Embed Size (px)
Citation preview
RETRIBUSI – IZIN GANGGUAN
2013
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 5 TAHUN 2013, LD KOTA PARIAMAN 2013
NOMOR 5: 22 HAL
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.
ABSTRAK:
a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan
upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kota
Pariaman;
- bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retrbusi Izin
Gangguan perlu disesuaikan lagi dengan perkembangan dunia usaha saat ini.
b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Hinder Ordonantie (HO) Staatsblaad Tahun 1926 Nomor 228 yang telah diubah dan
disempurnakan terakhir dengan Staatsblaad Tahun 1940 Nomor 450;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4187);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3838 );
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(AMDAL);
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 95);
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Pariaman.
c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang
- Nama, Objek Dan Subjek Retribusi;
- Golongan Retribusi Dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
- Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terhutang;
- Wilayah Pemungutan Dan Tata Cara Perhitungan Retribusi;
- Penentuan Pembayaran, Tepat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
- Sanksi Administratif;
- Penagihan;
- Keberatan;
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi;
- Kadaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa;
- Pemanfaatn Retribusi Dan Insentif Pemungutan;
- Penyidikan;
STATUS :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 26 Maret 2013
