Upload
others
View
18
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REVIEW RENCANA STRATEGIS
( RENSTRA)
TAHUN 2013 - 2018
BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2018
Kata Pengantar
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas
rahmat-Nya sehingga Review Rencana Strategis (Renstra) Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2013 – 2018 dapat tersusun. Review Renstra ini disusun
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018.
Review Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi
dan misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai
selama Tahun 2013 – 2018 yang disertai dengan program prioritas Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang. Review Renstra berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk
mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan
beserta kerangka pendanaan selama Tahun 2013 – 2018. Adanya
pelaksanaan Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang ini
diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja aparatur dalam mencapai
target yang telah ditetapkan.
Akhirnya kami berharap Review Rencana Strategis (Renstra) ini
dapat diterima dan dipedomani oleh semua pihak yang memiliki komitmen
terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sampang khususnya
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang .......................................................................
2. Landasan Hukum ...................................................................
3. Maksud danTujuan........ .......................................................
4. Sistematika Penulisan.............................................................
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah....... ...............
2. Sumber Daya Perangkat Daerah............ ................................
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah......................................
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah ..........................................................................................
BABIII.ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah ................................................
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah danWakil
Kepala Daerah ..........................................................................
3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi..........................
4. Penentuan Isu-isu Strategis.......................................................
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.......
2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah...................................
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII. PENUTUP
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
diwajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen
perencanaan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan pembangunan yang
berkelanjutan. Dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan
bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Perencanaan Strategis
(Renstra).
Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil
(outcome) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima
tahun selama periode perencanaan dengan menganalisis potensi, peluang dan
kendala yang ada. Renstra yang dibuat oleh perangkat daerah merupakan
implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten sebagai penjabaran implemnetasi dari visi dan misi kepala daerah
dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
RPJMD sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang
berjangka waktu 5 tahun ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi
acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha)
didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah
pembangunan. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing
pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan
yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah
mempunyai kewajiban melaksanakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala
Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD. Penjabaran dari Visi dan Misi ini
adalah merumuskan rencana strategis secara transparan, responsif, efisien,
efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan dalam
5 tahun ke depan. penyusunan ini berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki,
sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional dan merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta dengan
melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
hal ini dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 maka
sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan perundangan
turunannya mengamanatkan bahwa pelaksanaan program-program
pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional
sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Nasional, sehingga perlu melakukan pengkajian kembali muatan dan
substansi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 untuk
diharmonisasikan dengan program-program prioritas pembangunan nasional
dalam pencapaian Nawa Cita tujuan jangka menengah Nasional.
Kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015
tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan
kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ke Provinsi dan dari
Provinsi ke Pusat, maka diperlukan penyesuaian perangkat daerah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu dipandang perlu
melakukan pengkajian kembali RPJMD Kabupaten Sampang 2013-2018. Hal ini
didasari pertimbangan terjadinya perubahan mendasar terhadap tatalaksana
pemerintahan di daerah seperti klasifikasi urusan pemerintahan yang berdampak
pada keberadaan perangkat daerah.
Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang secara otomatis berdampak
kepada perubahan Rencana strategis ( Renstra ) Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Kabupaten Sampang. Revisi yang
dilakukan mengacu kepada perubahan dari RPJMD Kabupaten Sampang yang
mengalami beberapa revisi dan penyempurnaan. Revisi dan penyempurnaan ini
menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dari target yang telah
ditentukan.
Disamping itu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang No. 55 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang berdampak juga pada perubahan dokumen perencanaan
untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru.
Penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 ini berpedoman kepada
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2013 – 2018. Keselarasan Renstra Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dengan RPJMD
Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 terkait dalam Misi – 1 Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional yang salah satu sasarannya
adalah Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan akan ditetapkan kemudian dalam
dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan
kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kinerja Tahunan BPPKAD
Kabupaten Sampang disusun dengan berpedoman kepada RKPD
Kabupaten Sampang dan Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, beberapa peraturan
perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :
1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
2) Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421 )
3) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679)
4) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4578);
5) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614)
6) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.01/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015 - 2019
11) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Sampang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2010 Nomor 7)
12) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29)
13) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1)
14) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang
Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012
Nomor 7)
15) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16) Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah No 12 Tahun 2013 tentang RPJMP Kabupaten Sampang
Tahun 2013 – 2018
17) Peraturan Bupati Sampang No. 55 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang ;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Review Renstra Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2013-2018 adalah menyelaraskan dokumen Rencana Strategis
Perangkat Daerah dengan perubahan RPJMD Kabupaten Sampang
Tahun 2013 – 2018 dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru
sehingga lebih mempertajam arah kebijakan dalam menyusun perencanaan
dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan
transparan guna memberikan pelayanan prima yang optimal sesuai harapan
setiap warga masyarakat Kabupaten Sampang.
Tujuan dari Review Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 adalah
sebagai :
1) Penyelarasan perencanaan strategis perangkat daerah dengan perubahan
RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 dan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah yang baru.
2) Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu
5 tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan;
3) Dokumen acuan untuk mengkoordinasikan secara internal maupun eksternal
pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
4) Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan
terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
5) Alat pemersatu persepsi Pengelolan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sampang ke depan yang terarah dan
berkesinambungan satu dengan lainnya dengan menyatukan pola pikir yang
sinergi, inovatif dan profesional dalam meningkatkan kualitas Pengelolaan
Keuangan dan Aset serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
1.4. Sistematika Penulisan
Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2018 ditulis
dengan sistematika sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud Dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPPKAD
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi BPPKAD
2.2 Sumber Daya BPPKAD
2.3 Kinerja Pelayanan BPPKAD
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPKAD
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BPPKAD
3.1 Inditifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
BPPKAD
3.2 Telaan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
3.3 Telaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BPPKAD
4.2 Strategi Dan Kebijakan BPPKAD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA BPPKAD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur BPPKAD.
1) Struktur Organisasi BPPKAD
1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang mengacu
kepada Peraturan Bupati Sampang No. 55 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.
Susunan organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Program;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahi :
1. Sub Bidang Anggaran;
2. Sub Bidang Perbendaharaan;
3. Sub Bidang Belanja Pegawai.
d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
e. Bidang Pendapatan, membawahi :
1. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan;
3. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;
f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, membawahi :
1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi;
2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
3. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.
g. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
3. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan.
h. UPT Badan; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala Badan Membawahi Sekretaris dan 5 ( lima ) Bidang Yaitu :
1. Sekretaris
2. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
4. Bidang Pendapatan
5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
6. Bidang Pengelolaan Aset
Gambar 1 :
Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang
KEPALA BADAN DRS. H. JOENIARSO
SANGIDOE, M.SI
SUB BAGIAN UMUM
SUMAR, S.SOS
SUB BAGIAN KEUANGAN
Sumiati
SUB BAGIAN PROGRAM
S.SOS
BIDANG
PENDAPATAN
BIDANG ANGGARAN DAN
PERBENDAHARAAN
BIDANG PENGELOLAAN
ASET
BIDANG
AKUNTANSI & PELAPORAN
Sub Bidang
ANGGARAN
Sub Bidang
PERBENDAHARAANS
os
Sub Bidang
BELANJA PEGAWAI
Syaifullah, S.Sos
SEKRETARIAT Dra. Suhartini Kaptiati
Sub Bidang PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
Sub Bidang PENDAFTARAN,
PENDATAAN, PENAGIHAN DAN KEBERATAN Laili Akmaliah, ST
Sub Bidang
PENETAPAN DAN PEMBUKUAN
h, SE
Sub Bidang PERENCANAAN & PENGENDALIAN
Sub Bidang PEMANFAATAN DAN
PEMINDAHTANGANAN
Khairudin, SE
Sub Bidang INVENTARISASI
DAN PELAPORAN
Sutrisno, SE
Sub Bidang
AKUNTANSI
PENERIMAAN
Sub Bidang
AKUNTANSI
PENGELUARAN
Sumardi, S.Sos Sub Bidang
EVALUASI DAN
PELAPORAN KEUANGAN
Drs. A. Damanhuri
Jabatan Fungsional
BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Sub Bidang
INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI
Sub Bidang
PENAGIHAN DAN KEBERATAN
La
Sub Bidang
PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI
Nurul Salimah, SE
2) Tugas dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Sampang
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan.
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah;;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Sedangkan tugas dan fungsi setiap struktur dalam organisasi BPPKAD
Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :
a. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan
masyarakat dan protocol.
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
b. pengelolaan administrasi keuangan;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
f. pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan
h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,
pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya
manusia;
k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan
pemeliharaannya (maintenance);
m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Sekretaris membawahi 3 ( Tiga ) Sub Bagian yaitu:
1. Sub. Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub. Bagian Program.
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-
surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan
perpustakaan;
b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. menyiapkan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan,
perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non
yudisial);
g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
perundang-undangan;
h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan
pemeliharaannya (maintenance); dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji
pegawai;
b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian
rekomendasi hasil pengawasan;
c. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
d. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan
program;
b. melaksanakan pengolahan data;
c. melaksanakan perencanaan program;
d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Badan dan
evaluasinya;
e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program
anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
b. Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan
Bidang anggaran dan perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan
mengkoordinasikan kegiatan Anggaran, Belanja Pegawai dan Perbendaharaan.
Bidang anggaran dan perbendaharaan membawahi :
a. Sub Bidang Anggaran
b. Sub Bidang Perbendaharaan
c. Sub Bidang Belanja Pegawai
Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas :
a. menyiapkan pedoman teknis penyusunan APBD;
b. menyusun Kode Bagan Akun Standart untuk penyusunan APBD;
c. memfasilitasi pembahasan RKA SKPD dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah;
d. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang APBD serta rancangan Peraturan Daerah dan rancangan
Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD;
e. menyiapkan Anggaran Kas; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan.
Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :
a. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
b. mengusulkan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD untuk
ditetapkan dengan SK. Bupati;
c. melakukan perhitungan besaran Uang Persediaan seluruh SKPD untuk
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat
Perintah Membayar (SPM) Belanja dan pembiayaan pengeluaran yang
disampaikan SKPD/PPKD;
e. menerbitkan SP2D atas SPM yang telah diverifikasi;
f. memberikan pembinaan teknis kepada Bendahara seluruh SKPD;
g. menyusun Laporan Pajak Bulanan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan.
Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas :
a. melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah
Membayar (SPM) belanja gaji dan tunjangan;.
b. memproses Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji;
c. mencatat data kendali gaji perorangan;
d. melakukan rekonsiliasi dan perhitungan atas potongan pihak ketiga gaji
dan tunjangan sebagai dasar penerbitan Surat setoran Bukan Pajak
(SSBP); dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan.
c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas merumuskan
kebijakan, poedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis yang berkaitan dengan
akuntansi keuangan daerah;
b. pembinaan dan bimbingan kepada SKPD tentang akuntansi keuangan
daerah;
c. penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer;
d. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan PPKD;
e. penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
f. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 3 (tiga ) sub bidang :
a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan
Sub Bidang Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas :
a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh Organisasi Perangkat
Daerah tentang prosedur akuntansi penerimaan;
b. melakukan validasi data harian penerimaan kas dan BKU;
c. melakukan jurnal validasi penerimaan kas;
d. melakukan verifikasi data piutang perangkat daerah;
e. melakukan rekonsiliasi secara periodik atas catatan transaksi
penerimaan dan piutang perangkat daerah;
f. menyiapkan data penerimaan dan piutang daerah untuk menyusun
laporan keuangan daerah;
g. melakukan konsolidasi data laporan realisasi penerimaan perangkat
daerah; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan.
Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas :
a. memberikan bimbingan teknis kepada seluruh perangkat daerah tentang
prosedur akuntansi pengeluaran;
b. melakukan validasi data harian pengeluaran kas dan BKU;
c. melakukan jurnal validasi pengeluaran kas;
d. melakukan Rekonsiliasi secara periodik atas transaksi pengeluaran
perangkat daerah ;
e. melakukan verifikasi data persediaan perangkat daerah ;
f. menyiapkan data pengeluaran kas untuk menyusun laporan keuangan
daerah;
g. melakukan konsolidasi data laporan realisasi belanja perangkat daerah ;
dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan.
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :
a. menyiapkan laporan bulanan, triwulan dan semesteran realisasi APBD;
b. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana transfer;
c. melakukan verifikasi atas laporan keuangan perangkat daerah ;
d. menyiapkan laporan keuangan daerah;
e. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban
APBD;
f. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Akuntansi dan Pelaporan.
d. Bidang Pendapatan
Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
teknis bidang Pendapatan Daerah, merumuskan dan menganalisa potensi
pendapatan, pendataan, penetapan, pemungutan pajak daerah, penagihan
piutang pajak daerah dan melakukan verifikasi dan pengawasan pendapatan
daerah.
Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:
a. perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi
daerah dan pendapatan lainnya;
b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis operasional
kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan
retribusi daerah;
c. perencanaan pelaksanaan pengendalian opersional dalam rangka
peningkatan penagihan dan pemungutan pendapatan daerah dan
pendapatan lainnya;
d. pelaksanaan pencatatan penetapan dan penerimaan pemungutan kedalam
pengawasan pembayaran DHKP; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pendapatan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu:
a. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
b. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan;
c. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;
Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pendapatan daerah;
b. menyusun peraturan-peraturan terkait pemungutan pendapatan daerah;
c. melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, hubungan kerja dalam
rangka perencanaan, pembinaan teknis pemungutan dan peningkatan
pendapatan daerah dan pendapatan lainnya;
d. mengumpulkan bahan perencanaan pungutan pajak dan retribusi
daerah dan dana transfer untuk pengendalian operasional;
e. mengumpulkan bahan perencanaan dan realisasi pendapatan baik
pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dalam rangka
peningkatan pendapatan daerah;
f. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pendapatan
daerah dan pendapatan lainnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendapatan.
Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan,
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran,
Pendataan, Penagihan dan Keberatan;
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan
perumusan kebijakan teknis Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan
Keberatan;
c. memberikan pelayanan umum dalam hal pajak daerah dan retribusi
daerah;
d. mendata dan mendaftar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
e. melakukan penagihan terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah
termasuk piutang daerah;
f. mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
g. menyiapkan dan mendistribusikan surat peringatan, surat tegoran
dan/atau surat lain sejenis, SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dan
surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
i. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan
banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah
j. menyiapkan keputusan, menerima atau menolak keberatan dan
meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis
Pertimbangan Pajak; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendapatan.
Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan,
Pembukuan dan Pelaporan;
b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan
perumusan kebijakan teknis Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan;
c. melaksanakan penghitungan penetapan besarnya Pajak Daerah;
d. melaksanakan penghitungan secara jabatan dan penghitungan
penetapan tambahan Pajak daerah serta surat-surat ketetapan pajak
daerah lainnya;
e. menerbitkan dan mengarsipkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
f. mencatat bukti setoran penerimaan Pajak Daerah;
g. membukukan semua bukti setoran penerimaan Pajak Daerah;
h. mengevaluasi dan Melaporkan atas pungutan dan penyetoran Pajak
Daerah; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendapatan.
e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang
pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meliputi kegiatan pendataan
dan pendaftaran PBB, penetapan NJOP PBB, penerbitan dan penyampaian
SPPT PBB, melaksanakan penagihan dan pengendalian.
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan kerja yang mengacu pada perencanaan strategis
Badan;
b. perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB-P2;
c. pelaksanaan pengelolaan PBB-P2;
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian PBB-P2;
e. pengkoordinasian pelayanan dan pendaftaran PBB;
f. pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah
strategis penerimaan PBB-P2;
g. pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan
kegiatan bidang;
h. pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB-P2; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu:
a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi
b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
c. Sub Bidang pengelolaan data dan Informasi
Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi mempunyai tugas :
a. melaksanakan administrasi pendaftaran objek baru PBB sebagai objek
baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB dan sismiop PBB;
b. melaksanakan administrasi mutasi objek dan subjek PBB adalah
perubahan atas objek dan subjek pajak PBS;
c. melaksanakan pembetulan SPPT / SKP;
d. melaksanakan evaluasi ketetapan nilai jual objek pajak;
e. melaksanaan penghitungan penetapan nilai objek pajak PBB;
f. melaksanakan administrasi keberatan atas permohonan dari wajib
pajak;
g. melaksanakan administrasi pengurangan atas besarnya pajak terutang
atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB;
h. melaksanakan restitusi, administrasi kelebihan pembayaran PBB dalam
bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;
i. melaksanakan Kompensasi kelebihan pembayaran PBB yang
diperhitungkan atas hutang PBB lainnya yang sudah/belum jatuh
tempo atau ketetapan PBB diperhitungkan dengan ketetapan PBB yang
akan datang;
j. melaksanakan pendistribusian atas ketetapan PBB tahun berjalan;
k. melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Sub Bidang; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pajak Bumi dan Bangunan.
Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas :
a. melaksanakan penatausahaan dan pemprosesan dokumen masuk di
Sub Bidang penagihan dan Keberatan;
b. melaksanakan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan
tunggakan penagihan;
c. melaksanakan penatausahaan Surat Keputusan
keberatan/banding/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan
Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
pada Sub Bidang penagihan;
d. melaksanakan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka
penagihan pajak;
e. melaksanakan penagihan pajak sementara dan sekaligus;
f. melaksanakan penghapusan piutang pajak;
g. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
h. menerbitkan dan penyampaian surat teguran penagihan;
i. menerbitkan dan pemberitahuan Surat Paksa;
j. menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP);
k. melaksanakan perencanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan
kegiatan Sub Bidang; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pajak Bumi dan Bangunan.
Sub Bidang pengelolaan data dan Informasi mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengelolaan data pendaftaran dan penerimaan;
b. melaksanakan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan
perekaman data PBB-P2;
c. melaksanakan penetapan ketetapan sebagai tindak lanjut adanya
perubahan dan pengembangan data PBB-P2;
d. melaksanakan pemeliharaan jaringan dan sistem (Back Up data);
e. melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB-P2 dan
basis data PBB (SISMIOP PBB);
f. melaksanakan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti
SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;
g. melaksanakan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan
pembayaran PBB-P2;
h. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB;
i. melaksanakan dan menyempumakan sistem pembentukan basis data
PBB-P2;
j. melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan langkah
strategis dalam pencapaian penerimaan PBB-P2; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pajak Bumi dan Bangunan.
f. Bidang Pengelolaan Aset
Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyusun perencanaan
dan pengendalian, pemanfaatan dan inventarisasi barang milik daerah sesuai
ketentuan yang berlaku.
Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi:
a. pengumpulan, penganalisaan dan pengkoordinasian bahan penyusunan
standar mutu, harga dan standar kebutuhan material, perbekalan dan
peralatan daerah;
b. penyusunan dan pengkoordinasian Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah (RKPBMD);
c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
d. pengkoordinasian perawatan dan pemeliharaan aset daerah,
pengkoordinasian pemanfaatan aset Daerah;
e. pelaksanaan perubahan status hukum barang daerah, penghapusan barang
daerah;
f. pelaksanaan tugas pengamanan, pengendalian serta inventarisasi barang
Daerah;
g. pelaksanaan pusat pelayanan informasi barang Daerah; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pengelolaan Aset membawahi tiga sub bidang, yaitu :
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian
b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
c. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan
Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian, mempunyai tugas :
a. menghimpun, menganalisa bahan dan menyusun standart mutu,
standart harga dan standart kebutuhan barang daerah serta indeks
biaya operasional pemakaian barang daerah;
b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang milik
daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik
daerah (RKPBMD);
c. menyusun Daftar kebutuhan barang milik derah (DKBMD) dan daftar
kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD);
d. melaksanakan Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
e. melaksanakan Penyelesaian Administrasi Tuntutan Ganti Rugi dan
Sanksi terhadap Barang Milik Daerah;
f. melaksanakan Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian terhadap
Barang Milik Daerah; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Aset.
Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, mempunyai tugas :
a. menghimpun dan menganalisa data Penggunaan dan pemanfaatan (sewa,
pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun
serah guna) serta data pemindah tanganan (penjualan, tukar menukar,
hibah, penyertaan modal pemerintah daerah, perubahan status hukum)
barang daerah;
b. menyusun daftar rencana penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan;
c. mempersiapkan dan menyelenggarakan Penggunaan dan pemanfaatan,
dan pemindahtanganan yang meliputi perubahan status hukum;
d. melaksanakan Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
e. melaporkan hasil Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan
yang meliputi perubahan status hukum; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Aset.
Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
a. menghimpun, menganalisa dan menyusun hasil pengadaan Barang Milik
Daerah;
b. melaksanakan pengumpulan data, menganalisa data barang inventaris;
c. melaksanakan entri data Barang Inventaris Milik Daerah;
d. melaksanakan pengembangan perangkat lunak administrasi barang
daerah;
e. melaksanakan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik
Daerah;
f. melaksanakan kegiatan pusat informasi barang daerah; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengelolaan Aset.
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang
1) Kondisi Personel
Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
merupakan gambaran buzzeting formasi dan sarana prasarana yang ada pada
Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang, yaitu sebagai berikut:
TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
NO
NAMA JABATAN
PERSONEL PNS
ESLN II ESLN III ESLN
IV
NON
ESELON
Jabatan
Fungsional Ket
1 Kepala Badan 1
2 Sekretaris 1
3 Kepala Bidang 5
4 Kepala Subag / Subid 17
5 Staf 45 3
Jumlah Total 1 6 17 45 3
Dari tabel diatas, dari 72 Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebanyak
72 pegawai menduduki jabatan yang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris,
5 Kepala Bidang, 17 Kasubag/Kasubid, 3 Jabatan Fungsional dan 45 pegawai
yang tidak menduduki jabatan,
TABEL 2.2
DATA PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG
( Berdasarkan Pendidikan )
NO PERSONEL
PNS
TINGKAT PENDIDIKAN
SD SLTP SLTA Diploma S1 S2 S3
1 Eselon II b 1
2 Eselon III a 1
3 Eselon III b 2 3
4 Eselon IVa 8 9
5 Eselon IV b
6 Staf 0 0 17 3 14 14
JUMLAH 0 0 17 3 26 26
Dari tabel diatas, dari 72 Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang berdasarkan
pendidikannya terdiri dari 17 Orang Berpendidikan SLTA, Diploma 3 orang,
sebanyak 26 Orang berpendidikan Sarjana ( S1) dan sebanyak 26 pegawai
berpendidikan Terakhir Magister (S2).
TABEL 2.3 DATA PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG
No Golongan
Jumlah A B C D E
1 Golongan II
15 4 19
2 Golongan III 7 16 9 13 45
3 Golongan IV 6 1 1 8
Total 72
2) Sarana Prasarana
Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana
dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang
diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPPKAD
Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :
TABEL 2.4 DATA ASET PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG
No Urut
GoL.Kode Bidang Barang
NAMA BIDANG BARANG Jumlah Barang
Kondisi Barang Ket
1 2 3 4 5 B KB RB 13
1 01 01 Tanah 23
2 02 PERALATAN DAN MESIN
02 a. Alat-alat besar -
03 b. Alat-alat Angkutan 79
Roda 2 71 69 2
Roda 3 2
2
Roda 4 5 5
Roda 6 1 1
04 c. Alat-alat Bengkel dan Alat ukur 13 13
05 d. Alat-alat Pertanian/Peternakan -
06 e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1996
Lemari 42 42
Gerobak sampah 21 21
Komputer 60 59
1
Ups 29 23
6
Printer 56 54 2
Laptop 44 42 2
Kursi Kerja 1577 1482 95
Meja Kerja 119 119
AC 48 45 3
07 f. Alat-alat Studio dan Komunikasi 22 21 1
3 03 GEDUNG DAN BANGUNAN
08 a. Bangunan Gedung 11 11
4 04
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 09 a. Instalasi Listrik 4 4
10 b. Jaringan 4 4
5 05 ASET TETAP LAINNYA
11 a. Buku Perpustakaan 13 13
12 b. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan 1 1
2.3 Kinerja Pelayanan BPPKAD Kabupaten Sampang
Dalam perencanaan yang telah digariskan dalam rencana strategis selama
5 tahun, BPPKAD melaksanakan fungsi kinerja sebagai pengelola Pendapatan,
pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam pencapaian fungsi tersebut dapat
dilihat dari keberhasilan indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap
pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator yang
digunakan sebagai tolak ukur tentang keberhasilan BPPKAD.
Ada beberapa indicator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan
RPJMD kabupaten Sampang tahun 2013-2018 yang menjadi acuan BPPKAD
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini merupakan
indicator kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terahir.
Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.5
Review Pencapaian Kinerja Layanan
BPPKAD Kabupaten Sampang
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi PD
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1
Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Des 2012 /
Okt 2013
Des 2013 /
Okt 2014
Des 2014 /
Okt 2015
Des 2015 /
Okt 2016
Des 2016 /
Okt 2017
Des 2017 /
Okt 2018
Feb 2013 /
Okt 2013
Jan 2014 /
Okt 2014
Des 2014 /
Okt 2015
Des 2015 /
Okt 2016
Des 2016 /
Okt 2017
83%
92%
100%
100%
100%
2
Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
n/a n/a n/a n/a 90% 95% n/a n/a n/a n/a 92,92% n/a n/a n/a n/a 103,00%
3
Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
n/a n/a n/a n/a 100 100% n/a n/a n/a n/a 100% n/a n/a n/a n/a 100%
4
Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
n/a n/a n/a n/a 50% 75% n/a n/a n/a n/a 60% n/a n/a n/a n/a 120%
5 Persentase peningkatan PAD
3,24 23,2 9,14 9,04 8,9 8,67 8,76 85,26 15,93 -4,8 52,78 270,37 367,5 174,29 -53,1 593,03
PeBerdasarkan tabel yang telah disajikan diatas dapat dilihat ada
5 ( lima ) indikator kinerja BPPKAD dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat
digambarkan sebagai berikut :
1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan
wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan
Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan
APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam
rangka mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah Daerah. Pengelolaan
APBD meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap
pertanggungjawaban. Tahap penyusunan dan penetapan APBD merupakan
tahap perencanaan APBD. Penyusunan APBD tepat waktu yang dimaksud
adalah Pengesahan Perda APBD dan P-APBD sebagaimana dimanatkan
oleh Permendagri ditetapkan paling lambat Desember (n-1) dan Oktober (n).
Dalam proses penyusunan Dokumen APBD/P Kabupaten Sampang ini
dapat terlihat bahwa penyusunan APBD/P sudah disusun dan disahkan tepat
waktu.
2. Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pengelolaan
keuangan daerah penyerapan APBD diharapkan sesuai dengan anggaran kas
yang sudah ditetapkan oleh OPD dalam DPA masing-masing OPD
sehingga terwujudlah tertib administrasi keuangan. Penyusunan anggaran
kas pemerintah daerah dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang
cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran, sesuai dengan rencana
penarikan dana yang tercantum dalam DPA-OPD. Anggaran kas memuat
perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan
arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
setiap periode. Anggaran kas mempunyai peran penting sebagai alat kontrol
dan pengendalian. Penyerapan anggaran kas seluruh OPD di Kabupaten
Sampang belum menunjukkan hasil yang maksimal (100%) sehingga
diperlukan adanya perbaikan kualitas perencanaan anggaran (anggaran
harus jelas sasarannya, anggarannya rasional dan dapat
dipertanggungjawabkan dan adanya tim pengawas).
3. Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
Salah satu langkah konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas laporan
keuangan daerah adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang
memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan ketentuan yaitu
dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) yang telah diterima
secara umum. Untuk mencapai Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Wajar Tanpa Pengecualian salah satunya Laporan Keuangan Daerah (LKD)
harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat
Daerah memiliki peranan penting dalam penyusunan akhir Laporan
Keuangan Daerah (LKD). Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Sampang berasal dari Laporan Keuangan seluruh OPD se Kabupaten
Sampang, sebagaimana tabel diatas laporan keuangan yang disusun sOPD
sudah sesuai dengan SAP , hal ini menggambarkan aktifitas perbaikan pada
aspek akuntansi di tingkat Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah
menunjukkan hasil nyata.
4. Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta
menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka
pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan aset daerah secara tertib
administrasi sehingga terciptanya manajemen pemerintahan
yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pemerintah Daerah
perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset
daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai
dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta
pengawasannya. Jika aset daerah dikelola secara tertib maka terwujud
ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, terciptanya efisiensi dan
efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset daerah dan,
tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan
daerah dan pengelolaan BMD sebagai bagian dari pengelolaan keuangan
daerah. Pemerintah Kabupaten Sampang berupaya terus melakukan
peningkatan pengelolaan aset daerah secara tertib dengan melengkapi bukti
kepemilikan legal untuk Barang Barang Milik Daerah yang dimiliki
Pemerintah Kabupaten Sampang guna mewujudkan manajemen pengelolaan
aset daerah yang efektif dan efisien.
5. Persentase peningkatan PAD
Pendapatan Asli Daerah ( PAD) terdiri dari :
1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD Yang Sah
Capaian indikator presentase peningkatan PAD Tahun 2013 – 2015
tercapai. Pada Tahun 2016 dari target PAD sebesar Rp.137.906.230.923,00
terealisasi sebesar Rp.135.785.953.318,16 atau 98,46%. Tidak tercapainya
Target PAD tahun 2016 ini dikarenakan ada dua komponen pendukung
yang tidak mencapai target. Yaitu : Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Dengan tidak tercapainya dua
komponen PAD tersebut berpengaruh terhadap prosentase peningkatan
PAD seperti yang telah ditetapkan. Untuk Realisasi PAD Tahun 2015
sebesar Rp 142.637.257.143,45. sedangkan realisasi PAD tahun 2016
sebesar Rp.135.785.953.318,16. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun
2015 menurun sebesar 4,80%. Sedangkan target yang ditetapkan untuk
indikator Kinerja Prosentase Peningkatan PAD tahun 2016 adalah sebesar
9,04%. Pada capaian indikator kinerja persentase peningkatan PAD yang
pada Tahun 2016 mengalami kerugian yang disebabkan oleh tidak
disetorkannya bagian laba oleh Perusahaan Daerah / BUMD. Pada Tahun
2017 realisasi PAD sebesar Rp.207.448.445.816,75 jika dibandingan
dengan realisasi PAD Tahun 2016 sebesar Rp.135.785.953.318,16 terjadi
peningkatan PAD sebesar 52,78% dari target yang ditetapkan sebesar 8,9%.
Dari kelima Indikator Kinerja diatas secara umum dapat dikatakan
bahwa BPPKAD Kabupaten Sampang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
telah mampu mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan. Namun demikian
seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas dari kehidupan masyarakat
yang semakin berkembang, perlu adanya sebuah terobosan-terobosan baru dalam
pengembangan BPPKAD Kabupaten Sampang ke depannya.
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPPKAD Kabupaten Sampang
URAIAN
Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata
Pertumbuhan
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggara
n
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
(17) (18)
PENDAPATAN
1.102.854.802.999
1.328.277.075.325
1.740.883.666.120
1.651.722.430.770
1.643.300.052.608
1.102.952.871.615
1.364.735.643.011
1.736.766.622.299
1.716.788.104.536
1.603.015.508.259
100
103
100
104
98 0,11 0,11
BELANJA TIDAK LANGSUNG
19.626.340.557
39.418.167.938
30.088.677.559
26.120.326.397
20.707.228.280
19.626.340.557
20.106.821.369
22.318.375.126
23.191.425.812
19.106.305.093
100
51
74
89
92 0,11 0,00
BELANJA LANGSUNG
10.134.613.860
8.332.922.900
8.082.157.800
9.366.179.700
11.951.474.650
8.237.290.746
6.511.243.498
6.417.684.278
8.232.826.642
10.106.073.355
81
78
79
88
85 0,06 0,07
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.062.062.450
2.020.072.550
1.962.325.400
1.867.938.200
1.491.735.900
1.728.212.992
1.787.428.889
1.632.246.657
1.660.588.368
1.395.531.479
84
88
83
89
94
-0,07
-0,05
a Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.477.500
15.395.000
12.970.000
11.768.000
6.600.000
6.018.880
6.378.045
5.727.090
5.959.900
4.940.100
27
41
44
51
75 -
0,25 -
0,04
b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
786.808.000
735.540.000
825.160.800
763.380.000
434.300.000
688.337.862
661.573.768
659.897.363
704.204.289
427.818.883
87
90
80
92
99
-0,11
-0,09
c Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
62.200.000
66.800.000
66.900.000
66.950.000
56.950.000
60.487.000
62.870.000
66.617.000
66.867.000
56.666.660
97
94
100
100
100 -
0,02 -
0,01
d
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
26.620.000
30.350.000
24.580.000
31.986.000
18.175.000
15.467.200
15.665.000
15.639.700
15.802.100
15.583.200
58
52
64
49
86
-0,05 0,00
e Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dispenda
190.090.200
221.562.500
259.029.100
243.504.950
182.005.700
176.207.150
218.483.300
241.755.300
239.282.710
174.707.645
93
99
93
98
96
0,01 0,02
f Kebutuhan Alat Tulis Kantor
148.960.450
139.805.850
128.566.700
139.805.850
95.973.200
129.279.950
124.762.500
113.685.900
123.548.200
82.083.200
87
89
88
88
86 -
0,09 -
0,09
g Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
216.682.600
231.180.000
228.753.800
231.080.000
74.675.000
203.068.600
189.617.935
188.135.700
189.037.600
51.185.877
94
82
82
82
69 -
0,15 -
0,20
h Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
112.438.700
157.384.200
52.600.000
63.620.400
51.150.000
99.808.100
153.620.400
43.248.400
48.376.400
48.567.827
89
98
82
76
95
-0,06
-0,01
i
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.210.000
8.960.000
9.750.000
9.600.000
10.625.000
2.715.000
5.440.000
9.040.000
6.400.000
6.521.300
44
61
93
67
61
0,16 0,35
j Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan
6.160.000
3.000.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
5.530.000
2.625.000
2.540.000
2.580.000
3.110.000
90
88
71
72
86
-0,08
-0,08
k Penyediaan Makanan dan Minuman
48.000.000
52.200.000
26.820.000
26.820.000
22.140.000
22.325.500
45.748.500
26.583.000
26.463.000
21.771.310
47
88
99
99
98
-0,14 0,11
l
Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah
191.665.000
215.345.000
195.135.000
160.273.000
270.097.000
170.277.750
175.209.441
146.362.204
117.607.169
238.182.877
89
81
75
73
88
0,13 0,17
m
Penyed Jasa Pendukung Administrasi/Perkantoran
239.150.000
137.950.000
123.000.000
111.000.000
264.200.000
144.700.000
122.720.000
109.095.000
111.000.000
263.992.600
61
89
89
100
100
0,19 0,28
n
Rapat2 Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
4.600.000
4.600.000
5.460.000
4.550.000
1.245.000
3.990.000
2.715.000
3.920.000
3.460.000
400.000
87
59
72
76
32
-0,18
-0,22
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.135.514.800
1.549.179.400
1.211.969.000
3.327.456.500
3.749.167.000
2.978.197.737
1.440.063.383
1.035.434.656
3.222.663.664
3.549.276.731
95
93
85
97
95
0,29 0,35
a
Pembangunan Gedung Kantor
753.145.000
-
-
-
2.300.000.000
747.901.000
-
-
-
2.258.289.050
99
- - -
98
b Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
463.900.000
-
-
-
95.800.000
423.010.000
-
-
-
85.164.895
91
- - -
89
c Pengadaan Meubelair
499.500.000
354.550.000
26.350.000
-
496.275.000
348.840.000
26.193.750
-
99
98
99
a Pengadaan Komputer
101.950.000
49.250.000
69.335.000
138.100.000
47.550.000
96.333.000
46.225.000
58.900.000
123.102.500
43.612.275
94
94
85
89
92 0,06 0,05
b
Pengadaan Peralatan Kantor
185.090.000
158.100.000
242.150.000
172.939.000
211.500.000
183.565.000
154.750.000
206.422.500
169.507.500
205.130.445
99
98
85
98
97 0,08 0,05
c
Pengadaan Alat - Alat Studio
255.900.000
-
-
-
254.097.000
-
-
-
99
- - -
d
Pengadaan Perlengkapan Kantor
51.900.000
154.200.000
-
-
51.746.000
151.162.000
-
-
100
98
- -
e Pengadaan Tanah
-
-
-
2.081.437.500
-
-
-
2.065.463.280 - - -
99
-
0,25
f Pengadaan Instalasi Listrik, telepon dan air
-
-
-
185.960.000
-
-
-
185.460.000 - - -
100
-0,25
g Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
100.000.000
73.000.000
139.250.000
134.950.000
248.552.000
99.287.000
72.878.000
139.165.000
134.103.000
245.807.548
99
100
100
99
99
0,36 0,36
h Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
63.800.000
100.800.000
109.300.000
75.000.000
92.000.000
43.358.100
71.275.235
75.162.900
68.484.800
56.110.800
68
71
69
91
61
0,14 0,11
i
Pemeliharaan rutin/berkala Kend.Dinas/Oprs
229.690.000
230.970.000
210.625.000
224.215.000
216.190.000
186.220.637
194.457.448
181.135.256
204.922.584
152.434.977
81
84
86
91
71
-0,01
-0,04
j Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler
4.000.000
4.955.000
5.230.000
4.660.000
5.050.000
3.812.500
3.250.000
4.315.000
4.250.000
4.562.700
95
66
83
91
90
0,07 0,06
k
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.700.000
63.900.000
87.704.000
60.200.000
60.300.000
25.582.100
47.143.600
62.484.000
50.438.500
45.207.791
83
74
71
84
75
0,29 0,22
l Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Milik Pemkab
60.150.000
47.010.000
77.710.000
38.110.000
31.200.000
35.117.400
39.180.100
39.496.250
6.649.500
13.605.000
58
83
51
17
44
-0,06 0,08
m Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
335.789.800
312.444.400
244.315.000
211.885.000
441.025.000
331.893.000
310.902.000
242.160.000
210.282.000
439.351.250
99
100
99
99
100
0,17 0,17
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
69.750.000
-
-
83.400.000
69.035.100
-
-
82.855.000
-
99 - -
99
-0,50
a
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
69.750.000
-
-
83.400.000
69.035.100
-
-
82.855.000
-
99 - -
99
-0,50
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
143.700.000
177.325.000
130.075.000
78.455.000
82.640.000
49.359.800
83.240.001
57.420.635
56.758.682
51.170.280
34
47
44
72
62
-0,09 0,07
a
Pendidikan dan Pelatihan Formal
49.500.000
100.050.000
-
-
39.859.701
-
-
40
- -
b
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
30.650.000
-
50.050.000
36.895.000
32.650.000
19.895.800
-
21.514.211
19.298.206
22.224.525
65
-
43
52
68 -
0,34 -
0,24
c
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
63.550.000
77.275.000
80.025.000
41.560.000
49.990.000
29.464.000
43.380.300
35.906.424
37.460.476
28.945.755
46
56
45
90
58
-0,01 0,03
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
71.569.050
84.365.150
20.642.500
18.999.800
35.249.800
61.840.600
65.898.050
18.213.900
17.383.800
26.811.905
86
78
88
91
76
0,05 -
0,04
a
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.920.500
6.102.000
4.825.500
3.000.000
16.150.000
5.826.400
5.923.200
4.095.800
2.849.800
9.842.000
84
97
85
95
61
0,92 0,46
b Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
5.957.750
6.236.750
3.208.000
3.000.000
3.300.000
5.413.300
5.206.300
2.287.000
2.264.100
2.953.440
91
83
71
75
89
-0,10
-0,08
c Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6.429.900
6.556.500
3.164.500
2.999.900
3.299.800
6.003.000
6.007.750
3.035.400
2.640.000
2.927.500
93
92
96
88
89
-0,11
-0,13
d
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA - SKPD
10.572.000
10.527.000
9.444.500
9.999.900
12.500.000
8.844.300
10.100.500
8.795.700
9.629.900
11.088.965
84
96
93
96
89
0,05 0,06
e
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran (Pemkab)
41.688.900
54.942.900
-
-
35.753.600
38.660.300
-
-
86
70
- -
6
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4.464.225.960
4.501.980.800
4.282.495.900
3.452.330.200
5.942.181.950
3.182.800.817
3.134.613.175
3.206.540.630
2.703.018.928
4.445.821.110
71
70
75
78
75
0,12 0,12
a Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran (Pemkab)
-
-
43.424.900
41.745.650
67.647.650
-
-
35.143.700
39.183.000
48.945.480 - -
81
94
72
0,15 0,09
b Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
326.701.650
361.312.250
390.226.250
356.224.250
389.078.600
281.999.825
275.202.750
298.995.200
284.011.650
239.950.655
86
76
77
80
62
0,05 -
0,04
c
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
185.605.350
185.751.750
126.309.700
132.677.650
103.146.650
77.706.050
107.446.625
97.613.200
110.263.900
24.687.220
42
58
77
83
24
-0,12
-0,09
d
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
166.494.710
170.561.200
154.351.500
164.937.750
161.151.100
99.836.050
106.201.000
121.045.000
148.337.550
112.125.318
60
62
78
90
70
-0,01 0,05
e
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
114.095.650
103.857.550
91.454.050
80.678.050
98.229.550
52.766.950
52.949.000
77.348.050
73.615.250
61.702.342
46
51
85
91
63
-0,03 0,06
f
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
78.984.500
88.846.500
71.561.000
66.718.500
54.242.500
57.539.925
64.731.050
60.966.700
59.829.950
49.147.764
73
73
85
90
91
-0,08
-0,03
g
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
21.461.450
25.887.000
19.818.000
23.307.850
12.011.850
16.178.200
24.578.500
17.424.000
23.149.850
9.657.800
75
95
88
99
80
-0,08
-0,01
h Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
392.425.000
829.575.000
559.865.000
424.175.000
401.730.000
247.604.527
467.531.250
363.713.000
241.065.000
264.784.253
63
56
65
57
66
0,12 0,11
i
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
-
113.608.750
184.975.000
82.660.000
155.210.000
-
84.225.000
144.382.900
19.410.000
71.990.498
-
74
78
23
46
0,24 0,64
Fasilitasi Penatausahaan Belanja Non Gaji
152.538.000
134.268.460
88
Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai
59.087.000
52.427.043
89
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pemgelolaan Barang Milik Daerah
36.155.000
3.945.000
11
Fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah
64.110.000
61.904.590
97
j Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
198.780.000
277.991.500
248.650.000
75.757.000
110.234.100
121.728.850
197.787.345
172.518.200
62.708.400
83.493.900
61
71
69
83
76
0,01 0,05
k Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah
205.312.500
229.147.000
148.800.000
120.628.500
102.492.050
149.441.150
61.934.670
76.407.100
89.091.000
100.149.300
73
27
51
74
98
-0,14
-0,02
l
Intensifikasi dan Extensifikasi Sumber-SumberPendapatan Daerah
236.685.650
508.594.800
218.487.500
277.465.000
124.066.000
469.102.825
179.786.500
265.892.500
52
92
82
96
-0,04 0,41
m Fasilitasi Penyelesaian Aset / Sertifikasi Tanah
359.555.000
251.306.000
246.850.000
164.896.000
211.148.200
246.328.150
151.654.740
122.441.780
60.360.378
141.287.524
69
60
50
37
67
-0,09 0,06
Penyusunan regulasi pengelolaan pendapatan daerah
45.772.000
26.492.790
58
Sosialisasi Paket Regulasi ttg pengelolaan pendapatan daerah
87.634.000
61.559.000
70
Intensifikasi dan Extensifikasi PBB
2.078.206.000
1.979.561.450
95
Pemuktahiran Data Piutang PBB
139.608.000
82.367.364
59
Pengelolaan Data dan Informasi PBB
862.761.900
512.855.452
59
n
Penyusunan Sistem Pengelolaan PBB Perkotaan dan Pedesaan
1.822.810.000
516.335.000
550.318.000
598.067.000
1.460.272.350
426.913.900
426.859.700
438.377.000
-
80
83
78
73
-0,39
-0,42
Intensifikasi dan Extensifikasi Pendapatan Daerah
250.575.000
153.438.900
61
o Penyusunan DKBMD & BKPBMD
-
53.100.000
79.800.000
62.300.000
67.025.000
-
45.334.000
51.906.000
54.644.000
61.187.297
-
85
65
88
91 0,09 0,08
p Penetapan Zona Nilai Tanah
270.399.500
289.347.000
198.054.335
259.351.000
-
73
90
Pengelolaan data dan Informasi Pendapatan Daerah
115.508.000
91.417.380
79
q Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan
-
269.182.500
426.318.000
562.397.500
-
201.148.935
412.058.100
549.997.500 -
75
97
98
-0,02 0,10
r
Evaluasi Monitoring Kelengkapan Dokumen SPM dan Pelaksanaan Pengeluaran Keuangan
254.564.500
246.524.500
226.523.000
217.694.500
191.283.400
199.817.250
184.090.500
183.082.000
75
81
81
84
-0,29
-0,26
s
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah
100.750.000
-
-
56.049.390
-
-
56
- - -
Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD
67.717.000
-
t Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
-
205.417.000
-
49.162.800
-
104.490.000
-
16.474.330
- -
51 -
34
7
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
187.791.600
-
474.650.000
537.600.000
650.500.000
167.843.700
-
467.827.800
489.558.200
637.461.850
89
-
99
91
98 -0,16
-0,16
a
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
187.791.600
-
474.650.000
537.600.000
650.500.000
167.843.700
-
467.827.800
489.558.200
637.461.850
89 -
99
91
98
-0,16
-0,16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPKAD
Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang dalam kapasitasnya sebagai Koordinator dalam Bidang Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tantangan yang berat dalam lima
tahun ke depan.
Tantangan tersebut adalah :
Pengelolaan Pendapatan tantangannya
- Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang Masih Rendah
- Makin Menjamurnya Waralaba sehingga berpengaruh pada menurunnya
Retribusi
Pengelolaan Keuangan tantangannya adalah :
- Perubahan dan perkembangan peraturan bidang pengelolaan keuangan yang
harus ditangani secara cepat dan tepat ;
- Komitmen dari perangkat daerah Untuk Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan
pendapatan dan pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan
- Kebijakan Pemerintah Pusat yang Kurang sinkron dan bersinergi dengan
kondisi Daerah
Pengelolaan Aset Tantangannya :
- Aset daerah yang masih belum memiliki kepastian hukum
- Klaim dari masyarakat tentang kepemilikan Aset Pemkab yang dianggap
milik pribadi.
Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan 5 tahun ke depan
adalah :
Pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah tentang PBB.
Makin berkembangnya dunia usaha di Kabupaten Sampang.
Paket regulasi baru / kebijakan dari pemerintah pusat / provinsi
Kondisi dan Situasi stabilitas keamanan yang kondusif
Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Sampang
a. Renstra BPPKAD dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota)
Tabel.T-IV.C.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra PD Kabupaten/kota
terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi
No Indikator Kinerja Capaian Sasaran
Renstra PD Kabupaten/Kota
Sasaran pada Renstra PD Provinsi
Sasaran pada Renstra K/L
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Persentase penyusunan APBD tepat waktu dan konsisten dengan perencanaan
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD
2
Persentase penatausahaan APBD yang konsisten dengan APBD
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3
Persentase pelaporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
-
4 Persentase pengelolaan aset daerah secara tertib
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
-
5 Persentase peningkatan PAD
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
-
Dari tabel diatas, kalau kita perhatikan dan kita komparasikan ada keterkaitan dan
sinergitas dari kelima sasaran diatas. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementrian
dalam Negeri dan perangkat daerah Provinsi saling mendukung satu sama lainnya. Apa
yang menjadi Indikator Kinerja dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sampang merupakan sasaran dari Kementerian Dalam Negeri
dan Sasaran dari PD Propinsi.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKAD
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupatenn
sampang berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 55 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.memiliki
peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan di Kabupaten
Sampang. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain
sebagai koordinator pendapatan daerah, pembina teknis bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penggali sumber potensi pendapatan
daerah dan yang tidak kalah pentingnya adalah juga sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD) dan Koordinator dalam Pengelolaan Aset Daerah. Oleh karena itu
mengingat peranan dan tanggung jawab yang sangat besar tersebut BPPKAD
Kabupaten Sampang menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu
pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin
meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut maka peranan
BPPKAD sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai
pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan di Kabupaten Sampang.
Dalam 5 (lima) Tahun terakhir pelaksanaan pembangunan
di Kabupaten Sampang, khususnya yang berkenaan denngan Tugas Pokok dan
Fungsi dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat
dikatakan sudah berjalan secara baik. Namun harus juga diakui dan dipahami bahwa
dalam pelaksanaan tupoksi tersebut BPPKAD Kabupaten Sampang belum
sepenuhnya dikatakan berhasil secara sempurna karena masih banyak kekurangan
dan membutuhkan kerja lebih keras lagi dari seluruh aparatur Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPPKAD
Kabupaten Sampang
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan PD
INTERNAL (KEWENANGAN
PD)
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN PD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Hasil Analisi Gambaran pelayanan BPPKAD
Ada Target Yang terpenuhi dan Yang Tidak Terpeuhi
Perubahan RPJMD Kab Sampang 2013-2018
- Terbatasnya
kuantitas dan
kualitas SDM yang
kompeten.
- Kurang optimalnya
pelaksanaan Perda
Pajak dan Perda
Retribusi
- Kurangnya regulasi
/petunjuk Teknis
Pelaksanaan
Perda.
- Kurangnya
Pendidikan dan
Latihan sebagai
sarana
pengembangan
SDM Aparatur.
- Kurangnya fasilitas
sarana dan
Prasarana yang
memadai
- Kurangnya
pengawasan
internal
- Pelimpahan
wewenang dari
pusat ke daerah
tentang PBB.
- Makin
berkembangnya
dunia usaha di
Kabupaten
Sampang.
- Paket regulasi
baru / kebijakan
dari pemerintah
pusat / provinsi
- Kondisi dan
Situasi stabilitas
keamanan yang
kondusif
- Potensi Sumber
Daya Alam di
Kabupaten
Sampang
Opini BPK yang
masih Wajar Tanpa Pengecualian
Masih ada Perangkat Daerah yang belum melakukan pengelolaan Pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asetnya secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah belum optimal.
Dimulainya Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2014
Masih banyaknya tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat dan masih bermasalah
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPKAD Kabupaten Sampang
Tercapai
Perubahan RPJMD Kab Sampang 2013-2018
Komparasi Capaian Sasaran Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang terhadap Sasaran Renstra Perangkat daerah
Ada Sinkronisasi dan kesinambungan terhadap Masing renstra, Baik Renstra Perangkat Daerah Provinsi maupun renstra kementrian
Renstra Kementrian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Dari tabel diatas, dari beberapa aspek kajian tentang identifikasi
permasalahan pelayanan BPPKAD dapat dilihat bahwa masih banyak hal-hal yang
harus dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan, dan memberikan
pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No IsuStrategis
DinamikaInternasional Dinamika Nasional Dinamika Regional / Lokal Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5)
1
penataan regulasi di bidang keuangan daerah
Makin berkembangnya dunia usaha di
Kabupaten Sampang.
2
fasilitasi pengelolaan keuangan daerah,
Paket regulasi baru / kebijakan dari
pemerintah pusat / provinsi
3
Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Kondisi dan Situasi stabilitas keamanan
yang kondusif
4
Potensi Sumber Daya Alam di
Kabupaten Sampang
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah pusat menempatkan pengelolaan
keuangan sebagai isu strategisnya. Dengan diimplementasikannya kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah, akan berimplikasi pula dengan pengelolaan
keuangan daerah. Terkait dengan pembinaan pengelolaan keuangan daerah,
Kementerian Dalam Negeri melaksanakan tiga kegiatan utama, yakni penataan
regulasi di bidang keuangan daerah, fasilitasi pengelolaan keuangan daerah, dan
pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan-kegiatan
dalam rangka fasilitasi pengelolaan keuangan daerah, telah dilaksanakan antara lain
melalui evaluasi Raperda tentang APBD Provinsi, sosialisasi, asistensi, dan
bimbingan teknis dalam rangka implementasi berbagai peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, pembinaan administrasi
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pinjaman daerah dan pengelolaan
barang milik daerah. Selain itu, telah pula dilakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan
pembinaan pengelolaan dana perimbangan yang dialokasikan ke daerah, yakni Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana
Otonomi Khusus. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan
daerah, telah dikembangkan juga Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIPKD) yang layak direplikasi pada seluruh daerah di Indonesia melalui dukungan
dana APBD.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi Misi Bupati Sampang yang dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :
VISI :
Terwujudnya birokrasi sehat, masyarakat kuat,
dan lingkungan bersahabat, demi tercapainya Kabupaten Sampang yang Bermartabat.
Searah dengan pencapaian visi yang akan dilaksanakan dan diwujudkan untuk
mendukung visi Bupati oleh BPPKAD pada kunci Birokrasi Yang Sehat yang
dimaknai dengan Terlaksananya tata pemerintahan yang profesional sesuai
dengan Tupoksinya serta jujur dan transparan dalam akutanbiltas
pengelolaannya, dengan pengertian birokrasi yang sehat tersebut akan
tercapai masyarakat Kabupaten Sampang yang kuat sehingga meningkatkan
harkat dan martabat Kabupaten Sampang di antara kabupaten-kabupaten lain.
MISI merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu
gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara
pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Rumusan misi
pembangunan Kabupaten Sampang yang didukung salah satunya oleh BPPKAD
Kabupaten Sampang adalah Mewujudkan pemerintahan good governance (tata
kelola kepemerintahan yang baik), clean goverment (pemerintahan yang bersih),
berkeadilan dan demokratis. Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-
isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik yang ingin
dicapai adalah Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah yang ditandai
dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat. Sasaran umum
yang menjadi target dan hasil pembangunan Kabupaten Sampang diharapkan
berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat antara lain Semakin
kuatnya kelembagaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Tabel III.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Terwujudnya Birokrasi Sehat, Masyarakat kuat dan lingkungan bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang yang bermartabat
No Misi dan Program
KDH danWakil KDH terpilih Permasalahan Pelayanan
PD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 1; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional
Masih ada PD yang belum melakukan pengelolaan Pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asetnya secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah belum optimal.
Dimulainya Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2014
Masih banyaknya tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat dan masih bermasalah
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang kompeten.
- Masih Kurangnya Dana yang Tersedia.
- Kurang optimalnya pelaksanaan Perda Pajak dan Perda Retribusi
- Kurangnya regulasi /petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda.
- Kurangnya Pendidikan dan Latihan sebagai sarana pengembangan SDM Aparatur.
- Kurangnya fasilitas sarana dan Prasarana yang memadai
- Kurangnya pengawasan internal
- Tersedianya dana APBD Kabupaten.
- Adanya regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- Tersedianya Sistem Informasi yang memudahkan dalam pengelolaan keuangan dan aset (Software).
- Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang dan personil.
- Adanya sarana dan prasarana
yang memadai.
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dalam rangka mendukung dan
mencapai Visi dan Misi Bupati Sampang dalam hal Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan
Profesional Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang melakukan Program Peningkatan pengembangan pengelolaan Keuangan, dimana
Pengelolaan keuangan ini termasuk juga di dalamnya adalah pengeloaan Pendapatan.
3.3 Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur dan Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Timur
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra PD provinsi/kabupaten/kota.
Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:
Tabel III.4 Permasalahan Pelayanan BPPKAD terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi Jawa
Timur
Permasalahan Pelayanan
SebagaiFaktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Terwujudnya tertib
administrasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
yang akuntabel
dan transparan,
serta efisiensi
pemanfaatan
APBD
- Opini BPK yang masih
Wajar Dengan
Pengecualian
- Masih belum
optimalnya
Pengelolaan
Pendapatan,
Pengelolaan keuangan
dan Pengelolaan aset,
Karena rendahnya
Tanggung Jawab,
Komitmen, kemampuan
dan kompetensi SDM
PD.
- Perlu adanya
penyempurnaan
regulasi pengelolaan
keuangan dan aset.
- Masih Kurangnya
Dana yang
Tersedia.
- Kurang optimalnya
pelaksanaan Perda
Pajak dan Perda
Retribusi
- Kurangnya regulasi
/petunjuk Teknis
Pelaksanaan
Perda.
- Kurangnya
Pendidikan dan
Latihan sebagai
sarana
pengembangan
SDM Aparatur.
- Kurangnya fasilitas
sarana dan
Prasarana yang
memadai
- Kurangnya
pengawasan
internal
- Adanya regulasi
tentang Pengelolaan
Keuangan dan Aset.
- Tersedianya Sistem
Informasi yang
memudahkan dalam
pengelolaan
keuangan dan aset
(Software).
- Koordinasi dan
kerjasama yang baik
antar bidang dan
personil.
Berdasarkan tabel diatas, sasaran yang telah ditetapkan Kementrian Dalam Negeri
selaras dengan apa yang menjadi visi Kabupaten Sampang. Namun demikian dalam
mencapai sasaran tersebut ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala. Ini
menjadi sebuah tantangan bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sampang dalam menghadapi hambatan ini.
Tabel III.5 Permasalahan Pelayanan BPPKAD Berdasarkan Sasaran Renstra PD Provinsi
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra PD Provinsi
Permasalahan Pelayanan PD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
- Opini BPK masih Wajar
Dengan Pengecualian
(masih banyak catatan).
- Pengelolaan keuangan, aset
dan pendapatan belum
sesuai Peraturan
Perundangan Karena
rendahnya Tanggung Jawab,
Komitmen, kemampuan dan
kompetensi SDM SKPD.
- Perlu adanya
penyempurnaan regulasi
pengelolaan keuangan dan
aset.
- Masih Kurangnya
Dana yang
Tersedia.
- Kurang optimalnya
pelaksanaan
Perda Pajak dan
Perda Retribusi
- Kurangnya
regulasi / petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Perda.
- Kurangnya
Pendidikan dan
Latihan sebagai
sarana
pengembangan
SDM Aparatur.
- Kurangnya
fasilitas sarana
dan Prasarana
yang memadai
- Kurangnya
pengawasan
internal
- Adanya
regulasi
tentang
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset.
- Tersedianya
Sistem
Informasi
yang
memudahka
n dalam
pengelolaan
keuangan
dan aset
(Software).
- Koordinasi
dan
kerjasama
yang baik
antar bidang
dan personil.
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis
kondisi internal dan eksternal sebagaimana digambarkan dalam uraian gambaran umum
kodisi daerah Kabupaten Sampang. Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan
berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki
pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu
strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun
mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman.
Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi
fokus dan prioritas penanganan karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap
perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-
isu yang jika diproritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran
pembangunan 5 (lima) tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis
ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai dan apabila tidak
diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya
jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, dan juga berdasarkan
tabel – tabel yang sudah dibuat, maka dapat disimpulkan tentang Isu-isu Strategis pada
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2013 - 2018 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu
strategis daerah
Isu Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :
1. Pengelolaan Pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset yang sesuai
dengan Standar Akutansi Pemerintahan.
2. Optimalisasi Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemerintah Daerah mulai tahun
2014.
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan
Dari 4 (empat) isu strategis tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Masih banyak PD yang belum melakukan pengelolaan pendapatan, pengelolaan
keuangan dan pengelolaan asetnya secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam Beberapa tahun sebelumnya Opini Badan Pemeriksa Keuangan ( BPKRI )
terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang tidak pernah pada taraf
WTP ( wajar Tanpa Pengecualian), Prestasi yang paling tinggi adalah Wajar dengan
pengecualian ( WDP ). Opini BPK tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak PD
yang dalam pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Asetnya masih belum sesuai
dengan Standart Akutansi Pemerintahan. Banyak hal yang mempengaruhi hal ini
diantaranya adalah karena rendahnya komitmen dan tanggung jawab dari PD serta
masih rendahnya kemampuan dan kompetensi SDM PD.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah belum optimal.
Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu menjadi pendukung yang kuat dalam
pembiayaan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sampang, akan tetapi
secara empiris realisasi Pendapatan Asli Daerah, kontribusinya terhadap anggaran
pengeluaran daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
masih sangat rendah karena masih mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat.
Bertitik tolak dari hal tersebut, kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan PAD
dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melalui penggalian sumber-
sumber PAD yang baru, sehingga diharapkan kontribusi PAD terhadap APBD terus
meningkat. Namun bukanlah hal yang mudah untuk mencapai tujuan tersebut karena
dalam 5 (lima) tahun sebelumnya perkembangan PAD selalu mengalami fluktuatif. Hal
ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam
memenuhi kewajibannya. Disamping itu masih belum adanya regulasi dalam
pengelolaan pajak dan retribusi juga berpengaruh besar dalam pencapaian PAD yang
optimal
3. Dimulainya Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemerintah Daerah
pada tahun 2014.
Berlakunya UU No 28 tahun 2009 mengamanatkan adanya pelimpahan kewenangan
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan Pajak Bumi
dan Bangunan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah
khususnya kepada BPPKAD Kabupaten Sampang sebagai Pelaksana dari kebijakan ini.
Pelimpahan kewenangan ini disertai juga dengan pelimpahan tanggung jawab untuk
dapat melaksanakannya secara baik karena hal ini merupakan suatu hal yang baru dan
memerlukan sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak tercapainya target opini BPK RI dengan predikat
Wajar Tanpa Pengecualian oleh Kabupaten Sampang salah satu yang menjadi sebab
adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset) yang belum tersaji secara baik. Oleh
karena itu untuk selanjutnya pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset) ini menjadi
indikator kinerja dari BPPKAD Kabupaten Sampang. Dengan menjadi indicator tersendiri
diharapkan pengelolaan Barang Milik Daerah (aset) lebih terfocus sehingga predikat
WTP dari BPK RI dapat tercapai.
BAB IV
TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BPPKAD
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, perlu ditetapkan
tujuan (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini
ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program. Disamping itu juga dalam
rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi
serta program yang telah ditetapkan.
Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan
didasarkan pada isu–isu dan analisisis strategik serta merupakan sesuatu yang akan
dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu
kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPKAD Kabupaten Sampang
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
REALISASI TARGET
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mewujudkan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah yang
Berkualitas
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
Feb 2013
/
Jan 2014 /
Des 2014 /
Des 2015 /
Des 2016 /
Des-17
Okt-13 Okt-14 Okt-15 Okt-16 Okt-17 / Okt-18
2. Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
n/a n/a n/a n/a 92,92% 95%
3. Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
n/a n/a n/a n/a 100% 100%
4. Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
n/a n/a n/a n/a 60% 75%
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Persentase peningkatan PAD
8,76 85,26 15,93 -4,8 52,78 8,67
4.2 Strategi Dan Kebijakan BPPKAD
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan tersebut diatas,
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang,
menyusun dan menetapkan strategi pencapaian masing – masing tujuan dan sasaran.
Strategi yang dimaksud dalam bentuk kebijakan dan program yang nantinya dijabarkan
lebih lanjut kedalam kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu
satu tahunan.
Strategi / kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan arahan, acuan dan
pedoman bagi pelaksana dan pemimpin kegiatan dalam menjalankan tugasnya.
Kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sampang bersumber pada kebijakan pemerintah pusat, kebijakan departemen teknis,
kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang
serta kebijakan internal Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sampang sendiri.
Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sampang ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana
pada tabel dan penjelasan dibawah ini.
Tabel 4.2
Penentuan Strategi
NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kualitas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
daerah 2. Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
3. Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
4. Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan Aset Daerah
2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Persentase Peningkatan PAD
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah
Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
(1) (2) (3) (4) -5
1 Meningkatnya kualitas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
1. Optimalisasi pengelolaan Keuangan Daerah, Aset Daerah dan Pendapatan
Daerah
2. Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas
2. Peningkatan SDM pengelola keuangan,aset dan pendapatan daerah 3. Persentase Laporan
Keuangan OPD sesuai SAP
4. Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan Aset Daerah
2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Persentase Peningkatan PAD 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang selama
Tahun 2013-2018 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang
yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Sampang sebagai Badan
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu indikatif
sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan ke
dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan
untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan
jangka menengah yang dijadikan acuan dalam penyusunan renstra ini.
Dalam merancang program dan kegiatan selama tahun 2013-2018, BPPKAD
Kabupaten Sampang merencanakan 8 program dan 59 kegiatan. Tentunya program
dan kegiatan ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran yang telah
mengacu pada sasaran-sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang
Tahun 2013-2018.
Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan
dan pedoman penyusunan renja BPPKAD Kabupaten Sampang. Hal ini dilaksanakan
demi menjamin konsistensi dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan
sehingga pelaksanaan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
sebagai satuan unit perangkat daerah dan visi-misi Kepala Daerah terpilih dapat
tercapai.
Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018.
Tabel 5.1
Rencana Program dan kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcame)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerj
a SKP
D Penang
-gung-
jawab
Realisasi 2013 Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Target 2018
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerj
a Rp Kinerja Rp Realisasi Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
6.335.707.300 5.747.161.825 4.867.976.110 11.574.690.350
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Berkualitas
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1. Ketepatan
Waktu dalam
Penyusunan
APBD/P
4 02 01 15
Program peningkatan
dan pengembang
an pengelolaan
keuangan daerah
1. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen RKA tepat Waktu
1.122.653.217
n/a
1.267.473.690
n/a
1.437.525.325
n/a
1.400.722.250
n/a
1.181.948.150
100%
1.086.161.163
100%
1.660.871.550
Bid. Anggara
n dan Perbendaharaa
n
2. Persentase PD Yang Merealisasikan Anggaran secara konsisten ( Sesuai Anggaran Kas
n/a n/a n/a n/a 92,92
% 95%
2. Persentase Serapan APBD sesuai Anggaran Kas
3. Persentase PD Yang Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu
n/a n/a n/a n/a 100% 100%
3. Persentase Laporan Keuangan PD sesuai SAP
4 02 01 15
01
Penyusunan Regulasi Pengelolaan keuangan Daerah
Jumlah paket regulasi yang tersusun
56.049.390 3
dokumen
56.049.390 - 0 - 0 - 0 3
dokumen
16.474.330 3
dokumen
49.262.800
Bid. Anggara
n dan Perbendaharaa
n
4 02 01 15
02
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pemgelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Sosiasliasi yang terlaksana
0 - 0 2 kali 84.225.000 3 kali 144.382.900 3 kali 19.410.000 2 kali 71.990.498 3 kali 150.030.000
Bid. Anggara
n dan Perbendaharaa
n
4 02 01 15
03
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Cetak Raperda dan Perda APBD
281.999.825 140 buku
281.999.825 140 buku
275.202.750 140 buku
298.995.200 140 buku
284.011.650 140 buku
239.950.655 140 buku
363.628.600
Bid. Anggara
n dan Perbendaharaa
n
4 02 01 15
04
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Jumlah Perbup tersusun
77.706.050 3
dokumen
77.706.050 3
dokumen
107.446.625 3
Dokumen
97.613.200 3
Dokumen
110.263.900 3
Dokumen
24.687.220 3
Dokumen
107.112.000
Bid. Anggara
n dan Perbendaharaa
n
4 02 01 15
05
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Jumlah Perda PAPBD tersusun
99.836.050 5
dokumen
99.836.050 5
dokumen
106.201.000 5
dokumen
121.045.000 5
dokumen
148.337.550 5
dokumen
112.125.318 5
dokumen
152.390.600
Bid. Anggara
n dan Perbendaharaa
n
4 02 01 15
06
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
Jumlah Perbup tersusun
52.766.950 3
dokumen
52.766.950 3
dokumen
52.949.000 3
Dokumen
77.348.050 3
Dokumen
73.615.250 3
Dokumen
61.702.342 3
Dokumen
95.843.050
Bid. Anggara
n dan Perbendaharaa
n
4 02 01 15
07
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Jumlah Perda tersusun
57.539.925 1
dokumen
57.539.925 1
dokumen
64.731.050 1
Dokumen
60.966.700 1
Dokumen
59.829.950 1
Dokumen
49.147.764 1
Dokumen
64.797.500
Bid. Akuntan
si dan Pelapora
n
4 02 01 15
08
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Jumlah Perbup tercetak
16.178.200 45
buku 16.178.200
45 buku
24.578.500 45
buku 17.424.000
45 buku
23.149.850 45
buku 9.657.800
1 Dokum
en 27.706.850
Bid. Akuntan
si dan Pelapora
n
4 02 01 15
09
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemkab
Jumlah LKD tersusun
41.688.900 1
dokumen
41.688.900 1
dokumen
54.842.900 1
dokumen
35.143.700 1
dokumen
39.183.000 1
dokumen
48.945.480 1
dokumen
65.362.650
Bid. Akuntan
si dan Pelapora
n
4 02 01 15
10
Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Pengembangan Aplikasi SIPKD Akrual, SIPKD Aset dan IPD
247.604.527 80% 392.425.000 80% 467.531.250 80% 363.713.000 80% 241.065.000 80% 264.784.253 80% 341.515.000
Bid. Anggara
n dan Perbendaharaa
n
4 02 01 15
11
Fasilitasi Penatausahaan Belanja Non Gaji
Penerbitan SPP, SP2D, Buku BKU, pajak, register SP2D, register SPM dan buku kas harian
191.283.400
Penerbitan 7000 SPP, 12.000 SP2D, Buku BKU, pajak, register SP2D, register SPM dan 200 buku kas harian
191.283.400
Penerbitan 7000 SPP, 12.000 SP2D, Buku BKU, pajak, register SP2D, register SPM dan 200 buku kas harian
199.817.250
Penerbitan 7000 SPP, 12.000 SP2D, Buku BKU, pajak, register SP2D, register SPM dan 200 buku kas harian
184.090.500
Penerbitan 7000 SPP, 12.000 SP2D, Buku BKU, pajak, register SP2D, register SPM dan 200 buku kas harian
183.082.000
Penerbitan 7000 SPP, 12.000 SP2D, Buku BKU, pajak, register SP2D, register SPM dan 200 buku kas harian
134.268.460
Penerbitan 7000 SPP, 12.000 SP2D, Buku BKU, pajak, register SP2D, register SPM dan 200 buku kas harian
168.233.000
Bid. Anggara
n dan Perbendaharaa
n
4 02 01 15
12
Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai
Penerbitan daftar gaji, SP2D Gaji, SKPP dan Lap. Bulanan Gaji
0 - 0 - 0 - 0 - 0
Penerbitan daftar gaji, 8000 kartu kendali gaji PNS, register SP2D Gaji, register SPM dan Laporan bulanan gaji pns
52.427.043
Penerbitan daftar gaji, 7000 kartu kendali gaji PNS, register SP2D Gaji, register SPM dan Laporan bulanan gaji pns
74.989.500
Bid. Anggara
n dan Perbendaharaa
n
4. Persentase BMD dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Legal
4 02 01 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. persentase Pencatatan Buku Inventaris Perangkat Daerah dilengkapi Bukti Kepemilikan Legal
877.053.150
100% 877.053.150
100% 1.099.765.090 100% 787.114.080
100% 266.803.778
60% 451.967.611
75% 738.530.000
Bid. Pengelolaan Asset
4 02 01 17
01
Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Regulasi tersusun
104.490.000 0 0
Bid. Pengelolaan Asset
4 02 01 17
02
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pemgelolaan Barang Milik Daerah
Sosialisasi paket regulasi ttg pengelolaan BMD
0 - 0 - 0 - 0 - 0
Semua
Perangkat
Daerah
3.945.000 - 0
Bid. Pengelolaan Asset
4 02 01 17
03
Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah
Terlaksananya pemindahtanganan dan penghapusan Aset Pemkab Sampang
121.728.850 100% 121.728.850 100% 197.787.345 100% 172.518.200 100% 62.708.400 100% 83.493.900 100% 158.550.000
Bid. Pengelolaan Asset
4 02 01 17
04
Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah
Tersusunnya perhitungan Aset Pemkab Sampang
149.441.150 100% 149.441.150 100% 61.934.670 100% 76.407.100 100% 89.091.000 100% 100.149.300 100% 82.480.000
Bid. Pengelolaan Asset
4 02 01 17
05 Penyusunan DKBMD dan BKPBMD
Terlaksananya kegiatan daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah
1 paket 45.334.000 1
paket 51.906.000 1 paket 54.644.000
1 paket
61.187.297 1 paket 86.600.000
Bid. Pengelolaan Asset
4 02 01 17
06
Persertifikatan tanah milik Pemerintah daerah
Terlaksananya kegiatan persertifikatan tanah aset Pemkab Sampang
359.555.000 359.555.000 50
Bidang Tanah
445.000.000 50
Bidang Tanah
0 50
Bidang Tanah
0
35 Bidan
g Tana
h
141.287.524 25
Bidang Tanah
320.000.000
Bid. Pengelolaan Asset
4 02 01 17
37 Penetapan Zona Nilai Tanah
tersusunnya perbup tentang penetapan zona nilai tanah
0 - 0 1
Dokumen
198.054.335 1
Dokumen
259.351.000 1
Dokumen
0 - 0 - 0
Bid. Pengelolaan Asset
4 02 01 17
07
Fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah
Kartu inventaris barang, Buku induk inventaris BMD
246.328.150 semua
PD 246.328.150
semua PD
151.654.740 semua
PD 122.441.780
semua PD
60.360.378 semua PD
61.904.590 semua
PD 90.900.000
Bid. Pengelolaan Asset
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD
5. Persentase Peningkatan PAD
4 02 01 16
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Presentase realisasi PAD PD dibandingkan target
1.685.088.350 108,56
% 1.685.088.350
105,40%
1.097.165.660 117,64
% 1.018.704.300 98,46% 1.254.267.000
98,13%
2.907.692.336 100% 4.318.025.800
Bid.Pendapatan
4 02 01 16
01
Penyusunan regulasi pengelolaan pendapatan daerah
Jumlah Paket regulasi yang tersusun
100.750.000 1 paket 100.750.000 - 0 - 0 - 0 1
paket 26.492.790 1 paket 400.490.000
Bid.Pendapatan
4 02 01 16
02
Sosialisasi Paket Regulasi ttg pengelolaan pendapatan daerah
Jumlah Paket regulasi yang tersosialisasi
0 - 0 - 0 - 0 - 0 1
paket 61.559.000 1 paket 271.093.000
Bid.Pendapatan
4 02 01 16
03
Intensifikasi dan Extensifikasi PBB
Jumlah Objek Pajak yang terbentuk (SISMIOP)
0 - 0 - 0 - 0 - 0 46.426 OP
1.979.561.450 35.597
OP 1.730.493.000
Bid. PBB P2
4 02 01 16
04 Pengelolaan Data dan Informasi PBB
Blangko pelayanan, SPPT, SPOP, LSPOP dan DHKP
0 - 0 1 paket 201.148.935 1
paket 412.058.100 1 paket 549.997.500
1 paket
512.855.452 1 paket 1.015.533.500 Bid. PBB P3
4 02 01 16
05 Pemuktahiran Data Piutang PBB
Jumlah Piutang PBB yang terdata dan tertagih
0 - 0 - 0 - 0 - 0 1
paket 82.367.364 1 paket 141.446.500
Bid. PBB P4
4 02 01 16
07
Intensifikasi dan Extensifikasi Pendapatan Daerah
Pelaksanaan tertib pengembangan sistem pelaporan
124.066.000 1 paket 124.066.000 1 paket 469.102.825 1
paket 179.786.500 1 paket 265.892.500
1 paket
153.438.900 1 paket 545.022.800
Bid.Pendapatan
4 02 01 16
08
Pengelolaan data dan Informasi Pendapatan Daerah
Tersedianya Aplikasi Pendapatan
1.460.272.350 1.460.272.350 426.913.900 426.859.700 438.377.000 91.417.380 213.947.000
Bid.Pendapatan
4 02 01 16
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
4 02 01 16
02
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Terbayarnya pendataan dan penataan arsip
167.843.700 1 paket 167.843.700 - 0 1
paket 467.827.800 1 paket 489.558.200
1 paket
637.461.850 - 0
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.728.212.992 100% 1.728.212.992 100% 1.787.428.889 100% 1.632.246.657 100% 1.660.588.368 100% 1.395.531.479 100% 1.598.691.100
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Terkirim
6.018.880 1.545 6.018.880 1.703 6.378.045 1.242 5.727.090 1.516 5.959.900 1.300
4.940.100 1.300 9.290.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Terbayar : air, listrik, telepon, internet
688.337.862 12
Bulan 688.337.862
12 Bulan
661.573.768 12
Bulan 659.897.363
12 Bulan
704.204.289 12
Bulan
427.818.883 12
Bulan 551.400.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
05
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah yang terbayar
60.487.000
5 kendaraan, 2
gedung, 2
genset
60.487.000
5 kendaraan, 2
gedung, 2
genset
62.870.000
5 kendaraan, 2 gedung, 2
genset
66.617.000
5 kendaraan, 2
gedung, 2
genset
66.867.000
5 kendaraan,
2 gedung, 2
genset
56.666.660
5 kendaraan, 2
gedung, 2
genset
52.250.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
06
Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah perpanjangan STNK dan KIR : 1. Roda 2 2. Roda 3 3. 3. Roda 4 4. KIR
15.467.200 118 unit
15.467.200 118 unit
15.665.000 118 unit
15.639.700 118 unit
15.802.100 56 unit
15.583.200
62 unit 21.036.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.Jumlah Gedung terpelihara 2. Pengadaan alat dan bahan kebersihan
176.207.150
1. 3 gedung 2. 36
jenis 3. 1 paket
176.207.150
1. 3 gedung 2. 36
jenis 3. 1 paket
218.483.300
1. 3 gedung 2. 36 jenis 3.
1 paket
241.755.300
1. 3 gedung 2. 36
jenis 3. 1 paket
239.282.710
1. 3 gedung 2. 36
jenis 3. 1
paket
174.707.645
1. 2 gedung 2. 51
jenis 3. 1 paket
202.181.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan ATK
129.279.950 78 jenis 129.279.950 75 jenis 124.762.500 72
jenis 113.685.900 75 jenis 123.548.200
66 jenis
82.083.200
71 jenis 121.994.100
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. Jumlah Pengadaan Barang Cetakan 2. Jumlah Penggandaan
203.068.600
1. 27 jenis 2. 189.95
6 lembar
203.068.600
1. 27 jenis 2. 179.41
6 lembar
189.617.935
1. 27 jenis 2. 175.09
6 lembar
188.135.700
1. 27 jenis 2. 185.09
6 lembar
189.037.600
1. 28 jenis
2.147.650
lembar
51.185.877
1. 15 jenis 2. 200.00
0 lembar
66.075.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Dipendaloka
Jumlah komponen instalasi listrik terpasang
99.808.100 35 jenis 99.808.100 50 jenis 153.620.400 25
jenis 43.248.400 25 jenis 48.376.400
25 jenis
48.567.827
25 jenis 64.600.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi
2.715.000 26 unit 2.715.000 50 unit 5.440.000 60 unit 9.040.000 46 unit 6.400.000 65 unit
6.521.300
64 unit 12.700.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan
Jumlah langganan surat kabar terbayar
5.530.000 3 surat kabar
5.530.000 3 surat kabar
2.625.000 3 surat kabar
2.540.000 3 surat kabar
2.580.000 2
surat kabar
3.110.000
2 surat kabar
3.600.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Mamin rapat dinas & Mamin tamu
22.325.500 1306 org
22.325.500 1891 org
45.748.500 1478 org
26.583.000 1490 org
26.463.000 1326 org
21.771.310
1300 org
24.000.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
18
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah rakor luar daerah terlaksana
170.277.750 95 kali 170.277.750 75 kali 175.209.441 68 kali 146.362.204 55 kali 117.607.169 95 kali
238.182.877
119 kali 223.210.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah honor dan mamin tenaga kontrak terbayar
144.700.000 11
org/12 bulan
144.700.000 11
org/12 bulan
122.720.000 10
org/12 bulan
109.095.000 10
org/12 bulan
111.000.000
4 org/1
2 bulan
263.992.600
4 org/12 bulan
241.200.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 01
20 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
Jumlah rakor dalam daerah terlaksana
3.990.000 100 kali 3.990.000 100 kali 2.715.000 100 kali
3.920.000 100 kali 3.460.000 43 kali
400.000
39 kali 5.155.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
2.978.197.737 100% 2.978.197.737 100% 1.440.063.383 100% 1.035.434.656 100% 3.222.663.664 100%
3.549.276.731 100% 3.321.799.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
03 Pembangunan Gedung Kantor
Pembangunan gedung
747.901.000 1 unit 747.901.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1 unit 2.258.289.050
1 unit 2.145.825.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya Pengadaan kendaraan dinas operasional
423.010.000 3 unit 423.010.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3 unit 85.164.895
0,00 0
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
10 Pengadaan Meubelair
Terpenuhinya kebutuhan meja kantor, meja rapat dan kursi
496.275.000 250 unit
496.275.000 215 unit
348.840.000 25 unit 26.193.750 0,00 0 0,00 89 unit 121.150.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
11 Pengadaan Komputer
pengadaan komputer dan printer
96.333.000 9 unit 96.333.000 5 unit 46.225.000 5 unit 58.900.000 9 unit 123.102.500 10 unit
43.612.275
4 unit 45.000.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
12 Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor
183.565.000 8 unit 183.565.000 20 unit 154.750.000 25 unit 206.422.500 20 unit 169.507.500 32 unit
205.130.445
8 unit 221.400.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
13 Pengadaan Tanah
Jumlah pengadaan tanah
0 - 0 - 0 - 0 1 unit 2.065.463.280 - - 0
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
15 Pengadaan Alat - Alat Studio
Terpenuhinya ala-alat studio untuk kelancaran tugas
254.097.000 1 paket 254.097.000 - 0 - 0 - 0 - - 0
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
18 Pengadaan Instalasi Listrik
Terpenuhinya instalasi listrik kantor
0 0 0 0 185.460.000 0
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
19 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
51.746.000 15 unit 51.746.000 32 unit 151.162.000 - 0 - 0 - 32 unit 0
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah rumah dinas yang dipelihara
99.287.000 3 unit 99.287.000 3 unit 72.878.000 3 unit 139.165.000 3 unit 134.103.000 3 unit
245.807.548 5 unit 120.600.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor terpelihara
43.358.100 1 paket 43.358.100 1 paket 71.275.235 1
paket 75.162.900 1 paket 68.484.800
2 gedun
g
56.110.800
2 gedung
92.000.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
24
Pemeliharaan rutin/berkala Kend.Dinas/Oprs
Jumlah kendaraan dinas terpelihara
186.220.637 14 unit 186.220.637 14 unit 194.457.448 14 unit 181.135.256 14 unit 204.922.584 9 unit
152.434.977 6 unit 189.090.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler
Jumlah Meubelair kantor
3.812.500 1 paket 3.812.500 1 paket 3.250.000 1
paket 4.315.000 20 unit 4.250.000
20 unit
4.562.700
1 paket 5.185.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
30
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara
25.582.100 30 unit 25.582.100 50 unit 47.143.600 65 unit 62.484.000 60 unit 50.438.500 75 unit
45.207.791
75 unit 65.240.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Milik Pemkab
Jumlah gedung milik Pemkab terpelihara
35.117.400 3 unit 35.117.400 3 unit 39.180.100 3 unit 39.496.250 3 unit 6.649.500 3 unit
13.605.000 1 paket 51.450.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 02
38
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor terehabilitasi
331.893.000 1 paket 331.893.000 2 unit 310.902.000 2 unit 242.160.000 2 unit 210.282.000 3 unit
439.351.250 2 unit 264.859.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 03
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase Aparatur yang berpakaian dinas sesuai dengan aturan
69.035.100 100% 69.035.100 - 0 - 0 100% 82.855.000 100%
0 100% 0
Bidang
Sekretariat
4 02 01 03
01 Pengadaan Pakaian KORPRI
Tersedianya pakaian korpri untuk Pegawai dan tenaga kontrak
0 - 0 - 0 - 0 - 0 0,00 0 0,00 0
Bidang
Sekretariat
4 02 01 03
02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian Senam untuk Pegawai dan tenaga kontrak
69.035.100 1 paket 69.035.100 - 0 - 0 208 stel
82.855.000 0,00 0 0,00 0
Bidang
Sekretariat
4 02 01 05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber daya
Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur
49.359.800 100% 49.359.800 100% 83.240.001 100% 57.420.635 100% 56.758.682 100%
51.170.280 100% 95.670.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 05
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
0 - 0 15 org 39.859.701 - 0 - 0 - 0 - 0
Bidang
Sekretariat
4 02 01 05
02
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
19.895.800 7 kali 19.895.800 - 0 9 kali 21.514.211 6 kali 19.298.206 11 kali
22.224.525
10 kali 44.178.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 05
03
Bimbingan Teknis Implemintasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bimtek yang diikuti
29.464.000 7 kali 29.464.000 12 kali 43.380.300 9 kali 35.906.424 10 kali 37.460.476 10 kali
28.945.755
11 kali 51.492.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 06
Program
Peningkatan Pengembang
an Sitem Pelaporan
pencapaian Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu
26.087.000 100% 26.087.000 100% 27.237.750 100% 18.213.900 100% 17.383.800 100%
26.811.905 100% 30.070.050
Bidang
Sekretariat
4 02 01 06
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.826.400 3
dokumen
5.826.400 3
dokumen
5.923.200 3
dokumen
4.095.800 3
dokumen
2.849.800 3
dokumen
9.842.000
3 dokum
en 10.570.000
Bidang
Sekretariat
4 02 01 06
02
Penyusunan laporan Keuangan Semesteran SKPD
Jumlah Laporan keuangan Semesteran tersusun
5.413.300 2
Dokumen
5.413.300 2
Dokumen
5.206.300 2
Dokumen
2.287.000 2
Dokumen
2.264.100 2
Dokumen
2.953.440
2 Dokum
en 3.226.400
Bidang
Sekretariat
4 02 01 06
04
Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jmlaha Laporan keuangan akhir tahun tersusun
6.003.000 1
Dokumen
6.003.000 1
Dokumen
6.007.750 1
Dokumen
3.035.400 1
Dokumen
2.640.000 1
Dokumen
2.927.500
1 Dokum
en 3.398.750
Bidang
Sekretariat
4 02 01 06
05
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Jumlah Renja, RKA dan DPA yang tersusun
8.844.300 5
Dokumen
8.844.300 5
Dokumen
10.100.500 5
Dokumen
8.795.700 5
Dokumen
9.629.900 5
Dokumen
11.088.965
5 Dokum
en 12.874.900
Bidang
Sekretariat
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BPPKAD YANG MENGACU PADA RPJMD
Rencana Strategis (Rentra) BPPKAD Kabupaten Sampang
Tahun 2013 -2018 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Sampang
Tahun 2013 – 2018, karena BPPKAD Kabupaten Sampang salah satu perangkat
daerah yang terkait dengan Misi-1 Kabupaten Sampang yaitu Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional. Indikator kinerja BPPKAD
Kabupaten Sampang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah
indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel berikut :
Tabel 6.1
Indikator Kinerja BPPKAD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO. Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode
RPJMD
Realisasi dan Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode
RPJMD Realisasi Tahun 2012 Realisasi 2013 Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Target 2017 Target 2018
1 Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan Daerah WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP
Penutup
Penyusunan Review Rencana Strategis ( Renstra) Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018
adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018
yang telah direvisi. Rencana Strategis ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi
BPPKAD Kabupaten Sampang sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan
pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam 2 tahun ke
depan dan sebagai pedoman bagi dalam penyusunan Renja perangkat daerah,
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perubahan Anggaran Kerja (PAK),
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA).
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang
Tahun 2005-2025, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2018 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Tersusunnya Review Rencana Strategis BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun
2013 – 2018 diharapkan dapat mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi
BPPKAD dan dapat dilaksanakan oleh semua bidang secara konsisten, transparan
dan bertanggung jawab sehingga selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan BPPKAD Kabupaten Sampang. Untuk itu diperlukan koordinasi komunikasi
antar semua aparatur sipil dan semua bidang sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan
sasaran BPPKAD dan melakukan evaluasi/monitoring terhadap program dan kegiatan
pada masing-masing bidang sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra BPPKAD
Kabupaten Sampang.
Bab7