Renstra 2015-2019 (Revisi) Direktorat Serealiasakip.pertanian.go.id/admin/file/RENSTRA 2015-2019 (REVISI... · Akhirnya semoga dokumen Renstra Serealia 2015-2019 ini dapat bermanfaat

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Serealia 2015-2019 merupakan acuan dan

arah dalam melaksanakan upaya pengembangan komoditi serealia selama lima

tahun ke depan (2015-2019).

Guna mencapai target yang telah ditetapkan tentunya tidak mudah, karena

dihadapkan pada kondisi permasalahan dan tantangan yang tidak ringan, disamping

itu gerak dinamika lingkungan strategis baik internasional, regional dan lokal

semakin kompleks. Guna menghadapi kondisi tersebut maka diperlukan penerapan

budidaya yang lebih baik, baik terkait pengolahan / pengelolaan lahan, perbenihan,

infrastuktur dan sarana pendukung, introduksi teknologi budidaya yang terbaru serta

kelembagaan, dll. Dalam implementasinya di lapangan tentunya membutuhkan

kerjasama dan komitmen dari para pelaku di lapangan dan disesuaikan dengan

karakteristik dan potensi di daerah masing-masing.

Renstra serealia ini merupakan revisi pertama dari renstra serealia sebelumnya.

Revisi ini merupakan penyesuaian terhadap struktur organisasi Direktorat Serealia

yang baru, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :43/Permentan/

OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pasal

300 menyebutkan bahwa Direktorat Serealia mempunyai tugas Melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi

padi, jagung, dan serealia lain. Perubahan mendasar dari renstra sebelumnya

adalah pada aspek fokus/sistem pengelolaan produksi serealia, dimana akan

dikelompokkan pada dua kelompok yaitu kelompok intensifikasi dan ekstensifikasi.

Diharapkan dengan perubahan ini maka dapat lebih mendorong dan mengakselerasi

gerak dan langkah para pelaku pembangun pertanian di lapangan guna mendukung

pencapaian target produksi komoditi serealia.

Akhirnya semoga dokumen Renstra Serealia 2015-2019 ini dapat bermanfaat untuk

mendorong pencapaian target produksi yang telah ditetapkan. Semoga Tuhan YME

berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang telah

kita kerjakan.

Jakarta, 5 Oktober 2015

Direktur Serealia

Nandang Sunandar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................ i

DAFTAR ISI ..................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .............................................................................. iii

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang ................................................................. 1

1.2.Potensi dan Permasalahan .............................................. 3

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN ORGANISASI

2.1.Visi ................................................................................... 6

2.2.Misi .................................................................................. 6

2.3.Tujuan .............................................................................. 7

2.4.Kinerja Produksi Padi Jagung Tahun 2005-2014.............. 8

2.5.Sasaran Produksi Padi dan Jagung Tahun 2015-2019 .... 9

2.6.Organisasi ........................................................................ 11

BAB III ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1.Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .............................. 16

3.2.Arah Kebijakan Pengembangan Serealia ......................... 18

3.3. Strategi dan Langkah Operasional Peningkatan Produksi

Serealia ............................................................................ 26

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT SEREALIA

4.1.Program dan Kegiatan Direktorat Serealia ....................... 32

4.2.Dukungan Pendanaan...................................................... 34

BAB V MANAJEMEN BERBASIS KINERJA

5.1.Perencanaan .................................................................... 36

5.2.Pengorganisasian ............................................................ 36

5.3.Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian ..... 39

BAB VI PENUTUP ........................................................................... 41

LAMPIRAN .................................................................................... 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Perkembangan Produksi Padi dan Jagung dari Tahun

2005-2014 ............................................................................... 8

Tabel 2.Perkembangan Luas Panen Padi dan Jagung Tahun

2005-2014 ............................................................................... 9

Tabel 3.Perkembangan Produktivitas Padi dan Jagung Tahun

2005-2014 ............................................................................... 9

Tabel 4.Sasaran Produksi Padi dan Jagung Tahun 2015-2019 ....... 10

Tabel 5.Sasaran Strategis Luas Tanam, Luas Panen,

Produktivitas dan Produksi Padi dan Jagung

Tahun 2015-2019 ................................................................... 11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Budidaya Serealia ........................ 34

Lampiran 2. Sasaran Luas Tanam, Panen, Produktivitas

dan produksi Padi Tahun 2015 .................................. 35










dan produksi Jagung Tahun 2015 .............................. 40





Lampiran 10.Sasaran Luas Tanam, Panen, Produktivitas

dan produksi Jagung Tahun 2018 ............................... 43

Lampiran 11.Sasaran Luas Tanam, Panen, Produktivitas

dan produksi Jagung Tahun 2019 ............................... 44

1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Direktorat Serealia 2015- 2019 merupakan turunan dari

Renstran Ditjen Tanaman Pangan serta Renstra Kementerian Pertanian

sebagai wujud dari Permentan Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tanggal 6

April 2015 khususnya Pasal 2 Ayat 1 bahwa Renstra Kementerian Pertanian

merupakan dasar dari rensta unit kerja eselon I dan eselon II.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang

saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) sebagai kelanjutan dari RPJMN

tahap ke-2 (2010-2014) yang telah berakhir. RPJMN tahap ke-3 (2015-2019)

sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi

nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam

kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku

industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja,

sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, serta penyedia bahan

pakan dan bioenergi.

Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMN tahap-2

(2010-2014) yang meliputi (1) peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan

jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi, (2) peningkatan

diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan

(4) peningkatan kesejahteraan petani melalui strategi yang dikemas dalam 7

Gema Revitalisasi yang meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan

dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM petani,

(5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7)

revitalisasi teknologi dan industri hilir. Sampai saat ini telah banyak capaian

yang diwujudkan meskipun masih perlu ditingkatkan.

Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian

nasional semakin nyata. Selama periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor

pertanian terhadap PDB mencapai 10,26 % dengan pertumbuhan sekitar 3,90

2

%. Pada periode yang sama, sektor pertanian menyerap angkatan kerja

terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 sektor

pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2 % dari total tenaga

kerja. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat sangat pesat. Walaupun sempat

menurun pada tahun 2013, namun NTP melonjak dari sebesar 101,78 pada

tahun 2010 menjadi 106,52 pada tahun 2014. Pada periode yang sama, jumlah

penduduk miskin di perdesaan yang sebagian besar bergerak di sektor

pertanian menurun dari sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta

pada tahun 2014.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan

pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia

sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya

secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan

bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam

negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan

menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan

yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian

secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan

cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar

guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan

mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan

paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran

strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian

swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan

daging , (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas

bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan

substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5)

peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur

pemerintah yang baik.

3

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun

dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk

Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan

pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3)

pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan

petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan

penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk

pertanian.

Sebagai salah satu bagian dari pembangunan pertanian, komoditi tanaman

pangan khsusunya padi dan jagung memegang peranan yang sangat penting

dan strategis, oleh karena itu dalam upaya pengamanan komoditas tanaman

pangan, pemerintah setiap tahunnya selalu menempatkan sebagai hal utama

dalam setiap perencanaan pembangunan. Komoditas tanaman pangan

diupayakan selalu tersedia dalam keadaan cukup, hal ini untuk memenuhi

kebutuhan pangan, pakan, dan industri dalam negeri, dimana setiap tahunnya

cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan

berkembangnya industri.

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup merupakan salah satu hak bagi

manusia yang paling azasi dan juga menjadi salah satu faktor penentu bagi

perwujudan ketahanan nasional. Sehubungan dengan itu, kekurangan pangan

yang terjadi secara meluas di suatu negara akan menyebabkan kerawanan

ekonomi, sosial, dan politik yang dapat menggoyahkan stabilitas suatu negara.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan periode 2015-2019 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan

peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Agar

pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi

target sasaran yang ditetapkan.

Potensi pengembangan padi dan jagung masih sangat besar. Masih tersedia

areal pertanian dan lahan potensial belum termanfaatkan secara optimal seperti

4

lahan kering/rawa/lebak/pasang surut/gambut yang merupakan peluang bagi

peningkatan produksi padi dan jagung. Potensi sumberdaya ini harus dirancang

dengan baik pemanfaatannya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan

petani. Disamping itu, kondisi lahan yang secara umum subur dan iklim yang

mendukung merupakan peluang yang sangat menguntungkan untuk

pembangunan tanaman pangan.

Indonesia dengan luas wilayah daratan 192 juta hektar mempunyai potensi

yang sangat besar disektor pertanian terutama tanaman pangan, khususnya

pengembangan padi dan jagung. Luas kawasan budidaya sekitar 123 juta

hektar (64,6 persen dari luas daratan) berpotensi sebagai kawasan pertanian

sebesar 101 juta hektar. Dari areal tersebut yang sudah terolah sampai saat ini

sebesar 25,6 juta ha lahan sawah, dan untuk lahan kering tanam semusim 25,3

juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Dengan demikian

potensi perluasan untuk kawasan pertanian adalah sebesar 54 juta hektar

dengan komposisi; 36 juta hektar dapat digunakan untuk tanaman

pangan/perkebunan dan merupakan lahan kering, 15 juta hektar sesuai untuk

areal persawahan dan 3 juta hektar untuk lahan peternakan. (Siswono Yudo

Husodo, 2006)

Berdasarkan data BPS tahun 2013, data luas baku Indonesia untuk lahan

sawah seluas 8,112 juta hektar. Berdasarkan jenis pengairan adalah 1) irigasi

seluas 4,819 juta hektar, yaitu di pulau Jawa seluas 2,442 juta hektar dan luar

Jawa seluas 2,377 juta hektar; 2) non irigasi seluas 3,292 juta hektar, yaitu di

pulau Jawa seluas 789 ribu hektar dan luar Jawa seluas 2,503 juta hektar. Di

Indonesia luas lahan tegal/kebun yaitu 11,877 juta hektar, lahan ladang/huma

seluas 5,273 juta hektar, dan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas

14,214 juta hektar.

Kondisi ini mengindikasikan untuk pengembangan sub sektor tanaman pangan

khususnya pengembangan padi dan jagung dengan program penambahan baku

lahan dapat diarahkan ke daerah-daerah di luar pulau Jawa. Potensi

pengembangan untuk areal irigasi memungkinkan di pulau Sumatera dan

Sulawesi. Selain itu untuk penumbuhan kantong-kantong produksi dapat juga

5

dikembangkan pada lahan non irigasi (tadah hujan, pasang surut, lebak dan

polder) yang banyak terdapat di pulau Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan

untuk lahan yang sementara tidak diusahakan masih banyak terdapat di Papua

seluas 5,329 juta hektar.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian tanaman pangan

khususnya Direktorat Budidaya Serealia yang telah dilaksanakan sampai saat

ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di

masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2014 -2019, mencakup aspek

seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana

prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan

nasional; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh;

keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Secara

lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai

berikut:

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global

2. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air

3. Status dan luas kepemilikan lahan (17,62 juta KK < 0.5 Ha)

4. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal

5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku

bunga usahatani

6. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian

7. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.

6

II. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN ORGANISASI

2.1. Visi

Visi Direktorat Serealia tahun 2015 - 2019, yaitu ”Tercapainya Target

Produksi Komoditi Serealia khusunya Padi dan Jagung yang cukup dan

berkelanjutan”

Makna produksi dapat dilihat dari dua pespektif yaitu jumlah (kuantitas) dan

mutu (kualitas). Produksi dalam arti jumlah merupakan hasil (dalam satuan ton)

yang dicapai melalui pemanfatan lahan pertanaman, peningkatan produktivitas,

dan pengamanan potensi kehilangan hasil produksi. Sedangkan produksi dalam

arti mutu merupakan standar tertentu yang dapat dikonsumsi secara layak bagi

manusia maupun kebutuhan industri. Cukup berarti jumlah yang dapat

disediakan setelah mempertimbangkan kebutuhan konsumsi, kebutuhan

perdagangan, dan kebutuhan cadangan (stok). Dalam hal ini, jika kebutuhan

dapat dipenuhi secara total dari produksi dalam negeri maka disebut sebagai

swasembada. Berkelanjutan berarti memenuhi kebutuhan sekarang tanpa

mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.

Untuk mewujudkan visi ini, Direktorat Serealia diupayakan sebagai penggerak

sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Upaya sinkronisasi, mobilisasi,

koordinasi, dan integrasi menjadi sangat penting dilakukan untuk mendorong

pencapaian visi sesuai dengan sasaran (target) yang ditetapkan.

2.2. Misi

Direktorat Serealia mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu :

”Meningkatkan perluasan penerapan budidaya komoditi serealia yang

tepat dan berkelanjutan”. Terkait hal tersebut, maka beberapa hal yang harus

dilakukan oleh Direktorat Serealia adalah :

1. mewujudkan birokrasi Direktorat Serealia yang profesional dan

berintegritas,

7

2. meningkatkan perluasan penerapan budidaya komoditi serealia yang

tepat dan berkelanjutan,

3. mendorong dan berkoordinasi terkait mengembangkan sistem

penyediaan benih yang efisien, efektif, dan berkelanjutan,

4. mendorong dan berkoordinasi penanganan pascapanen tanaman

pangan,

5. mendorong dan berkoordinasi pengamanan produksi tanaman pangan

berkelanjutan, dan

6. berkoordinasi dan mendorong peran serta instansi dan stakeholder

terkait serta masyarakat dalam pembangunan komoditi serealia yang

berkelanjutan.

1.3. Tujuan

Dalam melaksanakan koordinasi pembangunan komoditas Serealia, Direktorat

Serealia mempunyai tugas mensukseskan pencapaian visi dan misi dengan

tujuan : Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan luas areal penerapan

budidaya tanaman pangan khususnya padi dan jagung yang tepat dan

berkelanjutan untuk peningkatan produksi dalam rangka mencapai kemandirian

pangan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Serealia dimaksudkan

untuk memberikan arah kegiatan Direktorat Serealia secara sistimatis dan

terencana sampai dengan lima tahun kedepan, dan juga sebagai dasar

perencanaan tahunan, sehingga di harapkan dapat menghasilkan perencanaan

yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel. Sebagai suatu

dokumen perencanaan resmi, Renstra disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan strategis, program dan kegiatan sub-sektor

pertanian tanaman pangan khususnya Direktorat Serealia yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019);

b. Menjabarkan kebijakan strategis sub-sektor pertanian tanaman pangan

khususnya Direktorat Serealia ke dalam program dan kegiatan

berdasarkan indikator dan sasaran yang akan dicapai;

8

1.4. Kinerja Produksi Padi Jagung Tahun 2005 - 2014

Capaian produksi komoditas pertanian selama tahun 2005-2014 telah

menunjukkan prestasi yang baik, antara lain : peningkatan produksi padi dari

54,15 juta ton GKG pada tahun 2005 menjadi 70,85 Juta ton GKG tahun 2014,

rata-rata peningkatan produksi padi tahun 2015-2014 mencpai 3,07% per tahun.

Produksi jagung juga memperlihatkan peningkatan yang cukup baik khususnya

pada periode 2005-2014 yaitu mencapai 5,22%. Produksi jagung tahun 2005

mencapai 12,43 juta ton pipilan kering menjadi 19,01 juta ton.

Tabel 1. Perkembangan Produksi Padi dan Jagung dari Tahun 2005 - 2014

Peningkatan produksi padi terjadi karena selama periode tahun 2005-2014

didorong oleh peningkatan luas panen setiap tahunnya 1,55 % yaitu dari luas

panen 11.84 Juta ha pada tahun 2005 meningkat menjadi 13.57 Juta ha pada

tahun 2014. Selain peningkatan luas panen sebagai salah satu pendorong

peningkatan produksi padi, juga didukung oleh peningkatan produktivitas padi.

Selama kurun waktu 2005-2014 terjadi peningkatan produktivitas pada periode

tersebut dengan peningkatan setiap tahunnya sebesar 1,49%, yaitu dari

produktivitas 45,74 ku/ha pada tahun 2005 meningkat menjadi 52,21 ku/ha pada

tahun 2014.

Sementara peningkatan produksi jagung terjadi karena luas panen selama

periode 2005-2014 dengan peningkatan setiap tahunnya 0,68% yaitu dari luas

panen 3.67 juta ha pada tahun 2005 meningkat menjadi 3.84 juta ha pada tahun

2014.Selain peningkatan luas panen, juga didukung oleh peningkatan

produktivitas jagung pada periode tersebut dengan peningkatan setiap tahunnya

9

sebesar 4,36 %, yaitu dari produktivitas 33,88 ku/ha pada tahun 2005

meningkat menjadi 49,54 ku/ha pada tahun 2014.

Tabel 2. Perkembangan Luas Panen Padi dan Jagung, Tahun 2005 - 2014

Tabel 3. Perkembangan Produktivitas Padi dan Jagung, Tahun 2005 - 2014

1.5. Sasaran Produksi Padi dan Jagung Tahun 2015-2019

Empat Sukses Keberhasilan Kementerian Pertanian adalah: a) mewujudkan

pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; b) mewujudkan

peningkatan diversifikasi pangan; c) mewujudkan peningkatan nilai tambah;

serta d) mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani. Pencapaian keempat

sasaran (target) tersebut diharapkan dapat memberikan dampak kinerja yang

signifikan bagi pemenuhan kebutuhan nasional terutama ketahanan pangan

nasional. Selain itu dampak kinerja pembangunan tanaman pangan juga

diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan

pendapatan bagi negara.

Fungsi dari program pemerintah hanya berupa stimulan untuk menggerakkan

kekuatan ekonomi tanaman pangan secara nasional. Mengacu pada Empat

Sukses Keberhasilan Pembangunan Pertanian, ditetapkan sasaran

pembangunan tanaman pangan sebagai berikut:

10

a) Mewujudkan swasembada padi secara berkelanjutan

b) Mewujudkan swasembada jagung secara berkelanjutan

Dari Empat Sukses Keberhasilan Pembangunan Pertanian yang berhubungan

secara langsung dan menjadi tanggungjawab Direktorat Serealia adalah:

Mewujudkan swasembada padi secara berkelanjutan dan Mewujudkan

swasembada jagung secara berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan dalam

rangka mencapai sasaran tersebut adalah melalui Penerapan Pengelolaan

Tanaman dan Sumberdaya Terpadu. Dalam pelaksanaan gerakan ini

diharapkan nantinya dilakukan pengawalan yang ketat dengan memberdayakan

seluruh petugas dilapangan serta koordinasi instansi terkait.

Tabel 4. Sasaran Produksi Padi dan Jagung Tahun 2015-2019

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan serealia maka ditetapkan

sasaran strategis berupa target luas tanam, luas panen, produktivitas dan

produksi padi dan jagung tahun 2015-2019, sebagi berikut :

Tabel 5. Sasaran Strategis Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi dan Jagung Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

1 Padi 73,445 76,226 78,132 80,085 82,078 2.74

2 Jagung 21,957 23,154 24,415 25,745 27,148 5.17

Pertumbuhan

2015-2019 (%)dalam ribu tonNo Komoditas

11

Dari hasil revisi ini, selama periode 2015-2019 tersebut produksi padi dan

jagung diharapkan naik rata-rata 2,82 persen dan 8,30 persen. Sasaran

tersebut ditetapkan dengan terjadinya swasembada padi dan jagung.

Agar posisi swasembada dapat berkelanjutan, maka target peningkatan

produksinya harus dipertahankan minimal sama dengan pertumbuhan

permintaan dalam negeri. Dengan kondisi pertambahan jumlah penduduk

secara nasional rata-rata sebesar 1,49 persen per tahun, permintaan bahan

baku industri dalam negeri, kebutuhan stok nasional dalam rangka stabilitas

harga, pemenuhan peluang ekspor, serta pertumbuhan industri hilir dalam

negeri yang semakin pesat maka target produksi sebagaimana tersebut di atas

dianggap relevan.

Strategi untuk mencapai swasembada padi secara berkelanjutan, yaitu akan

dilakukan melalui: 1) percepatan peningkatan produktivitas padi sawah, padi

rawa/lebak dan padi gogo dengan fokus pada lokasi yang masih mempunyai

produktivitas dibawah rata-rata nasional/provinsi/kabupaten, dan 2) perluasan

areal tanam terutama untuk padi gogo dan padi rawa/lebak melalui

pemanfaatan lahan peremajaan Perhutani dan Inhutani maupun pembukaan

lahan/cetak sawah. Adapun untuk mencapai swasembada jagung secara

berkelanjutan, maka strategi yang akan dikembangkan utamanya adalah

meningkatkan komposisi pertanaman jagung hibrida.

1.6. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :43/Permentan/ OT.010/

8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pasal 300

menyebutkan bahwa Direktorat Serealia mempunyai tugas Melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan

produksi padi, jagung, dan serealia lain (Struktur Organisasi Direktorat Serealia

terlampir).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300,

Direktorat Serealia menyelenggarakan fungsi:

12

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi irigasi

dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan

rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan

produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta

jagung dan serealia lain;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi

padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan

serealia lain;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan

produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta

jagung dan serealia lain; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Serealia.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilakukan dalam Direktorat Serealia

yang terdiri dari 3 Sub Direktorat dan ditambah Subbagian Tata Usaha dan

Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

a. Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa;

b. Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering;

c. Subdirektorat Jagung dan Serealia Lain;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Subdirektorat

terdiri dari :

1. Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa

Tugas dan fungsinya :

a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi

dan ekstensifikasi padi irigasi dan rawa, serta pemberdayaan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi

dan ekstensifikasi padi irigasi dan rawa, serta pemberdayaan;

13

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi irigasi dan

rawa, serta pemberdayaan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan

intensifikasi dan ekstensifikasi padi irigasi dan rawa, serta

pemberdayaan; dan

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan

intensifikasi dan ekstensifikasi padi irigasi dan rawa, serta

pemberdayaan.

1.1. Seksi Intensifikasi Padi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusun dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang peningkatan intensifikasi padi irigasi dan

rawa.

1.2. Seksi Ekstensifikasi Padi Irigasi dan Rawa, dan

Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi,

evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan

ekstensifikasi Padi Irigasi dan Rawa, serta pemberdayaan.

2. Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering


a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi

dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta

pemberdayaan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan intensifikasi

dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering, serta

pemberdayaan;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi padi tadah hujan

dan lahan kering, serta pemberdayaan;

14

d. Pemberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan

intensifikasi dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering,

serta pemberdayaan; dan

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan

intensifikasi dan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering,

serta pemberdayaan.

2.1. Seksi Intensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknijs, supervisi,

evaluasi dan oelaporan kegiatan di bidang peningkatan

intensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering.

2.2. Seksi Ekstensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering, dan

Pemberdayaan mempuntai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis,

supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

peningkatan ekstensifikasi padi tadah hujan dan lahan kering,

serta pemberdayaan.

3. Subdirektorat Jagung dan Serealia Lain


a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan

intensifikasi dan ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta

pemberdayaan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan


pemberdayaan;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi jagung dan

serealia lain, serta pemberdayaan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan


pemberdayaan; dan

15

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bigang

peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi jagung dan serealia lain,

serta pemberdayaan.

3.1.Seksi Intensifikasi Jagung dan Serealia Lain mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang peningkatan intensifikasi jagung dan serealia lain.

3.2.Seksi Ekstensifikasi Jagung dan Serealia Lain, dan

Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, sipervisi,

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan

ekstensifikasi jagung dan serealia lain, serta pemberdayaan.

4. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat

menyurat, serta kearsipan Direktorat Serealia.

5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

a. Kelompok Jabatan Fungsional tediri atas jabatan fungsional

Pengawas Mutu Hasil Pertanian dikoordinasikan oleh pejabat

fungsional senior yang ditujukan Direktur Serealia.

b. Direktur Serealia menempatkan pejabat fungsional Pengawas Mutu

Hasil Pertanian pada unit kerja eselon III sesuai tugas jabatan

fungsional.

c. Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

d. Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Untuk mencapai sasaran peningkatan produksi serta nilai tambah dan daya

saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan difokuskan

pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan

ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong

pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan

ekspor hasil pertanian. Terkait hal tersebut, maka Kementerian Pertanian

menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan

Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan

2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian

3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit

4. Penguatan kelembagaan petani

5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian

6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi

7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung sebagai

berikut :

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian

2. Peningkatan dukungan perkarantinaan

3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi

4. Pelayanan informasi publik

5. Pengelolaan regulasi

6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

7. Pengelolaan perencanaan

8. Penataan dan penguatan organisasi

9. Pengelolaan sistem pengawasan

17

Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah

pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan,

terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii)

pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa

sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan,

terutama petani dan nelayan. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat

kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian

periode 2015-2019 adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari

produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam

rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi jagung

ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan

lokal.

2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung

dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta

didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka

memperkuat stabilitas harga.

3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai

skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).

4. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi untuk

menggantikan alih fungsi lahan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah:

pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan

peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan,

terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang

meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah

kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5

strategi utama, meliputi:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi

dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula,

cabai dan bawang merah.

18

2. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat

terhadap Pangan.

3. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat

4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama

mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan

organisme tanaman dan penyakit hewan.

5. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

3.2. Arah Kebijakan Pengembangan Serealia

Komoditi serealia khususnya beras dan jagung merupakan komoditas pangan

strategis yang masih terus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah

mengingat merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk

Indonesia. Meskipun upaya meningkatkan produksi dan produktivitas padi terus

dilakukan oleh pemerintah, permasalahan ketersediaannya belum teratasi

dengan baik. Pemecahan masalah terhadap peningkatan produksi padi

dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Program tersebut

dilakukan melalui penyediaan input, penyediaan teknologi, sarana air,

pemasaran hasil dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk lebih

menggairahkan para petani berusahatani yang lebih optimal, sehingga pada

akhirnya peningkatan produksi dan produktivitas padi dan jagung akan terjadi.

3.2.1. Intensifikasi Pertanian

Intensifikasi pertanian merupakan usaha yang dilakukan untuk

meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan

pertanian yang sudah tersedia. Dalam pelaksanaan intensifikasi

pertanian akan fokus pada upaya panangan masalah terkait pengelolaan

tanah, pengadaan bibit unggul, penanaman, pemupukkan,

pemberantasan hama serta penyakit pada tanaman, pemanenan dan

kegiatan selama pasca panen.

19

1. Perbenihan

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil

ditempuh melalui penggunaan benih varietas unggul bersertifikat.

Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat diharapkan selalu

meningkat dari tahun ke tahun.

Permasalahan yang mendasar adalah ketersediaan benih unggul

bersertifikat belum mencukupi apabila hanya mengandalkan potensi

aktual sumber benih yang ada saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan

akan varietas unggul bersertifikat selain dipenuhi oleh kelembagaan

perbenihan milik pemerintah/BUMN, juga dipenuhi oleh produsen

benih milik swasta baik dalam bentuk Badan Hukum maupun

perseorangan serta penangkar benih.

Terkait perbenihan, maka beberapa upaya yang perlu dilakukan antara

lain : a) perbaikan/penataan kelembagaan perbenihan mulai dari

tingkat pusat sampai daerah; b) melindungi dan memelihara

sumberdaya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul

baik nasional maupun lokal; c) memperkuat pengawasan benih; d)

pemberdayaan penangkar benih di daerah guna pemenuhan

kebutuhan benih pada daerah tersebut; e) mendorong peran swasta

dalam pengembangan industri perbenihan

2. Pengelolaan Lahan Secara Tepat dan Terencana

Setelah memperoleh bibit unggul, langkah selanjutnya yakni

mengelola tanah untuk dipakai dalam penyemaian bibit dan media

tumbuh kembang bibit hingga proses pemanenan. Untuk mengelola

lahan pertanian dapat ditempuh melalui cara modern dan konvensional

(tradisional/manual). Cara modern dapat ditempuh dengan

menggunakan cara mekanik yakni menggunakan traktor yang sudah

modern, sedangkan cara manual/konvensional dapat dilakukan

dengan menggunakan alat seperti cangkul. Metode tradisonal

20

menggunakan cangkul memiliki kelemahan yakni sangat tidak efisien

dan membutuhkan waktu cukup lama untuk menggarap lahan

pertanian.

Terkait upaya pengelolaan lahan maka upaya yang dapat dilakukan

antara lain ; a) membangun database yang lengkap dan akurat terkait

dengan potensi sumberdaya lahan yang ada; b) perlindungan terhadap

lahan pangan produktiv dan menekan laju konversi lahan pertanian

dengan mengefektifkan Undang-Undang No 41/2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan; c) upaya

mengoptimalkan lahan terlantar/ lahan tidak diusahakan/ lahan tidur,

kawasan hutan yang telah dilepas dan belum dimanfaatkan, atau izin

pemanfaatan lahan hutan yang masih dalam kawasan hutan; d) upaya

mempertahankan kesuburan tanah maupun memperbaiki kondisi

lahan marginal melalui penerapan sistem pemupukan beribang dan

diintegrasikan dengan pupuk organik.

3. Pengelolaan Air

Pengaturan pasokan air yang dialirkan ke lahan-lahan pertanian

sangat penting untuk membuat struktur dan komponen tanah menjadi

lembab dan berair sehingga akan memberikan nutrisi dan menjaga

tanaman agar tetap sehat, tidak layu, dan kelangsungan hidupnya

terjaga dengan baik. Sebaiknya gunakan air secukupnya dan

berdasarkan kebutuhan untuk dialiri di lahan pertanian. Umumnya

pemberian air tidak boleh melebih titik layu lahan. Dan pasokan air

yang cukup di atas lahan sangat penting untuk kelangsungan

pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta meningkatkan

produktivitas panen nantinya.

Terkait upaya pembangunan infrastruktur sarana pengairan, maka

Kementerian Pertanian akan memprioritaskan pada pembangunan

jaringan irigasi tingkat usahatani, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi

21

tersier dan kuarter guna mendukunga upaya perluasan areal tanam.

Sementara untuk infrastruktur jaringan irigasi primer dan sekunder

diharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dapa menyediakan

infrastruktur tersebut.

4. Pemberian Pupuk Sesuai Dosis Yang Tepat

Penggunaan pupuk merupakan salah satu input yang sangat penting

dalam peningkatan produktivitas hasil tanaman pangan. Pupuk yang

digunakan oleh rumah tangga petani antara lain adalah pupuk

anorganik, pupuk organik, kombinasi pupuk anorganik dan organik.

Peluang untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi

tanaman pangan khususnya padi dan jagung masih bisa ditingkatkan

bila rumah tangga petani yang belum menggunakan pupuk tersebut

bisa dikurangi jumlahnya.

Beberapa hal yang penting terkait dengan pelaksanaan kebijakan

subsidi pupuk berperan penting adalah: (1) penetapan alokasi

kebutuhan pupuk dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk (HET) bersubsidi

per tahunnya; (2) penetapan produsen pupuk bersubsidi (bersama

kementerian BUMN) dan menilai kebenaran data/dokumen

pembayaran subsidi pupuk yang diajukan oleh produsen; dan (3)

penyaluran dana subsidi kepada produsen pupuk. Sementara itu, di

dalam distribusi pupuk, Kementerian Perdagangan sangat berperan di

dalam menetapkan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk

bersubsidi, serta melakukan pengawasan di dalam pengadaan dan

penyaluran pupuk bersubsidi.

Beberapa permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah

pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang belum

valid, di mana terdapat indikasi penggelembungan (mark- up) luas

lahan dan jumlah petani. Pada aspek penyaluran/distribusi, penjualan

pupuk dengan harga di atas HET, penjualan pupuk kepada petani

yang tidak terdaftar dalam RDKK, tidak dipasangnya spanduk

22

pengumuman harga, penyaluran pupuk yang tidak sesuai dengan DO

(Delivery order), keterlambatan distribusi, kelangkaan, penggantian

kemasan, penimbunan, penjualan di luar wilayah distribusi, dan

terdapat pengecer yang tidak resmi. Sedangkan terkait aspek

pengawasan, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) di tingkat

Berbagai upaya telah dikembangkan Kementerian Pertanian untuk

memecahkan masalah yang terkait dengan pupuk. Untuk peredaran

pupuk, dengan pengembangan sistem penyaluran tertutup terus

diupayakan perbaikan dalam distribusi. Terkait dengan bentuk subsidi

kepada petani, selama tahun 2010-2011 telah dilakukan pengkajian

yang komprehensif terhadap pemberian subsidi pupuk. Uji coba

pemberian subsidi langsung kepada petani sebagai pengganti subsidi

kepada pabrik pupuk belum sepenuhnya berhasil dengan baik,

sehingga subsidi kepada pabrikan terus dilakukan.

5. Perlindungan dari OPT dan DPI

Perlindungan tanaman pangan merupakan bagian penting dalam

pengamanan produksi untuk menjaga kuantitas, kualitas dan

kontinuitas hasil yang berkaitan erat dengan penanganan gangguan

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan pengaruh Dampak

Perubahan Iklim (DPI) mulai pra panen sampai dengan pascapanen.

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi perlindungan

tanaman dan kompleksnya permasalahan di lapangan, operasional

pengendalian OPT di lapangan mengacu pada sistem Pengendalian

Hama Terpadu (PHT). Agar strategi pengendalian OPT dapat

terlaksana dengan baik, salah satu faktor yang mendapat perhatian

adalah pemberdayaan sumberdaya manusia melalui Sekolah

Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Dari SLPHT ini

diharapkan dapat diwujudkan kemandirian petani dalam pengambilan

keputusan di lahan usahataninya.

23

Proses usahatani tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh beberapa

faktor, di antaranya adalah iklim/cuaca. Unsur iklim/cuaca yang sangat

penting pengaruhnya terhadap keberhasilan sistem usahatani di

daerah tropis (Indonesia khususnya) adalah curah hujan sebagai

sumber air utama. Tetapi pada keadaan ekstrim, curah hujan yang

sangat berlebihan pada musim hujan dapat menimbulkan bencana

alam banjir, dan sebaliknya jumlah curah hujan yang sangat kurang

pada musim kemarau dapat menimbulkan bencana alam kekeringan.

Kedua jenis bencana alam tersebut, dapat menimbulkan penurunan

produksi dengan intensitas dan luasan yang berbeda-beda pada setiap

tahunnya. Secara umum, petani melakukan usahataninya hanya

berdasarkan kebiasaan pada kondisi iklim yang normal.Mereka

umumnya tidak memiliki kemampuan menganalisa serta

memanfaatkan data informasi iklim. Sehingga bila terjadi perubahan

iklim secara ekstrim seperti curah hujan kurang atau lebih dari normal,

petani tidak mampu berbuat banyak. Kondisi iklim/cuaca yang sangat

fluktuatif/ekstrim saat ini dipengaruh perubahan iklim global, selain

perubahan agroekosistem yang mempengaruhi keadaan iklim mikro.

OPT dan DPI merupakan faktor pembatas produksi tanaman pangan.

Gangguan OPT dan DPI berupa banjir dan kekeringan baik secara

langsung maupun tidak langsung berpotensi dapat menurunkan

kuantitas dan kualitas hasil.Perkembangan OPT di lapangan

berkorelasi positif dengan penerapan teknologi budidaya tanaman

yang kurang tepat, seperti penggunaan verietas yang tidak tepat,

pemupukan tidak berimbang dan penggunaan pestisida kurang

bijaksana. Selain itu, kondisi perubahan iklim global menyebabkan

sulitnya menentukan waktu dan pola tanam yang secara tidak

langsung berpengaruh terhadap perkembangan OPT. Tingkat

kerusakan tanaman berdasarkan intensitas serangan dari ringan

sampai dengan puso adalah hama (16-90 persen), dan penyakit (11-

75 persen).

24

3.2.2. Ekstensifikasi Pertanian

Ekstensifikasi pertanian adalah perluasan areal pertanian ke wilayah

yang sebelumnya belum pernah dimanfaatkan. Program ekstensifikasi

memiliki sasaran terhadap lahan-lahan seperti lahan hutan, lahan

gambut, lahan rawa, serta lahan marginal lainnya. Dalam peristilahan

internasional dikenal dengan “agricultural (land) espansion”.

Ekstensifikasi pertanian bertujuan untuk mengatasi permasalahan

kurangnya lahan produktif.

Berikut beberapa upaya ekstensifikai yang dapat diterapkan dalam upaya

mendukung peningkatan produksi komoditas serealia, antara lain ;

1. Perluasan Lahan Pertanian dengan pemanfaatan areal hutan

2. Perluasan lahan pertanian dengan pemanfaatan lahan kering atau

lahan marginal

3. Perluasan lahan pertanian dengan pemanfaatan lahan gambut / rawa

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelokaan produksi serealia guna

mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Khususnya komoditi

serealia berupa padi dan jagung, maka Direktorat Serealia Tentunya tidak

dapat dipisahkan dengan dukungngan program dankegiatan dari unit eselon II

lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan seperti : program dan kegiatan

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan dari Direktorat

Perbenihan. Program dan kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

dari Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, program dan kegiatan

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dari

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, program dan kegiatan Dukungan

Manajemen dan Teknis dari Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,

Program dan kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan

Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih oleh Balai Besar

Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

(BBPPMBTPH): serta kegiatan Pengembangan Peramalan Serangan

Organisme Pengganggu Tumbuhan oleh Balai Besar Peramalan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT):

25

Seluruh kegiatan utama di atas dikemas ke dalam suatu bentuk pendekatan

berupa Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Pengelolaan Tanaman Terpadu

adalah suatu pendekatan dalam budidaya tanaman yang menekankan pada

pengelolaan tanaman, lahan, air dan organisme pengganggu tumbuhan secara

terpadu yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas

tanaman secara berkelanjutan dan efisiensi produksi dengan memperhatikan

sumber daya, dan kemampuan yang ada. PTT menekankan pada prinsip

partisipatori yang menempatkanpengalaman, keinginan, dan kemampuan petani

dalam menerapkan suatu teknologi. Adapun komponen teknologi dalam PTT

tersebut adalah terkait dengan :

1) Benih varietas unggul bermutu dan bersertifikat.

2) Pengelolaan tanah secara sempurna sesuai dengan kondisi tanah.

3) Penanaman tepat waktu serta cara tanam dengan tepat.

4) Pengaturan tata air dengan baik.

5) Penggunaan pupuk secara berimbang.

6) Pengendalian OPT dengan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

7) Penanganan panen dan pascapanen dengan baik.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan produktivitas

yang merupakan tugas dan fungsi pokok Direktorat Serealia dan salah satu

upaya untuk muwujudkannya adalah melalui penerapan teknologi yang sesuai

dengan spesifik lokasi. Teknologi pertanian di tingkat petani harus berbasis

teknologi modern, dengan teknologi yang baik maka diharapkan terjadi efisiensi

tenaga kerja, penghematan biaya produksi, percepatan dalam pelaksanaan

usaha tani (pengolahan tanah, penanaman, pengendalian hama sampai dengan

pasca panen) dan mutu hasil yang baik sehingga dapat bersaing di pasar.

Spesifik lokasi merupakan metode dalam menyikapi keberagaman geografis

wilayah Indonesia. Dengan mengacu pada spesifik lokasi diharapkan dapat

meminimalisir kendala-kendala yang ada dilapangan, misalnya cuaca/iklim,

jenis tanah, karakteristik air, faktor sumberdaya manusia.

Dengan keterpaduan teknologi modern dan spesifik lokasi diharapkan seluruh

permasalahan dan kendala dapat tertangani secara cepat dan tepat. Efek yang

26

sangat diharapkan adalah dengan meningkatnya kesejahteraan petani sebagai

tujuan/goal dalam pembangunan pertanian secara umum.

3.3. Strategi dan Langkah Operasional Peningkatan Produksi Serealia

Tugas pokok dan fungsi Direktorat Budidaya Serealia yaitu: Peningkatan

Produksi dan Produktivitas komoditas serealia. Kebijakan dan strategi Program

Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk

Mencapai Swasembada padi dan jagung Tahun 2015 - 2019 secara rinci dapat

dijabarkan sebagai berikut.

1). Peningkatan Produktivitas

Saat ini, sudah cukup banyak tersedia paket teknologi tepat guna yang

dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas

dan produktifitas aneka produk pertanian.Berbagai varietas berdaya

produksi tinggi; teknologi produksi pupuk dan produk bio; alat dan mesin

pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan

hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti di lembaga

penelitian, masyarakat petani dan swasta. Namun demikian, berbagai

paket teknologi ini masih belum sepenuhnya dapat diadopsi oleh

masyarakat petani, karena berbagai keterbatasan yang dihadapi dan

dimiliki petani seperti: proses diseminasi, kelembagaan dan skala usaha,

keterampilan serta tingginya biaya untuk menerapkan teknologi.

Para petani didorong untuk meningkatkan produktivitas yang dilaksanakan

secara terencana dan berkelanjutan melalui peningkatan mutu intensifikasi

dengan menerapkan rekayasa ekonomi, rekayasa sosial dan teknologi

maju yang efisien dan spesifik lokasi, serta didukung oleh penerapan alat

dan mesin pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam mengembangkan penerapan teknologi dilakukan pewilayahan

berdasarkan tingkat produktivitas dan penerapan teknologi yang ada.

Akselerasi penerapan teknologi diarahkan pada daerah-daerah yang

tingkat produktivitasnya relatif rendah. Bagi daerah-daerah yang

produktivitasnya telah relatif tinggi dimantapkan dengan fokus

27

pengembangan diarahkan kepada aspek rekayasa sosial, ekonomi dan

kelembagaan.

Peningkatan produktivitas tersebut dilakukan melalui penggunaan benih

bermutu dari varietas unggul, pemupukan berimbang dan penggunaan

pupuk organik, pengaturan pengairan dan tata guna air, penggunaan alat

mesin pertanian, dan perbaikan budidaya

Benih Bermutu dari Varietas Unggul

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul difasilitasi melalui

pembinaan produsen benih untuk dapat menghasilkan benih secara 6

(enam) tepat, yaitu tepat waktu, mutu, varietas, jumlah, lokasi dan harga.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan

benih bermutu dari varietas unggul adalah: (a) inventarisasi stok dan

penangkaran benih yang terdapat di masing-masing daerah dalam setiap

skala waktu tertentu, (b) pemanfaatan stok benih yang ada secara optimal,

(c) pembinaan kepada produsen/penangkar benih agar proses produksi

benih terlaksana secara berkelanjutan.

Pemupukan Berimbang dan Pupuk Organik

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan kualitas hasil

dilakukan pemupukan berimbang, baik antara pupuk anorganik maupun

dengan pupuk organik, sehingga perbandingan penyerapan unsur hara

oleh tanaman dilakukan secara seimbang. Rekomendasi dosis pemupukan

berimbang berpedoman kepada dosis anjuran spesifik lokasi yang

dinamis. Perhatian perlu pula diberikan kepada tanah yang mengalami

kekurangan (defisiensi) unsur seperti Zn, Mg, Ca dan laln-lain, yaitu

dengan memanfaatkan potensi pupuk organik seperti limbah

pertanian/kompos, kotoran hewan, dan pupuk hayati lainnya, sehingga

struktur, tekstur dan pH tanah menjadi lebih baik dan tanaman dapat

tumbuh dengan subur.

28

Pengairan

Pengembangan jaringan irigasi dan tata guna air sesuai kebutuhan

pengairan usahatani, dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian

Pekerjaan Umum, dan instansi terkait lainnya sehingga penyediaan air

bagi pertanaman dapat terjamin sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan air

irigasi/pengairan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas

tanaman pangan, yang dilakukan melalui perbaikan saluran-saluran yang

rusak/bocor maupun melalui penerapan sistem hemat air seperti sistem

leb, pengairan bertahap (intermittent irigation) serta meningkatkan

kerjasama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Pengembangan bangunan konservasi dan pengelolaan sumberdaya air

seperti embung, sumur resapan, bendung, cekdam dan lainnya dapat

dimanfaatkan secara merata sepanjang tahun.

Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)

Pengembangan alat mesin pertanian (termasuk didalamnya peningkatan

SDM pengguna alsintan dalam menerapkan teknologi alsintan) dan

pengembangan usaha pelayanan jasa alsintan dari prapanen sampai

dengan pascapanen dilakukan untuk mendorong percepatan pengolahan

lahan, efisiensi usaha tani, peningkatan kualitas dan peningkatan nilai

tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan yang

dihasilkan. Penyediaan traktor dan pompa air perlu dilanjutkan dengan

penyediaan alsin penanam karena percepatan pengolahan lahan juga

harus diikuti dengan percepatan proses tanam. Dalam hal ini termasuk

fasilitasi penyediaan alat pascapanen yang dapat mengurangi kehilangan

hasil dan meningkatkan mutu hasil tanaman pangan.

Perbaikan Budidaya

Perbaikan budidaya dilakukan dalam upaya penanggulangan fluktuasi

produksi yang terjadi selama ini yang bersifat musiman, dan ditempuh

dengan pembinaan terhadap pengaturan pola, waktu dan cara tanam yang

sesuai untuk mengatur distribusi panen yang lebih merata sepanjang

29

tahun. Ini akan menjamin penyediaan produksi secara merata sepanjang

tahun dan peningkatan produktivitas, sehingga mengurangi fluktuasi harga

dan menyediakan lapangan kerja yang merata. Upaya-upaya yang perlu

dilakukan dalam perbaikan budidaya antara lain: (a) perencanaan pola,

tata, waktu dan cara tanam yang tepat sesuai dengan rekomendasi BPTP

setempat, (b) pengaturan distribusi panen yang lebih merata, (c)

penerapan cara tanam yang sesuai anjuran teknologi baru, (d)

peningkatan populasi tanaman dengan pengaturan jarak tanam, (e)

penerapan pemupukan berimbang, (f) perluasan penggunaan benih

padi/jagung hibrida bermutu, dan (g) penyiapan lahan dengan teknologi

tanpa olah tanah (TOT).

2). Perluasan Areal Tanam

Pengembangan tanaman pangan terutama jagung dengan pelaksanaan

Perluasan Areal Tanam, dilakukan melalui: (1) optimalisasi pemanfaatan

lahan; (2) cetak sawah baru;

Optimalisasi Lahan

Optimalisasi pemanfaatan lahan dilaksanakan melalui upaya :

a. peningkatan indeks pertanaman (IP) baik IP 100 menjadi IP 200 atau IP 200

menjadi IP 300, maupun IP 0 menjadi IP 100 atau IP 200 pada sawah irigasi,

tadah hujan, lahan kering maupun lahan lebak serta pasang surut;

b. penanaman tanaman sela/intercropping di lahan perkebunan, kehutanan

maupun hortikultura. Tanaman sela dapat diusahakan 3-5 tahun atau lebih,

sepanjang tajuk tanaman pokok belum menaungi. Sedangkan pada tanaman

pokok sejenis kelapa rakyat, tanaman sela dapat dilakukan sepanjang tahun.

Untuk lahan transmigrasi, tanaman pangan dapat diusahakan pada lahan

pekarangan, lahan usaha utama maupun lahan usaha ke dua baik secara

monokultur maupun tumpang sari.

Cetak Sawah Baru

Cetak sawah baru, dilakukan melalui pembukaan lahan pada berbagai

tipologi lahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cetak sawah baru

30

adalah: (1) ada inisiatif dari petani/pemuka masyarakat, (2) melakukan

survai, investigasi dan desain, (3) status kepemilikan lahan jelas, (4)

menghindari vegetasi hutan berat/hutan lindung, (5)

pengairan/ketersediaan air terjamin, dan (6) mendapat dukungan penuh

dari pemerintah setempat.

Dalam rangka pencapaian sasaran produksi komoditas serealia sebagai bagian

dari kedaulatan pangan nasional, maka disusun langkah operasional

peningkatan produksi padi dan jagung. Target swasembada dari komoditas

serealia tersebut menjadi penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional

dengan mengedepankan produksi dalam negeri dan kemandirian didalam

menentukan kebijakan nasional di bidang pangan.

Dalam Permentan No. 48/Permentan/ OT.140/10/2006 tentang Budidaya

Tanaman Pangan yang Baik dan Benar, Budidaya Tanaman Pangan yang Baik

dan Benar atau Good Agriculture Practices (GAP). Tujuan GAP adalah (1)

Meningkatkan mutu hasil tanaman pangan termasuk keamanan konsumsi

tanaman pangan; (2) Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing tanaman

pangan; (3) Memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam; (4)

Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi

yang berkelanjutan; (5) Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki

sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan,

kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan; (6) Meningkatkan peluang dan

daya saing penerimaan oleh pasar internasional maupun domestik; (7) Memberi

jaminan keamanan terhadap konsumen.

Langkah operasional peningkatan produksi komoditas serealia terbagi dua yaitu

peningkatan luas tanam dan peningkatan produktivitas.

a. Peningkatan luas penanaman, melalui:

Pencetakan lahan baku sawah baru dan pemanfaatannya/Optimasi

lahan;

Pemanfaatan lahan kering dan lahan terlantar;

Peningkatan indeks pertanaman (IP);

31

Penerapan pola tumpangsari.

b. Peningkatan produktivitas, melalui:

Penerapan pengelolaan tanaman terpadu padi dan jagung;

Penyediaan benih unggul padi dan jagung

Subsidi dan penyediaan pupuk

Bantuan pengolahan pupuk

Pemberdayaan penangkar menuju kemandirian benih

Bantuan alat dan mesin

Pengembangan jaringan

Dukungan peralatan pasca panen

Penerapan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Penerapan pengendalian hama dan penyakit

Pemanfaatan kalender tanam

32

IV. PROGRAMDAN KEGIATAN DIREKTORAT SEREALIA

4.1. Program dan Kegiatan Direktorat Serealia

Pada tahun 2015 – 2019, program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah

mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Serealia Tahun 2015 - 2019.

Program yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Serealia adalah

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan

untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.

Upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman serealia (padi, jagung,

gandum, sorgum dan komoditas alternatif lainnya) dilakukan dengan upaya

mendorong peningkatan produktivitas maupun perluasan areal tanam

(peningkatan indeks pertanaman) Indikator yang hendak dicapai adalah: (1)

Luas pengembangan padi dan jagung yang meningkat produksi dan

produktivitasnya, pengembangan, pembinaan dan pengawalan. Kegiatan

tersebut dilakukan melalui penggunaan benih varietas unggul bersertifikat,

peningkatan populasi tanaman, penerapan teknologi yang memicu peningkatan

produksi seperti teknologi pengaturan jarak tanam, pemupukan berimbang dan

organik, perbaikan tataguna air/system pengairan, serta pemeliharaan yang

lebih intensif.

Seluruh kegiatan utama di atas dikemas ke dalam suatu bentuk pendekatan

Pengelolaan Tanaman dan sumberdaya Terpadu (PTT). Pengelolaan Tanaman

Terpadu adalah suatu pendekatan dalam budidaya tanaman yang menekankan

pada pengelolaan tanaman, lahan, air dan organisme pengganggu tumbuhan

secara terpaduyang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan

produktivitas tanaman secara berkelanjutan dan efisiensi produksi dengan

memperhatikan sumber daya, dan kemampuan yang ada. PTT menekankan

pada prinsip partisipatori yang menempatkan pengalaman, keinginan, dan

kemampuan petani dalam menerapkan suatu teknologi.Adapun komponen

teknologi dalam PTT tersebut adalah terkait dengan :

a. Benih varietas unggul bermutu dan bersertifikat.

b. Pengelolaan tanah secara sempurna sesuai dengan kondisi tanah.

33

c. Penanaman dengan teknologi Jarwo (jajar legowo) tepat waktu serta cara

tanam dengan tepat.

d. Pengaturan tata air dengan baik.

e. Penggunaan pupuk secara berimbang.

f. Pengendalian OPT dengan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

g. Penanganan panen dan pascapanen dengan baik.

Operasional peningkatan produktivitas dan produksi komoditi padi maupun

dilapangan, selain dilakukan melalui pelaksanaan Gerakan Pengembangan

Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu, maka untuk

mempertahankan pencapaian sasaran produksi, pembinaan melalui gerakan

peningkatan produksi dan produktivitas juga dilakukan pada areal-areal di luar

areal program PTT padi dan jagung. Areal peningkatan produksi difokuskan

pada areal yang produktivitasnya masih lebih rendah dari rata-rata produktivitas

nasional. Dengan Gerakan Pengembangan PTT diharapkan terbina kawasan-

kawasan andalan untuk pengembangan padi dan jagung, yang berfungsi

sebagai pusat belajar pengambilan keputusan para petani/kelompok tani,

sekaligus sebagai tempat tukar menukar informasi dan pengalaman lapangan,

pembinaan manajemen kelompok, sertasebagai percontohan bagi kawasan

lainnya.

Untuk menjamin keberhasilan penerapan di lapangan perlu dilakukan

pengawalan dan pendampingan secara intensif oleh Penyuluh Pertanian,

Peneliti, POPT,PBT dan Mantri Tani. Penguatan kelembagaan ditumbuh

kembangkan berdasarkan semangat untuk memajukan usaha dan

mensejahterakan masyarakat di perdesaan, baik untuk kegiatan produktif

maupun konsumtif. Materi yang dibahas pertemuan kelompopk terkait

penguatan kelembangaan kelompok sehingga mengarah ke perkembangan

manajemen usaha tani yang baru antara lain: 1) pemakaian benih/bibit unggul

bermutu, 2) pemupukan berimbang, 3) pengendalian hama terpadu, 4)

penerapan teknologi alsin, 5) pengairan, dan 6) hal-hal lain yang berkaitan

dengan peningkatan produktivitas.

34

4.2. Dukungan Pendanaan

Dukungan pembiayaan berasal dari berbagai sumber seperti APBN, APBD,

pinjaman/hibah luar negeri, swasta, kredit (perbankan, koperasi), swadaya

petani/kelompok tani, serta pembiayaan lainnya. Dukungan dana dari berbagai

sumber tersebut, diperlukan guna memperluas cakupan kegiatan-kegiatan

dalam program yang telah ditetapkan.

Sumber anggaran yang tersedia dari APBN tidak hanya mengandalkan dari

dana yang disediakan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian saja, tetapi

harus menggali dan disinkronkan dengan sumber pendanaan APBN dari

Kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum,

Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi, Kementerian Kehutanan,

Kementerian Koperasi Usaha Kecil danMenengah, Kementerian Perindustrian,

Kementerian Perdagangan dan Lembaga terkaitlainnya.

Pemanfaatan anggaran yang berasal dari APBD provinsi maupun

kabupaten/kota juga tidak hanya mengandalkan anggaran yang dialokasikan

untuk sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan) saja, tetapi harus menggali

dan disinergikan dengan sumber pembiayaan dari instansi dan lembaga terkait

lain yang ada di daerah.Terlebih lagi pada era otonomi daerah saat ini. Sumber-

sumber pembiayaan pembangunan sebagian besar telah dialokasikan ke

daerah baik melalui Dana AlokasiUmum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),

Dana Perimbangan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber pendanaan lain yang perlu digali dan disinergikan dalam mendukung

program pembangunan adalah dana yang berasal dari swasta dan lembaga

keuangan/perkreditan termasuk swadaya petani. Sumber pendanaan ini

memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan. Oleh sebab itu Pemda harus mampu menggali dan

memanfaakan sumber dana tersebut untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan seoptimal mungkin. Sumber pendanaan yang tersedia pada

lembaga keuangan/perkreditan seperti KKP, KUK, KIK, kredit koperasi, micro

35

finance, dan skimkredit lainnya dapat memfasilitasi agar para petani/kelompok

tani dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan sumber pendanaan

tersebut. Disamping itu, sumber pendanaan pembangunan lainnya yang cukup

potensial adalah yang berasal dari swasta dalam bentuk kerjasama kemitraan

atau sistem avalis.

Pendanaan swasta baik yang bersumber dari kredit usaha komersial

perbankan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman

Modal Asing (PMA) seyogyanya dapat ditingkatkan melalui promosi investasi

oleh instansi pertanian di pusat, provinsidan atau kabupaten/kota.Promosi

tersebut didasarkan pada potensi dan prospek pembangunan pertanian di

daerah. Kredit usaha komersial perbankan sepenuhnya tergantung pada

kelayakan kredit setiap unit usaha. Prinsip yang harus dianut dalam pendanaan

swasta adalah public private partnership, yaitu kerjasama usaha yang saling

memperkuat, saling membesarkan dansaling menguntungkan antara industri

besar dengan petani dalam membentuk manajemen rantai pasokan (supply

chain management). Sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk

pembangunan pertanian adalah yang bersumber dari CoorporateSocial

Responsibility (CSR), yaitu bagian dari keuntungan usaha

swasta dan BUMN/BUMD.

Peran yang lebih besar dalam pembangunan pertanian seyogyanya menjadi

kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kotamelalui APBD

Provinsi/Kabupaten/Kota (termasuk di dalamnya Dana Alokasi Khusus) yang

diperuntukkan bagi: (1) penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur

pertanian yang tidak diminati swasta dan tidak mampu dibangun dan dipelihara

oleh masyarakat petani; (2)pengembangan kapasitas kelembagaan pelayanan

dasar di bidang pertanian yang meliputi pelayanan pengembangan sumberdaya

manusia, teknologi, permodalan, pasar dan informasi pasar; dan (3)mengatasi

hambatan dalam pemasaran produk pertanian.Penyediaan infrastruktur dasar

dan infrastruktur pertanian dari hulu sampai hilir meliputi: jaringan irigasi,

embungembung,sumur dalam (artesis), jaringan jalan produksi dan jalan

pemasaran ke industri pengolahan, pusat perbibitan masyarakat, laboratorium

serifikasi benih/bibit, peralatan pengolah tanah serta gudang/silo.

36

V. MANAJEMEN BERBASIS KINERJA

5.1. Perencanaan

Dalam manajemen pelaksanaanprogram dan kegiatan pada Direktorat

Budidaya Serealia, maka proses perencanaan yang dilakukan melalui tahap-

tahap sebagai berikut: (1) Identifikasi permasalahan, (2) perumusan alternatif

kebijakan, (3) pengkajian alternatif, (4) penentuan alternatif dan rencana, (5)

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, dan (6) penilaian hasil

pelaksanaan program dan kegiatan.

5.2. Pengorganisasian

Untuk pembangunan komoditas serealia, Direktorat Serealia mendukung Dirjen

Tanaman Pangan. Dalam Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran

dilakukan oleh satuan kerja, berupa :Satuan Kerja Pusat yaitu satuan kerja

yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan

anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah

satuan kerja di provinsi yang melaksanakan tugas dekonsentrasi dan satuan

kerja di provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan.

Tugas Pemerintah Pusat adalah memfasilitasi, menyusun pedoman, standar,

criteria dan prosedur penyelenggaraan pengembangan komoditas serealia,

serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan. Sedangkan tugas Pemerintah Daerah di provinsi adalah melakukan

pembinaan, pengawasan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) serta

mengkoordinasi kegiatan pengembangan serealia antar kabupaten/kota

diwilayahnya. Sementara Kabupaten/Kota tugasnya adalah menyusun Petunjuk

Teknis(Juknis) dan menyelenggarakan pengembangan komoditas serealia di

wilayah kerjanya.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan utama pengembangan komoditas

serealia baik untuk tingkatpusat, provinsi, dan kabupaten/kota, maka

Kewenangan pemerintah pusat adalah menetapkan kebijakan, menyusun

37

perencanaan nasional, sebagai sumber penyediaan data dan informasi, norma,

kriteria, strategi, standar teknis, kajian serta pengembangan model. Peran

pemerintah pusat juga melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas sub sektor

di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta melakukan monotoring

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.Pemerintah provinsi mempunyai

kewenangan menetapkan kebijakan yangdilaksanakan, menyusun

perencananan dan petunjuk pelaksanaan serta melakukan koordinasi lintas

sektor, lintas sub sektor dan lintas wilayah tingkat provinsi serta melakukan

monitoring evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.Kewenangan dari

pemerintah kabupaten/kota adalah menyusun perencanaan, petunjuk teknis

pelaksanaan, menyediakan fasilitas penunjang, melakukan koordinasi dan

pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota, serta melakukan monitoring evalusi

pelaksanaan program dan kegiatan.

Peran serta masyarakat, petani, kelompok tani, maupun dunia usaha

pengembangan komoditi serealian sangat penting untuk keberhasilan

pengembangan komoditi serealia.

Dalam melaksanakan kegiatan guna pengembangan komoditas serealia,

Direktorat serealia peran serta masyarakat, petani/kelompok tani maupun dunia

usaha menjadi sangat penting, selain itu memerlukan pula dukungan dan

kerjasama dari instansi di lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar

Kementerian Pertanian.

Dukungan dari lingkup kementerian pertanian seperti Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Perbaikan dan penyediaan

infrastruktur pertanian (pengelolaan jaringan irigasi dan jalan produksi),

Perluasan dan pengelolaan lahan pengembangan komoditi serealia,

Pembiayaan pertanian agribisnis, pupuk, pestisida, serta alat mesin pertanian

panen dan pascapanen. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian berupa

dukungan subsidi bunga modal investasi, penjaminan kredit pertanian,

koordinasi dan penyiapankebijakan, rencana dan program pembangunan

pertanian, koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian,

pelaksanaan reformasi birokrasi, pelaksanaan penyusunan regulasi, bantuan

38

hukum, informasi publik. Direktorat Perbeniihan Ditjen Tanaman Pangan

berupa penguatan kelembagaan perbenihan komoditas tanaman pangan,

penyediaan varietas unggul bermutu, pengembangan teknologi tepat guna

dibidang budidaya, perbenihan. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

berupa dukungan penyediaan sistem informasi pertanian, dan penyediaan data

informasi pertanian serta data dukung lainnya yang diperlukan. Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berupa

dukungan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang

kepada pemandu lapang, kontak tani atau petani komoditas serealia dan

dukungan eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian lainnya.

Selain dukungan yang berasal dari lingkup Kementerian Pertanian,

pengembangan komoditi serealian juga memerlukan dukungan dari luar

Kementerian Pertanian. Seperti Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian dan Kementerian Keuangan terkait perumusan kebijakan makro

yang berpihak pada sub sektor tanaman pangan khususnya, seperti subsidi

benih, bunga kredit, penjaminan, perpajakan, investasi serta kebijakan lain yang

berpihak kepada petani. Kementerian Dalam Negeri terkait mengkoordinasikan

program yang didanai dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan

program yang didanai APBN. Kementerian Pekerjaan Umum terkait

pengawasan penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan tata guna lahan

pertanian, pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan, waduk,

embung, jaringan irigasi primer dan sekunder serta infrastruktur sumberdaya air.

Kementerian Perdagangan terkait kebijakan penetapan aturan non tariff

komoditas pertanian impor, pengawasan terhadap penerapan izindistribusi dan

peredaran/ penggunaan pupuk an-organik, pestisida dan alat mesin pertanian,

menjamin efisiensi distribusi pangan dan sarana produksi, penataan kerjasama

pemasaran internasional di Negara tujuan ekspor, mengantisipasi gejolak harga

pangan menjelang panen raya, musim kemarau dan hari-hari besar,

Pengawasan terhadap perdagangan illegal, Penyebaran informasi

perkembangan hargaharian komoditas sub-sektor tanaman pangan, pemasaran

serta pengawasan distribusi pupuk dan pestisida. Badan Meteorologi,

Klimatologi danGeofisika (BMKG) terkait Kebijakan untuk menata jaringan dan

39

melayani penyediaan informasi prakiraan perubahan dan anomali iklim serta

bencana alam yang berpotensi mengancam produksi komoditas serealia.

Perum BULOG terkait kebijakan penyerapan hasil panen petani (terutama

gabah di saat panen raya) secara maksimal, menyiapkan cadangan pangan

yang cukup, stabilisasi harga pangan pada tingkatan harga yang wajar bagi

petani produsen dan masyarakat konsumen, memberdayakan usaha kelompok

tani yang mampu bekerja sama langsung dalam pemasaran produk pertanian

yang dihasilkannya. Serta dukungan dari kementerian lainnya, termasuk

perguruan tinggi.

5.3. Monitoring, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan komoditas serealia, Direktorat

Serealia akan menyusun standar dan prosedur monitoring, evaluasi,

pengawasan, dan pengendalian. Monitoring, evaluasi, pengawasan dan

pengendalian wajib dilakukan oleh pemerintah Pusat dalam hal ini DIrektorat

Serealia, maupun oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Monitoring ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang

telah dicapai dari setiap kegiatan. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala

dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan. Monitoring bisa dilakukan

sebelum kegiatan di mulai (ex-ante), saat dilakukan kegiatan (on-going), dan

setelah dilakukan kegiatan (ex-post). Ketaatan, kelengkapan, dan kelancaran

pelaporan akan dijadikan pertimbangan pengalokasian anggaran pada tahun

berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dilakukan dengan

pendekatan indikator kinerja menggunakan alat ukur kerangka kerja logis

(masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak). Indikator kinerja ini digunakan

untuk meyakinkan apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada sistem penganggaran berbasis kinerja, kegiatan pengawasan fungsional

pembangunan pertanian masih tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal

40

Kementerian Pertanian.Sedangkan pengawasan melekat dilakukan Pejabat di

lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pengawasan ini dapat dilakukan

setiap saat selama proses manajemen berlangsung. Pengawasan fungsional

terhadap program, kegiatan dan anggaran pembangunan tanaman pangan juga

dilakukan secara eksternal oleh aparatur pengawasan seperti BPK, BPKP dan

Bawasda.Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan, pengujian,

pengusutan dan penilaian terhadap pengelolaan program, kegiatan dan

anggaran yang telah dialokasikan.

41

VI. PENUTUP

Peningkatan produksi komoditas serealia pada periode lima tahun ke depan

(2015 -2019), harus didukung dengan seluruh instansi lain baik dalam lingkup

pertanian ataupun di luar pertanian, stakeholder serta masyarakat petani secara

keseluruhan. Upaya yang dilakukan adalah dengan mebuat/menetapkan suatu

kebijakan yang mengakomodir seluruh masyarakat pertanian untuk dapat

bersama-sama mendukung tercapainya swasembada padi dan jagung

Rencana strategis budidaya serealia diharapkan dapat menjadi acuan untuk

seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mensinergikan serta mengimplementasikan kegiatan secara tepat dan cepat

untuk terwujudnya tujuan yang ditetapkan

Keberhasilan seluruh kegiatan Budidaya Serealia untuk meningkatkan

produktivitas perlu adanya keselarasan dari stakeholder dalam pelaksanaan

kegiatan, maka dari itu diperlukan perencanaan yang strategis untuk dapat

diimplementasikan pada setiap lini/level kepentingan.

42

LAMPIRAN

Documents

Renstra 2015-2019 (Revisi) Direktorat Serealiasakip.pertanian.go.id/admin/file/RENSTRA 2015-2019 (REVISI... · Akhirnya semoga dokumen Renstra Serealia 2015-2019 ini dapat bermanfaat