RESUME DAN ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2014TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS

Untuk memenuhi PersyaratanTugas Etika dan Profesi Hukum

DOSEN PEMBIMBING

ABDUL MAJID, SH. MHum

REKYAN PANDANSARI NIM. 125010100111002

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYAMALANG2014

RESUME DAN ANALISISUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2014TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS

Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris memuat perubahan-perubahan yaitu : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diubah, serta angka 4 dihapus;2. Pasal 2 tetap;3. Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h yang berbunyi: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.;4. Pasal 4, pasal 5, pasal 6 tetap tidak ada perubahan;5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:(1) Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:a. menjalankan jabatannya dengan nyata;b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; danc. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:a. peringatan tertulis;b. pemberhentian sementara;c. pemberhentian dengan hormat; ataud. pemberhentian dengan tidak hormat.;6. Pasal 8 tetap;7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e : sedang menjalani masa penahanan.;8. Pasal 10 tetap;9. Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:a. Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.b. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.c. Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.10. Pasal 12, pasal 13, pasal 14 tetap.11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah12. Ketentuan Pasal 16 diubah13. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A14. Ketentuan Pasal 17 diubah15. Pasal 18 tetap;16. Ketentuan Pasal 19 diubah;17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah serta ayat (3) dihapus;18. Pasal 21 tetap;19. Ketentuan Pasal 22 diubah;20. Pasal 23 sampai pasal 31 tetap;21. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4);22. Judul Bagian Kedua BAB V diubah menjadi : Bagian KeduaNotaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris23. Ketentuan Pasal 33 diubah;24. Pasal 34 dihapus;25. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah;26. Pasal 36 tetap;27. Ketentuan Pasal 37 diubah;28. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 38 diubah;29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah;30. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah;31. Ketentuan Pasal 41 diubah;32. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 43 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6);33. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 44 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5);34. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3);35. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4);36. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 50 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5);37. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4);38. Ketentuan Pasal 54, dan Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah;39. Ketentuan Pasal 63 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) dan Ketentuan Pasal 65 diubah;40. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 65A;41. Judul Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:BAB VIIIPENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS42. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4);43. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A;44. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 67 diubah;45. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a);46. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf e diubah serta huruf g dihapus;47. Ketentuan Pasal 81 diubah;48. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);49. Ketentuan Bab XI dihapus dan Ketentuan Pasal 88 diubah;50. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 91A dan Pasal 91B;

Pembahasan dari perubahan-perubahan yang ada tersebut di atas adalah: 1) Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat Lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris, didasari oleh Pasal 66 dan 66A. Peran lembaga baru ini adalah menggantikan peran yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap Notaris. Sebelumnya, peran dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang hampir sama dengan peran Majelis Kehormatan Notaris itu telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 karena dianggap bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia.Munculnya lembaga baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan, sebagai berikut :(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; danb. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dan selanjutnya diatur di dalam pasal 66 A yang berbunyi :1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas:a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; danc. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.Lebih lanjut menurut Pasal 67, pengawasan Notaris dilakukan oleh menteri dan dalam melaksanakan pengawasan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari atas tiga orang dari pemerintah, tiga orang dari organisasi notaris, dan tiga orang dari akademisi yang kesemuanya berjumlah sembilan orang.(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.(3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; danc. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.(4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku (integritas) Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.Setelah membaca pasal 66A dan 67 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka tampak perbedaan kewenangan kedua majelis itu. Yaitu apabila Majelis Kehormatan Notaris berwenang melakukan "pembinaan", sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan "pengawasan". Selain itu, dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 yang memuat ketentuan umum, tidak dapat ditemui pengertian dari Majelis Kehormatan Notaris. Seharusnya, menurut saya pengertian dari Majelis Kehormatan Notaris di masukkan ke dalam pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 karena ketentuan umum memuat pengertian dari istilah-istilah yang akan sering dibahas dan disebut dalam undang-undang tersebut. Dalam pasal 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tersebut hanya memuat pengertian dari Majelis Pengawas Notaris, angka 6 bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan juga bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum[footnoteRef:2] memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta bisa disebut otentik harus memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris[footnoteRef:3]. Karenanya, sudah seharusnya perlindungan hukum terhadap notaris dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum. [2: Pasal 1868 KUHPerdata.] [3: Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bagian I. Umum, paragraph kelima.]

"Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta." Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.[footnoteRef:4] [4: Ibid.]

Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris adalah merupakan kewenangan procedural, karena kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan. Utamanya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan dalam hal pelaksanaan berbagai wewenangnya, Majelis Kehormatan Notaris harus memperhatikan berbagai syarat pelaksanaan yang dinyatakan dalam peraturan perundangan.2) Kedua, Salah satu pasal yang dianggap kurang tepat dan mengecewakan adalahsoal jangka waktu magang notaris. Para calon notaris sebagian tak menyukai masa magang menjadi 24 bulan. Calon notaris berpikir tak ada guna magang selama 2 tahun. Hingga muncullah pemikiran bahwa perpanjangan masa magang adalah salah satu bentuk moratorium terselubung.Pasal lain yang sempat menjadi perhatian adalah ketentuan mengenaisidik jari. Terdengar sederhana, tetapi tidak dalam praktiknya. Para notaris kebingungan jari-jari mana saja yang harus diambil sidik jarinya dan bagaimana mekanisme penggunaan sidik jari secara elektronik. Bahkan sempat terlontar jika notaris disamakan dengan pemeriksa para criminal

3) Selain pasal-pasal tersebut, banyak pasal yang berbeda antara ketentuan yang baru dengan yang lama. Ada 44 pasal yang mengalami amandemen, baik berupa perubahan, penambahan, maupun penghapusan. Hal ini juga patut diperhatikan sebab implikasi hukumnya menjadi berbeda. Dapat di simak di bawah ini pasal-pasal yang perbedaannya cukup krusial antara ketentuan lama dengan yang baru:

No.PerbedaanUU No 30 Tahun 2004UU No 2 Tahun 2014Implikasi

1Notaris Pengganti KhususDiatur di Pasal 1 angka 4.DihapusTugas Notaris Pengganti Khusus adalah membuat akta tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam surat penetapannya sebagai notaris karena hanya ada seorang notaris di satu kabupaten tersebut. Sementara itu, UUJN melarang notaris yang bersangkutan untuk membuat akta yang dimaksud dalam surat penetapan itu. Sehingga berdasarkan UUJN yang baru tidak ada lagi notaris yang membuat akta tertentu untuk dirinya sendiri dengan alasan hanya satu notaris yang ada di wilayah jabatannya.

2Masa Magang NotarisPasal 3 huruf f menyatakan masa magang hanya 12 bulan berturut-turut pada kantor notaris.Berubah menjadi 24 bulanBaru bisa diangkat menjadi notaris setelah magang selama 2 tahun berturut-turut.

3Perpanjangan masa memulai menjalani kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) seperti menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan stempel, serta menyampaikan berita acara sumpah.Mulai dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengambilan sumpah.Dalam jangka waktu 60 hari sejak pengambilan sumpah.Jika tidak dilaksanakan, Pasal 7 ayat (2) UUJN yang baru dengan tegas mengenakan sanksi kepada notaris berupa peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

4Pelekatan Sidik Jari di Minuta AktaTidak diaturDiatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf cNotaris wajib melekatkan sidik jari para penghadap di minuta akta dengan alasan keamanan. Sidik jari yang diambil cukup menggunakan jempol kanan atau kiri.

5Larangan rangkap jabatan sebagai PPAT atau Pejabat Lelang Kelas IIRangkap jabatan yang di larang adalah di luar wilayah jabatan Notaris (Pasal 17 huruf g).Rangkap jabatan yang di larang adalah di luar tempat kedudukan Notaris(Pasal 17 ayat (1) huruf g).Kewenangan Notaris melakukan pekerjaan jabatan PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II hanya boleh dilakukan di kabupaten atau kota tempat Notaris berkantor, tidak boleh lagi dilakukan untuk satu Provinsi. Masalah ini semakin diperkuat dengan pasal berikutnya, yaitu Pasal 19 angka 2, yaitu tempat kedudukan PPAT wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris. Artinya, notaris tidak boleh membuka kantor PPAT berbeda dengan tempat kedudukan kantor notarisnya.Apabila dilanggar, Notaris mendapatkan sanksi.

6Bentuk usaha yang dijalankan notarisPasal 20 ayat (1) mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentukperserikatan perdata.Diubah menjadi, notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentukpersekutuan perdata.Dengan perubahan dari perserikatan perdata ke persekutuan perdata, artinya seorang notaris dapat bergabung dengan beberapa notaris membentuk satu badan usaha dan mengelolanya secara bersama-sama secara terus menerus dan bertujuan mencari keuntungan.Revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupaya juga mengatur hal ini.

7Bahasa Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 43.Bahasa akta yang digunakan adalah bahasa Indonesia.Bahasa asing dapat digunakan jika para pihak menghendakinyasepanjang undang-undang tidak menentukan lain.Bahasa akta yang digunakan adalahwajibBahasa Indonesia. Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing.Penggunaan bahasa Indonesia dalam ketentuan baru semakin dipertegas dengan kata wajib. Akan tetapi, kewajiban ini sedikit melunak dengan diperbolehkannya penggunaan bahasa asing jika para pihak menghendakinya. Terlebih lagi, untuk pembuatan akta yang menggunakan bahasa asing ini tidak lagi dibatasi dengan koridor sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Sehingga, akta apa saja sepanjang para pihak menghendaki dapat menggunakan bahasa asing.perlu diperhatikan, UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Bisa jadi kontrak yang dibuat secara notaril dimintakan pembatalannya di muka hakim.

8Wewenang suatu badan dalam memberikan persetujuan kepada penyidik dalamdue processSebagaimana diatur dalam Pasal 66Wewenang untuk memberikan persetujuan kepada Penyidik, penuntut umum, atau hakim untukdue processberada di tangan Majelis Pengawas Daerah.Kewenangan tersebut berada di tangan Majelis KehormatanUntuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim ketika ingin mengambil fotokopi minuta akta notaris atau memanggil notaris itu sendiri harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun, frasa dengan persetujuan MPD ini telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No. 49/PUU-X/2012.tapi, UUJN yang baru memasukkan kembali perlindungan notaris ini melalui frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan.

9Wadah TunggalPasal 82 hanya menyebutkan notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi.Tertulis dengan jelas wadah tunggal yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI).Organisasi di luar INI tidak diakui eksistensinya.

Ketentuan lain yangsempat menjadi perdebatan hangatdi kalangan notaris adalah mengenai Pasal 15 ayat (2) huruf f, yaitu notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Isu ini sedikit panas karena terjadi perebutan kewenangan antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Notaris. Sebab, klausula ini dianggap dapat mematikan profesi PPAT.Untuk kewenangan yang bersumber pada Pasal 1868 KUHPerdata diejawantahkan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN, sedangkan kewenangan notaris yang berasal dari UUJN adalah kewenangan-kewenangan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) termasuk kewenangan untuk membuat akta di bidang pertahanahan tersebut.4) Analisa pasal sanksiPasal-pasal yang memuat sanksi itu adalah Pasal 7 ayat (2); Pasal 16 ayat (11), ayat (12), ayat (13); Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2); Pasal 32 ayat (4); Pasal 37 ayat (2); Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dikenakan sanksi yang dimulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak hormat.Sementara itu, terhadap notaris yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kekuatan pembuktian akta berubah menjadi akta di bawah tangan, para pihak dapat meminta ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan. Hal itu dapat terjadi apabila notaris melanggar Pasal 41 yaitu tidak melaksanakan Pasal 38, 39, dan 40; Pasal 44 ayat (5); Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), dan 51 ayat (4).Jika dibandingkan dengan ketentuan yang lama, ketentuan mengenai sanksi diatur dalam bab tersendiri, bukan pasal per pasal. Untuk sanksi berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak hormat, dijerat kepada notaris yang melanggar Pasal 7, Pasal 16, 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan Pasal 63.Saya kurang setuju dengan banyaknya aturan mengenai sanksi dalam UU Jabatan Notaris ini. Menurut saya, ada beberapa aturan yang tidak perlu diatur secara tegas mengenai pemberian sanksinya. Contohnya adalah pencantuman mengenai ganti rugi. Meskipun demikian, hal ini juga dapat memudahkan pihak yang dirugikan dalam hal pembuktian. Penggugat dinilai menjadi mudah dalam membuktikan unsur kesalahan si notaris ketika melakukan kesalahan. Sebenarnya tidak perlu dicantumkan karena otomatis melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, karena ada lex generalisnya.