RETRIBUSI – PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

2014

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3 TAHUN 2014, LD KOTA BUKITTINGGI 2014

NOMOR 3: 16 HAL

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI

PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

ABSTRAK:

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:

- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah maka Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan

Alat Pemadam Kebakaran, perlu diatur dan dilakukan penyesuaian kembali dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat

Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;

16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/Men/1983 tentang Instalasi Alarm

Kebakaran Automatik;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 1964);

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 100);

19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);

20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi

Tahun 2006 Nomor 08);

21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008

Nomor 11);

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang

- Nama, Objek dan Subjek Retribusi;

- Golongan Retribusi;

- Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

- Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;

- Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;

- Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;

- Wilayah Pemungutan;

- Tata Cara Pemungutan;

- Tata Cara Pembayaran;

- Sanksi Administratif;

- Tata Cara Penagihan;

- Keberatan;

- Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

- Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;

- Kedaluwarsa Penagihan;

- Insentif Pemungutan;

- Ketentuan Penyidikan;

- Ketentuan Pidana;

STATUS :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 03 Februari 2014