Review Bencana Alam

TUGAS I

REVIEW UU No. 24 TAHUN 2007 TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

Disusun oleh:

Nama : FUJA NOVITRANIM : 15175015

Dosen Pembina:

Dr. Ahmad Fauzi, M.Si

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015

I. Definisi dan Jenis Bencana Alam

Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang

Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau

faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam,

dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga

mendefinisikan mengenai bencana alam,bencana nonalam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara

lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau

antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan

tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi

bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung

sebagai satu kejadian.

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang

disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau

runtuhan batuan.

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan

istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material

(pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu"

berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang

ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa

bumi.

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun

percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah

atau batuan penyusun lereng.

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan

karena volume air yang meningkat.

Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar

yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk

kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud

kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada

tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan .

Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti

rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan

korban dan/atau kerugian.

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda

api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian

ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan

bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.

Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai

pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga

menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).

Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek

terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan

bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon

tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai

hujan deras.

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang

bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat

abrasi ini dipicu oleh terganggunyakeseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun

abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab

utama abrasi.

Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat,

laut dan udara.

Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku

kerja yang berbahaya (unsafe human act) dan kondisi yang berbahaya (unsafe conditions).

Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya

bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan

pekerja yang terlibat di dalamnya.

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau

kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu

tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI

No.949/MENKES/SK/VII/2004.

Konflik Sosial atau kerusuhan social atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang

bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan

sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku,

agama, ras (SARA).

Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror

atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat

masal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa

dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital

yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.

Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi,

penghambatan, pengacauan dan/ atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan

untuk mendiskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer,

tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa sruktur penting,

seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.

http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-dan-jenis-bencana/

II. LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pancasila dan UUD 1945 mendasari perumusan UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana. Seperti disebutkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007

Pasal 2 menyebutkan bahwa penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada pasal 3

menyebutkan prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, yaitu:

a. cepat dan tepat;

b. prioritas;

c. koordinasi dan keterpaduan;

d. berdaya guna dan berhasil guna;

e. transparansi dan akuntabilitas;

f. kemitraan;

g. pemberdayaan;

h. nondiskriminatif; dan

i. nonproletisi.

Adapun tujuan penanggulangan bencana menurut pasal 4:

a. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,

terkoordinasi, dan menyeluruh;

d. menghargai budaya lokal;

e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan

g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

III. TANGGUNG JAWAB

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5 menyebutkan bahwa pemerintah dan

pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan

wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana,

terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Sehingga penyelenggaraan penanggulangan

bencana dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana

dan badan penanggulangan bencana daerah.

IV. KELEMBAGAAN

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga pemerintah di

tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana ditingkat provinsi dan

kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurut Pasal 10 Ayat (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan pada Pasal 18 ayat (1)

Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk badan

penanggulangan bencana daerah.

Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk

memperkuat penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia.Di tingkat nasional,

terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha,

perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal, kita mengenal

Forum PRB Yogyakarta dan Forum PRB Nusa TenggaraTimur.PendanaanSaat ini

kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional.

Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun

manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan

keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan

dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengarusutamaan

pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.

V. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bencana merupakan urusan semua pihak. Masyarakat pun memiliki hak dan kewajiban

terhadap penanggulangan bencana. Adapun hak dan kewajiban tersebut antara lain:

Hak

Pasal 26 (1) Setiap orang berhak:

a. mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok

masyarakat rentan bencana;

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan


d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program

penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan

bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan


Pasal 26 (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan

pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 26 (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena

bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Kebawajiban

Menurut Pasal 27 Setiap orang berkewajiban:

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan,

keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan

c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang

VI. PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Peran Lembaga Usaha

Pasal 28 menyatakan bahwa lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara

bersama dengan pihak lain.

Peran Lembaga Internasional

Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa Lembaga internasional dan lembaga asing

nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan

mendapat jaminan pelindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.

Dari paparan pasal 28 dan 30 ayat (1) di atas, jelaslah bahwa pemerintah telah

memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional

dalam kegiatan penanggulangan bencana.

VII. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dengan memperhatikan aspek

sosial, ekonomi, budaya, kelestarian lingkungan hidup, efektifitas dan luas wilayah.

Kemudian tahap-tahap dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 tahap,

yaitu pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-

masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda seperti yang

dijelaskan pada pasal 33.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut pasal 31 dilaksanakan

berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;

b. kelestarian lingkungan hidup;

c. kemanfaatan dan efektivitas; dan

d. lingkup luas wilayah.

Adapun penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut pasal 33 terdiri atas 3

(tiga) tahap meliputi:

a. prabencana;

b. saat tanggap darurat; dan

c. pascabencana.

a. Prabencana

Pasal 34 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan

prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan

b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

b. Tanggap Darurat

Pasal 48 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat

tanggap darurat meliputi:

a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

b. penentuan status keadaan darurat bencana;

c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

d. pemenuhan kebutuhan dasar;

e. pelindungan terhadap kelompok rentan; dan

f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

c. Pascabencana

Pasal 57 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap

pascabencana meliputi:

a. rehabilitasi; dan

b. rekonstruksi.

VIII. PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Ada beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia,

yaitu dana DIPA (APBN/APBD), dana Kontijensi, dana On-call, dana Bantual Sosial Berpola

Hibah, dana yang bersumber dari masyarakat, dan dana dukungan komunitas

internasional.

Menurut Pasal 60 ayat (1) dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab

bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian pada ayat (2) Pemerintah

dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang

bersumber dari masyarakat.

Pasal 65 menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi

perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap

barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

IX. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak

terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

Pasal 71 ayat (1) menerangkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah

melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana. Kemudian

pada ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sumber ancaman atau bahaya bencana;

b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;

c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;

d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun

dalam negeri;

e. kegiatan konservasi lingkungan;

f. perencanaan penataan ruang;

g. pengelolaan lingkungan hidup;

h. kegiatan reklamasi; dan

i. pengelolaan keuangan.

X. PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 74 ayat (1) menerangkan bahwa penyelesaian sengketa penanggulangan

bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.

Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya

penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

XI. KETENTUAN PIDANA

Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera

terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga

menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda

maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan

bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan

sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana

minimum dan maksimum.

Menurut Pasal 75:

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang

tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling

sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan)

tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00

(enam miliar rupiah).

Menurut Pasal 76:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan

karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00

(dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar

rupiah).


karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan)

tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00

(enam miliar rupiah).


karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua

belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak

Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Menurut Pasal 77:

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

(tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00

(empat miliar rupiah).

Menurut Pasal 78:

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya

bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana

penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak

Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Menurut Pasal 79:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal

78 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,

pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan

pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

sampai dengan Pasal 78.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi

pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; atau

b. pencabutan status badan hukum.

XII. KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80 menerangkan bahwa pada saat berlakunya undang-undang ini semua

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan

pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

Documents

Review Bencana Alam