Upload
lamkhue
View
243
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
REVIEW RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2016
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN MALANG
Tahun 2015
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................ i
DAFTAR ISI ...................................................................................ii
DAFTAR TABEL.............................................................................iii
BAB I ........................................................................................ 1
PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum ......................................................................... 5
1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 7
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................. 8
BAB II ...................................................................................... 9
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKP3 TAHUN LALU .......................... 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKP3 Tahun Lalu dan Capaian
Renstra BKP3 ............................................................................... 9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BKP3 ................................................. 18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi BKP3 ............ 21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal BKP3 ..................................... 25
2.5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............... 35
BAB III ................................................................................... 37
TUJUAN DAN SASARAN....................................................................... 37
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...................................... 37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKP3 ................................................ 38
BAB IV.................................................................................... 42
PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................. 42
BAB V ..................................................................................... 50
PENUTUP ............................................................................................. 50
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKP3 dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) .. 10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKP3 ..................................... 19
Tabel 2.3 Review terhadap RKPD .......................................................... 26
Tabel 2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun
2015 ...................................................................................... 36
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan
Prakiraan Maju Tahun 2016 .................................................. 43
1
Lampiran Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Nomor : 180/54/Kep/35.07.207/2015 tentang Pengesahan Review Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun 2016
REVIEW RENCANA KERJA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun
Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan
program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan tahun 2016 sedikit berbeda dengan penyusunan Rencana Kerja
tahun-tahun sebelumnya, dimana renja tahun 2016 belum memiliki acuan
renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil
Bupati periode tahun 2010-2015. Mengingat dokumen RKPD 2016 yang diacu
dalam penyusunan Rencana Kerja masih mengacu pada RPJMD tahun 2010-
2015, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Badan Ketahanan
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tahun 2010-2015 masih tetap diacu dalam
penyusunan Rencana Kerja tahun 2016.
2
Dokumen Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Tahun 2016 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan
Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan periode tahun
2016-2020.
Disamping itu, Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Kabupaten Malang harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus
pembangunan daerah tahun 2016, bersinergi dengan prioritas pembangunan
nasional dan provinsi Jawa Timur, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan di lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan.
Berdasarkan kerangka umum perencanaan, pengendalian dan evaluasi
sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, dapat didefinisikan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, sedangkan Pembangunan
Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,
berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh
karenanya, jika didefinisikan secara utuh bahwa Perencanaan Pembangunan
Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah pada
jangka waktu tertentu.
Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan
jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka
menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah
(Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
3
(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 berfungsi sebagai dokumen
perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh
aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan
secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan
kabupaten, yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan
antar pelaku pembangunan.
Sebagai bentuk tindak lanjutnya, selaras dengan Pasal 7 UU Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang
mewajibkan agar setiap SKPD untuk menyusun dan memiliki Renja SKPD
dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan RKPD, yang
dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berlatarbelakang amanat dimaksud, maka
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten
Malang sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Malang,
melaksanakan segenap proses penyusunan Renja Tahun 2016.
Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan
berjangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya. Renja menduduki posisi penting dalam sistem
perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis
jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam operasionalisasi program dan
kegiatan beserta penganggarannya, yang menjembatani antara perencanaan
strategis jangka menengah dan tahunan.
Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi
yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan serta memperhatikan
hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.
Lebih lanjut penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD juga diintegrasikan
dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota
merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang,
4
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya
lainnya.
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
(BKP3) Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan rencana pembangunan
tahunan yang pada dasarnya disusun sesuai dengan tugasnya untuk
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan dan pelaksana
penyuluhan. Tugas tersebut dilaksanakan dalam upaya memberdayakan
masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang
dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan,
sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan
seluruh penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan
keamanannya sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.
Mengingat begitu strategisnya peranan Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan (BKP3) dalam bidang ketahanan pangan dan pelaksana
penyuluhan serta seiring untuk mewujudkan salah satu penjabaran 10 isu
strategis di Kabupaten Malang, yaituRevitalisasi sektor Pertanian dan
Agroindustri serta Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.Juga sejalan dengan
visi Kementrian Pertanian yang telah ditetapkan untuk mewujudkan
Pertanian Tangguh untuk pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Nilai
Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan
Petani, maka perlu disusun rencana satu tahun yang komprehensif dan
fleksibel dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan.
Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhanini disusun sehingga dapat mencerminkan adanya
kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah, karena dalam penyusunannya telah melakukan berbagai
pendekatan, antara lain :
1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan berbasis kinerja), perencanaan
diawali dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang kinerja
pembangunan lima tahun terakhir dan identifikasi kondisi saat ini
maupun lima tahun ke depan, baik mengenai sumberdaya internal
maupun lingkungan eksternal serta permasalahannya. Kondisi tersebut
kemudian dianalisis sehingga diketahui kekuatan (strengths), kelemahan
5
(weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Berdasarkan
analisis tersebut dapat dirumuskan kebijakan, strategi, prioritas program
dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif, perencanaan melibatkan peran serta
berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan ketahanan
pangan. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dalam pengambilan
keputusan di setiap tahapan penyusunan Renstra, yang dilakukan secara
transparan dan akuntable akan menghasilkan konsensus atau
kesepakatan terhadap perumusan prioritas isu dan permasalahan,
perumusan tujuan, kebijakan dan strategi serta prioritas program dan
kegiatan.
3. Pendekatan Politis, perencanaan mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang
Tahun 2011 – 2015 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati dan
Wakil Bupati terpilih.
4. Pendekatan Top Down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang
pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan
musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/kerja,
mulai dari tingkat nasional, propinsi dan kabupaten, sehingga terjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan konsistensi dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara
pemerintah pusat dan daerah.
5. Pendekatan Bottom Up, perencanaan dilaksanakan dengan menampung
aspirasi dari masyarakat secara partisipatif kemudian diselaraskan melalui
penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat
kabupaten, sehingga terjamin terciptanya perencanaan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun 2016
disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun
2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun
2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten MalangNomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010-2015;
7
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2016;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/591/KEP/421.013/2011 tentang
Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun
2011-2015;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana KerjaBadan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang
merupakan penjabaran dari visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Malang serta
rencana program kegiatan indikatif kurun waktu satu tahun, yang meliputi :
1. Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders terkait dan masyarakat
dalam peran sertanya untuk pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan kemampuan menganalisa perkembangan ketahanan pangan
agar (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah ketahanan
pangan, (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal,
(iii) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan ketahanan
pangan;
3. Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan yang terpadu
untuk diimplemantasikan secara terinci dengan jelas untuk membangun
sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan,
implementasi dan evaluasi atas pelaksaan bidang tugas masing-masing
dalam rangka mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
4. Mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan, petani serta pelaku usaha pertanian lainnya
yang kompeten, kreatif, inovativ dan memiliki integritas moral yang tinggi
serta berwawasan global.
5. Mengembangkan dan memberdayakan kelembagaan penyuluhan
pertanian, perikanan, kehutanan di tingkat UPT – Balai Penyuluhan yang
kredibel
6. Memberdayakan petani dan keluarganya agar produktif dan mandiri
melalui pendidikan non formal bagi petani.
8
7. Memberdayakan kelembagaan petani dan pelaku usaha tani lainnya agar
menjadi kelembagaan ekonomi yang tangguh dan memiliki posisi tawar
yang tinggi.
8. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan dengan ketersediaan tenaga
penyuluh swadaya
9. Menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antara pemerintah, swasta dan
msayarakat di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
10. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan,
perikanan, dan kehutanan.
1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
1.2.Dasar Hukum Penyusunan
1.3.Maksud dan Tujuan
1.4.Sistematika Penyusunan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4.Review terhadap RKPD
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB V. PENUTUP
9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN LALU
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 ditujukan
untuk mengidentifikasi sejauh mana BKP3 dalam melaksanakan program dan
kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan
kegiatan Renstra BKP3, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.
Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BKP3
terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara
Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26
(dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review
tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKP3
tahun-tahun sebelumnya.
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN
PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA
PENYULUHAN
Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja
Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuannya
SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap
evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja
tahun-tahun sebelumnya.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra dapat dilihat
pada tabel 2.1 berikut ini:
10
Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2015 (tahun berjalan)
SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun
2011s/d 2015 (periode
Renstra SKPD )
Realisasi target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran kegiatan s/d
th 2013 (Tahun n-3)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun
lalu/n-2)
Target Program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun berjalan
(Tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra
Program/kegiatan Renstra SKPDs/d th 2015 (tahun
berjalan/n-1)
Target Renja SKPD Tahun 2014 (Thn n-2)
Realisasi Renja SKPD Tahun n-2
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 =(5+7+9)
11 = (10/4)
Urusan : Wajib Bidang Urusan : Ketahanan Pangan
I Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan keluar
7.000 surat keluar 10.000 surat masuk
3.551 surat keluar 5.667 surat masuk
1.400 surat keluar 2.000 surat masuk
1.387 srt keluar 1.901 srt masuk
99 % 95 %
1.400 surat keluar 2.000 surat masuk
5.568 srt keluar 8.665 srt masuk
79,5 % 86,7 %
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran telepon, air
36 rekening tiap thn dlm 5 thn
36 rekening tiap thn dlm 3 thn
36 rekening tiap thn 1 thn
36 rekening tiap thn dlm 1 thn
100 % 36 rekening tiap thn dlm 1 thn
36 rekening tiap thn
90 %
11
dan listrik selama 1 thn
dlm 5 thn
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah org yg diberikan honor selama 1 thn
168 orang tiap thn dlm 5 thn
168 orang tiap thn dlm 3 thn
168 orang tiap thn dlm 1 thn
168 orang tiap thn dlm 1 thn
100 % 168 orang tiap thn dlm 1 thn
168 orang tiap thn dlm 5 thn
90 %
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 thn
1 paket tiap thn dlm 5 thn
1 paket tiap thn dlm 3 thn
1 paket tiap thn dlm 1 thn
1 paket tiap thn dlm 1 thn
100 %
1 paket tiap thn dlm 1 thn
1 paket tiap thn dlm 5 thn
90 %
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki selama 1 thn
1 paket tiap thn dlm 5 thn
1 paket tiap thn dlm 3 thn
1 paket tiap thn dlm 1 thn
1 paket tiap thn dlm 1 thn
100 %
1 paket tiap thn dlm 1 thn
1 paket tiap thn dlm 5 thn
90 %
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
1 paket tiap thn dlm 5 thn
1 paket tiap thn dlm 3 thn
1 paket tiap thn dlm 1 thn
1 paket tiap thn dlm 1 thn
100 %
1 paket tiap thn dlm 1 thn
1 paket tiap thn dlm 5 thn
90 %
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan & penggandaan selama 1 thn
1 paket tiap thn dlm 5 thn
1 paket tiap thn dlm 3 thn
1 paket tiap thn dlm 1 thn
1 paket tiap thn dlm 1 thn
100 %
1 paket tiap thn dlm 1 thn
1 paket tiap thn dlm 5 thn
90 %
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
1 paket tiap thn dlm 5 thn
1 paket tiap thn dlm 3 thn
1 paket tiap thn dlm 1 thn
1 paket tiap thn dlm 1 thn
100 %
1 paket tiap thn dlm 1 thn
1 paket tiap thn dlm 5 thn
90 %
12
kantor 9. Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
24 eksem plar tiap thn dlm 5 thn
24 eksem plar tiap thn dlm 3 thn
24 eksem plar tiap thn dlm 1 thn
24 eksem plar tiap thn dlm 1 thn
100 %
24 eksem plar tiap thn dlm 1 thn
24 eksem plar tiap thn dlm 5 thn
90 %
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas luar daerah
60 kali tiap tahun dlm 5 thn
60 kali tiap tahun dlm 3 thn
60 kali tiap tahun dlm 1 thn
60 kali tiap tahun dlm 1 thn
100 %
60 kali tiap tahun dlm 1 thn
60 kali tiap tahun dlm 5 thn
90 %
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
90 kali tiap tahun dlm 5 thn
90 kali tiap tahun dlm 3 thn
90 kali tiap tahun dlm 1 thn
90 kali tiap tahun dlm 1 thn
100 %
90 kali tiap tahun dlm 1 thn
90 kali tiap tahun dlm 5 thn
90 %
II. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yg berfungsi dgn baik
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli
1 paket tiap thn dlm 5 thn
1 paket tiap thn dlm 3 thn
1 paket tiap thn dlm 1 thn
1 paket tiap thn dlm 1 thn
100 % 1 paket tiap thn dlm 1 thn
1 paket tiap thn dlm 5 thn
90 %
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung/kan tor yg dipelihara
1 gedung tiap thn dlm 5 thn
1 gedung tiap thn dlm 3 thn
1 gedung tiap thn dlm 1 thn
1 gedung tiap thn dlm 1 thn
100 % 1 gedung tiap thn dlm 1 thn
1 gedung tiap thn dlm 5 thn
80 %
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yg mendapat pemeliharaan
2 mobil tiap thn dlm 5 thn
2 mobil tiap thn dlm 3 thn
2 mobil tiap thn dlm 1 thn
2 mobil tiap thn dlm 1 thn
100 % 2 mobil tiap thn dlm 1 thn
2 mobil tiap thn dlm 5 thn
90 %
4. Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung/kan tor yg
13 unit
11 unit
1 unit
1 unit
100 %
1 unit
13 unit
80 %
13
dibangun
III. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja & keuangan yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel
5 dokumen tiap tahun mulai dianggarkan tahun 2015
15 doku men dalam 3 tahun
5 doku men dalam tiap tahun
5 doku men dalam tiap tahun
100 %
5 doku men dalam tiap tahun
25 dokumen dlm 5 thn
80 %
IV. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Cakupan ketersediaan & akses pangan di tkt rmh tangga yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA)
1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani
33 kec. tiap thn dlm 5 thn
33 kec. tiap thn dlm 3 thn
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
100 %
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 5 thn
80 %
2. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Jumlah desa utk peme nuhan kon sumsi pangan
22 desa mulai tahun
10 desa
6 desa
6 desa
100 %
6 desa
22 desa
80 %
14
di tkt rmh tangga
2013
3. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Jumlah ca dangan pa ngan, harga & pasokan yg tertangani
15 KWT
9 KWT
3 KWT
3 KWT
100 %
3 KWT
15 KWT
90 %
4. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Jumlah desa tahap keman dirian utk replikasi desa mandiri pangan
15 desa 6 desa Pendam pingan 6 desa mandiri
Pendam pingan 6 desa mandiri
100 5
Pendam pingan 6 desa mandiri
6 desa mandiri
90 %
5. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
Jumlah ketersediaan pangan di tkt masyarakat yg terpenuhi
33 unit
29 unit
2 unit
2 unit
100 %
2 unit
33 unit
80 %
6. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Jumlah terinforma sinya mutu & keamanan pangan pd masyarakat
5 kali
3 kali
1 kali
1 kali
100 %
1 kali
5 kali
80 %
7. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
Jumlah terinformasi nya makan an yg bera gam, bergizi, seimbang & aman (B2SA) pd masya rakat
33 kec. tiap thn dlm 5 thn
33 kec. tiap thn dlm 3 thn
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
100 %
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 5 thn
80 %
15
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah kegi atan yg termonitoring & terevaluasi selama 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 5 thn
33 kec. tiap thn dlm 3 thn
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
100 %
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 5 thn
80 %
V. Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani
Cakupan kelancaran penyuluhan & pendam pingan petani pelaku agribisnis
1. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Jumlah gapoktan yg terfasilitasi dlm penum buhan & pengembangan agribisnis selama 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 5 thn
33 kec. tiap thn dlm 3 thn
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
100 %
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 5 thn
80 %
VI. Program : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Cakupan promosi atas hasil produk si pertanian/ perkebunan unggul daerah
1.
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggul Daerah
Jumlah pelaksanaan promosi atas hasil produk si pertani an/perkebun an unggul daerah
5 kali
3 kali
1 kali
1 kali
100 %
1 kali
4 kali
80 %
16
VII. Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Cakupan pemenuhan profesionali tas penyuluh pertanian/ perkebunan
1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Jumlah pe nyuluh perta nian/perke bunan yg dibina utk pe menuhan pro fesionalitas selama 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 5 thn
33 kec. tiap thn dlm 3 thn
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
100 %
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 5 thn
80 %
2. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Jumlah pe nyuluh yg profesional selama 1 thn
390 PPL dlm 5 tahun (target 1 desa 1 penyuluh)
390 PPL dlm 3 thn (target 1 desa 1 penyuluh)
390 PPL dlm 1 thn (target 1 desa 1 penyuluh)
390 PPL dlm 1 thn (target 1 desa 1 penyuluh)
100 % 390 PPL dlm 1 thn (target 1 desa 1 penyuluh)
390 PPL/5 tahun (target 1 desa 1 penyuluh)
90 %
3. Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
Jumlah pemenuhan program penyuluhan pertanian/ perkebunan selama 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 5 thn
33 kec. tiap thn dlm 3 thn
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
100 %
33 kec. tiap thn dlm 1 thn
33 kec. tiap thn dlm 5 thn
90 %
VIII. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Cakupan pemenuhan profesi onalitas kelompok petani tembakau
1. Peningkatan Kualitas Jumlah ke lompok peta
20 kelom pok pengua tan,
14 kelom pok pening katan
20 kelom pok pening
20 kelom pok pening
10 kelom pok pening
20 kelom pok pengua
17
Bahan Baku ni tembakau yg dibina ttg fungsi kelem bagaan sela ma 1 tahun
10 kel peningkatan kelembagaan usaha
penguatan kelompok
katan penguatan kelompok
katan penguatan kelompok
100 %
katan ke lembagaan usaha
tan, 10 kel peningkatan kelembagaan usaha
80 %
18
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PELAKSANA PENYULUHAN
Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk
mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama),
sesuai dengan PP Nomor tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Capaian kinerja pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada pada periode
sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur
organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan. Keberhasilan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah
ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana Penyuluhan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :
19
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
No Indikator
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis SPM/
Standar Nasional
IKU Tahun 2014
(tahun n-2)
Tahun 2015
(tahun n-1)
Tahun 2016
(tahun n)
Tahun 2017 (tahun n+1)
Tahun 2014
(tahun n-2)
Tahun 2015
(tahun n-1)
Tahun 2016
(tahun n)
Tahun 2017
(tahun n+1)
1.
Tersedianya jumlah pangan yang cukup untuk dikonsumsi
Pelayanan dasar Keter sediaan & Cadang an pa ngan
Ketersediaan pangan (beras) per kapita per tahun
151,33%
151,55%
152,32%
152,37%
152,20%
152,26%
152,32%
152,37%
Jumlah ketersediaan pangan (beras) utk dikonsumsi dibagi Jumlah ketersediaan pangan (beras) utk dikonsumsi yang ditargetkan dikali 100 %
2.
Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam. Bergizi, berimbang dan aman yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Pelayanan dasar pengane karaga man & keaman an pangan
Persentase peningkatan Nilai/ Skor Pola Pangan Harap an (PPH)
96,78%
97%
97,33%
97,44%
97%
97,22%
97,33%
97,44%
Skor PPH konsumsi dibagi skor PPH yang ditargetkan dikali 100 %
3.
Tercapainya pembentukan kelompok tani
- Persen tase pe ningkat
Pemula= 10,33 % Lanjut =
Pemula= 0,94 % Lanjut =
Pemula= 1,11 % Lanjut=
Pemula= 1,11 % Lanjut=
Pemula= 10,33 % Lanjut =
Pemula= 5,88 % Lanjut =
Pemula= 1,11 % Lanjut=
Pemula= 1,11 % Lanjut=
Jumlah status kelompok tani thn N dikurangi Jumlah status kelompok
20
yang handal an sta tus ke las ke lompok tani : -Pemula, -Lanjut, -Madya, -Utama
21,19 % Madya= 21,28 % Utama = 100%
1,26 % Madya = 17,54 % Utama = 50,00 %
1,46 % Madya = 5,26 % Utama = 11,11 %
1,46 % Madya = 5,26 % Utama = 10 %
21,19 % Madya= 21,28 % Utama = 100%
5,17 % Madya = 33,33 % Utama = 350,00 %
1,46 % Madya = 5,26 % Utama = 11,11 %
1,46 % Madya = 5,26 % Utama = 10 %
tani thn N-1 dibagi Jumlah status kelompok tani thn N-1 dikali 100 %
4. Meningkatkan SDM Penyuluh
- Persen tase pe nyuluh yg ber sertifi kat
33,33 %
66,67 %
73,33 %
80 %
33,33 %
66,67 %
73,33 %
80 %
Jumlah penyuluh bersertifikat dibagi Jumlah penyuluh yang seharusnya bersertifikat dikali 100 %
21
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
Tantangan dan peluang untuk peningkatan pembangunan ketahanan
pangan dalam 5 tahun kedepan antara lain dipengaruhi :
a. Peluang (Opportunity)
- Geografis
1) Adanya kebijakan pemerintah Jawa Timur untuk membangun Jalan
Lintas Selatan Pulau Jawa;
2) Sebagai jalur arus lalu lintas keberbagai Kota/Kabupaten
- Perekonomian
1) Adanya kebijakan Pemerintah terhadap swasembada daging;
2) Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pangan yang
beragam dan bermutu;
- Sosial Budaya
1) Adanya komitmen Pemerintah dan pemerintah Propinsi Jawa Timur
dalam upaya pengentasan kemiskinan;
2) Adanya kebijakan Nasional percepatan penganekaragaman konsumsi
pangan;
- Sarana Prasarana
1) Tersedianya teknologi budidaya pasca panen industri pengolahan
dan pemasaran;
2) Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi.
- Pemerintahan Umum
1) Adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2) Adanya Kebijakan Pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan
urusan wajib.
b. Tantangan (Threats)
- Kondisi Geografis
1) Adanya bencana alam
- Kondisi Perekonomian
1) Adanya kebijakan pasar global;
2) Maraknya penyelundupan barang impor;
3) Fluktuasi harga pangan strategis yang cukup tinggi.
- Sosial Budaya
22
1) Adanya kecenderungan masyarakat menyukai makanan cepat saji
dari bahan import;
2) Bebasnya tayangan budaya luar.
- Sarana prasarana
1) Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.
- Pemerintahan umum :
1) Belum adanya kewenangan Pemerintah daerah merekrut pegawai
sesuai dengan kebutuhan daerah;
2) Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak dapat dilaksanakan
di daerah karena tidak disertai adanya Peraturan Perundangan.
Dalam pelaksanaan kita mengalami kendala-kendala yang dapat
mempengaruhi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk mencapai visi
misi, adapun permasalahan tersebut antara lain :
1. Ketersediaan dan Konsumsi:
- Belum berfungsinya peran Dewan Ketahanan Pangan
- Lemahnya cadangan pangan di tingkat masyarakat
2. Distribusi dan Akses Pangan:
- Belum tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
- Tingginya fluktuasi harga dan pasokan pangan
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:
- Belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- Masih lemahnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan:
- Adanya daerah rawan pangan
5. Pengembangan Program Penyuluhan:
- Belum berfungsinya komisi penyuluhan
- Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana
penyuluhan
6. Pembinaan Kelembagaan:
- Belum optimalnya fungsi kelembagaan perekonomian pedesaan
7. Pembinaan SDM:
- Kurangnya jumlah penyuluh untuk memenuhi satu desa satu penyuluh
- Kurang meratanya pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh
23
Kecenderuangan masa depan yang berpengaruh pada kinerja BKP3
adalah sebagai berikut:
1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
(strength – opportunity) antara lain dengan :
a. Mengintegrasikan program ketahanan pangan dan program penyuluhan,
tertutama dalam hal konsumsi dan penganekaragaman pangan;
b. Meningkatkan fasilitasi penyuluh dalam pengembangan pangan berbasis
potensi lokal (on farm & off farm);
c. Meningkatkan fasilitasi penyuluh dalam pembinaan kepada petani &
produsen pangan olahan untuk menyediakan pangan yang bermutu (on
farm & off farm);
d. Mendorong dan meningkatkan peran penyuluh dalam membantu
peningkatan program ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan;
e. Meningkatkan sumberdaya penyuluh, KTNA, dan Gapoktan dalam
membangun ketahanan pangan;
f. Mendorong tumbuhnya industry olahan pangan berbasis potensi lokal;
g. Mengembangkan metode penyuluhan partisipatif;
h. Meningkatkan kualitas dan profesinalisme tenaga penyuluh;
i. Mengembangkan materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani.
2. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (strength –
threats); antara lain dengan :
a. Meningkatkan pemberdayaan penyuluh, KTNA dan kelompok tani dalam
mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan bertumpu pada
sumberdaya lokal dan kelembagaan yang ada;
b. Meningkatkan fasilitasi penyuluh dalam sosialisasi pola konsumsi
pangan yang memenuhi asaz 3B dan Aman, terutama yang berbasis
potensi lokal;
c. Meningkatkan daya saing produk olahan pertanian;
d. Menjaga stabilisasi harga pangan;
e. Restrukturisasi kelembagaan petani.
3. Strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
(weakness – opportunity) antara lain dengan :
24
a. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan ketahanan pangan dan
penyuluhan;
b. Meningkatkan SDM penyuluh dan aparatur guna mewujudkan
ketahanan pangan melalui penyelenggaraan penyuluhan;
c. Mendorong petani/pelaku utama menerapkan teknologi baik pra
maupun pasca panen yang berwawasan lingkungan untuk
meningkatkan hasil;
d. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dan pihak swasta
dalam integrasi dan sinkronisasi kegiatan dalam bidang konsumsi &
penganekaragaman pangan;
e. Membangun kesiapan aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi
dan menanggulangi masalah akses kerawanan dan keamanan pangan;
f. Mendorong terwujudnya kemandirian pangan masyarakat;
g. Meningkatkan fungsi kelembagaan petani menjadi lembaga social
ekonomi yang mandiri dan tangguh;
h. Memfasilitasi permodalan kelompok tani;
i. Membangun jejaring informasi dan teknologi agribisnis.
4.Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman
(weakness– threats) antara lain dengan :
a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian penghasil pangan
olahan dan pangan alternatif;
b. Mengupayakan pemupukan modal petani melalui pola usaha yang efektif
dan efisien;
c. Memanfaatkan media informasi untuk mendukung ketahanan pangan
dan pemasyarakatan mencintai produk makanan dalam negeri;
d. Melakukan kampanye & promosi tentang pola konsumsi & diversifikasi
pangan secara terus-menerus melalui berbagai media;
e. Mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang
dan aman;
f. Membangun cadangan pangan masyarakat;
g. Meningkatkan peran wanita dalam keseluruhan system ketahanan
pangan melalui kegiatan produktif.
25
2.4. REVIEW TERHADAP RKPD
Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara
rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan
analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target
Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan tingkat
kinerja yang dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan
kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana Penyuluhan berdasarkan RKPD.
Review terhadap RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :
26
Tabel 2.3 Review terhadap RKPD
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting No Program/
Kegiatan Lokas
i Indikator kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target Capaian
Kebutuhan dana
(Rp. 000)
I. Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancar nya pelaksa naan adminis trasi per kantoran
Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancar nya pelaksa naan adminis trasi per kantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BKP3 Jumlah registrasi surat masuk & keluar
3216 surat
8.376 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BKP3 Jumlah registrasi surat masuk & keluar
3216 surat
3.376 Disesuai kan dgn realisasi Tahun 2015
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
BKP3 & 33 UPT-BP
Jumlah rekening pembayaran tele pon, air & listrik selama 1 tahun
444 rekening
75.240 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
BKP3 & 33 UPT-BP
Jumlah rekening pembayaran tele pon, air & listrik selama 1 tahun
444 rekening
46.320 Disesuai kan dgn realisasi Tahun 2015
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
BKP3 Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun
168 orang
57.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
BKP3 Jumlah orang yang diberikan honor selama 1
168 orang 198.000 Ada penam bahan tenaga honorer
27
tahun 4. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
BKP3 Jumlah penyedia an sarana kebersih an kantor selama 1 tahun
1 paket 70.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
BKP3 Jumlah penyedia an sarana kebersih an kantor selama 1 tahun
1 paket 68.343,300 Disesuai kan dgn realisasi Tahun 2015
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
BKP3 Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki selama 1 tahun
1 paket 12.500 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
BKP3 Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki selama 1 tahun
1 paket 12.500
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
BKP3 & 33 UPT-BP
Jumlah pengada an alat tulis kantor
1 paket 159.338,200 Penyediaan Alat Tulis Kantor
BKP3 & 33 UPT-BP
Jumlah pengada an alat tulis kantor
1 paket 159.338,200
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BKP3 Jumlah penyedia an ba rang ce takan & penggan daan sela ma 1 thn
1 paket 30.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BKP3 Jumlah penyedia an ba rang ce takan & penggan daan sela ma 1 thn
1 paket 20.000 Disesuai kan dgn realisasi Tahun 2015
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
BKP3 Jumlah pengada an kompo nen insta lasi listrik /penerangan bangun an kantor
1 paket 10.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
BKP3 Jumlah pengada an kompo nen insta lasi listrik /penerangan bangun an kantor
1 paket 10.000
28
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
BKP3 Jumlah eksem plar ba han baca an yg di beli
24 eksem plar
3.600 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
BKP3 Jumlah eksem plar ba han baca an yg di beli
24 eksem plar
3.600
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
BKP3 Jumlah penugas an dinas luar daerah
60 orang 30.175 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
BKP3 Jumlah penugas an dinas luar daerah
60 orang 30.175
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
BKP3 Jumlah penugas an dinas dalam daerah
90 orang 35.400 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
BKP3 Jumlah penugas an dinas dalam daerah
90 orang 35.400
II. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana & prasara na yg berfungsi dg baik
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana & prasara na yg berfungsi dg baik
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
BKP3 & UPT-BP
Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli
1 paket 107.042,264 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
BKP3 & UPT-BP
Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli
1 paket 107.042,264
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
BKP3 & 33 UPT-BP
Jumlah gedung/ kantor yg dipelihara
1 unit 200.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
BKP3 & 33 UPT-BP
Jumlah gedung/ kantor yg dipelihara
1 unit 200.000
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
BKP3 Jumlah kendara an dinas yg mendpt
2 unit 75.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
BKP3 Jumlah kendara an dinas yg
2 unit 75.000
29
pemeliha raan
mendpt pemeliha raan
4. Pembangunan Gedung Kantor
BKP3 & UPT-BP
Jumlah gedung/ ktr yg dibangun
1 paket 5.000.000 Pembangunan Gedung Kantor
BKP3 & UPT-BP
Jumlah gedung/ ktr yg dibangun
1 paket 3.436.976,700 Berdasar kan kesiapan lahan
III. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan sumberdaya apara tur yg melaksa nakan tugas & fungsinya dgn baik
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan sumberdaya apara tur yg melaksa nakan tugas & fungsinya dgn baik
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
BKP3 Jumlah sumberda ya yg mendpt pelatihan formal
14 orang 17.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
BKP3 Jumlah sumberda ya yg mendpt pelatihan formal
14 orang 17.000
IV. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja & keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat wkt & akunta bel
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja & keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat wkt & akunta bel
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
BKP3 Jumlah dokumen laporan
5 jenis laporan
40.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
BKP3 Jumlah dokumen laporan
5 jenis laporan
30.000 Disesuai kan dengan
30
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
kinerja SKPD yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel
Realisasi Knerja SKPD
kinerja SKPD yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel
kebutuh an
2. Penyusunan Laporan Keuangan
BKP3 Jumlah dokumen laporan keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat waktu & akuntabel
3 doku men
25.000 Penyusunan Laporan Keuangan
BKP3 Jumlah dokumen laporan keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat waktu & akuntabel
3 doku men
15.000 Disesuai kan dengan kebutuh an
V. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perke bunan)
Cakupan ketersediaan & akses pa ngan di tkt rmh tangga yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA)
Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Cakupan ketersediaan & akses pa ngan di tkt rmh tangga yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA)
1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
390 desa
Jumlah survey de sa rawan pangan yg terta ngani
3 desa 198.000 Penanganan Daerah Rawan Pangan
390 desa Jumlah survey de sa rawan pangan yg terta ngani
390 desa 150.000 Disesuai kan dengan kebutuh an
31
2. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
10 kelompok
Jumlah kelompok wanita yg dibina dlm pe ngolahan pangan
10 desa 100.000 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
10 kelompok
Jumlah kelompok wanita yg dibina dlm pe ngolahan pangan
10 kelompok
100.000 Targetnya kelompok bukan desa
3. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
15 keca mtan
Jumlah cadangan pangan, harga & pasokan yg terta ngani
1 paket 150.000 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
15 keca matan
Jumlah cadangan pangan, harga & pasokan yg terta ngani
15 kecamat an
150.000 Targetnya di 15 kecamat an
4. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
6 desa
Jumlah desa repli kasi dari desa mandiri pangan
1 desa 55.000 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
6 desa Jumlah desa repli kasi dari desa mandiri pangan
6 desa 150.000 Desa replikasi sebanyak 6 desa
5. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
30 keca matan
Jumlah ketersediaan pa ngan di tkt masya rakat yg terpenuhi
1 paket 225.000 Pengembangan Lumbung Pangan Desa
30 keca matan
Jumlah ketersediaan pa ngan di tkt masya rakat yg terpenuhi
30 keca matan
230.000 Targetnya di 30 kecamat an yg lumbung nya siap diisi
6. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
33 keca matan
Jumlah terinfor masinya mutu & keaman an pa ngan pd masyara kat
1 paket 100.000 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
33 keca matan
Jumlah terinfor masinya mutu & keaman an pa ngan pd masyara kat
33 keca matan
100.000 Targetnya di 33 kecama tan
32
7. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
33 keca matan
Jumlah terinfor masinya makananyg bera gam, ber gizi, seim bang & aman (B2SA) pd masyara kat
1 paket 150.000 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
33 keca matan
Jumlah terinfor masinya makananyg bera gam, ber gizi, seim bang & aman (B2SA) pd masyara kat
33 keca matan
250.000 Ada kebutuh an untuk promosi makanan olahan yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA)
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
33 keca matan
Jumlah kegiatan yg termonitoring & ter evaluasi selama 1 tahun
1 paket 200.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
33 keca matan
Jumlah kegiatan yg termonitoring & ter evaluasi selama 1 tahun
33 keca matan
200.000 Targetnya di 33 kecama tan
VI. Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani
Cakupan kelancar an penyu luhan & pendam pingan pe tani pela ku agribis nis
Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani
Cakupan kelancar an penyu luhan & pendam pingan pe tani pela ku agribis nis
33
1. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
15 gapok tan
Jumlah gapoktan yg terfasilita si dlm penumbuhan & pe ngem bangan agribisnis selama 1 tahun
15 gapok tan
100.000
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
15 gapok tan
Jumlah gapoktan yg terfasilita si dlm penumbuhan & pe ngem bangan agribisnis selama 1 tahun
15 gapok tan
200.000
Ada pengalih an kegi atan sehingga perlu penambahan dana
VII. Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Cakupan pemenuhan profesi onalitas penyuluh pertanian/perkebunan
Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Cakupan pemenuhan profesi onalitas penyuluh pertanian/perkebunan
1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
33 keca matan
Jumlah penyuluh pertanian /perkebunan yg dibina utk peme nuhan profesio nalitas selama 1 tahun
1 paket
300.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
33 keca matan
Jumlah penyuluh pertanian /perkebunan yg dibina utk peme nuhan profesio nalitas selama 1 tahun
33 keca matan
300.000 Targetnya di 33 kecama tan
2. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
33 keca
Jumlah penyuluh yg profesi onal
1 paket Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
33 keca matan
Jumlah penyuluh yg profesi
33 keca matan
550.000 Ada keku rangan pengang
34
Pertanian/ Perkebunan
matan sela ma 1 tahun
Pertanian/ Perkebunan
onal sela ma 1 tahun
garan, ke giatan utk menggaji 123 orang THLTB selama 2 bulan, rpt teknis demplot
3. Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
33 keca matan
Jumlah pemenuhan pro gram pe nyuluhan pertanian/perkebunan sela ma 1 thn
1 paket 190.000 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
33 keca matan
Jumlah pemenuhan pro gram pe nyuluhan pertanian/perkebunan sela ma 1 thn
33 keca matan
190.000 Targetnya di 33 kecama tan
VIII. Program Pembina an Industri Rokok dan Tembakau
Cakupan pemenuhan profesi onalitas kelompok petani tembakau
Program Pembina an Industri Rokok dan Tembakau
Cakupan pemenuhan profesi onalitas kelompok petani tembakau
1. Peningkatan Kuali tas Bahan Baku
20 kelompok
Jumlah kelompok petani tembakau yg dibina ttg fungsi kelemba gaan selama 1 tahun
Peningkatan Kuali tas Bahan Baku
20 kelompok
Jumlah kelompok petani tembakau yg dibina ttg fungsi kelemba gaan selama 1 tahun
20 kelompok
700.000
Ada keku rangan pengang garan, kegiatan utk membina kelompok petani tembakau
35
2.5.PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Penalaahan usulan program menguraikan kajian usulan program dan
kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jarring aspirasi
masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2015
yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan.
Kajian usulan program dan kegiatan berasal dari usulan para
pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM dan asosiasi-asosiasi.
Pengumpulan informasi dilakukan dengan penelitian lapangan keingan
masyarakat dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.
Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari
masyarakat disajikan dalam bentuk seperti dibawah ini :
36
Tabel 2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2016
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan
V. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebun an)
1. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Desa Tawangagung, Kecamatan Ampelgading
Jumlah kelompok wanita yg dibina dlm pemanfaatan pekarangan untuk pengolahan pangan
1 paket Dana dari APBN
2. Pengembangan Lumbung Pangan
Desa Argorasi, Kecamatan Jabung
Jumlah ketersediaan pangan di tkt rumah tangga yg terpenuhi dari pemanfaatan pekarangan
1 paket Dana dari APBD Kabupaten (DAU)
37
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1.TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Adapun strategi organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Kabupaten Malang terhadap Kebijakan Nasional adalah sebagai
berikut :
1. Strategi Ketahanan Pangan
a. Mengembangkan forum koordinasi ketahahan pangan tingkat
Kabupaten dan Kecamatan;
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan sistem
ketahanan pangan;
c. Mengembangkan penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan
berbasis sumberdaya lokal;
d. Membangun kesiapan aparat dan masyarakat dalam mengantisipasi
dan menanggulangi masalah akses, kerawanan dan keamanan
pangan;
2. Strategi Pelaksana Penyuluhan
a. Mengembangkan forum koordinasi penyuluhan tingkat Kabupaten dan
Kecamatan;
b. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga penyuluh;
c. Peningkatan sistem kerja LAKU dengan mewujudkan “1 Desa – 1
Penyuluh”;
d. Mewujudkan penataan jenjang karier serta sistem penghargaan dan
sanksi bagi penyuluh;
e. Penataan kembali fungsi penyuluhan berbasis pada kebutuhan petani;
f. Restrukturisasi kelembagaan petani;
g. Pengoptimalan Sumberdaya Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang
berbasis pada spesifikasi lokalita;
h. Pengembangan metodologi dan model-model penyuluhan partisipatif;
i. Peningkatan kelembagaan petani menjadi lembaga sosial ekonomi
yang mandiri dan tangguh;
j. Pengembangan jejaring dan teknologi dalam agribisnis.
38
Kebijakan yang diambil dalam peningkatan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan meliputi :
1. Membentuk dan mengaktifkan peran Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
2. Membentuk dan mengaktifkan peran Komisi penyuluhan Daerah;
3. Memperkuat cadangan pangan masyarakat dengan membangun lumbung
pangan di pedesaan;
4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi;
5. Revitalisasi Balai Penyuluhan;
6. Revitalisasi Sumber Daya manusia Penyuluh;
7. Revitalisasi Kelembagaan Pertanian.
8. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten
Malang, pemerintah provinsi Jawa Timur, pemerintah Pusat, Petani dan
Swasta.
9. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan berdasarkan suatu
programa penyuluhan yang disusun antara penyuluh dan petani
10. Pembiayaan penyuluhan pertanian merupakan tanggungjawab bersama
antara pemerintah, petani dan swasta.
11. Pendirian UPT – Balai Penyuluhan pada kecamatan-kecamatan yang belum
memiliki bangunan kantor UPT – BP
12. Pemerintah pusat diharapkan dapat mengalokasi bantuan dana
operasional bagi para penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN
PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan dan pelaksana
penyuluhan adalah :
1. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehingga dapat
menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk
baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya sepanjang
waktu dengan harga yang terjangkau;
2. Meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk mencapai kehidupan yang
lebih sejahtera.
39
Dengan terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan peningkatan
kesejahteraan petani secara langsung maupun tidak langsung akan
berdampak pada Pengurangan Penduduk Miskin, khususnya di pedesaan.
Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan adalah:
1. Pengurangan penduduk rawan pangan 1% per tahun;
2. Peningkatan akses pangan masyarakat 5 % per tahun;
3. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2.200 Kkal/
Kap/hari untuk energi dan 57 Gram/Kap/hari untuk protein;
4. Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan
Harapan, dengan konsumsi energi sebesar 2.000 Kkal/Kap/hari dan
protein sebesar 52 gr/kap/hari;
5. Peningkatan skor PPH 3,5 % per tahun;
6. Peningkatan keragaman dan kualitas konsumsi dengan pendekatan
beragam, berimbang dan bergizi dengan kontribusi padi padian 25 %,
Umbi umbian 2,5 %, kacang-kacangan 10 %, pangan hewani 24 %, sayur
dan buah-buahan 30 %, minyak dan lemak 5 %, gula 2,5%, buah/biji
berminyak 1%;
7. Berkembangnya lembaga tunda jual 10 lembaga per tahun;
8. Terbentuknya Cadangan pangan pekarangan 5 unit per tahun;
9. Peningkatan Lembaga pembeli gabah 10 lembaga per tahun;
10. Tercapainya peranan penyuluh dalam pendampingan masyarakat satu
desa satu penyuluh dan terbentuknya Gapoktan berwawasan agribisnis
dan Agroindusri sebanyak 273 gapoktan;
11. Kenaikan klas kelompok pemula menjadi lanjut, lanjut menjadi madya,
madya menjadi utama masing-masing 200 Kelp/tahun;
12. Pembangunan Gedung BPP 3 unit per tahun;
13. Penambahan tenaga penyuluh 20 Orang/tahun untuk memenuhi 1 desa 1
penyuluh;
14. Tersusunnya programa penyuluhan tingkat kecamatan 33 per tahun;
15. Peningkatan produktivitas usahatani sebesar 5% per tahun;
16. Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan Komisi Penyuluhan
masing-masing 4 kali pertemuan per tahun;
17. Terbentuknya desa mandiri pangan sebanyak 3 desa per tahun;
40
18. Tersedianya cadangan pangan daerah berupa beras sebanyak 25 Ton per
tahun untuk penanganan daerah bencana alam;
19. Tersedianya peta rawan pangan Kabupaten Malang per tahun;
20. Terbentuknya lembaga keuangan mikro di pedesaan sebanyak 5 unit per
tahun;
21. Terbentuknya kelembagaan sosial ekonomi pertanian 25 unit per tahun.
22. Terumuskannya 1 (satu) sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan relevan dengan
perubahan lingkungan strategis.
23. Terpenuhinya 1 (satu) sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Malang
24. Tersedianya 1 (satu) Desa penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
yang kompeten dalam jumlah dan mutu, serta memenuhi standar
kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.
25. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan yang berbasis kompetensi
(competency based education) yang dituangkan dalam Programa
Penyuluhan Desa, programa penyuluhan Kecamatan dan programa
penyuluhan Kabupaten.
26. Terbentuknya jaringan kerjasama penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan antara pemerintah, petani dan stakeholders.
27. Tertatanya pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
di Kabupaten Malang yang melibatkan pemerintah, petani dan
stakeholderssetiap tahunnya.
28. Terlatihnya 159 aparatur penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di
Kabupaten Malang sesuai dengan kebutuhan tugas dan jabatannya.
29. Meningkatnya kompetensi petani dalam mengelola usahatani dan
organisasinya.
30. Meningkatkan pertumbuhan 5 (lima) lembaga ekonomi daerah dengan
berbasis sektor pertanian dengan memberdayakan masyarakat pedesaan.
31. Terbentuknya jaringan kerja sama dan kerja usaha antara pemerintah,
petani dan stakeholders setiap saat.
32. Tersusunnya data base penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
di 33 Kecamatan secara lengkap dan berkesinambungan.
33. Terbangunnya sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan yang rapi dan teratur
41
34. Terbentuknya pengembangan Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas
Unggulan (SPAKU) di tiap-tiap UPT Balai Penyuluhan.
42
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian
keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang
dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program
dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi.
Program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan yang direncanakan untuk periode Tahun 2016 serta prognosisnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
43
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017
SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana tahun 2016 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 21 01 Urusan Wajib Bidang Urusan : Ketahanan Pangan
1 21 01 01 Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancar nya pelaksa naan adminis trasi per kantoran
1 21 01 01 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk & keluar
BKP3 3216 surat
3.376.000 DAU 3.500 surat 4.000.000
1 21 01 01 02. Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran tele pon, air & listrik selama 1 tahun
BKP3 & 33 UPT-BP
444 rekening
46.320.000 DAU 444 rekening 50.000.000
1 21 01 01 07.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun
BKP3 264 orang
198.000.000 DAU 264 orang 198.000.000
1 21 01 01 08.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyedia an sarana kebersihan
BKP3 1 paket 68.343.300 DAU 1 paket 70.000.000
44
kantor selama 1 tahun
1 21 01 01 09.Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki selama 1 tahun
BKP3 25 unit 12.500.000 DAU 33 unit 17.500.000
1 21 01 01 10.Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengada an alat tulis kantor
BKP3 & 33 UPT-BP
1 paket 159.338.200 DAU 1 paket 159.338.200
1 21 01 01 11.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyedia an ba rang ce takan & penggan daan sela ma 1 thn
BKP3 1 paket 20.000.000 DAU 1 paket 30.000.000
1 21 01 01 12.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengada an kompo nen insta lasi listrik /penerangan bangun an kantor
BKP3 1 paket 10.000.000 DAU 1 paket 15.000.000
1 21 01 01 15.Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah eksem plar ba han baca an yg di beli
BKP3 24 eksem plar
3.600.000 DAU 24 eksem plar
3.600.000
1 21 01 01 18.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Jumlah penugas an dinas luar
BKP3 60 orang 30.175.000 DAU 60 orang 30.175.000
45
Luar Daerah daerah 1 21 01 01 19.Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugas an dinas dalam daerah
BKP3 90 orang 35.400.000 DAU 90 orang 35.400.000
1 21 01 02 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana & prasara na yg berfungsi dg baik
1 21 01 02 20.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli
BKP3 & UPT-BP
1 paket 107.042.264 DAU 1 paket 120.000.000
1 21 01 02 22.Pemeliharaan Rutin/Berka la Gedung Kantor
Jumlah gedung/ kantor yg dipelihara
BKP3 & 33 UPT-BP
1 unit 200.000.000 DAU 1 unit 225.000.000
1 21 01 02 24.Pemeliharaan Rutin/Berka la Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yg mendpt pemeliha raan
BKP3 2 unit 75.000.000 DAU 2 unit 90.000.000
1 21 01 02 45.Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung/ ktr yg dibangun
BKP3 & UPT-BP
1 paket 3.436.976.700 DAK 1 paket 4.000.000.000
1 21 01 06 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja & keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat wkt & akunta bel
1 21 01 06 01.Penyusunan Laporan Capaian
Jumlah dokumen
BKP3 7 jenis 30.000.000 DAU 7 jenis 30.000.000
46
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Knerja SKPD
laporan kinerja SKPD yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel
laporan laporan
1 21 01 06 02.Penyusunan Laporan Keuangan
Jumlah dokumen laporan keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat waktu & akuntabel
BKP3 3 doku men
15.000.000 DAU 3 doku men 15.000.000
1 21 01 15 Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Per kebunan)
Cakupan ketersediaan & akses pa ngan di tkt rmh tangga yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA)
1 21 01 15 01.Penanganan Daerah Rawan Pangan
Jumlah survey de sa rawan pangan yg terta ngani
390 desa 390 desa 150.000.000 DAU 390 desa 200.000.000
1 21 01 15 09.Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Jumlah kelompok wanita yg dibina dlm pe ngolahan pangan
10 kelompok
10 kelompok
100.000.000 DAU 15 kelompok 150.000.000
1 21 01 15 13.Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Jumlah cadangan pangan,
15 keca matan
15 kecamat an
150.000.000 DAU 20 kecamat an
200.000.000
47
harga & pasokan yg terta ngani
1 21 01 15 14.Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Jumlah desa repli kasi dari desa mandiri pangan
6 desa 6 desa 150.000.000 DAU 12 desa 200.000.000
1 21 01 15 18.Pengembangan Lumbung Pangan Desa
Jumlah ketersediaan pa ngan di tkt masya rakat yg terpenuhi
30 keca matan
30 keca matan
230.000.000 DAU 30 keca matan
250.000.000
1 21 01 15 22.Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Jumlah terinfor masinya mutu & keaman an pa ngan pd masyara kat
33 keca matan
33 keca matan
100.000.000 DAU 33 keca matan
150.000.000
1 21 01 15 30.Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
Jumlah terinfor masinya makananyg bera gam, ber gizi, seim bang & aman (B2SA) pd masyara kat
33 keca matan
33 keca matan
250.000.000 DAU 33 keca matan
300.000.000
1 21 01 15 31.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah kegiatan yg termonitoring & ter evaluasi selama 1 tahun
33 keca matan
33 keca matan
200.000.000 DAU 33 keca matan
200.000.000
48
2 01 01 15 Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani
Cakupan kelancar an penyu luhan & pendam pingan pe tani pela ku agribis nis
2 01 01 15 02.Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Jumlah gapoktan yg terfasilita si dlm penumbuhan & pe ngem bangan agribisnis selama 1 tahun
15 gapok tan
15 gapok tan
200.000.000
DAU 20 gapoktan 250.000.000
2 01 01 19 Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Cakupan pemenuhan profesi onalitas penyuluh pertanian/perkebunan
2 01 01 19 01.Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Jumlah penyuluh pertanian /perkebunan yg dibina utk peme nuhan profesio nalitas selama 1 tahun
33 keca matan
33 keca matan
300.000.000 DAU 33 keca matan
350.000.000
2 01 01 19 02.Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
Jumlah penyuluh yg profesi onal
33 keca matan
33 keca matan
550.000.000 DAU 33 keca matan
575.000.000
49
Pertanian/ Perkebunan
sela ma 1 tahun
2 01 01 19 03.Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
Jumlah pemenuhan pro gram pe nyuluhan pertanian/perkebunan sela ma 1 thn
33 keca matan
33 keca matan
190.000.000 DAU 33 keca matan
225.000.000
2 06 01 20 Program Pembina an Industri Rokok dan Tembakau
Cakupan pemenuhan profesi onalitas kelompok petani tembakau
2 06 01 20 01.Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Jumlah kelompok petani tembakau yg dibina ttg fungsi kelemba gaan selama 1 tahun
20 kelompok
20 kelompok
700.000.000 DBHCT 20 kelompok 750.000.000