Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
RENSTRA - PERUBAHAN KEDUA -
(RENCANA STRATEGIS ) PERUBAHAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2021 - 2023
BADAN KEUANGAN DAERAH – KABUPATEN PROBOLINGGO Jl. Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan,
Telp. (0335) 846651 - 846652 Kraksaan - Probolinggo
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Raya Panglima Sudirman No.134 Tlp (0335)-846651-846652 P R O B O L I N G G O
KEPUTUSAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 - 2023
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil review dan evaluasi terhadap indikator kinerja
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, perlu dilakukan
penyempurnaan indikator kinerja dan tujuan dan sasaran Rencana
Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2013 - 2018;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlumenetapkan Keputusan Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo tentang Penyempurnaan Indikator Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2013 - 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ;
2. Peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan ;
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Probolinggo Tahun 2005–2025 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2013– 2018 ;
9. Peraturan Meneteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara
Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nonor 20 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
se jawa Timur ;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11
Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM
Daerah
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAHKABUPATEN
PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS PERUBAHAN BADAN KEUANGAN DAERAHKABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN 2021 – 2023
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
Pasal 1
(1). Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2021 - 2023, yang selanjutnya disebut Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 - 2023 adalah dokumen perencanaan resmi OPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dipersyaratkan dalam memberikan
pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan, masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih ;
(2). Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 - 2023
disusun sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
Pasal 2
Sistematika Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2021 - 2023, adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP
dengan uraian sebagaimana tersebut dalam lampiran I peraturan ini dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 38
Matrik Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 -
2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Keuangan Daerah ini.
Pasal 4
Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
Pasal 5
Peraturan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : Probolinggo pada tanggal :
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
Ir.Hj. DEWI KORINA, MMA. Pembina Utama Muda
NIP. 19640503 19900032 006
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat,
taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 - 2023 dapat terselesaikan. Renstra
Perubahan Badan Keuangan disusun sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah 5 tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang
mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas RPJMD
Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 – 2023.
Maksud dari Penyusunan Dokumen Renstra Badan Keuangan ini adalah :
1. Sebagai kerangka dan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsiBadan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan;
2. Sebagai dokumen yang menyelaraskan dan mengintegrasikan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan yang dilaksanakan Badan
Keuangan Daerah sebagai organisasi perangkat daerah baru dengan program yang ada pada
RPJMD Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 - 2023;
3. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
selama periode 3 ( tiga ) tahun kedepan;
4. Sebagai tolok ukur akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
selama 3 ( tiga ) tahun kedepan.
Probolinggo, Januari 2021
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
Ir.Hj. DEWI KORINA, MMA.
Pembina Utama Muda NIP. 19640503 19900032 006
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ii
BAB I PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1. Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 1
1.2. Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
1.3. Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4
1.4. Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH . . . 8
2.1. Tugas,Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Keuangan
Daerah. . . . . .
8
2.2. Sumberdaya ManusiaBadan Keuangan Daerah . . . . . . . 22
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah . . . . . . . . . 23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi . . . . . . . 25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih . . . . . .
27
3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Keuangan
Daerah Kabapaten Probolinggo . . . . . . . . . . .
33
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
BAB IV TUJUAN, SASARAN 42
4.1. tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan
Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.1. Strategi dan arah kebijakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN. . .
51
6.1. Program dan Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
BAB VII INDIKATOR KINERJA BKD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD……………………………
7.1. Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD…………………………………………….
64
64
BAB VIII PENUTUP…………………………… 66
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
1
1.1 Latar Belakang
Terselenggaranya kepemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah
dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kepemerintahan yang
baik akan tercapai apabila kesejajaran antara unsur eksekutif, legeslatif maupun masyarakat
terwujud. Pelaksanaan good governance sudah harus dimulai pada tahapan perencanaan
pembangunan.
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan salah satu
amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra
Perangkat Daerah merupakan dokumen kebijakan serta program dan kegiatan dari Perangkat
Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah
merupakan bagian dari perencanaan daerah, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mendukung pencapaian prioritas
program daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
Proses teknokratis penyusunan draft awal RPJMD Perubahan Kabupaten Probolinggo
Tahun 2021-2023 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Probolinggo telah dimulai pada tahun 2020, yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses politik
untuk disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Bupati terpilih. Dalam proses
teknokratis tersebut Bappeda sudah mulai melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemeritah Kabupaten Probolinggo agar tercapai kesesuaian program kegiatan Perangkat Daerah
dengan draft awal RPJMD. Bappeda Kabupaten Probolinggo juga melakukan restrukturisasi
program-program OPD dan mengkoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk
menjamin koherensi dengan program-program daerah yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah berdasarkan program-program
daerah yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang dapat direalisasikan sesuai TUPOKSI-nya,
serta tetap memperhatikan visi dan misi Bupati Probolinggo dan UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal
6 ayat 2 poin c. Berbunyi: ”Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)…. diserahkan
kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola
keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan”.
Penyusunan Rencana Strategis PerubahanBadan Keuangan Daerah (Renstra)
Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2023, memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan
BAB I
PENDAHULUAN
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
2
kegiatan pembangunan selama jangka waktu tiga tahun kedepan, serta disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
b. pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan
dan verifikasi, akuntansi, aset serta pendapatan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan
daerah;
d. pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah;
e. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Badan Keuangan Daerah;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
1.2 Landasan Hukum
Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2023
disusun atas dasar:
A. Landasan Konstitusionil
1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4547);
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
3
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20);
17. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
4
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timar Tahun 2009-2014;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor ....... Tahun ...... tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun
2018 – 2023 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Dan
Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
B. Landasan Operasional :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah serta Tata Cara Peruabahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud penyusunan Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2023
adalah yang kedua dikarenakan adanya perubahan RPJMD kabupaten Probolinggo TA
2021-2023, yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten
Probolinggo. Utamanya adalah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, baik dari
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
5
aspek penganggaran, penatausahaan, perbendaharaan, pelaporan dan akuntansinya
selama kurun waktu lima tahun kedepan.
2 Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2023
adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan Badan
Keuangan, khususnya para staf Badan Keuangan dalam melaksanakan TUPOKSI
masing-masing untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 3 (tiga tahun
mendatang, secara bertahap sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan .
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2018-2023, adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Badan Keuangan, fungsi
Renstra Badan Keuangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra Badan Keuangan, keterkaitan Renstra Badan Keuangan
dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan Renja Badan Keuangan.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan
Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,
tugas dan fungsi, kewenangan Badan Keuangan, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Keuangan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan
Keuangan.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Keuangan, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Keuangan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja
sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra Badan Keuangan periode sebelumnya, mengemukakan capaian
program prioritas Badan Keuangan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
6
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan
dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan Keuangan ini.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Badan Keuangan,
struktur organisasi Badan Keuangan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan
satu eselon dibawah kepala BK. Uraian tentang struktur organisasi Badan Keuangan
ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SOPD
yang meliputi : proses, prosedur, mekanisme.
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan
Keuangan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya
manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Keuangan berdasarkan
sasaran/target Renstra Badan Keuangan periode sebelumnya, menurut SPM untuk
urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SOPD dan/atau indikator lainnya
seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan.
Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN
DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI Pelayanan Badan Keuangan
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan
Keuangan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Keuangan yang terkait
dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Selanjutnya
berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Keuangan, dipaparkan apa
saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Keuangan yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPKAD Propinsi Jatim
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong dari pelayanan Badan Keuangan yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SOPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Keuangan.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
7
3.4 Telaahan Peraturan Perundangan Pengelolaan Keuangan Daerah Permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Pada bagian ini
dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan
Badan Keuangan Daerah.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Badan Keuangan,
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan
isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi
tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Keuangan
tahun rencana.
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah beserta indikator kinerjanya Pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel
BAB V Strategi dan Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Badan Keuangan Daerah dalam lima tahun mendatang,
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Keuangan yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Keuangan dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan
Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo, memiliki ;
I. Tugas Pokok
Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas“Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang dibidang keuangan “ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
II. fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah ;
2. Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah dibidang anggaran, perbendaharaan
dan verifikasi, akuntansi, aset serta pendapatan ;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan
daerah ;
4. Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah ;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
9
Gbr Strukutur Organisasi BK Berdasarkan Perbup Kab.Probolinggo No 84 Thn 2016
KEPALA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG ANGGARAN
BIDANG
PERBENDAHARAAN
BIDANG
AKUNTANSI BIDANG
PENGELOLAAN ASET
BIDANG
PENDAPATAN
SUB BIDANG PENAGIHAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN
SUB BIDANG PENILAIAN,
PEMINDAHTANGANAN,PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN
SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN
PENGGUNAAN ASET
SUB BIDANG
PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET
SUB BIDANG AKUNTANSI
PENDAPATAN
SUB BIDANG AKUNTANSI
BELANJA
SUB BIDANG PELAPORAN
SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH
SUB BIDANG
PENGENDALIAN BELANJA DAERAH
SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH
SUB BIDANG ANGGARAN
BELANJALANGSUNG
SUB BIDANG ANGGARAN
PENDAPATAN, BTL DAN PEMBIAYAAN
SUB BIDANG ANALISIS DAN
EVALUASI ANGGARAN
SUB BIDANG PENETAPAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
10
A. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi
pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
ketatalaksanaan, penyusunan program dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada
semua unsur dilingkungan Badan Keuangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada
Sekretariat Badan Keuangan mempunyai fungsi :
1. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
2. penyelenggaraan dan pengolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan,
perencanaan dan BMD;
3. pembinaan dan pemberiaan dukungan dan pengawasan administrasi umum dan
kepegawaian, perencanaan, kerumahtanggaan, kearspan dan BMD pada Badan
Keuangan;
4. pengkoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggartan ;
5. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban
keuangan;
6. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional
Prosedur (SOP) ;
7. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan ;
8. Penyelenggaraan pengelolaan BMD ;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keuangan.
Sekretariat Badan Keuangan membawahi ;
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Keuangan ;
c. Sub Bagian Perencanaan.
Masing–masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1. pelaksanaan urusan administrasi umum ;
2. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan BMD ;
3. pelaksanaan urusan rumahtangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan
sarana /prasarana serta pemeliharaan;
4. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian
dan peningkatan SDM ;
5. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian ;
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
11
6. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana ;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. pengelolaan urusan administrasi keuangan ;
2. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan ;
3. penyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan ;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan ;
5. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Sekretaris.
Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
1. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah ;
2. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah ;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran
serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
B. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis Penyusunan dan evaluasi anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah
dan Perubahan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah. Untuk melaksanakan tugas
dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
1. penyusunan perencanaan teknis bidang Anggaran;
2. pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan Anggaran;
3. pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan penyusunan
Anggaran;
4. pembinaan,koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis dalam rangka penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;
5. pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi penyusunan Rencana
Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan AnggaranPerangkat Daerah dan
SKPKD;
6. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang
Anggaran;
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
12
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Anggaran, membawahi ;
a. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
b. Sub Bidang Anggaran Pendapatan, BTL dan Pembiayaan ;
c. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas ;
1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan
penyusunan anggaran Belanja Langsung;
2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program anggaran Belanja
Langsung;
3. pelaksaanaan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-
Perangkat Daerah) anggaran Belanja Langsung;
4. penyiapan bahan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah dan
RKA PPKD beserta perubahannya;
5. pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat
Daerah) anggaran Belanja Langsung;
6. pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-
Perangkat Daerah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah
(DPPA-Perangkat Daerah) Anggaran Belanja Langsung;
7. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi tugas Tim Anggaran;
8. pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerahserta rancangan PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. pelaksanaan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pergeseran
anggaran;
10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Sub Bidang Anggaran Pendapatan, BTL dan Pembiayaan, mempunyai tugas :
1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan
penyusunan anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
2. pelaksanaan koordinasi penetapan target dan realisasi pemungutanPajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
13
3. penyiapan bahan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah dan
RKA PPKD beserta perubahannya;
4. pelaksaanaan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-
Perangkat Daerah) anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
5. pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (RKA-
Perangkat Daerah) anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
6. pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-Perangkat Daerah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA-Perangkat Daerah) anggaran Pendapatan, Belanja Tidak
Langsung dan Pembiayaan;
7. pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerahserta rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. pelaksanaan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pergeseran anggaran;
9. penyiapan penetapan penerima hibah dan bansos,bantuan keuangan dalam bentuk uang;
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran, mempunyai fungsi:
1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi
anggaran;
2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian dan
evaluasi anggaran;
3. pelaksanaan pengendalian pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. pelaksanaan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) meliputi penyiapan
anggaran kas dan penyiapan Surat Pencairan Dana (SPD);
5. penyusunan Standar Biaya Umum (SBU);
6. penyusunan Standar Satuan Harga(SSH);
7. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. penyajian Informasi keuangan daerah;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
C. Bidang Perbendaharan
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan dibidang
perbendaharaan daerah dan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan daerah. Untuk
melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perbendaharan dan Verifikasi mempunyai fungsi :
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
14
1. perumusan dan penyusunan program kegiatan perbendaharaan;
2. pengendalian dan pengujian atas penerbitan surat perintah pencairandana;
3. pelaksanaan koordinasi serta kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait terhadap
perbendaharaan;
4. perumusan pengendalian program pengelolaan gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. pengendalian pengelolaan kas daerah;
6. perumusan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah
7. pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Perbendaharaan membawahi ;
a. Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah;
b. Sub Bidang Pengendalian Belanja Daerah;
c. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.
Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah sesuai dengan
rencana kerja;
2. pemeriksaan keabsahan surat perintah membayar dan kelengkapannya;
3. pelaksanaan pengujian kebenaran daftar penguji atas penerbitanSurat Perintah
Pencairan Dana;
4. pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas pemerintah daerah dan
pagu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. pelaksanaan pemberian pertimbangan serta mengikuti pelaksanaan penyelesaian
masalah-masalah penatausahaan belanja daerah;
6. pengumpulan dan mengelola data dalam rangka penyusunan program kegiatan
dibidang gaji;
7. pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
8. pelaksanaan evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran pada perangkat daerahdalam rangka rekonsiliasi pengeluaran;
9. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
15
Kepala Sub Bidang Pengendalian Belanja Daerahmempunyai fungsi:
1. pengendalian Belanja Daerah;
2. pengendalian penelitian dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
3. perumusan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
4. perumusan dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah;
5. pembinaan tentang penatausahaan keuangan daerah;
6. pelaksanaan koordinasi penatausahaan keuangan daerahdengan instansi terkait;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi:
1. penyiapan ketersediaan kas harian;
2. pelaksanaan penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pengeluaran kas daerah;
3. pelaksanaan pemantauan arus kas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah
baik oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
4. pelaksanaan penyimpanan, penempatan dan investasi daerah;
5. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas
beban rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan dokumen Surat Perintah
Pencairan Dana;
6. persiapan bahan-bahan persyaratan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama pemerintah;
7. persiapan bahan-bahan dalam rangka pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah;
8. pelaksanaan pengelolaan utang, piutang pada Bendahara Umum Daerah dan
koreksi kas daerah;
9. pelaksanaan evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan pada perangkat daerah dalam rangka rekonsiliasi penerimaan;
10. pemrosesan penetapan rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendaharaan
Penerimaan;
11. pengadministrasian pemungutan dan pemotonganpihakketiga;
12. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
D. Akuntansi
Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi serta penyusunan
laporan keuangan daerah dan menyajikan informasi keuangan daerah. Untuk melaksanakan
tugas dimaksud, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
16
1. penyusunan perencanaan teknis bidang akuntansi;
2. pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan akuntansi;
3. pengendalian dan pengoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem akuntansi
Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah;
4. pembinaan, pengendalian dan rekonsiliasi teknis terhadap data akuntansi pendapatan,
akuntansi belanja dan akuntansi selain kas dalam rangka pelaksanaan konsolidasian
entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
5. pembinaan,koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan akuntansi
pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi selain kas serta laporan keuangan daerah;
6. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap penyusunan laporan
keuangan daerahdan nota pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
7. pembinaan kepada perangkat daerahdalam rangka proses akuntansi perangkat daerahdan
penyusunan laporan keuangan perangkat daerah;
8. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang
akuntansi;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Akuntansi membawahi ;
a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
b. Sub Bidang Akuntansi Belanja;
c. Sub Bidang Pelaporan.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi.
Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatanmempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
2. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan
akuntansi pendapatan dan akuntansi selain kas;
3. pelaksanaankebijakan dan sistim akuntansi pendapatan daerahsertakebijakan dan
sistimakuntansi selain kas;
4. pelaksanaan pencatatan atas seluruh kejadian terkait pendapatan daerah dan
kejadian selain kas, yang berpengaruh pada penyajian laporan keuangan daerah;
5. pelaksanaan rekonsiliasi data pendapatan daerah dan akuntansi selain kas dalam
rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
17
6. pelaksanaan rekonsiliasi antara pencatatan pendapatan dengan rekening kas umum
daerah;
7. penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait pendapatan daerah dan akuntansi
selain kas dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan
akhir tahun);
8. pembinaan bagi perangkat daerahselaku entitas akuntansi, terkait pendapatan
daerah dan akuntansi selain kas;
9. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi dan Pengeluaran Kas;
2. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan
akuntansi belanja dan pembiayaan daerah;
3. pelaksanaankebijakan dan sistim akuntansi belanja daerah dan pembiayaan daerah;
4. pelaksananan pencatatan atas seluruh kejadian terkait belanja daerah dan
pembiayaan daerah, yang berpengaruh pada penyajian laporan keuangan daerah;
5. pelaksananan rekonsiliasi data belanja daerah dan pembiyaan dalam rangka
pelaksanaan kosolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
6. pelaksananan rekonsiliasi antara pencatatan belanja dan pembiayaan daerah
dengan rekening Kas Umum Daerah;
7. penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait belanja dan pembiayaan daerah
dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir tahun);
8. pembinaan bagi perangkat daerahselaku entitas akuntansi, terkait belanja dan
pembiayaan daerah;
9. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Pelaporan, mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pelaporan;
2. penyusunan dan merumuskan kebijakan teknik operasional terkait pelaporan
keuangan daerah;
3. penyiapan bahan, data dan kertas kerja dan fasilitasi teknis pelaksanaan
penyusunan laporan semesteran, prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan laporan keuangan daerahpada tahun anggaran berkenaan;
4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis pelaksanaan penyusunan rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
18
dan Belanja Daerahserta Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi penyusunan laporan
semesteran, prognosis dan laporan keuangan perangkat daerahpada tahun
anggaran berkenaan;
6. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan evaluasi penyusunan laporan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun
anggaran berkenaan;
7. pembinaan kepada perangkat daerahdalam rangka penyusunan laporan keuangan
perangkat daerah;
8. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
E. Bidang Aset
Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis bidang aset dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi:
1. penyusunan perencanaan teknis bidang aset;
2. pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan dibidang aset;
3. pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan penyusunan aset;
4. pembinaan,koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis dalam rangka
penatausahaan barang milik daerah;
5. pembinaan kepada perangkat daerah dalam rangka fasilitasi penatausahaan barang
milik daerah;
6. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang
aset;
7. perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan barang daerah;
8. perumusan kebijakan penatausahaan aset pemerintah daerah;
9. pelaksanaan penilaian, pemanfaatan, penggunaan, pemindahtanganan,
pemusnahan dan penghapusan aset pemerintah daerah;
10. penyusunan laporan pelaksanaan belanja modal pemerintah daerah ;
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Aset membawahi ;
a. Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Aset;
b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
c. Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
19
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aset.
Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Asetmempunyai fungsi:
1. pengumpulan bahan dan data rencana kebutuhan barang tahunan perangkat daerah;
2. penetapan status penggunaan aset;
3. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kebutuhan barang Daerah;
4. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penatausahaan aset daerah;
5. pelaksaanaan Fasilitasi Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kebutuhan BarangMilik
Daerah (RKBMD) perangkat daerah;
6. pelaksanaan penerimaan dan pencatatan aset;
7. pelaksanaan evaluasi dan realisasi Kebutuhan Barang Daerah tahun lalu dalam rangka
penyusunan rencana kebutuhan barang daerah tahun yang akan datang;
8. pengevaluasian rencana kebutuhan barang dalam rangka penetapan plafond anggaran
kebutuhan barang daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Asetmempunyai fungsi:
1. pelaksanaan penyimpanan, pemanfaatan dan pengamanan aset;
2. pengumpulan data dan bahan dalam rangka inventarisasi aset Pemerintah Daerah;
3. pengurusansertifikat tanahPemerintah Daerah;
4. pelaksanaan asuransi gedung dan kendaraan;
5. pelaksanaan evaluasi barang milik daerah dan masa berlakunya;
6. penyusunan laporan pelaksanaanbelanja modal Pemerintah Daerah;
7. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan
mempunyai fungsi:
1. penyiapan bahan dan data pemindahtanganan aset;
2. penyiapan bahan dan data proses pemusnahan aset;
3. penyiapan bahan dan data proses penghapusan aset;
4. penyiapan bahan dan data proses tuntutan ganti rugi;
5. penyusunan laporan pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan
penghapusan aset;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
20
F. Bidang Pendapatan
Bidang Pendapatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis
dibidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk
melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :
1. perumusan rencana dan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
2. pengidentifikasian dan menganalisa data potensi pendapatan daerah;
3. pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah;
4. pengoordinir pengelolaan pendapatan daerah;
5. pelaksanaan pendataan dan penetapan pendapatan daerah;
6. pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penagihan piutang daerah;
7. pelaksanaan,pengawasan dan penindakan penerimaan/pendapatan;
8. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pendapatan membawahi ;
a. Sub Bidang Penetapan;
b. Sub Bidang Penagihan;
c. Sub Bidang Pengendalian.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.
Kepala Sub Bidang Penetapanmempunyai tugas melaksanakan penetapan pajak dan
retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai
fungsi:
1. penyusunan rencana kegiatan ;
2. penyiapan bahan kerja ;
3. penyiapannota perhitungan dan penetapan pajak daerah ;
4. penyiapanSurat Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat Daerah) ;
5. pemroses dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat Daerah) ;
6. pelaksanaan penatausahaan, monitoring dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak Daerah
(Perangkat Daerah) ;
7. pelaksanaanevaluasi terhadap pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi
pembayaranpajak daerah ;
8. pelaksanaanlegalisasi benda berharga dan objek pajak daerah;
9. penyiapan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
10. penginventarisasian, mengidentifikasi dan menyiapkan bahanpemecahan permasalahan;
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
21
11. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan
yang diambil ;
12. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Penagihanmempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak dan
retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Penagihanmempunyai
fungsi:
1. penyusunan rencana kegiatan ;
2. penyiapan bahan kerja ;
3. pelaksanaan kegiatan penagihan terhadap pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah ;
4. pelaksanaanpenatausahaan piutang pajak, penundaan pembayaran dan angsuran
tunggakan pajak ;
5. penyiapan usulan penghapusan piutang pajak ;
6. penyiapan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran ;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah ;
8. penyiapan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
9. penyiapanbahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak daerah ;
10. penginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan
sesuai bidang tugasnya ;
11. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan
yang diambil;
12. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Pengendalianmempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan
pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala SubBidang Pengendalian
mempunyai fungsi :
1. penyusunan rencana kegiatan ;
2. penyiapan bahan kerja ;
3. penyiapanbahan koordinasi pengendalian operasional,pemeriksaandan penindakan ;
4. pemrosesan permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian pembayaran pajak
daerah ;
5. pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap
objek dan subjek pajak daerah ;
6. pelaksanaanpenindakan atas pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah ;
7. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah ;
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
22
8. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan
pengembangan pendapatan ;
9. penyiapan bahan koordinasi untuk pelaksanaan, pemberdayaan dan pengendalian pajak
daerah dan retribusi daerah ;
10. penyiapan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
11. penginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan ;
12. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan
yang diambil ;
13. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
14. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2.2 Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu unsur
penunjang pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah
maka diperlukan sumberdaya yang memadai. Salah satu sumber daya tersebut adalah Sumber
Daya Manusia (SDM). Pengelolaan yang tepat atas seluruh potensi SDM di lingkungan Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo akan mampu mendorong percepatan terwujudnya
visi dan misi kepada daerah yang telah ditetapkan. Susunan pegawai menurut tingkat
pendidikan yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah kondisi
tanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut :
Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
No Sekretariat/Bidang Pendidikan
Jml S2 S1 D3 SLA SLTP SD
1 Sekretariat Badan
Keuangan 3 9 2 2 - - 16
2 Bidang Anggaran
2 5 1 1 - - 9
3 Bidang Perbendaharaan
dan Verifikasi - 8 1 1 - - 10
4 Bidang Akuntansi dan
Pelaporan 5 6 - - - - 11
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
23
5 Bidang Aset
4 4 - 3 - - 11
6 Bidang Pendapatan
3 14 1 9 - 1 28
Jumlah
Sumber data : Sekretariat BK Kabupaten Probolinggo (diolah)
Sedangkan komposisi pegawai menurut tingkat kepangkatan yang ada di Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo per posisi 28 Juni 2018 sebagai berikut :
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
No Unit Kerja
Golongan Kepangkatan
Jumlah IV III II I
NON
PNS
1 Sekretariat BK 2 7 1 - 6 16
2 Bidang Anggaran
1 5 1 - 2 9
3 Bidang Perbendaharaan
dan Verifikasi - 6 - - 4 10
4 Bidang Akuntansi dan
Pelaporan 2 5 - - 4 11
5 Bidang Aset - 5 1 - 5 11
6 Bidang Pendapatan - 15 1 - 12 28
Jumlah 5 43 4 0 33 85
Sumber data : Sekretariat Badan Keuangan Kabupaten Probolinggo (diolah)
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan
Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD, dilakukan perbandingan antara
capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
24
ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan
adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra OPD periode sebelumnya dan/atau
berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.
Mengingat dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo telah
diketemukan target kinerja pelayanan setiap tahunnya, maka untuk menganalisi tingkat kinerja
pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah dengan menggunakan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 100/322/SJ Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD) Tahun
2017. Hal ini dilakukan karena belum ada SPM untuk pengelolaan keuangan daerah.
Disamping menganalisa IKK Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, aspek
yang dianalisa adalah pendanaan dan anggaran yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo. Dalam membahas kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo ini, tidak dilakukan analisis mengenai rencana tata ruang wilayah
karena dalam melaksanakan pelayanannya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
tidak mempunyai implikasi langsung atas rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten
Probolinggo. Demikian juga analisis mengenai Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
sesuai dengan pelayanan OPD, disamping tidak adanya dokumen KLHS di Kabupaten
Probolinggo, dalam melaksanakan pelayanan kepada OPD dan mitra kerja, Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo tidak terkait langsung dengan KLHS.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI
Dalam rangka medukung pencapaian target kinerja untuk mendorong terwujudnya visi
dan misi Bupati Probolinggo Tahun 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan pada
rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2023, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo telah dapat
mengindentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:
a) Relatif masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)'
b) Masih adanya target-target pendapatan yang telah ditetapkan yang tidak tercapai.
c) Masih relatif tingginya temuan BPK sehubungan dengan permasalahan Aset Daerah.
d) Pemahaman atas Alur Pengelolaan Keuangan Daerah masih kurang
Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah telah
ditindaklanjuti dengan permendagri 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
Dalam permendagri 55/2008 ini terdapat diagram alur yang menjelaskan bagaimana
penatausahaan keuangan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
Badan Keuangan Daerah selaku OPD maupun OPKD semestinya mempunyai
pemahaman lebih atas diagram alur tersebut, sehingga mampu menjalankan salah
satu TUPOKSI nya yaitu melakukan pembinaan kepada OPD di lingkungan pemerintah
Kabupaten Probolinggo dibidang pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya pada
level pimpinan dan esselon, pemahaman atas alur pengelolaan keuangan daerah juga
harus sampai pada level staf. Hal ini penting karena staf adalah ujung dari fungsi
pelayanan Badan Keuangan Daerah dimaksud.
e) Rotasi Pegawai/staf Badan Keuangan Daerah belum optimal dilakukan
Salah satu kendala dalam memahami alur pengelolaan keuangan daerah oleh staf di
Badan Keuangan Daerah adalah penugasan pada satu titik tugas selama bertahun-
tahun tanpa pernah dirotasi pada tugas yang lain. Permasalahan rotasi pegawai di
Badan Keuangan Daerah menjadi penting, karena alur pengelolaan keuangan daerah
merupakan proses yang saling berpengaruh satu sama lain. Diawali dari proses
penganggaran kemudian penatausahaan, perbendaharaan dan diakhiri dengan
pelaporan keuangan daerah, merupakan rangkaian tidak putus dan berpengaruh satu
dengan yang lain.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
26
Seorang staf di Badan Keuangan Daerah yang bertugas di satu titik penugasan selama
bertahun-tahun, akan berdampak pada pengetahuan yang tidak berkembang,
kejenuhan dan hanya melakukan tindakan rutin yang berulang-ulang. Mereka
cenderung semakin tidak memperdulikan alur proses dan mengabaikan tugas-tugas
lainnya, yang sebenarnya adalah rangkaian proses yang telah dikerjakannya.
Kedepan rotasi staf ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang paripurna
kepada seluruh staf tentang alur proses pengelolaan keuangan daerah.
f) Pemahaman bahwa Badan Keuangan Daerah adalah fungsi Pelayanan masih belum
optimal. Salah satu TUPOKSI Badan Keuangan Daerah adalah memberikan bimbingan
dan pembinaan bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Probolinggo lain dibidang
pengelolaan keuangan daerah. Sebagai Perangkat Daerah yang memberikan
pelayanan kepada Perangkat Daerah lain, maka sudah seharusnya kemampuan dan
wawasan tentang pengelolaan keuangan daerah serta pemahaman tentang
manajemen pelayanan. Indikator penting dari pelayanan adalah kepuasan dari yang
dilayani. Untuk itu maka, sudah saatnya seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan
Keuangan Daerah meningkatkan pemahaman atas fungsi pelayanan di bidang
keuangan daerah kepada seluruh Perangkat Daerah tanpa membeda-bedakan dan
mengolong-golongkan Perangkat Daerah yang dilayaninya.
g) Meningkatnya fungsi dan peran Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Kondisi ini
dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Tim Intensifikasi dan
Ekstensifikasi dalam upaya menggali sumber-sumber PAD sehingga pada akhirnya
diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan PAD. Dari data yang ada untuk
tahun 2017 dapat di harapkan ada peningkatan dalam penerimaan PAD, sehingga
dapat dikatakan bahwa upaya untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Tim Intensifikasi
dan Ekstensifikasi menunjukkan hasil yang baik.
h) Meningkatnya Pengetahuan dan kemampuan aparatur
Kondisi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja aparatur khususnya dibidang
teknis Pendapatan Daerah. Dengan adanya peningkatan kualitas aparatur dibidang
teknis Pendapatan Daerah maka diharapkan akan dapat meningkatkan Pendapatan
Daerah.
i) Meningkatnya jumlah wajib pajak / wajib retribusi
Kondisi ini dimaksudkan untuk menunjang upaya peningkatan PAD, yang akan dapat
digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.
j) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana di Bidang Pendapatan
Kondisi ini dimaksudkan untuk menunjang upaya pelayanan yang baik kepada Wajib
Pajak/Retribusi. Dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
27
pelanggan diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak dan
retribusi.
k) Belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan
aset daerah.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Berdasar pada RPJMD-Perubahan Kabupaten Probolinggo 2021-2023 telah
dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Probolinggo adalah ;
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia
Yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing.”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan
Pemerintah Kabupaten Probolinggo periode 2018-2023, yaitu ;
Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran.
Misi 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan.
Misi 3. Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Misi 4. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan berkelanjutan Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Probolinggo tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai penunjang
keuangan dan aset daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sbb;
1. Tugas Pokok
(1) Tugas Pokok Badan Keuangan Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan
fungsi penunjang dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Fungsi
1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah di bidanganggaran,
perbendaharaan dan verifikasi, akuntansi, aset serta pendapatan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan
keuangan daerah;
4. Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah;
5. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Badan Keuangan
Daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
Badan Keuangan Daerah Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi ke 3 (tiga) Bupati dan
Wakil Bupati Probolinggo yaitu ; ” Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
28
yang baik dan bersih “ tersebut, maka program pembangunan yang akan dilakukan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah ;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 5. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6. Program Fasilitasi penatausahaan dan perbendaharaan keuangan pemerintah
daerah 7. Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 8. Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pandapatan daerah 9. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset
dan Barang Milik Daerah.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
29
Secara rinci keterkaitan Tupoksi Badan Keuangan Daerah dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Probolinggo lima tahun kedepan dapat di
lihat pada tabel berikut ini ;
Tabel 3.1
Keterkaitan Tupoksi Badan Keuangan Daerah kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023
Tupoksi Badan Keuangan
Daerah Visi RPJMD Misi RPJMD Tujuan Sasaran Indikator
1 2 3 4 5 6
1. Penyusunan kebijakan
teknis pengelolaan
keuangan daerah
2. Pelaksanaan tugas
pengelolaan keuangan
daerah di
bidanganggaran,perbend
aharaan dan verifikasi,
akuntansi, aset serta
pendapatan;
3. Pemantauan, evaluasi
dan pelaporan
pelaksanaan tugas
Terwujudnya
Masyarakat
Kabupaten
Probolinggo
Berakhlak Mulia
Yang Sejahtera,
Berkeadilan dan
Berdaya Saing.
Mewujudkan
keadilan
melalui tata
kelola
pemerintahan
yang baik dan
bersih
1. Meningkatknya
kualitas
penyelenggara
aan
pemerintahan
melalui
penatausahaan
keuangan, aset
dan
pendapatan
daerah, serta
koordinasi
kesekretariatan
1. Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
APBD
1. Terwujudnya peningkatan
akuntabilitas pengelolaan
APBD
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
30
teknis pengelolaan
keuangan daerah
4. Pembinaan teknis
pengelolaan keuangan
daerah;
5. Pembinaan terhadap
UPT dan kelompok
Jabatan fungsional
Badan Keuangan
Daerah
6. Pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh
Bupati
2.Meningkatnya
kemandirian
keuangan daerah
1. Terwujudnya Peningkatan
kemandirian keuangan
Daerah
3.Meningkatnya tata
kelola asset tetap
daerah
1. Terwujudnya peningkatan tata
kelola aset tetap daerah
Maka perlu pula dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 yang terkait
dengan TUPOKSI Badan Keuangan Daerah. Pada tujuan pembangunan point 4 disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan adalah
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan sasaran adalah peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan
peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
31
Badan Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan
bersih serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik berupaya dengan mengembangkan
Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang mampu mengakomodir
seluruh alur proses Pengelolaan Keuangan Daerah (program SIMDA keuangan). Tentunya
SIMDA ini perlu untuk dikembangkan ke arah yang partisipastif, transparan, efektif-efisien
akuntabel, dan kompetitif.
Ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi komitmen
Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan TUPOKSI-nya, yaitu:
1. Meningkatknya kualitas penyelenggaraaan pemerintahan melalui penatausahaan
keuangan, aset dan pendapatan daerah, serta koordinasi kesekretariatan.
Permasalahan dan kendala yang saat ini dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah dalam
rangka pelaksanaan pelayanan kepada Perangkat Daerah dan pencapaian lima indikator kinerja
pengelolaan keuangan daerah tersebut, antara lain:
1. Aspek sumber daya manusia, dengan jumlah pejabat dan staf yang ada di Badan Keuangan
Daerah saat ini, maka secara kuantitas, kebutuhan akan tambahan staf menjadi permasalahan
Badan Keuangan Daerah, apabila dikatikan dengan rentang tugas dan tanggungjawab
pengelolaan keuangan daerah. Sumberdaya manusia di eksternal Badan Keuangan Daerah,
dalam hal ini adalah staf pengelola keuangan Perangkat Daerah, merupakan permasalahan
lain yang penting pula dikemukakan, mengingat dukungan dan sinkronisasi dari satuan
pengelola keuangan Perangkat Daerah atas pengelolaan keuangan daerah menjadi penting.
Pemahaman, kesamaan dalam memahami tugas masing-masing, semua menjadi “PR”, untuk
ditingkatkan dan dibangun bersama-sama.
2. Aspek peraturan perundang-undangan, Pengelolaan Keuangan Daerah tidak boleh
menyimpang dari PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006. Dua produk perundang-undangan ini
menjadi “kitab suci” pengelolaan keuangan daerah, disamping peraturan perundangan
turunannya dan penjabaran dari keduanya. Pemahaman dan penguasaan atas peraturan
perundang-undangan menjadi penting, karena dalam perkembangannya, akan selalu ada up-
date perundang-undangan baru yang mengatur seluruh proses, kandungan/komponen dan
mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Saat ini, Badan Keuangan Daerah sangat
terkendala dalam pelaksanaannya karena seringnya terjadi perubahan-perubahan dari
kemendagri maupun kemeterian keuangan atas produk-produk aturan atas pengelolaan
keuangan daerah. Belum selesai penerapan suatu aturan dalam pelaksanaannya di daerah,
sudah ada peraturan baru yang harus dipedomani. Perubahan-perubahan ini merupakan
kendala tersendiri bagi Badan Keuangan Daerah.
3. Aspek organisasi dan tupoksi, sesuai dengan perda dan perbup tentang Badan Keuangan
Daerah dan tupoksinya, maka terdapat permasalahan yang kedepannya perlu untuk dilakukan
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
32
perbaikan-perbaikan. Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu Perangkat daerah di
Pemerintah Kabupaten Probolinggo, secara perundang-undangan mengemban tugas sebagai
Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah (PDBKD). Kalau kita telaah kembali perda dan
perbup dari Badan Keuangan Daerah tadi, maka tugas-tugas PDBKD secara tersurat belum
terakomodir didalamnya, artinya ketika perbup itu mengatur struktur organisasi, maka struktur
yang ada adalah Badan Keuangan Daerah sebagai Perangkat Daerah teknis, sedangkan
struktur Badan Keuangan Daerah sebagai PDBKD/PPKD belum diatur. Hal ini menjadi
masalah, ketika proses dan mekanisme pengelolaan keuangan di internal Badan Keuangan
Daerah menjadi rancu karena belum ada pemisahan secara jelas struktur dan tupoksinya,
contoh sederhananya adalah, ketika Badan Keuangan Daerah sebagai badan teknis yang
mengelola keuangan OPD maka ada bendahara pengeluaran Badan Keuangan Daerah.
Semestinya ketika Badan Keuangan Daerah sebagai PDPKD/PPKD maka diperlukan
bendahara pengeluaran PDBPKD/PPKD. Yang terjadi adalah bendaharanya satu dan
bertanggungjawab atas semuanya. Demikian pula petugas lainnya, ada kerancuan dalam
bekerja karena belum adanya pemisahan secara jelas antara Badan Keuangan Daerah
sebagai Perangkat Daerah dan Badan Keuangan Daerah sebagai PDBKD/PPKD. Kedepan
perlu adanya perbaikan-perbaikan terkait organisasi dan tupoksi ini.
4. Aspek koordinasi, sebagai Perangkat daerah pengelola keuangan daerah, Badan Keuangan
Daerah kabupaten probolinggo selalu berhubungan dengan Perangkat Daerah lain di
lingkungan pemerintah kabupaten Probolinggo. Pada proses penganggaran, penyusunan R-
APBD dan pembahasannya, koordininasi dan sinkronisasi selalu intensif dilakukan, antara
Badan Keuangan Daerah selaku anggota TAPD dengan Perangkat Daerah selaku Pengguna
Anggaran. Demikian pula dalam kaitan dengan dokumen Laporan Keuangan Daerah (LKD),
merupakan entitas pelaporan, sementara Perangkat Daerah merupakan entitas akuntansi,
artinya dalam rangka penyusunan LKD Kabupaten Probolinggo, tugas Badan Keuangan
Daerah adalah menyajikan laporan hasil konsolidasi keuangan atas seluruh pencatatan dan
pengakuntansian keuangan di setiap Perangkat Daerah. Problem koordinasi timbul ketika
pemahaman yang berbeda diinternal Badan Keuangan Daerah sendiri maupun dengan
Perangkat Daerah lain, atas permasalahan yang terjadi. Hingga saat ini koordinasi menjadi
salah satu permasalahan yang terus diupayakan untuk ditingkatkan kedepannya.
5. Aspek pelayanan dan pembinaan, salah satu fungsi utama Badan Keuangan Daerah adalah
memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan
di bidang keuangan daerah, permasalahan utama dari aspek ini adalah pemahaman atas
“pelayanan dan pembinaan” itu sendiri. Di internal Badan Keuangan Daerah pemahaman atas
fungsi tersebut saat ini ditanamkan secara sepenuhnya kepada seluruh staf, dengan
menggunakan instrumen-instrumen terukur, baik dalam bentuk pedoman, juknis, aturan main,
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
33
sisdur, dan mekanisme, serta (yang akan dikembangkan) Standar Operasional dan Prosedur
(SOP) pengelolaan keuangan daerah. Merubah menjadi pelayan bagi semuanya dari
ekslusifitas organisasi membutuhkan waktu dan proses yang tidak gampang, karena ini
mengubah kultur dan kebiasaan individu-individu yang ada. Tetapi tekad untuk kedepannya
dalam memberikan layanan prima adalah sebuah komitmen bersama.
Meskipun ada kendala dan permasalahan baik internal dan eksternal di Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo, bukan berarti tidak ada upaya untuk meminimanilisir kondisi
tersebut. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo terus dan akan tetap
mengembangkan diri sesuai tuntutan tugas dan fungsinya, mendasari peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Beberapa hal yang menjadi pendorong untuk komitmen, tersebut antara
lain:
1. Adanya semangat dan komitmen seluruh jajaran staf untuk selalu lebih baik dari
sebelumnya dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan dalam bidang
keuangan daerah;
2. Adanyan Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang sangat memadai;
3. Adanya Sistem Aplikasi SIMDA keuangan yang terintegrasi mulai dari proses
penganggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan daerah yang
bersifat terbuka untuk dilakukan pengembangan mengikuti perkembangan;
4. Keberadaan Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah startegis di
lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo;
5. Adanya aturan perundangan berupa perda dan perkada yang mengatur khusus tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta
memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan untuk tahun 2015-
2019 adalah : 'Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lndonesia
yang inklusif di abad ke21'. Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa
Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan
negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa
depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian
Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa
depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan
pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak
yang merata di seluruh lndonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar
pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan lskal yang
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
34
efektif. [\4enekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian
Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan
menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan
peningkatan yang berkelanjutan. Dengan visi baru ini, Kementerian Keuangan dengan
sepenuh hati memegang peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara.
Kementerian Keuangan juga memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan
mandatnya dengan lebih baik.,yaitu ;
1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayananprima dan penegakan hukum Yang ketal;
2. Menerapkan kebijakan lskal yang prudent; 3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; 4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara elsien dan efektif; 5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan
proposisi nilai pegawai yang kompetitif. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian Keuangan
menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019' sebagai berikut:
1. Terjaganya kesinambungan lskal; 2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta
reformasi kepabeanan dan cukai; 3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal
untuk optimalisasi penerimaan negara; 4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan
transfer ke daerah; 5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran; 6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan; 7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan
kelembagaan
Dalam rangka mendukung pencapaian 7 tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Keuangan telah menetapkan 16 sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2019:
1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya kesinambungan !skal adalah: a. Meningkatnya tax ratio; b. Terjaganya rasio utang pemerintah; c. Teijaganya de!sit anggaran.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan Negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah: a. Penerimaan pajak negara yang optimal; b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal; c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (cusloms clearance)
untuk mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling time. 3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan sistem
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan Negara adalah PNBP yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas peren€naan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah: a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
35
b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusatdan Daerah yang Adil dan Transparan.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayan anggaran adalah: a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal; b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan !skal.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan govemance, dan penguatan kelembagaan adalah: a. Organisasi yang !t for PurPose; b. SDM yang kompetitif; c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi; d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan
kementerian.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
36
Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Keuangan
Sasaran jangka Menengah
Renstra Kementerian
Keuangan
Sasaran jangka Menengah
Renstra BPKAD Provinsi
Jawa Timu
Permasalahan Pelayanan
Badan keuangan Daerah
Kabupaten probolinggo
Faktor yang mempengaruhi
Penghambat Pendorong
Meningkatnya tax ratio;
Terjaganya rasio utang
pemerintah;
Terjaganya defisit
anggaran
Penerimaan pajak
negara yang optimal;
Penerimaan negara di
sektor kepabeanan
dan cukai yang
optimal;
Percepatan waklu
penyelesaian proses
kepabeanan (customs
Meningkatnyakualitas
pengelolaan keuangan
dan aset daerah Provinsi
Jawa Timur
Meningkatnyakualitas
pengelolaan keuangan
Kabupaten/Kota
seJawaTimur
Masih tingginya
keterganfungan
daerah terhadap dana
transfer Pemerintah
Pusat.
Dokumen
Perencanaan belum
berfungsi secara
optimaldalam
penyusunan dan
pelaksanaan
anggaran.
Belum optimalnya
penggalian sumber -
Dinamisnya perubahan
kebijakan dari Pern€rintah
Pusat yang berpengaruh
tefiadap Susunan
Perangkat Daerah yang
mengalami beberapa kali
penyesuaian.
Sarana dan prasarana
keia yang tersedia
belum memdai
Kurangnya kesadaran
masyarakat untuk
membayar pajak dan
Retribusi
Adanya peraturan
tentang Standar
Pelayanan Minimal
(SPM). .
Adanya SOP yang
mengatur tentang
kelembagaan dan
tata laksana serta
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tersedianya
anggaran yang cukup
dalam upaya
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
37
clearance) untuk
mendukung upaya
penurunan rata-rata (
dwelling time).
Organisasi yang !t for
purposel
SDM yang kompelitif;
Sistem informasi
manajemen Yang
terintegrasi;
Peningkatan
kepercayaan Publik
terhadap
PNBP yang optimal
Perencanaan dan
Pelaksanaan Anggaran
yang berkualitas;
Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusal dan
Daerah yang Adil dan
Transparan
sumber Pendapatan
Asli Daerah
Masih tingginya
tunggakan piutang
pajak dan retribusi
Terbatasnya kuantitas
dan kualitas SDM
pengelolaan
pendapatan,
keuangan dan aset
daerah
Terbatasnya kuantitas
dan kualitas Sdm
pengelolaan pendapatan
asli daerah
Kurangnya komitnen
beberapa SKPD yg
memiliki pendapatan
dalam mencapai target
Belum tersedianya data
yang akurat tentang
potensi pajak dan
retdbusi daerah
peningkatan kualitas
SDM dan pelayanan
administasi
perkantoran
Adanya komitmen
yang tinggidari
Pimpinan .
Adanya beberapa
Peraturan
Perundangundangan
yang menuntut
adanya transparansi
dan akuntabilitas
pengelolaan
keuangan daerah.
Tersedianya
beberapa aplikasi
Sistem lnformasi
sebagai alat bantu
Pengelolaan
Pendapatan,
Keuangan dan aset
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
38
Pengelolaan kekayaan
negara yang optimal
Pembiayaan yang
aman untuk
mendukung
kesinambungan fiskal
optimalisasi
pengawasan dalam
rangka mendukung
fungsi community
proteclion serta
melaksanakan fungsi
sebagai border
management
daerah .
Potensi dan sumber-
sumber PAD yang
tersedia .
Tersedianya
anggaran yang
cukup dalam upaya
peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
39
Telaahan atas Renstra Badan Keuangan Daerah tahun 2013-2018 memberikan
pemahaman bahwa salah satu rumusan tujuannya adalah Meningkatknya kualitas
peyelenggaraaan pemerintahan melalui penatausahaan keuangan, aset dan
pendapatan daerah serta koordinasi kesekretariatan daerah. Strategi yang dipakai
adalah dengan meningkatkan koordinasi dan pembinanan kualitas pengelolaan keuangan
pemerintah kabupaten Probolinggo.
Dalam 2 (dua) kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo terkait dengan proses keuangan Kabupaten Probolinggo yaitu:
1. Evaluasi rancangan perda tentang APBD dan P-APBD beserta rancangan perkada tentang
penjabaran APBD dan P-APBD.
2. Evaluasi rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD beserta rancangan perkada
tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD.
Kedua kegiatan tersebut menjadi penting karena menjadi acuan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan program dan kegiatan yang termuat dalam
Renstra Badan Keuangan Daerah dan menjadi salah satu indikator kinerja kunci, yaitu
ketepatan waktu penetapan APBD dan P-APBD serta ketepatan waktu penyampaian LKD.
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo adalah untuk mewujudkan
Kabupaten Probolinggo sebagai sentra komoditas pertanian yang berdaya saing di tingkat
Jawa-Bali dengan mengembangkan agropolitan di Bagian Barat dan di Bagian Timur serta
minapolitan di bagian Utara dan Tengah yang didukung oleh industri dan ekowisata.
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud maka
disusunlah kebijakan penataan ruang wilayah meliputi ;
a) pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian
unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam ekowisata ;
b. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat
pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta
pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan ;
c. pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat
pelayanan ;
d. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam
mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri, ekowisata dan pusat
permukiman secara terpadu dan efisien ;
Kajian Lingkunga Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis
menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
40
telah menjadi dasar dari integrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dalam tupoksinya
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tidak secara langsung berkaitan dengan
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan
dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampak yang signifikan bagi daerah
dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan
menentukan tujuan penganggaran pemerintah daerah di masa yang akan datang.
Penentuan Isu – isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan
Daerah dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman.
Sebagai instasi pemerintah dalam pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah perlu
mengetahui kondisi elemen intemal yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) dan
uncontrollable (yang relatif kurang di kuasai) yang secara keseluruhan dapat dilihat pada
Tabel sebagai berikut ;
KEKUATAN KELEMAHAN
1. Adanya komitmen dan disiplin kerja
yang tinggi dari seluruh PNS
2. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi
Penganggaran dan aset
3. Tersedianya anggaran yang cukup
1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
pengelolaan keuangan, pendapatan dan
aset daerah
2. Masih tingginya tunggakan piutang Pajak
dan Retribusi Daerah
3. Belum tersedianya data potensi
Pendapatan Asli D'aerah
4. Masih terdapat beberapa regulasi dibidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang belum disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan terbaru.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana
pelayanan yang dimiliki.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
41
Peluang Tantangan
1. Adanya Potensi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
2. Tarif retribusi daerah dapat
disesuaikan sesuai dengan kondisi
perekonomian masyarakat
3. Adanya Mou antara Pemerintah
Kabupaten Probolinggo dengan BPKP
Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk
meningkatkan tata kelola keuangan
dan aset daerah
4. Kemitraan dan kerjasama yang baik
dengan DPRD Kabupaten Tebo
5. Pengguanaan teknologr' informasi
dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah
1. Adanya peraturan perundang-undangan
yang membatasi kewenangan daerah
dalam melakukan pungutan pajak dan
retribusi daerah.
2. Kesadaran masyarakat untuk membayar
pajak dan retribusi masih rendah
3. Belum sempurnanya integrasi aplikasi
perencanaan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah.
4. Belum semua tanah Pemda bersertifikat
dan diberi plang/patok.
5. Pada Tahun 2013 dan 2017 Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Probolinggo telah memperoleh opini wajar
Tanpa Pengecualian (wTP) dari BPK,
Prestasi ini menjadi tantangan untuk dapat
mempertahankan prestasi pada tahun
2017 dan seterusnya.
6. Besarnya tuntutan peningkatan
pendapatan daerah untuk percepatan
pembangunan.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
42
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah
Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai.
Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun
setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa
mendatang.
Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2018-2023 adalah :
1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang Transparansi, Akuntabilitas dan
Partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
2. Peningkatan Penatausahaan BMD yang tertib sesuai ketentuan
3. Peningkatan PAD melalui potensi daerah sesuai dg ketentuan
4. Peningkatan kualitas SDM serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo beserta indikator kinerjanya, adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.Mendorong terwujudnya
kebersamaan dan pemahaman yang sama dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan
sasaran jangka menengah adalah ;
a. Terwujudnya sistem penganggaran keuangan daerah yang transparan dan etektif yang
berorientasi kepada anggaran kinerja
2. Peningkatan Penatausahaan BMD yang tertib sesuai ketentuan.Mendorong terwujudnya tertib
penatausahaan BMD dengan sasaran jangka menengah ;
a. Terwujudnya peningkatan Penatausahaan BMD sesuai ketentuan
3. Peningkatan PAD melalui potensi daerah sesuai dg ketentuan.Mendorong terwujudnya
peningkatan jumlah relaisasi Pendapatan Asli Daerah diatas target PAD.
a. Tersedianya data potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Terwujudnya Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan steakholders
pengelola pajak dan retribusi daerah
BAB IV TUJUAN DAN
SASARAN
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
43
4. Peningkatan kualitas SDM serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Mendorong terwujudnya peningkatan
Kualitas SDM, sarana dan prasarana guna meningkatan pengelolaan keuangan.
a. Terwujudnya kualitas SDM yang profesional
b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kineria BKD
c. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset BKD yang akuntabel
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
44
T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Keuangan Daerah TA 2018 - 2023
NO
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR PROGRAM
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
PADA TAHUN KE-
I II III IV V
1.
1. Meningkatknya
kualitas
peyelenggaraaa
n pemerintahan
melalui
penatausahaan
keuangan, aset
dan pendapatan
daerah serta
koordinasi
kesekretariatan.
1. Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan APBD
1. Ketepatan waktu
penyusunan APBD
dan P-APBD
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
2. Prosentase
Penyerapan
APBD
92% 92,5% 93% 93,5% 94%
3. Ketepatan waktu
penyusunan
Laporan
Keuangan Daerah
68 % 70 % 71% 80% 90 %
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
45
2. Meningkatnya
kemandirian
keuangan daerah
Prosentase
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
terhadap APBD
12% 10 % 14% 15% 16%
3. Meningkatnya tata
kelola asset tetap
daerah
Prosentase SKPD
dengan tata kelola
aset tetap kategori
baik terhadap SKPD
yang kelola aset tetap
35% 40% 45% 50% 55%
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
46
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo diharapkan dapat menunjukkan bagaimana cara Badan Keuangan Daerah mencapai
tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD
yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo secara efektif
dan efisien. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja
birokrasi, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem
manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut Strategi yang akan digunakan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah :
1. Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah sebagai basis
data base pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan mitra kerja dan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten
Probolinggo dalam pengelolaan keuangan daerah;
3. Sosialiasi ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah bagi
seluruh pejabat dan staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo diutamakan
bagi satuan pengelola keuangan perangkat daerah;
4. Pengembangan sistem dan prosedur serta standar operasional pengelolaan keuangan
daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari bentuk
pelayanan prima;
5. Meningkatkan profesionalisme staf pengelolaan keuangan daerah di internal maupun
eksternal Badan Keuangan Daerah.
6. Peningkatan kualitas Perencanaan Pengadaan Barang Daerah
7. Melakukan pengembangan terhadap aplikasi E-MOBDIN
8. Melaksanakan validasi data semua KIB dengan cara melakukan desk BMD
9. Melakukan proses penyusutan nilai BMD dengan aplikasi yang lebih baru sehingga hasil
yang di dapatkan lebih valid
BAB V STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
47
10. Melakukan rekon BMD dengan mekanisme baru sehingga hasil yang di dapat lebih valid
dan akuntabel
11. Meningkatkan pelayanan prima terhadap wajib pajak dan wajib retribusi;
12. Meningkatkan kualitas aparatur dibidang teknis pendapatan daerah;
13. Peningkatan koordinasi yang mantap dan terarah sehingga dapat menunjang upaya
peningkatan PAD;
14. Peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya yang menjadi sumber PAD
Adapun rumusan KebijakanBadan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dalam lima
tahun mendatang adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan optimalisasi, fasilitasi dan kooordinasi pengelolaan keuangan daerah
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peningkatan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
4. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima
yang berbasis IT serta peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
5. Pengembangan Sistem dan prosedur serta Standar operasional dalam fasilitasi
penatausahaan Keuangan daerah
6. Mengoptimalkan proses pelayanan bagi mitra dan OPD dalam pengelolaan keuangan
daerah
7. Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah dalam proses akuntansi keuangan daerah
8. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah melalui opini WTP atas LHP BPK
9. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku
10. Tersedianya data yang terinci mengenai inventarisasi barang milik daerah
11. Meningkatkan kualitas sumber daya serta koordinasi dengan pemerintah Pusat terutama
Kementerian yang mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan barang milik daerah
12. Meningkatkan tertib penatausahaan barang milik daerah
13. Peningkatan potensi wajib pajak dan wajib retribusi
14. Menggali sumbersumber potensi pendapatan asli daerah
15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras pendukung teroptimalisasinya Potensi PAD
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
48
Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Visi ; Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia
Misi 3 ; Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatknya kualitas
penyelenggaraaan
pemerintahan melalui
penatausahaan
keuangan, aset dan
pendapatan daerah
seta koordinasi
kesekretariatan daerah
1. Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan APBD
1. Optimalisasi penggunaan
Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Daerah sebagai
basis data base pengelolaan
keuangan daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan
mitra kerja dan OPD di
lingkungan pemerintah
Kabupaten Probolinggo dalam
pengelolaan keuangan daerah;
3. Sosialiasi ketentuan
perundang-undangan tentang
pengelolaan keuangan daerah
bagi seluruh pejabat dan staf di
lingkungan pemerintah
Kabupaten Probolinggo
1. Meningkatkan Pemahaman dan
pengetahuan aparatur atas
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
2. Tersedianya data yang terinci
mengenai inventarisasi barang milik
daerah
3. Meningkatkan kualitas sumber daya
serta koordinasi dengan pemerintah
Pusat terutama Kementerian yang
mengeluarkan kebijakan mengenai
pengelolaan barang milik daerah
4. Meningkatkan tertib penatausahaan
barang milik daerah
5. Pengembangan Sistem dan
prosedur serta Standar operasional
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
49
diutamakan bagi satuan
pengelola keuangan perangkat
daerah;
4. Pengembangan sistem dan
prosedur serta standar
opersional pengelolaan
keuangan daerah yang efektif,
efisien, transparan dan
akuntabel sebagai bagian dari
bentuk pelayanan prima;
5. Meningkatkan profesionalisme
staf pengelolaan keuangan
daerah di internal maupun
eksternal Badan Keuangan
Daerah
6. Peningkatan kualitas
Perencanaan Pengadaan
Barang Daerah
dalam fasilitasi penatausahaan
Keuangan daerah
6. Mengoptimalkan proses pelayanan
bagi mitra dan OPD dalam
pengelolaan keuangan daerah
7. Pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintah dalam proses akuntansi
keuangan daerah
8. Peningkatan Akuntabilitas Laporan
Keuangan Daerah melalui opini
WTP atas LHP BPKO
9. Meningkatkan Pemahaman dan
pengetahuan aparatur atas
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
10. Tersedianya data yang terinci
mengenai inventarisasi barang milik
daerah
2. Meningkatnya
kemandirian keuangan
daerah
1. Meningkatkan pelayanan prima
terhadap wajib pajak dan wajib
retribusi;
2. Meningkatkan kualitas aparatur
1. Peningkatan potensi wajib pajak dan
wajib retribusi
2. Menggali sumber-sumber potensi
pendapatan asli daerah
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
50
dibidang teknis pendapatan
daerah;
3. Peningkatan koordinasi yang
mantap dan terarah sehingga
dapat menunjang upaya
peningkatan PAD;
4. Peningkatan pemberdayaan
potensi sumber daya yang
menjadi sumber PAD
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarpras pendukung teroptimalisasinya
Potensi PAD
3. Meningkatnya tata kelola
aset tetap daerah
1. Melakukan pengembangan
terhadap aplikasi E-MOBDIN
2. Melaksanakan validasi data
semua KIB dengan cara
melakukan desk BMD
3. Melakukan proses penyusutan
nilai BMD dengan aplikasi yang
lebih baru sehingga hasil yang
di dapatkan lebih valid
1. Meningkatkan kualitas sumber daya
serta koordinasi dengan pemerintah
Pusat terutama Kementerian yang
mengeluarkan kebijakan mengenai
pengelolaan barang milik daerah
2. Meningkatkan tertib penatausahaan
barang milik daerah
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
51
6.1 Program dan Kegiatan
Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.
Program Organisai Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang
sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Organisai
Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai
sasaran yang ditetapkan di tingkat perangkat daerah dalam menunjang pencapaian sasaran
di tingkat kabupaten.
Dengan telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya serta rumusan
strategi dan kebijakan yang diambil untuk lima tahun ke depan, maka dalam rangka
mewujudkan tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Problinggo, perlu direncanakan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Untuk lebih memudahkan dalam sinkronisasi program dan kegiatan yang ada di
RPJMD Kabupaten Probolinggo, maka program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo disesuaikan dengan alur proses pengelolaan keuangan daerah dan
Permendagri 13/2006 lampiran A.VII, yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan pendukung rutinitas
aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dengan kegiatan:
1) Pelayanan Administrasi Umum
2) Pelayanan Managemen Kepegawaian
3) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran
Sementara (PPAS)
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
52
2) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan APBD
3) Penyusunan Dokumen Pendukung dan Evaluasi APBD
4) Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD
5) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang
Penjabaran Perubahan APBD
3. Program Fasilitasi penatausahaan dan perbendaharaan keuangan pemerintah daerah;
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Penunjang administrasi perbendaharaan dan pengelolaan gaji PNS
2) Penunjang Fungsi Bendahara Umum Daerah
3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaporan Dana Perimbangan
4) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
5) Pendampingan dan Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pemerntahan
Daerah (SIMDA Keuangan)
4. Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah;
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Rekonsiliasi data pendapatan daerah dan kas lainnya
2) Pendampingan Entitas Akuntansi Pendapatan SKPD
3) Rekonsiliasi data belanja dan pembiayaan Daerah
4) Koordinasi dan fasilitasi Forum satuan pengelola keuangan SKPD
5) Penyusunan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
6) Penyusunan Laporan Keuangan.
5. Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Daerah;
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
2) Monitoring dan Evaluasi pajak daerah
3) Penagihan pajak dan retribusi daerah
4) Optimalisasi pendapatan daerah
5) Pelayanan pajak daerah
6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset dan
Barang Milik Daerah, penjabaran/ implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-
kegiatan utama :
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
53
1) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
2) Pengamanan Aset dan Barang Milik Daerah
3) Inventarisasi Aset
4) Penilaian, Penghapusan dan Penelusuran P3D
5) Asuransi Bangunan Gedung dan Kendaraan
Keseluruhan Program dan Kegiatan tersebut diatas akan dapat dilaksanakan optimal dengan
asumsi antara lain :
1. Meningkatnya kesadaran sumber daya aparatur akan tugas dan fungsi masing-masing
2. Adanya Stabilitas Perekonomian Regional dan Nasional
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar Pajak dan
Retribusi.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
54
Tabel T-C.27.
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo
Tujuan
Sasaran
K
od
e
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Progra
m (outcome) dan
Kegiatan
(output
Data
Capaian Pada
Tahun
Awal
Per
enc
an
aa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah Penanggung- jawab
Lokas
i
Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode
Renstra
Perang
kat
Daera
h
targe
t Rp
targ
et Rp
targe
t Rp
targ
et Rp
targ
et Rp
targ
et Rp
(1) (2) (3
) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
(17
) (18) (19) (20)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Penatausahaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah, serta Koordinasi Keseketariatan
1. Meningkat
nya
Akuntabilit
as
pengelolaa
n anggaran
pendapata
n dan
belanja
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
sistem
administrasi
perkantoran
yang tertib dan
lancar
80
%
90 % 5.489.
902.5
00
92
%
7.450.
000.0
00
94 % 8.080.0
00.000
96
%
8.700.00
0.000
98
%
9.330.0
00.000
98
%
9.330.0
00.000
Subag.
Umum
Pegaw
aian
Probo
linggo
01
..
Pelayanan
Administrasi
Umum
Terlaksananya
dan
tercukupinya
pelayanan
- - - 100
%
5.500.000.000
100
%
6.000.000.000
100
%
6.500.000.000
100
%
7.000.000.000
100
%
7.000.0
00.000
Subag.
Umum
Pegaw
aian
Probo
linggo
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
55
daerah
2. Meningkat
nya
Kemandiria
n
Keuangan
Daerah
3. Meningkat
nya Tata
Kelola Aset
Tetap
Daerah
administrasi
umum
01
.2
1
Penyediaan
Jasa
Administrasi
Kepegawaian
Terlaksananya
pembayaran
jasa
pengelolaan
keuangan
10
0
%
100
%
169,700,00
0
- - - - - - - - - - Subag.
Umum
Pegaw
aian
Probo
linggo
01
..
Pelayanan
Manajemen
Kepegawaian
Terlaksananya
pelayanan
manajemen
kepegawaian
- - - 100 %
1.500.000.000
100 %
1.600.000.000
100 %
1.700.000.000
100 %
1.800.000.000
100
%
1.800.0
00.000
Subag.
Umum
Pegaw
aian
Probo
linggo
0
1.
.
Penyusunan
Perencanaan
dan Pelaporan
Program
Terlaksananya
penyusunan
perencanaan
dan pelaporan
program
kegitan
- - - 10
0
%
250.000.000
100
%
260.000.000
100
%
270.000.000
100
%
280.000.000
10
0
%
280.000.
000
Subag
Perenc
anan
Probo
lingg
o
0
5.
0
5
Penyusunan
Rencana
Program dan
Kegiatan SKPD
Tersusunnya
dokumen dan
laporan
perencanaan
SKPD yang
transparan dan
akuntabel
10
0%
100
%
200,419,100
- - - - - - - - - - Subag
Perenc
anan
Probo
lingg
o
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
56
0
7
Program
Peningkatan
dan
Pengembanga
n Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Penyusunan
APBD dan P-
APBD tepat
waktu
Te
pat
wakt
u
(10
0%
)
Tep
at
waktu
(100
%)
1,681,615,30
0
Tep
at
waktu
(10
0%
)
1.820.000.00
0
Tep
at
waktu
(100
%)
1.910.000.000
Tep
at
waktu
(10
0%)
1.995.000.000
Tep
at
waktu
(10
0%)
2.097.000.000
Te
pat
waktu
(10
0%
)
2.097.00
0.000
Bidan
g
Angga
ran
Probo
lingg
o
0
7.
2
0
Penyusunan
Kebijakan
Umum
Anggaran
(KUA) dan
Prioritas dan
Plafond
Anggaran
Sementara
(PPAS)
Tersusunnya
dokumen
Kebijakan
Umum
Anggaran
(KUA) dan
Prioritas dan
Plafond
Anggaran
Sementara
10
0%
100
%
149,175,400
10
0%
150,000,000
100
%
165,000,000
100
%
175,000,000
100
%
185,000,000
10
0%
185,000,000
Subid
Angga
ran BL
Probo
lingg
o
0
7.
3
2
Penyusunan
Kebijakan
Umum
Anggaran
(KUA) dan
Prioritas dan
Plafond
Anggaran
Sementara
(PPAS)
Perubahan
APBD
Tersusunnya
dokumen
KUA-PPAS
Perubahan
TA. 2019
10
0%
100
%
109.771.500
10
0%
115.00
0.000 100
%
120.00
0.000
100
%
125.000
.000
100
%
132.00
0.000
10
0%
132.00
0.000
Subid
Angga
ran
BTL
Probo
lingg
o
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
57
0
7.
...
...
Penyusunan
Dokumen
Pendukung
dan Evaluasi
APBD
Tersusunya
dokumen
pendukung
dan evaluasi
APBD
- - - 10
0%
760.000.000
100
%
800.000.000
100
%
850.000.000
100
%
900.000.000
10
0%
900.000.
000
Subid
Analisi
s
Probo
lingg
o
0
7.
...
.
Penyusunan
Peraturan
Daerah
tentang APBD
dan Perkada
tentang
Penjabaran
APBD
Terwujudnya
peraturan
daerah
tentang APBD
dan Perkada
penjabaran
APBD
- - - 10
0
%
380,000,
000
100
%
390,000,000
100
%
395,000,000
100
%
400,000,000
10
0
%
400,000,000
Subid
Angga
ran BL
Probo
lingg
o
0
7.
...
Penyusunan
Peraturan
Daerah
tentang
Perubahan
APBD dan
Perkada
tentang
Penjabaran
Perubahan
APBD
Tersusunnya
peraturan
daerah
tentang
P_APBD dan
perkada
Penjabaran
Perubahan
APBD
- - - 10
0
%
415,000,000
100
%
435,000,000
100
%
450,000,000
100
%
480,000,000
10
0
%
480,000,000
Subid
Angga
ran BL
Probo
lingg
o
1
3.
.
Program
Fasilitasi
penatausahaa
n dan
perbendahara
Meningkatnya
Prosentase
Realisasi
penyerapan
APBD
92
%
92
%
1,39
0,70
0,90
0
92.
5
%
1.22
0.00
0.00
0
93
%
1.330.0
00.000
93.
5 %
1.445.0
00
94
%
1.565.
000.00
0
94
%
1.565.0
00.000
Bidan
g
Perbe
ndaha
raan
Probo
lingg
o
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
58
an keuangan
pemerintah
daerah
1
3.
0
5
Penunjang
administrasi
perbendaharaa
n dan
pengelolaan
gaji PNS
Tercapinya
pengelolaan
administrasi
perbendahara
an dan gaji
PNS
10
0
%
100
%
294,
832,
000
10
0
%
300.
000.
000
100
%
325.00
0.000
100
%
350.000
.000
100
%
400.00
0.000
10
0
%
400.00
0.000
Subid
Penata
usaha
an
Belanj
a
Daera
h
Probo
lingg
o
1
3.
0
8
Penunjang
Fungsi
Bendahara
Umum Daerah
Tertib
administrasi
perbendahara
an keuanga
pemda
10
0
%
100
%
110.
571.
600
10
0
%
120.000.
000
100
%
125.000.000
100
%
130.000.000
100
%
145.000.000
10
0
%
145.000.000
Subid
Penata
usaha
an
Belanj
a
Daera
h
Probo
lingg
o
1
3.
1
0
Koordinasi,
Sinkronisasi
dan Pelaporan
Dana
Perimbangan
Tercapainya
koordinasi,
sinkronisasi
dan pelaporan
dana transfer
10
0
%
100
%
59,3
86,000
10
0
%
110.
000.
000
100
%
140.00
0.000
100
%
145.000
.000
100
%
150.00
0.000
10
0
%
150.00
0.000
Subid
Penata
usaha
an
Belanj
a
Daera
h
Probo
lingg
o
1
3.
Pembinaan
Penatausahaa
Pengelolaan
keuangan
10
0
100
%
236,
356,
500
10
0
240.
000.
000
100
%
270.00
0.000
100
%
330.000
.000
100
%
350.00
0.000
10
0
350.00
0.000
Subid
Penge
Probo
lingg
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
59
1
2
n Keuangan
Daerah
OPD yang
sesuai
peraturan
terbaru
% % % ndalia
n
Belanj
a
Daera
h
o
1
3.
2
0
Pendampingan
dan
Penyempurnaa
n Sistem
Informasi
Manajemen
Pemerntahan
Daerah
(SIMDA
Keuangan)
Tercapainya
pendampinga
n simda
keuangan,
deteksi dini
kas bulanan
dan
pemeliharaan
server
10
0
%
100
%
428,
518,100
10
0
%
450.
000.
000
100
%
470.00
0.000
100
%
490.000
.000
100
%
520.00
0.000
10
0
%
520.00
0.000
Subid
Penge
ndalia
n
Belanj
a
Daera
h
Probo
lingg
o
1
4.
..
Program
Peningkatan
Akuntabilitas
Laporan
Keuangan
Pemerintahan
Daerah
penyusunan
LKPD yang
sesuai SAP
dan tepat
waktu
Te
pat Wa
kt
u
(10
0 %)
Tep
at Wak
tu
(100
%)
1,54
4,211,70
0
Tep
at Wa
ktu
(10
0
%)
1.57
0.000.00
0
Tep
at Wak
tu
(100
%)
1.680.0
00.000
Tep
at Wa
ktu
(10
0
%)
1.780.0
00.000
Tep
at Wa
ktu
(10
0
%)
1.940.
000.000
Te
pat Wa
ktu
(10
0
%)
1.940.0
00.000
Badan
Keuan
gan
Daera
h
Probo
lingg
o
1
4.
3
1
Rekonsiliasi
data
pendapatan
daerah dan
kas lainnya
Tersusunnya
akuntansi
pendapatan
10
0
%
100
%
110.
095.
600
10
0
%
130.
000.
000
100
%
140.00
0.000
100
%
150.000
.000
100
%
170.00
0.000
10
0
%
170.00
0.000 Subid
Akunt
ansi
Penda
patan
Probo
lingg
o
1 Pendampingan Tersusunnya 10 100 110,889,
10 120.000.
100 %
140.00
100 %
160.000.000
100 %
180.000.000
100
180.000.000
Subid Probo
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
60
4.
3
3
Entitas
Akuntansi
Pendapatan
SKPD
laporan
keuangan
daerah tepat
waktu dan
sesuai SAP
0
%
% 000
0
%
000
0.000
% Akunt
ansi
Penda
patan
lingg
o
1
4.
3
5
Rekonsiliasi
data belanja
dan
pembiayaan
Daerah
Terwujudnya
rekonsiliasi
belanja dan
pembiayaan
daerah
10
0
%
100
%
237,641,
600
10
0
%
250.000.
000
100 %
260.000.000
100 %
280.000.000
100 %
300.000.000
100
%
300.000.000
Subid
Akunt
ansi
Belanj
a
Probo
lingg
o
1
4.
4
6
Koordinasi dan
fasilitasi
Forum satuan
pengelola
keuangan
SKPD
Tersusunnya
laporan
keuangan
daerah yang
tepat waktu
10
0
%
100
%
182,
826,
000
10
0
%
350.
000.
000
100
%
380.00
0.000
100
%
400.000
.000
100
%
450.00
0.000
10
0
%
450.00
0.000 Subid
Akunt
ansi
Belanj
a
Probo
lingg
o
1
4.
4
8
Penyusunan
peraturan
daerah tentang
Pertanggungja
waban
Pelaksanaan
APBD dan
peraturan KDH
tentang
Penjabaran
Pertanggungja
waban
Pelaksanaan
Terbitnya
perda dan
perbuptentang
pertanggungja
waban
pelaksanaan
APBD
10
0
%
100
%
273,
392,
500
10
0
%
290.
000.
000
100
%
310.00
0.000
100
%
320.000
.000
100
%
350.00
0.000
10
0
%
350.00
0.000 Subid
Pelapo
ran
Probo
lingg
o
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
61
APBD
1
4.
..
Penyusunan
Laporan
Keuangan.
Tersusunnya
laporan
keuangan
daerah
- - - 10
0
%
430.
000.000
100
%
450.00
0.000
100
%
470.000
.000
100
%
490.00
0.000
10
0
%
490.00
0.000
Subid
Pelapo
ran
Probo
lingg
o
15
...
Program
Peningkatan dan
Penggalian
Sumber-Sumber
Pendapatan
Daerah
Prosentase
Pendapatan Asli
Daerah terhadap
APBD
11
%
12% 2,214,909,50
0
13% 2,084,000,000.00
14% 2,207,000,000.00
15% 2,330,000
,000.00
15% 2,405,000,000.00
16
%
2,405,00
0,000.00
Bidan
g
Penda
patan
Probo
lingg
o
1
5.
1
0
Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
pajak daerah
dan retribusi
daerah
Kenaikan
target
pendapatan
pajak dan
retribusi
10
0
%
100
%
378.
662.
300
10
0
%
450.000.
000
100
%
475.000.000
100
%
510.000.000
100
%
525.00
0.000
10
0
%
525.00
0.000
Subid
Penagi
han
Probo
lingg
o
1
5.
1
3
Monitoring dan
Evaluasi pajak
daerah
Pencapaian
target
penerimaan
pajak daerah
yang maximal
10
0
%
100
%
200.
021.
600
10
0
%
250.000.
000
100
%
275.000.000
100
%
300.000.000
100
%
315.000.000
10
0
%
315.00
0.000
Subid
Penge
ndalia
n
Probo
lingg
o
1
5.
3
0
Penagihan
pajak dan
retribusi
daerah
Tercapainya
target
pajak/retribus
i
10
0
%
100
%
158.
774.
200
10
0
%
300.
000.
000
100
%
320.00
0.000
100
%
330.000
.000
100
%
340.00
0.000
10
0
%
340.00
0.000
Subid
Penagi
han
Probo
lingg
o
1
5.
3
5
Optimalisasi
pendapatan
daerah
Optimalisasi
penerimaan
pajak/retribus
i
10
0
%
100
%
342.
476.
800
10
0
%
510.000.
000
100
%
530.00
0.000
100
%
560.000.000
100
%
575.00
0.000
10
0
%
575.000.000
Subid
Peneta
pan
Probo
lingg
o
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
62
1
5.
3
6
Pelayanan
pajak daerah
Tercapainya
target
penerimaan
pendapatan
pajak daerah
10
0
%
100
%
305.
203.
000
10
0
%
344.
000.
000
100
%
355.00
0.000
100
%
360.000
.000
100
%
370.00
0.000
10
0
%
370.00
0.000
Subid
Peneta
pan
Daera
h
Probo
lingg
o
2
3.
..
Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan
Aset dan
Barang Milik
Daerah
% Proporsi
asset tanah
daerah yang
bersertifikat
terhadap asset
tanah tercatat
28%
30%
1,686,12
4,30
0
40
%
2.200.00
0.00
0
50
%
2.340.000.000
60
%
2.460.000.000
70
%
2.605.000.00
0
70
%
2.605.0
00.000
Bidan
g Aset
Probo
lingg
o
2
3.
0
3
Peningkatan
Manajemen
Aset/Barang
Daerah
Tersusunnya
data aset
kabupaten
probolinggo
10
0
%
100
%
187.
006.
000
10
0
%
390.000.
000
100
%
420.000.000
100
%
440.000.000
100
%
475.000.000
10
0
%
475.000.000
Subid
Penata
usaha
an
dan
Pengg
unaan
Aset
Probo
lingg
o
2
3.
0
5
Pengamanan
Aset dan
Barang Milik
Daerah
Tercapainya
pengelolaan
aset
kabupaten
probolinggo
10
0
%
100
%
380.
263.
000
10
0
%
400.
000.
000
100
%
420.00
0.000
100
%
440.000
.000
100
%
460.00
0.000
10
0
%
460.00
0.000
Subid
Peman
faatan
dan
Penga
mana
Probo
lingg
o
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
63
n Aset
2
3.
0
6
Inventarisaasi
Aset
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
BMD
kabupaten
probolinggo
10
0
%
100
%
474.
846.
300
10
0
%
500.
000.000
100
%
530.00
0.000
100
%
550.000
.000
100
%
580.00
0.000
10
0
%
580.00
0.000
Subid
Penata
usaha
an
dan
Pengg
unaan
Aset
Probo
lingg
o
2
3.
0
8
Penilaian,
Penghapusan
dan
Penelusuran
P3D
Aset daerah
tertata sesuai
dengan
peraturan
yang berlaku
10
0
%
100
%
337.
422.
000
10
0
%
360.000.000
100
%
370.000.000
100
%
380.000.000
100
%
390.000.000
10
0
%
390.000.000
Subid
Pengh
apusa
n Aset
Probo
lingg
o
2
3.
0
9
Asuransi
Bangunan
Gedung dan
Kendaraan
Terjaminnya
keamanan
aset dari
kerusakan
permanen
10
0
%
100
%
306.
587.
000
10
0
%
550.
000.000
100
%
600.00
0.000
100
%
650.000
.000
100
%
700.00
0.000
10
0
%
700.00
0.000
Subid
Peman
faatan
dan
Penga
mana
n Aset
Probo
lingg
o
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
64
lndikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, atau bisa juga diartikan suatu
variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi
proses atau operasi dengan berpedoman pada targeltarget dan tujuan organisasi. Jadi jelas
bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. lndikator kinerja
(perfomance indicator) sering disamakan dengan ukuran kinerja (peiormance measure). Namun
sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan
makna.
lndikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang
sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif.
Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara
langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. lndikator kinerja dan ukuran kinerja ini
sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi, yang lentunya
tetap mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dibawah ini akan dikemukakan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023.
BAB VII INDIKATOR KINERJA BKD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
65
7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2023
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
Nilai SAKIP
B
Nilai SAKIP
B
Nilai SAKIP
A
Nilai SAKIP
A
Nilai SAKIP
A
Nilai SAKIP
A
Nilai SAKIP A
2
Penyusunan
APBD dan P-
APBD tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
3 Meningkatkan Capaian Penyerapan APBD
90% 92% 92,5% 93% 93,5% 94% 94%
4 Meningkatkan Kulaitas Penyusunan LKPD
68 % 70 % 71% 80% 90 % 95 % 95 %
5
Terwujudnya peningkatan kemandirian keuangan daerah
11% 12% 10 % 14% 15% 16% 16%
6
Terwujudnya peningkatan tata kelola asset tetap daerah
30% 35% 40% 45% 50% 55% 55%
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
66
Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo tahun 2018 - 2023 merupakan pedoman atau dasar bagi seluruh unsur yang ada di
Badan Keuangan Daerah dalam mengemban tugas sebagai pengelola keuangan, pendapatan
dan aset Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Di samping itu, Rencana Strategis Badan
Keuangan Daerah ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi masyarakat dalam mengawal
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset
daerah secara transparan.
Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2018 - 2023 menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah selama kurun
waktu 5 tahun. Rensta Badan Keuangan Daerah juga menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja
dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Keuangan Daerah. Apabila terjadi
perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, dapat dilakukan
perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Keberhasilan pencapaian visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun
2018 – 2023 sangal tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada di dalamnya,
terutama komitmen seluruh komponen Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo untuk
melaksanakan Rencana Strategis tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain itu ditentukan
pula oleh kemampuan, kesiapan, dan profesionalisme serta sikap mental sumberdaya Aparatur
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari
seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dalam perwujudan Misi Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2018 - 2023.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan
masukan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sehingga Renstra Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 menjadi lebih baik.
Probolinggo, Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo
Ir. Hj. DEWI KORINA, M. MA NIP.19640503 199003 2 006
BAB VIII
P E N U T U P