Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 1
DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA
REVISI
RENCANA
STRATEGIS
( RENSTRA 2016-
2021)
Tahun 2017
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 2
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Surakarta tahun 2016-
2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan sesuai urusan yang telah dibentuk berdasarkan SOT Baru. Hal ini sekaligus
sebagai bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Rancangan akhir Renstra OPD disusun
dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan
perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan
kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut,
maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
Adapun tujuan penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) di setiap Instansi
Pemerintah termasuk Dinas Perdagangan Kota Surakarta adalah mereview perencanaan
awal 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada kondisi sekarang dan prediksi yang
akan datang. Sehingga dapat diukur kinerja yang akan dicapai sebagai indikator
keberhasilan setiap Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ).
Demikianlah Renstra ini disusun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi
pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk perencanaan dan peningkatan
kinerja di masa mendatang.
Surakarta, - - 2017
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Surakarta
Drs. Subagyo, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590520 198003 1 010
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 3
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
KOTA SURAKARTA 10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan 10
2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan Kota Surakarta 23
2.2.1 Sumber Daya Manusia 23
2.2.2 Perlengkapan 25
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surakarta 28
2.3.1 Jenis Pelayanan Utama 28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dinas Perdagangan Kota Surakarta 36
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK 39
DAN FUNGSI ( TUFOKSI )
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surakarta 39
3.2. Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih serta Pokok – pokok Pikiran DPRD 39
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah 43
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis 45
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis 28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 52
4.1. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Surakarta 52
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 4
4.1.1 Visi 52
4.1.2 Misi 53
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 54
4.2.1 Tujuan 54
4.2.2 Sasaran 55
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 59
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD 78
BAB VII PENUTUP 86
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dinamika perkembangan pengaturan pemerintahan di Indonesia
mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Tercatat, selama tiga
dasawarsa terakhir terdapat tiga kali perubahan terkait dengan
pengaturan Pemerintah Daerah. Penerbitan Undang – Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu
bentuk Aktualisasi politik dalam rangka membangun sebuah kerangka
kebijakan yang sesuai dengan kondisi pemerintahan pasca reformasi
pada saat itu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan
pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dinilai tidak
lagi relevan dan sejalan dengan dinamika pemerintahan era reformasi.
UU Nomor 5 Tahun 1974 dinilai masih bersifat sentralistik dimana salah
satu fenomena yang paling menonjol adalah ketergantungan Pemda yang
tinggi terhadap pemerintah pusat.
Perubahan konstelasi perundang-undangan kembali terjadi pada
tahun 2004 melalui penerbitan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Secara umum tidak terdapat perubahan yang signifikan antara UU
Nomor 22 Tahun 1999 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan
kebijakan pengelolaan pemerintahan daerah. Perubahan yang paling
signifikan adalah perubahan kedudukan sebagai mitra sejajar antara
kepala daerah dan DPRD yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah
dipilih langsung oleh rakyat dan DPRD hanya berwenang meminta
laporan keterangan pertanggungjawaban dari kepala daerah. Terakhir,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kembali dirubah melalui
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah beberapa kali . Terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang
tersebut mengatur mengenai pembagian kewenangan daerah yang
disebutkan secara rinci dalam lampiran. Selain itu, terdapat klausul
sebagaimana disebutkan pada pasal 209 dimana keberadaan perangkat
daerah setingkat kantor tidak lagi tersedia.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 6
Salah satu bentuk tindaklanjut yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut adalah
dengan melakukan perubahan terhadap susunan organisasi
pemerintahan. Pemerintah Kota Surakarta menindaklanjuti hal tersebut
melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surakarta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 Ayat (1) Undang-
UndangNomor 23 Tahun 2014. Peraturan Daerah ini mengatur tentang
pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah yang baru,
meliputi perubahan tipe logi jenis perangkat daerah, penggabungan dan
pemisahan perangkat daerah, maupun perubahan struktur internal
organisasi perangkat daerah. Perubahan kelembagaan dilakukan atas
dasar 1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2)
intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; 3) efisiensi;
4) efektivitas; 5) pembagian habis tugas; 6) rentang kendali; 7)tatakerja
yang jelas; dan 8) fleksibilitas.
Respon Pemerintah Daerah dilakukan melalui penerbitan Perda
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Penerbitan kedua
produk hukum diatas berimplikasi pada kondisi Satuan Perangkat
Daerah yang semula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Surakarta menjadi Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Dimana sebagian
urusan bidang perdagangan digabung dengan Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Surakarta.
Kondisi diatas berimplikasi terhadap struktur organisasi, tugas
kerja hingga kepada dokumen penting dalam perangkat daerah tersebut.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa setidaknya Perangkat
Daerah memiliki 2 jenis dokumen perencanaan, meliputi Rencana Kerja
Tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Salah satu dokumen
yang perlu untuk mendapatkan revisi terkait dengan perubahan diatas
adalah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.
RencanaStrategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah PD yang tidak terpisahkan
dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
Renstra PD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 7
penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra PD disusun
dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.
Perencanaan Strategis Dinas Perdagangan Kota Surakarta merupakan
perencanaan 5 (lima) tahunan, yang disusun sebagai wujud komitmen
jajaran Dinas Perdagangan Kota Surakarta dalam meningkatkan
akuntabilitas dalam rangka mendukung Visi Misi Walikota Surakarta
terpilih periode 2016-2021.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra
Dinas Perdagangan Kota Surakarta sangat terkait dengan berbagai
dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta 2016 - 2021,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, dan Renstra
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 4
JangkaPanjang JangkaMenengahJangkaPendek
Diagram 1. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra PD, dan dengan Renja PD
KEMENTERIAN/ LEMBAGA RENJA K/L RENSTRA K/L
PEMERINTAH PUSAT RKP RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL
RKPD RPJP DAERAH RPJM DAERAH PEMERINTAH DAERAH
RENJA PD RENSTRA PD PD
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 5
Mekanisme penyusunan revisi Renstra Dinas Perdagangan Kota
Surakarta diawali dengan pengkajian terhadap perubahan substansi
yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 dan
Peraturan Walikota Nomor 27-C Tahun 2016. Kedua amanat undang-
undang tersebut menjelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan
Perdagangan mengalami pemisahan urusan perindustrian. Selain
pemisahan urusan, Dinas Perdagangan mendapatkan limpahan sub-
urusan yang diampu oleh Dinas Pengelolaan Pasar . Perubahan yang
terjadi kepada Renstra Dinas Perdagangan adalah terkait dengan
Pendahuluan, Kinerja Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Program
dan Kegiatan, serta Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai
dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Secara rinci proses penyusunan revisi Renstra Dinas Perdagangan dapat
dilihat pada diagram dibawah ini.
Diagram 2. Mekanisme Penyusunan Revisi Renstra Dinas
Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2016-2021.
Revisi
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 6
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Revisi Renstra Dinas
Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 140, TambahanLembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004,
tentangSistimPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan
Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali
terakhirdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 59,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004
tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPeme
rintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun
2004 Nomor 126 danTambahanLembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentangRencana
Pembangunan JangkaPanjangNasionalTahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
danTambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
4700);
6. Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – undangNomor 7 tahun 2014 tentangPerdagangan
(TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512
Tahun 2014)
8. Undang-UndangNomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 7
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012
Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
15. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan,
Tata Cara PenyusunanPengendaliandanEvaluasiRencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 8
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang
tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah.
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016
tentangPembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota
Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun
2016 Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penataan dan
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Perlindungan Pasar Tradisional
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana strategis (Renstra) PD dimaksudkan
memberikan arah dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perdagangan Kota Surakarta dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam
rangka pencapaian target dan sasaran yang hendak dicapai, sedangkan
tujuannya adalah:
a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
b. Memberikan Landasan Kebijakan Strategi 5 ( Lima ) Tahunan dalam
menentukan program dan kegiatan tahunan yang terpadu, terarah
dan terukur
c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar
ruang, antar waktu dan antar fungsi di pemerintah daerah maupun
antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau Pusat.
d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif berkeadilan dan berkelanjutan
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 10
1.4. Sistematika Renstra
Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Surakarta tahun
2016-2021 secara garis besar disusun secara sistematika. Untuk
menyederhanakan pemikiran point di atas dapat dikelompokan sebagai
berikut :
BAB I : Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika
Renstra
BAB II : Gambaran Pelayanan OPD, berisikan tugas, fungsi
dan strukturorganisasi PD, Kinerja Pelayanan OPD,
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
OPD.
BAB III : Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah, berisikan
Identifikasipermasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Dinas Perdagangan,Telaahan Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala
Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Propinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis, penentuan Isu-IsuStrategis.
BAB IV : Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran, Strategi dan
Kebijakan,berisikan Visi, Misi Dinas Perdagangan,
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Perdagangan, Strategi dan Kebijakan.
BAB V : Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
BAB VI : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD
BAB VII : Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan dan
pedoman transisi
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 11
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
KOTA SURAKARTA
2.1. Tugas,Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan
Berdasarkan Kewenangan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah mengatur tentang kewenangan bidang
perdagangan yang dibagi dalam beberapa sub urusan yaitu :
1. Sub Urusan perijinan dan pendaftaran perusahaan meliputi :
a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat
perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
b. Penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan
penyimpanan barang (SKPB).
c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)
untuk:
− penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
− penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri;
dan
− penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman
beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual
langsung minum ditempat.
e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya
dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan
bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota
f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan
rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah
kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi
penerbit surat keterangan asal).
2. Sub Urusan Sarana Distribusi Perdagangan meliputi:
a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi
perdagangan.
b. Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan
masyarakat di wilayah kerjanya
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 12
3. Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting meliputi :
a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan
barang penting di tingkat pasar
c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga
pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah
kabupaten/kota.
d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah
kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan
pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi
di wilayah kerjanya
4. Sub Urusan Pengembangan Ekspor meliputi :
a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang
nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi
produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu)
Daerah kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor
skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
5. Sub Urusan Standardisasi Perlindungan Konsumen meliputi :
a. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan
pengawasan
Berdasarkan kewenangan UU No 23 Tahun 2014 dikaitkan
dengan UU teknis nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur
sektor perdagangan secara menyeluruh yang meliputi Perdagangan
Dalam Negeri; Perdagangan Luar Negeri; Perdagangan Perbatasan;
Standardisasi; Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Perlindungan
dan Pengamanan Perdagangan; Pemberdayaan Koperasi serta Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah; Pengembangan Ekspor; Kerjasama
Perdagangan Internasional; Sistem Informasi Perdagangan; Tugas dan
Wewenang Pemerintah di Bidang Perdagangan; Komite Perdagangan
Nasional; Pengawasan; Penyidikan; dan Jasa Yang Dapat
Diperdagangkan.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 13
Berkaitan dengan Undang – Undang teknis yang mengatur
tentang Pasar diatur dalam UU nomor 7 tahun 2014 tentang
Perdagangan dimana dalam pasal 12 disebutkan bahwa Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa: Pasar
rakyat; pusat perbelanjaan; toko swalayan; Gudang; perkulakan; Pasar
lelang komoditas; Pasar berjangka komoditi; atau sarana Perdagangan
lainnya. Disamping itu berdasarkan Peraturan Presiden tentang
Perdagangan mengatur tentang :
1. Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas
pengelolaan pasar rakyat (pasal 13);
2. Pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi pasar rakyat, pusat
perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan (pasal 14);
3. Penataan, pembinaan dan pengembangan pasar lelang komoditas
(pasal 18);
4. Pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting
(pasal 25);
5. Penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting
(pasal 29);
6. Barang yang diperdagangkan yang terkait dengan keamanan,
keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup ;
7. Pendaftaran barang serta Penghentian kegiatan perdagangan
barang dan Penarikan barang. (pasal 34);
8. Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi
perdagangannya (pasal 35);
9. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah
di sektor perdagangan (pasal 73);
10. Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dalam rangka
promosi dagang untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa di
dalam dan di luar negeri (pasal 79);
11. Pembentukan tim perunding yang bertugas mempersiapkan dal
melakukan perundingan (pasal 86);
12. Tata cara pemberian preferensi kepada negara kurang
berkembang (pasal 87);
13. Komite Perdagangan Nasional (pasal 97);
14. Perdagangan barang dalam pengawasan pemerintah (pasal 101).
Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27- C
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 14
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta . adapun penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi Dinas Perdagangan adalah menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan , bina usaha dan tertib
niaga, pendapatan, sarana dan prasarana perdagangan serta
perlindungan pasar rakyat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud Dinas Perdagangan mempunyai fungsi :
1. Penyelenggarakan kesekretariatan dinas;
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan perdagangan;
4. Penyelenggaraan bina usaha dan tertib niaga;
5. Pengelolaan pendapatan ;
6. Penyelenggaraan sarana dan prasarana perdagangan;
7. Perlindungan pasar rakyat;
8. Penyelenggaraan sosialisasi;
9. Pembinaan jabatan fungsional; dan
10. Pengelolaan UPT
Susunan organisasi Dinas Perdagangan Kota Surakarta telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surakarta.Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan
terdiri dari:
1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, terdiri dari :
a. Sub.Bagian Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
b. Sub.Bagian Keuangan
c. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari :
a. Seksi Perdagangan Luar Negeri
b. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
c. Seksi Bina Usaha dan Tertib Niaga
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 15
4. Bidang Pasar , terdiri dari :
a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan
b. Seksi Peralatan dan Kebersihan
c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
5. Bidang Pengelolaan Pendapatan, terdiri dari :
a. Seksi Pendataan dan Dokumentasi .
b. Seksi Penetapan .
c. Seksi Penagihan .
6. Bidang Pedagang Kaki Lima, terdiri dari :
a. Seksi Penataan .
b. Seksi Pembinaan .
c. Seksi Pengendalian .
7. Kelompok jabatan fungsional.
8. UPT Metrologi, terdiri dari :
a. Ka.UPT
b. Ka. Sub. Bagian TU.
Adapun Penjabaran Tugas dan Fungsi masing – masing Bidang
adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Perdagangan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan
perlindungan pasar rakyat. Tugas Kepala Dinas diuraikan sebagai
berikut:
1) Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
kepada bawahan;
3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program
kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
4) Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan
kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-
undangan;
5) Menerapkan standar pelayanan minimal;
6) Menyusun dan menerapkan standar prosedur operasional sesuai
bidang tugas;
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 16
7) Menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan perencanaan,
evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
8) Menyusun rencana operasional dan pengembangan di bidang
Pengembangan Perdagangan, bidang Pasar, bidang PKL dan
bidang Pengelolaan Pendapatan;
9) Menyusun kebijakan teknis di bidang Pengembangan
Perdagangan, bidang Pasar, bidang PKL dan bidang Pengelolaan
Pendapatan;
10) Menyusun kebijakan teknis pemberian pembinaan dan
pemberdayaan pelaku usaha terhadap urusan tertib niaga;
11) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang pasar dan perdagangan;
12) Menyelenggarakan perlindungan pasar rakyat;
13) Menyelenggarakan sosialisasi di bidang perdagangan;
14) Menyusun indikator dan pengukuran kinerja di bidang
perdagangan;
15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana
kerja, LKJIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas;
16) Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
17) Menyelenggarakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Dinas;
18) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
19) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
20) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
22) Melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh
atasan.
2. Sekretaris
Sekretaris memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan
tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di
bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan
kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas. Adapun Tugas dari Sekretaris adalah:
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 17
1) Menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana
strategis dan rencana kerja Dinas;
2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana
kerja Dinas;
3) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan;
4) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program
kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
5) Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan
agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
6) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
7) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian
penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8) Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
9) Mengelola administrasi keuangan;
10) Mengelola administrasi umum;
11) Mengelola administrasi kepegawaian;
12) Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di
bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum
dan kepegawaian;
13) Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan
rencana strategis, rencana kerja, lkjip, LKPJ, LPPD dan EKPPD
Dinas;
14) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
15) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
16) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
17) Melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh
atasan.
3. Bidang Pengembangan Perdagangan.
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas
pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan. Tugas Kepala
Bidang Pengembangan Perdagangan adalah sebagai berikut:
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 18
1) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan;
2) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program
kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas;
3) Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan
agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
4) Menerapkan standard pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
5) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
6) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri;
7) Melaksanakan pendataan di bidang pengembangan perdagangan;
8) Memberikan pertimbangan teknis perizinan di bidang
pengembangan perdagangan;
9) Memberikan pertimbangan teknis rekomendasi perdagangan dalam
negeri;
10) Melaksanakan penerbitan dokumen penyerta barang ekspor
certificate of origin (Coo);
11) Melaksanakan pembinaan teknis pengembangan ekspor daerah
dan perdagangan luar negeri;
12) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pendaftaran perusahaan
dan usaha perdagangan;
13) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas
penyelenggaraan kegiatan di bidang perdagangan;
14) Melaksanakan promosi di bidang perdagangan;
15) Melaksanakan informasi di bidang perdagangan;
16) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan
pengukuran kinerja di bidang perdagangan;
17) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
18) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
20) Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 19
4. Bidang Pasar
Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan
pemeliharaan, bidang peralatan dan kebersihan serta bidang
pembinaan dan pengawasan. Tugas tersebut diuraikan sebagai
berikut:
1) Melaksanakan Rencana Kerja Bidang Pasar Berdasarkan Rencana
Strategis Dan Rencana Kerja Dinas;
2) Memberi Petunjuk, Arahan Dan Mendistribusikan Tugas Kepada
Bawahan;
3) Mempelajari, Menelaah Peraturan Perundang-Undangan,
Keputusan, Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Program
Kegiatan Dinas Sesuai Dengan Bidang Tugas;
4) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pelaksanaan Kegiatan
Agar Efektif Dan Efisien Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
5) Menerapkan Standar Pelayanan Minimal Sesuai Bidang Tugas;
6) Merumuskan Kebijakan Teknis Di Bidang Pembangunan Dan
Pemeliharaan Pasar;
7) Merumuskan Kebijakan Teknis Di Bidang Peralatan Dan
Kebersihan Pasar;
8) Merumuskan Kebijakan Teknis Di Bidang Pembinaan Dan
Pengawasan Pasar;
9) Melaksanakan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pasar;
10) Melaksanakan Proses Pembangunan Dan Pemeliharaan Pasar;
11) Melaksanakan Perlindungan Pasar;
12) Melaksanakan Penyusunan Indikator Dan Pengukuran Kinerja Di
Bidang Sarana Dan Prasarana Pasar;
13) Melaksanakan Penyiapan Bahan Sosialisasi Di Bidang Sarana Dan
Prasarana Pasar;
14) Memeriksa Dan Menilai Hasil Kerja Bawahan Secara Periodik;
15) Memberikan Usul Dan Saran Kepada Atasan Dalam Rangka
Kelancaran Pelaksanaan Tugas;
16) Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan Sebagai
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas; Dan
17) Melaksanakan Tugas Tambahan Terkait Yang Diberikan Oleh
Atasan
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 20
5. Bidang Pengelolaan Pendapatan
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan
dokumentasi, penetapan dan penagihan
1) Melaksanakan Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Pendapatan
Berdasarkan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Dinas;
2) Memberi Petunjuk, Arahan Dan Mendistribusikan Tugas Kepada
Bawahan;
3) Mempelajari, Menelaah Peraturan Perundang-Undangan,
Keputusan, Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Program
Kegiatan Dinas Sesuai Dengan Bidang Tugas;
4) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pelaksanaan Kegiatan
Agar Efektif Dan Efisien Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
5) Menerapkan Standar Pelayanan Minimal Sesuai Bidang Tugas;
6) Merumuskan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendataan Dan
Dokumentasi Retribusi Daerah Dan Lain-Lain PAD Yang Sah;
7) Merumuskan Kebijakan Teknis Di Bidang Penetapan Retribusi
Daerah Dan Lain-Lain PAD Yang Sah;
8) Merumuskan Kebijakan Teknis Di Bidang Penagihan Retribusi
Daerah Dan Lain-Lain PAD Yang Sah;
9) Melaksanakan Pendataan Dan Dokumentasi Retribusi Daerah;
10) Merumuskan Target Retribusi Daerah Dan Lain-Lain PAD Yang
Sah Yang Dikelola Oleh Dinas;
11) Memberikan Pertimbangan Teknis Perizinan Dan Memantau
Pemanfaatan Pasar Oleh Pedagang Pasar;
12) Melaksanakan Penyusunan Indikator Dan Pengukuran Kinerja Di
Bidang Pengelolaan Pendapatan;
13) Melaksanakan Penyiapan Bahan Sosialisasi Di Bidang Pengelolaan
Pendapatan;
14) Memeriksa Dan Menilai Hasil Kerja Bawahan Secara Periodik;
15) Memberikan Usul Dan Saran Kepada Atasan Dalam Rangka
Kelancaran Pelaksanaan Tugas;
16) Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan Sebagai
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas; Dan
17) Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan.
6. Bidang Pedagang Kaki Lima
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 21
Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan,
pembinaan dan pengendalian pedagang kaki lima dan kawasan
kuliner. Uraian tugas tersebut adalah:
1) Melaksanakan rencana kerja Bidang Pedagang Kaki Lima
berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
2) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan;
3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program
kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
4) Melaksanakan sistem pengendalian interen pelaksanaan kegiatan
agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
6) Merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan PKL dan
kawasan kuliner;
7) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pembinaan PKL dan
kawasan kuliner;
8) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengendalian PKL dan
kawasan kuliner;
9) Melaksanakan pemantauan dan memberikan pertimbangan teknis
atas pemberian rekomendasi penempatan PKL dan kawasan
kuliner;
10) Melaksanakan pemantauan dan memberikan pertimbangan
teknis terkait lokasi penataan PKL dan kawasan kuliner;
11) Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di
bidang penempatan PKL dan kawasan kuliner;
12) Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi di bidang penataan
PKL dan kawasan kuliner;
13) Melaksanakan penyiapan bahan penyuluhan dibidang
pembinaan PKL dan kawasan kuliner;
14) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
15) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
16) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
17) Melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh
atasan.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 22
Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Surakarta adalah
sebagai berikut.
Diagram 3. Susunan Organisasi perangkat daerah Dinas Perdagangan
Kota Surakarta
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017
2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan Kota Surakarta
Berikut ini disajikan mengenai sumber daya Dinas
Perdagangan Kota Surakarta. Sumber daya yang dimiliki ini akan
sangat menentukan keberhasilan Dinas Perdagangan Kota
Surakarta untuk mencapai tugas pokok dan fungsinya. Sumber
daya Dinas Perdagangan Kota Surakarta meliputi sumber daya
manusia dan sumber daya fisik. Adapun jumlah SDM Dinas
Perdagangan sebanyak 284 orang yang terdiri dari 14,08 %
perempuan dan 85,92% laki – laki.
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 23
Jumlah pegawai di Dinas Perdagangan Kota Surakarta pada
tahun 2017 mencapai 284 orang, yang terdiri dari 243 pegawai laki-
laki dan 41 pegawai perempuan. Jumlah pegawai menurut jenis
kelamin adalah sebagai berikut:
Diagram 4. Susunan Organisasi perangkat daerah Dinas
Perdagangan Kota Surakarta
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017
Golongan PNS paling banyak terdapat pada golongan II dengan
jumlah mencapai 169 orang, sedangkan golongan III mencapai 65
orang dan Golongan IV mencapai 14 orang. Jumlah PNS berdasarkan
kepangkatan dan golongan yang terbanyak adalah staf golongan II
dan paling sedikit adalah golongan IV.
Tabel 2.1. PNS berdasarkan Kepangkatandan Golongan
di Dinas Perdagangan Kota Surakarta
No Jabatan PNS Golongan (orang)
Jenis
Kelamin
IV III II I L P
1 Kepala Dinas 1 - - - 1 -
2 Sekretaris 1 - - - 1 -
3 Kepala Bidang 4 - - - 2 2
4 Kasub Bag - 4 - - 1 3
5 Kepala Seksi 4 7 - - 9 2
6 Kepala UPT - 1 - - 1 -
6 Staf 4 53 169 36 228 34
Jumlah 14 65 169 36 243 41
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017
86%
14%
Laki – Laki Perempuan
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 24
Sumberdaya manusia Dinas Perdagangan Kota Surakarta
sebagian besar berpendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas).
Sebagian besar yang berpendidikan tersebut adalah SDM yang
bekerja pada kantor pasar yang tersebar di seluruh pasar milik
Pemerintah Kota Surakarta. Pola tingkat pendidikan SDM adalah
semakin mengerucut ke atas, dimana semakin tinggi pendidikan
semakin sedikit yang memiliki. Jumlah Pegawai yang berpendidikan
S1 hanya sebanyak 18% dan yang berpendidikan S2 adalah sebesar
5%. Persebaran SDM Dinas Perdagangan menurut tingkat
pendidikan secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Diagram 5. PNS, CPNS, dan THL Berdasarkan Tingkat
Pendidikan di Dinas Perdagangan Kota
Surakarta
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017.
2.2.2 Perlengkapan
Sarana perdagangan yang dikelola Dinas Perdagangan Kota
Surakarta terdapat 44 pasar terdiri dari Pasar kelas I, II, dan III.
Untuk memberdayakan perdagangan yang terdapat di pasar- pasar
rakyat di Pemerintah Kota Surakarta ini selain didukung oleh
prasarana tempat, juga dilengkapi dengan sarana lainnya seperti :
Tabel 2.2. Perlengkapan Dinas Perdagangan Kota Surakarta
5%
18%
6%
56%
12%
3%
S 2 S 1 D 3 SMA SMP SD
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 25
No Sarana Jumlah
1 Gedung Kantor 1 unit
2 Bangunan Pasar 44 Pasar
3 Kendaraan operasional
A Roda 4 (empat) 6 unit
B Roda 2 (dua) 55 unit
C Dump truck 10 unit
4 Peralatan
D Komputer 52 unit
E Laptop 29 unit
F Mesin ketik 15 unit
G Meja 492 unit
H Kursi 444 unit
I Almari 81 unit
J Filling cabinet 46 unit
K
L
RIG/Radio Panggil
CCTV
6 unit
116 unit
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017.
Seluruh sarana dan prasarana penunjang sudah mencukupi
untuk mendukung kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas
Perdagangan
Adapun Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja UPT
Metrologi adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin
No. Nama barang Jumlah
1 Alat-alat Besar
2
− Portable Compresor 1
− Stationary Water Pump 1
2 Alat-alat Angkutan
9
− Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 1
− Pick Up 1
− Sepeda Motor 6
− Gerobak Dorong 1
3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 30
− Mesin Gerinda 2
− Mesin Las Listrik 1
− Mesin Bor Tangan 2
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 26
No. Nama barang Jumlah
− Rol Meter 2
− Termometer Standard 2
− Stopwach 2
− Tool Set 2
− Landasan Cap Lengkap 3
− Kald Tiga Gantungan Dacin 2
− Tang Plombir/Segel 4
− Bejana Ukur
− Timbangan
2
− Neraca 5
4 Alat Kantor dan Rumah Tangga 116
− Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 1
− Filling Besi/Metal 5
− Band Kas 2
− Papan Nama Instansi 1
− Meja Besi/Metal 10
− Meja Kayu/Rotan 8
− Kursi Besi/Metal 6
− Meja Rapat 1
− Kursi Putar 6
− Bangku Tunggu 34
− Sofa 1
− MOUBILER LAINNYA 1
− Gordyn 1
− Mesin Penghisap Debu 1
− AC Split 12
− Televisi 2
− Sound System 1
− Tangga Alumunium 1
− P.C Unit 3
− Lap Top 2
− Note Book 4
− Printer 2
− Printer 2
− Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2
− Meja Operator 1
− Lemari Buku untuk Perpustakaan 2
− Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 4
5 Alat Studio dan Alat Komunikasi 16
− Proyektor + Attachment 1
− Intercom Unit 8
− Unintemuptible Power Supply (UPS) 2
− Camera Electronic 1
− Handy Talky 2
− Facsimile 1
− Dehumidifier 1
6 Alat Laboratorium 35
− Timbangan Elektronik 8
− Thermohygrometer 1
− Desicator 6
− Alat Pemadam Kebakaran 6
− Generator 1
− Anak Timbangan 8
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 27
No. Nama barang Jumlah
− Jangka 2
− Pemegang 2
− Barometer 1
7 Alat-alat Persenjataan/Keamanan 5
− Alat Khusus Keamanan Lainnya 5
TOTAL 213
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017.
Daftar aset tetap milik Dinas Perdagangan Kota Surakarta
setelah dilakukan P3D adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4. Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan
No. Nama barang Alamat/Lokasi Luas (m2)
1 Bangunan Gedung
a. Bangunan Gedung Kantor Permanen
Jl.Popda No.1 Tapen Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta
787,00
b. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen
Jl.Popda No.1 Tapen Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta
55,00
c. Gedung Pos Jaga Permanen Jl.Popda No.1 Tapen Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta
7,00
d. Gedung Pos Jaga Permanen Jl.Popda No.1 Tapen Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta
7,00
e. Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain
Jl.Popda No.1 Tapen Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta
55,00
f. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
Jl. Popda No.1 Nusukan Banjarsari Solo
192,00
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2017.
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.3 JenisPelayanan Urusan
Kinerja penyelenggaraan Sesuai dengan tugas dan
fungsinya Dinas Perdagangan Kota Surakartadari tahun 2016-
2021 dapat dilihat dari beberapa capaian indikator kinerja yang
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 28
telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota
Surakarta tahun 2011-2021.
Perekonomian Kota Surakarta banyak didorong dan
didukung oleh sektor perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat
dari tingginya sumbangan dari sub sektor perdagangan
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota
Surakarta. Sumbangan sub sektor perdagangan terhadap
PDRB dari tahun ke tahun selalu menunjukkan tren yang
meningkat, baik dari sisi nominalnya maupun dari sisi
persentasenya. Sumbangan sub sektor perdagangan pada
tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 22,58% terhadap
PDRB atas dasar harga berlaku, sedangkan untuk PDRB atas
dasar harga konstan mampu mencapai 23,68%. Secara rinci
perkembangan kontribusi sub sektor perdagangan terhadap
PDRB baik ADHB maupun ADHK dari tahun 2011-2015 dapat
dilihat dalam Tabel 2.63 di bawah ini.
Tabel 2.5.
Besarnya Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHB) Kota Surakarta Tahun 2011-2015
No Uraian PDRB ADHB (Miliar Rupiah)
2011 2012 2013 2014 2015
1 PDRB Sub
Sektor
Perdagangan
5.839.528,28 6.167.070,06 6.839.466,39 7.307.631,60 7.893.738,82
2 Total PDRB 23.909.011,13 26.425.273,02 29.092.454,16 32.038.668,79 34.962.340,12
3 Sumbangan
PDRB Sub
Sektor
Perdagangan
Terhadap
PDRB (%)
24,42 23,34 23,51 22,81 22,58
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2016
Kemajuan sektor perdagangan sebagai salah satu
penggerak utama roda perekonomian di Kota Surakarta
ditunjang dengan keberadaan sarana prasarana yang memadai.
Penataan pasar-pasar tradisional menjadi salah satu strategi
yang diambil dalam rangka meningkatkan potensi di sektor
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 29
perdagangan. Sampai tahun 2015 di Kota Surakarta terdapat
44 pasar tradisional, pasar-pasar tersebut secara bertahap
sudah mulai ditata kebersihan, ketertiban dan kenyamanannya
untuk meningkatkan daya saing dengan pasar-pasar modern
yang ada. Data tahun 2015 menunjukan sudah 63,64% pasar
di Kota Surakarta telah memenuhi syarat kesehatan, bersih
dan nyaman. Di antara pasar-pasar tesebut beberapa
diantaranya merupakan pasar yang bersejarah dan menjadi
ikon bagi Kota Surakarta. Pasar-pasar yang mampu menjadi
ikon dan kebanggaan Kota Surakarta diantaranya yaitu Pasar
Klewer, Pasar Gede, Pasar Klithikan, Pasar Notoharjo dan Pasar
Singosaren. Meskipun sektor perdagangan sudah cukup baik
tetapi masih ada capaian urusan perdagangan yang perlu
ditingkatkan.
Selain pengembangan dan penataan pasar, hal lain yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam
mengembangkan perdagangan adalah penataan pedagang kaki
lima (PKL). Jumlah PKL di Kota Surakarta berdasarkan data
dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta pada tahun 2015
mencapai 855 orang yang tersebar di seluruh kecamatan yang
ada. Kecamatan dengan jumlah PKL paling banyak adalah
Banjarsari dengan jumlah PKL sebanyak 280 orang atau
sebesar 32,75% dari total PKL yang ada di Kota Surakarta.
Untuk mengelola keberadaan PKL tersebut telah dilakukan
penataan lokasi untuk PKL tersebut. Sampai tahun 2015 lokasi
PKL yang telah tertata mencapai 82,14%.
Guna mendukung pengembangan pasar agar semakin
tertata, nyaman dan ramah terhadap konsumen, salah satu hal
yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengadakan
pengawasan dan pembinaan terhadap pasar.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 30
Tabel 2.6. Kinerja Perdagangan Lainnya di Kota Surakarta Tahun 2010-2015
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Pasar
Tradisional (Unit)
43 43 43 43 44 44
2 Jumlah PKL (Orang) 3.104 2.905 2.840 2.768 1.340 855
3
Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha
informal
100 100 100 100 100 100
4 Persentase lokasi PKL
yang tertata (%)
57,14 61,22 65,31 69,39 80,36 82,14
5
Persentase pasar yang
memenuhi persyaratan
(%)
39,53 44,19 46,51 53,49 56,82 63,64
6 Tingkat terlindunginya
konsumen (%)
tad tad Tad 42,86 24,18 43,52
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 2016
Di Kota Surakarta sejak tahun 2011 telah terbentuk
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas pokok
BPSK sesuai dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen adalah menangani dan
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
Adapun fungsi dari BPSK adalah untuk menangani dan
menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.
Berdasarkan data yang ada, tingkat penyelesaian sengketa
konsumen yang mampu ditangani oleh BPSK Kota Surakarta
pada tahun 2014 mencapai 76,67% dari total kasus. Angka
tersebut menurun dari capaian tahun sebelumnya yang
mampu mencapai 81,25%. Pada tahun 2015 tidak ada laporan
kasus karena tidak ada anggaran operasional BPSK.
Usaha perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat
Kota Surakarta juga telah mampu menembus pasar global.
Beberapa produk seperti batik dan barang-barang kerajinan
lainnya cukup mampu bersaing di dunia internasional. Hal
yang perlu mendapatkan perhatian dari sektor perdagangan
luar negeri adalah semakin menurunnya nilai ekspor produk
dari Kota Surakarta. Pada tahun 2015 nilai ekspor sebesar US$
30.706.644,73; angka tersebut menurun cukup signifikan jika
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 31
dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang mencapai US$
53.826.324,55. Perkembangan capaian kinerja Dinas
Perdagangan Kota Surakarta secara rinci dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 32
Tabel 2.7.
Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2012-2016
NO Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2012-2016 Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
1 Terpenuhinya kebutuhan
administrasi perkantoran
Keg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
2 Terpenuhinya operasional
BPSK
Keg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
3 Terlaksana nya
pengawasan pada toko/
swalayan
Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
4 Peningkatan opersional
pelayanan export import
Tahun 1 1 100 - - - -
5 Wisata Kuliner Galabo
semakin nyaman
Keg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
6 Jumlah pengadaan subsidi
kebutuhan bahan pokok
bagi masyarakat kurang
mampu
1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 100 100 100 100 100
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 33
NO Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2012-2016 Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
7 Tumbuhnya
wiurausahawan muda
melalui kegiatan pameran
Paket 5 5 100 - - - -
8 Terciptanya pasar
tradisional yang nyaman,
bersih, dan bernuansa
pasar modern
Paket 1 2 2 2 1 2 2 2 100 - 100 100 100
9 Terpenuhinya
operasionalisasi dan
pengembangan
kemtrologian daerah
Keg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
10 Makin tertatanya tempat
berusaha bagi pedagang
kaki lima dan asongan
Keg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
11 Persentase Pasar Yang
Memenuhi Persyaratan
% 46,51 53,49 56,82 63,64 65,91 46,51 53,49 56,82 63,64 65,91 100 100 100 100 100
12 Jumlah Pasar Yang
Memiliki Sarana dan
prasarana peralatan
elektrikall dan mekanikal
pasar serta pemeliharaanya
Unit 43 43 43 44 44 43 43 43 44 44 100 100 100 100 100
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 34
NO Indikator Kinerja Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2012-2016 Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
13 Persentase Pasar Yang
Aman dan Kondusif
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 Jumlah Pasar Yang
Memiliki Sarana dan
prasarana Kebersihan
Unit 43 43 43 44 44 43 43 43 44 44 100 100 100 100 100
15 Intensitas Promosi Pasar
Rakyat
kegiatan 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 100 100 100 100
16 Jumlah Pedagang yang
mendapatkan bimbingan
teknis dan pelatihan
orang 260 0 260 0 100 260 0 260 0 100 100 0 100 0 100
17 Jumlah Pegawai yang
mendapatkan bimbingan
teknis dan pelatihan
orang 260 0 0 260 0 260 0 0 260 0 100 0 0 100 0
18 Lokasi PKL yang dibina unit 32 34 45 46 47 32 34 45 46 47 100 100 100 100 100
19 Persentase Penataan Lokasi
PKL
% 65,31 69,39 80,36 82,14 83,93 65,31 69,39 80,36 82,14 83,93 100 100 100 100 100
20 Optimalisasi Manejemen
Pengelolaan data base
restribusi pasar
kegiatan 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0 0 0
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 35
Tabel 2.8.
Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2012-2016 (Dalam Juta)
No Program Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke-
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
1 Pembangunan Pasar
Perdesaan
20.704 20.593 6.845 10.726 22.653 19.902 19.170 6.359 7.808 21.423 96,12 93,09 92,90 72,79 94,57
2 Rehabilitasi pemeliharaan
pasar
1.967 4.120 2.170 2.542 2.897 1.747 3.867 2.105 600 2.845 88,82 93,86 96,98 23,62 98,20
3 Penyediaan prasarana &
sarana pengelolaan pasar
1.478 2.810 2.570 2.472 2.682 1.363 2.169 2.206 1.634 2.547 92,23 77,17 85,83 66,09 94,96
4 Perencanaan
pengembangan
infrastruktur
1.975 2.040 3.807 2.666 4.663 510 1.841 3.391 873 4.474 25,82 90,25 89,06 32,73 95,95
5 Pengendalian keamanan
lingkungan
1.747 2.337 3.148 3.253 4.216 1.517 2.131 2.861 2.057 4.075 86,84 91,18 90,88 63,22 96,65
6 Penyuluhan peningkatan
disiplin PKL
164 232 242 238 238 129 223 231 102 220 78,42 95,94 95,40 42,68 92,53
7 Penataan tempat
berusaha bagi PKL
830 159 1.309 2.507 825 798 152 1.272 1.720 663 96,12 95,41 97,14 68,62 80,44
8 Intensifikasi dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 36
No Program Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke-
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
ekstensifikasi
9 Pendataan sumber-
sumber pendapatan
0 37 35 80 0 0 33 32 1 0 0,00 90,03 92,83 1,80 0
10 Peningkatan PAD 328 749 663 800 350 294 660 596 71 342 89,77 88,08 89,92 8,83 97,68
11 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang undangan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pengembangan pasar &
distribusi barang /
produk
361 367 338 338 538 347 329 323 240 475 96,19 89,63 95,50 70,99 88,18
13 Penyusunan sistem
informasi terhadap
layanan publik
0 92 0 0 0 0 89 0 0 0 0,00 96,04 0,00 0,00 0,00
14 Pembangunan Pasar
Perdesaan (Bantuan
Keuangan Propinsi)
0 0 1.285 5.000 0 0 0 1.241 4.864 0 0,00 0,00 96,64 97,28 0
15 Penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan
perundang - undangan
0 0 0 75 145 0 0 0 72 141 0,00 0,00 0,00 95,86 96,94
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 37
No Program Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke-
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
16 Pembangunan Pasar
darurat/sementara
0 0 0 867 2.503 0 0 0 550 2.503 0,00 0,00 0,00 63,51 100,00
17 Pembangunan Pasar
Darurat /sementara Pasar
Klewer
0 0 0 6.742 0 0 0 0 6.595 0 0,00 0,00 0,00 97,82 0
18 Pembangunan Pasar
Klewer
0 0 0 775 0 0 0 0 5 0 0,00 0,00 0,00 0,67 0
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 52
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Perdagangan Kota Surakarta
Rencana program dan kegiatan yang disusun dilakukan
melalui indentifikasi faktor internal dan faktor eksternal.
Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT dirumuskan beberapa
strategi untuk mencapai target-target yang telah dicanangkan
sebelumnya.
Rencana Strategis adalah rencana langkah demi langkah
yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi
mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam
pernyataan Visi dan Misi. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut
Dinas Perdagangan Kota Surakarta harus menganalisis empat
faktor yaitu kekuatan (Strengths), peluang (Opportunities),
kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) yang dihadapi
melalui sektor perdagangan . Untuk menganalisis keempat faktor
tersebut dibutuhkan Analisis SWOT. Analisis SWOT dibutuhkan
untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta untuk lima
tahun kedepan antara lain :
Kekuatan:
1. Kota Surakarta berada pada kawasan ekslusif JogLoSemar yang
menghubungkan antara Semarang, Solo dan Yogyakarta.
2. Kota Surakarta kini telah dicanangkan sebagai kota MICE yang
memberikan dampak kepada tingkat kunjungan wisatawan dan
transaksi perdagangan.
3. Kota Surakarta memiliki sumber daya manusia yang cukup besar
yang dapat diberdayakan secara maksimal untuk menunjang
pertumbuhan sektor perdagangan Kota Surakarta.
4. Pemerintah Kota Surakarta konsisten mengembangkan usaha mikro
yang berasal dari sektor perdagangan baik bidang pasar dan PKL
5. Tingginya tingkat perputaran perdagangan yang terjadi di pasar-
pasar potensial, seperti Pasar Gede, Pasar Singosaren, Pasar Klewer,
dan Pasar Legi.
6. Beberapa pasar di Kota Surakarta telah memiliki positioning yang
cukup tinggi bagi konsumen yang berasal dari luar kota, seperti
Pusat Grosir Solo, Beteng Trade Centre, Pasar Klewer dsb.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 53
7. Tingginya pembinaan terhadap pedagang dan pengusaha melalui
kegiatan fasilitasi pameran produk dalam negeri.
Kelemahan
1. Pengelolaan pasar masih bersifat manual dan belum sepenuhnya
memanfaatkan teknologi informasi.
2. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
3. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
pasar tradisional.
4. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
5. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran
produk.
6. Kurang representatifnya pasar tradisional / pasar rakyat.
7. Kurangnya sarana dan prasarana pasar.
8. Kurang tertatanya PKL di Kota Surakarta.
9. Masih belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah yang
bersumber dari Pasar dan sektor perdagangan.
10. Masih belum optimalnya kinerja sub urusan Meteorologi Legal
disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.
Tantangan:
1. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global
2020.
2. Beredarnya produk-produk impor yang belum memiliki standar.
3. Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.
4. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.
5. Toko-toko modern dikelola dengan manajemen profesional dan
jam buka lebih lama
6. Sebagian lokasi pasar dipandang kurang strategis; revitalisasi
pasar belum mampu memulihkan kondisi pasar
7. Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung yang representatif
8. Kesan pasar rakyat tidak ada kepastian harga, kumuh, becek,
dan kurang tertata
9. Pedagang kaki lima yang menjamur tidak tertata, terkesan
kumuh.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 54
Peluang:
1. Dibukanya jalur Tol Semarang-Solo diperkirakan akan mampu
meningkatkan jalur distribusi perdagangan dari dan ke Surakarta.
2. Telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang
antimonopoli dan persaingan tidak sehat.
3. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten
mendukung perkembangan perdagangan Kota Surakarta.
4. Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar
Global 2020.
5. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
6. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan pasar tradisional
dan toko modern.
7. Komitmen pemerintah Kota Solo untuk meningkatkan
kesejahteraan pedagang-pedagang pasar rakyat
8. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan tuntutan
semua elemen warga kota dan sebagai alternatif bagi konsumen
dalam penyediaan barang.
9. Pasar Rakyat adalah salah satu ikon Kota Solo sebagai Kota
Budaya
10. Pedagang Pasar Rakyat adalah wirausahawan yang
berpotensi membuka lapangan kerja.
11. Sumber penerimaan PAD yang potensial
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 55
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Perdagangan
Permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Dinas
Perdagangan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
1) Pengelolaan pasar masih bersifat manual dan belum sepenuhnya
memanfaatkan teknologi informasi.
2) Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
3) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
pasar tradisional.
4) Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga sehingga
menyebabkan fluktuasi harga bahan pokok.
5) Kurangnya kualitas pemasaran dan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran produk.
6) Kurang tertatanya PKL di Kota Surakarta.
7) Masih belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah yang
bersumber dari Pasar dan sektor perdagangan.
8) Masih belum optimalnya kinerja sub urusan Metrologi disebabkan
keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana
9) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi
kewajiban tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya.
10. Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta Belum
Optimalnya Pengawasan Barang/Jasa.
11. Belum Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas terkait
dengan Urusan Perdagangan.
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih serta Pokok – Pokok Pikiran DPRD
Mengacu pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan
dan peluang yang terdapat di Surakarta. Serta dengan
mempertimbangkan budaya yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat dan mengakomodir visi, misi, program kepala daerah
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 56
terpilih, maka visi Pemerintah Kota Surakarta tahun 2016-2021
adalah:
“TERWUJUDNYA SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA,
MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”
Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah
pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selain itu,
telaahan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi misi pemerintah daerah.
Misi sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta tahun 2016-
2021 adalah : “Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras,
Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan”.
Salah satu misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Solo
adalah Misi Wareg. Misi Wareg diterjemahkan menjadi
mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan
mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani. Program
dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Perdagangan pada
prinsipnya mendukung terhadap pencapaian visi Walikota dalam
rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Pencapaian misi
wareg yang diakomodir oleh Dinas Perdagangan melalui
pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan
pemberdayaan dan fasilitasi serta peningkatan kualitas sarana dan
prasarana distribusi perdagangan. Hal ini disebabkan Kota
Surakarta memiliki potensi perdagangan yang akan dapat
mewujudkan diri sebagai daerah yang mandiri dalam
perekonomian. Potensi tersebut dapat memperbaiki iklim investasi
bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa program
pembangunan lain yang mendukung pencapaian misi wareg ini
adalah program revitalisasi pasar rakyat.Revitalisasi ini
dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan para pelaku yang
terlibat dalam pasar rakyat.Penataan pasar rakyat yang bersih,
aman, dan tertib akan mewujudkan kondisi yang nyaman sebagai
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 57
tempat tujuan belanja keluarga. Pasar bukan saja sebagai tempat
belanja namun juga mendukung upaya Kota Surakarta untuk
mewujudkan Kota Budaya.
Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Surakarta
dalam penyusunannya juga memperhatikan pokok-pokok pikiran
DPRD Kota Surakarta. Pokok pikiran DPRD Bidang Perdagangan
antara lain:
a. Dalam penataan PKL diharapkan adanya Grand Design yang
jelas sehingga arah dan tujuannya tepat;
b. Penataan PKL yang menempati Trotoar untuk segera
ditertibkan sehingga tidak mengurangi hak dari pejalan kaki;
c. Pameran yang representif di setiap pasar sehingga bisa untuk
memajang produk unggulan yang dijual di pasar tersebut;
d. Penarikan retribusi dengan e-retribusi yang lebih baik sehingga
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
e. Di dalam mengirim peserta pameran perdagangan diharapkan
bisa melakukan seleksi yang lebih selektif;
f. Peningkatan marketing online di setiap pasar yang ada;
g. Peningkatan perdagangan eksport ke negara-negara timur
tengah;
h. Meningkatan kegiatan pendukung untuk ke meterologian;
i. Monitoring dan antisipasi terhadap kenaikan harga, mutu, dan
penyediaan sembilan bahan pokok.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah
Daerah Tahun Anggaran 2016-2021, untuk mencapai misi diatas
pada sasaran jangka menengah daerah maka strategi yang menjadi
sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas,
dalam mendapatkan program prioritas dibutuhkan kebijakan
umum. Adapun kebijakan umum yang sesuai dengan format RPJM
Pemerintah Kota Surakarta adalah:
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 58
Tabel 2.9. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Kota
Surakarta terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Surakarta
Misi dan Program
Walikota danWakil
Walikota
Permasalahan
Pelayanan Dinas
Perdagangan Kota
Surakarta
FaktorPenghambat/
Pendorong
Penghambat Pendorong
Misi Wareg
Mewujudkan masyarakat
yang produktif, mandiri
dan berkeadilan mampu
memenuhi kebutuhan
dasar jasmani dan rohani
Program:
Melanjutkan penataan PKL
1. Pengelolaan pasar
masih bersifat
manual dan belum
sepenuhnya
memanfaatkan
teknologi informasi.
Penguasaan
SDM terhadap
Teknologi
Informasi masih
belum berjalan
dengan baik
Ketersediaan
SDM yang dapat
dilatih dan
diberdayakan
terkait dengan
pengembangan
pengelolaan
pasar 2. Masih rendahnya
profesionalisme
pelaku usaha.
Masih belum
terbentuknya
etos kerja yang
baik diantara
pelaku usaha
Jumlah pelaku
usaha di Kota
Surakarta cukup
tinggi dan dapat
dioptimalkan 3. Masih terbatasnya
kuantitas dan
kualitas sarana dan
prasarana pasar
tradisional.
Banyaknya
jumlah pasar
tradisional di
Kota Surakarta
menyebabkan
Proses
revitalisasi
dilakukan secara
bertahap
Komitmen yang
kuat dari
Pemerintah
untuk
mengembangkan
Pasar Tradisional
sebagai pusat
perdagangan
tradisional 4. Masih lemahnya
sistem distribusi dan
pengendalian harga.
Permainan para
pengusaha besar
yang memainkan
harga dan
pasokan pada
saat permintaan
tinggi
Dilaksanakannya
operasi pasar
dalam mengatasi
pengendalian
harga
5. Kurangnya
pemanfaatan
teknologi informasi
dalam pemasaran
produk.
Masih belum
optimalnya
penguasaan
teknologi oleh
para pengusaha
perdagangan
Adanya pelatihan
dari Perangkat
Daerah terkait
pemanfaatan
Teknologi
informasi 6. Kurang tertatanya
PKL di Kota
Surakarta.
Masih belum
optimalnya
koordinasi
antara Dinas
Perdagangan
dan PD lain
dalam
pelaksanaan
operasi pasar
dan K3
Telah
disusunnya MoU
antara Dinas
Perdagangan
dengan Satpol PP
dalam
pengendalian K3
7. Masih belum
optimalnya
penerimaan
pendapatan asli
daerah yang
bersumber dari Pasar
dan sektor
perdagangan.
Banyaknya
pendirian
bangunan pasar
modern yang
berdampak pada
perputaran uang
di Pasar
Tradisional
Revitalisasi
pasar tradisional
untuk menarik
para pedagangan
untuk berjualan
di Pasar
Tradisional
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 59
Misi dan Program
Walikota danWakil
Walikota
Permasalahan
Pelayanan Dinas
Perdagangan Kota
Surakarta
FaktorPenghambat/
Pendorong
Penghambat Pendorong
8. Masih belum
optimalnya kinerja
sub urusan
Meteorologi Legal
disebabkan
keterbatasan SDM
dan Sarana
Prasarana
Masih belum
tersedianya
sarana dan
prasarana yang
lengkap dalam
pelaksanaan
kegiatan
pengukuran
Tersedianya
anggaran khusus
dalam
pengembangan
UPT
Kementrologian
3.3 TelaahRenstra K/L
Telaah Renstra Kementrian Perdagangan Tahun 2015 – 2019
Peran sektor perdagangan dalam perekonomian nasional sangat
signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas.Secara kualitas,
semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan
yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk
mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme,
pertambangan, dan lain-lain.Dukungan kegiatan tersebut memberikan
pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor
perdagangan.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintahan periode 2015-
2019,maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun
sektorperdagangan periode 2015−2019 yaitu:
1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah
dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam
negeri (PDN);
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan
pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan
barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 60
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan
berbasis kajian;
Sasaran strategis merupakan indikator kinerja
KementerianPerdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan
yangtelah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat padadiagram
berikut ini.
Diagram 6. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun
2015-2019.
Keterkaitan sasaran pembangunan Kementerian Perdagangan
terhadap Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surakarta secara rinci
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 61
Tabel 2.10. Keterkaitan Sasaran Pembangunan Kementerian Perdagangan terhadap
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Sasaran Pembangunan
Permasalahan Pelayanan PD
Faktor yang Mempengaruhi
Penghambat Pendorong Pengintegrasian dan perluasan
pasar dalam
negeri
Pengelolaan pasar masih bersifat
manual dan belum
sepenuhnya
memanfaatkan
teknologi informasi.
Penguasaan SDM terhadap Teknologi
Informasi masih belum
berjalan dengan baik
Ketersediaan SDM yang dapat dilatih
dan diberdayakan
terkait dengan
pengembangan
pengelolaan pasar
Peningkatan
penggunaan dan
perdagangan
produk dalam
negeri (PDN);
Masih belum
optimalnya
penerimaan
pendapatan asli
daerah yang
bersumber dari Pasar dan sektor
perdagangan
Banyaknya pendirian
bangunan pasar
modern yang
berdampak pada
perputaran uang di
Pasar Tradisional
Revitalisasi pasar
tradisional dalam
rangka menarik
para pedagang
untuk berjualan di
Pasar Tradisional
Peningkatan
kelancaran
distribusi dan
jaminan pasokan barang
kebutuhan pokok
dan barang
penting
Masih lemahnya
sistem distribusi
dan pengendalian
harga
Permainan para
pengusaha besar yang
memainkan harga dan
pasokan pada saat permintaan tinggi
Dilaksanakannya
operasi pasar
dalam mengatasi
pengendalian harga
Belum
Terjaminnya
Ketersediaan
Kebutuhan Bahan
Pokok
Kota Surakarta tidak
memiliki tempat
produksi sebelas
bahan pokok, sebagian
besar didatangkan dari
luar kota
Kota Surakarta
memiliki tingkat
perputaran
ekonomi yang
cukup besar
Peningkatan perlindungan
konsumen
Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran
Konsumen serta
Belum Optimalnya
Pengawasan
Barang/Jas
Masih belum optimalnya peran
BPSK dalam
melakukan
peningkatan
pemahaman kepada konsumen
Pengaturan tentang perlindungan
konsumen telah
secara spesifik
diatur dalam UU 23
2014 dan Perwal 27-C Tahun 2016
Peningkatan
iklim usaha dan
kepastian
berusaha
Masih rendahnya
profesionalisme
pelaku usaha
Masih belum
terbentuknya etos
kerja yang baik
diantara pelaku
usaha
Jumlah pelaku
usaha di Kota
Surakarta cukup
tinggi dan dapat
dioptimalkan
3.4 Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.
Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimaksudkan agar rencana
pengembangan yang terkait dengan perindustrian dan
perdagangan dapat selaras dengan RTRW dan KLHS. Telaah
terhadap dokumen RTRW dan KLHS bermaksud mengurangi risiko
terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya
pembangunan. Dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 62
KLHS dengan rencana pembangunan daerah maka pembangunan
daerah dapat menjadi rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah.
1) Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Surakarta Tahun
2011-2031 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta
merupakan pedoman untuk penyusunan dokumen
perencanaan; pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang di wilayah Kota Surakarta; mewujudkan
keterpaduan, keterkaitan, keserasian, dan keseimbangan antar
sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
penataan ruang kawasan strategis.Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Surakara disusun dengan memperhatikan dinamika
pembangunan yang berkembang, antara lain: tantangan
globalisasi, otonomi, dan aspirasi daerah, serta kondisi fisik
Kota Surakarta.
Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta, tujuan penataan ruang
wilayah kota adalah untuk mewujudkan kota sebagai kota
budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan
jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga. Tujuan penataan
ruang wilayah kota dilakukan melalui kebijakan dan strategi
penataan ruang kota meliputi:
1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan
2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.
Kebijakan struktur ruang yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Surakarta meliputi: 1) pengembangan Kota
Surakarta menjadi Kota Budaya dengan tidak hanya berperan
secara lokal dan regional Subosukawonosraten (Surakarta,
Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan Klaten) namun juga
skala nasional; 2) pemantapan peran kota dalam sistem
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 63
nasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang melayani
kegiatan skala nasional; dan 3) pengembangan kota sebagai
pusat pelayanan Kawasan Andalan Subosukawonosraten
(Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan Klaten)
dalam peningkatan ekonomi masyarakat kota.
Sebagai konsekuensi Kota Budaya yang berperan sebagai
PKN maka pengembangan Kota Surakarta: 1) mendorong
kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional; 2)
mengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung kota
sebagai pusat dan simpul utama kegiatan ekspor-impor serta
pintu gerbang nasional dan internasional; dan 3) memperkuat
kota agar dapat berfungsi dan berpotensi sebagai pusat
kegiatan industri kreatif dan jasa skala nasional.
Kaitan dengan Urusan Perdagangan, komitmen Kota
Surakarta sebagai PKN akan berdampak pada kebijakan
pembangunan yang terkait dengan Dinas Perdagangan Kota
Surakarta. Pengembangan infrastruktur juga semakin
memperlancar arus barang dan jasa dari dan menuju wilayah di
sekitar Kota Surakarta. Arus ekspor dan impor barang yang
lancar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kota
Surakarta yang wasis dan menekan laju inflasi daerah.
Kebijakan pola ruang di Kota Surakarta diarahkan pada
pengembangan pola ruang yang meliputi: 1) kebijakan dan
strategi pengembangan kawasan lindung; dan 2 kebijakan dan
strategi pengembangan kawasan budidaya. Kawasan lindung
yang dimaksud adalah kelestarian fungsi lingkungan hidup,
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
Kebijakan yang dilakukan antara lain: 1) menjaga dan
mengembalikan fungsi kawasan lindung dari dampak
kerusakan lingkungan; 2) menyediakan RTH kota minimal 30%
(tiga puluh persen) dari luas wilayah kota; 3) membatasi
perkembangan dan memulihkan secara bertahap kawasan
lindung yang telah berubah fungsi dan/atau menurun akibat
pengembangan kegiatan budidaya; 4) membatasi pemanfaatan
dan mencegah pencemaran air tanah bagi kegiatan industri
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 64
kreatif, perhotelan, perdagangan dan kegiatan budidaya
lainnya; 5) merevitalisasi kawasan cagar budaya sebagai pusat
kegiatan pariwisata, sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan; 6)
dan mencegah pengembangan prasarana di sekitar kawasan
lindung dalam rangka menghindari tumbuhnya kegiatan
budidaya yang dapat mendorong alih fungsi lindung menjadi
budidaya.
Implikasi bagi pengembangan perindustrian dan
perdagangan adalah upaya-upaya pencegahan pencemaran
terhadap air, tanah, dan udara. Kawasan lindung akan
menjamin pembangunan menjadi berkelanjutan. Kualitas
lingkungan yang meningkat akan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat. Selain pengembangan sebagai kawasan lindung
yang menjamin keberlanjutan, pengembangan perindustrian
dan perdagangan diarahkan untuk menjamin keselarasan dan
keseimbangan dengan lingkungan fisik maupun sosial.
Sub-pusat Pelayanan Kecamatan yang berkaitan dengan
perdagangan terletak pada:
1. SPK Kawasan I, Kelurahan Kemlayan yang melayani
sebagian wilayah Kecamatan Jebres, sebagian wilayah
Kecamatan Pasarkliwon, sebagian wilayah Kecamatan
Serengan dan sebagian wilayah Kecamatan Laweyan.
2. SPK kawasan III adalah Kelurahan Nusukan yang melayani
sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari dengan SPK
kawasan III adalah Kelurahan Nusukan yang melayani
sebagian wilayah Kecamatan Banjarsari.
3. SPK kawasan IV adalah Kelurahan Mojosongo yang melayani
sebagianwilayah Kecamatan Jebres dan sebagian wilayah
Kecamatan Banjarsari.
4. SPK kawasan VI adalah Kelurahan Stabelan yang melayani
sebagian wilayah Kecamatan Jebres, sebagian wilayah
Kecamatan Banjarsari, sebagian wilayah Kecamatan
Laweyan dan sebagian wilayah KecamatanPasarkliwon
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 65
2) Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai
dengan Pelayanan atau Tugas fungsi PD
KLHS Kota Surakarta adalah upaya untuk menjamin
program pembangunan yang dicanangkan di RPJMD Kota
Surakarta menjadi berkelanjutan. Tema KLHS mengakomodasi
isu pembangunan berkelanjutan sesuai UU PLH No. 32/2009
Pasal 15 antara lain: 1) Perubahan iklim; 2) Degradasi SDA &
keanekaraman hayati; 3) Peningkatan intensitas & cakupan
wilayah bencana; 4) Peningkatan alih fungsi lahan; 5)
Peningkatan penduduk miskin; 6) dan Peningkatan resiko
terhadap kesehatan & keselamatan manusia.
Selain mengacu undang-undang tersebut KLHS juga
memandang isu strategis RPJMD yaitu: 1) Tata kelola
pemerintahan: bersih, transparan, kolaboratif, demokratis dan
akuntabel; 2) Peningkatan daya saing daerah: meraih
keunggulan; 3) Kesejahteraan masyarakat: mapan, aman,
nyaman; 4) Lingkungan hidup: sehat, selamat, bermartabat. 5)
Kesenjangan wilayah: pemerataan yang berkeadilan dalam
keterpaduan.
Berdasarkan UU PLH dan isu strategis RPJMD maka
dapat disusun isu pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD
adalah: 1) Tata ruang dan pemerataan pembangunan kota; 2)
Penyediaan RTH kota, 3) Kemiskinan dan permukiman tidak
layak huni, 4) Permasalahan air bersih, sanitasi, persampahan
dan pencemaran lingkungan, 5) Penyediaan transportasi
berkelanjutan, 6) Pengelolaan bencana dan perubahan iklim, 7)
Perekonomian kota berbasis industri kreatif, pariwisata-budaya,
8) Pendidikan, kesehatan, kesetaraan perempuan, perlindungan
anak, lansia, penyandang disabilitas. Implikasi bagi
pengembangan perdagangan adalah: pengembangan
perdagangan yang merata di wilayah Kota Surakarta.
Penataan ruang Kota Surakarta didasarkan pada
karakteristik fisiknya yang sesuai kontur dan daya dukung
teknologi yang sesuai. Hal ini akan meningkatkan keserasian,
keselarasan dan keseimbangan subsistem yang menentukan
akan daya tampungnya. Oleh karenanya, pengelolaan sub
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 66
sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruajng
yang membutuhkan pengembangan suatu kebijakan penataan
ruang Kota Surakarta dengan memadukan berbagai
kebijaksanaan pemanfaatan ruang.
Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan
diselenggarakan untuk menjamin kelestarian dan kelangsungan
ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah
dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan
lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan
generasi masa datang.Pemanfaatan sumberdaya alam
dilakukan secara terencana, rasional, optimal berkelanjutan,
bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat
Surakarta. Hal tersebut demi memperkuat struktur ekonomi
yang memberikan efek pengganda yang maksimum berkeadilan
terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan berwawasan
lingkungan.
Fokus pembangunan akan diarahkan pada
pengembangan pusat kegiatan pada wilayah strategis yang
sering menjadi pusat kegiatan maupun mobilitas masyarakat.
Pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan kawasan
yang secara fungsional dapat berperan mendorong
pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu dalam regional itu
sendiri dan kawasan sekitarnya.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Mekanisme yang digunakan dalam rangka penentuan isu
strategis Dinas Perdagangan Kota Surakarta adalah dengan
menggunakan mekanisme Focussed Group Discussion(FGD)
dengan mendatangkan pelaku perdagangan. Selain melakukan
FGD, Penentuan isu-isu strategis terkait dengan layanan
perdagangan dilakukan dengan memperhatikan dan
mensikronisasikan serta mensinergikan tema-tema aktual yang
tertuang dalam Renstra Kementerian Perdagangan, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, RTRW
Kota Surakarta Tahun 2011-2031 dan KLHS Kota Surakarta,
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 67
Dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2015-2019 serta Visi,
Misi dan Program Kerja Walikota dan Wakil Walikota. Isu
strategis berdasarkan hasil FGD adalah sebagai berikut:
1) Masih belum optimalnya kinerja sub urusan Metrologi Legal
disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.
2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi
kewajiban tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya
3) Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta Belum
Optimalnya Pengawasan Barang/Jasa
4) Kurang tertatanya PKL di Kota Surakarta.
5) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
pasar .
6) Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
7) Masih belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah yang
bersumber dari Pasar dan sektor perdagangan.
8) Masih rendahnya kemampuan managerial dan daya kreatifitas
pelaku usaha
9) Masih terbatasnya promosi perdagangan di Tingkat Nasional
maupun internasional
10)Belum Optimalnya Data yang tersedia di sektor perdagangan
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 68
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Visi Kota Surakarta :
“Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju dan
Sejahtera.”
Misi sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Surakarta tahun 2016-2021 adalah : “Mewujudkan
Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan”.
Adapun Misi Kota Surakarta :
1. Waras
Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam
lingkungan hidup yang sehat.
2. Wasis
Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing,
mandiri, dan berkarakter menjunjung tinggi nilai–nilai luhur dan
melestarikan warisan budaya daerah.
3. Wareg
Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan
mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.
4. Mapan
Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan,
berkarakter, dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang
akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola
pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani.
5. Papan
Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan
perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi,
pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang
berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 69
4.1. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Surakarta
4.1.1. Visi
Visi merupakan inspirasi dari motivasi bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dengan apa yang ingin dicapai dimasa depan,
sedangkan misi diperlukan sebagai pedoman didalam pengambilan
keputusan manajemen. Dengan memperhatikan kondisi internal
instansi Dinas Perdagangan Kota Surakarta serta mengingat perubahan
eksternal yang terjadi akhir akhir ini, maka dalam penyelenggaraan
perencanaan pembangunan daerah perlu diarahkan pada efisiensi dan
efektifitas yang menuntut adanya perubahan budaya dan etos kerja
yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggung jawaban
berdasarkan nilai akuntabilitas.
Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27- C Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka visi dan misi Dinas
Perdagangan Kota Surakarta yaitu :
Visi Dinas Perdagangan
“Terwujudnya Kota Perdagangan melalui sektor Perdagangan,
Pasar Rakyat & Pengelolaan PKL yang berdaya saing
bertumpu pada teknologi dan Budaya untuk mendukung
kesejahteraan masyarakat”
4.1.2. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan
berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka
misi Dinas Perdagangan Kota Surakarta 2016-2021, dirumuskan dalam
6 ( Enam ) misi sebagai berikut :
Misi Dinas Perdagangan
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 70
Untuk pencapaian visi sebagaimana tersebut, maka disusun misi Dinas
Perdagangan Kota Surakarta sebagai berikut:
1. Menciptakan peluang usaha dan daya saing disektor perdagangan
2. Mewujudkan pasar rakyat yg representatif, aman, nyaman,&
berdaya saing sebagai pusat perbelanjaan untuk semua kalangan.
3. Mewujudkan kapabilitas pelaku usaha sektor perdagangan
4. Mewujudkan Pengelolaan PKL yg bersih, tertib dan mendukung tata
ruang kota
5. Meningkatkan pendapatan daerah dari potensi perdagangan untuk
mendukung kesejahteraan masyarakat
6. Mewujudkan tertib kemetrologian
4.2. Tujuan dan Sasaran
Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka
melaksanakan misi untuk pencapaian visi Dinas Perdagangan Kota
Surakarta dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok,
fungsi dan kewenangan Dinas Perdagangan Kota Surakarta serta
mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Surakarta
sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Surakarta tahun 2016 - 2021. Tujuan adalah
penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang
akan dicapai kurun waktu 1 – 5 tahun. Adanya tujuan ini maka
focus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk
sasaran yang diharapkan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan
suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka
waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan
tindakan - tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan
efisien dengan hasil yang optimal.
Dinas Perdagangan Kota Surakarta dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Walikota
Kota Surakarta dalam pengelolaan pelaksanaan tugas di bidang
perdagangan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Surakarta tahun
2016-2021, sebagai berikut:
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 71
4.2.1. Tujuan
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Dinas
Perdagangan Kota Surakarta, maka dirumuskan tujuan dalam kurun
waktu lima tahun kedepan. Sebagai salah satu komponen dari
perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan oleh Dinas
Perdagangan Kota Surakarta meliputi :
1. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan barang
beredar di pasar tradisional dan toko modern.
2. Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing
4.2.2. Sasaran
Dalam mencapai tujuan yang diinginkan maka Dinas
Perdagangan Kota Surakarta menetapkan sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan barang
beredar di pasar tradisional dan toko modern.
2. Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing
Berikut adalah gambaran secara sistematis rencana target
tujuan, sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan Kota
Surakarta dalam kurun waktu lima tahun kedepan 2016 – 2021
disajikan dalam tabel dibawah.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 59
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL TARGET KINERJA
URAIAN SAT URAIAN SAT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatkan
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
barang beredar di pasar
tradisional dan toko
modern.
Persentase Pasar
tradisional dan
modern yang
Aman dari Bahan
Berbahaya
%
Meningkatkan
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
barang beredar di pasar
tradisional dan toko
modern.
Persentase
Pasar
tradisional dan
modern yang
Aman dari
Bahan
Berbahaya % 69,77 75,97 77,52 79,84 81,40 82,95 89,15
Tersedianya sarana
prasarana ekonomi yang
berdaya saing
Persentase pasar
yang memenuhi
persyaratan %
Tersedianya sarana
prasarana ekonomi
yang berdaya saing
Persentase
pasar yang
memenuhi
persyaratan
% 63,64 65,91 70,45 72,73 75 77,27 79,54
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 60
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL TARGET KINERJA
URAIAN SAT URAIAN SAT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tersedianya sarana
prasarana ekonomi yang
berdaya saing
Persentase lokasi
PKL yang tertata %
Tersedianya sarana
prasarana ekonomi
yang berdaya saing
Persentase
lokasi PKL
yang tertata
% 82,14 83,93 85,71 87,5 89,29 91,07 92,86
Tersedianya sarana
prasarana ekonomi yang
berdaya saing
Persentase
kenaikan
pendapatan
Pasar, PKL dan
Metrologi
terhadap PAD
%
Tersedianya sarana
prasarana ekonomi
yang berdaya saing
Persentase
kenaikan
pendapatan
Pasar, PKL
dan Metrologi
terhadap PAD
% 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 59
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan
kebijakan yang telah disusun, maka disusun langkah-langkah rencana
strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021).
Adapun hal tersebut meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari
kebijakan strategis Dinas Perdagangan dengan tetap mengacu pada progam
pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta. Berdasarkan
tupoksi Dinas Perdagangan terdapat 14 (Empat Belas) program yang sesuai
dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel
berikut ini.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 60
Tabel. 5.1
Penyusunan Strategi dan Kebijakan
No. RPJPD Tujuan INDIKATOR
TUJUAN Sasaran
Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan SKPD
Uraian Satuan
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Pengembangan
efektivitas dan
efisiensi
ketatalaksanaan
dan prosedur pada
semua tingkatan
dan lini
pemerintahan
dengan bertumpu
pada standar
operasional
prosedur
pelayanan yang
baik;
Meningkatkan
kepercayaan
masyarakat
terhadap
kepastian alat
ukur.
Tingkat %
Terlindunginya
konsumen
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas
pelayanan
tera/tera
ulang alat
UTTP.
Tingkat
Terlindunginya
Konsumen
% Meningkatkan
jumlah alat
UTTP yang
ditera/ tera
ulang.
Peningkatan
pelayanan tera/
tera ulang dan
peningkatan
pengawasan
kemetrologian.
Dinas
Perdagangan
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 61
2
Pengembangan
UMKM dan
Koperasi agar
makin berperan
dalam proses
industrialisasi,
perkuatan
keterkaitan
industri,
percepatan
pengalihan
teknologi dan
peningkatan
kualitas SDM
serta perkuatan
struktur
perekonomian
daerah;
Meningkatkan
kualitas sarana
dan prasarana
pasar rakyat
untuk
mendukung
daya tarik pasar
tradisional
Persentase pasar %
rakyat yang
memenuhi
persyaratan
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Persentase
pasar rakyat
yang memenuhi
persyaratan
% Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional yang
Refresentatif
Meningkatkan
pasar yang
refresentatif
melalui
revitalisasi
pasar sejumlah
5 pasar
Dinas
Perdagangan
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 62
No RPJPD Tujuan INDIKATOR
TUJUAN Sasaran
Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan SKPD
Uraian Satuan
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3
Persentase pasar %
rakyat yang
memenuhi
persyaratan
Persentase
pasar rakyat
yang memenuhi
persyaratan
% Meningkatkan
kwalitas pasar
tradisional
melalui
rehabilitasi
pasar sejumlah
24 pasar
Dinas
Perdagangan
4
Persentase pasar %
rakyat yang
memenuhi
persyaratan
Persentase
pasar rakyat
yang memenuhi
persyaratan
% Meningkatkan
pasar yang
refresentatif
melalui
pemeliharaan
dan
penambahan
mekanikal
electrikal di 44
pasar
Dinas
Perdagangan
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 63
5
Persentase pasar %
rakyat yang
memenuhi
persyaratan
Persentase
pasar rakyat
yang memenuhi
persyaratan
% Meningkatkan
pasar yang
refresentatif
melalui
penyediaan
tenaga
keamanan
untuk 44 pasar
Dinas
Perdagangan
6
Persentase pasar %
rakyat yang
memenuhi
persyaratan
Persentase
pasar rakyat
yang memenuhi
persyaratan
% Meningkatkan
pasar yang
refresentatif
melalui
penyelenggaraan
kebersihan dan
pemenuhan
sarpra
kebersihan di 44
Pasar
Dinas
Perdagangan
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 64
No RPJPD Tujuan INDIKATOR
TUJUAN Sasaran
Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan SKPD
Uraian Satuan
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7
Meningkatkan
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
barang beredar
di pasar
tradisional dan
toko modern
Tingkat %
Terlindunginya
konsumen
Menurunya
peredaran
barang/jasa yang
tidak sesuai standar
Tingkat
Terlindunginya
Konsumen
% Meningkatkan
sosialisasi,
pembinaan
dan
pengawasan
peredaran
barang dan jasa
Peningkatan
Tertib Ukur,
Peningkatan
Pengawasan
labelisasi
makanan
minuman dalam
kemasan dan
Peningkatan
Pengawasan SNI
wajib
Dinas
Perdagangan
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 65
8
Pengembangan UMKM dan Koperasi untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang
makin berdaya saing dengan produk impor;
Meningkatkan
kualitas skill
dan
ketrampilan
serta prilaku
pengelola pasar,
para pedagang
dan PKL
Cakupan bina %
kelompok pedagang/usaha informal
Terciptanya
SDM
pengelola pasar
yang profesional
serta
pedagang dan PKL
yang handal kreatif
dan inovatif dalam
menjajakan
dagangannya
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
% Meningkatkan
skill dan
ketrampilan
SDM
Pengelola dan
pedagang/PKL
melalui bintek
dan pelatihan
Meningkatkan
kualitas skill
dan ketrampilan
SDM Pengelola
dan
pedagang/PKL
melalui bintek
dan pelatihan
Dinas
Perdagangan
9
Pengembangan program-program penataan dan pembinaan serta pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai penunjang keberadaan sektor
informal;
Meningkatkan
pencapaian
target
pendapata
daerah dari
pasar dan PKL
persentase kenaikan % pendapatan pasar dan PKL terhadap PAD
Optimalisasi
manajemen
pengelolaan
database retribusi
pasar
persentase kenaikan pendapatan pasar dan PKL terhadap PAD
% Meningkatkan
pendapatan
daerah dari
pasar dan PKL
melalui
pendataan dan
intensifikasi
pemungutan
Meningkatkan
pendapatan
daerah dengan
pendataan
potensi pasar
dan PKL serta
intensifikasi
dalam
pemungutan
retribusi
Dinas
Perdagangan
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 66
# RPJPD Tujuan INDIKATOR
TUJUAN Sasaran
Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan SKPD
Uraian Satuan
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Meningkatkan
jumlah lokasi
PKL yang sudah
tertata
Persentase lokasi
% PKL yang tertata
Terciptanya lokasi
PKL yang nyaman,
tertib, aman dan
strategis
Persentase
lokasi PKL yang
tertata
% Meningkatkan
Jumlah lokasi
PKL yang sudah
tertata
Meningkatkan
lokasi PKL
melalui
pembangunan
shelter, tenda
dan gerobak
Dinas
Perdagangan
Pengembangan Tercapainya
Jumlah UMK yang Unit Meningkatnya
Jumlah UMK yang Unit Meningkatkan Penyederhanaan Dinas
kerjasama sistem logistik telah mengikuti akses pasar telah mengikuti promosi prosedur ekspor.
Perdagangan
Peningkatan daerah yang pameran/promosi dan kualitas pameran/promosi
perdagangan Penyuluhan
kerjasama aman, Produk usaha. Produk serta kapasitas kepada pelaku
kemitraan dengan peningkatan SDM pelaku ekonomi tentang
berbagai pihak penggunaan usaha ekspor tata cara
dalam upaya produk dalam dengan melakukan
memperbesar negeri, fasilitasi ekspor.
11 perdagangan pengembangan promosi. Peningkatan
internasional atau komoditi Penguatan aksesibilitas
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 67
untuk
peningkatan dan ekspor, kelembagaan memperlancar
pengembangan penerapan masyarakat arus distribusi
ekspor; sistem dalam barang.
manajemen mengelola Pengaturan
mutu produk sumber daya lembaga usaha
ekspor. lokal. perdagangan yang
baik.
Tabel. 5.2
Program dan Kegiatan
# Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan & Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KELOMPOK
SASARAN
LOKASI
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE
URAIAN SATUAN TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Meningkatkan pendapatan daerah dengan pendataan potensi pasar dan PKL serta intensifikasi dalam pemungutan retribusi
04.04.15 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
persentase kenaikan pendapatan pasar dan PKL terhadap PAD
3,540 3,540 145.642.328.400 3,540 406.830.000.000 3,540 815.790.000.000 3,540 742.092.000.000 3,540 752.401.200.000 3,540 763.741.320.000 4,000 3.626.496.848.400
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
1 04.04.15.021 - Peningkatan dan Pengelolaan PAD
Cetak Karcis/Kartu/Form Retribusi, Pemeliharaa Mesin Tapping, Pengembangan Sistem E- Retribusi, Tenaga IT untuk Pasar - pasar serta Papan Zoning
kegiatan 1,000 341.883.400 1,000 755.000.000 1,000 1.645.000.000 1,000 1.500.000.000 1,000 1.500.000.000 1,000 1.500.000.000 6,000 7.241.883.400 Pedagang Kota Surakarta; Perdagangan
2
Cetak Karcis/Kartu/Form Retribusi, Pemeliharaa Mesin Tapping, Pengembangan Sistem E- Retribusi, Tenaga IT untuk Pasar - pasar serta Papan Zoning
kegiatan 1,000 341.883.400 1,000 755.000.000 1,000 1.645.000.000 1,000 1.500.000.000 1,000 1.500.000.000 1,000 1.500.000.000 6,000 7.241.883.400 Pedagang Kota Surakarta; Perdagangan
3 04.04.15.023 - Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah
Verifikasi data pasar kegiatan 0,000 0 1,000 200.000.000 1,000 270.000.000 1,000 242.000.000 1,000 266.200.000 1,000 292.820.000 5,000 1.271.020.000 Pedagang dan PKL
Kota Surakarta; Perdagangan
4 Verifikasi data pasar kegiatan 0,000 0 1,000 200.000.000 1,000 270.000.000 1,000 242.000.000 1,000 266.200.000 1,000 292.820.000 5,000 1.271.020.000 Pedagang dan PKL
Kota Surakarta; Perdagangan
Meningkatkan kualitas skill dan ketrampilan SDM Pengelola dan pedagang/PKL melalui bintek dan pelatihan
03.06.19 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
100,000 100,000 93.931.807.200 100,000 106.500.000.000 100,000 142.710.000.000 100,000 159.750.000.000 100,000 170.400.000.000 100,000 191.700.000.000 100,000 864.991.807.200
5 03.06.19.001 - Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
Jumlah pedagang Kaki lima yang dibina
Orang 0,000 0 0,000 0 100,000 35.000.000 100,000 50.000.000 100,000 50.000.000 100,000 75.000.000 400,000 210.000.000 Pedagang Kaki Lima
Kota Surakarta; Perdagangan
6 Jumlah pedagang Kaki lima yang dibina
Orang 0,000 0 0,000 0 100,000 35.000.000 100,000 50.000.000 100,000 50.000.000 100,000 75.000.000 400,000 210.000.000 Pedagang Kaki Lima
Kota Surakarta; Perdagangan
7 03.06.19.002 - Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
Penataan, Pemantauan serta pengendalian
kali 145,000 220.497.200 145,000 250.000.000 145,000 300.000.000 145,000 325.000.000 145,000 350.000.000 145,000 375.000.000 870,000 1.820.497.200 Pedagangf Kaki Lima
Kota Surakarta; Perdagangan
8 Penataan, Pemantauan serta pengendalian
kali 145,000 220.497.200 145,000 250.000.000 145,000 300.000.000 145,000 325.000.000 145,000 350.000.000 145,000 375.000.000 870,000 1.820.497.200 Pedagangf Kaki Lima
Kota Surakarta; Perdagangan
Meningkatkan lokasi PKL melalui pembangunan shelter, tenda dan
03.06.19 - Program Pembinaan pedagang kaki Persentase lokasi PKL yang
82,140 83,930 351.316.662.000 85,710 439.590.678.000 87,500 1.065.000.000.000 89,290 1.086.300.000.000 91,070 1.128.900.000.000 92,860 1.171.500.000.000 93,000 5.242.607.340.000
gerobak lima dan asongan tertata
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
9 03.06.19.003 - Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Jumlah lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditata
lokasi 1,000 824.687.000 1,000 1.031.903.000 1,000 2.500.000.000 1,000 2.550.000.000 1,000 2.650.000.000 1,000 2.750.000.000 6,000 12.306.590.000 Pedagangf Kaki Lima
Kota Surakarta; Perdagangan
10 Jumlah lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditata
lokasi 1,000 824.687.000 1,000 1.031.903.000 1,000 2.500.000.000 1,000 2.550.000.000 1,000 2.650.000.000 1,000 2.750.000.000 6,000 12.306.590.000 Pedagangf Kaki Lima
Kota Surakarta; Perdagangan
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui revitalisasi pasar sejumlah 5 pasar
00.00.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
% kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran
100,000 100,000 3.696.944.422.392 100,000 854.438.424.000 100,000 1.208.008.200.000 100,000 1.318.935.502.980 100,000 1.341.868.988.904 100,000 1.456.076.488.050 100,000 9.876.272.026.326
11 00.00.01.001 - Penyediaan jasa surat menyurat Ketersediaan pelayanan administrasi surat menyurat
Th 1,000 7.829.970 1,000 5.000.000 1,000 5.500.000 1,000 6.050.000 1,000 6.655.000 1,000 7.320.500 6,000 38.355.470 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
12 Ketersediaan pelayanan administrasi surat menyurat
Th 1,000 7.829.970 1,000 5.000.000 1,000 5.500.000 1,000 6.050.000 1,000 6.655.000 1,000 7.320.500 6,000 38.355.470 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
13 00.00.01.002 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Ketersediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
Th 1,000 139.563.223 1,000 150.000.000 1,000 165.000.000 1,000 181.500.000 1,000 199.650.000 1,000 219.615.000 6,000 1.055.328.223 Pedagang dan Aparatur
Kota Surakarta; Perdagangan
14 Ketersediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
Th 1,000 139.563.223 1,000 150.000.000 1,000 165.000.000 1,000 181.500.000 1,000 199.650.000 1,000 219.615.000 6,000 1.055.328.223 Pedagang dan Aparatur
Kota Surakarta; Perdagangan
15 00.00.01.008 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
Ketersediaan jasa kebersihan kantor
Th 1,000 288.018.358 1,000 358.713.000 1,000 395.000.000 1,000 434.042.730 1,000 477.447.003 1,000 525.191.703 6,000 2.478.412.794 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
16 Ketersediaan jasa kebersihan kantor
Th 1,000 288.018.358 1,000 358.713.000 1,000 395.000.000 1,000 434.042.730 1,000 477.447.003 1,000 525.191.703 6,000 2.478.412.794 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
17 00.00.01.009 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Ketersediaan jas perbaikan peralatan kerja
Th 1,000 46.200.000 1,000 55.440.000 1,000 50.200.000 1,000 79.800.000 1,000 89.000.000 1,000 100.000.000 6,000 420.640.000 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
18 Ketersediaan jas perbaikan peralatan kerja
Th 1,000 46.200.000 1,000 55.440.000 1,000 50.200.000 1,000 79.800.000 1,000 89.000.000 1,000 100.000.000 6,000 420.640.000 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
19 00.00.01.010 - Penyediaan alat tulis kantor Ketersediaan Alat Tulis Kantor Th 1,000 92.869.500 1,000 70.000.000 1,000 80.000.000 1,000 84.700.000 1,000 93.170.000 1,000 102.487.000 6,000 523.226.500 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
20 Ketersediaan Alat Tulis Kantor Th 1,000 92.869.500 1,000 70.000.000 1,000 80.000.000 1,000 84.700.000 1,000 93.170.000 1,000 102.487.000 6,000 523.226.500 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
21 00.00.01.011 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Ketersediaan barang cetakan Th 1,000 193.565.660 1,000 76.800.000 1,000 285.000.000 1,000 290.000.000 1,000 300.000.000 1,000 310.000.000 6,000 1.455.365.660 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
22 Ketersediaan barang cetakan Th 1,000 193.565.660 1,000 76.800.000 1,000 285.000.000 1,000 290.000.000 1,000 300.000.000 1,000 310.000.000 6,000 1.455.365.660 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
23 00.00.01.012 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Ketersediaan komponen instalasi listrik dan langganan listrik pasar
Th 1,000 6.080.328.425 1,000 50.035.000 1,000 55.000.000 1,000 60.000.000 1,000 66.596.585 1,000 73.256.244 6,000 6.385.216.254 Masyarakat dan Pedagang
Kota Surakarta; Perdagangan
24 Ketersediaan komponen instalasi listrik dan langganan listrik pasar
Th 1,000 6.080.328.425 1,000 50.035.000 1,000 55.000.000 1,000 60.000.000 1,000 66.596.585 1,000 73.256.244 6,000 6.385.216.254 Masyarakat dan Pedagang
Kota Surakarta; Perdagangan
25 00.00.01.013 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Ketersediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Paket 1,000 162.905.000 1,000 20.000.000 1,000 200.000.000 1,000 220.000.000 1,000 26.620.000 1,000 29.282.000 6,000 658.807.000 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
26 Ketersediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Paket 1,000 162.905.000 1,000 20.000.000 1,000 200.000.000 1,000 220.000.000 1,000 26.620.000 1,000 29.282.000 6,000 658.807.000 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
27
00.00.01.017 - Penyediaan makanan dan Ketersediaan makanan dan
Th 1,000 108.149.700 1,000 80.000.000 1,000 100.000.000 1,000 110.000.000 1,000 120.000.000 1,000 125.000.000 6,000 643.149.700
Aparatur dan
Kota Surakarta; Perdagangan
minuman minuman rapat dan koordinasi masyarakat
28 Ketersediaan makanan dan minuman rapat dan koordinasi
Th 1,000 108.149.700 1,000 80.000.000 1,000 100.000.000 1,000 110.000.000 1,000 120.000.000 1,000 125.000.000 6,000 643.149.700 Aparatur dan masyarakat
Kota Surakarta; Perdagangan
29 00.00.01.018 - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Ketersediaan biaya rapat dan koordinasi luar daerah
Th 1,000 574.921.785 1,000 200.000.000 1,000 250.000.000 1,000 275.000.000 1,000 285.000.000 1,000 300.000.000 6,000 1.884.921.785 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
30 Ketersediaan biaya rapat dan koordinasi luar daerah
Th 1,000 574.921.785 1,000 200.000.000 1,000 250.000.000 1,000 275.000.000 1,000 285.000.000 1,000 300.000.000 6,000 1.884.921.785 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
31 00.00.01.019 - Penyediaan jasa tenaga honorer / THL
Ketersediaan tenaga honorer untuk peningkatan pelayanan
Th 1,000 983.921.671 1,000 939.736.000 1,000 1.050.000.000 1,000 1.135.000.000 1,000 1.250.788.616 1,000 1.375.867.478 6,000 6.735.313.765 Masyarakat dan Pedagang
Kota Surakarta; Perdagangan
32 Ketersediaan tenaga honorer untuk peningkatan pelayanan
Th 1,000 983.921.671 1,000 939.736.000 1,000 1.050.000.000 1,000 1.135.000.000 1,000 1.250.788.616 1,000 1.375.867.478 6,000 6.735.313.765 Masyarakat dan Pedagang
Kota Surakarta; Perdagangan
33 00.00.01.022 - Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Jumlah Tenaga TKPK Orang 0,000 0 3,000 0 7,000 200.000.000 7,000 220.000.000 7,000 235.000.000 7,000 250.000.000 31,000 905.000.000 Masyarakat Kota Surakarta; Perdagangan
34 Jumlah Tenaga TKPK Orang 0,000 0 3,000 0 7,000 200.000.000 7,000 220.000.000 7,000 235.000.000 7,000 250.000.000 31,000 905.000.000 Masyarakat Kota Surakarta; Perdagangan
00.00.02 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur % kecukupan sarana aparatur 100,000 100,000 590.306.329.860 100,000 723.247.038.000 100,000 2.112.960.000.000 100,000 857.194.315.980 100,000 967.962.547.578 100,000 1.064.247.602.208 0,000 6.315.917.833.626
35 00.00.02.003 - Pembangunan gedung kantor Terbangunnya Gedung Metrologi Legal
Gedung 0,000 0 0,000 0 1,000 2.500.000.000 0,000 0 0,000 0 0,000 0 1,000 2.500.000.000 ASN Kota Surakarta; Perdagangan
36 Terbangunnya Gedung Metrologi Legal
Gedung 0,000 0 0,000 0 1,000 2.500.000.000 0,000 0 0,000 0 0,000 0 1,000 2.500.000.000 ASN Kota Surakarta; Perdagangan
37 00.00.02.005 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Ketersediaan kendaraan operasional untuk pelayanan
Th 1,000 141.299.380 1,000 187.763.000 1,000 750.000.000 1,000 227.193.230 1,000 249.912.553 1,000 274.903.808 6,000 1.831.071.971 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
38 Ketersediaan kendaraan operasional untuk pelayanan
Th 1,000 141.299.380 1,000 187.763.000 1,000 750.000.000 1,000 227.193.230 1,000 249.912.553 1,000 274.903.808 6,000 1.831.071.971 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
39 00.00.02.007 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
Th 0,000 0 1,000 75.000.000 1,000 60.000.000 1,000 75.000.000 1,000 80.000.000 1,000 95.000.000 5,000 385.000.000 ASN Kota Surakarta; Dinas Perdagangan
Perdagangan
40 Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
Th 0,000 0 1,000 75.000.000 1,000 60.000.000 1,000 75.000.000 1,000 80.000.000 1,000 95.000.000 5,000 385.000.000 ASN Kota Surakarta; Dinas Perdagangan
Perdagangan
41 00.00.02.022 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Gedung kantor terpelihara secara berkala
kegiatan 1,000 124.980.000 1,000 130.000.000 1,000 185.000.000 1,000 190.000.000 1,000 190.000.000 1,000 200.000.000 6,000 1.019.980.000 Tempat Kerja Kota Surakarta; Perdagangan
42 Gedung kantor terpelihara secara berkala
kegiatan 1,000 124.980.000 1,000 130.000.000 1,000 185.000.000 1,000 190.000.000 1,000 190.000.000 1,000 200.000.000 6,000 1.019.980.000 Tempat Kerja Kota Surakarta; Perdagangan
43 00.00.02.024 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Ketersediaan pemeliharaan kendaraan operasional untuk pelayanan
bln 12,000 1.119.416.230 12,000 1.300.000.000 12,000 1.450.000.000 12,000 1.500.000.000 12,000 1.730.300.000 12,000 1.903.330.000 72,000 9.003.046.230 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
44 Ketersediaan pemeliharaan kendaraan operasional untuk pelayanan
bln 12,000 1.119.416.230 12,000 1.300.000.000 12,000 1.450.000.000 12,000 1.500.000.000 12,000 1.730.300.000 12,000 1.903.330.000 72,000 9.003.046.230 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
45 00.00.02.029 - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Rehabilitasi/Pemeliharaan mebelair Meja / Kursi
Th 0,000 0 1,000 5.000.000 1,000 15.000.000 1,000 20.000.000 1,000 22.000.000 1,000 25.000.000 5,000 87.000.000 ASN Kota Surakarta; Dinas Perdagangan
Perdagangan
46 Rehabilitasi/Pemeliharaan mebelair Meja / Kursi
Th 0,000 0 1,000 5.000.000 1,000 15.000.000 1,000 20.000.000 1,000 22.000.000 1,000 25.000.000 5,000 87.000.000 ASN Kota Surakarta; Dinas Perdagangan
Perdagangan
00.00.03 - Program peningkatan disiplin aparatur % kecukupan sarana aparatur 100,000 100,000 10.553.085.000 100,000 21.300.000.000 100,000 0 100,000 25.773.000.000 100,000 28.350.300.000 100,000 31.185.330.000 0,000 117.161.715.000
47 00.00.03.003 - Pengadaan pakaian kerja lapangan
Penyediaan Pengadaan Pakaian kerja lapangan
Keg 1,000 24.772.500 1,000 50.000.000 0,000 0 1,000 60.500.000 1,000 66.550.000 1,000 73.205.000 5,000 275.027.500 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
48 Penyediaan Pengadaan Pakaian kerja lapangan
Keg 1,000 24.772.500 1,000 50.000.000 0,000 0 1,000 60.500.000 1,000 66.550.000 1,000 73.205.000 5,000 275.027.500 Aparatur Kota Surakarta; Perdagangan
00.00.06 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
% kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran
100,000 100,000 0 100,000 21.300.000.000 100,000 0 100,000 0 100,000 0 100,000 0 100,000 21.300.000.000
49 00.00.06.06 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Tersusunya SOP Dinas Perdagangan
dok 0,000 0 1,000 50.000.000 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 1,000 50.000.000 ASN dan Masyarakat
Kota Surakarta; Dinas Perdagangan
Perdagangan
50 Tersusunya SOP Dinas Perdagangan
dok 0,000 0 1,000 50.000.000 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 1,000 50.000.000 ASN dan Masyarakat
Kota Surakarta; Dinas Perdagangan
Perdagangan
01.03.30 - Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Persentase pasar rakyat yang memenuhi persyaratan
63,640 65,910 11.426.512.288.800 70,450 21.528.574.560.000 72,730 15.600.120.000.000 75,000 21.992.082.837.600 77,270 24.261.581.121.360 79,54 27.365.079.233.496 79,54 122.173.950.041.256
Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi
45,000 48,000 50,000 52,000 55,000 57,000 60,000 60,000
51 01.03.30.004 - Pembangunan pasar perdesaaan Jumlah Pasar tradisional yang refresentatif
Pasar 1,000 21.422.978.800 1,000 25.433.560.000 1,000 20.000.000.000 1,000 30.774.607.600 1,000 33.852.068.360 1,000 37.237.275.196 6,000 168.720.489.956 Masyarakat dan pedagang
Kota Surakarta; Perdagangan
52 Jumlah Pasar tradisional yang refresentatif
Pasar 1,000 21.422.978.800 1,000 25.433.560.000 1,000 20.000.000.000 1,000 30.774.607.600 1,000 33.852.068.360 1,000 37.237.275.196 6,000 168.720.489.956 Masyarakat dan pedagang
Kota Surakarta; Perdagangan
53 01.03.30.007 - Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaaan
Rehabilitasi pasar menjadi refresentatif
Pasar 7,000 2.896.820.000 9,000 3.600.000.000 7,000 3.120.000.000 9,000 5.850.000.000 9,000 7.600.000.000 9,000 9.500.000.000 50,000 32.566.820.000 Masyarakat dan Pedagang
Kota Surakarta; Perdagangan
54 Rehabilitasi pasar menjadi refresentatif
Pasar 7,000 2.896.820.000 9,000 3.600.000.000 7,000 3.120.000.000 9,000 5.850.000.000 9,000 7.600.000.000 9,000 9.500.000.000 50,000 32.566.820.000 Masyarakat dan Pedagang
Kota Surakarta; Perdagangan
55 01.03.30.010 - Pembangunan pasar perdesaan (Bantuan Keuangan Provinsi)
Jumlah Pasar rakyat yang direvitalisasi
Pasar 1,000 0 1,000 19.000.000.000 1,000 13.500.000.000 1,000 15.000.000.000 1,000 15.500.000.000 1,000 17.500.000.000 6,000 80.500.000.000 Masyarakat Kota Surakarta; Perdagangan
56 Jumlah Pasar rakyat yang direvitalisasi
Pasar 1,000 0 1,000 19.000.000.000 1,000 13.500.000.000 1,000 15.000.000.000 1,000 15.500.000.000 1,000 17.500.000.000 6,000 80.500.000.000 Masyarakat Kota Surakarta; Perdagangan
57 01.03.30.013 - Pembangunan pasar darurat/Sementara Pasar Klewer
Sewa Alun - alun sebagai pasar darurat klewer
Th 1,000 2.503.000.000 1,000 2.503.000.000 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 2,000 5.006.000.000 Pedagag Kota Surakarta; Perdagangan
58 Sewa Alun - alun sebagai pasar darurat klewer
Th 1,000 2.503.000.000 1,000 2.503.000.000 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 2,000 5.006.000.000 Pedagag Kota Surakarta; Perdagangan
04.01.20 - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase regulasi yang dikaji ulang kesesuaiannya dengan kondisi kekinian
0,000 100,000 59.881.755.000 100,000 31.950.000.000 100,000 31.950.000.000 100,000 31.950.000.000 0,000 31.950.000.000 0,000 0 100,000 187.681.755.000
59 04.01.20.002 - Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Tersusunya NA Perda tentang Pasar dan PKL serta Perdagangan
dok 2,000 140.567.500 1,000 75.000.000 1,000 75.000.000 1,000 75.000.000 1,000 75.000.000 0,000 0 6,000 440.567.500
ASN,
Pedagang dan Masyarakat
Kota Surakarta; Perdagangan
60 Tersusunya NA Perda tentang Pasar dan PKL serta Perdagangan
dok 2,000 140.567.500 1,000 75.000.000 1,000 75.000.000 1,000 75.000.000 1,000 75.000.000 0,000 0 6,000 440.567.500
ASN,
Pedagang dan Masyarakat
Kota Surakarta; Perdagangan
Penyederhanaan prosedur ekspor. Penyuluhan kepada pelaku ekonomi tentang tata cara melakukan ekspor. Peningkatan aksesibilitas untuk memperlancar arus distribusi barang. Pengaturan lembaga usaha perdagangan yang baik.
00.00.02 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur % kecukupan sarana aparatur 100,000 100,000 2.898.930.000 100,000 5.325.000.000 100,000 28.861.500.000 100,000 32.173.650.000 100,000 33.367.515.000 100,000 35.639.266.500 100,000 138.265.861.500
61 00.00.02.010 - Pengadaan mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mebel yang layak untuk meningkatkan kualitas pekerjaan.
Paket 1,000 10.200.000 1,000 20.000.000 1,000 130.000.000 1,000 145.000.000 1,000 150.000.000 1,000 160.000.000 6,000 615.200.000 ASN Kota Surakarta; Perdagangan
62 00.00.02.029 - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terjaganya kondisi mebeleur. Th 1,000 3.410.000 1,000 5.000.000 1,000 5.500.000 1,000 6.050.000 1,000 6.655.000 1,000 7.320.500 6,000 33.935.500 Disperindag Kota Surakarta; Perdagangan
00.00.05 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur % kecukupan sarana aparatur 100,000 100,000 15.762.000.000 100,000 0 100,000 0 100,000 0 100,000 0 100,000 0 100,000 15.762.000.000
63 00.00.05.003 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan
Terlaksananya sosialisasi perlindungan konsumen kepada masyarakat, Seminar/workshop hak dan kewajiban konsumen atau pelaku usaha terkait.
kegiatan 1,000 74.000.000 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 1,000 74.000.000 masyarakat. Kota Surakarta; Perdagangan
01.03.30 - Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Persentase pasar rakyat yang memenuhi persyaratan
63,640 65,910 627.107.735.649 70,450 741.240.000.000 72,730 5.562.495.000.000 75,000 1.034.221.500.000 75,000 1.229.254.950.000 79,540 1.466.241.945.000 79,540 10.660.561.130.649
64 01.03.30.009 - Pembangunan pasar perdesaan (DAK)
Revitalisasi pasar tradisional agar memenuhi persyaratan (Tunggulsari, Purwosari, Jongke, Harjodaksino, Ngumbul).
Paket 1,000 1.294.167.773 1,000 1.830.000.000 1,000 24.300.000.000 1,000 2.859.000.000 1,000 3.575.000.000 1,000 4.468.000.000 6,000 38.326.167.773 Pedagang. Kota Surakarta; Perdagangan
65 01.03.30.014 - Pembangunan Pasar Klewer Revitalisasi Pasar Rakyat Klewer. Paket 1,000 1.650.000.000 1,000 1.650.000.000 1,000 1.815.000.000 1,000 1.996.500.000 1,000 2.196.150.000 1,000 2.415.765.000 6,000 11.723.415.000 Pedagang. Kota Surakarta; Perdagangan
03.06.17 - Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Jumlah UMK yang telah mengikuti pameran/promosi produk
Unit 23,000 29,000 39.405.000.000 48,000 48.548.025.000 53,000 521.850.000.000 59,000 701.196.000.000 65,000 825.888.117.000 800,000 833.895.000.000 1.054,000 2.970.782.142.000
66 03.06.17.002 - Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri
Jumlah Pesngusaha yang sudah tersosialisasi
Keg 0,000 0 1,000 27.925.000 1,000 30.000.000 1,000 35.000.000 1,000 40.000.000 1,000 45.000.000 5,000 177.925.000 Pengusaha Kota Surakarta; Perdagangan
67 03.06.17.008 - Membangun jejaring dengan eksportir
Jumlah SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan Disperindag Kota Surakarta.
Set 15.300,000 35.000.000 15.500,000 20.000.000 15.800,000 215.000.000 16.000,000 220.000.000
16.300,000 225.000.000 16.500,000 240.000.000 95.400,000 955.000.000 Eksportir. Kota Surakarta; Perdagangan
68
Jumlah UDKM yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Pelatihan Ekspor.
UDKM 50,000 150.000.000 120,000 180.000.000 120,000 195.000.000 130,000 210.000.000 130,000 220.000.000 130,000 230.000.000 680,000 1.185.000.000
Eksportir,
UDKM.
Kota Surakarta; Perdagangan
69 03.06.17.012 - Pembangunan promosi perdagangan internasional
Jumlah UDKM yang telah mengikuti pameran promosi produk di luar negeri.
UDKM 0,000 0 0,000 0 11,000 2.010.000.000 12,000 2.827.000.000 15,000 3.392.409.000 16,000 3.400.000.000 54,000 11.629.409.000 UDKM Kota Surakarta; Perdagangan
03.06.18 - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Jumlah UMK yang telah mengikuti pameran/promosi produk
Unit 23,000 29,000 306.561.619.803 48,000 451.225.590.000 53,000 589.371.000.000 59,000 2.079.625.500.000 65,000 2.704.993.500.000 800,000 3.186.693.000.000 1.054,000 9.318.470.209.803
70 03.06.18.002 - Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
Pelayanan Surat Keterangan bagi pengguna BBM bersubsidi agar teratur, tertib, terkendali dan tepat sasaran.
kegiatan 1,000 1.120.550 1,000 6.750.000 1,000 7.000.000 1,000 8.000.000 1,000 9.500.000 1,000 11.000.000 6,000 43.370.550 Pelaku usaha. Kota Surakarta; Perdagangan
71 03.06.18.003 - Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
Jumlah subsidi sembako yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu.
Paket 5.000,000 600.000.000 5.000,000 625.000.000 5.000,000 650.000.000 5.000,000 675.000.000
5.000,000 750.000.000 5.000,000 800.000.000 30.000,000 4.100.000.000
Masyarakat
prasejahtera.
Kota Surakarta; Perdagangan
72 Solo Great Sale dan Penyelenggaraan Pameran lainnya
Keg 1,000 0 1,000 337.700.000 1,000 500.000.000 1,000 550.000.000 1,000 575.000.000 1,000 600.000.000 6,000 2.562.700.000 Masyarakat. Kota Surakarta; Perdagangan
73 03.06.18.004 - Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
Jumlah pelaku usaha yang mendapat Pelatihan Manejemen Terpadu Pengelolaan Warung Kelontong.
250,000 45.856.800 300,000 68.980.000 350,000 110.000.000 400,000 120.000.000 450,000 130.000.000 470,000 145.000.000 2.220,000 619.836.800 Pelaku usaha
kelontong.
Kota Surakarta; Perdagangan
74
03.06.18.006 - Peningkatan sistem dan Jumlah monitoring Kepokmas
kali 270,000 123.410.150 270,000 100.000.000 270,000 165.000.000 270,000 170.000.000 270,000 185.000.000 270,000 190.000.000 1.620,000 933.410.150 tradisional. Kota Surakarta; Perdagangan
jaringan informasi perdagangan (Kebutuhan Pokok Masyarakat).
75 03.06.18.008 - Pembangunan promosi perdagangan dalam negeri
Jumlah UDKM yang telah mengikuti pameran promosi produk.
UDKM 20,000 668.868.931 37,000 750.000.000 40,000 1.100.000.000 44,000 8.000.000.000 46,000 10.800.000.000 50,000 12.960.000.000 237,000 34.278.868.931 UDKM. Kota Surakarta; Perdagangan
76 Pembangunan Solo Exhibition Hall
Paket 0,000 0 0,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 4,000 0 Masyarakat Kota Surakarta; Perdagangan
77 03.06.18.009 - Pengembangan potensi perdagangan dalam negeri
Terlaksananya pembinaan, sosialisasi dan pendataan di bidang perdagangan.
Orang 0,000 0 500,000 230.000.000 500,000 235.000.000 500,000 240.500.000 600,000 250.000.000 600,000 255.000.000 2.700,000 1.210.500.000 Pelaku usaha. Kota Surakarta; Perdagangan
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui pemeliharaan dan penambahan mekanikal electrikal di 44 pasar
01.03.29 - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Persentase pasar yang memiliki sarana prasarana peralatan elektrikal dan mekanikal pasar serta pemeliharaannya
100,000 100,000 1.986.625.440.000 100,000 5.755.560.330.000 100,000 6.177.000.000.000 100,000 6.963.396.000.000 100,000 7.659.735.600.000 100,000 8.425.709.160.000 100,000 36.968.026.530.000
78 01.03.29.001 - Perencanaan pengembangan infrastruktur
Ketersediaan sarana dan prasarana peralatan elektrikal dan mekanikal
Pemeliharaannya
44,000 4.663.440.000 44,000 13.510.705.000 44,000 14.500.000.000 44,000 16.346.000.000 44,000 17.980.600.000 44,000 19.778.660.000 264,000 86.779.405.000 Masyarakat dan pedagang
Kota Surakarta; Perdagangan
79
Ketersediaan sarana dan prasarana peralatan elektrikal dan mekanikal
Pemeliharaannya
44,000 4.663.440.000 44,000 13.510.705.000 44,000 14.500.000.000 44,000 16.346.000.000 44,000 17.980.600.000 44,000 19.778.660.000 264,000 86.779.405.000 Masyarakat dan pedagang
Kota Surakarta; Perdagangan
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui penyediaan tenaga keamanan untuk 44 pasar
01.05.15 - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
persentase pasar yang memiliki tenaga keamanan
100,000 100,000 1.735.881.669.600 100,000 1.917.000.000.000 100,000 2.249.280.000.000 100,000 2.319.570.000.000 100,000 2.551.527.000.000 100,000 2.806.679.700.000 100,000 13.579.938.369.600
80 01.05.15.005 - pengendalian keamanan lingkungan
Ketersediaan tenaga keamanan pasar- pasar
Pasar 44,000 4.074.839.600 44,000 4.500.000.000 44,000 5.280.000.000 44,000 5.445.000.000 44,000 5.989.500.000 44,000 6.588.450.000 264,000 31.877.789.600 Masyarakat dan pedagang
Kota Surakarta; Perdagangan
81 Ketersediaan tenaga keamanan pasar- pasar
Pasar 44,000 4.074.839.600 44,000 4.500.000.000 44,000 5.280.000.000 44,000 5.445.000.000 44,000 5.989.500.000 44,000 6.588.450.000 264,000 31.877.789.600 Masyarakat dan pedagang
Kota Surakarta; Perdagangan
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui penyelenggaraan kebersihan dan pemenuhan sarpra kebersihan di 44 Pasar
02.05.15 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
persentase pasar yang memiliki sarana dan prasarana kebersihan
100,000 100,000 1.084.914.051.600 100,000 1.278.000.000.000 100,000 1.661.400.000.000 100,000 1.546.380.000.000 100,000 1.701.018.000.000 100,000 1.871.119.800.000 100,000 9.142.831.851.600
82 02.05.15.002 - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Ketersediaan
perlengkapan & peralatan kebersihan bagi pasar - pasar dan tenaga kebersihan
44,000 2.546.746.600 44,000 3.000.000.000 44,000 3.900.000.000 44,000 3.630.000.000 44,000 3.993.000.000 44,000 4.392.300.000 264,000 21.462.046.600 Masyarakat dan pedagang
Kota Surakarta; Perdagangan
83
Ketersediaan
perlengkapan & peralatan kebersihan bagi pasar - pasar dan tenaga kebersihan
44,000 2.546.746.600 44,000 3.000.000.000 44,000 3.900.000.000 44,000 3.630.000.000 44,000 3.993.000.000 44,000 4.392.300.000 264,000 21.462.046.600 Masyarakat dan pedagang
Kota Surakarta; Perdagangan
Peningkatan kualitas produk industri. Pengembangan kemitraan usaha industri. Peningkatan kualitas kelembagaan.
04.03.21 - Program perencanaan pembangunan daerah
Persentase tersedianya Renstra PD
0,000 100,000 3.971.406.300 0,000 8.520.000.000 100,000 24.495.000.000 0,000 29.820.000.000 100,000 29.820.000.000 0,000 29.820.000.000 100,000 126.446.406.300
84 04.03.21.006 - Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
Terselengaranya DKT Tingkat Kota 82 Orang
orang 0,000 0 82,000 10.000.000 84,000 20.000.000 84,000 20.000.000 84,000 20.000.000 84,000 20.000.000 418,000 90.000.000 Stageholder dan ASN
Dinas Perdagangan ; Perdagangan
85 04.03.21.007 - Penetapan RPJMD Tersusunnya Dokumen Renstra PD
dok 1,000 18.645.100 1,000 30.000.000 0,000 0 1,000 25.000.000 1,000 25.000.000 1,000 25.000.000 5,000 123.645.100 ASN Kota Surakarta; Dinas Perdagangan
Perdagangan
86 04.03.21.010 - Penetapan RKPD Tersusunnya Dokumen Renja PD, PK dan RKT
dok 0,000 0 0,000 0 3,000 20.000.000 3,000 20.000.000 3,000 20.000.000 3,000 20.000.000 12,000 80.000.000 ASN Kota Surakarta; Dinas Perdagangan
Perdagangan
87 04.03.21.013 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renstra PD, Evaluasi Renja PD, LKjIP, LKPJ, LPPD, EKPPD, RTP SPIP
dok 0,000 0 0,000 0 7,000 75.000.000 7,000 75.000.000 7,000 75.000.000 7,000 75.000.000 28,000 300.000.000 ASN Kota Surakarta; Dinas Perdagangan ;
Perdagangan
Peningkatan Tertib Ukur, Peningkatan Pengawasan labelisasi makanan minuman dalam kemasan dan Peningkatan Pengawasan SNI
03.06.15 - Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Tingkat Terlindunginya konsumen
69,770 75,970 60.925.561.500 77,520 135.255.000.000 79,840 137.917.500.000 81,400 153.147.000.000 82,950 166.459.500.000 89,150 180.198.000.000 89,150 833.902.561.500
88 03.06.15.002 - Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
Peringatan Hari Konsumen Nasional Tingkat Kota.
kali 1,000 220.000.000 1,000 425.000.000 1,000 447.500.000 1,000 489.000.000 1,000 531.500.000 1,000 571.000.000 6,000 2.684.000.000 masyarakat. Kota Surakarta; Perdagangan
89 03.06.15.003 - Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Pengawasan : barang beredar ber-SNI, jasa (service center, tera/tera ulang, dll), alat uji Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannnya (UTTP), uji laboratorium (SNI, bahan berbahaya, dll.).
kegiatan 1,000 66.035.500 1,000 210.000.000 1,000 200.000.000 1,000 230.000.000 1,000 250.000.000 1,000 275.000.000 6,000 1.231.035.500 tradisional, Kota Surakarta; Perdagangan
TOTAL 22.239.142.093.104 34.474.404.645.000 37.929.208.200.000 41.073.607.306.560 45.585.478.339.842 50.879.525.845.254 232.181.366.429.760
PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD TAHUN 2016 - 2021 SKPD :UPTD. Metrologi Legal Urusan : Semua | Bidang : Semua
# Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(OUTCOME) & KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK
SASARAN LOKASI
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE
URAIAN SATUAN TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Peningkatan pelayanan tera/ tera ulang dan peningkatan pengawasan kemetrologian.
00.00.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran
% 100,000 100,000 56.343.612.000 100,000 144.916.680.000 100,000 133.872.630.000 100,000 135.235.830.000 100,000 142.497.000.000 100,000 143.562.000.000 100,000 756.427.752.000
1 00.00.01.001 - Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya
kebutuhan jasa
surat menyurat
bln 12,000 1.500.000 12,000 750.000 12,000 2.350.000 12,000 2.350.000 12,000 2.500.000 12,000 2.500.000 72,000 11.950.000 UPTD
Metrologi
Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
2 00.00.01.002 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya
kebutuhan telpon,
listrik, air,
internet,
bln 12,000 56.400.000 12,000 203.400.000 12,000 146.640.000 12,000 146.640.000 12,000 150.000.000 12,000 150.000.000 72,000 853.080.000 UPTD
Metrologi
Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
3 00.00.01.003 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pengisian ulang
tabung pemadam
kebakaran Paket 1,000 1.800.000 1,000 47.800.000 1,000 3.000.000 1,000 3.000.000 1,000 3.500.000 1,000 3.500.000 6,000 62.600.000 UPTD
Metrologi
Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
4 00.00.01.008 - Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya
kebutuhan tenaga
kebersihan dan
alat kebersihan
bln 12,000 44.800.000 12,000 110.500.000 12,000 105.100.000 12,000 105.100.000 12,000 110.000.000 12,000 110.000.000 72,000 585.500.000 UPTD
Metrologi
Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
5 00.00.01.009 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya jasa
servis peralatan bln 12,000 15.000.000 12,000 25.000.000 12,000 30.000.000 12,000 30.000.000 12,000 33.000.000 12,000 33.000.000 72,000 166.000.000 UPTD
Metrologi
Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
6
00.00.01.010 - Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat
tulis kantor Th
1,000 10.000.000 1,000 15.510.000
1,000 20.000.000 1,000 22.000.000 1,000 25.000.000
1,000 25.000.000
6,000 117.510.000 UPTD
Metrologi
Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
7 00.00.01.011 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
Th 1,000 14.800.000 1,000 20.000.000 1,000 38.600.000 1,000 40.000.000 1,000 42.000.000 1,000 44.000.000 6,000 199.400.000 UPTD
Metrologi
Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
8 00.00.01.012 - Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya
kebutuhan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan, timah
segel, kawat segel
bln 12,000 15.000.000 12,000 25.000.000 12,000 53.620.000 12,000 53.620.000 12,000 60.000.000 12,000 60.000.000 72,000 267.240.000 UPTD
Metrologi
Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
9 00.00.01.017 - Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya
kebutuhan makan
minum rapat dan
makan minum
tamu
Th 1,000 20.000.000 1,000 30.000.000 1,000 30.000.000 1,000 33.000.000 1,000 33.000.000 1,000 36.000.000 6,000 182.000.000 UPTD
Metrologi
UPTD. Metrologi Legal; UPTD. Metrologi
Legal
10 00.00.01.018 - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya
kebutuhan
perjalanan dinas
kordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Th 1,000 40.000.000 1,000 100.000.000 1,000 100.000.000 1,000 100.000.000 1,000 110.000.000 1,000 110.000.000 6,000 560.000.000 UPTD
Metrologi
Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
11 00.00.01.021 - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
penjaga kantor
dan alat keamanan
bln 12,000 45.224.000 12,000 102.400.000 12,000 99.200.000 12,000 99.200.000 12,000 100.000.000 12,000 100.000.000 72,000 546.024.000 UPTD
Metrologi
Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
00.00.02 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur % kecukupan sarana aparatur
% 100,000 100,000 41.322.213.000
100,000 36.787.230.000 100,000 55.988.115.000
100,000 60.782.745.000 100,000 63.687.000.000
100,000 63.900.000.000 100,000 322.467.303.000
12 00.00.02.003 - Pembangunan gedung kantor Terpenuhinya
kebutuhan
bangunan gedung
tuntuk pelayanan
tera/tera ulang
Unit 0,000 0 1,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 1,000 0 wajib tera. Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
13 00.00.02.009 - Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya
mebeleur, AC,
korden. Paket 0,000 0 0,000 0 1,000 0 1,000 20.000.000 1,000 20.000.000 1,000 20.000.000 4,000 60.000.000 UPTD
Metrologi
Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
14 00.00.02.022 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terjaganya kondisi
gedung kantor
yang memadai Th 1,000 80.601.000 1,000 57.575.000 1,000 152.365.000 1,000 152.365.000 1,000 160.000.000 1,000 160.000.000 6,000 762.906.000 UPTD
Metrologi
Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
15 00.00.02.024 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terjaminnya
kelancaran
penggunaan
kendaraan
dinas/operasional
bln 12,000 111.400.000 12,000 112.635.000 12,000 107.990.000 12,000 110.000.000 12,000 115.000.000 12,000 115.000.000 72,000 672.025.000 UPTD
Metrologi
Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
16
00.00.02.029 - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terjaganya kondisi
mebelair
Th
1,000 2.000.000 1,000
2.500.000
1,000
2.500.000
1,000
3.000.000
1,000
4.000.000
1,000
5.000.000
6,000
19.000.000
UPTD
Metrologi
Kota Surakarta;
UPTD. Metrologi
Legal
# Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(OUTCOME) & KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
TAHUN
2015
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE SASARAN
URAIAN SATUAN TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
00.00.03 - Program peningkatan disiplin aparatur Persentase
pegawai yang
mengikuti
peningkatan
kapasitas
aparatur
% 100,000 100,000 0 100,000 9.345.375.000 100,000 9.300.645.000 100,000 9.585.000.000 100,000 9.585.000.000 100,000 10.650.000.000 100,000 48.466.020.000
17 00.00.03.002 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan
pakaian kerja dan
perlengkapan
keamanan bagi
penera.
Paket 0,000 0 1,000 43.875.000 1,000 43.665.000 1,000 45.000.000 1,000 45.000.000 1,000 50.000.000 5,000 227.540.000 UPTD
Metrologi
Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
03.06.15 - Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Persentase pelayanan
kemetrologian (tera/tera ulang alat UTTP: Ukur, Takar, Timbang,
Perlengkapannya) di wilayah Kota Surakarta
% 18,660 36,960 59.940.330.000 37,690 141.029.430.000 38,810 154.344.486.000 39,960 154.344.486.000 41,540 159.750.000.000 42,360 159.750.000.000 42,000 829.158.732.000
18 03.06.15.004 - operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah Persentase
pelayanan tera sah
alat UTTP
terhadap jumlah
alat UTTP di Kota
Surakarta.
36,960 281.410.000 37,690 662.110.000 38,810 724.622.000 39,960 724.622.000 41,540 750.000.000 42,360 750.000.000 237,320 3.892.764.000 wajib tera. Kota Surakarta; UPTD. Metrologi
Legal
TOTAL 157.606.155.000 332.078.715.000 353.505.876.000 359.948.061.000 375.519.000.000 377.862.000.000 1.956.519.807.000
Tabel. 5.3 Keterkaitan Misi
No MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
BIDANG
URUSAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME) CAPAIAN KINERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
DEFINISI
OPERASIONAL SATUAN
KONDISI
AWAL
KONDISI
AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 WAREG:
Mewujudkan
masyarakat
yang produktif,
mandiri dan
berkeadilan
mampu
memenuhi
kebutuhan
dasar jasmani
dan rohani
Meningkatkan
jumlah lokasi
PKL yang
sudah tertata
Terciptanya lokasi PKL yang nyaman, tertib, aman dan strategis
Meningkatkan
Jumlah lokasi
PKL yang
sudah tertata
Meningkatkan lokasi PKL melalui pembangunan shelter, tenda dan gerobak
Perdagangan Program Pembinaan
pedagang kaki lima
dan asongan
Persentase lokasi
PKL yang tertata % 82.140 93.000
Dinas
Perdagangan
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
% 100.000 100.000
2 WAREG:
Mewujudkan
Meningkatkan
jumlah lokasi
PKL yang
Terciptanya lokasi PKL yang nyaman, tertib, aman
Meningkatkan
Jumlah lokasi
PKL yang
Meningkatkan
lokasi PKL
melalui
pembangunan
Perdagangan Program Pembinaan
pedagang kaki lima
dan asongan
Persentase lokasi
PKL yang tertata % 82.140 93.000 Dinas
Perdagangan
masyarakat
yang produktif,
mandiri dan
berkeadilan
mampu
memenuhi
kebutuhan
dasar jasmani
dan rohani
sudah tertata dan strategis sudah tertata shelter, tenda
dan gerobak
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
% 100.000 100.000
3 WAREG:
Mewujudkan
masyarakat
yang produktif,
mandiri dan
berkeadilan
mampu
memenuhi
kebutuhan
dasar jasmani
dan rohani
Meningkatkan
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
barang
beredar di
pasar
tradisional dan toko modern
Menurunya
peredaran
barang/jasa
yang tidak
sesuai
standar
Meningkatkan
sosialisasi,
pembinaan
dan
pengawasan peredaran barang dan jasa
Peningkatan
Tertib Ukur,
Peningkatan
Pengawasan
labelisasi
makanan
minuman dalam
kemasan dan
Peningkatan
Pengawasan SNI
wajib
Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Tingkat
Terlindunginya
konsumen
% 69.770 89.150 Dinas
Perdagangan
4 WAREG:
Mewujudkan
masyarakat
yang produktif,
mandiri dan
berkeadilan
mampu
memenuhi
kebutuhan
dasar jasmani
dan rohani
Tercapainya sistem logistik daerah yang aman,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
pengembangan
komoditi
ekspor,
penerapan
sistem
manajemen
mutu produk
ekspor.
Meningkatnya
akses pasar
dan kualitas
usaha.
Meningkatkan
promosi
perdagangan
serta
kapasitas
SDM pelaku
usaha ekspor
dengan
fasilitasi
promosi.
Penguatan
kelembagaan
masyarakat
dalam
mengelola
sumber daya
lokal.
Penyederhanaan
prosedur ekspor.
Penyuluhan
kepada pelaku
ekonomi tentang
tata cara
melakukan
ekspor.
Peningkatan
aksesibilitas
untuk
memperlancar arus distribusi barang. Pengaturan lembaga usaha perdagangan yang baik.
Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Jumlah UMK
yang telah
mengikuti
pameran/promosi
produk
Unit 23.000 1054.000 Dinas
Perdagangan
5 WAREG:
Mewujudkan
masyarakat
Meningkatkan pencapaian target pendapata daerah dari
Optimalisasi
manajemen
pengelolaan
Meningkatkan pendapatan daerah dari pasar dan PKL melalui pendataan
Meningkatkan pendapatan daerah dengan pendataan potensi pasar dan PKL serta
Keuangan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
persentase kenaikan pendapatan pasar dan PKL terhadap PAD
% 3.540 4.000 Dinas
Perdagangan
yang produktif,
mandiri dan
berkeadilan
mampu
memenuhi
kebutuhan
dasar jasmani
dan rohani
pasar dan PKL database
retribusi
pasar
dan
intensifikasi
pemungutan
intensifikasi dalam
pemungutan
retribusi
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
% 100.000 100.000
6 WAREG:
Mewujudkan
masyarakat
yang produktif,
mandiri dan
berkeadilan
mampu
memenuhi
kebutuhan
dasar jasmani
dan rohani
Meningkatkan pencapaian target pendapata daerah dari pasar dan PKL
Optimalisasi
manajemen
pengelolaan
database
retribusi
pasar
Meningkatkan pendapatan daerah dari pasar dan PKL melalui pendataan dan
intensifikasi
pemungutan
Meningkatkan pendapatan daerah dengan pendataan potensi pasar dan PKL serta intensifikasi dalam
pemungutan
retribusi
Keuangan Program
peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
persentase kenaikan pendapatan pasar dan PKL terhadap PAD
% 3.540 4.000
Dinas
Perdagangan
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
% 100.000 100.000
7 WAREG:
Mewujudkan
masyarakat
yang produktif,
mandiri dan
berkeadilan
mampu
memenuhi
kebutuhan
dasar jasmani
dan rohani
Tercapainya sistem logistik daerah yang aman,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
pengembangan
komoditi
ekspor,
penerapan
sistem
manajemen
mutu produk
ekspor.
Meningkatnya
akses pasar
dan kualitas
usaha.
Meningkatkan
promosi
perdagangan
serta
kapasitas
SDM pelaku
usaha ekspor
dengan
fasilitasi
promosi.
Penguatan
kelembagaan
masyarakat
dalam
mengelola
sumber daya
lokal.
Penyederhanaan
prosedur ekspor.
Penyuluhan
kepada pelaku
ekonomi tentang
tata cara
melakukan
ekspor.
Peningkatan
aksesibilitas
untuk
memperlancar arus distribusi barang. Pengaturan lembaga usaha perdagangan yang baik.
NON URUSAN (EKS BAU)
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Dinas
Perdagangan
8 WAREG:
Mewujudkan
masyarakat
yang produktif,
mandiri dan
berkeadilan
mampu
memenuhi
kebutuhan
dasar jasmani
dan rohani
Tercapainya sistem logistik daerah yang aman,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
pengembangan
komoditi
ekspor,
penerapan
sistem
manajemen
mutu produk
ekspor.
Meningkatnya
akses pasar
dan kualitas
usaha.
Meningkatkan
promosi
perdagangan
serta
kapasitas
SDM pelaku
usaha ekspor
dengan
fasilitasi
promosi.
Penguatan
kelembagaan
masyarakat
dalam
mengelola
sumber daya
lokal.
Penyederhanaan
prosedur ekspor.
Penyuluhan
kepada pelaku
ekonomi tentang
tata cara
melakukan
ekspor.
Peningkatan
aksesibilitas
untuk
memperlancar arus distribusi barang. Pengaturan lembaga usaha perdagangan yang baik.
NON URUSAN (EKS BAU)
Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
% kecukupan
sarana aparatur
% 100.000 100.000 Dinas
Perdagangan
9 WAREG:
Mewujudkan
masyarakat
yang produktif,
mandiri dan
berkeadilan
mampu
memenuhi
kebutuhan
dasar jasmani
dan rohani
Tercapainya sistem logistik daerah yang aman,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
pengembangan
komoditi
ekspor,
penerapan
sistem
manajemen
mutu produk
ekspor.
Meningkatnya
akses pasar
dan kualitas
usaha.
Meningkatkan
promosi
perdagangan
serta
kapasitas
SDM pelaku
usaha ekspor
dengan
fasilitasi
promosi.
Penguatan
kelembagaan
masyarakat
dalam
mengelola
sumber daya
lokal.
Penyederhanaan
prosedur ekspor.
Penyuluhan
kepada pelaku
ekonomi tentang
tata cara
melakukan
ekspor.
Peningkatan
aksesibilitas
untuk
memperlancar arus distribusi barang. Pengaturan lembaga usaha perdagangan yang baik.
Perdagangan Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negri
Jumlah UMK
yang telah
mengikuti
pameran/promosi
produk
Unit 23.000 1054.000 Dinas
Perdagangan
10 WAREG:
Mewujudkan
masyarakat
yang produktif,
mandiri dan
berkeadilan
mampu
memenuhi
kebutuhan
dasar jasmani
dan rohani
Tercapainya sistem logistik daerah yang aman,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
pengembangan
komoditi
ekspor,
penerapan
sistem
manajemen
mutu produk
ekspor.
Meningkatnya
akses pasar
dan kualitas
usaha.
Meningkatkan
promosi
perdagangan
serta
kapasitas
SDM pelaku
usaha ekspor
dengan
fasilitasi
promosi.
Penguatan
kelembagaan
masyarakat
dalam
mengelola
sumber daya
lokal.
Penyederhanaan
prosedur ekspor.
Penyuluhan
kepada pelaku
ekonomi tentang
tata cara
melakukan
ekspor.
Peningkatan
aksesibilitas
untuk
memperlancar arus distribusi barang. Pengaturan lembaga usaha perdagangan yang baik.
NON URUSAN (EKS BAU)
Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
% kecukupan
sarana aparatur
% 100.000 100.000 Dinas
Perdagangan
11 WAREG:
Mewujudkan
masyarakat
yang produktif,
mandiri dan
berkeadilan
mampu
memenuhi
kebutuhan
dasar jasmani
dan rohani
Tercapainya sistem logistik daerah yang aman,
peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
pengembangan
komoditi
ekspor,
penerapan
sistem
manajemen
mutu produk
ekspor.
Meningkatnya
akses pasar
dan kualitas
usaha.
Meningkatkan
promosi
perdagangan
serta
kapasitas
SDM pelaku
usaha ekspor
dengan
fasilitasi
promosi.
Penguatan
kelembagaan
masyarakat
dalam
mengelola
sumber daya
lokal.
Penyederhanaan
prosedur ekspor.
Penyuluhan
kepada pelaku
ekonomi tentang
tata cara
melakukan
ekspor.
Peningkatan
aksesibilitas
untuk
memperlancar arus distribusi barang. Pengaturan lembaga usaha perdagangan yang baik.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program
pembangunan
infrastruktur
perdesaaan
Persentase pasar rakyat yang memenuhi persyaratan
% 63.640 77.270 Dinas
Perdagangan
12 WAREG:
Mewujudkan
masyarakat
yang produktif,
mandiri dan
berkeadilan
mampu
memenuhi
kebutuhan
dasar jasmani
dan rohani
Meningkatkan kualitas skill dan
ketrampilan serta prilaku pengelola pasar, para pedagang dan PKL
Terciptanya
SDM
pengelola
pasar yang profesional serta
pedagang dan PKL yang handal kreatif dan inovatif dalam menjajakan dagangannya
Meningkatkan skill dan ketrampilan SDM
Pengelola dan pedagang/PKL melalui bintek dan pelatihan
Meningkatkan kualitas skill dan ketrampilan SDM Pengelola dan
pedagang/PKL melalui bintek dan pelatihan
Perdagangan Program Pembinaan
pedagang kaki lima
dan asongan
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
% 100.000 100.000 Dinas
Perdagangan
13 WAREG:
Mewujudkan
masyarakat
yang produktif,
mandiri dan
berkeadilan
mampu
memenuhi
kebutuhan
Meningkatkan kualitas skill dan
ketrampilan serta prilaku pengelola pasar, para pedagang dan PKL
Terciptanya
SDM
pengelola pasar yang profesional serta
pedagang dan PKL yang
handal kreatif dan inovatif dalam menjajakan dagangannya
Meningkatkan skill dan ketrampilan SDM
Pengelola dan pedagang/PKL melalui bintek dan pelatihan
Meningkatkan kualitas skill dan ketrampilan SDM Pengelola dan
pedagang/PKL melalui bintek dan pelatihan
Perdagangan Program Pembinaan
pedagang kaki lima
dan asongan
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
% 100.000 100.000 Dinas
Perdagangan
dasar jasmani
dan rohani
14 PAPAN:
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui
revitalisasi pasar sejumlah 5 pasar
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program
pembangunan
infrastruktur
perdesaaan
Persentase pasar rakyat yang memenuhi persyaratan
% 63.640 77.270 Dinas
Perdagangan
Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi
% 45.000 60.000
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
15 PAPAN :
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan
pasar yang
refresentatif
melalui
revitalisasi pasar
sejumlah 5 pasar
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program
pembangunan
infrastruktur
perdesaaan
Persentase pasar rakyat yang memenuhi persyaratan
% 63.640 77.270 Dinas
Perdagangan
Persentase pasar
rakyat yang
direvitalisasi
% 45.000 60.000
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
16 PAPAN:
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan
pasar yang
refresentatif
melalui
penyediaan
tenaga
keamanan untuk 44 pasar
Ketenteraman
dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
persentase pasar
yang memiliki
tenaga keamanan
% 100.000 100.000 Dinas
Perdagangan
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
17 PAPAN :
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan
pasar yang
refresentatif
melalui
penyediaan
tenaga
keamanan untuk 44 pasar
Ketenteraman
dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
persentase pasar
yang memiliki
tenaga keamanan
% 100.000 100.000 Dinas
Perdagangan
18 PAPAN:
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui pemeliharaan dan penambahan mekanikal electrikal di 44 pasar
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program
pengembangan
wilayah strategis dan
cepat tumbuh
Persentase pasar yang memiliki sarana prasarana peralatan elektrikal dan mekanikal pasar serta
pemeliharaannya
% 100.000 100.000 Dinas
Perdagangan
19 PAPAN :
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui pemeliharaan dan penambahan mekanikal electrikal di 44 pasar
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program
pengembangan
wilayah strategis dan
cepat tumbuh
Persentase pasar yang memiliki sarana prasarana peralatan elektrikal dan mekanikal pasar serta
pemeliharaannya
% 100.000 100.000 Dinas
Perdagangan
20 PAPAN:
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui
penyelenggaraan kebersihan dan pemenuhan sarpra
kebersihan di 44 Pasar
Lingkungan
Hidup
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
persentase pasar yang memiliki sarana dan prasarana kebersihan
% 100.000 100.000 Dinas
Perdagangan
21 PAPAN :
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui
penyelenggaraan kebersihan dan pemenuhan sarpra
kebersihan di 44 Pasar
Lingkungan
Hidup
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
persentase pasar yang memiliki sarana dan prasarana kebersihan
% 100.000 100.000 Dinas
Perdagangan
22 PAPAN:
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui
revitalisasi pasar sejumlah 5 pasar
NON URUSAN (EKS BAU)
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
% kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran
% 100.000 100.000 Dinas
Perdagangan
23 PAPAN :
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan
pasar yang
refresentatif
melalui
revitalisasi pasar
sejumlah 5 pasar
NON URUSAN (EKS BAU)
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
% kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran
% 100.000 100.000 Dinas
Perdagangan
24 PAPAN:
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui
revitalisasi pasar sejumlah 5 pasar
NON URUSAN (EKS BAU)
Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
% kecukupan
sarana aparatur
% 100.000 Dinas
Perdagangan
25 PAPAN :
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan
pasar yang
refresentatif
melalui
revitalisasi pasar
sejumlah 5 pasar
NON URUSAN (EKS BAU)
Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
% kecukupan
sarana aparatur
% 100.000 Dinas
Perdagangan
26 PAPAN:
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui
revitalisasi pasar sejumlah 5 pasar
NON URUSAN (EKS BAU)
Program
peningkatan disiplin
aparatur
% kecukupan
sarana aparatur
% 100.000 Dinas
Perdagangan
27 PAPAN :
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan
pasar yang
refresentatif
melalui
revitalisasi pasar
sejumlah 5 pasar
NON URUSAN (EKS BAU)
Program
peningkatan disiplin
aparatur
% kecukupan
sarana aparatur
% 100.000 Dinas
Perdagangan
28 PAPAN:
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui
revitalisasi pasar sejumlah 5 pasar
Perencanaan Program
perencanaan
pembangunan
daerah
Dinas
Perdagangan
29 PAPAN :
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan
pasar yang
refresentatif
melalui
revitalisasi pasar
sejumlah 5 pasar
Perencanaan Program
perencanaan
pembangunan
daerah
Dinas
Perdagangan
30 PAPAN:
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui
revitalisasi pasar sejumlah 5 pasar
Administrasi
Umum
Program Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan
Persentase regulasi yang dikaji ulang kesesuaiannya dengan kondisi kekinian
% 0.000 100.000 Dinas
Perdagangan
31 PAPAN :
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan
pasar yang
refresentatif
melalui
revitalisasi pasar
sejumlah 5 pasar
Administrasi
Umum
Program Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan
Persentase regulasi yang dikaji ulang kesesuaiannya dengan kondisi kekinian
% 0.000 100.000 Dinas
Perdagangan
32 PAPAN:
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan pasar yang refresentatif melalui
revitalisasi pasar sejumlah 5 pasar
NON URUSAN (EKS BAU)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
% kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran
% 100.000 100.000 Dinas
Perdagangan
33 PAPAN :
Mewujudkan
Surakarta
nyaman
melalui
pemenuhan
kebutuhan
perumahan
dan
permukiman,
pembangunan
infrastruktur
dan fasilitas
umum
perkotaan
yang
berkeadilan,
serta
berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk
mendukung daya tarik pasar tradisional
Meningkatnya
Jumlah Pasar
Rakyat yang
refresentatif
Meningkatkan
kondisi pasar
tradisional
yang
refresentatif
Meningkatkan
pasar yang
refresentatif
melalui
revitalisasi pasar
sejumlah 5 pasar
NON URUSAN (EKS BAU)
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
% kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran
% 100.000 100.000 Dinas
Perdagangan
SKPD :UPTD. Metrologi Legal
No MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
BIDANG
URUSAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME) CAPAIAN KINERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
DEFINISI
OPERASIONAL SATUAN
KONDISI
AWAL
KONDISI
AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 MAPAN :
Mewujudkan
masyarakat
yang tertib,
aman, damai,
berkeadilan,
berkarakter
dan berdaya
saing melalui
pembangunan
daerah yang
akuntabel
Meningkatka
n
kepercayaan
masyarakat
terhadap
kepastian alat
ukur.
Meningkatny
a
kuantitas dan
kualitas
pelayanan
tera/tera
ulang alat
UTTP.
Meningkatka
n jumlah alat
UTTP yang
ditera/ tera
ulang.
Peningkatan
pelayanan
tera/ tera
ulang dan
peningkatan
pengawasan
kemetrologian
.
Perdagangan Program
Perlindungan
Konsumen dan
pengamanan
perdagangan
Persentase
pelayanan
kemetrologian
(tera/tera ulang
alat UTTP: Ukur,
Takar, Timbang,
dan
Perlengkapannya
) di wilayah Kota
Surakarta
% 18.660 42.000 UPTD. Metrologi
Legal
(sektoral,
kewilayahan,
dan
kependudukan
) dan tata
kelola
pemerintahan
yang efektif,
bersih,
responsif dan
melayan
2 MAPAN :
Mewujudkan
masyarakat
yang tertib,
aman, damai,
berkeadilan,
berkarakter
dan berdaya
saing melalui
pembangunan
daerah yang
akuntabel
(sektoral,
kewilayahan,
dan
kependudukan
) dan tata
kelola
pemerintahan
yang efektif,
bersih,
responsif dan
melayan
Meningkatka
n
kepercayaan
masyarakat
terhadap
kepastian alat
ukur.
Meningkatny
a
kuantitas dan
kualitas
pelayanan
tera/tera
ulang alat
UTTP.
Meningkatka
n jumlah alat
UTTP yang
ditera/ tera
ulang.
Peningkatan
pelayanan
tera/ tera
ulang dan
peningkatan
pengawasan
kemetrologian
.
NON
URUSAN
(EKS BAU)
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
% kecukupan
sarana untuk
administrasi
perkantoran
% 100.000 100.000 UPTD. Metrologi
Legal
3 MAPAN :
Mewujudkan
masyarakat
yang tertib,
aman, damai,
berkeadilan,
berkarakter
dan berdaya
saing melalui
pembangunan
daerah yang
akuntabel
(sektoral,
kewilayahan,
dan
kependudukan
) dan tata
kelola
pemerintahan
yang efektif,
bersih,
responsif dan
melayani
Meningkatka
n
kepercayaan
masyarakat
terhadap
kepastian alat
ukur.
Meningkatny
a
kuantitas dan
kualitas
pelayanan
tera/tera
ulang alat
UTTP.
Meningkatka
n jumlah alat
UTTP yang
ditera/ tera
ulang.
Peningkatan
pelayanan
tera/ tera
ulang dan
peningkatan
pengawasan
kemetrologian
.
NON
URUSAN
(EKS BAU)
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
% kecukupan
sarana aparatur
% 100.000 100.000 UPTD. Metrologi
Legal
4 MAPAN : Meningkatkan
Meningkatnya
Meningkatkan Peningkatan NON Program Persentase % 100.000 100.000 UPTD. Metrologi
Mewujudkan kepercayaan kuantitas dan jumlah alat pelayanan URUSAN peningkatan pegawai yang Legal
masyarakat masyarakat kualitas UTTP yang tera/ tera (EKS BAU) disiplin aparatur mengikuti
yang tertib, terhadap pelayanan ditera/ tera ulang dan peningkatan
aman, damai, kepastian alat tera/tera ulang. peningkatan kapasitas
berkeadilan, ukur. ulang alat pengawasan aparatur
berkarakter
dan berdaya
saing melalui
pembangunan
daerah yang
akuntabel
(sektoral,
kewilayahan,
dan
kependudukan
) dan tata
kelola
pemerintahan
yang efektif,
bersih,
responsif dan
melayan
UTTP. kemetrologian.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 78
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara Negara baik di
pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran realisasi
fisik maupun keuangan setiap triwulan. Khusus bagi pemerintah
daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Perencanaan Pembangunan Daerah yang baik sangat
dibutuhkan untuk memperlancar gerak pembangunan, ketepatan
momen, pembiayaan yang efisien, peningkatan kinerja, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta evaluasi kinerja
pemerintah daerah sehingga pembangunan berjalan optimal
sebagaimana yang diharapkan.
Penyusunan Renstra didasarkan pada arah kebijakan yang
ditetapkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), serta dengan mempedomani Renstra Kementerian maupun PD
terkait di tingkat Propinsi. Atas dasar itu maka penetapan indikator kinerja
sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanan tugas Dinas Perdagangan Kota
Surakarta menggunakan indikator kinerja RPJMD serta indikator kinerja
Renstra Kementerian dan PD tingkat Propinsi yang relevan, sehingga setiap
pencapaian target kinerja sekaligus dapat memberikan kontribusi dalam
pencapaian RPJMD.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 79
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan
ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana
indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap
perencanaan, pelaksanaan maupun setelah, juga sebagai petunjuk
kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.
Indikator Kinerja pada Dinas Perdagangan Kota Surakarta
adalah indicator kinerja yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pada Dinas Perdagangan Kota
Surakarta. Indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur
keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh
Dinas Perdagangan Kota Surakarta di dalam dokumen Renstra.
Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian
indicator outcome program dan kegiatan setiap tahun atau indicator
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja
yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai. Suatu indicator
kinerja PD dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh
dari satu atau lebih indicator capaian kinerja program (outcome)
terhadap tingkat capaiannya. Indikator kinerja mengacu pada
sasaran yang ingin dicapai.
Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja PD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Penetapan indicator kinerja Dinas Perdagangan Kota Surakarta
bertujuan untuk member gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi dinas pada akhir periode masa jabatan. Hal
ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indicator outcome
program setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandir
isetiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir
periode Renstra dapat dicapai.
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 80
Indikator kinerja akan dapat terealisasi dengan berjalannya
Program Kerja pada Dinas Perdagangan Kota Surakarta terkait tugas
pokok dan fungsi yang dapat dijabarkan menjadi beberapa program
pendukung indikator kinerja PD. Indikator kinerja PD yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tabel
berikut :
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 81
Tabel. 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL TARGET KINERJA
URAIAN SAT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya kualitas hidup dan
Kesejahteraan masyarakat jasmani
dan rohani.
Terjaganya ketersediaan
pangan yang terjangkau
Tingkat
Terlindunginya
konsumen
% 69,77 75,97 77,52 79,84 81,40 82,95 89,15
Meningkatnya sarana dan
prasarana pendukung kegiatan
ekonomi, sosial dan budaya yang
berkualitas, merata, manusiawi,
berkeadilan dan berwawasan
lingkungan
Tersediannya sarana
prasarana ekonomi yang
berdaya saing
Persentase
pasar rakyat
yang
memenuhi
persyaratan
% 63,64 65,91 70,45 72,73 75 77,27 79,54
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 82
Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Perangkat RPJMD Kota Surakarta
NO
PD
URUSAN
URAIAN KONDI
SI
TARGET KONDI
SI
AKHIR
2021
INDIKATOR
DEFINISI
OPERASIONA
L
F
O
R
M
U
L
A
/
R
U
M
U
S
SATU
AN
2015
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 DinasPerda
gangan
- %kecukup
ansarana
aparatur
% 100 100 100 100 100 100 100
2 DinasPerda
gangan
- %kecuku
pansara
nauntuk
administ
rasiperk
antoran
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 83
NO
PD
URUSAN
URAIAN KONDI
SI
TARGET KONDI
SI
AKHIR
2021
INDIKATOR
DEFINISI
OPERASIONA
L
F
O
R
M
U
L
A
/
R
U
M
U
S
SATU
AN
2015
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 DinasPerda
gangan
Pekerjaan
Umum
Jumlahpas
aryangme
milikisara
naprasara
naperalat
anelektrik
aldanmek
anikalpas
arserta
pemelihar
aannya
perbandinga
npasaryangt
erpenuhisar
anadanprasa
ranaME
denganjumla
hseluruhpas
ardikalikan10
0%
% 100 100 100 100 100 100 100 100
4 DinasPerda
gangan
Pekerjaan
Umum
Persentas
epasarrak
yatyang
memenuhi
persyarat
an
perbandingan
fisikpasaryan
g
representatif
dibagijumlah
seluruhpasar
dikalikan100
%
% 63,
6
65,
9
68,
10
70,
4
72,
7
75 77,
2
77,
2
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 84
NO
PD
URUSAN
URAIAN KONDI
SI
TARGET KONDI
SI
AKHIR
2021
INDIKATOR
DEFINISI
OPERASIONA
L
F
O
R
M
U
L
A
/
R
U
M
U
S
SATU
AN
2015
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 DinasPerda
gangan
Pekerjaan
Umum
Persentas
epasarrak
yatyang
memenuhi
persyarat
an
Persentas
epasarraky
atyang
direvitalisa
si
% 45 48 50 52 55 57 60 60
6 DinasPerda
gangan
Perencana
an
Pembangu
nan
Persenta
setersed
ianyaRen
straPD
tersdianyado
kumenrenstr
aPD
% 0 100 0 0 0 0 100 100
7 DinasPerda
gangan
Lingkungan
Hidup
persentas
epasaryan
gmemilikis
aranadan
prasarana
kebersiha
n
perbandinga
npasaryangt
erpenuhisar
anadanpras
aranakebers
ihandibagi
jumlahseluru
hpasardikalik
an100%
% 100 100 100 100 100 100 100 100
8 DinasPerda
gangan
Kesatuan
Bangsada
nPolitikDal
amNegeri
persentas
epasaryan
gmemilikit
enaga
keamanan
persentasep
asaryangme
milikitenagak
eamanan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 85
NO
PD
URUSAN
URAIAN KONDI
SI
TARGET KONDI
SI
AKHIR
2021
INDIKATOR
DEFINISI
OPERASIONA
L
F
O
R
M
U
L
A
/
R
U
M
U
S
SATU
AN
2015
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DinasPerda
gangan
Otda,
PemUmu
m, Adm
Keu Dae,
Perangkat
Dae,
Kepegawai
andanPers
andian
Persentas
eregulasi
yang
dikajiulan
gkesesuai
annyaden
gankondis
ikekinian
Mengukurkin
erjakomitme
npemerintah
dalammelaku
kanpengkajia
nterhadappro
dukhukum
yang
dinilaitidakse
suaidenganp
eraturan
perundang-
undanganata
ukondisikekini
an
% 0 100 100 100 100 0 0 100
DinasPerda
gangan
Perdagang
an
persentas
ekenaika
npendap
atanpasa
rdan PKL
terhadap
PAD
Persentaseju
mlahkenaikan
pendapatanp
asarpertahun
denganpenda
patanpasarpe
rtahundikalika
n 100%
% 3.540 3.54
0
3.54
0
3.54
0
3.54
0
3.54
0
3.54
0
3.540
DinasPerda
gangan
Perdagang
an
Persentas
elokasi
PKL yang
tertata
Persentaselok
asi PKL yang
tertatamerup
akanperbandi
nganantaraju
mlahlokasi
PKL yang
telahtertatad
enganjumlahs
eluruhlokasi
PKL
% 82.14
0
83.9
30
85.7
10
87.5
00
89.2
90
91.0
70
92.8
60
92.86
0
DinasPerda
gangan
Perdagang
an
Cakupanbi
nakelomp
okpedaga
ng/usaha
informal
Cakupanbinak
elompokpeda
gang/usaha
informal
merupakanpe
rsentasekelo
mpokpedaga
ng/usaha
informal yang
mendapat
pembinaanP
emdaterhad
ap total
kelompokpe
dagang/usa
ha informal.
% 100 100 100 100 100 100 100 100
DinasPerindus
triandanPerda
gangan
Perdagangan Tingkat
Terlindungin
yakonsume
n
Jumlahpasary
ang diawasi
% 69,77
0
75,9
70
77,5
20
79,8
40
81,4
00
82,9
50
89,1
50
89,15
0
DinasPerindus
triandanPerda
gangan
Perdagangan JumlahUMK
yangtelahmen
gikutipameran
/promosiprod
uk
JumlahUMK
yangtelahmengik
utipameran/prom
osiproduk
Unit 23,
000
29
,0
00
48
,0
00
53
,0
00
59
,0
00
65
,0
00
800
,00
0
1.054,
000
UPTD. Metrologi - Persentase
pegawaiyan
g
mengikutipe
ningkatanka
pasitasapar
atur
Untukmengukurkete
patanpengembanga
nkapasitas internal
aparatur
% 100.0
00
100.00
0
100.00
0
100.00
0
100.00
0
100.00
0
100.00
0
100.0
00
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 86
NO
PD
URUSAN
URAIAN KONDI
SI
TARGET KONDI
SI
AKHIR
2021
INDIKATOR
DEFINISI
OPERASIONA
L
F
O
R
M
U
L
A
/
R
U
M
U
S
SATU
AN
2015
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UPTD. Metrologi Perdagangan Persentasepelay
anankemetrolog
ian(tera/teraula
ngalatUTTP:Ukur,
Takar,Timbang,
danPerlengkapa
nnya)
diwilayahKota
Surakarta
% 18.6
60
36.96
0
37.69
0
38.81
0
39.96
0
41.54
0
42.36
0
42.0
00
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 89
BABVII
PENUTUP
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan
panduan kerja bagi PD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun
berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan
dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan
pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Kota
Surakarta Tahun 2016-2021 guna mendukung pencapaian dalam
perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan
perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam
mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai
visi dan misi Kepala Daerah.
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan
mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2022, dimana periode
rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2021, dokumen
ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2022.
Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut adalah
program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi
landasan (legal formal) perencanaan tahun 2022 adalah “program
sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota
terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap
mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat
dalam renstra dan RPJMD Kota Surakarta 2016-2021.
Renstra Dinas Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2016-2021
merupakan penjabaran dari visi, misi, Dinas Perdagangan Kota
Surakarta yang mengacu pada program Walikota dan Wakil Walikota
hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada
Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota
Surakarta Tahun 2016-2021 Nomor 9 Tahun 2016. Dokumen renstra ini
merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) tahunan.
Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai
berikut:
Revisi Renstra Dinas Perdagangan Page 90
1. Dinas Perdagangan berkewajiban untuk melaksanakan
program-program dalam Renstra Dinas Perdagangan Tahun
2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Perdagangan berkewajiban untuk menyusun rencana
kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan
berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Surakarta
Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra
Dinas Perdagangan Tahun 2016-2021, diwajibkan
menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2016-2021 merupakan
indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas
kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat
meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari
visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021
sesuai dengan tupoksi Dinas Perdagangan Kota Surakarta.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah
kewajiban bagi seluruh individu Dinas Perdagangan Kota Surakarta
untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perdagangan Kota
Surakarta. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan
dalam pelaksanaannya.