Upload
doankhanh
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
REVIEW RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2016-2021
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
Jl. dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO.57 Lamongan 62211
Telp. (0322)321338, Fax. (0322) 321338
e-mail: [email protected], Website:www.lamongankab.go.id
LAMONGAN
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya
Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 –
2021. Rancangan Renstra ini akan dijadikan acuan dalam penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan yang akan
disusun pada bulan Agustus 2016 yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Kesehatan. Rancangan Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2016-2021.
Dalam Rencana Strategis juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator
output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan
berorientasi hasil. Penyusunan Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tertanggal
11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Sedangkan secara substansi mengacu juga kepada kebijakan pusat
dan propinsi, khususnya dalam penetapan indikator sasaran selain memunculkan
indikator spesifik lokal tetap mempertimbangkan indikator Standar Pelayanan
Minimal ( SPM ) yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Rancangan Rencana
Strategis Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih dengan
program, kegiatan dan indikator-indikator sasaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan sehingga nantinya dapat untuk menyediakan pedoman bagi seluruh
aktivitas penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Lamongan.
iii
Selain itu dokumen ini dapat dijadikan rujukan dalam menilai kinerja Dinas
Kesehatan secara keseluruhan pada setiap akhir tahun. Akhirnya, ucapan terima kasih
kami sampaikan kepada seluruh Bidang di Dinas Kesehatan yang telah bersama-sama
menyusun Rencana Strategis ini, juga kepada Bappeda yang telah memverifikasi serta
seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang telah
memberikan masukan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Dinas
Kesehatan (2016–2021) ini.
Mudah-mudahan dokumen ini benar-benar memberi manfaat dalam
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan.
Lamongan, Pebruari 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN
dr. TAUFIK HIDAYAT
Pembina Tk. I
NIP. 19630702 198903 1 012
iv
DAFTAR ISI
Halaman Judul ……………………………………………………………………...… i
Kata Pengantar ……………………………………………………………………...… ii
Daftar Isi …………………………………………………………………………….... iv
BAB I : PENDAHULUAN .....................................................................................
1.1 Latar Belakang....................................................................................
1.2 Landasan Hukum................................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan............................................................................
1.4 Sistematika.........................................................................................
1
1
3
7
8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
LAMONGAN…….....................................................................................
12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.................
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.....................
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.............
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD................
12
20
25
28
BAB III : ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI......... 30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Kesehatan................................................................
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Lamongan..........................................................................................
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD
Provinsi..............................................................................................
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.............................................................................................
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis...............................................................
30
31
35
39
43
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.. 45
4.1 Visi Dan Misi Kabupaten Lamongan.................................................
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan.................
4.3 Strategi dan Kebijakan.......................................................................
45
46
51
v
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.................
5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran………………………
5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur……………..
5.3 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur……………...……...
5.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan………………………………………………
5.5 Program Sumber Daya Kesehatan…………………………………..
5.6 Program Pelayanan Kesehatan………………………..……………..
5.7 Program Kesehatan Masyarakat……………………………………..
5.8 Program Pencegahan dan Penanggulangan PM dan PTM…………..
5.9 Program Pengadaan. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya………
52
52
52
52
53
53
54
55
56
57
BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ……………………………
6.1 Indikator Kinerja……………………………………………………
59
59
BAB VII : PENUTUP………………………………………………………………. 61
Lampiran : …………………………………………………………………………...
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan
dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan hal
tersebut diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan di
bidang kesehatan.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan tahun 2016-2021 adalah dokumen resmi perencanaan
pembangunan bidang kesehatan yang merupakan arah dan tujuan bagi
seluruh komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan Unit
Pelaksana Teknis (UPT)nya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan
arah kebijakan pembangunan kesehatan selama kurun waktu lima
tahun kedepan.
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan tahun 2016-2021 didasarkan pada Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2
Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021. Renstra tersebut
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
yaitu:
1. Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Operasional
di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan
Sumber Daya Kesehatan;
2. Koordinasai pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
3. Pengeloaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab
Dinas Kesehatan Daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait
dengan bidang kesehatan.
Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
dilakukan melalui satu proses membangun komitmen dan kesepakatan
para pelaksana tugas di Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021, UPT dan kesepahaman
dengan lintas sektor atau pemangku kepentingan lainnya termasuk
didalamnya dengan para pelaksana pembangunan kesehatan melalui
sistem koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi yang mendalam dan
berulang-ulang hingga tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan.
3
Renstra ini merupakan komitmen Dinas Kesehatan untuk
berusaha mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja
yang telah disepakati yang nantinya merupakan laporan
pertanggunjawaban Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
dan Masyarakat. Disamping itu Renstra merupakan acuan bagi seluruh
upaya yang dilakukan oleh masing masing pelaku pembangunan
kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron
satu dengan lainnya didalam satu Visi Pembangunan Kesehatan
Kabupaten Lamongan yaitu “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing”.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2016-
2021 merupakan hasil analisis isu strategis yang dijabarkan dalam
sasaran, program dan kegiatan yang dirinci pertahun selama 5 tahun.
Untuk itu Renstra merupakan pedoman yang penting dalam
penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta
evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan UPT-nya.
1.2 Landasan Hukum
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-
2021 disusun berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
13. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
5
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah
Propinsi;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019;
6
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Propinsi;
29. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/SK/V/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten/Kota;
30. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/V/2008
tentang Juknis SPM;
31. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/SK/V/2008
tentang Juknis Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara
7
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaskanaan Musywarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kabupaten Lamongan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Lamongan Tahun 2011-2031;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021
37. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan
Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Asas Otonomi dan
Tugas di Bidang Kesehatan;
1.3 Maksud Dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar seluruh
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
kabupaten Lamongan dan UPT-nya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
kedepan dapat terarah dan fokus sehingga tujuan pembangunan
kesehatan Kabupaten Lamongan dapat terlaksana dengan sebaik-
baiknya.
8
Adapun tujuan perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan dan UPT-nya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan
adalah:
1. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai
dengan kebutuhan daerah dibidang kesehatan.
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan dan UPT-nya.
3. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya
pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT-nya.
4. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi
terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
1.4 Sistematika
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai penjabaran
RPJMD Kabupaten Lamongan yang disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, landasan hukum
yang merupakan dasar penyusunan Renstra, maksud dan
tujuan Renstra disusun serta sistematika penyusunan.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN
9
Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan dan UPT-nya dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas
secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan serta menjelaskan
capaian-capaian indikator penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan dalam Renstra dan RPJMD
sebelumnya. Dan juga mengulas hambatan-hambatan
utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui
Rencana Strategis ini.
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan, telaahan visi, misi dan program Kepala Dinas
Kesehatan, telaahan Rencana Strategis Kementerian
Lembaga dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi
Jawa Timur dan isu-isu strategis.
10
BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Memuat tujuan, dan sasaran jangka menengah
Perangkat Daerah; strategi dan kebijakan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.
Tujuan merupakan penjabaran visi Bupati Lamongan yang
lebih spesifik dan terukur. Rencana sasaran yang hendak
dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan,
dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan
komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan
program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai
Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh Perangkat Daerah
dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian
untuk mencapai tujuan.
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan
indikatif.
11
BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
LAMONGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021.
BAB VII : PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan tahun 2016-2021
12
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 58 Tahun 2016 Pola Tata Kelola Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan
daerah di Bidang Kesehatan dengan Susunan Organisasi sebagai
berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Evaluasi
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan
Olahraga
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa
13
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Kefarmasian
2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah
Tangga
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun
2016, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Kesehatan, melaksanakan tugas merumuskan kebijakan
teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
kesehatan dan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
14
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta
memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi
kegiatan umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan
program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada
seluruh unit organisasi di lingkup Dinas Kesehatan dan
mempunyai fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan analisis determinan kesehatan.
b. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan.
c. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
d. Koordinasi pengelolaan kepegawaian, keuanagan, aset dan
dokumen di UPT.
e. Pengelolaan administrasi keuangan.
f. Pengelolaan administrasi perlengkapan.
g. Pengelolaan asset dan barang milik Negara.
h. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan
protokol.
15
i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
perundang-undangan.
j. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non
yutstisial) di bidang kepegawaian.
k. Pelaksanaan koordinasi penyeleggaraan tugas-tugas bidang dan
UPT.
l. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
m. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja
dan olah raga dan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olah raga.
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olah raga.
16
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olah raga.
d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olah raga.
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan
dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan
mempunyai fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan operasional di
bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
b. Penyiapan pelaksanaan kebijaksanaan operasional di
bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
17
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa.
d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa.
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan
tradisional dan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan
tradisional.
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan
tradisional.
18
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan
tradisional.
d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT
serta sumber daya manusia kesehatan dan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya
manusia kesehatan.
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya
manusia kesehatan.
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya
manusia kesehatan.
d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya
19
manusia kesehatan.
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi
Kepala Dinas
Sekretariat Jabatan Fungsional
Subag Program
Subag Keuangan
Subag Umum
Bidang Pelayanan Kesehatan
Bidang Sumber Daya
Kesehatan
Bidang Kesehatan Masyarakat
Bidang Pencegahan
dan Pengend. Penyakit
Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi
Msyarakat
Seksi Surveilans
dan Imunisasi
Seksi Kefarmasian
Seksi Pelayanan Kesehatan
Primer
Seksi Alat
Kesehatan
dan PKRT
Seksi Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Seksi Pencghan &
Pengend. Peny. Menular
Seksi Promkes dan Pmberdayaan Masyarakat
Seksi Kesling,
Kesker dan KesOr
Seksi Pencghan &
Pengend. PTM dan Keswa
Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
UPTD
20
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan
UPTnya sampai dengan bulan Agustus 2016 sebanyak 2.177 orang,
dengan uraian sebagai berikut :
Tabel 2.1 Data Pejabat Struktural
DINKES Kab. Lamongan Tahun 2015
Unit Kerja
Eselon PNS
IV III II GOL
I GOL
II GOL
III GOL
IV
Kepala DINKES LAMONGAN - - 1 - - - 1
- Sekretariat - 1 - - - - 1
* Kasubbag Umum 1 - - - - 1 -
* Kasubbag Keuangan 1 - - - - 1 -
* Kasubbag Program 1 - - - - 1 -
- Bidang Pelayanan Kesehatan - 1 - - - 1 -
* Kasi Yankesga 1 - - - - 1 -
* Kasi Yankesdas 1 - - - - 1 -
* Kasi Juksus 1 - - - - 1 -
- Bidang P2PLP - 1 - - - 1
* Kasi Pengamatan Penyakit 1 - - - - 1 -
* Kasi Pengendalian Penyakit 1 - - - - 1 -
* Kasi Penyehatan Lingkungan 1 - - - - 1 -
- Bidang Sumber Daya Kesehatan - 1 - - - 1
* Kasi Pengem. Dan Pemb. SDM Kes. 1 - - - - 1 -
* Kasi Farmasi dan Perbekalan Kes. 1 - - - - 1 -
* Kasi Data Inf. Kajian dan Pelaporan 1 - - - - 1 -
- Bidang Pembiayaan Kesehatan - 1 - - - 1
* Kasi Pembiayaan Kesehatan 1 - - - - 1 -
* Kasi Promkes dan UKBM 1 - - - - 1 -
* Kasi Gizi Masyarakat 1 - - - - 1 -
Jumlah 15 5 1 0 0 16 5
21
Tabel 2.2 Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak DINKES Kab. Lamongan Tahun 2015
Tabel 2.3 Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin,
Pendidikan dan Disiplin Ilmu di DINKES Kab. Lamongan Tahun 2015
No Jabatan Struktural Pangkat / Gol. Ruang Pendidikan
Formal Jumlah
1 Kepala DINKES Pembina Utama Muda (IV/c) S2 1 2 Sekretaris Pembina Tk. I (IV/b) S2 1 3 Kepala Bidang Penata (IV/c) / Pembina (IV/a)
/ Pembina (IV/b) S1/S2
4
4 Ka. Sub Bag Penata (IV/c) / Pembina (IV/a) / Pembina (IV/b)
S1/S2 3
5 Kepala Seksi Penata (III/c) / Penata Tk.I (III/d)
S1/S2 12
6 S t a f Pengatur Muda (I/c) s/d SMP/SMA/D-IV /D-III/S1/S2
65 Penata Muda Tk.I (III/c)
- Tenaga Kontrak SMP/SMA/D-III /S1
30
JUMLAH 116
No Golongan Jenis Kelamin Pendidikan
1 Pembina Utama Muda (IV/c) P : 1 Orang S-2 ; 1 Orang
2 Pembina Tingkat I (IV.b) L : 1 Orang S-2 : 1 Orang
3 Pembina (IV.a) L : 2 Orang P : 2 Orang
S-2 : 2 Orang S-1 : 2 Orang
4 Penata Tingkat I (III.d) L : 9 Orang P : 11 Orang
S-2 : 5 Orang S-1 : 12 Orang D-IV : 1 Orang D-III : 2 Orang
5 Penata (III.c) L : 10Orang P : 6 Orang
S-2 : 3 Orang S-1 : 11 Orang D-IV : 1 Orang D-III : 1 Orang
6 Penata Muda Tingkat I (III.b) L : 10 Orang P : 8 Orang
S-1 : 7 Orang D-III : 3 Orang SMA : 8 Orang
7 Penata Muda (III.a) L : 5 Orang P : 8 Orang
S-1 : 8 Orang D-III : 4 Orang SMA : 1 Orang
8 Pengatur Muda Tingkat I (II.d)
L : 1 Orang P : 4 Orang
D-III : 4 Orang SMA : 1 Orang
9 Pengatur Muda (II.c) L : 5 Orang P : 1 Orang
D-III : 1 Orang SMA : 2 Orang SMP : 3 Orang
10 Pengatur Muda Tingkat I (II.b)
L : 2 Orang P : 1 Orang
SMA : 3 Orang
22
2.2.2 Anggaran
Sementara yang terkait dengan modal atau pembiayaan Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan, berdasarkan perincian pembiayaan
yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015, tersaji dalam tabel
berikut.
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja DINKES Kab. Lamongan
Tahun 2011 – 2015
Belanja Daerah
2011 (Rp. juta) 2012 (Rp.juta) 2013 (Rp.juta) 2014 (Rp.juta) 2015 (Rp.juta)
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Belanja Tidak Langsung
48,976 53,173 52,232 55,546 54,654 60,268 58,485 68,008 67,261
Belanja Pegawai
48,976 53,173 52,232 55,546 54,654 60,268 58,485 68,008 67,261
Belanja Langsung
20,002 17,261 16,522 39.601 40,283 96,258 76,940 117,843 104,754
Belanja Pegawai
2,314 2,410 2,035 1,666 1,615 1,791 1,611 3,601 3,076
Belanja Barang dan Jasa
9,173 10,478 10,177 29,534 30,436 79,522 62,726 84,674 73,998
Belanja Modal
8,513 4,372 4,309 8,400 8,232 14,945 12,602 29,567 27,680
Total Belanja
68,978 67,930 70,435 68,754 95,147 94,937 156,527 135,426 185,852 172,016
11 Tenaga Kontrak L : Orang P : Orang
S-1 : Orang D-III : Orang SMA : Orang SMP : Orang
JUMLAH L : Orang P : Orang TOTAL : 116 Orang
SMP : Orang SMA : Orang D-1 : Orang S-1 : Orang S-2 : Orang
23
2.2.3 Asset, Sarana dan Prasarana
Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
adalah tersedianya asset berupa sarana dan prasarana penunjang.
Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung
dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan tentunya tetap
dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan
Desember Tahun 2015 asset berupa sarana dan prasarana yang
dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.5 Daftar Sarana dan Prasarana
DINKES Kab. Lamongan Tahun 2015
No Jenis Jumlah Kondisi
Ket. Baik Rusak
1 Sarana Rapat
Meja Rapat 10
Kursi rapat 52
Ruang rapat 3
2 Sarana Mobilitas
Roda 2 21
Roda 4 21
3 Sarana Publikasi & Dokumentasi
Kamera 9
Handy Cam/Video 1
4 Sarana Presentasi/paparan
Note Book/Laptop 22
LCD Proyektor 6
OHP -
Layar Permanen 3
Meja Rapat 10
Kursi Rapat 52
5 Sarana Penyajian Data/ Pengolah Data
Komputer 72
Printer 22
Mesin Ketik 1
White Board 1
24
No Jenis Jumlah Kondisi
Ket. Baik Rusak
Kalkulator 1
Scanner 2
6 Sarana Perlengkapan Kantor Lainnya
AC 10
Kipas angin 2
Mesin absensi 1
Meja Tulis/Kerja 4
Lemari besi 9
Filling cabinet 7
Brankas 1
Peta Lamongan 1
Foto Bupati+Wabup 2
Foto Presiden+Wk 3
Lambang Garuda -
Lemari kayu 4
Rak kayu/buku 5
Meja kerja 18
Meja tamu -
Kursi tamu 3
Meja resepsionis 1
Guci Besar -
Kursi putar 17
Jam dinding 2
Kursi Kerja 13
Telepon 2
Tabung PMK -
Rak TV -
Faximile 1
Tempat Air -
Pot dan Bunga -
Sound System 2
Kursi Plastik -
Vas bunga -
Kaca rias -
Sumber Data : Kartu Inventaris Dinkes Tahun 2015
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
Dalam mengukur kinerja, Dinas Kesehatan menjelaskan dalam
dua indikator yaitu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian
indikator impact dan capaian Indikator Kinerja yaitu capaian indikator
outcome dari upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas
25
Kesehatan Kabupaten Lamongan dan jajaran kesehatan diseluruh
Kabupaten Lamongan. Capaian tersebut yang dilaporkan Kepala Dinas
Kesehatan kepada Bupati Lamongan dan masyarakat Kabupaten
Lamongan. Capaian indikator-indikator tersebut adalah sebagai
berikut.
26
Tabel 2.6 Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
2017-20121
NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD Target SPM
Target IKU
Target Renstra Th ke- Realisasi Th ke- Rasio Capaian pada Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
1 Cakupan Komplikasi kebidanan yg ditangani
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
74 74 74 73 73 74 74 74 73 73 100 100 100 100 100
3 Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
6.095 6.015 5.929 5.836 5.735 6.095 6.015 5.929 5.836 5.735 100 100 100 100 100
4 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Cakupan Desa/Kelurahan UCI 94.73 95.15 95.57 95.99 96.41 94.73 95.15 95.57 95.99 96.41 100 100 100 100 100
6 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA+
73.03 73.51 74.06 74.47 75.02 73.03 73.51 74.06 74.47 75.02 100 100 100 100 100
8 Prevalensi Penyakit TB 0.18 0.189 0.198 0.208 0.218 0.18 0.189 0.198 0.208 0.218 100 100 100 100 100
9 Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
1.234 1.185 1.15 1.127 1.115 1.234 1.185 1.15 1.127 1.115 100 100 100 100 100
11 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yg hrs diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/Kota
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Cakupan Kunjungan Bayi 98.94 98.96 98.98 99 99.02 98.94 98.96 98.98 99 99.02 100 100 100 100 100
13 Cakupan Posyandu Aktif 77.3 77.87 78.45 79.02 79.6 77.3 77.87 78.45 79.02 79.6 100 100 100 100 100
14 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K-4 95.62 95.64 95.66 95.68 95.69 95.62 95.64 95.66 95.68 95.69 100 100 100 100 100
15 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi Ditangani
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 Cakupan Pelayanan Nifas 99.82 99.85 99.88 99.9 99.95 99.82 99.85 99.88 99.9 99.95 100 100 100 100 100
27
NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD Target SPM
Target IKU
Target Renstra Th ke- Realisasi Th ke- Rasio Capaian pada Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
17 Cakupan Pelayanan Anak Balita 91.46 91.49 91.56 92 92.5 91.46 91.49 91.56 92 92.5 100 100 100 100 100
18 Cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI pd anak Usia 6-24 bulan keluarga miskin
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
19 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 Penanganan HIV/AIDS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
22 Non Polio AFP Rate 2.198 2.198 2.198 2.197 2.197 2.198 2.198 2.198 2.197 2.197 100 100 100 100 100
23 Cakupan Balita dengan Pneumonia yang ditangani
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
24 Cakupan KLB desa atau kelurahan yg ditangani <24 jam
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25 Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri (PuRi)
21.31 24.68 28.06 31.43 34.81 21.31 24.68 28.06 31.43 34.81 100 100 100 100 100
26 Rasio Nakes (Medis, Paramedis, Non Medis) di Institusi Kesehatan dibanding jumlah penduduk
0.223 0.227 0.231 0.235 0.244 0.223 0.227 0.231 0.235 0.244 100 100 100 100 100
27 Penyediaan Obat Essensial Generik atas Persediaan obat di sarana Kesehatan Pemerintah
91.49 91.91 92.34 92.34 93.62 91.49 91.91 92.34 92.34 93.62 100 100 100 100 100
28 Rumah Tangga Sehat 64.98 64.99 65 65.01 65.02 64.98 64.99 65 65.01 65.02 100 100 100 100 100
29 Rumah Sakit yang menyediakan 4 Layanan Kesehatan Spesialis Dasar
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30 Prosentasi Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi
66.67 100 100 100 100 66.67 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
2.4.1 Tantangan
Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat
disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan dalam memberikan pelayanan antara lain :
1. Harapan masyarakat semakin tinggi dapat dilihat dari semakin
beragamnya tuntutan dan aspirasi yang harus diperhatikan dan
ditampung.
2. Pengawasan oleh stakeholder semakin meningkat sejalan dengan
tuntutan transparasi dan akuntabilitas.
3. Belum semua dokumen perencanaan sebagai acuan dalam
pelaksanaan kegiatan, sehingga sering terjadi ketidak konsistenan
pembangunan.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
sebagai perwujudan perencaaan yang partisipatif masih belum
optimal sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat.
2.4.2 Peluang
Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi
peluang adalah sebagai berikut:
1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan
berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan.
29
2. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan PD lain dan juga
dengan para pemangku kepentingan (stake holders).
3. Telah ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan
pembangunan Kabupaten.
30
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh
terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan.
Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau
menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara
administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, yang
meliputi 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Jumlah penduduk
berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015
sebanyak 1.342.466 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 672.836
jiwa dan perempuan 669.630 jiwa.
Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas
pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan, permasalahan yang ada adalah sebagai
berikut:
1. Masih lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI),
2. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan;
4. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular;
5. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat;
31
6. Adanya kantong-kantong gizi kurang di wilayah kabupaten lamongan;
7. Masih belum optimalnya sediaan mutu, manfaat, dan keamanan
sediaan farmasi, alkes & makanan;
8. Belum optimalnya jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan
sumber daya kesehatan;
9. Belum optimalnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan;
10. Belum optimalisasi pelaksanaan manajemen bangunan kesehatan;
Setelah menemukan permasalahan dalam pelayanan yang
dilakukan Dinas Kesehatan, maka akan dilihat juga permasalahan atau
isu-isu strategis secara luas yaitu isu internasional, nasional, regional
maupun isu lainnya yang berdampak baik langsung maupun tidak
langsung yang akan mendorong atau menghambat dalam pelayanan.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Lamongan
Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil
Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9
Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan
misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan
arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan
ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten
Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan
RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional
Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi
32
beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021, adalah ”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung
makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah
Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan
semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongansecara
komprehensif.
Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna
yang terkandung di dalamnya, yaitu:
1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah
Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih
Sejahtera dan Berdaya Saing.
2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan
segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan
di Wilayah Kabupaten Lamongan.
3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan
tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai
dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan
bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu
tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama
masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
33
4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan
lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah,
sehingga mampu bersaing secara optimal dengan
mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki
dalam persaingan ditingkat Global.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan
2016-2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.
1) Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui
peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,
dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif
dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan
pembangunan di masa yang akan datang.
2) Misi 2: Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing
dengan mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan
sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian
Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing,
dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki.
Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya
34
pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan
pariwisata.
3) Misi 3: Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan
menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan
infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman,
air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang
keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan
infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4) Misi 4: Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan
pelayanan publik, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) danpelayanan publik yang
profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan
evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan
kepentingan dan aspirasi masyarakat.
5) Misi 5: Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan
damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan
sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan
masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang
dan papandengan didukung kondisi stabiltas politik dan pemerintahan
35
yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial
dan budaya.
Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten
Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama
5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) dan
Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.
3.3 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan tidak lepas dari kebijakan yang
diluncurkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan
Kementerian Kesehatan. Kebijakan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Timur dan Kementerian Kesehatan sangat berpengaruh terhadap
kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sasaran Indikator
Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Kementerian Kesehatan
juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan.
36
a. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019.
Tujuan :
Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun
2015 - 2019, yaitu :
1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan
perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di
bidang kesehatan
Sasaran Strategis :
1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya pengendalian penyakit
3. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi
dan alat kesehatan
5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga
kesehatan
6. Meningkatnya sinergitas antar kementerian/lembaga
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
8. Meningkatnya integrase perencanaan, bimbingan teknis dan
pemantauan evaluasi
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kes.
10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur kementerian
kesehatan
12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrase
37
b. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014
– 2019.
Tujuan :
1. Dalam mewujudkan misi kesatu yaitu “Mendorong
terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat“, maka
tujuan yang ingin dicapai adalah “Meningkatkan kemandirian
masyarakat untuk hidup sehat”.
2. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Mewujudkan,
memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang
bermutu, merata dan terjangkau”, maka tujuan yang ingin
dicapai adalah “Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis,
menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu
bagi masyarakat“.
3. Dalam mewujudkan misi ketiga yaitu “Mewujudkan upaya
pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah
kesehatan” maka tujuan yang ingin dicapai adalah
“Optimalisasi penanggulangan masalah gizi” dan “Optimalisasi
upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat
bencana” serta “Meningkatkan akses pada lingkungan yang
sehat”.
4. Dalam mewujudkan misi keempat yaitu “Mendayagunakan
sumber daya kesehatan”, maka tujuan yang ingin dicapai
adalah “Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan
keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan” dan
“Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan
38
pengembangan sumber daya kesehatan” dan “Pembiayaan
Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara
adil”.
5. Dalam mewujudkan misi kelima yaitu “Menciptakan tata kelola
upaya kesehatan yang baik dan bersih”, maka tujuan yang
ingin dicapai adalah “Optimalisasi manajemen kesehatan untuk
menunjang program kesehatan“.
Sasaran Strategis :
1. Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat
2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau bagi masyarakat
3. Meningkatnya penanggulangan masalah gizi yang optimal
4. Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah
kesehatan akibat bencana
5. Meningkatnya Akses pada lingkungan yang sehat
6. Meningkatnya sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu,
bermanfaat, dan aman
7. Terwujudnya Sumber daya kesehatan yang memadai,
proporsional, dan handal
8. Meningkatnya pembiayaan kesehatan
9. Terwujudnya tertib adminstrasi dan manajemen keuangan,
aset, perencanaan dan evaluasi
39
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang
Berdasarkan Hasil Telaahan Struktur Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan
mengembangkan Struktur Tata Ruang Wilayah. Pembangunan bidang
kesehatan diarahkan untuk mendukung pengembangan yang berbasis
agribisnis yang mendukung fungsi kawasan seperti kawasan
peternakan, perkebunan, perdagangan dan pariwisata serta mampu
mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi
masyarakat dari bencana alam.
Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lamongan adalah:
1. Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)
2. Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional,
Propinsi, dan daerah;
3. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan
daerah;
4. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku
kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di
kabupaten.
40
Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten
Lamongan, maka kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten
meliputi:
1. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara
sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata;
2. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan
sebagai penunjang kegiatan agropolitan;
3. Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan
permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi
antar kegiatan wilayah;
4. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan
pertanian, industri dan pariwisata;
5. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga
kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan; dan
6. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem
keberlanjutan dalam jangka panjang;
7. Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-Paciran
sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata,
pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan
skala regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan
kegiatan agro-industri;
8. Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan
memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan
kawasan pantai utara Jawa Timur.
41
3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah rangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan,
rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak
negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh
mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko
perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau
kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana
banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan
terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis,
menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada
daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan
penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah
yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk
miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood
sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko
terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui
perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata
ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk
mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk
mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang
42
dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga
kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.
KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal
15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat
KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal
yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah
daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) nasional, Propinsi dan kabupaten/kota; dan
kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang
harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin
pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang
dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan
suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan memiliki faktor-faktor eksternal yang
dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian
43
dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif
yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan Dinas
Kesehatan, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan ditinjau dari :
1. Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Dinas Kesehatan diatas, maka isu strategis yang ditetapkan
adalah:
1. Masih cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) menurut
standar MDGs
2. Lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
3. Belum optimalnya jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan
pengembangan sumberdaya manusia kesehatan
4. Belum optimalnya penanganan masalah gizi
5. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit
menular, penyakit tidak menular dan bencana
44
6. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat
7. Masih tingginya kasus jiwa yang dipasung
8. Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan
9. Masih belum optimalnya ketersediaan, mutu, manfaat, dan
keamanan sediaan farmasi, alkes dan makanan
10. Belum optimalnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan
45
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi
dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat,
Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam
merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten
Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu: “Terwujudnya Lamongan Lebih
Sejahtera dan Berdaya Saing”.
Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan
maka dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:
1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui
peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
2) Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah
3) Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan
4) Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
5) Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai
dengan menjunjung tinggi budaya lokal
46
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah Misi ke-1 (satu)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Sumber
Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pendidikan Dan Kesehatan”. Dalam rangka mendukung pencapaian
misi ke-1 ditetapkan tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing” serta 1
(satu) sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat
Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan
indikator sasaran sebagai berikut:
1. Dalam mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan ”Meningkatkan
Derajat Kesehatan Masyarakat” maka ditetapkan sasaran
”Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Masyarakat” dengan indikator sasaran:
a. Angka Harapan Hidup
b. Indeks Kepuasan Masyarakat
4.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan
Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD
tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap
47
penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan
hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.
Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun
2016-2021 adalah;
48
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Angka Harapan Hidup 71,77 71,79 71,83 71,86 71,90 71,94
Indeks Kepuasan Masyarakat
- - 80,25 80,75 81,26 81,76
49
Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mendukung Urusan Kesehatan dengan
tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana berikut :
Tabel 4.2 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
MISI 1 Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan
RP
JM
D K
ab
up
ate
n
Lam
on
gan
Tah
un
2016
-202
1
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing
Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Penanggujawab
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Aksesbilitas dan
Kualitas Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
1. Angka Harapan Hidup Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
2. Indeks Kepuasan
Masyarakat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
50
Tabel 4.3 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target
Tujuan Indikator Kinerja
Tujuan Formulasi
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Indeks Kesehatan
((e0 – 25)/(85 – 25) x 100
dimana : e0 ; Angka Harapan Hidup; 25 Angka Minimum Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka Maksimum Harapan Hidup (UNDP)
79.24 0.801-0.804
Sasaran ke-1 Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Indikator Formulasi Definisi Operasional Sumber
Data Kondisi
awal
Target Kinerja
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21 Kondi
si Akhir
Angka
Harapan
Hidup
Angka Perkiraan Lama
Hidup: Rata-rata Penduduk
dengan Asumsi tidak ada
Perubahan pola mortalitas
menurut Umur
Rata-rata Penduduk
dengan Asumsi tidak
ada Perubahan pola
mortalitas menurut
Umur
Laporan 71,67 71,77 71,79 71,83 71,86 71,90 71,94 71,94
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Nilai Rata-Rata IKM
Tertimbang x Nilai Dasar
Pengkonversian
Survey - - - 80.25 80.75 81,26 81,76 81,76
51
4.3 Arah kebijakan dan Strategi
Tabel 4.4 Penyelarasan Arah kebijakan dan Strategi
MISI 1 Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
RP
JM
D
Kab
up
ate
n
La
mo
ng
an
Ta
hu
n 2
01
6-
20
21 Tujuan 1
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing
Sasaran 2
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Pembinaan puskesmas PONED, Audit
Maternal Perinatal
Peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita Pelatihan kelas ibu balita
Perbaikan gizi masyarakat Penanggulangan KEP dan GAKY,
pembentukan desa KADARZI
Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular dan tidak menular
Peningkatan penemuan dan pelayanan
terhadap penderita HIV/AIDS
Penemuan dan penanganan penderita
kusta
Upaya kesehatan masyarakat
Pelatihan petugas kesehatan jiwa
terhadap penanganan kegawatdaruratan
psikiatrie
Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular dan tidak menular
Penemuan penderita TB dan pengobatan
secara paripurna
Pengembangan lingkungan sehat Bantuan stimulan jamban sehat untuk
maskin dan pemicuan
Standarisasi pelayanan kesehatan
Pendampingan puskesmas dan
peningkatan mutu, sarpras dan askes
yankes
52
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam
beberapa kebijakan sebagai petunjuk atau arahan agar pelaksanaan suatu
tindakan lebih fokus dan tepat sasaran, sedangkan program merupakan
rencana tindaklanjut atau kumpulan kegiatan yang akan dilakukan dalam lima
tahun kedepan adalah sebagai berikut:
5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Perkantoran
2. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran
3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
4. Penyediaan Tenaga Kesehatan (BK Propinsi)
5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pembangunan Gedung Kantor
5.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Peningkatan Pengetahuan Petugas Asset Puskesmas
2. Monev Sistem Informasi Kepegawaian
53
5.4 Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Keuangan Secara Berkala
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
3. Forum PD
4. Pembuatan Profil Kesehatan
5. Peningkatan Petugas tentang Simpustronik
6. Aplikasi Data Sistem Informasi Kesehatan (SIK) / E-Health
7. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Puskesmas Menuju BLUD
8. Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah
5.5 Program Sumber Daya Kesehatan
1. Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
2. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3. Monev pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar di Pusk.
4. Pengadaan Puskesmas Keliling
5. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu dan Anak
6. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
7. Pembiayaan Perijinan, Sertifikasi dan Kalibrasi Alkes
8. Pendidikan dan Pelatihan Formal
9. Seksi Tenaga Kesehatan Teladan
10. Pemandirian dan Pemantapan Internsip
11. Binwas Mutu Tenaga Kesehatan
12. Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Prasarana Fasilitas
Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
54
5.6 Program Pelayanan Kesehatan
1. Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien di Puskesmas
2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pusk.
3. Pelayanan Rawat Jalan Gratis di Puskesmas
4. Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kes. Swasta dan Praktek
Perorangan
5. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan JKN
6. Pelayanan Rawat Inap Gratis Ruang Kelas III di Puskesmas
7. Monitoring dan Evaluasi kegiatan JKN di Puskesmas
8. Kunjungan puskesmas keliling di desa terpencil / desa perbatasan
9. Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
10. Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan
11. Peningkatan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana
12. Peningkatan Mutu Perijinan Sarana Kesehatan Tradisional dan
Praktek Perorangan
13. Sosialisasi Peningkatan Asuhan Mandiri di Puskesmas dan Masy.
14. Pembinaan Hatra yg Menyelenggarakan Pel. Kesehatan Nasional
15. Penilaian Kinerja Puskesmas
16. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
17. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Pusk. dan Jaringannya
18. Penyelenggaraan Pelayanan Operasional UPT AKPER Lmg
19. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
20. Penyusunan Juknis Pengelolaan Dana Kapitasi JKN di FKTP
55
5.7 Program Kesehatan Masyarakat
1. Pengembangan Desa Siaga Aktif
2. Pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu
3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kesehatan Sekolah
4. Pengembangan media promosi kesehatan
5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di
Posyandu
6. Peningkatan Kapasitas Kader Saka Bakti Husada
7. Survey Rumah Tangga ber-PHBS dan Keluarga Sehat (KS)
8. Peningkatan kapasitas petugas Puskesmas
9. Pengembangan UKBM (Peningkatan Kinerja Poskestren)
10. Sosialisasai Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Untuk Remaja
Pedesaan
11. Pertemuan koordinasi dalam rangka optimalisasi kinerja
Poskesdes
12. BOK Puskesmas
13. BOK Dinas Kesehatan Kab. Lamongan
14. Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Posyandu
15. Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
16. Pembinaan dan Pengawasan Air Bersih dan Depo Air Minum
17. Pengelolahan Limbah Medis Padat
18. Pengembangan limbah cair (Pembangunan IPAL)
19. Fasilitasi Penyelenggaraan Open Defecation Free (ODF)
20. Pengembangan Program Kabupaten Sehat
21. Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Bagi Calon Jamaah Haji
56
22. Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
23. Pemeriksaan Sampel Udara dan Pemeriksaan Sampel Air Badan
Air
24. Pengawasan & Pengendalian Keamanan Kesehatan Makanan
Hasil Produksi Rumah Tangga
25. Peningkatan Kualitas Laboratorium Pemeriksaan Makmin
26. Pembinaan Puskesmas PONED oleh Tim PONEK kabupaten
27. Telaahan Manajemen Program Kesehatan Reproduksi
28. Telaahan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
29. Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut (Usila)
30. Audit Maternal Perinatal ( AMP )
31. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
32. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
33. Penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemia gizi besi,
Gangguan akibat kekurangan Yodium, kurang vitamin A (KVA) dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
34. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
(Kadarzi)
35. Sos., Pembinaan dan Penyuluhan Bid. Kesehatan/ Kelas Gizi
5.8 Program Pencegahan dan Penanggulangan PM dan PTM
1. Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk
2. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
3. Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular
4. Peningkatan cakupan imunisasi
57
5. Pengadaan sarana penyimpan vaksin
6. Pekan Imunisasi Nasional
7. Penanggulangan penderita AFP, Campak, KLB dan Flu Burung
8. Penanggulangan penyakit tidak menular (PTM)
9. Pengamatan dan pencegahan program imunisasi dan kasus difteri
10. Pemeriksaan papsmear, IVA dan Kanker Payudara
11. Pelatihan dan Peningkatan Petugas Kesehatan Jiwa dan
penanganan kegawatdaruratan Psikiatri
12. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
13. Pembinaan Petugas Kesehatan Indra
14. Pembinaan paguyuban Penyakit Tuberkulosis Paru
15. Penanggulangan HIV AIDS
16. Pengadaan Sarpras Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
17. Program Kesehatan Haji
5.9 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1. Pembangunan Poskesdes/Ponkesdes
2. Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu
3. Rehab sedang / berat Puskesmas
4. Pengembangan Sarana Prasarana Puskesmas
5. Rehab sedang / berat rumah dinas Dokter
6. Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana Fasilitas
Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
58
Rencana Program dan Kegiatan diatas disertai indikator kinerja,
kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya. Program Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel. (Tabel 5.1) dan
(Tabel 5.2)
59
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dalam hal ini
adalah Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rrencana Strategis Bidang Kesehatan
Kabupaten Lamongan.
Adapun indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten lamongan adalah sebagai
berikut.
60
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
NO Indikator Tujuan
RPJMD 2016-2021
Indikator
Tujuan RPJMD
2016-2021
Indikator Sasaran Renstra Dinkes
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indeks
Pembangunan
Manusia
Indeks Kesehatan
Angka Harapan Hidup 71,67 71,77 71,79 71,83 71,86 71,90 71,94 71,94
Indeks Kepuasan
Masyarakat - - - 80,25 80,75 81,26 81,76 81,76
NO Kinerja Utama Indikator Kinerja
Utama
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Angka Harapan Hidup 71,67 71,77 71,79 71,83 71,86 71,90 71,94 71,94
Indeks Kepuasan Masyarakat
- - - 80,25 80,75 81,26 81,76 81,76
61
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun
2016-2021 ini disusun secara konsisten dan dilaksanakan dengan jujur dan
penuh tanggungjawab, agar tujuan-tujuannya dapat tercapai sebagaimana
yang diharapkan.
Rencana Strategis berkedudukan sebagai sumber kegiatan, sehingga
untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pembangunan kesehatan serta
tolok ukur sebagaimana yang diharapkan.
Akhirnya disadari bahwa dokumen renstra ini masih jauh dari
sempurna, masih banyak memiliki kelemahan dan belum mampu menangkap
aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan yang semakin
berkembang dan berubah, sehingga renstra ini masih memiliki keterbatasan.
Keberhasilan pembangunan yang direncanakan dalam rencana
strategis ini disamping dipengaruhi tercapainya kondisi yang sesuai dengan
asumsi-asumsi yang diprediksikan, terutama sangat tergantung kepada
dukungan masyarakat Kabupaten Lamongan, penyediaan dana yang
memadai, serta penyelenggaraan secara profesional dengan semangat yang
tinggi.
61