Upload
dinhlien
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Policy Issues Paper No.1 Mei 2011
Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Menggunakan Model Managerial Grid
67891P
ublic
Dis
clos
ure
Aut
horiz
edP
ublic
Dis
clos
ure
Aut
horiz
edP
ublic
Dis
clos
ure
Aut
horiz
edP
ublic
Dis
clos
ure
Aut
horiz
edP
ublic
Dis
clos
ure
Aut
horiz
edP
ublic
Dis
clos
ure
Aut
horiz
edP
ublic
Dis
clos
ure
Aut
horiz
edP
ublic
Dis
clos
ure
Aut
horiz
ed
Desain sampul: Batik ‘Parang Rusak’
Policy Issues Paper
Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 i
Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Menggunakan Model Managerial Grid
Provincial Governance Strengthening Programme
Mei 2011
Policy Issues Paper
Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011 ii
Project Management Unit – PGSP Graha Mandiri Lantai 21 Jl. Imam Bonjol No.61, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Indonesia Telp : 6221 391 7284, 391 8554 Fax : 6221 315 3461 Policy Issues Paper No.1—Mei 2011
© 2011 ISBN: 978-602-98635-3-6 PGSP atau Provincial Governance Strengthening Programme adalah program yang dirancang oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam perumusan regulasi dan kebijakan yang memperkuat peran serta kedudukan Pemerintah Provinsi, sehingga dapat memberikan konstribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional termasuk pertumbuhan ekonomi serta pencapaian Standard Pelayanan Minimum (SPM) dan Millenium Development Goals (MDG’s)
Policy Issues Paper
Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 iii
Tim Penyusun
Penulis: Luh Nyoman Dewi Triandayani Kontributor: Tulisan ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa saran, masukkan, dan ide berharga yang diberikan oleh Direktorat Otonomi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Budhi Santoso, Antonius Tarigan, Wariki Sutikno, Muhammad Roudo, Ervan Arumansyah, Alen Ermanita, Alfia Oktivalerina, Asep Saepudin, dan Taufiq Hidayat Putra. Dukungan juga diberikan oleh staf-staf Bappenas lainnya. Tim PMU PGSP: Tulisan ini dapat diselesaikan dengan dukungan dan masukkan dari Mellyana Frederika (PGSP Project Manager), Savitri Rayanti Soegijoko (PGSP Project Officer), Awan Diga Aristo (Liaison Assistant of PGSP-AGI), Rachmani Widyawati Wahyudi (Technical Assistant of PGSP-AGI), Andika Pambudi (PGSP Research and Policy Development Assistant), serta staf lainnya
Policy Issues Paper
Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011 iv
Daftar Akronim dan Singkatan
APB Anggaran Pendapatan Belanja APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah B3 Bahan Berbahaya dan Beracun Bantek Bantuan teknis BLU Badan Layanan Umum BPP Badan Pendukung Pengembangan BUMD Badan Usaha Milik Daerah BUMN Badan Usaha Milik Negara DAK Dana Alokasi Umum DAU Dana Alokasi Umum DBH Dana Bagi Hasil Diklat Pendidikan dan Pelatihan Ditjen Direktorat Jenderal DPOD Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral HAL Hubungan Antar Lembaga HAM Hak Asasi Manusia IKOT Industri Kecil Obat Tradisional IMB Izin Mendirikan Bangunan Jabfung Jabatan fungsional JKS Jaring Komunikasi Sandi K3 Keselamatam dan Kesehatan Kerja Kab Kabupaten Kasiba Kawasan Siap Bangun KDH Kepala Daerah Kepres Keputusan Presiden Linmas Perlindungan Masyarakat Lisiba Lingkungan Siap Bangun Litbang Penelitian dan Pengembangan LPJK Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPND Lembaga Pemerintah Non Departemen LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria OTS Operator Transmisi Sandi Otsus Otonomi Khusus PAD Pendapatan Asli Daerah Palsan Peralatan sandi PAUD Pendidikan Anak Usia Dini PBF Pedagang Besar Farmasi PBAK Pedagang Besar Alat Kesehatan Perda Peraturan Daerah Permen Peraturan Menteri Perpres Peraturan Presiden
Policy Issues Paper
Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 v
PKRT Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga PNS Pegawai Negeri Sipil PP Peraturan Pemerintah PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil PS Prasarana dan Sarana PU Pekerjaan Umum Raperda Rancangan Peraturan Daerah Raperdes Rancangan Peraturan Desa Renstra Rencana Strategis RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah RSUD Rumah Sakit Umum Daerah RTBL Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Rusunawa Rumah Susun Sewa SDM Sumber Daya Manusia SIK Sistem Informasi Kesehatan SIM Sistem Informasi Manajemen Sissan Sistem Sandi SPAM Sistem Penyediaan Air Minum SPM Standar Pelayanan Minimal Surkesda Survey Kesehatan Daerah TOT Training of Trainer TP Tugas Pembantuan Trantibum Ketentraman, Ketertiban Umum UKBM Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat UKM Usaha Kecil Menengah UU Undang-undang Wasdal Pengawasan dan Pengendalian
Policy Issues Paper
Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011 vi
Daftar Isi
I. Pembagian Urusan Pemerintahan di Indonesia 1
A. Prinsip Umum 1
B. Evaluasi dan Kebijakan Pembagian Urusan 4
II. Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Pemerintahan
9
Kompetensi dan Managerial Grid 9
III. Contoh Penerapan Model Managerial Grid 12
A. Urusan Pendidikan 12
B. Urusan Kesehatan 15
C. Urusan Pekerjaan Umum 17
D. Bidang Otonomi Daerah 17
IV. Rekomendasi 21
Lampiran
Policy Issues Paper
Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 vii
Daftar Tabel Tabel 1 – Contoh Pemusatan Beban Urusan ………………………………………………….
Tabel 2 – Pembedaan Urusan antara Jenjang Pendidikan Reguler dengan Internasional …...
Tabel 3 – Pembedaan Urusan dalam Jenjang Pendidikan Reguler …………………………...
Tabel 4 – Contoh Ketidakjelasan Pembatasan Kewenangan …………………………………
Tabel 5 – Rekomendasi Pembagian Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum....
13
13
14
15
21
Daftar Lampiran Lampiran A – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Pendidikan
Menurut PP 38/2007 ………………………………………………………………..
Lampiran B – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Kesehatan
Menurut PP 38/2007 ………………………………………………………………..
Lampiran C – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Pekerjaan
Umum Menurut PP 38/2007 ……………………………………………………….
Lampiran D – Urusan Pemerintahan dalam Bidang Otonomi Daerah yang Kurang Jelas
dan Tumpang Tindih …………………………………………………………………………...
Lampiran E – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Otonomi
Daerah Menurut PP 38/2007 ……………………………………………………......
26
37
45
68
71
Policy Issues Paper
Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011 viii
Ringkasan
Setelah empat tahun diterbitkan, Peraturan Pemerintah (PP) 38/2007 yang mengatur mengenai pembagian urusan antar tingkat pemerintahan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di semua tingkat pemerintahan. Banyak terjadi kerancuan berpikir dalam mendesain pembagian atau urusan selama ini. Undang-undang (UU) 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan payung dari PP 38/2007 tidak mengatur pembagian kewenangan atau urusan antar tingkat pemerintahan, UU ini hanya menyatakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom. Selain perbedaan konsep “pembagian” dan “penyerahan” wewenang, persoalan lain adalah pemilihan model ideal dalam melakukan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan yang cocok dengan kondisi riil Indonesia.
Salah satu pendekatan yang terbaik dalam upaya untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan (PP) menjadi kegiatan operasional secara lebih sistematis dan konseptual yaitu menggunakan pendekatan manajerial. Dalam menggunakan pendekatan ini proses implementasi PP dianggap seperti proses manajemen dalam suatu organisasi, sehingga proses ini harus meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengisian personalia/staf, pengendalian dan pengawasan, dan penganggaran. Sementara itu, dalam pelaksanaan tugas-tugas manajerial dikenal adanya managerial grid yang membedakan antara top manager, middle manager, dan low manager. Untuk konteks pemerintahan di dalam sebuah Negara kesatuan yang mengimplementasikan desentralisasi, pemerintah pusat dianggap sebagai top manager, pemerintah provinsi sebagai middle manager, sementara kabupaten/kota sebagai low manager. Untuk lebih menyederhanakan pembagian urusan pemerintahan, maka tugas-tugas manajerial akan dikelompokkan ke dalam 4 aspek, yakni: (i) perencanaan, (ii) pelaksanaan
atau pengorganisasian, (iii) pengawasan atau pengendalian, (iv) serta monitoring dan evaluasi, (v) pengelolaan. Laporan ini hanya mengambil 4 urusan utama dalam pelayanan publik dan penggerak pembangunan yaitu Otonomi Daerah, Pekerjaan Umum, Pendidikan dan Kesehatan.
Dalam PP 38/2007, dengan pendekatan managerial grid, di bidang pendidikan terindentifikasi tiga permasalahan terkait pembagian kewenangan antar pemerintah, yaitu ketidakseimbangan pendistibusian kewenangan, inkonsistensi dalam pembagian urusan, serta ketidakjelasan pembatasan kewenangan. Sementara itu pada bidang kesehatan, pembagian urusan berdasarkan managerial grid terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian dan kejelasan, seperti penjelasan istilah sekunder dan tersier; tidak dilakukan pengklasifikasian secara jelas urusan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, perlu mendefinisikan kembali bentuk urusan yang diberikan, serta perlu memperhitungkan kompetensi masing-masing tingkat pemerintahan.
Dalam bidang pekerjaan umum pembagian kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan sudah relatif lebih baik dan jelas. Pembagian urusan yang mudah antar tingkat pemerintah ini adalah hasil dari adanya hirarki dalam bidang ke-PU-an, baik dalam hal struktur pemerintahan maupun dalam area pekerjaan. Kondisi ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada bidang otonomi daerah. Dalam bidang otonomi daerah, managerial grid mengidentifikasi terdapat beberapa urusan pemerintahan yang kurang jelas atau tumpang tindih, terutama masih belum jelasnya “siapa mengerjakan apa”.
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 1
I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA A. Prinsip Umum
Pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang (UU) 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih dari 10 tahun pasca pertama kali otonomi daerah digulirkan di Indonesia, belum ada pengaturan yang jelas dan aplikatif yang dapat menjabarkan dengan baik pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan di Indonesia.
Pada tahun 2007 untuk pertama kalinya peraturan perundangan yang membahas langsung permasalahan itu akhirnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) 38/2007. Namun implementasi dari PP 38/2007 masih membutuhkan banyak penyesuaian dan peraturan turunan. Akibatnya, hingga saat ini PP 38/2007 belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, isu beragamnya tingkat kapasitas pemerintah daerah juga menjadi isu tersendiri yang sangat mempengaruhi pembagian urusan tersebut.
Beberapa prinsip pokok dan desentralisasi secara umum dan pembagian kewenangan atau urusan secara khusus di dalam sebuah negara kesatuan, adalah sebagai berikut:
1. Salah satu prinsip kunci dalam pengaturan dan pengelolaan pembagian kewenangan atau urusan adalah bentuk negara yang dianut. Ini penting karena bentuk negara yang berbeda —kesatuan, federasi, atau konfederasi— memiliki aransemen pembagian kewenangan atau urusan yang berbeda pula. Bagi Indonesia, pemahaman atas prinsip ini bahkan sangatlah penting mengingat terjadinya kerancuan berpikir dalam mendesain pembagian kewenangan
atau urusan selama ini. Sepertinya, cara para pembuat kebijakan mendesain pembagian kewenangan atau urusan mengabaikan bentuk negara Indonesia, yakni kesatuan, sehingga muncul komentar dari luar bahwa desentralisasi yang diterapkan di Indonesia sudah lebih federalistik daripada negara federal itu sendiri.
Dengan kembali merujuk pada bentuk negara, yakni negara kesatuan, maka aransemen pembagian kewenangan sebenarnya tidak dikenal. Yang dilakukan sebenarnya hanyalah transfer kewenangan (do Vale, 2008). Ini sejalan dengan konsep desentralisasi yang dipahami secara umum sebagai “transfer kewenangan dan kewajiban untuk membuat perencanaan dana manajemen di tingkat lokal”, atau sebagaimana dinyatakan di dalam UU 32/2004 yang mendefinisikan desentralisasi sebagai “penyerahan wewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Demikian halnya pengaturan di dalam UU 22/1999 yang mendefinisikan desentralisasi sebagai “penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Definisi yang demikian tidak pernah menyinggung masalah pembagian kewenangan atau urusan. Artinya, desain UU Pemerintahan Daerah sebenarnya sudah konsisten dengan arahan konstitusi. Tapi tidak demikian dengan “pembagian” urusan.
Jika terminologi yang digunakan konsisten dengan arahan konstitusi maka setidaknya terdapat dua implikasi yang penting untuk
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Mei 2011 2
diperhitungkan. Pertama, ada pihak yang mentransfer kewenangan dan ada pihak yang ditransfer atau menerima kewenangan. Ini berakibat pada hadirnya posisi asimetris (ketidaksetaraan). Jelas ini berbeda dengan konsep “pembagian kewenangan” yang mendudukkan para pihak sejajar. Kedua, dalam proses transfer kewenangan atau urusan, sebenarnya berlaku hubungan principal-agent. Secara konstitusional, yang menjadi principal adalah masyarakat sedangkan yang menjadi agent adalah pemerintah. Sebagai agent, pemerintah juga memiliki pengaturan principal-agent sendiri. Dalam hal ini, yang menjadi principal adalah pemerintah pusat dan yang menjadi agent adalah pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota). Pengaturan ini sebenarnya agak kacau dalam desain desentralisasi di Indonesia di mana muncul semangat untuk menjadikan masyarakat sebagai satu-satunya principal. Konsekuensinya, pemerintah daerah seolah-olah tidak perlu bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Padahal pemerintah pusat adalah pihak yang tadinya menerima kekuasaan dari rakyat dan mentransfernya kepada daerah. Kekacauan pengaturan ini bersumber pada kekeliruan dalam memaknai demokrasi prosedural tanpa memperhatikan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang dianut Indonesia.
2. Sejalan dengan prinsip pertama, prinsip penting lain yang harus diperhatikan adalah cara orang melihat desentralisasi dan sentralisasi. Walaupun kedua hal tersebut secara konseptual bisa dipisahkan secara tegas, namun dalam prakteknya terjadi semacam penyatuan. Artinya, di dalam desentralisasi terdapat sentralisasi, dan sebaliknya, di dalam sentralisasi terdapat desentralisasi. Tidak ada satu negara pun, bahkan yang paling otoriter
sekalipun, yang mampu mengisolasi kedua konsep tersebut secara benar-benar distinktif. Dengan kata lain, desentralisasi dan sentralisasi idealnya dimaknai sebuah kontinum (Rondinelli, Nellis dan Cheema, 1983:33-34). Pada konteks tertentu, muatan desentralisasilah yang lebih dominan sedangkan pada konteks lain, praktek sentralisasilah yang lebih dominan. Secara normatif memang terjadi pergerakan yang relatif umum dan konsisten dari titik sentralisasi ke titik desentralisasi. Hal ini tidak serta merta diterjemahkan sebagai tidak perlunya sentralisasi. Jika negara kesatuan menjadi rujukan kebijakan desentralisasi, maka nampaknya beberapa aspek yang berbau sentralisasi —atau minimal pengaturan dan manajemen tingkat pusat— masih diperlukan. Tanpa itu, maka secara normatif sistem federasilah yang dianut.
3. Kalaupun kedua prinsip pertama telah diperhatikan, bukan berarti masalah pembagian urusan atau kewenangan sudah terselesaikan. Masih ada simpul persoalan lain dan itu berkaitan dengan model yang digunakan dalam membagi urusan atau kewenangan. Pertanyaan mendasar yang penting diajukan di sini adalah model apa yang harus digunakan (ideal) dalam melakukan pembagian urusan atau kewenangan antara tingkatan pemerintahan?
Berbagai pengalaman mitra pembangunan internasional dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Baik negara berbentuk kesatuan maupun federal, umumnya terdapat dua model utama dalam mengatur pembagian urusan atau kewenangan.
Pertama, model General Competence atau open-ended functional arrangement. Dalam model ini, urusan yang diatur
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 3
hanyalah hal-hal yang umum saja, disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Rinciannya, daerah diberi keleluasaan untuk menentukan sendiri urusannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menganut model ini. UU ini hanya mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, yustisi, serta agama. Selebihnya, daerah diberi keleluasaan penuh untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan. Model ini memiliki tingkat adaptibilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Tetapi bukan tanpa resiko. Resiko yang paling sering muncul adalah munculnya ketidakpastian. Timbul variasi pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat lokal. Beberapa urusan yang penting bagi publik tetapi tidak menarik bagi pemerintah daerah cenderung diabaikan. Resiko lain, daerah menjadi unit organisasi yang terlalu kecil untuk mengelola berbagai urusan yang begitu banyak.
Kedua, model Ultra Vires. Di dalam model ini, pembagian urusan atau kewenangan dilakukan secara relatif tuntas. Terdapat pengaturan yang tegas tentang apa yang menjadi kewenangan atau urusan pusat dan apa yang kewenangan atau urusan daerah. Model ini juga mengatur kewenangan atau urusan yang dikelola bersama antara pusat dan daerah dengan sifat dan proporsi yang berbeda. Model ini membuka peluang bagi terjadinya duplikasi dan konflik antar level pemerintahan. Urusan-urusan tertentu yang dinilai strategis, terutama yang bersifat money-making functions, akan diperebutkan oleh beberapa level pemerintahan sekaligus, sementara untuk
urusan yang tidak strategis atau bersifat expense-trigerring functions muncul kecenderungan tolak menolak atau saling mengelak. Ini menyebabkan tumpang tindih pengelolaan di satu sisi dan kekosongan pengelolaan di sisi lain. Model Ultra Vires diadopsi oleh UU 32/2004 yang kemudian diatur secara lebih rinci melalui PP 38/2007.
Baik model General Competence maupun Ultra Vires berangkat dari asumsi adanya kapasitas yang memadai. Dengan kata lain, kedua model ini mengabaikan isu kapasitas, terutama kapasitas pemerintah daerah untuk menyelengarakan berbagai urusan pemerintahan. Kapasitas diandaikan memadai; yang masih kurang dan, oleh karenanya, masih perlu dibenahi adalah pengaturan pembagian kewenangannya. Untuk konteks Indonesia dan negara-negara lain yang baru melakukan eksperimen dengan kebijakan desentralisasi, asumsi atau pengabaian semacam ini menjadi simpul permasalahan yang serius. Secara obyektif, negara-negara yang baru bereksperimen dengan desentralisasi seperti Indonesia adalah juga negara yang mengalami keterbatasan kapasitas. Untuk Indonesia, isu ini perlu mendapat perhatian yang serius karena munculnya transisi desentralisasi yang terlalu cepat. Setelah sekian lama berada dalam iklim sentralisasi, perubahan paradigma pemerintahan yang relatif ekstrim dan tiba-tiba membuat banyak daerah sedikit banyak tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Poin ini menjadi pintu masuk bagi perlu dipertimbangkannya model ketiga dalam pembagian kewenangan yang disebut Real Competence. Para ahli hukum tata negara menyebutnya sebagai ‘Model Kerumahtanggaan Riil’. Dalam model ini, pembagian urusan atau kewenangan
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Mei 2011 4
dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas riil yang dimiliki masing-masing level pemerintahan. Kecuali beberapa urusan atau kewenangan eksklusif yang berada di pusat, berbagai urusan pemerintahan dapat dibagi di antara berbagai level pemerintahan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Model ini menjadikan fleksibilitas yang tinggi tanpa mengurangi ketidakpastian karena ada jaminan bahwa selalu ada level pemerintahan tertentu yang mengelola urusan tertentu. Jika daerah sudah memiliki kapasitas yang memadai, maka daerah dapat menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan di luar kewenangan eksklusif pusat. Jika terjadi sebaliknya, maka pusatlah yang harus turun tangan untuk mengisi kelemahan daerah. Model ini sangat mendesak untuk diterapkan di Indonesia walaupun sudah ada pengaturannya yang di dasarkan pada model Ultra Vires. Baik UU 32/2004 maupun PP 38/2007 sebenarnya membuka peluang bagi diterapkannya model Real Competence karena terdapat 31 urusan pemerintahan yang dibagi bersama (concurrent functions) serta 9 urusan pilihan. Pembagian atas level pemerintahan apa bertanggung jawab atas apa di masing-masing urusan pemerintahan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Beberapa prinsip pokok yang diuraikan di atas menyiapkan kerangka kerja awal bagi dibangunnya sebuah model pembagian urusan pemerintahan yang cocok untuk konteks desentralisasi di Indonesia. Dengan kembali merujuk pada kerangka besar NKRI, melihat desentralisasi dan sentralisasi sebagai sebuah kontinum, dan berkaca pada tiga model pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan di Indonesia bisa ditinjau ulang untuk selanjutnya dikembangkan sebuah
model baru yang lebih cocok dengan kondisi riil Indonesia.
B. Evaluasi dan Kebijakan Pembagian Urusan
Sama halnya dengan negara-negara lain yang baru memulai proses desentralisasi, Indonesia menghadapi sejumlah persoalan berkaitan dengan bagaimana mengelola pembagian urusan atau kewenangan di antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Sejak diimplementasikannya kebijakan desentralisasi pada tahun 2001, proses dan pola pembagian kewenangan atau urusan telah mengalami sejumlah perubahan mendasar. Perubahan tersebut tidak saja berada pada level operasionalisasi pembagian kewenangan atau urusan dan tingkat riil, tetapi juga pada aspek konseptualisasi yang melandasinya. Ini semua pada akhirnya tercermin pada bagaimana UU Pemerintah Daerah dan perangkat peraturan pelaksanaan lainnya (PP, Perpres, Kepres, Permen, Perda, dsb) mengaturnya yang sekaligus memiliki implikasi langsung pada proses implementasinya.
Dasar dari pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan yang diterapkan di Indonesia selama ini sebagian besar sudah mengacu pada standar yang dikenal secara internasional. UU 22/1999 lebih menganut prinsip General Competence atau ‘Ajaran Formil’ di mana pengaturan yang jelas dan spesifik hanya diberlakukan pada 6 urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mendelegasikan urusan di luar itu kepada daerah walaupun ada pengaturan yang umum tentang apa yang menjadi kewenangan daerah.
Di dalam Pasal 7 diatur sebagai berikut: (1) kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 5
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain; (2) kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konservasi, dan strandardisasi nasional.
Selanjutnya di dalam Pasal 8 diatur sebagai berikut: (1) kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut; (2) kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.
Pasal 9 secara khusus mengatur kewenangan provinsi. Bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut: (1) kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya; (2) kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota; (3) kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah.
Pasal 10 lebih khusus mengatur tentang apa yang menjadi kewenangan daerah.
Pengaturan selengkapnya adalah sebagai berikut: (1) daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) kewenangan daerah di laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut; (b) pengaturan kepentingan administratif; (c) pengaturan tata ruang; (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan (f) bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara; (3) kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah provinsi; (4) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 11 berbunyi (1) kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9; (2) bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
Sekilas terlihat bahwa bentuk pengaturan yang demikian menganut model ultra vires. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam sebenarnya masih banyak sekali urusan atau kewenangan yang tidak diatur secara detil atau hanya diatur secara umum. Dengan demikian, model yang dianut oleh UU 22/1999 cenderung ke model General Competence walaupun ada
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Mei 2011 6
unsur Ultra Vires di dalamnya. Bentuk pengaturan yang demikian menyisakan banyak sekali ruang interpretasi (multi tafsir) yang bermuara pada kekisruhan, terutama pada ranah implementasi (Ferrazi, 2008).
Revisi UU pemerintahan daerah melalui UU 32/2004 kemudian mengubah cara pembagian kekuasaan yang demikian dan menggantikannya dengan prinsip Ultra Vires atau ‘Ajaran Materiil’. Di luar 6 kewenangan pemerintah pusat – politik luar negeri, pertahanan, keamanan, fiskal dan moneter, yustisi, dan agama – ditransfer kepada daerah walaupun proses transfer tersebut masih disertai oleh ruang bagi pemerintah pusat untuk berperan, terutama melalui asas tugas pembantuan di samping asas dekonsentrasi. Total ada 31 urusan yang dijalankan secara bersama (concurrent functions). Bagi provinsi maupun kabupaten/kota, terdapat 15 urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan ditambah dengan “urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan” (pasal 13 ayat 2 dan pasal 14 ayat 2).
Dalam pengaturan lebih lanjut melalui PP 38/2007, terdapat daftar urusan lain yang disebut urusan pilihan (9 urusan) dan urusan sisa. Pengaturan yang seperti ini juga potensial menimbulkan masalah karena ada sebagian urusan yang diperebutkan oleh semua level pemerintahan sekaligus sementara terdapat urusan yang tidak tertangani sama sekali.
Di luar kota kedua prinsip pembagian kewenangan tersebut, sebenarnya masih terdapat satu prinsip lain yang sangat relevan untuk konteks Indonesia yakni prinsip Real Competence atau ‘Ajaran Kerumahtanggaan Riil’. Prinsip ini mengatur bahwa pembagian kewenangan atau urusan harus memperhatikan dan didasarkan pada kebutuhan akan terciptanya keserasian antara
urusan yang didelegasikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh lembaga atau unit yang menerima delegasi kewenangan. Walaupun prinsip ini sangat relevan untuk dipertimbangkan penerapannya di Indonesia sejalan dengan banyaknya keluhan seputar keterbatasan kapasitas daerah, sepertinya prinsip ini telah diabaikan. Kewenangan dan urusan pemerintahan ditransfer ke daerah secara generik tanpa memperhitungkan kapasitas riil daerah untuk menyelenggarakannya.
Ketidakjelasan landasan konseptual tersebut di atas berpengaruh pada operasionalisasi pembagian urusan atau kewenangan sebagaimana diatur secara rinci di dalam PP 38/2007. Beberapa kelemahan yang terkandung dalam pengaturan kelembagaan tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Munculnya kategorisasi pembagian urusan yang kurang jelas dan bahkan membingungkan. Ada 31 urusan pemerintahan yang diurus bersama oleh pemerintah pusat dan daerah. Belum jelas apa dasar yang digunakan untuk menentukan 31 urusan tersebut. Selain 31 urusan pemerintahan wajib tersebut, pemerintah daerah masih diserahi 9 urusan pilihan, dengan diberi ruang untuk menyelenggarakan urusan sisa yang belum jelas definisinya.
b. Digunakannya prinsip pengelolaan bersama atau urusan yang dibagi bersama antar level pemerintahan (concurrent functions). Ini berpotensi untuk memicu tarik menarik kepentingan (hak) di satu sisi atau tolak menolak kewajiban di sisi lain. Jika ada urusan yang mendatangkan profit, maka urusan tersebut cenderung diambil oleh pemerintah daerah.
c. Digunakannya split model dan fused model sekaligus. Split model diterapkan
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 7
untuk kabupaten/kota yang memiliki otonomi luas sementara fused model digunakan pada tingkat provinsi yang memiliki otonomi terbatas. Dualisme model seperti ini menimbulkan kegamangan lain, terutama bagi provinsi (gubernur) dalam memposisikan dirinya sebagai daerah otonomi di satu sisi dan wakil pemerintahan pusat di sisi lain. Demikian juga, otonomi pada dua tingkat pemerintahan sekaligus walaupun dengan derajat yang berbeda menyebabkan kabupaten dan kota enggan berhubungan dengan provinsi sebagai sesama daerah otonom.
d. Pengaturan melalui PP 38/2007 juga mengandung inkonsistensi terkait cara mendefinisikan bidang, sub-bidang dan sub sub-bidang. Sebagian sub-bidang dikategorikan menurut aktivitas seperti untuk bidang koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, atau lingkungan hidup. Sementara untuk sub-bidang yang lain dikategorikan menurut obyek urusan seperti terlihat dalam bidang ESDM, pendidikan, kesehatan.
e. Permasalahan lain dari PP 38/2007 adalah adanya tingkatan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Secara normatif, PP adalah turunan dari UU. Jika dilacak dari kosideransnya, maka PP 38/2007 hanya merujuk pada, dan karenanya merupakan turunan dari, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal. Padahal, PP ini juga mengatur berbagai urusan yang sebenarnya sudah diatur oleh UU sektoral, baik yang muncul sebelum maupun sesudah PP ini dibentuk. UU sektoral yang sudah ada sebelum PP 38/2007, misalnya, adalah UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 23/1992 tentang Kesehatan, UU 25/1992 tentang Perkoperasian, UU 41/1999 tentang
Kehutanan, dan masih banyak lagi. Sementara UU yang lahir setelah PP 38/2007 antara lain adalah UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan masih banyak lagi. Para ahli hukum mempersoalkan ketidakjelasan posisi PP 38/2007 terhadap UU sektoral
f. Berkaitan dengan poin e, terjadi perbedaan atau bahkan konflik pengaturan antara UU organik dengan UU sektoral. Pengaturan dalam PP 38/2007 juga sebagian berbeda, bahkan bertentangan, dengan UU sektoral. Misalnya, perbedaan pembagian urusan kependudukan dan catatan sipil dalam PP 38/2007 dengan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Demikian halnya dengan pengaturan pelayanan publik di dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Jika merunut pada tata urutan aturan perundangan, maka PP 38/2007-lah yang harus “dikorbankan”, karena tingkatnya berada di bawah undang-undang Padahal daerah cenderung merujuk pada PP ini sebagai dasar penyelenggaraan berbagai urusan.
g. Isu kapasitas sama sekali diabaikan dalam PP 38/2007. Semua daerah diasumsikan siap untuk menerima transfer kewenangan atau urusan. PP 38/2007 ini hanya menggunakan 3 prinsip (eksternalitas, efisiensi, dan akuntabilitas) yang juga sulit operasionalisasinya. Kriteria kapasitas administratif tidak diperhatikan dan ini menjelaskan mengapa banyak sekali urusan yang belum bisa dikelola secara baik.
Kekaburan konseptualisasi yang menjadi landasan bagi pembagian urusan atau kewenangan, berikut operasionalisasinya di dalam peraturan pelaksana (PP 38/2007), telah memicu sejumlah masalah di tingkat implementasi. Beberapa masalah
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Mei 2011 8
implementasi yang bisa diidentifikasi sejauh ini antara lain:
a. Konflik kewenangan antara level pemerintahan. Ada urusan yang diperebutkan hampir semua level pemerintahan dan ada juga urusan yang diabaikan oleh hampir semua level pemerintahan. Urusan yang diperebutkan biasanya berkaitan dengan urusan yang mendatangkan pendapatan (revenue-generating functions) sedangkan urusan yang diabaikan adalah yang berkaitan dengan belanja pemerintah (expense-
trigerring functions). Pengelolaan limbah B3 oli bekas adalah contoh yang paling jelas di mana ini ditarik kembali dan menjadi kewenangan pusat. Ini merupakan akibat dari diterapkannya prinsip “dibagi bersama” atau konkurensi.
b. Ketidakjelasan peran gubernur dan pemerintah provinsi terutama ketika berhadapan dengan kabupaten/kota. Masalah koordinasi dan komunikasi dalam perencanaan pembangunan, misalnya, menjadi hal yang sulit sekali diwujudkan.
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 9
II. PENERAPAN MODEL MANAGERIAL GRID DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Kompetensi dan Managerial Grid
Pendekatan manajerial dalam implementasi kebijakan merupakan upaya untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan (PP) menjadi kegiatan operasional secara lebih sistematis dan konseptual. Pendekatan ini juga akan jauh lebih mudah untuk membuat semacam check-list dari setiap kegiatan operasional dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan pendekatan manajerial ini, maka proses implementasi kebijakan (PP) tersebut dianggap seperti proses manajemen dalam suatu organisasi. Sebagai sebuah proses manajemen, dalam arti fungsi-fungsi manajerial, ada banyak pendapat, dimulai dari yang sangat sederhana sampai yang cukup kompleks. Yang sederhana melihat proses tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sementara yang lebih rinci melihat proses tersebut meliputi peramalan, perencanaan, pengorganisasian, pengisian personalia, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran.
Dari berbagai pendapat tentang konsep manajemen tersebut, di sini diambil jalan tengah, yaitu fungsi-fungsi manajemen yang relatif lengkap namun tidak rumit. Proses manajemen, atau operasional implementasi kebijakan (PP), meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengisian personalia/staf, pengendalian dan pengawasan, dan penganggaran.
Perinciannya sebagai berikut:
1. Perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan, standar, desain, metode, dan jadwal kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari kebijakan yang diimplementasikan.
2. Pengorganisasian meliputi kegiatan membagi pekerjaan, membagi kewenangan, membagi tanggung jawab, dan menetapkan hubungan kerja antar bagian atau posisi sebagai konsekuensi dari proses perencanaan.
3. Pengarahan dan koordinasi meliputi kegiatan mengarahkan pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan agar mengarah pada tujuan yang sama.
4. Pengisian personalia/staf meliputi kegiatan merekrut personalia, mendidik dan melatih keahlian personalia sesuai dengan tuntutan pekerjaan, menetapkan sistem karir dan penggajian, serta menentukan sistem pemberhentian personalia/staf.
5. Pengendalian dan pengawasan meliputi kegiatan mengendalikan kegiatan, memonitor proses kegiatan, mengawasi kegiatan, dan mengkoreksi kesalahan kegiatan yang mungkin ada.
6. Pelaporan kegiatan meliputi inventarisasi kegiatan, merumuskan laporan rutin/berkala dan akhir, serta merumuskan rekomendasi.
7. Pembiayaan meliputi kegiatan merumuskan alokasi biaya, sumber biaya, dan tata kelola pembiayaan (pembukuan).
Sementara itu, dalam kaitannya dengan tingkatan manajerial, dikenal adanya managerial grid yang membedakan antara top manager, middle manager, dan low manager dalam pelaksanaan tugas-tugas managerial. Perbedaan ini dapat menjadi suatu pendekatan lain untuk memahami apa dan bagaimana pelaksanaan urusan atau kewenangan pemerintahan pada pemerintah
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Mei 2011 10
pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam managerial grid, tugas managerial (atau strategis) didikotomikan dengan tugas operasional. Semakin tinggi posisi manager semakin intensif atau tinggi proporsi tugas managerial atau strategis. Sebaliknya, semakin rendah posisi manager semakin intensif atau tinggi tugas-tugas teknis-operasional. Untuk konteks pemerintahan di dalam sebuah Negara kesatuan yang mengimplementasikan desentralisasi, pemerintah pusat dianggap sebagai top manager, pemerintah provinsi sebagai middle manager, sementara kabupaten/kota sebagai low manager. Tugas managerial berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis, sementara tugas operasional berkaitan dengan tugas-tugas operasionalisasi dan keputusan strategis tersebut.
Dengan dua pendekatan tersebut di atas, maka fungsi perencanaan secara nasional di tingkat pusat, di tingkat provinsi menjadi perencanaan di tingkat provinsi dan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat, sedangkan di tingkat kabupaten/kota, menjadi perencanaan di tingkat kabupaten/kota dan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan tingkat provinsi. Dengan kata lain, ada hirarki sambil membuka ruang kontekstualisasi atau lokalisasi. Demikian seterusnya untuk urusan-urusan atau aktivitas pemerintahan lainnya.
Kategori urusan pemerintahan berdasarkan dua kompetensi kunci yakni kompetensi strategis dan kompetensi operasional untuk selanjutnya dibagi di antara level pemerintahan adalah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Desentralisasi tetap harus memberikan ruang bagi daerah untuk bergerak di bidang strategis dan tidak melulu dibebani dengan urusan operasional. Sebaliknya, pemerintah pusat juga harus
diberi ruang operasional walaupun proporsinya relatif terbatas dibandingkan dengan kompetensi strategis yang idealnya menjadi kompetensi kuncinya.
Untuk lebih menyederhanakan pembagian urusan pemerintahan yang begitu kompleks, maka tugas-tugas manajerial di dalam proposal perubahan ini akan dikelompokkan ke dalam 4 aspek, yakni: (i) perencanaan, (ii) pelaksanaan atau pengorganisasian, (iii) pengawasan atau pengendalian, (iv) serta monitoring dan evaluasi. Aspek-aspek lain dapat dimasukkan ke salah satu aspek tersebut. Misalnya, penganggaran dapat dilebur ke perencanaan sehingga bisa dilakukan secara lebih terpadu. Selanjutnya, fungsi kontrol bisa dilebur ke dalam pengawasan atau pengendalian. Sedangkan dalam pelaporan menjadi bagian integral dari monitoring dan evaluasi. Kategori seperti inilah yang digunakan sebagai kerangka kerja di dalam proposal perubahan ini dan diperlakukan sebagai sub-bidang guna mengatasi kerancuan dan pencampuradukan pengaturan pembagian urusan yang ada di dalam PP 38/2007. Untuk mengantisipasi adanya bidang, sub-bidang, atau sub sub-bidang dalam PP 38/2007 yang sulit dikelompokkan dalam keempat aspek tersebut, maka dibuat satu aspek lain yang sifatnya lebih umum, yaitu aspek pengelolaan.
Berdasarkan dua pendekatan tersebut, dalam bab berikutnya akan dipaparkan contoh pengelompokkan ulang bidang, sub-bidang, dan sub sub-bidang dalam PP 38/2007 menggunakan model Manajerial Grid. Contoh yang digunakan adalah untuk 4 urusan, yaitu Otonomi Daerah, Pekerjaan Umum, Pendidikan dan Kesehatan.
Urusan pendidikan dan kesehatan merupakan dua urusan utama dalam pelayanan publik, sementara urusan pekerjaan umum dianggap sebagai urusan yang paling terkait dengan
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 11
infrastruktur dan salah satu penggerak utama pembangunan. Adapun urusan otonomi daerah merupakan urusan yang menjadi tupoksi utama dari Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas, dan urusan yang terkait juga dengan tupoksi Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, sebagai penanggung jawab laporan ini, selain juga menjadi urusan yang mendasari adanya seluruh hal tentang pembagian urusan pemerintahan ini pada awalnya.
Meskipun laporan ini hanya mengambil 4 urusan sebagai sampel, akan tetapi diharapkan urusan-urusan lain dapat mereplikasi model serupa dalam menstrukturkan ulang pembagian urusan dalam PP 38/2007 sebagai masukan atau rekomendasi perbaikan dari PP tersebut.
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Mei 2011 12
III. CONTOH PENERAPAN MODEL MANAGERIAL GRID
A. Urusan Pendidikan
Sebagai acuan dalam pembagian urusan pemerintahan atau kewenangan di bidang pendidikan maka UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional penting pula diperhatikan selain PP 38/2007. Namun dalam UU ini pun tidak mengatur secara jelas mengenai tingkat pemerintahan apa memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas urusan apa. Baru pada pasal 50 dalam UU 20/2003 diatur beberapa hal mengenai pembagian urusan yang terdiri atas:
1. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri
2. Pemerintah menentukan kebijakan dan standar nasional pendidikan
3. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional
4. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas lintas kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah
5. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal
6. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya
Dalam pasal tersebut sebenarnya pengaturannya hanya dikategorikan menjadi 3 hal yaitu:
penetapan kebijakan strategis oleh pusat
koordinasi lintas kabupaten/kota oleh provinsi, dan
pelaksanaan dititikberatkan pada kabupaten/kota
Sedangkan hal-hal detail/khusus idealnya diharapkan bisa diatur melalui PP sektor pendidikan dan PP 38/2007 yang harus sinkron satu sama lainnya. Pada kenyataannya dalam PP 38/2007 khususnya pada matriks pemetaan pembagian urusan di bidang pendidikan teridentifikasi beberapa kategori permasalahan diantaranya sebagai berikut:
1. Ketidakseimbangan Pendistribusian Kewenangan
2. Inkonsistensi dalam Pembagian Urusan
3. Ketidakjelasan Pembatasan Kewenangan
a. Ketidakseimbangan Pendistibusian Kewenangan
Pembagian urusan dalam bidang pendidikan mengindikasikan beberapa urusan yang sifatnya kurang seimbang dan proporsional antar tingkat pemerintahan. Kabupaten/kota dalam hal ini memegang proporsi beban urusan yang lebih besar dibandingkan provinsi. Beban urusan dalam hal ini mencakup pengelolaan pendidikan reguler dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sekolah dasar internasional, sekolah berbasis keunggulan lokal, serta non formal yang ditangani seluruhnya oleh kabupaten/kota. Kewenangan kabupaten/kota ini meliputi sisi
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 13
perencanaan kebutuhan tenaga pendidik, pengelolaannya, pengangkatan dan penempatan pegawai, fasilitasi penjaminan mutu, pembinaan, pemberian izin/pencabutan izin, supervisi penjaminan mutu, dan evaluasi capaian standar nasional pendidikan.
Pemusatan beban urusan terhadap kabupaten/kota ini kemungkinan besar dititikberatkan kepada fungsi manajemen yang bersifat operasional. Akan tetapi jika dikaitkan dengan UU 20/2003 pasal 50 ayat 3, seharusnya provinsi sebagai salah satu tingkat pemerintahan di daerah juga dapat dilibatkan dalam aspek operasional pada jenjang pendidikan reguler selain peranan koordinasi dan mengelola sekolah internasional. Isu ketidakseimbangan distribusi kewenangan ini pun muncul ketika dikaitkan dengan besaran alokasi dana antara provinsi dan kabupaten/kota. Baik Provinsi dan
kabupaten/kota mendapatkan dana perimbangan (DAU, DBH, DAK, dll) untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan. Namun yang membedakan adalah Provinsi memiliki dana dekonsentrasi dan TP, sehingga tidak menutup pemikiran lain untuk memperluas peranan provinsi dalam urusan pendidikan ini. Tentunya perluasan kewenangan dalam PP 38/2007 ini juga harus sinergi satu sama lain dengan regulasi sektor pendidikan.
b. Inkonsistensi dalam Pembagian Urusan
Inkonsistensi dalam kewenangan yang sudah terbagi antar tingkat pemerintahan di bidang pendidikan pun masih terdapat pada beberapa urusan. Inkonsistensi ini terjadi pada pembagian urusan antar tingkat pemerintahan yang didasarkan pada jenjang pendidikan antara jenjang pendidikan reguler dengan taraf internasional. (Lihat Tabel 2)
Tabel 1 – Contoh Pemusatan Beban Urusan
Pusat Provinsi Kab/Kota
Pengelolaan pendidikan tinggi Pengelolaan pendidikan dasar dan menengah internasional
Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, sekolah berbasis keunggulan lokal, dan sekolah dasar bertaraf internasional
Tabel 2 – Pembedaan Urusan antara Jenjang Pendidikan Reguler dengan Internasional
Aspek Manajemen Provinsi Kab/Kota
1. Pengelolaan/penyelenggaraan satuan pendidikan
2. Pengembangan dan pembinaan tenaga pengajar,
3. Peningkatan kesejahteraan
Pendidikan Dasar dan Menengah bertaraf internasional
PAUD, pendidikan dasar, menengah, non formal, keunggulan lokal, dan sekolah dasar internasional
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Mei 2011 14
Tabel 3 – Pembedaan Urusan dalam Jenjang Pendidikan Reguler Aspek Manajemen Provinsi Kab/Kota
1. Koordinasi 2. Implementasi standar kompetensi lulusan 3. Fasilitasi implementasi kurikulum 4. Sosialisasi standar kompetensi lulusan 5. Sosialisasi kurikulum 6. Supervisi pengembangan kurikulum 7. Pengawasan pelaksanaan kurikulum
8. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana
Pendidikan Menengah Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, penddidikan menengah dan pendidikan nonformal.
Jika dibandingkan pada tabel 1 dan 2 di atas, contoh pada tabel 3 menunjukkan perbedaan dalam pembagian urusan. Pada tabel 1 dan 2 , pengelolaan kewenangan terbagi atas dua kelompok yaitu:
Kabupaten/kota: semua jenjang pendidikan reguler (kecuali perguruan tinggi)
Provinsi: pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional
Akan tetapi untuk beberapa aspek manajemen lain, terlihat perbedaan jenjang pendidikan reguler antar tingkat pemerintahan. Dalam hal ini, provinsi justru menangani pendidikan menengah yang seharusnya jika merujuk pada tabel 1 dan 2 merupakan domain kabupaten/kota. Sebaiknya konsistensi terus dijaga dalam pengelompokkan jenjang pendidikan pada masing-masing aspek manajemen dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi, sebagai contoh:
Pusat menangani semua perencanaan strategis dan mengelola perguruan tinggi,
Provinsi bertanggung jawab untuk semua aspek manajemen pada pendidikan menengah dan sekolah bertaraf internasional beserta fungsi koordinasi lintas kab/kota.
Kabupaten/kota bertanggung jawab untuk semua aspek manajemen pada pendidikan anak usia dini, dasar, sekolah lokal, dan non formal.
c. Ketidakjelasan Pembatasan Kewenangan
Batasan kewenangan antar tingkat pemerintahan merupakan hal yang penting karena berpotensi terjadi tumpang tindih jika batasan tersebut tidak didefinisikan dengan jelas. Dalam pemetaan distribusi urusan bidang pendidikan versi PP 38/2007 ini, diidentifikasi beberapa aspek pengelolaan yang batasannya masih belum tegas. Hal ini terlihat dalam beberapa nomenklatur urusan yang tidak memiliki perbedaan antar satu tingkat pemerintahan dengan yang lain. Berikut ini contoh urusan pendidikan yang dalam pembagiannya tidak ditemukan batasan yang jelas mana yang menjadi urusan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 15
Tabel 4 – Contoh Ketidakjelasan Pembatasan Kewenangan Pusat Provinsi Kab/Kota
1. Fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu 2. Dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi 3. Sosialisasi Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah 4. Pemantauan satuan pendidikan bertaraf internasional 5. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan 6. Supervisi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar
internasional 7. Evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional
Idealnya, nomenklatur pembagian urusan di atas diperjelas dengan menambahkan keterangan yang lebih bersifat informatif, misalnya cakupan wilayah kewenangan (lintas provinsi atau lintas kabupaten/kota) dan jenjang pendidikan (PAUD, dasar, menengah, internasional, dan non formal).
Secara lebih rinci, analisis untuk pembagian urusan pendidikan dalam PP 38/2007 dengan menggunakan model managerial grid dapat dilihat di lampiran A
B. Urusan Kesehatan
Pembagian urusan untuk bidang kesehatan berdasarkan manajerial grid (terlampir) dikategorikan dalam 5 aspek besar, yaitu Pengelolaan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Monitoring serta Evaluasi. Pengelompokan tersebut didasarkan pada kewenangan dari tiap-tiap tingkatan birokrasi pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) yang mana untuk urusan kesehatan yang menjadi payung hukumnya adalah UU 23/1992 tentang Kesehatan. Dalam UU tersebut kewenangan yang dijalankan masih terkesan sangat sentralistis sehingga pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan tidak diatur secara jelas.
Dilakukannya perincian dari Bidang Kesehatan menjadi sub bidang (kegiatan umum) dan sub-sub bidang (kegiatan khusus) adalah semata-mata untuk melihat pemetaan urusan
yang akan dilakukan. Disisi lain sinkronisasi antara sub bidang dengan sub-sub bidang sudah tampak terlihat, hanya saja dasar dari pengkriteriaan tersebut tidak disebutkan dengan jelas.
Dalam managerial grid (terlampir) masih terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyesuaian dan kejelasan dari bentuk urusan yang akan dijalankan oleh masing-masing tingkatan.
a. Dalam aspek pengelolaan sub bidang upaya kesehatan, sub-sub bidang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, disitu dijelaskan mengenai pembagian urusan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Yang perlu mendapatkan kejelasan adalah bentuk pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier (provinsi) dengan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder (kab/kota). Pengistilahan ini perlu mendapatkan penjelasan.
b. Untuk aspek pelaksanaan (penyelenggaraan) sub bidang upaya kesehatan, sub-sub bidang lingkungan sehat, urusan yang diberikan adalah penyehatan lingkungan yang mana kewenangan urusan ini diberikan kepada kab/kota. Melihat pada urgensi kegiatan yaitu lingkungan sehat maka hal ini sebenarnya kurang tepat jika kewenangan hanya dilimpahkan menjadi urusan
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Mei 2011 16
kab/kota semata. Urusan ini seharusnya mendapat dukungan dari pusat dan provinsi sebagai penguatan untuk mendorong agar penyehatan lingkungan benar-benar dapat diwujudkan. Penguatan seperti ini bisa diwujudkan dalam bentuk gerakan sosial yang tingkatannya disesuaikan berdasarkan skala tingkat kewenangannya.
Begitu juga untuk aspek pelaksanaan (perbaikan) sub bidang upaya kesehatan dengan sub-sub bidang perbaikan gizi masyarakat, dengan memberikan kewenangan kepada kab/kota saja untuk peningkatan gizi keluarga dan masyarakat akan dirasa sangat memberatkan target pencapaiannya. Adanya inisiatif dan upaya dorongan dari pusat dan provinsi akan mempercepat perbaikan dan target peningkatan gizi keluarga dan masyarakat.
c. Pada aspek pengelolaan (registrasi, akreditasi, dan sertifikasi) sub bidang upaya kesehatan, sub-sub bidang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. urusan yang diberikan kepada pusat, provinsi dan kab/kota seragam yaitu sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Pembagian urusan ini jelas membagi kepada tiap komponen tingkatan namun tidak secara spesifik menggambarkan mana urusan pusat, provinsi dan kab/kota sehingga apabila tidak dilakukan pengkhususan atau pengklasifikasian secara jelas, dimungkinkan akan terjadi tumpang tindih pelaksanaan urusan.
d. Aspek pengelolaan (registrasi) dan aspek pengawasan dan monitoring (pengawasan) sub bidang obat dan perbekalan makanan, sub-sub bidang ketersediaan, pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan kesehatan memperlihatkan
tidak adanya keterkaitan dengan urusan kewenangan yang diberikan karena yang menjadi fokus kegiatan adalah obat, mutu obat dan perbekalan kesehatan sedangkan kewenangan urusan yang diberikan adalah makanan dan minuman produksi rumah tangga di tingkat kab/kota sehingga perlu mendefinisikan kembali bentuk urusan yang diberikan dengan memperhatikan fokus kegiatan baik pada sub bidang maupun sub-sub bidangnya.
Memperhatikan beberapa poin diatas, masih ada hal-hal dari pembagian urusan yang diatur dalam PP 38/2007 terkait bidang kesehatan yang perlu dilakukan penajaman dan melihat kembali konsistensi keterkaitan antara aspek, sub bidang serta sub-sub bidangnya. Ini perlu ditegaskan karena pembagian urusan tersebut akan menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di Indonesia dan dengan adanya pembagian urusan ini secara tidak langsung sudah membangun mesin kerja yang dinamis yang terkait satu sama lain sebagai sebuah sistem. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pembagian urusan kewenangan ini adalah pentingnya untuk memperhitungkan kompetensi masing-masing tingkat pemerintahan yang secara umum bersifat berbanding lurus (semakin rendah tingkat pemerintahan, semakin terbatas kapasitas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan), dengan demikian sudah jelas bahwa dalam pembagian urusan ini pemerintah pusat akan lebih berkonsentrasi pada urusan strategis yang lingkupnya nasional sementara pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota akan lebih banyak melakukan kegiatan yang sifatnya operasional dengan sedikit aktivitas strategis (Lele, 2009).
Secara lebih rinci, analisis untuk pembagian urusan kesehatan dalam PP 38/2007 dengan menggunakan model managerial grid terpampang di lampiran B.
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 17
C. Urusan Pekerjaan Umum
Dalam bidang pekerjaan umum pembagian urusan yang dilakukan sudah relatif lebih baik. Hal ini karena bidang ke-PU-an memang relatif lebih jelas dan mudah pembagiannya antar tingkat pemerintahan. Bukan karena alasan otonomi daerah, melainkan karena secara teknis pelaksanaan bidang ke-PU-an ini sejak dulu memang membutuhkan kerjasama antara semua tingkatan pemerintahan. Karena sifatnya memang lebih banyak berupa pembangunan fisik, pembangunan itu memang tidak mungkin dilakukan semua oleh pemerintah pusat.
Selain itu, hirarki dalam bidang ke-PU-an juga tidak hanya terjadi dalam hal hirarki struktur pemerintahan. Hirarki dalam area pekerjaan maupun area dimana infrastruktur itu secara fisik berada justru sudah terjadi lebih dulu sebelum adanya otonomi daerah. Sebagai contoh adalah dalam bidang bina marga, pembagian status jalan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan lingkungan sudah berjalan lama. Ternyata, pembagian hirarki jalan itu juga mendasari pembagian peran antar tingkat pemerintahan. Hal yang kurang lebih serupa juga terjadi pada bidang-bidang lainnya.
Yang kemudian terjadi adalah berkebalikan dengan urusan-urusan lain. Kalau pada urusan lain, pembagian hirarki pemerintahan mendasari pembagian urusan teknis di lapangan, sedangkan pada bidang ke-PU-an pembagian urusan teknis di lapangan itulah yang menjadi dasar pembagian peran antar tingkat pemerintahan.
Dalam PP 38/2007, kalaupun ada deviasi-deviasi yang terjadi, biasanya lebih pada konsistensi pembagian peran saja. Secara umum pola yang digunakan adalah berdasarkan wilayah pemerintahan. Pemerintah pusat mengatur hal-hal yang
sifatnya umum, standar, aturan, atau yang bersifat lintas provinsi. Pemerintah provinsi mengatur hal-hal yang bersifat lintas kabupaten/kota, dan pemerintah kabupaten/kota mengatur dalam lingkup daerahnya. Kalaupun ada peraturan perundangan yang ditetapkan oleh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka sudah dieksplisitkan bahwa aturan itu mengacu pada aturan di atasnya.
Pola ini berlaku di semua bidang, sub bidang dan sub sub-bidang ke-PU-an. Memang ada inkonsistensi (atau mungkin sekedar kesalahan penulisan) di beberapa tempat, akan tetapi pola pikir yang digunakan relatif sudah lebih jelas dibanding urusan-urusan lain. Meski begitu, bila mengikuti model managerial grid, bidang ke-PU-an ini sangat minim pengaturan untuk evaluasi dan monitoringnya.
Secara lebih rinci, analisis untuk pembagian urusan pekerjaan umum dalam PP 38/2007 dengan menggunakan model managerial grid dapat disimak pada lampiran C. D. Bidang Otonomi Daerah
Otonomi daerah merupakan sebuah big bang policy yang diterapkan Indonesia pasca reformasi bergulir. Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri adalah memberikan ruang gerak bagi pemerintahan daerah untuk mengurus urusannya sendiri sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas kehidupan berdemokrasi di daerah serta meningkatkan daya saing daerah. Tonggak diterapkannya kebijakan otonomi daerah ini adalah dengan ditetapkannya UU 22/1999 yang kemudian direvisi oleh UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ditetapkannya UU 25/1999 yang kemudian direvisi oleh UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Mei 2011 18
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Penerapan kebijakan otonomi daerah ini menyebabkan adanya urusan pemerintahan yang sebelumnya merupakan urusan Pemerintah (pemerintah pusat) diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah. Dalam UU 32/2004 diamanatkan untuk dibuatkan sebuah peraturan pemerintah yang mengatur kewenangan dari masing-masing level pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, amanat itu dilaksanakan dengan ditetapkannya PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Penerbitan PP 38/2007 ini memberikan jawaban “siapa melakukan apa dan kejelasan tanggung jawab” setelah ditetapkannya kebijakan otonomi daerah.
PP 38/2007 ini mengatur 32 urusan pemerintahan yang kemudian dijelaskan pembagian urusannya pada setiap level pemerintahan. Salah satu urusan pemerintahan yang diatur dalam PP 38/2007 adalah bidang otonomi daerah. Dalam peraturan pemerintah tersebut pembagian urusan terkait otonomi daerah juga mengatur pembagian kewenangan terkait pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Pembagian urusan bidang otonomi daerah ini ditujukan agar terciptanya efektivitas dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga mampu mengurus urusannya sendiri.
Dalam menilai efektivitas pembagian urusan bidang otonomi daerah ini dilakukan peninjauan sederhana melalui managerial grid yang memisahkan urusan-urusan pemerintahan berdasarkan fungsi manajemen yaitu pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan
dan evaluasi. Managerial grid ini mampu melihat level pemerintahan mana yang melakukan salah satu fungsi manajemen paling banyak, hal ini berguna dalam memetakan peran setiap level pemerintahan dalam level manajerial. Selain itu managerial grid juga mampu menyandingkan urusan setiap level pemerintahan dalam setiap fungsi manajemen, sehingga mampu mengidentifikasi urusan pemerintahan yang kurang jelas atau tumpang tindih.
Di bidang otonomi daerah dapat digambarkan bahwa pemerintah lebih banyak berperan dalam fungsi manajemen perencanaan, hal ini disebabkan karena pemerintah yang setara dengan top level management memiliki kewenangan dalam penyusunan regulasi serta rencana pembanguan sebagai guide line dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam fungsi manajemen perencanaan ini pemerintah banyak melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan, norma, standar, formulasi, perencanaan serta penentuan alokasi pendanaan. Dalam fungsi manajemen lainnya seperti pelaksanaan dan pengawasan, peran pemerintah tidak terlalu banyak berperan karena lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Pemerintah provinsi sabagai middle level management banyak berperan dalam fungsi manajemen pengawasan, hal ini sejalan dengan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah. Dalam fungsi manajemen pengawasan ini pemerintah provinsi banyak melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemerintah kabupaten kota, selain penyusunan laporan kepada pemerintah sebagai pengawasan pemerintah kepada pemerintah provinsi. Akan tetapi dalam managerial grid yang disusun, tampak bahwa pemerintah provinsi juga banyak berperan
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 19
dalam fungsi manajemen pelaksanaan yang seharusnya menjadi ranah pemerintah kabupaten/kota sebagai lower level management. Dalam fungsi manajemen pelaksanaan, pemerintah provinsi banyak melakukan fasilitasi dan pembinaan, hal ini juga sejalan dengan peran provinsi sebagai wakil pemerintah yang mengkoordinasikan pelaksanaan urusan teknis di level pemerintah daerah. Akan tetapi provinsi juga banyak berperan dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis yang seharusnya banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, hal ini merupakan “kerancuan” apabila pemerintah kabupaten/kota di lihat sebagai lower level management.
Pemerintah kabupaten/kota sebagai lower level management seharusnya diberikan peran yang lebih banyak dalam fungsi manajemen pelaksanaan, tetapi fungsi manajemen pelaksanaan banyak diperankan oleh provinsi. Sesuai dengan UU 32/2004, pemerintah kabupaten/kota sebagai vocal point yang menerima desentralisasi urusan yang sebelumnya di lakukan oleh pemerintah sebaiknya diberi peran yang lebih besar khususnya dalam fungsi manajemen pelaksanaan.
Melihat peran tiap level pemerintahan di setiap fungsi manajemen, seharusnya Pemerintah sebagai top level management selain berperan besar dalam fungsi manajemen perencanaan juga berperan besar dalam evaluasi. Pemerintah provinsi sebagai middle level management sebagai koordinator pelaksanaan, seharusnya berperan besar dalam pengawasan dan pengorganisasian tetapi tidak terlalu berperan besar dalam pelaksanaan. Pemerintah kabupaten/kota sebagai lower level management seharusnya diberi peran besar dalam pelaksanaan khususnya dalam melaksanakan urusan-urusan teknis.
Selain menyandingkan urusan setiap level pemerintahan dalam setiap fungsi manajemen, managerial grid juga mampu mengidentifikasi urusan pemerintahan yang kurang jelas atau tumpang tindih. Dalam bidang otonomi daerah masih terdapat beberapa urusan pemerintahan yang kurang jelas atau tumpang tindih (Lampiran D), seperti:
1. Koordinasi penegakan Hak Asasi Manusia yang ditangani oleh setiap level pemerintahan. Hal ini perlu diperjelas lebih lanjut apa pengertian HAM skala nasional, HAM skala provinsi dan HAM skala kabupaten/kota. Masih belum jelas “siapa mengerjakan apa” sehingga pembagian urusan ini masih menyimpan pertanyaan seperti apa kewenangan pemerintah, seperti apa kewenangan pemerintah provinsi, dan seperti apa kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
2. Sama halnya dengan HAM, penanganan mitigasi bencana juga perlu diperjelas kewenangan setiap level pemerintahannya. Hal ini akan berpengaruh kepada kelembagaan yang dibentuk, apabila memang ada kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penganganan bencana maka dalam PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu diatur pembentukan satuan perangkat kerja daerah bidang ini.
3. Dalam PP 38/2007 juga masih ditemukan pembiasan konsep, seperti dekonsentrasi dimana pemerintah provinsi melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan di daerah kabupaten/kota. Hal ini bertentangan dengan konsep dana dekonsentrasi yang hanya diturunkan kepada provinsi.
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Mei 2011 20
4. Sama halnya dengan dekonsentrasi, kebingungan aset pemekaran daerah skala nasional mempunyai pengertian yang rancu.
5. Masih terdapat penggunaan istilah yang tidak baku seperti “instansi skala kabupaten/kota” yang mungkin istilah bakunya adalah Satuan Kerja Perangakat Daerah. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut.
6. Terdapat urusan yang tumpang tindih, seperti penetapan kebijakan kerjasama antar daerah yang menjadi kewenangan pusat, tetapi provinsi juga mengatur penetapan kebijakan kerjasama antar provinsi dan kabupaten/kota pun
mengatur penetapan kebijakan kerjasama antar kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan kebingungan, kerjasama antar daerah mana yang diatur oleh pemerintah.
7. Kerancuan kewenangan seperti harmonisasi peraturan daerah dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kerancuan tersebut muncul karena daerah dituntut mengevaluasi peraturan daerahnya sendiri dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
Secara lebih rinci, analisis untuk pembagian urusan otonomi daerah dalam PP 38/2007 dengan menggunakan model managerial grid terlihat pada lampiran E.
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 21
IV. REKOMENDASI Dari analisis yang telah dilakukan dapat disusun beberapa matriks rekomendasi untuk urusan-urusan yang dianalisis pada Bab III.
Rekomendasi ini berupa pengaturan ulang pembagian urusan di PP 38/2007 berdasarkan analisis managerial grid.
Tabel 5 – Rekomendasi Pembagian Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum
Aspek Manajemen Urusan P Pr K Keterangan
URUSAN PENDIDIKAN
Perencanaan
Penetapan kebijakan pendidikan tingkat nasional X termasuk aspek pembiayaan
Penetapan kebijakan pendidikan tingkat daerah - X X —mengacu pada kebijakan nasional— kebijakan kab/kota mengacu pada kebijakan provinsi
Perencanaan strategis dan operasional pendidikan tingkat nasional X - -
Perencanaan strategis dan operasional pendidikan tingkat daerah - X X
—mengacu pada Renstra nasional— Renstra kab/kota mengacu pada Renstra provinsi
Penetapan NSPK pendidikan nasional X - - Penetapan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan X X X sesuai tingkat pemerintahan
Penetapan kurikulum pendidikan nasional X - - Penetapan standar kompetensi kelulusan X - - Penetapan standar kompetensi tenaga pendidik X - -
Penetapan kebijakan kepegawaian X X X sesuai tingkat pemerintahan dan kondisi kapasitas daerah
Penetapan standar akreditasi pendidikan X - - Penetapan standar penjaminan mutu pendidikan
X - -
Sosialisasi kebijakan, Renstra, dan NSPK bidang pendidikan X X X
dilakukan bersama sesuai dengan tingkat pemerintahan
Pelaksanaan
Penetapan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan pendidikan X X X
—sesuai skala wilayah dan kondisi kapasitas daerah— menyesuaikan juga dengan PP 41/2007
Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan X X X sesuai skala wilayah Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan X X X
sesuai skala wilayah dan pembagian urusan berdasar jenjang pendidikan
Pelaksanaan kurikulum pendidikan X X X sesuai jenjang pendidikan
Pelaksanaan standar kompetensi kelulusan X X X —daerah bersifat membantu— mencakup pelaksanaan ujian nasional
Pelaksanaan pengembangan kompetensi dan karir tenaga pengajar X X X
Penyelenggaraan satuan pendidikan reguler / program studi bertaraf internasional pada jenjang perguruan tinggi
X - -
Penyelenggaraan satuan pendidikan reguler / program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan menengah
- X -
Penyelenggaraan satuan pendidikan reguler / program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan non formal
- - X
Pemberian dukungan sumberdaya dan sarana X X X
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Mei 2011 22
Aspek Manajemen
Urusan P Pr K Keterangan
prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan berbagai jenjang
Pengembangan SIM pendidikan nasional X - - disesuaikan dengan skala dan kemampuan wilayah
Peremajaan data SIM pendidikan nasional dan daerah X X X
Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pendidikan X
X
X sesuai dengan tingkat pemerintahan
Pengawasan pelaksanaan SPM bidang pendidikan
X X X
Pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan X X X Pengawasan pelaksanaan standar kompetensi kelulusan X X X
Pengawasan standar sarana dan prasarana pendidikan
X X X
Pemberian dan pencabutan izin satuan pendidikan jenjang perguruan tinggi X - -
Pemberian dan pencabutan izin satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah - X -
Pemberian dan pencabutan izin satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan non formal
- - X
Evaluasi
Penetapan pedoman evaluasi terhadap pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
X - -
Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap terhadap pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
X X X sesuai skala wilayah dan jenjang pendidikan
Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan
X X X
Pelaksanaan evaluasi standar akreditasi pendidikan X X X
sesuai skala wilayah dan jenjang pendidikan
Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan X X X daerah bersifat membantu
URUSAN KESEHATAN
Perencanaan
Penetapan kebijakan kesehatan tingkat nasional X - - Penetapan kebijakan kesehatan tingkat daerah - X X dilakukan secara berjenjang Perencanaan strategis dan operasional kesehatan tingkat nasional X - -
Perencanaan strategis dan operasional kesehatan tingkat daerah - X X
Penetapan NSPK kesehatan X - - Penetapan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan X - - daerah mengacu pada pusat
Penetapan kebijakan rekrutmen dan pembinaan tenaga kesehatan
X X X termasuk rekrutmen, penggajian, diklat, mutasi, rotasi, promosi, dan pensiun
Pelaksanaan dan Pengorganisasian
Penetapan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan upaya kesehatan X X X sesuai skala wilayah
Pelaksanaan kebijakan kesehatan X X X sesuai skala wilayah Pelaksanaan NSPK bidang kesehatan X X X Pengelolaan dan Pengembangan tenaga kesehatan X X X terutama mutasi, rotasi dan diklat
Penyelenggaraan upaya kesehatan X X X sesuai skala wilayah Sosialisasi kebijakan renstra, dan NSPK bidang kesehatan X X X dilakukan bersama
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 23
Aspek Manajemen
Urusan P Pr K Keterangan
Pelaksanaan SPM bidang kesehatan X X X sesuai skala wilayah Pencegahan dan Penanggulangan virus, wabah/penyakit menular, dan bencana X X X sesuai skala
Pengelolaan karantina X X X Pemberian dukungan sumberdaya dan sarana prasarana bagi penyelenggaraan upaya kesehatan
X X X disesuaikan dengan skala dan kemampuan
Pengembangan SIM kesehatan nasional X - - Peremajaan data SIM kesehatan nasional dan daerah
X X X
Penyelenggaraan rumah sakit khusus dan rujukan X X -
provinsi dapat menangani rumah sakit khusus dengan tingkat kompleksitas rendah seperti rumah sakit mata dan telinga
Penyelenggaraan rumah sakit umum daerah - X X provinsi mengisi kekurangan RSUD Kab/Kota.
Pengelolaan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan. X X X
Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat nasional, alat kesehatan tertentu, reagensia tertentu dan vaksin tertentu
X X X sesuai skala wilayah
Sosialisasi dan promosi kebijakan dan program kesehatan X X X
Penyelenggaraan Litbang kesehatan X X X Pengelolaan kerjasama luar negeri bidang kesehatan X X X
Pengawasan
Pengawasan NSPK kesehatan X X X pusat dan provinsi juga memberikan bimbingan
Pengawasan kerjasama luar negeri bidang kesehatan X X X
Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana dan prasarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan
X X X dilakukan secara berjenjang
Pemberian dan pencabutan izin sarana dan prasarana kesehatan tertentu X X X sesuai skala wilayah
Registrasi, akreditasi, sertifikasi sediaan farmasi sesuai peraturan perundang-undangan X X -
daerah bersifat membantu; mencakup obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika
Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan termasuk tenaga kesehatan asing.
X X X
daerah hanya menangani tenaga kesehatan tertentu; - tenaga kesehatan asing menjadi kewenangan pusat
Pengawasan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi
- - X
Pengawasan makanan dan minuman produksi rumah tangga - - X
Pemberian izin industri komoditi kesehatan, alat kesehatan, dan pedagang besar Farmasi (PBF) X X X daerah hanya memberikan
rekomendasi
Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan NSPK kesehatan X X X
Evaluasi pencapaian SPM kesehatan X X X Evaluasi pencapaian standar mutu kesehatan X X X
URUSAN PEKERJAAN UMUM Perencanaan Penetapan perencanaan bidang PU X X X sesuai skala wilayah
Penetapan kebijakan bidang PU X X X sesuai skala wilayah
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Mei 2011 24
Aspek Manajemen
Urusan P Pr K Keterangan
Penetapan NSPK bidang PU X
Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PU
X X X sesuai tingkat pemerintahan
Pelaksanaan
Pelaksanaan kebijakan bidang PU X X X sesuai skala wilayah
Pelaksanaan NSPK bidang PU X X X
Pelaksanaan SPM bidang PU X X X
Penelitian dan pengembangan bidang PU X X X
Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan
X X X
Pengawasan dan Monitoring
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang PU X X X sesuai skala wilayah
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang PU X X X
Pengawasan pelaksanaan NSPK bidang PU X X X
Pengawasan pelaksanaan SPM bidang PU X X X
Pembinaan dan pengembangan bidang PU X X X
Penyelenggaraan perijinan bidang PU X X X disesuaikan dengan tingkat kompleksitas
Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan jalan X X X sesuai status jalan; jalan tol menjadi urusan pusat
Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang PU X X X sesuai skala wilayah
Evaluasi pelaksanaan NSPK bidang PU X X X
Evaluasi pelaksanaan SPM bidang PU X X X
Keterangan: P : Pemerintah Pusat Pr : Pemerintah Provinsi K : Pemerintah Kabupaten/Kota
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 25
LAMPIRAN
26
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Lampiran A – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Pendidikan Menurut PP 38/2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang
Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota
PENGELOLAAN
Koordinasi
Kebijakan
Kebijakan dan Standar
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar provinsi
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota
x
x
Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidik, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah
x
Kurikulum x Koordinasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah
Koordinasi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar
Pengendalian Mutu Pendidikan
Penilaian Hasil Belajar Koordinasi pelaksanaan ujian nasional Koordinasi pelaksanaan ujian sekolah
skala provinsi Koordinasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota
Pengelolaan
Kebijakan
Kebijakan dan Standar
Pengelolaan pendidikan tinggi x Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal
Pengelolaan satuan pendidikan dan/ atau pendidikan studi bertaraf internasional
Pengelolaan satuan pendidikan dan/ atau pendidikan studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
Pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasioanl
x x Pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah
PERENCANAAN
Penetapan
Kebijakan Kebijakan dan Standar
Kebijakan nasional pendidikan Kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional
Kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi
Perencanaan
Perencanaan strategis pendidikan nasional
Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional
Perencanaan operasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional
Penetapan Standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga pendidik, sarana, prasarana, pengelolaan,
x x
27
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota
pembiayaan, dan penilaian pendidikan) Pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal
x x
Kebijakan tentang satuan pendidikan bertaraf internasional, dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
x x
Pembiayaan
Pedoman pembiayaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal
x x
Kurikulum
Penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
x x
Penetapan
Standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, dan sosialisasinya
x x
Sarana dan Prasarana
Penetapan standar dan pengesahan kelayakan buku pelajaran x x
Perencanaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Perencanaan kebutuhan dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional
Perencanaan kebutuhan dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.
Perencanaan kebutuhan dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
Perencanaan kebutuhan pengangkatan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan bagi unit organisasi dilingkungan depratemen yang bertanggung jawab di bidang kependidikan
x x
Penetapan Pengendalian Mutu Pendidikan
Penilaian Hasil Belajar
Penetapan pedoman, bahan ujian, pengendalian pemeriksaan dan penetapan kriteria kelulusan ujaun nasional
x x
Evaluasi Penetapan pedoman evaluasi terhadap x x
28
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota
pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Penetapan pedoman evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan
x x
Penetapan Pengendalian Mutu Pendidikan
Akreditasi Penetapan pedoman akreditasi pendidikan jalur formal dan non formal x x
Penjaminan mutu
Penetapan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan x x
PENGORGANISASIAN
Pengangkatan dan penempatan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
x
Pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.
Pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
Pemindahan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar provinsi
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/kota
Pemberhentian Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS karena pelanggaran peraturan perundang-undangan
Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan
Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan
Pengalokasian x Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah
PELAKSANAAN
Penyelenggaraan Kebijakan Kebijakan dan Standar
x x Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal
Penyelenggaraan satuan pendidikan dan/ atau pendidikan studi bertaraf internasional
Penyelenggaraan satuan pendidikan dan/ atau pendidikan studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
Penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional
x x Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah
Penyelenggaraan pendidikan tinggi x x Penyelenggaraan sekolah indonesia di x x
29
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota
luar negeri
Kurikulum
x Implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah
Implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar
Fasilitasi
Fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan
Fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah
Fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
Pengendalian Mutu Pendidikan
Penilaian Hasil Belajar Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional
Fasilitasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi
Fasilitasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota
Penjaminan Mutu
Fasilitasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan
x
Fasilitasi satuan pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan
Fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional
Fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional
Fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional
x x Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu
Pemberian Izin Kebijakan Kebijakan dan Standar
x Dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi
Dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi
Izin pendirian serta pencabutan izin perguruan tinggi
x
Izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan/pendidikan non formal
Izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dan / atau program studi bertaraf internasional
x x
x x Izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal
Izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, pembinaan satuan pendidikan asing di indonesia
x x
Penyediaan Pembiayaan Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai
Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai
Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan
30
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota
kewenangannya kewenangannya dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya
Pengendalian Mutu Pendidikan
Penilaian Hasil Belajar
Penyediaan blanko ijazah dan / atau sertifikat ujian nasional x x
Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian nasional
Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi
Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota
Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya
Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya
Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya
Registrasi, Akreditasi, dan Sertifikasi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sertifikasi pendidik x x
Pengembangan
Kebijakan Kebijakan dan Standar
Standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga pendidik, sarana, prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan)
x x
Sistem informasi manajemen secara nasional x x
Kurikulum
Model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal
x x
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
x Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional
Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
Peremajaan
Kebijakan Kebijakan dan Standar
Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen nasional
Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen nasional untuk tingkat provinsi
Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen nasional untuk tingkat kabupaten/kota
Sosialisasi
Standar nasional pendidikan dan pelaksanaannya pada jenjang pendidikan tinggi
Standar nasional pendidikan di tingkat provinsi
Standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota
Kurikulum
Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
x Sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah
Sosialisasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar
31
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota
Sosialiasasi kurikulum tingkat satuan pendidikan
Sosialiasasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah
Sosialiasasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan
Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasional
Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
Pembinaan x Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf internasonal
Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
Pelaksanaan
Pengendalian Mutu Pendidikan
Penilaian hasil Belajar
Pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
Pengendalian Mutu Pendidikan
Akreditasi Pelaksanaan akreditasi pendidikan formal dan non formal
Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah
Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan non formal
PENGAWASAN DAN MONITORING
Pemantauan Kebijakan Kebijakan dan Standar
Pemantauan satuan pendidikan bertaraf internasional
Pemantauan satuan pendidikan bertaraf internasional
Pemantauan satuan pendidikan bertaraf internasional
Supervisi
Kurikulum
x Supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tingkat pendidikan menengah
Supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar
Pengawasan
Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah
Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar
Sarana dan Prasarana
x Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah
Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, penddidikan menengah dan pendidikan nonformal.
Monitoring Monitoring pelaksanaan dan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan
x x
Pengawasan Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
x Pengawasan penggunaan buku pelajaran Pengawasan penggunaan buku pelajaran
32
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota
pendidikan menengah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal
Monitoring
Pengendalian Mutu Pendidikan
Penilaian Hasil Belajar Monitoring pelaksanaan ujian nasional Monitoring pelaksanaan ujian sekolah
skala provinsi Monitoring pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota
Supervisi Penjaminan mutu
Supervisi satuan pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan
x
Supervisi satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan
Supervisi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional
Supervisi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional
Supervisi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional
x x Supervisi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu
EVALUASI
Evaluasi
Kebijakan Kebijakan dan Standar
Evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional
Evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional
Evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional
Pengendalian Mutu Pendidikan
Penilaian Hasil Belajar
Evaluasi pelaksanaan ujian nasional Evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi
Evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota
Evaluasi
Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal skala provinsi
Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal skala kabupaten/kota
Pelakasanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan
Pelakasanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal skala provinsi
Pelakasanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal skala kabupaten/kota
Penjaminan Mutu
Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala nasional
Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi
Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota
33
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Lampiran B – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Kesehatan Menurut PP 38/2007 Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota
PENGELOLAAN
Pengelolaan
Upaya Kesehatan
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Survailans epidemiologi kejadian luar biasa skala nasional.
x x
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular berpotensial wabah, dan yang merupakan komitmen global skala nasional dan internasional
x x
Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala nasional
x x
Karantina kesehatan skala nasional. x x
Lingkungan Sehat
Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala nasional
x x
Perbaikan Gizi Masyarakat
Survailans kewaspadaan pangan dan gizi buruk skala nasional.
x x
Penanggulangan gizi buruk skala nasional. x x
Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
Pelayanan kesehatan haji skala nasional. x x
Upaya kesehatan dan rujukan nasional.
Pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu.
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten/kota.
Upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala nasional.
x x
Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
x Jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi.
Jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
Jaminan pemeliharaan kesehatan nasional. x x
Sumber Daya Manusia
Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Tenaga kesehatan strategis. x x
34
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota Kesehatan Kesehatan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan
Bufferstock obat nasional, alat kesehatan tertentu, reagensia tertentu dan vaksin tertentu skala nasional.
Bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi.
Obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota.
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
Promosi kesehatan skala nasional.
x x
Manajemen Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Penelitian dan pengembangan kesehatan strategis dan terapan, serta penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan skala nasional.
x x
x Survei kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi Surkesda skala kabupaten/kota.
Kerjasama Luar Negeri Kerjasama luar negeri di bidang kesehatan skala nasional.
x x
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
SIK skala nasional dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah.
SIK skala provinsi. SIK skala kabupaten/kota.
PERENCANAAN
Penetapan
Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
Norma, standar, prosedur dan kriteria bidang jaminan pemeliharaan kesehatan.
x x
Manajemen Kesehatan
Kebijakan Norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan.
x x
Pengembangan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
SIK skala nasional dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah.
x
x
35
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota PELAKSANAAN
Penyelenggaraan
Upaya Kesehatan
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
x Survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi
Survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota
x Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi.
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten/kota.
x Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi.
Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten/kota.
x x Operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten/kota.
Lingkungan Sehat x
Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi.
Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten/kota.
x x Penyehatan lingkungan
Perbaikan Gizi Masyarakat x Survailans gizi buruk skala
provinsi. Survailans gizi buruk skala kabupaten/ kota.
x x Penanggulangan gizi buruk skala kabupaten/kota.
Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
x x Pelayanan kesehatan haji skala kabupaten/kota.
x x Upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten/kota.
Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
x Jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi.
Jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
x x Jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
x Promosi kesehatan skala provinsi. Promosi kesehatan skala kabupaten/kota.
Manajemen Kesehatan
Kebijakan x x Operasionalisasi bidang kesehatan.
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan x
Penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi.
Penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota.
36
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota
Kerjasama Luar Negeri x Kerjasama luar negeri skala provinsi. Kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota.
Penanggulangan
Upaya Kesehatan
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala nasional.
x x
Bimbingan
Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
x Pelayanan kesehatan haji skala provinsi.
x
x Upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi.
x
Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
x Jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi. x
x Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
x
Manajemen Kesehatan Kebijakan x Norma, standar, prosedur, dan
kriteria bidang kesehatan Operasionalisasi bidang kesehatan.
Pemberian
Upaya Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
Izin sarana kesehatan tertentu.
Rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah.
Rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.
x
Izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara.
Izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
Izin tenaga kesehatan asing sesuai peraturan perundang-undangan
Rekomendasi izin tenaga kesehatan asing. Izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan
Izin industri komoditi kesehatan, alat kesehatan dan Pedagang Besar Farmasi (PBF).
Rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK).
Rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
x Izin PBF Cabang dan IKOT. Izin apotik, toko obat.
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan makro skala nasional.
Tenaga kesehatan skala provinsi. Tenaga kesehatan skala kabupaten/kota.
Penyediaan Obat dan Ketersediaan, Pemerataan, Bufferstock obat nasional, Bufferstock obat provinsi, alat Obat pelayanan kesehatan dasar, alat
37
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota Perbekalan Kesehatan
Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan
alat kesehatan tertentu, reagensia tertentu dan vaksin tertentu skala nasional.
kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi.
kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota
Registrasi, Akreditasi, dan Sertifikasi
Upaya Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
Sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan skala nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
Tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
Tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan
Komoditi kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
x x
Sertifikasi x
Sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II.
x
x x Alat kesehatan dan PKRT Kelas I. Registrasi x x Makanan minuman produksi rumah tangga.
Implementasi Manajemen Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
x x Penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten/kota.
Perbaikan Upaya Kesehatan
Perbaikan Gizi Masyarakat x x Gizi keluarga dan masyarakat.
Penempatan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
x
Tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi.
x
Pemanfaatan x x Tenaga kesehatan strategis.
Pembinaan
Pendidikan dan pelatihan (diklat) dan Training of Trainer (TOT) tenaga kesehatan skala nasional.
x x
Manajemen Kesehatan
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas skala nasional skala provinsi skala kabupaten/kota
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
x Diklat fungsional dan teknis skala provinsi. Teknis skala kabupaten/kota.
Pengambilan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan
x x
Sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.
38
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota PENGAWASAN DAN MONITORING
Pengendalian
Upaya Kesehatan
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit x
Operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi.
x
Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
x Pelayanan kesehatan haji skala provinsi.
x
x Upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi.
x
Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan Kesehatan Masyarakat x
Jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi. x
Manajemen Kesehatan
Kebijakan x Norma, standar, prosedur, dan
kriteria bidang kesehatan x
x x Operasionalisasi bidang kesehatan.
Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan Kesehatan Masyarakat x
Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (tugas pembantuan).
x
Pemantauan
Upaya Kesehatan Perbaikan Gizi Masyarakat x Pemantauan penanggulangan
gizi buruk skala provinsi x
Manajemen Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan x Pemanfaatan iptek kesehatan
skala provinsi. x
Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
x x Pendidikan dan pelatihan (diklat) dan Training of Trainer (TOT) tenaga kesehatan skala nasional.
Pemeriksaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan
x x Setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.
Pengawasan x x Makanan minuman produksi rumah tangga
Monitoring Manajemen Kesehatan
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Skala nasional Skala provinsi Skala kabupaten/kota
Evaluasi Manajemen Kesehatan
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Skala nasional Skala provinsi Skala kabupaten/kota
EVALUASI
Pengawasan Manajemen Kesehatan
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Skala nasional Skala provinsi Skala kabupaten/kota
39
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Lampiran C – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Pekerjaan Umum Menurut PP 38/2007 Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota
PENGELOLAAN
Pengelolaan
1. Sumber Daya Air
Pembangunan/ Pengelolaan
1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi,wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala nasional.
3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi.
3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota.
Penyelenggaraan 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat nasional.
4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat provinsi.
4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
Pembangunan
5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.
5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota.
Pengelolaan
6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.
6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.
6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional.
7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
Penetapan 2. Air Limbah
Pengaturan
1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan Prasarana dan Sarana (PS) air limbah.
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional.
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
Pembentukan 2. Pembentukan lembaga penyelenggara pelayanan PS air limbah lintas provinsi.
2. Pembentukan lembaga tingkat provinsi sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah provinsi.
2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di
40
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota wilayah kabupaten/kota.
Penetapan
3. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan PS air limbah secara nasional termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Penetapan peraturan daerah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
Pengelolaan 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah yang bersifat lintas provinsi.
4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah lintas kabupaten/kota.
4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.
Penetapan
5. Penetapan standar kompetensi teknis Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kelompok ahli dan terampil bidang air limbah.
5. — 5. —
PERENCANAAN
Penetapan 1. Sumber Daya Air
Pengaturan
1. Penetapan kebijakan nasional sumber daya air.
1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi.
1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.
2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
Pembentukan
5. Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional, wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai strategis nasional.
5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
Penetapan
6. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengelolaan sumber daya air.
6. — 6. —
7. Penetapan wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai
7. — 7. —
41
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. 8. Penetapan status daerah irigasi yang sudah dibangun yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
8. — 8. —
Pengesahan 9. Pengesahan pembentukan komisi irigasi antar provinsi
9. Pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/kota.
9. Pembentukan komisi irigasi kabupaten/kota
Pengaturan
2. Bina Marga
1. Pengaturan jalan secara umum
Pembentukan a. Pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
a. — a.—
Perumusan b. Perumusan kebijakan perencanaan. b. — b. —
Pengendalian c. Pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro. c. — c. —
Penetapan d. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengaturan jalan.
d. — d. —
Pengaturan 2. Pengaturan jalan nasional: 2. Pengaturan jalan provinsi: 2. Pengaturan jalan kabupaten/kota:
Perumusan a. —
a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan.
a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.
Penyusunan b. —
b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi.
b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
Penetapan
c. Penetapan fungsi jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer.
c. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer.
c. —
Penetapan d. Penetapan status jalan nasional. d. Penetapan status jalan provinsi. d. Penetapan status jalan
42
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota kabupaten/desa dan jalan kota.
Penyusunan e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan nasional.
e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi.
e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
Pengaturan 3. Pengaturan jalan tol
Perumusan
a. Perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, penetapan ruas jalan tol dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
a. — a. —
Pembentukan
b. Pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya.
b. — b. —
Penetapan
3. Perkotaaan dan Perdesaan
1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pembangunan perkotaan dan perdesaan.
1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional).
1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).
2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan perkotaan dan perdesaan.
2. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan mengacu NSPK nasional.
2. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
4. Air Minum
1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan pelayanan air minum.
1. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota di wilayahnya.
1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten/kota.
Pembentukan 2. Pembentukan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM).
2. — 2. —
Penetapan
3. Penetapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas provinsi.
3. Penetapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota.
3. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten/kota.
4. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan PS air minum secara nasional termasuk penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah.
4. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.
43
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota 5. Memberikan izin penyelenggaraan pelayanan PS air minum lintas provinsi.
5. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota.
5. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.
6. Penentuan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM. 6. — 6. —
5. Persampahan
1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengembangan PS persampahan.
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional.
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
2. Penetapan lembaga tingkat nasional penyelenggara pengelolaan persampahan (bila diperlukan).
2. Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi.
2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten/kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten/kota.
3. Penetapan NSPK pengelolaan persampahan secara nasional termasuk SPM.
3. Penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan persampahan mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas provinsi.
4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota.
4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota.
6. Drainase
1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan.
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional.
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
2. Penetapan NSPK penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan.
2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi.
2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
7. Permukiman
Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: Pengaturan
1. Penetapan kebijakan teknis Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) nasional.
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah provinsi.
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten/kota.
Penyusunan 2. Penyusunan NSPK Kasiba dan Lisiba secara nasional.
2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah provinsi.
2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten/kota.
Penetapan Permukiman Kumuh/ Nelayan: Pengaturan
1. Penetapan kebijakan nasional tentang penanggulangan permukiman kumuh perkotaan dan nelayan.
1. — 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman
44
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota kumuh/nelayan di wilayah
kabupaten/kota.
2. Penyusunan NSPK kawasan permukiman.
2. —
2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota.
Pembangunan Kawasan: Pengaturan
1. Penetapan kebijakan pembangunan kawasan strategis nasional. 1. —
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.
Penyusunan 2. Penyusunan NSPK pembangunan kawasan strategis nasional. 2. —
2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.
Penetapan
8. Bangunan Gedung dan Lingkungan
1. Pengaturan
1. Penetapan peraturan perundang-undangan, norma, standar, prosedur dan kriteria/bangunan gedung dan lingkungan
1. Penetapan peraturan daerah Provinsi, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.
1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.
2. Penetapan kebijakan dan strategi nasional bangunan gedung dan lingkungan.
2. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
3. Penetapan kebijakan pembangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara.
3. — 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten/kota.
Penyelenggaran 4. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung fungsi khusus.
4. — 4. Penyelenggaraan IMB gedung.
Pendataan 5. — 5. — 5. Pendataan bangunan gedung.
Penetapan 6. — 6. —
6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.
Penyusunan 7. — 7. — 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
Penetapan dan pelaksanaan
10. Jasa Konstruksi
Pengaturan
1. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan usaha, termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional sinergis.
1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
Fasilitasi 2. Fasilitasi untuk mendapatkan 2. — 2. —
45
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota dukungan lembaga keuangan dalam
memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses untuk memperoleh pendanaan.
Penetapan 3. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan penyelenggaraan konstruksi.
3. — 3. —
Fasilitasi
4. Fasilitasi untuk mendapatkan dukungan lembaga pertanggungan dalam memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses untuk memperoleh jaminan pertanggungan resiko.
4. — 4. —
Penetapan 5. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan keahlian dan teknik konstruksi.
5. — 5. —
6. Penetapan dan penerapan kebijakan nasional pengembangan SDM bidang konstruksi.
6. — 6. —
PELAKSANAAN
Penetapan 1. Sumber Daya
Air
Pembinaan
1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara.
2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.
Pelaksanaan
3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada
4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada 4. —
46
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota provinsi dan kabupaten/kota. kabupaten/kota.
Fasilitasi 5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengelolaan sumber daya air.
5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air.
5. —
Penetapan
6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.
6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota.
Pemberdayaan
7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.
8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
Pembinaan
2. Bina Marga
Pembinaan
1. Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional: 1. Pembinaan jalan provinsi: 1. Pembinaan jalan kabupaten/kota:
Penyuluhan
a. Pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan.
a. — a. —
b. Pemberian bimbingan, penyuluhan dan pelatihan para aparatur di bidang jalan.
b. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota.
b. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
Pengkajian c. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait.
c. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi.
c. —
Fasilitasi d. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam penyelenggaraan jalan.
d. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.
d. —
Penyusunan dan penetapan
e. Penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pembinaan jalan.
e. — e. —
Pemberian izin f. — f. — f. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan
47
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
Pengembangan 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/kota.
2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
Pembinaan
3. Pembinaan jalan tol: Penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan serta penelitian dan pengembangan.
3. — 3. —
Pembangunan
Pembangunan dan Pengusahaan
1. Pembangunan jalan nasional: 1. Pembangunan jalan provinsi: 1. Pembangunan jalan kabupaten/kota:
Pembiayaan a. Pembiayaan pembangunan jalan nasional.
a. Pembiayaan pembangunan jalan provinsi.
a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
Perencanaan
b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional.
b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi.
b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
Pengoperasian dan pemeliharaan
c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional.
c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi.
c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
Pengembangan
d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional.
d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.
d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.
2. Pengusahaan jalan tol: 2. — 2. —
Pengaturan
a. Pengaturan pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.
a. — a. —
Persiapan b. Persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi dan pemberian fasilitas pembebasan tanah.
b. — b. —
Fasiltasi
3. Perkotaaan dan Perdesaan
Pembinaan
1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan pedesaan tingkat nasional.
1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat provinsi.
1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten/kota.
2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan
2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan
2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan
48
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota perkotaan dan perdesaan secara nasional.
perkotaan dan perdesaan di wilayah provinsi.
perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota.
Pembangunan
1. Fasilitasi perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah.
1. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kota/kabupaten di wilayah.
1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.
2. Fasilitasi kerjasama/kemitraan tingkat nasional antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan.
2. Fasilitasi kerjasama/ kemitraan antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan provinsi.
2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten/kota.
Penyelenggaraan 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di kawasan strategis nasional.
3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsi.
3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota
Fasiltasi
4. —
4. Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota.
4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.
4. Air Minum
Pembinaan
1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar provinsi, yang bersifat khusus, strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
1. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota.
1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten/kota.
2. Fasilitasi peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum secara nasional.
2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi.
2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten/kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
Penetapan 3. Penetapan standar kompetensi teknis SDM untuk kelompok ahli dan terampil bidang air minum.
3. — 3. —
Fasiltasi
Pembangunan
1. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional.
1. Penetapan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di lingkungan wilayah provinsi.
1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota.
Pengembangan 2. — 2. — 2. Pengembangan SPAM di wilayah
49
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota kabupaten/kota untuk pemenuhan
SPM.
Fasilitasi 3. Fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional.
3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah provinsi.
3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
Penyusunan 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas provinsi.
4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota.
4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten/kota.
Fasilitasi 5. Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana air minum dalam rangka kepentingan strategis nasional.
5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala provinsi.
5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten/kota.
Penanganan 6. Penanganan bencana alam tingkat nasional.
6. Penanganan bencana alam tingkat provinsi
6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten/kota.
Fasilitasi 5. Air Limbah
Pembinaan
1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan antar provinsi yang bersifat khusus, strategis baik yang bersifat nasional maupun internasional.
1. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas kabupaten/kota.
1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota.
2. Fasilitasi peran serta dunia usaha tingkat nasional dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah.
2. Fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.
3. Fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis (bantek) pengembangan PS air limbah.
3. Fasilitasi penyelenggaraan bantek pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan bantek pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
Pembangunan
1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah skala kota untuk kota-kota metropolitan dan kota besar dalam rangka kepentingan strategis nasional.
1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi.
1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM.
Penyusunan 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas provinsi.
2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota.
2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.
Penanganan 3. Penanganan bencana alam tingkat nasional.
3. Penanganan bencana alam tingkat provinsi.
3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota).
50
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota
Fasilitasi
6. Persampahan
Pembinaan
1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar provinsi.
1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota. 1. —
Pembinaan
2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan.
2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.
2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.
Fasilitasi
3. Fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan PS persampahan.
3. Memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas kabupaten/kota.
3. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten/kota.
Pembangunan
1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional (lintas provinsi).
1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional di wilayah provinsi.
1. Penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten/kota.
Penyusunan 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas provinsi.
2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.
2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.
Fasilitasi
7. Drainase
Pembinaan
1. Fasilitasi bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan drainase.
1. Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan).
1. —
Pembinaan
2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan secara nasional.
2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah provinsi.
2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota.
Fasilitasi
Pembangunan
1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas provinsi.
1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota.
1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase dan pengendalian banjir di kawasan khusus dan strategis nasional.
2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi.
2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten/kota.
3. Fasilitasi penyusunan rencana induk penyelenggaraan prasarana sarana drainase dan pengendalian banjir skala nasional.
3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah.
3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten/kota.
8. Permukiman
1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba)
1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan Kasiba
1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan 1. —
51
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota
dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: Pembinaan
dan Lisiba. Kasiba dan Lisiba.
2. Fasilitasi penyelesaian masalah Kasiba/Lisiba yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan nasional.
2. Fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba antar kabupaten/kota. 2. —
1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: Pembangunan
1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba strategis nasional.
1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota.
1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota.
2. Fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.
2. Fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.
Penetapan 3. — 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota.
3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota.
Fasilitasi
Permukiman Kumuh/ Nelayan: Pembinaan
1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh secara nasional. (bantuan teknis)
1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam penanganan permukiman kumuh di wilayah provinsi.
1. —
Permukiman Kumuh/ Nelayan: Pembangunan
1. Fasilitasi program penanganan permukiman kumuh bagi lokasi yang strategis secara nasional.
1. Fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya.
1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten/kota.
2. Fasilitasi dan bantuan teknis untuk peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).
2. Fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan.
2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
Pembangunan Kawasan: Pembinaan
1. Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pembangunan kawasan strategis nasional.
1. — 1. —
2. Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan nasional.
2. Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan di wilayah provinsi.
2. —
Pembangunan Kawasan: Pembangunan
1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
1. — 1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
Pemberdayaan 9. Bangunan Gedung dan Lingkungan
Pembinaan
1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya.
1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya.
1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
Fasilitasi 2. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan teknis Pemerintah
2. Fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung
52
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota
daerah untuk bangunan gedung dan lingkungan.
dan lingkungan.
Pembangunan
1. Fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
1. Penyelenggaraan model bangunan gedung dan lingkungan.
1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah.
2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah provinsi.
2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten/kota.
Penetepan
3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional atau internasional.
3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.
3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
Pemberdayaan 10. Jasa Konstruksi
Pemberdayaan
1. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional serta asosiasi badan usaha dan profesi tingkat nasional.
1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
2. Peningkatan kemampuan teknologi, sistem informasi, penelitian dan pengembangan teknologi bidang konstruksi.
2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Pemberdayaan penerapan keahlian dan teknik konstruksi kepada LPJK nasional serta asosiasi profesi tingkat nasional.
3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat provinsi.
3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten/kota.
4. Perintisan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagai model.
4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
Fasilitasi 5. Fasilitasi proses sertifikasi tenaga terampil konstruksi.
5. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah provinsi.
5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten/kota.
Pemberdayaan 6. — 6. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.
6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
PENGENDALIAN
Pengawasan dan pengendalian
1. Sumber Daya Air
Pengawasan dan pengendalian
1. Sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
1. Sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
1. Sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota.
53
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota Pengawasan
2. Bina Marga
Pengawasan
1. Pengawasan jalan secara umum: 1. — 1. —
Evaluasi a. Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelengaraan jalan. a. — a. —
Pengendalian b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan. b. — b. —
Pengawasan 2. Pengawasan jalan nasional: 2. Pengawasan jalan provinsi: 2. Pengawasan jalan kabupaten/kota:
Evaluasi a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional.
a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi.
a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
Pengendalian b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional.
b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi.
b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
Pengawasan 3. Pengawasan jalan tol: 3. — 3. —
Pemantauan dan evaluasi
a. Pemantauan dan evaluasi pengaturan dan pembinaan jalan tol. a. — a. —
b. Pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol dan terhadap pelayanan jalan tol.
b. — b. —
Pengawasan dan pengendalian
3. Perkotaaan dan Perdesaan
Pengawasan
1. Pengawasan dan pengendalian program pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan secara nasional.
1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi.
1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.
2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
Pengawasan
4. Air Minum
Pengawasan
1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional.
1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah provinsi.
1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten/kota.
Evaluasi 2. Evaluasi kinerja pelayanan penyelenggaraan pengembangan SPAM secara nasional.
2. Evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi.
2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya.
Pengawasan dan pengendalian
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah
Pengawasan
1. Pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan pengembangan PS air limbah.
1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah di wilayahnya.
1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota.
Evaluasi 2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah secara nasional.
2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah di wilayah provinsi lintas kabupaten/kota.
2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten/kota.
Pengawasan dan pengendalian
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
54
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota
6. Persampahan
Pengawasan
1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan secara nasional.
1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah provinsi.
1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten/kota.
Evaluasi 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan PS persampahan secara nasional.
2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota.
2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten/kota.
Pengawasan dan pengendalian
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
Evaluasi
7. Drainase
Pengawasan
1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir secara nasional.
1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah provinsi.
1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten/kota.
Pengawasan dan pengendalian
2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir secara lintas provinsi.
2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota.
2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten/kota.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman
Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: Pengawasan
1. Pengawasan dan pengendalian kebijakan nasional penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba.
1. Pengawasan pelaksanaan kelayakan program Kasiba dan Lisiba di provinsi.
1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota.
Evaluasi 2. Evaluasi kebijakan nasional penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba.
2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di provinsi.
2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota.
Pengawasan dan pengendalian
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.
Permukiman Kumuh/ Nelayan: Pengawasan
1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanganan permukiman kumuh nasional.
1. — 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota.
Evaluasi 2. Evaluasi kebijakan nasional penanganan permukiman kumuh.
2. Monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayahnya.
2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota.
Pengawasan dan pengendalian
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK .
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.
Pembangunan Kawasan: Pengawasan
1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan strategis nasional.
1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah provinsi.
1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.
Pengawasan Pengawasan 1. Pengawasan secara nasional 1. Pengawasan secara regional 1. Pengawasan terhadap
55
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kabupaten/Kota 9. Bangunan Gedung dan Lingkungan
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya, serta gedung dan rumah negara.
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya gedung dan rumah negara.
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
2. Pengawasan dan penertiban pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung fungsi khusus.
2. — 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.
3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala nasional atau internasional.
3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.
3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi
Pengawasan
1. Pengawasan guna tertib usaha mengenai persyaratan perizinan dan ketentuan ketenagakerjaan.
1. Pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota.
1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
2. Pengawasan terhadap LPJK-Nasional serta asosiasi badan usaha dan profesi tingkat nasional.
2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
3. Pengawasan guna tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan pekerjaan konstruksi (ketentuan keteknikan, K3, keselamatan umum,lingkungan, tata ruang, tata bangunan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan konstruksi).
3. Pengawasan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.
3. —
56
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Lampiran D - Urusan Pemerintahan dalam Bidang Otonomi Daerah yang Kurang Jelas dan Tumpang Tindih
Aspek Sub Bidang Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota
PENGELOLAAN
Koordinasi Pemerintahan Umum
Trantibum dan Linmas b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
Koordinasi penegakan HAM skala nasional
Koordinasi penegakan HAM skala provinsi
Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten/kota
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana
Koordinasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana.
Koordinasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala provinsi
Koordinasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala kabupaten/kota
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: b. Penanganan Bencana
Koordinasi pengelolaan penanganan bencana.
Koordinasi pengelolaan penanganan bencana skala provinsi
Koordinasi pengelolaan penanganan bencana skala kabupaten/kota
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: c. Penanganan Pasca Bencana
Koordinasi penanganan pasca bencana
Koordinasi penanganan pasca bencana skala provinsi
Koordinasi penanganan pasca bencana skala kabupaten/kota
Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Koordinasi antar instansi terkait Koordinasi dengan instansi terkait skala provinsi
Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten/ kota
Fasilitasi Dekonsentrasi
Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
PELAKSANAAN
Fasilitasi Administrasi Keuangan Daerah
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Investasi dan Aset Daerah
pengelolaan aset daerah pemekaran skala nasional.
pengelolaan aset daerah pemekaran skala provinsi.
pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten/kota.
PERENCANAAN
Penetapan Pemerintahan Umum Kerjasama Antar Daerah Penetapan kebijakan kerjasama antar daerah.
Penetapan kebijakan kerjasama antar provinsi.
Penetapan kebijakan kerjasama antar kabupaten/kota.
Harmonisasi Otonomi Daerah Otonomi Daerah: Harmonisasi
peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
57
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Lampiran E – Penerapan Model Managerial Grid dalam Pembagian Urusan Otonomi Daerah Menurut PP 38/2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota PENGELOLAAN
Koordinasi Pemerintahan Umum
Fasilitasi Dekonsentrasi
Koordinasi urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi.
x x
x
Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
x
Fasilitasi Tugas Pembantuan
Koordinasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa.
x x
Koordinasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kabupaten/kota/desa
x x
x x Koordinasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.
Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari provinsi kepada kabupaten/kota/desa.
Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa.
x
Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
Koordinasi kerjasama provinsi dengan pihak ketiga
Koordinasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.
x
Pembinaan Wilayah
Koordinasi harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan.
Koordinasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya.
Koordinasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.
Koordinasi penyelesaian konflik antar provinsi.
Koordinasi penyelesaian konflik antar kabupaten/kota.
Koordinasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.
Koordinasi penetapan kebijakan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala nasional.
x x
Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa. x x
x x Koordinasi penyelenggaraan
58
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota urusan pemerintahan sisa skala kabupaten/kota.
Koordinasi Pelayanan Umum
Koordinasi kebijakan nasional dalam bidang pelayanan umum.
x x
Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Koordinasi antar instansi terkait Koordinasi dengan instansi terkait skala provinsi
Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten/ kota
Trantibum dan Linmas b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
Koordinasi penegakan HAM skala nasional
Koordinasi penegakan HAM skala provinsi
Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten/kota
Wilayah Perbatasan a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara
Koordinasi pengelolaan perbatasan antar negara
Dukungan koordinasi antar kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain.
Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain
Pengelolaan
Wilayah Perbatasan c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah
Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala nasional
Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala provinsi
Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten/kota.
Wilayah Perbatasan d. Pengembangan Wilayah Perbatasan
Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan antar provinsi
Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala provinsi
Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten/kota
Koordinasi
Koordinasi pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan antar provinsi
Koordinasi pengembangan wilayah perbatasan provinsi
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten/kota
Wilayah Perbatasan e. Penetapan Luas Wilayah
Koordinasi penetapan luas wilayah provinsi, kabupaten/kota.
x x
Kawasan Khusus: a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
koordinasi pengelolaan kawasan sumber daya alam
koordinasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala provinsi
koordinasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten kota
Kawasan Khusus: b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya
Koordinasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan.
Koordinasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi
Koordinasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten/kota
Kawasan Khusus : c. Kawasan Kepentingan
Koordinasi pengelolaan kawasan kepentingan umum.
Koordinasi pengelolaan kawasan kepentingan umum
Koordinasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala
59
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum
skala provinsi kabupaten/kota
Kawasan Khusus : d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan
Koordinasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan
Koordinasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan
Koordinasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana
Koordinasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana.
Koordinasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala provinsi
Koordinasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala kabupaten/kota
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: b. Penanganan Bencana
Koordinasi pengelolaan penanganan bencana.
Koordinasi pengelolaan penanganan bencana skala provinsi
Koordinasi pengelolaan penanganan bencana skala kabupaten/kota
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: c. Penanganan Pasca Bencana
Koordinasi penanganan pasca bencana
Koordinasi penanganan pasca bencana skala provinsi
Koordinasi penanganan pasca bencana skala kabupaten/kota
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: d. Kelembagaan
Koordinasi kelembagaan penanganan bencana.
Koordinasi kelembagaan penanganan bencana skala provinsi.
Koordinasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten/kota.
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: e. Penanganan Kebakaran
Koordinasi penanganan kebakaran Koordinasi penanganan kebakaran skala provinsi
Koordinasi penanganan kebakaran skala kabupaten/kota
Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Pajak dan Retribusi Daerah
x Pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.
Pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
Dana Perimbangan: Dana Alokasi Umum (DAU)
x
Data dasar penghitungan alokasi DAU provinsi dan koordinasi data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota.
Data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota.
x DAU provinsi. DAU kabupaten/ kota.
Dana Perimbangan: Dana Alokasi Khusus (DAK) x
DAK (bagi provinsi yang menerima DAK).
DAK (bagi kabupaten/kota yang menerima DAK).
60
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota PERENCANAAN
Penetapan
Otonomi Daerah
Otonomi Daerah: Kebijakan
Kebijakan nasional pembagian urusan pemerintahan
Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan skala nasional
Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala provinsi
Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten/kota
Otonomi Daerah: Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
x x
Harmonisasi Otonomi Daerah: Harmonisasi
x Peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Bidang urusan pemerintahan pada masing-masing lintas Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
Bidang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah.dan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
Penetapan
Otonomi Daerah: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria LPPD x x
Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Kebijakan
Kebijakan penataan daerah dan otsus x x Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten.
x x
Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
x x
Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pembentukan Daerah
Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan kecamatan x x
Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pembinaan, Sosialisasi,
Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian
x x
61
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus
penyelenggaraan penataan daerah dan otsus
Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus
Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus
x x
Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pelaporan
Pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus.
x x
Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): DPOD
Norma, standar, prosedur dan kriteria berkaitan dengan DPOD
x x
Penyiapan x
Bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah provinsi untuk sidang DPOD
Bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten/kota untuk sidang DPOD
Pertimbangan Formulasi perimbangan keuangan pusat dan daerah. x x
Penetapan Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
Norma, standar, prosedur dan kriteria berkaitan dengan tata cara penyusunan Perda, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah (KDH) dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/Pimpinan DPRD
x Perda kabupaten/kota
Pengajuan x
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada pemerintah
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur
Penetapan
Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM):
Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria SPM.
Perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala provinsi
Perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten/kota
62
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota Kebijakan
Pemerintahan Umum
Fasilitasi Dekonsentrasi Penetapan kebijakan nasional penyelenggaraan dekonsentrasi x x
Fasilitasi Tugas Pembantuan
Penetapan kebijakan nasional penyelenggaraan tugas pembantuan. x x
Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
Penetapan kebijakan nasional di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
Penetapan kebijakan provinsi di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
Penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga
Kerjasama Antar Daerah Penetapan kebijakan kerjasama antar daerah.
Penetapan kebijakan kerjasama antar provinsi.
Penetapan kebijakan kerjasama antar kabupaten/kota.
Pembinaan Wilayah Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan.
Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah.
Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten/kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.
Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
x
Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah
Penetapan kebijakan kabupaten/kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah
Penetapan kebijakan nasional dalam bidang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
Penetapan kebijakan kabupaten/kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Perlindungan masyarakat
Penetapan kebijakan nasional dalam bidang Kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Kepolisipamongprajaan dan PPNS
Penetapan kebijakan kabupaten/kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Kepolisipamongprajaan dan PPNS
Penetapan kebijakan nasional dalam bidang Perlindungan masyarakat
Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Perlindungan masyarakat
Penetapan kebijakan kabupaten/kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
Wilayah Perbatasan a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara
Penetapan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara
x x
Wilayah Perbatasan Penetapan kebijakan, pelaksanaan, x Penetapan kebijakan dan
63
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota b. Perbatasan Daerah dan penegasan perbatasan daerah pelaksanaan perbatasan
kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten/kota
Wilayah Perbatasan c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah
Penetapan kebijakan toponimi dan pemetaan wilayah
Penetapan kebijakan provinsi mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah provinsi
Penetapan kebijakan kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten/kota
Wilayah Perbatasan d. Pengembangan Wilayah Perbatasan
Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan
Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antar kabu-paten/kota skala provinsi
Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten/kota
Wilayah Perbatasan e. Penetapan Luas Wilayah
Penetapan kebijakan luas wilayah. x x
x Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya
Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya
Kawasan Khusus: a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan sumber daya alam
Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan sumber daya alam skala provinsi
Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten kota
Kawasan Khusus: b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya
Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan sumber daya buatan.
Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi
Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten/kota
Kawasan Khusus : c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum
Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan kepentingan umum.
Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi
Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten/kota
Kawasan Khusus : d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan
Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan
Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan
Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana
Penetapan kebijakan pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana.
Penetapan kebijakan pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala provinsi
Penetapan kebijakan pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala kabupaten/kota
64
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: b. Penanganan Bencana
Penetapan kebijakan pengelolaan penanganan bencana.
Penetapan kebijakan pengelolaan penanganan bencana skala provinsi
Penetapan kebijakan pengelolaan penanganan bencana skala kabupaten/kota
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: c. Penanganan Pasca Bencana
Penetapan kebijakan penanganan pasca bencana
Penetapan kebijakan penanganan pasca bencana skala provinsi
Penetapan kebijakan penanganan pasca bencana skala kabupaten/kota
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: d. Kelembagaan
Penetapan kebijakan kelembagaan penanganan bencana.
Penetapan kebijakan kelembagaan penanganan bencana skala provinsi.
Penetapan kebijakan kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten/kota.
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: e. Penanganan Kebakaran
Penetapan kebijakan penanganan kebakaran
Penetapan kebijakan penanganan kebakaran skala provinsi
Penetapan kebijakan penanganan kebakaran skala kabupaten/kota
Administrasi Keuangan Daerah
Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pelaksanaan kebijakan organisasi, kelembagaan dan pembinaan sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.
x x
Anggaran Daerah
Pedoman rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
Peraturan daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah skala provinsi
Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah skala kabupaten/kota
Kebijakan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.
Standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi.
Standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten/kota.
Pedoman perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota.
x x
Perencanaan x Anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi.
Anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten/ kota.
Penetapan Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Perda tentang APBD dan perubahan
Perda tentang APBD dan perubahan APBD skala
65
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD.
APBD skala provinsi kabupaten/kota
Pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD provinsi.
Pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.
Pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.
Kebijakan keseimbangan fiskal antar provinsi.
Kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota.
Kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.
Kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara pemerintah dan provinsi.
Kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara provinsi dan kabupaten/ kota.
Kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara kabupaten/kota dan desa.
Kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar provinsi.
Kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota.
Kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Pajak dan Retribusi Daerah
Kebijakan umum dan khusus tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.
Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.
Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Investasi dan Aset Daerah
Kebijakan umum dan khusus tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan investasi dan aset daerah.
Kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.
Kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota.
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro
Kebijakan umum dan khusus tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.
Kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi.
Kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota.
66
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Pinjaman Daerah
Kebijakan umum tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) daerah.
Kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.
Kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.
Dana Perimbangan: Dana Alokasi Umum (DAU)
Formula penghitungan alokasi DAU provinsi/kabupaten/kota.
x x
Pedoman umum pengelolaan DAU.
x x
Dana Perimbangan: Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kebijakan DAK dan kriteria penghitungannya.
x x
Usulan x
Program dan kegiatan provinsi untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK kabupaten/kota.
Program dan kegiatan kabupaten/kota untuk didanai dari DAK.
Penghitungan Alokasi DAK. x x
Penetapan Alokasi DAK. x x Petunjuk teknis (juknis) pengelolaan DAK.
x x
Pengkajian Pengelolaan DAK provinsi dan kabupaten/kota x x
Penetapan
Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil (DBH)
Kebijakan DBH. x x
Penyiapan x Data realisasi penerima DBH provinsi.
Data realisasi penerima DBH kabupaten/kota.
Penetapan Daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA). x x
Penghitungan Alokasi DBH bagi provinsi dan kabupaten/kota. x x
Penetapan
Alokasi DBH bagi provinsi dan kabupaten/kota.
Alokasi DBH di kabupaten/kota. x
Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kebijakan norma, standar prosedur dan kriteria pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa.
Kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah provinsi.
Kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota dan desa.
Pedoman penyusunan x x
67
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota laporan keuangan daerah/desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, kabupaten/kota dan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) desa.
Penyusunan x
Laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi.
Laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan APB desa.
Penetapan
Pedoman evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, kabupaten/kota dan APB desa.
x x
Kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent).
Kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) skala provinsi
Kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) skala kabupaten/kota
Persandian
Kebijakan
Kebijakan dan pembinaan SDM persandian nasional.
x x
Kebijakan dan pembinaan peralatan sandi (palsan) nasional.
x x
Kebijakan dan pembinaan sistem sandi (sissan) nasional.
x x
Kebijakan dan pembinaan kelembagaan persandian nasional.
x x
Perencanaan Pembinaan SDM
Kebutuhan SDM persandian nasional.
Kebutuhan SDM persandian skala provinsi.
Kebutuhan SDM persandian skala kabupaten/kota.
Usulan x Akreditasi lembaga x
68
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota diklat sandi berupa Usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi.
x
Akreditasi lembaga diklat sandi berupa Usulan program diklat sandi.
x
x
Akreditasi lembaga diklat sandi berupa Usulan SDM lembaga diklat sandi.
x
x
Akreditasi lembaga diklat sandi berupa Usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi.
x
x
Sertifikasi profesi/tenaga ahli berupa Pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional sandiman/OTS skala provinsi.
x
x Pemberian tanda penghargaan bidang persandian
Pemberian tanda penghargaan bidang persandian
Penetapan
Pembinaan Kelembagaan
Kebijakan kelembagaan dan pola hubungan komunikasi persandian antara instansi pemerintah.
x x
Kebijakan pola hubungan komunikasi persandian pemerintah dengan daerah.
x x
Kebijakan Jaring Komunikasi Sandi (JKS). x x
Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)
Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria wasdal persandian instansi
x x
69
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota pemerintah dan daerah.
Pengkajian Pengkajian
SDM persandian nasional meliputi palsan, sissan, dan kelembagaan persandian nasional.
x x
PELAKSANAAN
Pelaksanaan
Otonomi Daerah
Otonomi Daerah: Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
x
Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Penyelenggaraan
Pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan
Pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah provinsi
Pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten/kota
Penyusunan
Otonomi Daerah: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
x LPPD provinsi LPPD kabupaten/kota
Pengolahan Otonomi Daerah: Database Database LPPD skala nasional Database LPPD skala Provinsi
Database LPPD skala kabupaten/kota
Pelaksanaan Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Kebijakan
x
Kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten.
Kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah
x Kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
Kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
Pengusulan x Penataan daerah dan otsus skala provinsi
Penataan daerah dan otsus skala kabupaten/kota
Pelaksanaan Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pembentukan Daerah
Pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah x x
Pengusulan x Pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
Pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
70
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota Pelaksanaan x x Pembentukan kecamatan
Penetapan Perubahan batas, nama, dan pemindahan ibukota daerah x x
Pengusulan Perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah
Perubahan batas kabupaten/kota, nama dan pemindahan ibukota daerah
Pelaksanaan x Perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi
Perubahan batas, nama kabupaten/kota dan pemindahan ibukota kabupaten
Pelaksanaan Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus
x
Kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus
Kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah
Penyelenggaraan Pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus
Pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi
Pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus
Pembangunan dan pengelolaan
Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus
Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala nasional
Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala provinsi
Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala kabupaten/kota
Menindaklanjuti Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pelaporan
x Pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah dan otsus
Pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah
Penetapan Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah
Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah
Membentuk x Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah
Pembinaan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Pembinaan
Penerapan SPM x x
Pelaksanaan
x x Penerapan SPM
Kapasitas penerapan dan pencapaian SPM x x
Fasilitasi Dekonsentrasi x Gubernur melaksanakan
penyelenggaraan urusan x
71
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota Pemerintahan Umum
pemerintahan yang didekonsentrasikan.
Fasilitasi Fasilitasi urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi.
x x
Pelaksanaan
Fasilitasi Tugas Pembantuan
x
Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan oleh pemerintah.
x
x x
Pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
Fasilitasi
Fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa.
x x
x x Fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.
Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
Pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga
Pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga
Pelaksanaan kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga
Fasilitasi
Fasilitasi kerjasama provinsi dengan pihak ketiga
Fasilitsi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.
x
Kerjasama Antar Daerah Fasilitasi kerjasama antar provinsi Fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota.
x
Pembinaan Wilayah
Fasilitasi harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan.
Fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya.
Fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.
Fasilitasi penyelesaian konflik antar provinsi.
Fasilitasi penyelesaian konflik antar kabupaten/kota.
Fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.
Pelaksanaan & Fasilitasi x Pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi.
Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten/kota
Fasilitasi Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa. x x
Penyelenggaraan x Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala provinsi.
x
72
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota
Fasilitasi x x
Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten/kota.
Koordinasi Pelayanan Umum
Fasilitasi kebijakan nasional dalam bidang pelayanan umum. x x
Pelaksanaan
x Pelaksanaan pelayanan umum skala provinsi.
Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten/kota
Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala nasional
Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala provinsi
Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten/kota.
Pembinaan Pembinaan kepolisipamongprajaan dan PPNS.
x x
Pelaksanaan
x Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala provinsi
Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten/ kota
Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala nasional
Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala provinsi
Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten/kota.
Wilayah Perbatasan a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara
Pelaksanaan pengelolaan perbatasan antar negara
Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara
Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara
Pelaksanaan penyelesaian perselisihan perbatasan antar negara. x x
Wilayah Perbatasan b. Perbatasan Daerah x
Dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi
x
Inventarisasi Wilayah Perbatasan c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah
Inventarisasi laporan toponimi dan pemetaan
Inventarisasi toponimi dan pemetaan skala provinsi.
Inventarisasi toponimi dan pemetaan skala kabupaten/kota.
Fasilitasi Wilayah Perbatasan d. Pengembangan Wilayah Perbatasan
Fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan antar provinsi
Fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan provinsi
Fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten/kota
Inventarisasi Wilayah Perbatasan e. Penetapan Luas Wilayah
x
Inventarisasi perubahan luas wilayah provinsi yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi
Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten/kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi
Fasilitasi Fasilitasi penetapan luas wilayah provinsi, kabupaten/kota. x x
Kawasan Khusus: Fasilitasi pengelolaan kawasan sumber Fasilitasi pengelolaan kawasan Fasilitasi pengelolaan kawasan
73
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
daya alam sumber daya alam skala provinsi sumber daya alam skala kabupaten kota
Kawasan Khusus: b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya
Fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan.
Fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi
Fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten/kota
Kawasan Khusus : c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum
Fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum.
Fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi
Fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten/kota
Kawasan Khusus : d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan
Fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan
Fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan
Fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana
Fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana.
Fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala provinsi
Fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala kabupaten/kota
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: b. Penanganan Bencana
Fasilitasi pengelolaan penanganan bencana.
Fasilitasi pengelolaan penanganan bencana skala provinsi
Fasilitasi pengelolaan penanganan bencana skala kabupaten/kota
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: c. Penanganan Pasca Bencana
Fasilitasi penanganan pasca bencana Fasilitasi penanganan pasca bencana skala provinsi
Fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten/kota
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: d. Kelembagaan
Fasilitasi kelembagaan penanganan bencana.
Fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala provinsi.
Fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten/kota.
Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: e. Penanganan Kebakaran
Fasilitasi penanganan kebakaran Fasilitasi penanganan kebakaran skala provinsi
Fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten/kota
74
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota
Administrasi Keuangan Daerah
Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pelaksanaan kebijakan organisasi, kelembagaan dan pembinaan sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.
x x
Pelaksanaan x
Penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah skala provinsi dan kabupaten/ kota.
Penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten/kota.
Fasilitasi
Anggaran Daerah Perencanaan dan penganggaran daerah.
Perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten/kota.
Perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Pajak dan Retribusi Daerah
Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pajak dan retribusi daerah, serta PAD lainnya.
Pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya kabupaten/kota.
Pelaksanaan retribusi desa.
Pembinaan Pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah skala provinsi.
Pajak dan retribusi daerah skala kabupaten/kota.
Fasilitasi
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Investasi dan Aset Daerah
Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus tentang pengelolaan investasi dan aset daerah.
x x
Pelaksanaan x Pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.
Pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota.
Pembinaan Pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.
Pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/ kota.
x
Fasilitasi
Pengelolaan aset daerah pemekaran skala nasional.
Pengelolaan aset daerah pemekaran skala provinsi.
Pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten/kota.
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro
Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.
x x
75
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota
Pelaksanaan x Pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi.
Pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/ kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
Pembinaan Pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi.
Pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota.
x
Fasilitasi
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Pinjaman Daerah
Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah.
x x
Pelaksanaan Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah.
Pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.
Pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.
Pembinaan Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.
Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.
x
Fasilitasi
Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil (DBH) x
kabupaten/kota terhadap konflik penentuan daerah penghasil SDA.
x
Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB desa.
Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.
Penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.
Penyelenggaraan
Kebijakan
x Pembinaan SDM persandian skala provinsi.
Persandian skala kabupaten/kota.
x Pembinaan palsan skala provinsi.
Palsan skala kabupaten/kota.
x Pembinaan sissan skala provinsi.
Sissan skala kabupaten/kota.
x Pembinaan kelembagaan persandian skala provinsi.
Kelembagaan persandian skala kabupaten/kota.
Rekrutmen
Pembinaan SDM
SDM persandian nasional.
Calon SDM persandian skala provinsi.
Calon SDM persandian skala kabupaten/kota.
Penyelenggaraan Diklat sandi skala nasional
Diklat sandi skala provinsi x
Pemberian Akreditasi lembaga x x
76
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota Persandian
diklat sandi berupa Pemberian izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi. Akreditasi lembaga diklat sandi berupa Persetujuan program diklat sandi.
x x
Akreditasi lembaga diklat sandi berupa Persetujuan SDM lermbaga diklat sandi.
x x
Akreditasi lembaga diklat sandi berupa Fasilitasi/persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi.
x x
Pemberian/pencabutan
Sertifikasi profesi/tenaga ahli berupa Penentuan standar jabatan persandian.
x x
Sertifikasi profesi/tenaga ahli berupa Penentuan dan penilaian jabatan fungsional (jabfung) sandiman/ Operator Transmisi Sandi (OTS).
x x
Pemberian Tanda penghargaan bidang persandian
x x
Pembinaan Bagi SDM purna tugas. Bagi SDM purna tugas. x
Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan x
Hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/ atau kabupaten/kota.
Hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten/kota.
PENGAWASAN DAN MONITORING
Penyampaian
Otonomi Daerah
Otonomi Daerah: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
x LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
LPPD kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Penyelenggaraan Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan
Monitoring penataan daerah dan otsus Monitoring penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.
Monitoring penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten/kota
Penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus
Pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus
Pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus
77
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota Daerah dan Otsus dalam wilayah provinsi dalam wilayah kabupaten/kota
Penyampaian
Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus
x Data dan informasi penataan daerah skala provinsi ke pemerintah
Data dan informasi penataan daerah skala kabupaten/kota ke provinsi dan pemerintah
Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pelaporan
Laporan penataan daerah dan otsus skala nasional kepada Presiden.
Laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
Laporan penataan daerah skala kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
Pengawasan
Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
Perda provinsi, kabupaten/kota x x
Monitoring
Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Pembinaan
Penerapan dan pencapaian SPM Penerapan dan pencapaian SPM skala provinsi dan skala kabupaten/kota
x
Pelaporan
Fasilitasi Dekonsentrasi x
Gubernur melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan.
x
Fasilitasi Tugas Pembantuan
x
Pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan oleh pemerintah.
x
x x
Pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
Monitoring Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
Pelaksanaan monitoring kerjasama provinsi dengan pihak ketiga.
Pelaksanaan monitoring kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.
x
Pelaporan x Pelaporan pelaksanaan Pelaporan pelaksanaan
78
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota Pemerintahan Umum
kerjasama provinsi dengan pihak ketiga kepada pemerintah.
kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.
Monitoring
Kerjasama Antar Daerah
Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan kerjasama antar daerah.
Pelaksanaan monitoring kerjasama antar kabupaten/kota
x
Pelaporan x Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar provinsi kepada pemerintah.
Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi.
Pelaporan (Laporan) Wilayah Perbatasan c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah
x Laporan toponimi dan pemetaan skala provinsi.
Laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten/kota.
Supervisi
Administrasi Keuangan Daerah
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Pajak dan Retribusi Daerah
Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pajak dan retribusi daerah, serta PAD lainnya.
Pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya kabupaten/kota.
Pelaksanaan retribusi desa.
Monitoring
Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pajak dan retribusi daerah, serta PAD lainnya.
Pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya kabupaten/kota.
Pelaksanaan Retribusi Desa.
Pengawasan Pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah skala provinsi.
Pajak dan retribusi daerah skala provinsi.
Monitoring Pendapatan dan Retribusi Daerah: Investasi dan Aset Daerah
Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus tentang pengelolaan investasi dan aset daerah.
x x
Pengawasan x Pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.
Pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota.
Monitoring
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro
Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.
x x
Pengawasan Pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro provinsi.
Pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota.
Pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
Monitoring Pendapatan dan Retribusi Pinjaman dan x x
79
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota Daerah: Pinjaman Daerah obligasi daerah, serta BLU
daerah.
Pengawasan Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi.
Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.
Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.
Monitoring Dana Perimbangan: Dana Alokasi Umum (DAU)
Pengelolaan DAU. Penggunaan DAU kabupaten/kota.
Pelaporan x Pengelolaan DAU provinsi
Pengelolaan DAU kabupaten/kota.
Monitoring
Dana Perimbangan: Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pengelolaan DAK provinsi dan kabupaten/kota.
Pengelolaan DAK kabupaten/kota. x
Pengendalian Pengelolaan DAK provinsi dan kabupaten/kota x x
Pelaporan Pengelolaan DAK skala provinsi Pengelolaan DAK skala kabupaten/kota
Pengendalian Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil (DBH)
Pengelolaan DBH skala provinsi dan kabupaten/kota
x x
Pelaporan Pengelolaan DBH skala provinsi Pengelolaan DBH skala kabupaten/kota
Pengawasan Persandian
Pembinaan SDM Bagi SDM purna tugas. Bagi SDM purna tugas. x
Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)
Operasional persandian nasional dan provinsi.
Operasional persandian bidang tertentu kabupaten/kota di wilayahnya.
x
Pengendalian Operasional persandian nasional dan provinsi.
x x
EVALUASI
Evaluasi
Otonomi Daerah
Otonomi Daerah: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
LPPD skala nasional LPPD kabupaten/kota x
Pengusulan Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Pembentukan Daerah
x rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan
x
Penyelenggaraan
Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus
Evaluasi penataan daerah dan otsus Evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.
Evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten/kota
80
Policy Issues Paper Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Mei 2011
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota
Evaluasi
Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah
x x
Pemyampaian
Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
x Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi
Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi
Evaluasi
Pemerintahan Umum
Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
Pelaksanaan evaluasi kerjasama provinsi dengan pihak ketiga.
Pelaksanaan evaluasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.
x
Kerjasama Antar Daerah Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah.
Pelaksanaan evaluasi kerjasama antar kabupaten/kota x
Administrasi Keuangan Daerah
Anggaran Daerah Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD provinsi.
Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD kabupaten/ kota.
Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa.
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Pajak dan Retribusi Daerah
pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pajak dan retribusi daerah, serta PAD lainnya.
pelaksanaan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya kabupaten/kota.
pelaksanaan retribusi desa.
Raperda pajak, retribusi daerah provinsi, dan Perda pajak dan retribusi daerah, dan pungutan lainnya provinsi dan kabupaten/kota.
Raperda pajak, retribusi daerah dan pungutan lainnya kabupaten/kota.
Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Investasi dan Aset Daerah
Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus tentang pengelolaan investasi dan aset daerah.
x x
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro
Pelaksanaan kebijakan umum dan khusus pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.
x x
81
Policy Issues Paper Mei 2011 Review Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Aspek Sub Bidang Sub-sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Provinsi Pemerintahan kabupaten/kota
Pendapatan dan Retribusi Daerah: Pinjaman Daerah
Pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah.
x x
Dana Perimbangan: Dana Alokasi Umum (DAU) Pengelolaan DAU. Penggunaan
DAU kabupaten/kota. x
Dana Perimbangan: Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pengelolaan DAK provinsi dan kabupaten/kota.
Pengelolaan DAK kabupaten/kota. x
Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil (DBH)
Laporan pengelolaan DBH. x x
Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota.
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.
PGSP Project Management Unit Gedung Graha Mandiri, Lantai 21 Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat 10310 Telp: +62-21-3917284; 3918554 Faks: +62-21-3153461