BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah

bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang perizinan. Sebagai bagian dari

unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Renstra SKPD Dinas

Perizinan guna meningkatkan keterpaduan dan keselarasan yang fokusnya untuk mensinergikan

berbagai macam perizinan dalam suatu wadah pelayanan satu pintu, sehingga pelayanan

perizinan mudah, cepat, transparan dan pasti kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD ) Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 perlu

disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Selanjutnya

Renja SKPD Dinas Perizinan Tahun 2016 adalah menjadi dasar acuan pelaksanaan Kinerja,

program dan kegiatan Dinas Perizinan Tahun 2016.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan

atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246) .

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

1

4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembanguan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan

Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perizinan

Pada Pemerintah Kota Yogyakarta

10. Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 47/KEP/DINZIN/2011

tentang Penetapan Sistem dan Prosedur Pelayanan pada Dinas Perizinan Kota

Yogyakarta.

11. Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 48/KEP/DINZIN/2011

tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

kepada Pejabat Struktural Eselon III di Dinas Perizinan untuk Menandatangani Perizinan

2

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perizinan Tahun

2016 adalah :

1. Penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD Dinas Perizinan Tahun 2012-

2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota

Yogyakarta selama tahun 2016.

2. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perizinan dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2016.

3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pemohon izin.

4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perizinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja SKPD Tahun 2016 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 14

2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD Tahun 2014 dan capaian Renstra SKPD

(tabel 2.1)

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ( tabel 2.2)

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD (tabel 2.3)

2.5 Penelaah Usulan program dan Kegiatan Masyarakat (tabel 2.4)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan (tabel 3.1)

BAB IV PENUTUP

3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD

Kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (2014) dan pencapaian

kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam

melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja

program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan

kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas

26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun

sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD

tahun berjalan yang baru disahkan.

Selanjutkan hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel 2.1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dapat dilihat dari faktor

internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1). Kekuatan:

a) Kewenangan daerah dalam bidang perizinan ( Perda 10 Tahun 2008)

b) Pelayanan/penyelenggaraan perizinan (Perwal 20 tahun 2014)

c) Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan yang jelas (Kep Ka.Din Nomor 02 Th 2008)

d) Gedung dengan layout yang memadai.

e) Kuatnya Komitmen pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/pemohon izin

2). Kelemahan:

a) SDM yang ada secara kualitatif dan kuantitatif belum terpenuhi/memenuhi stándar

b) Adanya izin yang belum diatur dalam Perda.

c) Dukungan Sistem Informasi Perizinan belum optimal.

d) Sarana dan Prasarana kurang memadai.

e) Kurangnya Sosialisasi Perizinan sampai dengan tingkat RT

f) Belum ditatanya data secara sistematis

4

b. Faktor Eksternal

1). Peluang

a) Dukungan political will yang sangat kuat

b) Adanya dukungan Instansi terkait dalam Pelayanan Izin.

c) Adanya dukungan dari Lembaga lain diluar lembaga Pemerintah

d) Tuntutan masyarakat terhadap kepastian pelayanan perizinan

2). Tantangan

a)Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perizinan

b)Adanya pelanggaran perizinan oleh masyarakat .

c)Kurang pahamnya masyarakat terhadap perizinan

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan analisis SWOT

adalah sebagai berikut :

a. Kuatnya komitmen pegawai dalam pelayanan untuk memenuhi tuntutan

masyarakat terhadap kepastian pelayanan perizinan

b. Terwujudnya kepastian dalam persyaratan, waktu, biaya melalui Sistem dan Prosedur

serta Akuntabilitas yang jelas didukung dengan Teknologi Informasi dan data base yang

memadai.

Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Perizinan yang meliputi indikator sasaran, indikator

program, SPM, sesuai dengan tabel 2.2.

5

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

No Indikator SPM/ standar nasional

IKKTarget Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Indikator: Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur.

Indikator: Meningkatnya kelancaran pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%

6

No Indikator SPM/ standar nasional

IKKTarget Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Indikator: meningkatnya disiplin aparatur

100 % 100 % 100% 100 % 100% 100%

4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator: meningkatnya

pengembangan system pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100 % 100 % 100% 100 % 100% 100%

5. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan.

Indeks kepuasan layanan masyarakat

Indikator:1. Kesesuaian

dengan standar pelayanan perizinan dari 98,35 % menjadi 100 %

7

2. Ketersediaan regulasi perizinan dari 72,76 % menjadi 80 %

3. Persentase Penerbitan Izin sesuai SOP

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4. Persentase ketersediaan database yang selalu terupdate

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5. Persentase pengaduan dari masyarakat dapat ditindak lanjuti

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6. Persentase kegiatan membangun yang diawasi sesuai dengan izin

80% 80%

7. Persentase ketersediaan regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8. Ketepatan waktu penerbitan izin

100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %

8

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2008, sebagai unsur

pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang perizinan. Dinas Perizinan mempunyai

fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang perizinan. Sesuai kewenangan dan

tupoksinya saat ini sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 20 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Perizinan Kota

Yogyakarta menangani 31 izin dari 34 jenis izin yang ada di Kota Yogyakarta ( mulai Mei

2014)

Adapun Kondisi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta saat ini adalah sebagai berikut:

31 izin yang dikelola Dinas Perizinan telah dilayani dengan Sistem Informasi Manajemen

( SIM ) Perizinan, namun SIM Perizinan yang ada untuk saat ini masih perlu dilakukan

pengembangan

Jumlah SDM yang ada di Dinas perizinan sesuai dengan hasil analisis jabatan sejumlah 106

orang, namun kondisi yang ada sampai saat ini baru terpenuhi sejumlah 86 orang

Sarana dan prasarana komputer perlu di upgrade atau di perbaharui baik hardware maupun

softwarenya

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang

berkembang dengan pesat maka dalam Perencanaan Kerja (RENJA) Tahun 2016 dengan

mempertimbangkan dan melihat isu-isu strategis tersebut diatas perlu dilakukan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi, maka

perlu dilakukan pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi SIM Perizinan dalam

rangka menjawab tantangan pelayanan perizinan yang bersifat pasti dalam persyaratan,

waktu, biaya serta akuntabel.

2. Pemenuhan SDM baik secara kualitas dan kuantitas yang ada di

Dinas Perizinan perlu dilakukan penambahan sesuai dengan hasil analisis jabatan.

9

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

dengan partisipasi berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki

kondisi bidang perizinan yang ada.

Kondisi umum dinas perizinan secara macro yang diinginkan adalah sebagai berikut:

1. Semua pelayanan perizinan perlu dilakukan pengembangan pelayanan secara online

sepanjang dimungkinkan dari aspek yuridis maupun administratif.

2. Semua SDM diharapkan mampu memberikan pelayanan secara profesional sesuai

dengan bidang tugasnya masing - masing, baik dalam pelayanan internal maupun

eksternal.

3. Semua jenis perizinan perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan

Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan, guna memberikan kepastian hukum dalam setiap

pelayanan perizinan.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

1. Dinas Perizinan telah menyusun perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan

2. Alasan proses ini dilakukan adalah untuk mengetahui jumlah anggaran yang sesuai dengan

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis sesuai kebutuhan

3. Dalam penyusunan tersebut memang ada perubahan yang sangat signifikan dibanding

dengan anggaran sesuai pagu indikatif. Untuk Dinas perizinan dari program masih sama

tidak ada penambahan,tetapi untuk kegiatan dari masing masing bidang ada beberapa

penambahan,yang mana kegiatan tersebut harus ada dan sudah ada regulasi yang mengikat

atau mengharuskan kegiatan itu dimasukkan.

4. Usulan program dan kegiatan Dinas Perizinan dapat dilihat pada tabel 2.3.

10

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Perizinan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2016 Kota Yogyakarta

SKPD: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Rancangan Awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan

Catatan Penting

No Program/kegiatan lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Pagu indikatif

(Rp.000) Program/kegiatan lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Kebutuhan

dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Administrasi Perkantoran

Kec. UH Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran

100 % 950.000.000 Program Administrasi Perkantoran

Kec.

UH

Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran

100 % 1.089.105.238

2 Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

Kec. UH Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 % 175.000.000 Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

Kec.

UH

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100 % 174.843.000

3 Program peningkatan disiplin aparatur

Kec. UH Meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai

100 % 40.000.000 Program peningkatan disiplin aparatur

Kec.

UH

Meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai

100 % 47.935.000

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kec. UH Terwujudnya peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 30.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kec.

UH

Terwujudnya peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 37.686.000

5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Kec. UH Ketepatan waktu penerbitan izin

100 % 1.600.000.000 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Kec.

UH

Ketepatan waktu penerbitan izin

100 % 2.831.286.060 Ada beberapa kegiatan menambahkan jenis item baru

Jumlah total 2.795.000.000 4.180.855.298

11

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perizinan Hotel di Kota Yogyakarta telah diberhentikan sementara berdasarkan

Perwal No.77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Dalam penerbitan izin

hotel didahului dengan adanya dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan izin

lingkungan, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pemantauan terhadap dampak

kegiatan yang ditimbulkan. Untuk itu perlu kiranya dibuat kajian lebih lanjut dampak

pembangunan hotel sebagai bahan pembuat kebijakan yang akan datang.

Sesuai dengan tupoksinya Dinas Perizinan tidak mempunyai kewenangan dalam

membuat kajian / monitoring terkait perizinan pendirian hotel. Dinas Perizinan hanya

bertugasmenerbitkan izin pendirian hotel dengan ketentuan semua persyaratan terpenuhi atau

sudah lengkap, dan selalu melakukan pengawasan terhadap bangunan yang sudah berizin.

12

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional yang terkait dengan Tupoksi Dinas Perizinan

Sesuai dengan Perda No. 10 tahun 2008 Dinas Perizinan adalah sebagai Unsur

Pelaksanaan Pemerintahan Kota Yogyakarta di Bidang Perizinan.

Adapun Dinas Perizinan mempunyai fungsi pelaksanaan sebagai kewenangan daerah di

bidang Perizinan untuk melaksanakan fungsi tersebut.

Dinas Perizinan menyusun kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewenangan di bidang perizinan

2. Melakukan pengendalian proses perizinan dengan routing slip dengan didukung

teknologi informasi

3. Memberikan kepastian dalam pelayanan perizinan

4. Mengoptimalkan kinerja pegawai sesuai dengan kualifikasinya

3.2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta adalah

Mewujudkan Pelayanan Yang Pasti Dalam Biaya, Waktu, Persyaratan Dan Akuntabel di

bidang Perizinan, dengan harapan:

1. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah

2. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah

3. Kepastian dan keterpaduan persyaratan dalam pelayanan perizinan

4. Adanya kepastian perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Sasaran

Mewujudkan pelayanan umum berkualitas dibidang pelayanan yang berbasis teknologi

informasi dengan didukung aparatur pemerintah yang profesional dan berkompetensi,

pengawasan dan pelayanan pengaduan yang optimal dan adanya kepastian hukum bagi

masyarakat dan aparatur dalam pelaksanaan pelayanan perizinan

13

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perizinan tahun 2016 disusun dengan mengacu RJPMD

dan Renstra SKPD Dinas Perizinan Tahun 2012-2016 serta dengan tetap memperhatikan

hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun yang lalu sehingga

program dan kegiatan yang akan datang tetap berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Dalam hal ini Dinas Perizinan untuk rumusan program dan kegiatan sudah sesuai

dengan rancangan awal RKPD, namun dari segi anggaran Dinas Perizinan diatas pagu

indikatif dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.

Alasan kenapa anggaran Dinas Perizinan diatas Pagu Indikatif karena ada beberapa

kegiatan menambah sub kegiatan yang harus dianggarkan dan sudah ada dasar hukumnya,

seperti di kegiatan Koordinasi Lapangan dan Penelitian (Korlap), menambah pertelaan

Rumah Susun, di Wasdu menambah Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan di bidang data

menambah untuk pemeliharaan ruang arsip dan untuk penyusutan arsip, yang mana dulu

diampuh oleh Arpusda,tapi sekarang dilimpahkan ke masing – masing SKPD

Dalam tahun 2016 Dinas Perizinan mempunyai 5 (lima) program kerja Yaitu :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2). Program Peningkatan Sarana dan Aparatur.

3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4). Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5). Program Peningkatan Pelayanan Perizinan.

Adapun secara lengkap rencana program dan kegiatan Dinas Perizinan Tahun 2016

dijabarkan dalam tabel 3.1

14

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada

beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016

sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin

tetapi tetap masih ada kegiatan yang tidak dapat dicukupi dengan anggaran sesuai dengan

perencanaan, terutama untuk kegiatan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana

prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan

perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan secara tepat.

2. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan

pemeliharaan harus melibatkan semua bidang dan seksi di Dinas Perizinan.

3. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus

dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat

dilaksanakan dengan lancar.

Yogyakarta,

Kepala

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Drs. Heri Karyawan NIP. 19591114 198903 1 004

15

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2016

16

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2016 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam proses penyusunannya Renja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2016 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 dan Rencana Strategik (Renstra) 2012-2016.

Dokumen Renja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2016 telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam proses penyusunan ini kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perizinan Tahun 2016 yang merupakan

acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perizinan Tahun 2016

ini dibuat semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya.

17

18