah dianggarkan sebesar Rp 3.950.000.000,- direalisasikan

sebesar Rp. 3.849.177.972,- terdapat silpa anggaran sebesar Rp. 100.822.028,-

yang disebabkan karena adanya efisiensi.

2.2.6 Penyusunan Rencana Tata Ruang yang produktif dan berwawasan lingkungan


Menyusun perencanaan tata ruang yang produktif dan berwawasan lingkungan

Jumlah rencana umum dan rencana rinci tata ruang yang disusun

80% 100% 125%


Jumlah Realisasi Anggaran tahun 2012 : Rp. 1.771.785.250,-

Penyusunan Rencana Tata Ruang Yang produktif dan berwawasan lingkungan

dilaksanakan melalui program Perencanaan Tata Ruang dengan 1 (satu) indikator

yaitu : Jumlah rencana umum dan rencana rinci tataruang yang disusun dengan

target 80% dan berhasil dilaksanakan 100% sehingga prosentase kinerja mencapai

125%.

Pencapaian target tersebut dapat terpenuhi melalui kegiatan Penyempurnaan

Materi Teknis Raperda RDTR 3 Wilayah Pelayanan, Penyusunan RDTR 2 Wilayah

Pelayanan, Pemutakhiran Basis Data Pemanfaatan Ruang, dan Kajian GSB dan GSS

sehingga tercapai kinerja sebesar 125%.


penganggaran yang telah dianggarkan sebesar Rp 1.925.000.000,- direalisasikan

sebesar Rp. 1.771.785.250,- terdapat silpa anggaran sebesar Rp. 153.214.750,- yang

disebabkan karena adanya efisiensi sebesar Rp. 78.214.750,- dan tidak terserap

sebesar Rp. 75.000.000,- karena pengadaan Papan Peta pada kegiatan

Penyempurnaan Materi Teknis dan Raperda RDTR 3 WP masih dalam proses

persetujuan substansi di Gubernur Jawa Barat.


2.2.7 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang


Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang

Frekuensi penyelenggaraan sosialisasi penataan ruang

50% 100% 200%

Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp. 100.000.000,- Jumlah Realisasi Anggaran tahun 2012 : Rp. 99.332.800,- Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan melalui

program peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan

ruang melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dengan

target 50% dan realisasi mencapai 100% sehingga prosentase kinerja mencapai

200%.

Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bisa diserap oleh Dinas Pengawasan

Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, detailnya adalah sebagai berikut :

No Nama Kegiatan Jumlah (Rp) Alasan

1. Perbaikan jalan lingkungan

Jl.Kacapiring IV Kel.Kedung Waringin

Kec.Tanah Sareal

75.000.000 Hasil survey yang diusulkan

masyarakat jl.Kacapiring III

kondisinya rusak

sedangkan Jl.Kacapiring IV

masih bagus

2. Relokasi/Pembangunan/Perbaikan

Gedung Pemerintah

- Perbaikan Kantor Kel. Rangga

Mekar

100.000.000

ABT, waktu perencanaan

dan pelaksanaan tidak

cukup


- Perbaikan Kantor Kel.

Muarasari

100.000.000

3. Pengembangan Prasarana Dasar

Permukiman dan Utilitas Bangunan

Rusunawa Cibuluh

- Pembersihan dan

pematangan lahan

- Pengadaan pembangunan

jalan

- Pengadaan pembangunan

saluran air

405.000.000

200.000.000

90.000.000

Masyarakat setempat

minta ganti rugi pohon,

sedangkan dalam DPA

tidak dianggarkan,

kesepakatan di masyarakat

baru tercapai pada hari

minggu tanggal 16

Desember 2012 jam 22.30

WIB di Kantor Kel.Tanah

Baru sehingga waktu

pelayanan tidak

memungkinkan (Berita

Acara Terlampir)

4. Pembangunan / Perbaikan Sarana

Prasarana Lingkungan Perumahan

Permukiman Kec. Bogor Tengah

- Perbaikan pondasi talud Kebun

Manggis RW 12 Kel.Paledang

80.000.000 ABT,Lokasi pekerjaan ada

di tepi sungai Cisadane

kondisi muka air dari

tanggal 23 Nopember s.d

sekarang tinggi sehingga

tidak bisa dilaksanakan

karena semua pekerjaan

ada dibawah air.

5. Pembangunan Tugu Sister City 185.000.000 ABT, Pada tanggal 23

Nopember 2012, rencana

lokasi pembangunan Tugu

Sister City tidak bisa

dilaksanakan sehubungan

lokasi tersebut sudah


mendapatkan ijin

perpanjangan reklame

pada tanggal 22 Nopember

2012 sehingga untuk

mencari lokasi baru dan

rencana pelaksanaan

mengalami perubahan dan

penyesuaian desain sesuai

dengan kondisi lahan yang

tersedia, .dengan demikian

waktu pelaksanaan

konstruksi tidak

memungkinkan

6. Penyempurnaan Materi Teknis dan

Raperda RDTR 3WP

- Pengadaan Peta

75.000.000 Proses Raperda RDTR 3WP

saat ini masih dalam

proses persetujuan

substansi di gubernur,

sehingga pelaksanaan

Pegadaan peta harus

menunggu hasil finalisasi

substansi Raperda RDTR

3WP



Permukiman Kec. Bogor Utara

- Konsultan perencanaan

Pembangunan /Perbaikan

sarana prasarana lingkungan

perumahan permukiman Kec.

Bogor Utara tahun 2013

50.000.000

Kekurangan tenaga

pendamping di lapangan

dan Keterbatasan waktu

dan pelaksanaan


- DED Infrastruktur Jembatan

Kota Bogor Tahun 2013 50.000.000



Permukiman Kec. Tanah Sareal

- Konsultan perencanaan

pembangunan/ perbaikan

sarana prasarana lingkungan

perumahan permukiman

Kec.Tanah Sareal 2013

50.000.000 Kekurangan tenaga

pendamping di lapangan

dan Keterbatasan waktu

dan pelaksanaan

Jumlah 1.460.000.000

Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat terserap ini, akan diusulkan kembali di

tahun anggaran 2013.

Selain kegiatan yang tidak dapat diserap pada tahun anggaran 2012 ini, ada 3 (tiga)

kegiatan yang mengalami putus kontrak di akhir tahun 2012, yaitu :

NO NAMA CV PEKERJAAN NILAI KONTRAK

(Rp)

PROGRES PEKERJAAN

ALASAN PUTUS KONTRAK

1. CV. LOJI

KAMOLAN

Perbaikan Saluran

Air Rw. 04, 10 dan 11

Kel. Kedung Badak

215.109.000,- 50,7% CV yang menangani

tidak profesional,

waktu pekerjaan

melewati batas

waktu yang

ditetapkan

2. CV. GHINA Perbaikan Saluran

Air RW. 07 Kelurahan

Ciwaringin

250.284.000,- 54,97% CV yang menangani

tidak profesional,

waktu pekerjaan

melewati batas

waktu yang


ditetapkan

3. CV. SURYA

CIPTA

Pembangunan

Mesjid Nurhidayah

698.383.000,- 80% Terjadi perubahan

lokasi diingingkan

masyarakat, tetapi

tidak dimungkinkan

sehingga kembali

ke lokasi semula

dan menyebabkan

waktu yang tidak

cukup

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGAWASAN

BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR .

Untuk menyikapi isu isu lokal dan nasional serta permasalahan yang harus

diselesaikan yang berkembang di masyarakat maka perlu data dan informasi yang

akurat sehingga dapat dijadikan isu strategis dan program prioritas dalam

penanganannya. Berdasarkan beberapa tahapan yang telah dilakukan, baik dalam

bentuk pra Musrembang, RPJMD, Focus Group Discussion (FGD) stakeholders, dan

masukan Renstra (SKPD) dapat teridentifikasi beberapa isu-isu yang berkaitan dengan

pembangunan Kota Bogor, antara lain :

1) Penataan Ruang

Konsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang masih menjadi hal yang perlu

terus dibenahi. Aspek-aspek pengendalian ruang, seperti sumber daya manusia,

perangkat hukum (sanksi), insentif, disinsentif, perizinan, dan zoning regulation

belum sepenuhnya dapat dijalankan, kondisi ini semakin memicu tingginya alih

fungsi lahan dan ketidaksesuaian peruntukan ruang.

2) Penanggulangan Bencana

Berbagai potensi bencana hampir dapat dipastikan selalu mengancam kota Bogor.

Berbagai potensi bencana tersebut antara lain, banjir, tanah longsor, pohon

tumbang, kebakaran, dan angin ribut. Perlu upaya peningkatan mitigasi bencana


khususnya bagi masyarakat untuk mengurangi resiko korban jiwa dan kerugian

materi yang lebih besar.

3) Sanitasi Lingkungan

Saat ini kondisi dengan terbatasnya sarana prasarana lingkungan permukiman

seperti pada kawasan padat penduduk, akan mempersulit dalam penataan sanitasi

lingkungan dan dapat berindikasi terhadap menurunnya derajat kesehatan

masyarakat.

4) Kualitas Lingkungan Permukiman Sehat.

Dari sisi prasarana penunjang permukiman sehat masih diperlukan peningkatan

ketersediaan prasarananya seperti jalan lingkungan, saluran pembuangan air

limbah dan air hujan, air bersih non PDAM dan Sanitasi berbasis masyarakat,.

Selain itu masih terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam kategori kumuh,

dengan terbatasnya akses terhadap ruang publik.

5) Penataan dan Pengembangan Rumah Susun.

Keterbatasan lahan dan tingginya nilai lahan menjadi faktor penyebab arahan

pembangunan vertikal bagi perumahan. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah,

pemerintah memfasilitasi dengan pembangunan rumah susun sederhana sewa,

dan pada saat mendatang perlu diusahakan alokasi ruang untuk pengembangan

rusunawa.

Strategi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor untuk

mengatasi isuisu tersebut adalah sebagai berikut :

1) Penataan Ruang.

Strategi dalam penataan ruang adalah penyusunan rencana tata ruang yang

berwawasan lingkungan dan mendukung pembangunan sektor jasa, peningkatan

proporsi RTH dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan

pemeliharaan RTH. Kebijakan di bidang penataan ruang yakni meningkatkan

pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan

ruang dan pengawasan tata ruang, menciptakan ruang publik yang aman dan

nyaman, pengembangan RTH, dekorasi kota dan pengembangan dan pemanfaatan


fasos fasum yang secara keseluruhan tidak terlepas dari upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

2) Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

Meningkatnya kualitas pelaku konstruksi, dengan indikasi kegiatan monitoring dan

evaluasi jasa konstruksi serta sebagai bahan dasar diterbitkannya SIUJK serta

pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi.

3) Penataan dan Pengaturan Bangunan.

Meningkatnya pengelolaan bangungan gedung pemerintah, dengan indikasi

kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan prasarana umum.

Selain itu juga meningkatnya pengawasan dan pengendalian bangunan gedung,

dengan indikasi kegiatan:

a. Optimalisasi pengawasan bangunan gedung

b. Pemberian Sertifikat Laik fungsi gedung

c. Penyediaan dan pemutakhiran basis data gedung

d. Memberikan bantuan teknis baik berupa bantuan pembuatan gambar dan

RABnya maupun bantuan langsung personal sebagai tim teknik perencanaan

dan pengawasan dilapangan.

4) Penanggulangan Bencana.

Strategi dalam pengelolaan bencana kebakaran adalah dengan sistim early warning

atau peringatan dini kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan mitigasi

bencana. Kebijakan yang ditempuh antara lain adalah : meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan upaya mitigasi bencana. Upaya

lain yang dilakukan Dinas Wasbangkim yaitu membantu dalam perencanaan

maupun bangunan-bangunan yang terkena bencana alam.

5) Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan.

Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dilakukan dengan perbaikan lingkungan

Permukiman secara terpadu berupa pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

dasar pekerjaan umum di lokasi Permukiman kumuh disamping perlunya dibangun

rumah yang bersifat vertical (rumah susun) dilokasi-lokasi tertentu.


6) Air Bersih

Strategi bidang air bersih adalah pemenuhan kebutuhan air bersih dan sehat bagi

masyarakat. Kebijakan bidang air bersih yakni meningkatkan cakupan pelayanan air

bersih melalui air bersih Non-PDAM serta meningkatkan kualitas air minum Non-

PDAM.

Selain itu strategi dan kebijakan di atas, beberapa strategi dan kebijakan lain yang

ditempuh oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman untuk mengatasi

berbagai masalah lainnya adalah :

a. Merencanakan Perencanaan Tata Ruang Secara Rinci.

b. Memberdayakan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih non

PDAM dari masyarakat.

c. Memberikan layanan sanitasi lingkungan kepada masyarakat yang memenuhi

syarat kesehatan.

d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang memenuhi syarat

kesehatan.

e. Peningkatan kuantitas dan kualitas bangunan milik Pemerintah.

f. Penentuan lokasi untuk pengembangan rusunawa/Rusunami.

g. Peremajaan kawasan permukiman (Urban Renewel, Rumah Tidak Layak Huni,

dan sebagainya).

h. Menyempurnakan regulasi yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan yang ada

di Dinas Wasbangkim.

7) Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah meningkatkan kualitas,

kemampuan, profesionalisme dan keterampilan aparatur dalam melaksanakan

tugas-tugasnya. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut kegiatan yang

dilaksanakan adalah : kesejahteraan pegawai, kenaikan pangkat dan gaji berkala,

pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural , penegakan disiplin

pegawai, pendidikan dan pelatihan, pengembangan wawasan melalui , prajabatan,

ujian dinas, tugas belajar dan ijin belajar.

8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah terwujudnya kelancaran

kinerja aparatur pemerintah yang memadai dalam rangka meningkatkan pelayanan


kepada masyarakat dalam upaya mencapai sasaran tersebut kegiatan yang

dilaksanakan adalah : pengadaan sarana dan prasarana kelengkapan Dinas.

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program kegiatan masyarakat, diperoleh dari usulan masyarakat yang

disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang

diselenggarakan mulai dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Usulan-usulan ini juga

sudah mengakomodir usulan-usulan Program Penanggulanan Kemiskinan (Pronangkis)

di tiap-tiap Kelurahan, yang diusulkan berdasarkan Rembug Warga. Selain dari

Musrembang, usulan masyarakat juga disampaikan melalui Wakil Rakyat (DPRD)

melalui kegiatan hasil Reses.

Usulan yang menjadi prioritas adalah usulan-usulan yang terkait dengan 4

program prioritas atau kegiatan yang mendukung percepatan pencapaian dari

program-program yang telah diprioritaskan, dan tidak terlepas dari tugas dan fungsi

dari Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI.

Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar

manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat

pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang

akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan

rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan

bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya. Dengan demikian

upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor

prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat

strategis.

Penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus dilaksanakan sebagai

satu kesatuan sistem, yang pelaksanaannya dapat disesuaikan berdasarkan kondisi

lokal yang ada, yaitu:

Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Konsep TRIDAYA

Konsep TRIDAYA, bertujuan memberdayakan komponen sosial masyarakat, usaha

dan ekonomi, serta lingkungan, tetap dapat ditumbuhkembangkan sebagai

pendekatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di

tingkat lokal. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan

penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan kegiatan

usaha ekonomi komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana

dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang tidak

terpisahkan.

Pembangunan perumahan dan permukiman, yang memanfaatkan ruang terbesar

dari kawasan di perkotaan, merupakan kegiatan yang bersifat menerus. disamping

dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap kelestarian

lingkungan serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa

dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan


perancangan, pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan dan

pengembangannya, agar arah perkembangannya tetap selaras dengan prinsip prinsip

pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penyelenggaraan Secara Multisektoral dan Terdesentralisasi

Pembangunan perumahan dan permukiman mencakup banyak kegiatan, antara lain

pengalokasian ruang, penyediaan lahan, kelembagaan, kegiatan teknis, pembiayaan,

dan sistem informasi. Disamping secara holistik, penyelenggaraan perumahan dan

permukiman harus dilakukan secara multisektoral karena memerlukan koordinasi

dengan berbagai bidang lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan perumahan

dan permukiman dan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja.

Persoalan penyediaan perumahan sebenarnya lebih merupakan masalah lokal dan

kebutuhan individual. Ini dapat ditunjukkan dengan besarnya peran swadaya

masyarakat di dalam pengadaan perumahannya. Karenanya perlu pembatasan

campur tangan pemerintah dalam penanganan persoalan lokal melalui

penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang terdesentralisasi. Dalam

kerangka desentralisasi, penyelenggaraan perumahan dan permukiman tidak dapat

terlepas dari agenda pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di tingkat lokal, yaitu

yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas,

profesionalisme, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan,

penegakan hukum, serta efisiensi dan efektivitas.

Pembangunan Yang Berwawasan Kesehatan

Sebagaimana disadari bahwa persoalan kesehatan lingkungan perumahan dan

permukiman sangat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat yang

menghuninya. Disamping itu aktualisasi pembangunan yang berwawasan

kesehatan sangat diperlukan dalam upaya penanganan permukiman kumuh.

Aktualisasi tersebut tetap dalam kerangka pelaksanaan program lingkungan sehat

sebagai bagian dari program pembangunan yang berwawasan kesehatan, yang

bertujuan khususnya untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup sehat. sehingga

dapat tercapai derajat kesehatan baik individu, keluarga maupun masyarakat yang

optimal.


Penyelenggaraan Dengan Pengembangan Sistem Insentif

Persoalan perumahan dan permukiman merupakan persoalan strategis yang masih

belum mendapatkan cukup perhatian dari berbagai kalangan. Karenanya untuk

memacu laju pembangunan perumahan dan permukiman, perlu di dalam

penyelenggaraannya dikembangkan sistem insentif, yang diharapkan mampu

mendorong berbagai pelaku pembangunan baik lembaga formal maupun informal

untuk terlibat secara aktif. Upaya yang dikembangkan antara lain melalui kegiatan

program stimulan, perintisan, dukungan pembiayaan dan bantuan teknis bagi pelaku

pembangunan yang responsif di dalam penyelenggaraan perumahan dan

permukiman, termasuk kegiatan pendampingan dalam penyiapan dan

pemberdayaan masyarakat.

Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor merupakan

perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan bangunan dan

permukiman, dituntut untuk mampu melaksanakan sebagian urusan pemerintah

daerah di bidang Pengawasan Bangunan dan Permukiman.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan

Permukiman Kota Bogor mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010 - 2014.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN

PERMUKIMAN

Berdasarkan Visi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor

yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi Kota Bogor yaitu Terwujudnya

Pelayanan Prima di Bidang Pengawasan Bangunan dan Permukiman Dalam Rangka

Mendukung Visi Kota Bogor, dan misi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman

Kota Bogor yaitu :

1. Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur;

2. Mewujudkan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman yang Akuntabel;

3. Mewujudkan Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan

Permukiman yang Berwawasan Lingkungan.


Maka tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Pengawasan Bangunan dan

Permukiman dari penjabaran misi, adalah:

Misi kesatu adalah Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur.

Tujuan Misi kesatu adalah :

Meningkatnya kinerja aparatur di bidang pengawasan bangunan dan permukiman.

Sasaran :

Pelayanan Prima di bidang pengawasan bangunan dan permukiman.

Misi kedua adalah Mewujudkan Dinas Pengawasan Bangunan dan

Permukiman yang Akuntabel.

Tujuan Misi kedua :

Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman dapat memenuhi kriteria dinas yang dapat mempertanggungjawabkan (responsibility), dapat dipertanyakan

(answerability), dan memenuhi prinsip-prinsip Good Governance.

Sasaran :

Menjadikan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat

dan lingkungannya;

Terwujudnya transparansi Dinas serta partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan

bangunan dan permukiman.

Misi ketiga adalah Mewujudkan Penataan, Pengawasan dan Pengendalian

Bangunan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan.

Tujuan Misi ketiga :

Tertatanya bangunan dan permukiman yang berwawasan lingkungan;

Terawasinya bangunan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang.

Sasaran :

Terciptanya bangunan dan permukiman yang tertata dan sesuai dengan

rencana tata ruang.


3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Perencanaan Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Tahun 2014 berarti

proses penetapan rencana program, kegiatan serta penggunaan anggaran pada tahun

2014 sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Bogor tahun 2010 -2014 dan Renca Strategis SKPD.

Pada tahun 2014 ini, dengan berpedoman pada RENSTRA SKPD Dinas

Pengawasan Bangunan dan Permukiman, maka Program dan Kegiatan yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

1) Pengelolaan Rumah Tangga SKPD

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

1) Pemeliharaan Rutin/berkala inventaris kantor

2) Pengadaan Inventaris Kantor

C. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, dengan kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD

2) Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

D. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan :

1) Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec.

Tanah Sareal


Bogor Selatan


Bogor Barat


Bogor Tengah


Bogor Timur



Bogor Utara

7) Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan ,

Lomba Posyandu, dan lomba 10 Program PKK

8) Penunjang PNPM (BOP)

9) Pendamping PNPM (BANSOS)

10) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM (APBN)

11) Bantuan Teknis SANIMAS

12) Pengelolaan Rusunawa

13) Pemeliharaan dan perbaikan Rusunawa

14) Pengembangan Prasarana Dasar Permukiman & Utilitas Bangunan

Rusunawa

15) Bantuan Teknis RTLH

16) Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kelurahan

Muarasari

17) Identifikasi Drainase Lingkungan

18) Penunjang RPKPP

19) Review Urban Renewal dan RPKPP

20) Penanganan dan Penanggulangan Pasca Bencana

21) Peningkatan Jembatan Lingkungan Permukiman

E. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan

kegiatan :

1) Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Komando

2) Pelayanan pemadam kebakaran

3) Piket Petugas Pemadam Kebakaran

4) Tindakan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

5) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan hidrant

6) Gladi Anggota Pemadam Kebakaran, Latihan Relawan, Kebakaran dan

Latihan Anggota Kebakaran

7) Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem Komunikasi Pencegahan

Kebakaran


8) Pengadaan Alat-alat Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

9) Pemasangan Hidrant di 6 titik

10) Perbaikan dan Penambahan Garasi di Pos Pemadam Kebakaran Yasmin

F. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan :

1) Sosialisasi RDTR 2 Wilayah Pelayanan

2) Pengadaan Papan Peta RDTR

3) Penyusunan Pedoman Perencanaan Lingkungan Perumahan

4) Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tapak

5) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

6) Penyusunan Mekanisme Perijinan, Insentif dan Disinsentif serta Sanksi

G. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Penataan Ruang, dengan kegiatan :

1) Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung

H. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah,

dengan kegiatan :

1) Pembangunan Infrastruktur Non-PDAM

2) Pembangunan dan Dana Pendamping SANIMAS

3) Monitoring dan Evaluasi SANIMAS di Tahun Sebelumnya

I. Program Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung, dengan kegiatan:

1) Pembangunan Gedung DPRD

2) Renovasi Mesjid Agung Kota Bogor

3) Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

4) Pembinaan Pelayanan Bantuan Teknis Pengelolaan Pembangunan

Bangunan Gedung Pemerintah

5) Penaksiran Bangunan Gedung Pemerintah

6) Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah I

7) Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah II

8) Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah III

9) Lanjutan Penyusunan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS

10) Verifikasi fasos fasum (PSU perumahan)


J. Program Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Konstruksi, dengan

kegiatan:

1) Bimbingan Teknis,Monitoring dan Evaluasi Jasa Konstruksi

2) Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang


BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor

Tahun 2014 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah yang sejalan dengan Undang-undang No 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menerangkan bahwa

SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja

selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan

strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan

tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Harapan kami, Rencana Kerja Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman

Kota Bogor Tahun 2014, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman pada Tahun 2014 serta dapat dijadikan

dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Dinas Pengawasan Bangunan dan

Permukiman dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh

stakeholders, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Dinas Pengawasan Bangunan

dan Permukiman Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman

Kota Bogor

Ir. H. Sudradji Pembina Utama Muda

NIP. 19590502 198503 1 002

RENCANA KERJA TAHUNAN

2014

DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... i BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................................. 1

1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................................................... 1

1.2 LANDASAN HUKUM ............................................................................................................ 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................................................... 4

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR TAHUN 2012 ............................................................................................................... 6

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR .............. 6

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR ..................................................................................................................... 7

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR . .............................................................. 21

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ..................................... 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................................. 26

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI. .......................................... 26

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN .................................................................................................................. 28

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................................................... 30

BAB IV P E N U T U P ................................................................................................................................... 34 DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... i

Documents

renja-wasbangkim-2014