KARAKTERISTIK KUALITATIF DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaan.

Informasi yang relevan:

(a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk mengaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

(b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan dating berdasarkan hasil masa lalu dan kejadin masa kini.

(c) Tepat waktu. Informasi disajian tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

(d) Lengkap. Informasi akuntansi pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Infrmasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalma penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

(a) Penyajian Jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta presitiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

(b) Dapat Diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(c) Netralias. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keunagan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keunagan entitas peloran lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebihakan akuntanasi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perbuahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oelh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL:

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan antaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih

lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Relaisasi Angaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh BUN/BUD atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaral Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUN/BUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/lepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaraan yang tidak berpengaruh pada kekaaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defitist atau memanfaakan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

C. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atas sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan. Baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan kedalam dua bagian:

1. aset lancar, yaitu suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

2. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupunn tidak algsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi:

i. Investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dimaksudkan unutk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka waktu lebihb dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang dapat dibagi menjadi:a. Investasi nonpermanen, seperti Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek

pembangunan, dan investasi nonpermanent lainnya.b. Investasi permanen, seperti penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

ii. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya dikasifikasian sebagai aset lainnya seperti aset tak berwujud dan set kerja sama (kemitraan).

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Karakteristik ensensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibarkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan dating. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahaan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiataan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasiona. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena periktatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hokum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan menjadi:

i. Kewajiban jangka pendek, merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam jangka waktu kuran dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan

ii. Kewajiban jangka panjang, adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neracaberasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

D. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekutas dan pengunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan ini terdiri dari:

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai penguran nilai kekayaan bersihc. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajian pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimangan dan dana bagi hasil.d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau

transaksi yang buka merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari:

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerahb. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif dan rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Laporan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntasi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keunagan secara wajar. CaLK mengungkapkan.menyajikan.menyediakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansib. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makroc. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan

yang dihadapi dalam pencapaian target.d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keungan dan kebijakan-kebijakan akuntasi yang

dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnyae. Menyaikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan

keuangan.f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum

disajikan dalam lembar muka laporan keuangang. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar dan tidak disajikan dalam

lembar muka laporan keuangan.

KLASIFIKASI BELANJA

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi menurut ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi ini terdiri dari

a. Belanja operasi, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain

i. Belanja pegawai, terdiri atas gaji dan tunjangan, honorarium/lembur/vakansi, dan tunjangan umum.

ii. Belanja barang, terdiri atas: barang, jasa, pemeliharaan, perjalanan, BLU.iii. Bunga, seperti pembayaran bunga utang, discount SUN DN dan LN, Loss on Bond

Redemption, dsb.iv. Subsidi, terdiri dari Subsdi Perusahaan Negara dan Subsidi Perusahaan Swastav. Hibah, terdiri atas Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, Hibah kepada Organisasi

Internasional, dan Hibah kepada Pemda.vi. Bantuan Sosial, terdiri atas Bantuan Kompensasi Sosial, Bantuan sosial Lembaga Pendidikan

dan Peribadatan, Bantuan kepada Lembaga Sosial Lainnya. b. Belanja Modal, adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contoh belanja modal seperti belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal lainnya

c. Belanja lain-lain (istilah untuk pemerintah pusat)/Belanja tak terduga (istilah untuk pemda) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulan seperti

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka pengelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.

a. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi dibawahnya.

b. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah daerah antara lain Belanja Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pemerintah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan lembaga teknis daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Umum, terdiri dari 8 Sub Fungsib. Pertahanan, terdiri atas 5 Sub Fungsic. Ketertiban dan Keamanan, terdiri atas 7 Sub

Fungsid. Ekonomi, terdiri atas 11 Sub Fungsie. Perlindungan Lingkungan Hidup, terdiri atas 7

Sub Fungsif. Perumahan dan Permukiman, terdiri 6 Sub

Fungsi

g. Kesehatan, terdiri atas 6 Sub Fungsih. Pariwisata dan Budaya, terdiri atas 5 Sub

Fungsii. Agama, terdiri atas 4 Sub Fungsij. Pendidikan, terdiri atas 10 Sub Fungsik. Perlindungan Sosial, terdiri atas 10 Sub Fungsi

Subfungsi ini akan dirinci lagi menjadi Program yang terdiri atas 520 Program yang menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPR RI.

MEKANISME PELAPORAN SAI

1. Data BMN pada Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) digunakan oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sebagai bahan penyusunan neraca.

2. Untuk menjamin keandalan data, UAKPA dan UAKPB melakukan pencocokan data/rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dan Laporan BMN.

3. Berdasarkan hasil pemrosesan transaksi keuangan, data BMN, dan transaksi lainnya UAKPA menyusun Laporan Keuangan. Data Laporan Keuangan dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke KPPN setiap bulan, semester I, dan tahunan. Untuk satuan kerja BLU rekonsiliasi data Laporan Keuangan dilakukan setiap triwulan.

4. UAKPB menyampaikan Laporan BMN disertai CaLBMN beserta ADK setiap semesteran dan tahunan ke KPKNL. UAKPB melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data BMN dengan KPKNL setiap semester.

5. KPKNL melakukan rekonsiliasi data BMN dengan data Laporan Keuangan pada KPPN setiap semester.6. KPPN menyampaikan Laporan Keuangan Kuasa BUN setiap bulan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 7. KPKNL menyampaikan Laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kanwil DJKN sebagai bahan

penyusunan Laporan BMN tingkat kanwil DJKN.8. UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPPA-W untuk digabungkan setelah

dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan, semester I, dan tahunan. 9. UAKPA Kantor Pusat menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPPA-E1 untuk digabungkan

setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan, semester I, dan tahunan.10. UAKPB menyampaikan Laporan BMN disertai CaLBMN beserta ADK ke UAPPB-W untuk digabungkan

setiap semester dan tahunan.11. UAKPB Kantor Pusat menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-E1 untuk digabungkan setiap

semester dan tahunan.12. UAPPA-W melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPB-W setiap semester.

13. UAPPA-W melakukan rekonsiliasi data Laporan Keuangan dan menyampaikan data Laporan Keuangan setiap triwulan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai CaLK.

14. UAPPB-W menyampaikan Laporan BMN disertai CaLBMN disertai ADK setiap semester dan tahunan. UAPPB-W melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data BMN dengan Kanwil DJKN setiap semester.

15. Kanwil DJKN melakukan rekonsiliasi data BMN dengan data Laporan Keuangan pada Kanwil DJPBN setiap semester.

16. UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPPA-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap bulan, semester I, dan tahunan. Untuk UAPPA-W Dekonsentrasi Laporan Keuangan juga disampaikan kepada koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi yang nantinya disampaikan kepada gubernur, sedangkan UAPPA-W Tugas Pembantuan Laporan Keuangan juga disampaikan kepada koordinator UAPPA-W Tugas Pembantuan yang nantinya disampaikan kepada kepala daerah.

17. UAPPB-W menyampaikan Laporan BMN beserta CaLBMN dan ADK ke UAPPB-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap semester dan tahunan. Untuk UAPPB-W Dekonsentrasi Laporan BMN juga disampaikan kepada koordinator UAPPB-W Dekonsentrasi yang nantinya disampaikan kepada gubernur, sedangkan UAPPB-W Tugas Pembantuan Laporan BMN juga disampaikan kepada koordinator UAPPB-W Tugas Pembantuan yang nantinya disampaikan kepada kepala daerah.

18. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampikan Laporan Keuangan Kuasa BUN setiap bulan, semester I, dan tahunan ke Kantor Pusat DJPBN cq. Dit APK. Untuk Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai CaLK.

19. Kanwil DJKN menyampikan Laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kantor Pusat DJKN sebagai bahan penyusunan Laporan BMN tingkat pemerintah pusat.

20. UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi internal data Laporan Keuangan dengan data BMN pada UAPPB-E1 setiap semester.

21. Apabila diperlukan UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi data Laporan Keuangan dengan Kantor Pusat DJPBN cq Dit APK setiap semester.

22. UAPPA-E1 menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPA sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan tingkat kementerian negara atau lembaga setiap bulan, semester I, dan tahunan.

23. UAPPB-E1 menyampaikan Laporan BMN disertai CaLBMN beserta ADK ke UAPB untuk digabungkan di tingkat kementerian negara/lembaga setiap semester.

24. Apabila diperlukan, UAPPB-E1 dapat melakukan rekonsiliasi/kemutakhiran data BMN dengan Kantor Pusat DJKN setiap semester.

25. UAPB melakukan rekonsiliasi internal data Laporan Keuangan dengan data BMN UAPA.26. UAPA melakukan rekonsiliasi data Laporan Keuangan dengan DJPBN cq Dit APK setiap semester. UAPA

menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga kepada Menteri Keuangan cq DJPBN cq Dit. APK setiap triwulan, semester, dan tahunan.

27. UAPB menyampaikan Laporan BMN tingkat Kementerian Negara/Lembaga kepada Menteri Keuangan cq DJKN

28. DJKN menyampaikan Laporan BMN Pemerintah Pusat ke DJPBN cq Dit. APK sebagai bahan penyusunan dan rekonsiliasi Neraca Pemerintah Pusat.

Catatan: Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai CaLK. Dalam hal antar tingkat unit akuntansi telah menyelenggarakan single database, penyampaian Laporan Keuangan tidak perlu disertai ADK.

(Gambar Detil Alur Terlampir)

Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga

Laporan Barang Milik Negara

Pemerintah Pusat