Review Rencana Strategis 2014- 2018dprd.banyuasinkab.go.id/userfiles/files/RENSTRA_SETWAN...Review Rencana Strategis 2014- 2018 Sekretariat DPRD Kab.Banyuasin 10 Alhamdulillah, puji

Review Rencana Strategis 2014- 2018

Sekretariat DPRD Kab. Banyuasin 9



Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat

rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis ( Renstra ) Sekretariat DPRD

Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 - 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renstra (Review Renstra) ini merupakan suatu rencana, tindakan

dan kegiatan yang mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Dan telah mengalami perubahan sesuai

dengan keluarnya PP 18 thn 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan

dan Anggota DPRD sehingga adanya penambahan Kegiatan baru dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. TentangTata cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan akan menjadi

pedoman bagi seluruh aparat sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan Tugasnya.

Rencana Strategis ( Review Renstra ) merupakan kewajiban bagi setiap OPD,

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah untuk merencanakan

Program dan Kegiatan lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan mereview Rencana Strategis

(Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin tahun

2014 – 2018 ini masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan, sehingga kami

mengharapkan kritik / saran dan dukungan dari semua pihak yang bersifat

KATA PENGANTAR



konstruktif. Semoga dalam melaksanakan tugas ini, kami dapat menyelenggarakan

pelayanan kepada Dewan seoptimal mungkin sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

PANGKALAN BALAI 2018

Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUASIN

Dr. H. KONAR ZUBER,SH.,MH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 196504111988031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..................................................................................I

DAFTAR ISI...................................................................... ........................III

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum .............................................................. 3

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................... 6

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................... 7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD ....................... 9

2.2 Sumber Daya OPD .......................................................... 21

2.3 Kinerja Pelayanan OPD ................................................... 22

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 22

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan

Tugas dan Fungsi Pelayanan PD .................................... 23

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan

Wakil Kepala Derah Terpilih ........................................... 24

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi / Kabupaten ....................................................... 26

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD .................... 26

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis..............................................27



BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN

DAN STRAREGI

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .................. 28

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD denganTujuan Tujuan dan

Sasaran RPJMD ................................................................... 29

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .......................................... 30

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 Program dan Kegiatan ................................................... 31

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ...................... 35

BAB VII PENUTUP ............................................................................. 36

LAMPIRAN



1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka

dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh

masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah sejalan

dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola

lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang

saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya

direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, guna terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pusat dan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah

tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa

Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik Laporan Kinerja (LKJ).

P E N D A H U L U A N



Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) merupakan Lembaga yang sangat strategis karena selain menjadi Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah, juga menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan

terhadap pemerintah daerah yang diharapkan akaan lebih membuka dinamika yang demokratis,

proposionalitas, akuntabel dan responsible. Namun tuntutan akan sebuah pemerintahan yang

tertata dengan sebuah sistem kinerja yang efektif dan efisien menjadi pembahasan yang tidak

akan pernah terhenti dengan waktu yang terbatas. Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif

dan DPRD sebagai unsur legislatif merupaka dua kutub yang memegang peranan penting untuk

pelaksanaan kinerja sistem birokrasi daerah sehingga keduanya merupakan wadah dari proses

pembangunan di daerah yang lebih memiliki keberpihakan kepada masyarakat.

Didalam pelaksanaan kinerja sistem birokrasi daerah DPRD didukung oleh kinerja

Sekretariat DPRD. Untuk itu Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin bukanlah lembaga politik,

melainkan institusi unik yang secara organisasi termasuk dalam Pemerintahan Kabupaten

Banyuasin dan menjalankan fungsi pelayanan kepada DPRD Kabupaten Banyuasin. Untuk itu di

dalam menjalankan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin lima tahunan yang

merupakan sebuah rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada

Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018.

Rencana Strategis ini dihasilkan melalui proses yang berorientasi pada hasil capaian

pada lima tahun sebelumnya secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses

tersebut telah menghasilkan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan strategis serta program dan kegiatan pokok

yang akan dilaksanakan sampai 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran



Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik





11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan

Hidup

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4181);

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



19.

20.

21.

22.

23.

24. 25.

26.

27.

28.

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan

dan Tata Cara Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999Tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 07 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin

Tahun 2014 – 2018.

Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063);

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia, No 18 tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor : 3/BA/Tahun 2017

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005



29.

tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. TentangTata

cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra (Review Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin adalah menjamin adanya konsistensi perencanaan serta

pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten

Banyuasin secara berkelanjutan. Sesuai dengan Inpres Nomor 07 Tahun 1999 tentang Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) substansi utama RENSTRA Sekretariat DPRD

Kabupaten Banyuasin memuat berbagai Program dan Kegiatan dalam konteks Akuntabilitas

Kerja Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuasin guna menunjang tingkat Kinerja DPRD Kabupaten

Banyuasin yang lebih maksimal.

Adapun Tujuan penyusunan dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin

tahun 2014 – 2018 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018 ke

dalam tujuan, sasaran dan program kerja.

2. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi

pada masa depan, adaptip terhadap perubahan lingkungan strategis, dan peningkatan

produktivitas dan menjamin efektifitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Format Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten

Banyuasin Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :



1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang Latar Belakang, Maksud dan tujuan , Landasan Hukum dan

Sistematika Penyusunan.

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini Menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber daya Manusia, Kinerja

Pelayanan dan Tantangan Serta Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD.

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Sekretariat DPRD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih, Penentuan isu – isu strategis dan rumusan isu – isu strategis.

4. BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Bupati Banyuasin Berdasarkan RPJMD, Tujuan

dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.

5. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif.

6. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif.

7. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Membahas tentang Indikator yang direncanakan akan dicapai dalam 5 tahun mendatang

sebagai untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran serta program dan kegiatan.

8. BAB VIII. PENUTUP



2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya mempunyai hak dan

kewajiban, serta tugas dan wewenang yang semakin meningkat. Oleh karena itu keberadaan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting dalam menunjang pelaksanaan

tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, tugas Sekretaris DPRD melaksanakan dan

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.1.2 Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris DPRD

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretaariatan DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat / pertemuan DPRD: dan

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH



e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan Fungsi:

(1) Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pelaksanaan

Urusan Tata Usaha Pimpinan DPRD, Tata Usaha Urusan Rumah Tangga dan

Perlengkapan, Urusan Sarana dan Prasarana.

(2) Kepala Bagian menyelenggarakan Fungsi :

a. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat/pertemuan yang

disenggarakan oleh DPRD;;

b. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor, gedung

paripurna dan rumah dinas jabatan;

c. Pengaturan dan mengelolah urusan rumah tangga, keamanan serta mengatur

penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya;

d. Penyelenggaraan ketatausahaan DPRD dan Sekretariat DPRD;

e. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;

f. Penyelenggaraan pengelolaan asset DPRD dan Sekretariat DPRD;

g. Pengkoornisasian terhadap bidang tugas terkait dan bertanggungjawab

terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian yang berada di bawahnya;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

(a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas :

1) Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;

2) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan

lingkup kerjanya;

3) Melaksanakan surat-menyurat dan tata kearsipan DPRD dan Sekretariat

DPRD;

4) Menyusun dan menyiapkan administrasi kepegawaian di Sekretariat

DPRD;

5) Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan

kegiatan;



6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

(b) Sub Bagian Rumah Tangga, Melaksanakan Tugas:


2) Melaksanakan Dokumen Pelasanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan

lingkup kerjanya;

3) Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat/pertemuan yang

disenggarakan oleh DPRD;

4) Mengatur dan memelihara kebersihan dan keamanan gedung kantor,

rumah dinas dan gedung paripurna DPRD;

5) Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kegiatan;


bidang tugasnya.

(c) Sub Bagian Perlengkapan dan Asset, Melaksanakan Tugas;



lingkup kerjanya ;

3) Merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan kebutuhan serta

memelihara peralatan dan perlengkapan gedung kantor, rumah dinas

dan gedung paripurna DPRD;

4) Melakukan inventarisasi terhadap peralatan dan perlengkapan gedung

kantor, rumah dinas jabatan, gedung paripurna DPRD;

5) Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kegiatan;

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya.

2) Bagian Keuangan dan Anggaran, melaksanakan tugas;

(1) Kepala Bagian Keuangan dan Anggaran melaksanakan tugas pembantuan

Sekretaris DPRD dalam rangka pelaksanaan urusan keuangan dan Anggaran,



Perbendaharaan, Pembukuan serta pertanggungjawaban Keuangan

kesekretariatan DPRD.

(2) Kepala Bagian Menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

b. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD

c. Menyelenggarakan Penatausahakan keuangan;

d. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan;

e. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi, laporan keuangan, laporan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan memverifikasi

pertanggungjawaban kuangan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.;

(a) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran, melaksanakan tugas:

1) Melakukan persiapan Perencanaan dan Perumusan Program Kerja;


lingkup kerjanya;

3) Mengumpulkan dan menyusun data-data perhitungan Anggaran

kesekretariatan dan DPRD;

4) Memfasilitasi rapat-rapat pembahasan KUA/PPAS Badan Anggaran

DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah daerah;

5) Menyiapkan Rencana anggaran setiap Tahun kesekretariatan dan

DPRD;

6) Meneliti susulan Anggaran kesekretariatan dan DPRD;

7) Mengikuti dan memfasilitasi rapat-rapat Anggaran yang

diselenggarakan oelh DPRD;

8) Mempersiapkan program dan Rencana Kerja, kegiatan tahunan

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana

Strategis Dinas (RENSTRA);

9) Mempersiapkan bahan Penyusunan Program Kerja dan Rencana

Anggaran berdasarkan KUA-PPAAS;

10) Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahan;



11) Mempersiapkan bahan penyusun standar Minimal OPD;

12) Menyusun bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

tugas-tugas bagian dan mengumpulkan, mengelola dam melaporkan

pelaksanaan RKPD;

13) Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaan kegiatan;


bidang tugasnya.

(b) Sub Bagian Tata Usaha Keuangan, Melaksanakan tugas:



lingkup kerjanya;

3) Menerbitkan Surat Perintah Membayar;

4) Memeriksa kebenaran surat penagihan;

5) Memberikan masukan masalah perbendaharaandan ketatausahaan

Keuangan;

6) Mengkoordinasikan kepala PPTK, Bendahara dan Pembantu PPK

untuk pengajuan SPP dan SPM UP.GU/TU/LS;




bidang tugasnya.

(c) Sub Bagian Pelaporan, Melaksanakan tugas:

1) Melakukan Persiapan Perencanaan dan Perumusan Program kerja;


lingkup kerjanya;

3) Merencanakan Penatausahaan Keuangan;l

4) Menyusun pengadministrasian dan pembukuan Keuangan;

5) Mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan

belanja dan pertanggungjawaban Keuangan;

6) Membuat laporan arus kas terhadap realisasi Anggaran;



7) Merekapitulasi pengeluaran surat pertangungjawaban dan

penandatanganan surat pengesahan pertanggungjawaban;

8) Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksana

kegiatan;


bidang tugasnya;

3) Bagian Perundang-Undangan, Melaksanakan Tugas:

(1) Kepala Bagian Perundang-Undangan melaksanakan tugas pembuatan rancangan

Peraturan Daerah usul Inisiatif DPRD, pelaksanaan persiapan surat keputusan

DPRD, penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kepala Bagian Menyelenggarakan Fungsi:

a. Menyelenggarakan kajian peundang-undangan;

b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;

c. Pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan

Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD;

d. Pengumpulan bahan penyiapna draft Rancangan Peraturan Daerah Usul

Inisiatif DPRD;

e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi terhadap pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah antara DPRD dengan Pemerintah Daerah;

f. Penyiapan Rancangan Keputusan DPRD, persetujuan bersama DPRD dan

Bupati;

g. Pemberian pertimbangan hukum yang diperlukan bagi DPRD dalam

mengambil keputusan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ssuai dengan bidang tugas

dan fungsi;

(a) Sub Bagian Legislasi, melaksanakan tugas:



lingkup kerjanya;

3) Menyiapkan Draft Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan

Keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD;



4) Memfaslitasi dan mengikuti Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah antara DPRD dengan Pemerintah Daerah;

5) Mencetak/mengandakan dan mendokumentasikan Peraturan Daerah

dan Produk Hukum DPRD;

6) Mengkaji dan menelaah produk hukum yang akan dibuat sesuai

dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;




bidang tugasnya.

(b) Sub Bagian Fasilitasi Tugas Pengawasan, melaksanakan tugas :



lingkup kerjanya;

3) Memfaslitasi penyiapan bahan-bahan/peraturan perundang-undangan

tentang pelaksanaan tugas bidang pengawasan DPRD;

4) Memfasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap

pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan

lainnya yang menjadi kewenangan DPRD;

5) Memfasilitasi Penyusunan Laporan pelaksanaan tugas fungsi

pengawasan oleh DPRD;

6) Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggunjawabkan


7) Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya;

(c) Sub Bagian Sosialisasi Produk Hukum dan Peningkatan Sumber

Daya DPRD, melaksanakan tugas:

1) Melakukan persiapkan perencanaan dan perumusan program kerja;


lingkup kerjanya;

3) Menghimpun data produk hukum yang dibuat oleh DPRD;



4) Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD

dan Peraturan Daerah lainnya;

5) Menyiapkan Perencanaan tentang peningkatan Sumber Daya DPRD;

6) Menyiapkan bahan Koordinasi ddengan pihak terkait tentang

Peningkatan Sumber Daya DPRD;

7) Mengikuti Rapat yang dilaksanakan oleh DPRD;



9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya.

4) Bagian Persidangan, Humas dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

(1) Kepala Bagian Persidangan, Humas dan Dokumentasi melaksanakan tugas

pelaksanaan fasilitasi persidangan atau rapat/sidang DPRD serta pelaksanaan

fasilitasi kegiatan kehumasan dan keprotokolan DPRD.

(2) Kepala Bagian menyelenggarakan Fungsi :

a. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat yang

diselenggarakan DPRD;

b. Fasilitasi dan mengkoordinasikan risalah rapat;

c. Penyelenggaraan tugas-tugas kehumasan dan fasilitasi perjalanan dinas

Pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD;

d. Penyelenggaraan Dokumentasi, kepustakaan dan arsip DPRD dan Sekretariat

DPRD;

e. Fasilitasi publikasi kegiatan DPRD dan kerjasama media komunikasi DPRD;

f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsi;

(a) Sub Bagian Persidangan, melaksanakan tugas:



lingkup kerja;

3) Memfasilitasi kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh DPRD (Rapat

Paripurna dan Rapat Alat Kelengkapan DPRD);



4) Menyiapkan Jadwal rapat yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah

DPRD;

5) Menyiapkan panduan rapat Paripurna, Undangan Rapat, Absensi

Rapat, Notulen Rapat serta bahan-bahan rapat yang diperlukan oleh

DPRD;

6) Menyiapkan rencana dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kegiatan

Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD;

7) Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

tugas para staf yang berada dibawahnya;

8) Menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawabkan pelaksanaan

kegiatan;


bidang tugasnya.

(b) Sub Bagian Keprotokolan, Humas dan Perjalanan Dinas,

melaksanakan tugas:

1) Melakukan persiapan Perencanaan dan perumusan program Kerja;


lingkup kerjanya;

3) Melaksanakan kegiatan keprotokolan, kehumasan DPRD dan

Sekretariat DPRD;

4) Merencanakan dan fasilitasi Perjalanan Dinas dan penyerapan aspirasi

masyarakat yang dilaksanakanoleh DPRD;

5) Memfasilitasi publikasi dan informasi kegiatan DPRD dan kerjasama

media kegiatan DPRD;

6) Melaksanakan pengambilan/pemeliharaan photo-photo dokumentasi

kegiatan DPRD;

7) Membuat suatu kegiatan penyampaian pesan oleh humas kepada

media (press release) berita yang diperlukan tentang kegiatan DPRD;

8) Menyelenggarakan dan memelihara website DPRD dan sekretariat

DPRD;



9) Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggunjawabkan



bidang tugasnya.

(c) Sub Bagian Risalah, Dokumentasi dan Kepustakaan, melaksanakan

tugas :

1) Melaksanakan persiapan Perencanaan dan Perumusan Program

Kerja;


lingkup kerjanya.

3) Menyusun risalah rapat Paripurna DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD;

4) Membuat dan menggandakan Dokumentasi Produk-produk DPRD;

5) Menyelenggarakan kepustakaan dan arsip Sekretariat DPRD dan

DPRD;

6) Menyimpan da memelihara produk hukum DPRD dan Peraturan

Perundang-Undangan tentang tugas dan fungsi DPRD;

7) Melakukan pengadaan bahan-bahan bacaan dan buku-buku

kepustakaan kesekretariatan DPRD;



9) Melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan dan pendukung terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh seorang

Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuasin yang secara teknis operasional berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin terdiri dari :



1. Sekretaris DPRD

2. Bagian Umum

3. Bagian Persidangan dan Humas

4. Bagian Keuangan

5. Bagian Hukum dan Perundang – Undangan

(a) Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Rumah Tangga;

3. Sub Bagian Perlengkapan dan Asset;

(b) Bagian Keuangan dan Aanggaran terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu

1. Sub Bagian Perencanaan Anggaran Penganggaran;

2. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan;

3. Sub Bagian Pelaporan;

(c) Bagian Perundang – Undangan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Legislasi;

2. Sub Bagian Fasilitasi Tugas Pengawasan;

3. Sub Bagian Sosialisasi Produk Hukum dan Peningkatan Sumber Daya DPRD;

(d) Sub Bagian Persidangan Humas dan Dokumentasi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian

yaitu:

1. Sub Bagian Persidangan;

2. Sub Bagian Keprotokolan, Humas, dan Dokumentasi dan Perjalanan Dinas;

3. Sub Bagian Risalah, Dokumentasi dan Kepustakaan;



Bagian Persidangan,

Humas dan

Dokumentasi

Sub Bagian

Persidangan

Sub Bagian

Keprotokolan, Humas

Dan Perjalan Dinas

Sub Bagian Risalah,

Dokumentasi

Dan Kepustakaan

SEKRETARIS

DPRD

Bagian

Perundang-

Undangan

Bagian Keungan

dan

Anggaran

Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian

Sub Bagian

Rumah Tangga

Sub Bagian

Perlengkapan dan

Asset

Sub Bagian

Perencanaan

Penganggaran

Sub Bagian Tata

Usaha

Kauangan

Sub Bagian

Pelaporan

Sub Bagian

Legislasi

Sub Bagian

Fasilitasi

Tugas Pengawasan

Sub Bagian

Sosialisasi Produk

Hukum dan

Peningkatan

Sumber Daya

DPRD

Bagian Umum

Dan

Kepegawaian


Review Rencana Srategis 2014-2018

2.2 Sumber Daya OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten

Banyuasin dapat dirinci sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai terdiri dari :

1) Pegawai Negeri Sipil : 56 Orang

2) Calon Pegawai Negeri Sipil : 0 Orang

3) Tenaga Kontrak : 141 Orang

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Esolan :

1) Esolan II/b : 1 Orang

2) Esolan III/a : 4 Orang

3) Esolan IV/a : 12 Orang

4) Staf : 39 Orang

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :

1) Golongan IV/c : 0 Orang

2) Golongan IV/b : 4 Orang

3) Golongan IV/a : 3 Orang

4) Golongan III/d : 9 Orang

5) Golongan III/c : 7 Orang

6) Golongan III/b : 14 Orang

7) Golongan III/a : 7 Orang

8) Golongan II/d : 0 Orang

9) Golongan II/c : 7 Orang

10) Golongan II/b : 1 Orang

11) Golongan II/a : 4 Orang

d. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan :

1) S.2 : 18 Orang

2) S.1 : 22 Orang

3) D.3 : 1 Orang

4) SMA/Sederajat : 15 Orang

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Pelaksanaan pelayanan Sekretariat DPRD umumnya bersifat pelayanan

admnistrasi dan fasilitas kegiatan-kegiatan DPRD, misalnya : pelaksanaan

administrasi keuangan dan kegiatan-kegiatan, pelaksanaan rapat-rapat, kunjungan

kerja baik dalam dan luar daerah, maupun kegiatan lain yang menunjang

21



pelaksanaan tugas DPRD.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

a. Untuk Tantangan Pelayanan Yang Dihapi Adalah :

Berdasarkan tingkat pencapaian kinerja pada sekretariat DPRD untuk

tantangan pelayanan yang dihadapi adalah :

1) Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsinya ;

2) Rendahnya pengetahuan karena kurangnya pendidikan dan pelatihan yang

diikuti ;

3) Rendahnya motivasi dan disiplin kerja aparat ;

4) Terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang

tersedia;

5) Kurangnya profesionalme ditingkat pelayanan baik rapat maupun

administrasi;

6) Efisiensi terhaadap anggaran yang disesuaikan dengan kinerja.

7) Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia;

8) Kemajuan Informasi Teknologi (IT) yang pesat;

b. Peluang

Sedangkan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Sekretariat DPRD

untuk mencapai kinerja yang baik sesuai dengan kekuatan yang ada adalah

sebagai berikut :

1) Ketersediaannya pegawai sesuai dengan kopetensi dan profesi yang dimiliki

2) Tersediannya SOP dalam semua kegiatan

3) Meningkatkan ketepatan dalam penyelesaian tugas

4) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD

5) Meningkatkan jumlah anggaran yang tersedia dalam menunjang kegiatan

DPRD

6) Tersedianya program pendidikan dan pelatihan yang memadai

7) Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana yang tersedia

8) Sistem kerja sama antar lembaga yang lebih terpadu.



Dalam proses penyususnan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan

analisis dan identifikasi isu – isu strategis guna meningkatkan akseptabel prioritas

pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat

dipertanggung jawabkan. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin ini merupakan isu-isu strategis

berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari

potensi,peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam

perencanaan pembanagunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi

Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD Sekreariat DPRD, analisis

gambaran RJPMD Kabupaten Banyuasin dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal

yang dapat mempengaruhi, maka isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin ini yaitu sebagai

berikut :

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH.

a. Dalam memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasahkan belum dapat dilakukan secara

optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang propesional dan terbatasnya sarana

dan prasarana pendukung

b. Kepentingan poitik dan kepentingan teknis yang bercampuraduk dan sulit dibedakan berpengaruh

terhadap capaian kinerja.

c. Perubahan peraturan dan kebijakan pemeriintah yang sering terjadi perlu disosialisasikan kepada

semua pihak sehingga tidak kelancaran dan tertib administarasi.

d. Sumber dana yang terbatas masih dirasakan menghambat pelaksanaan tupoksi.

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1 Visi

Dengan mengacu pada Visi dan Misi tersebut maka dilakukan penelaahan terhadap

hasil-hasil yang telah dicapai maupun yang akan dicapai untuk melaksanakan pembangunan

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



daerah Kabupaten Banyuasin lima tahun mendatang. Hasil penelaahan tersebut kemudian

dirumuskan oleh Kepala Daerah terpilih untuk menjadi Visi Kabupaten Banyuasin 2014-2018

yakni :

“BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI”.

Terdepan :

Suatu keadaanyang menunjukan tingkat kesejahteraan, berada dalam kondisi lebih

baik dan menjadi acuan bagi daerah-daerah lain dalam konteks sebagai daerah hasil

pemekaran, Acuan yang dimaksud sebagaimana tren perkembangan indikator pembangunan

dan perekonomian yang meningkat. Yang secara umum ditandai dengan indikator

Perekonomian dan Pembangunan yang terus meningkat.

Berdaya Saing :

Kemampuan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banyuasin yang berada pada

kawasan strategis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Melalui pengelolaan

kekhasan sumber daya lokal yang dimiliki, mampu mengendalikan lingkungan eksternal,

membangun kerjasama yang lebih luas. Dengan indikasi penciptaan berbagai kondisi yang

memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang (MASYARAKAT).

Ditandai dengan kemampuan ekonomi/produktifitas, peningkatan fasilitas wilayah / infrastruktur

dan peningkatan jumlah investasi yang masuk ke kawasan Banyuasin.

Mandiri :

Suatu kondisi daerah yang ditandai dengan perkuatan dan peningkatan

perekonomian kerakyatan melului optimalisasi seluruh potensial daerah secara benar, sadar,

dan bertanggung jawab yang didukung oleh sikap ketidaktergantungan, kedewasaan,

berdayaguna, dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat

ditengah pemberlakuan pasar bebas era globalisasi. Daerah dan masyarakat Kabupaten

Banyuasin yang lebih mandiri akan dicapai melalui upaya yang difokuskan pada peningkatan

pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan

peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan menedepankan aspek

kemandirian.

Berdasarkan uraian pengertian diatas dapat di jelaskan bila manusia mampu

mengoptimalkan potensinya, maka akan bisa maksimal pula kontribusinya untuk kesejahteraan

bersama. Dengan demikian, kemakmuaran sebuah bangsa dicapai berbasiskan kekuatan

rakyat yang berdaya dan menghidupinya. Penybab dari langgengnya kemiskinan,

ketidakberdayaan, maupun keterbelakangan adalah terfasilitasnya kebebasan politik,

kesempatan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial (pendidikan, kesehatan, dan lain-

lain), transparasi, serta adanya jaring pengamanan sosial.

Penyebab utama kemiskinan adalah akibat ketiadaan akses yang dapat menunjang

pemenuhan kehidupan manusiawi. Pada dimensi ekonomi, akibat distribusi akses sumber daya



ekonomi yang tak merata menyebabkan rakyat miskin tak dapat mengembangan usaha

produktifnya. Sementara pada dimensi politik, akibat rakyat miskin sangat sulit mengakses dan

terlibat berbagai kebijakan publik, maka kebijakan tersebut tak menguntungkan mereka.

Kemandirian yang ingin dicapai tidak lebih dari pada upaya membangun daya saing

masyarakat. Daya saing masyarakat itu sangat tergantung pada kualitas hidup. Kuat lemahnya

daya saing sangat ditentukan oleh kualitas kehidupan masyarakat yang difasilitasi pemerintah.

Elemen-elemen dasar kualitas hidup itu dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan dan

pembukaan akses seluas-luasnya pada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan.

Demikian halnya dengan kualitas pelayanan dan akses seluas-luasnya bagi

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Mandiri juga dapat diimplementasikan melalui

penguatan akses masyarakat pada seluruh warga masyarakat.

3.2.2 Misi.

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan sebagai Penunjang

Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan prinsip

Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan.

2. Memantapkan Iklim Investasi yang Kondusif dengan menjamin Keamanan dan Kepastihan

Hukum serta Kemudahan lainnya untuk Mewujudkan Daya Saing Daerah.

3. Membangun Tatanan Ekonomi Daerah berdasarkan Keunggulan Kompetitif Sektor

Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, dan Sektor Pembangunan

Energi Menuju Banyuasin Sejahtera.

4. Menyediaakan Akses Layanan Pendidikan (IPTEK dan IMTAQ) Berkualitas dan Terjangkau

Demi Mutu Sumber Daya Manusia yang Unggul yang Didukung oleh Peningkatan Sistem

Layanan Kesehatan yang Murah, Berkualitas, dan Merata Melalui Investasi Layanan

Puskesmas.

5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance)

dengan Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah yang Amanah, Profesional, dan

Berwibawa.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Banyuasin sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang

dalam Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi dapat terlaksana dengan baik dan saling

melengkapi satu sama yang lain.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RPJMD

Perencanaan dan penetapan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan



Hidup yang menjadi keharusan dalam pembangunan daerah perlu dipahami dan

ditaati oleh segenap masyarakat sehingga perlu disosialisasikan oleh Dewan secara

berkesinambungan agar Tata Ruang, kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat

dikendalikan.

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai tugas

pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni uatuk

memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan

pemerintahan daerah, maka visi yang ingin dicapai/diwujudkan yaitu pelayanan prima

untuk menunjang tugas-tugas DPRD sehingga setiap kegiatan DPRD dapat berjalan

dengan lancar dan terarah serta mencapai dengan baik, sehingga sasaran yang

diharapkan adalah meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya satu hubungan kerja

sama yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah serta makin

meningkatnya stabilitas daerah yang kondusif dalam pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu – isu strategis, yaitu

sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi, jumlah pegawai dan sarana / prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada

merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan digerakan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.

2. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD

sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspon dengan

baik, melalui dukungan kinerja Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang

cepat dan tepat.

3. Lingkungan kerja yangg harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD

dan Pemerintah daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi

rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.

4. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi

pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD

memiliki tujuan yang jelas dan Terarah

Rencana Strategis 2014 - 2018


4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah

Terwujudnya pelayanan Prima Melalui Peningkatan Kinerja

Sekretariat DPRD dalam mendukung Tugas dan Fungsi DPRD.

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang

akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran,

triwulan, atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses

perencanaan strategis kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya

daerah dalam kegiatan pemerintah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat

dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil

dan dapat dicapai dalam periode jangka pendek (tahunan) atau periode

jangka menengah (lima tahun).

Berdasarkan pengert i an di atas dan memperhat ikan

tu juan dalam perencanaan strategis, maka sasaran kegiatan

Sekretariat DPRD di Kabupaten Banyuasin dengan indikator

pencapaiannya dapat d i ident i f ikasikan sebagai ber ikut :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan

2. Terlaksananya Rapat DPRD

3. Terciptanya Keputusan – Keputusan DPRD

4. Terwujudnya Kesesuaian pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang lebih tinggi

dan norma-norma dalam masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN,



4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD dengan Tujuan

dan Sasaran RPJMD

TUJUAN: SASARAN:

1. Meningkatkan satu hubungan

kerjasama yang harmonis antara

DPRD dengan Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah

Meningkatnya frekwensi

pertemuan/rapat kerja yang

dilaksanakan Meningkatnya frekwensi sidang yang

dilaksanakan Meningkatnya jumlah peraturan daerah

yang dihasilkan Meningkatnya jumlah kesepakatan

yang disetujui Meningkatnya jumlah keputusan yang

dihasilkan

2. Meningkatkan stabilitas daerah yang

kondusif untuk terselenggaranya

pembangunan daerah yang makin

berkesinambungan

Meningkatnya frekwensi kunjungan

kerja yang dilakukan Terserapnya pengaduan masyarakat

yang diterima Meningkatnya jumlah laporan kegiatan

yang dibuat Meningkatnya jumlah laporan hasil

kunjungn kerja Meningkatnya jumlah pokok - pokok

pikiran Dewan



5.1. Strategi dan Kebijakan

5.1.1. Strategi

Perencanaan Strateg is Sekretar iat Dewan Perwaki lan Rakyat

Daerah Kabupaten Banyuasin adalah merupakan suatu proses

yang berorientasi pada hasi l k iner ja yang ingin dicapai se lama

kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 ( l ima) tahun mendatang.

Perencanaan Stra tegis in i d isusun secara sistemat is dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, pe luang

dan kendala uang mungkin t imbul da lam pe laksanaan tu gas dan

fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin.

Adapun strateg i kebi jakan yang akan d itempuh mencakup :

1. Meningkatkan Administras i ’ Sarana dan Prasarana dan

Kual i tas Aparatur Sekretariat DPRD

2. Mempers iapkan dan Menyelenggarakan Rapat Kelengkapan

Dewan

3. Meningkatkan Profesional isme dan Kapasitas DPRD

4. Meningkatkan Koord inasi Penyelenggaraan Pemerintahan

5.1.2. Kebijakan

Adapun rumusan arah kebijakan Sekretariat DPRD tahun 2014-2018

adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan Administrasi’ Sarana dan Prasarana

2. Menyiapkan Agenda Rapat, Mendokumentasikan dan Publikasi

3. Dukungan bagi Peningkatan Kualitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD

melalui Pelatihan, Kursus-kursus singkat, Sosialisasi dan Bimbingan Taknis.

4. Menyusun Rencana Kerja dan Kajian Peraturan Perundang-undangan

5. Pengawasan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,



Sebagai langkah untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD yang

mendiskr ips ikan keadaan yang di ing inkan tahun 2014 -2018 te lah

menyusun Misi dan Program se lama l ima tahun kedepan. Program -

Program tersebut merupakan upaya Sekretar iat DPRD untuk

merea l isasikan tugas dan fungsi yang te lah di tetapkan oleh pemerintah

Kabupaten Banyuasin.

Adapun program-program yang diuraikan, Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin akan dit indaklanjut i dengan

kegiatan-kegiatan yang akan di laksanakan tahun 2014 -2018 adalah

sebagai ber ikut :

6.1 Program dan Kegiatan

6.1.1 Program Pelayanan Administ ras i Perkantoran me l iput i :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS

5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Daerah

6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

9. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

10. Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan

11. Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

12. Penyediaan Jasa Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan

13. Penyediaan Jasa Makan dan Minum

14. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

15. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN



16. Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Pekerjaan Unit (P3-U)

17. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/ Jasa Teknis

18. Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Pekerjaan Unit (P3-U)

19. Penyediaan Jasa Tenaga Ahli

20. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD

6.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Rumah Dinas

2. Pembangunan Gedung/ Kantor

3. Pengadaan Mobil Jabatan

4. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional

5. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas

6. Pengadaan Perlengkapan Gedung/ Kantor

7. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas

8. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

9. Pengadaan Mebeleur

10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan

11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

12. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

15. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

16. Pembangunan areal Parkir

6.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

2. Pengadaan Pakaian Khusus – khusus Hari Tertentu.

6.1.4 Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas

1. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam melaksanakan Tugas

6.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatian formal

2. Pengembangan Aparatur

6.1.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan

1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran

2. LAKIP SKPD

3. Perencanaan, Pembuatan dan Penyusunan Anggaran

4. Penyusunan IKU,RENJA,TAPKIN,RKT dan RENSTRA



5. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan akhir tahun

6.1.7 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1. Rapat – rapat Paripurna

2. Kegiatan Reses

3. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

6. Peningkatan Sumber Daya Pimpinan dan Anggota DPRD

7. Pendamping Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

8. Pendamping Peningkatan Sumber Daya Anggota DPRD

9. Publikasi Kegiatan DPRD

10. Penyediaan Administrasi Pimpinan DPRD,Komisi, Badan Kehormatan dan Fraksi DPRD

11. Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi

12. Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan

13. Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyrakat /

Tokoh Agama.

14. Penyusunan Buku Selayang Pandang

15. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Periode 2014 -2019

16. Penyusunan Buku Memori Pelaksanaan Tugas DPRD Kab. Banyuasin

17. Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Bupati Banyuasin Pengadaan Pakaian Anggota

dan Pimpinan DPRD

18. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

6.1.8 Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1. Koordinasi, Konsultasi, Harmonisasi dan Kerja sama permasalahan Peraturan Perundang-

Undangan

2. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Perda Inisiatif)

3. Kajian Peraturan Perundang – Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan

yang baru yang lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan

4. Bantuan hukum advokasi permasalahan hukum

5. Pendamping Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Perda

Inisiatif)

6. Penyusunan Program Legeslasi Daerah (Prolegda)

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam

penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Banyuasin ;



7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi

dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) OPD setiap tahunnya sejak

tahun 2014 sampai dengan 2018.

Visi dan Misi Bupati diterjemahkan dalam Renstra Sekretariat DPRD

secara sistematis, sinergii dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi Tujuan,

Strategi, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur pencapaiannya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang

Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diakhir tahun anggaran dilakukan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut

penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan

pembangunan berdasarkan tolok ukur Renstra.

Indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Banyuasin yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN



Rencana Strategis (RENTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin,

merupakan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam rangka

mencapai tujuan Visi dan Misi Kabupaten Banyuasin yaitu “Terwujudnya Pelayanan

Prima Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel bagi Peningkatan Kinerja DPRD”

Rencana Strategis (Renstra OPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018 merupakan pedoman dalam menyusun

program-program di OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Banyuasin.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra OPD ini memerlukan dukungan semua pihak

baik itu eksekutif maupun legislatif dan yang terutama adalah peran aktif dari seluruh

pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin

sebagai bahan kajian dan diharapkan dapat menopang Visi Misi Pemerintah Kabupaten

Banyuasin dan mempromosikan diri sebagai mitra terdepan dari eksekutif untuk

memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan tugas dan fungsi DPRD.

P E N U T U P

PANGKALAN BALAI 2018

Plt. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUASIN

Dr. H. KONAR ZUBER,SH.,MH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 196504111988031001

Documents

Review Rencana Strategis 2014- 2018dprd.banyuasinkab.go.id/userfiles/files/RENSTRA_SETWAN...Review Rencana Strategis 2014- 2018 Sekretariat DPRD Kab.Banyuasin 10 Alhamdulillah, puji