Upload
muhammad-arif-piliang
View
132
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
tugas pwk
Citation preview
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kota merupakan berbagai pusat kegiatan sehingga kota berfungsi sebagai pusar
pelayanan bagi wilayah pengaruhnya. Selain itu kota juga merupakan pusat perkembangan,
yang mengakibatkan perkembangan kota menjadi lebih pesat, dan kota menjadi tujuan
migrasi penduduk dari wilayah sekitarnya.
Titik awal perkembangan suatu kota, dimulai dari pusat kotanya, dan pada
perkembangan selanjutnya kota akan membentuk pola dan struktur serta bentuk kota tertentu.
Pola ini dipengaruhi oleh faktor- faktor yang mendorong dan membatasi perkembangan kota,
yaitu penduduk, kegiatan, dan kondisi fisik kota.
melihat dari kondisi pada sektor perencanaan wilayah dan kota, kami tertarik untuk
mengkaji tentang kota Tanjung Pinang di kepulauan Riau. Bahwa Kota Tanjung Pinang
memiliki beberapa potensi salah satunya adalah pada sektor pariwisata yang dimana pada
aspek sarana dan prasarana yang diberikan oleh Tanjung Pinang memberikan suatu suguhan
yang sangat menarik untuk dikembangkan.
Potensi tepi laut yang dimiliki Kota Tanjung Pinang di Kepulauan Riau menjadi
tujuan utama dalam pengembangan pada sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat yang
dimana kami melakukan riset dan penelitian analisis tentang kota TanjungPinang Kepulauan
Riau. hanya saja pada sektor ini banyak memiliki kendala dalam pengembangannya
dikarenakan SDM pada kota TanjungPinang ini masih rendah ini terjadi karena kurang tertib
dan disiplinnya masyarakat untuk memelihara kenyamanan untuk seluruh penggunanya.
Adapun masalah masalah yang timbul sehubungan dengan perkembangan kota Tanjung
Pinang Kepulauan Riau, diantaranya :
1. Penataan tempat ditepi pantai, karena Kota Tanjung Pinang masih banyak yang
menggunakan area tepi pantai yang dijadikan sebagai lahan berdagang.
2. Pertumbuhan penduduk, diakibatkan oleh perkembangan kota Tanjung Pinang yang
menjadi lebih baik yang menjadikan tumbuh dan berkembangnya jumlah
pengangguran dan pengemis.
2
3. Penggunaan lahan sembarang, ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang sulit
akan mencari lahan yang tepat untuk dijadikan pemukiman sehingga terjadi
pembangunan rumah liar.
pemerintahan harus menyusun perencanaan pembangunan infrastuktur jalan, drainase,
tata kota, penanganan permasalahan sosial dan lainnya secara terarah, tegas dan matang
sehingga hasilnya dapat dirasakan secara cepat oleh masyarakat Tanjungpinang.
Pemerintah kota Tanjungpinang juga harus menangani permasalahan kependudukan yang
muncul akibat pertumbuhan penduduk secara cepat di Tanjungpinang. Pempkot
TanjungPiang bersinergi dan menyusun rencana pengembangan TanjungPinang untuk jangka
waktu 10,25 hingga 50 tahun mendatang. Rencana pembangunan infrastruktur dan sosial
yang tersusun dengan baik, tidak tumpang tindih dan tidak terintegrasi dan mempercepat
pembangunan TanjungPinang.
1.2 Tujuan Dan Sasaran
1.2.1 Tujuan
Tujuan dari analisis tentang pengembangan TanjungPinang adalah untuk
meningkatkan pengetahuan tentang potensi dan kendala di berbagai aspek dan di
bidang tertentu yakni:
1. untuk mempelajari dan mengenali kondisi pertumbuhan dan pengembangan
TanjungPinang yang dilihat dari aspek dan bidang tertentu.
2. untuk menyajikan informasi tentang perubahan kondisi yang berkembang di
TanjungPinang baik aspek tata guna lahan maupun aspek sosial dan ekonominya
3. untuk menjelaskan isu dan kendala yang mengenai berbagai aspek pada
masyarakat dan pemerintahan yang menjadi beberapa tantangan untuk pemerintah
setempat.
1.2.2 Sasaran
Sasaran dari analisis ini mengenai berbagai aspek yang menjadi kendala untuk
pemerintah adalah :
1. Aspek tata guna lahan, menjadi sasaran dalam menganalisis TanjungPinang dan
sekitarnya yang dimana TanjungPinang ini memiliki berbagai potensi SDA dan
3
yang menjadi utamanya pada sektor industri untuk peningkatan pendapatan bagi
penduduknya.
2. Aspek kependudukan, aspek ini juga menarik untuk di analisis karena ini menjadi
salah satu kendala dalam mengatur pertumbuhan penduduk. Dan munculnya
masalah akibat cepatnya pertumbuhan penduduk dan memacu pada masalah tata
guna lahan, sosial dan ekonomi.
3. Aspek ekonomi, aspek ini menjadi salah satu sasaran karena pendapatan utama
masyarakat TanjungPinang pada bidang industri perikanan, pariwisata dan
sebagainya.
4. Aspek sosial, aspek ini juga mengacu pada laju pertumbuhan penduduk yang
dapat dilihat dan dibedakan dari status sosialnya.
1.3 Ruang Lingkup
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah
Dalam ruang lingkupnya Tanjung Pinang terbagi atas beberapa wilayah di sekitarnya
yakni Kabupaten Kepulauan Riau berada disebelah utara, Kabupaten Kepulauan Riau dan
Batam berada disebelah selatan, Kabupaten kepulauan Riau berada disebelah timur dan
Kabupaten Kepulauan Riau dan Batam berada disebelah barat. Dengan memiliki luas
wilayah 239,5 Km yang terbagi atas luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Tanjung Pinang
Timur (83,5 km2) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Tanjung
Pinang Barat (34,5 km2).
TanjungPinang menurut astronomis terletak antara 0º 51’ 30” - 0º 59’ 8” Lintang
Utara dan 104º24’ - 104º 34’ Bujur Timur. Kota Tanjung Pinang terdiri dari 4 kecamatan
yaitu Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Kota,
dan Tanjung Pinang Barat.
4
Gambar 1.1
Peta Tanjung Pinang menurut administrasi wilayah 2011
1.3.2 Ruang Lingkup Materi
a. pengumpulan data dan informasi, kegiatan ini bertujuan mendapatkan
informasi baik kualitatif maupun kuantitatif yang berkaitan dengan kegiatan
identifikasi di kota Tanjung Pinang.
b. analisis keadaan dan tingkat perkembangan wilayah kota tanjung pinang dari
aspek kebijakan kependudukan perekonomian sarana dan prasarana serta
aspek transportasi.
Metodologi
1. Identifikasi permasalahan di kota Tanjung Pinang dari berbagai aspek.
2. Mengetahui gambaran umum kota Tanjung Pinang dari berbagai aspek.
3. Identifikasi karakteristik kota Tanjung Pinang dari berbagai aspek.
4. Identifikasi tingkat perkembangan wilayah yang di lihat dari tingkat perkembangan
berbagai aspek.
5
5. Menganalisis potensi dan masalah yang ada di kota Tanjung Pinang berdasarkan
aspek aspek yang mempengaruhinya yaitu: aspek kebijakan, aspek kependudukan,
aspek ekonomi, aspek tata guna lahan, aspek sarana prasarana dan transportasi
6. Kesimpulan dan rekomendasi
1.4 Sistematika Laporan
dengan membahas berbagai pembahasan maka penyusun menuliskan dengan sususan sebagai
berikut:
BAB 1 : pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah yang ada di
suatu wilayah dengan melihat dari seluruh potensi, kendala dan
perencanaan yang berkembang di kota Tanjung Pinang Kepulauan
Riau. Yang dalam pembahasannya di informasikan secara sekitas
tentang letak wilayah dan kota demografi penduduk.
BAB 2 : tinjauan teori yang memberikan informasi tentang teori teori yang
mencakup tentang materi dan aspek apa yang akan di analisis dan
dikembangkan menurut para ahli. Dan teori yang akan di bahas dalam
pembahasan dalam analisis kota dan wilayah.\
BAB 3 : gambaran umum, yaitu pembahasan yang dimana memberikan
informasi tentang potensi wilayah pada aspek aspek yaitu: aspek
ekonomi, aspek kependudukan, aspek tata guna lahan pada bidang
industri dan aspek sosial.
6
BAB 2
TINJAUAN TEORI
2.1 Teori Kebijakan
Menurut Ealau dan Pewitt (1973) teori kebijakan adalah sebuah ketetapan yang
berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat
kebijakan tersebut. Menurt Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip prinsip
yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto
(2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip prinsip
untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam
mencapai tujuan tertentu.
Selain 3 teori di atas kebijakan pun dapat didefinisikan sesuai dengan teori yang
mengikutinya, antara lain yaitu :
1. teori kelembagaan mamandang sebagai aktivitas kelembagaan dimana
struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
2. Teori kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan
kelompok yang tercapai perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu.
Kebijakan pemerintah dapat dipandang sebagai nilai kelompok elite yang
memerintah.
3. Teori elite memandang kebijakan pemerintah sebagai nilai kelompok elite
yang memerintah.
4. Teori rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara
efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
5. Teori inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijkanan
masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang
ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang di
sertai modifikasi secara bertahap.
6. Teori permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam
situasi yang saling bersaing.
7. Teori kebijakan yang lain adalah teori campuran yang merupakan gabungan
model rasional komprehensif dan inkremental.
7
2.2 Teori Kependudukan
Para ahli biasanya membedakan antara ilmu kependudukan (demografi) dengan studi-
studi tentang kependudukan (population studies). Demografi berasal dari kata Yunani demos
– penduduk dan Grafien – tulisan atau dapat diartikan tulisan tentang kependudukan adalah
studi ilmiah tentang jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga
faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu. Ilmu demografi juga ada yang bersifat
kuantitatif dan yang bersifat kualitatif
Demografi yang bersifat kuantitatif (kadang-kadang disebut Formal Demography –
Demography Formal) lebih banyak menggunakan hitungan-hitungan statistik dan matematik.
Tetapi Demografi yang bersifat kualitatif lebih banyak menerangkan aspek-aspek
kependudukan secara deskriptif analitik.
Sedangkan studi-studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan,
fenomena dan masalah-masalah penduduk dalam kaitannya dengan situasi sosial di
sekitarnya.
Ilmu kependudukan yang perlu mendapat perhatian kita sekarang adalah lebih
menyerupai studi antar disiplin ilmu yang dipadu dengan analisis demografi yang lazim
diberi istilah Demografi Sosial.
2.3 Teori Tata Guna Lahan
Tata Guna Lahan (land use) adalah suatu upaya dalam merencanakan penggunaan
lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsi-
fungsi tertentu, misalnya fungsi pemukiman, perdagangan, industri, dll. Rencana tata guna
lahan merupakan kerangka kerja yang menetapkan keputusan-keputusan terkait tentang
lokasi,kapasitas dan jadwal pembuatan jalan, saluran air bersih dan air limbah, gedung
sekolah, pusat kesehatan, taman dan pusat-pusat pelayanan serta fasilitas umum lainnya.
Manfaat perencanaan bentuk dan Massa bangunan:
a. Memperlihatkan hubungan antara bangunan yang satu dengan bangunan lain.
b. Menciptakan efek visual yang baik jika bangunan pada suatu daerah dirancang
“seirama”.
8
c. Selain itu, dengan pengadaan peraturan ini dapat menghindari “desain yang
terlalu leluasa”.
Peraturan-peraturan yang dapat dibuat menyangkut building form and massing ini adalah :
a. Ketinggian
b. Bulk
c. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
d. Penutup bangunan
e. Garis jalan
f. Gaya
g. Skala
h. Material
i. Tekstur
2.4 Teori Transpotasi
Transportsi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan barang atau manusia dari suatu
tempat ke tempat lain dan fasilitas yang digunakannya. Perpindahan atau pergerakan
manusia merupakan hal yang sangat penting harus dipikirkan khususnya didaerah perkotaan,
sedangkan angkutan barang sangat penting untuk menunjang kehidupan perekonomian.
Ciri utama prasarana transportasi adalah melayani pengguna, bukan merupakan
barang atau komoditas. Oleh karena itu prasarana tersebut tidak mungkin untuk disimpan
atau digunakan hanya digunakan pada saat diperlukan. Sistem prasarana transportasi harus
selalu dapat digunakan dimana pun dan kapan pun, karena jika tidak kita akan kehilangan
manfaatnya. Pada dasarnya sistem prasarana transportasi memiliki 2 peran utama, yaitu:
a. Sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan didaerah perkotaan.
b. Sebagai prasarana bagi pergerakan manusia atau barang yang timbul akibat adanya
kegiatan didaerah perkotaan tersebut.
2.5 Teori Sarana dan Prasarana
Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses
upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia
9
maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai
denganrencana.
Moenir (1992 : 119) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan,
perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam
pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan
organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa
sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses
kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama,
yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
Berdasarkan pengertian di atas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi
utamasebagaiberikut:
1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
2) Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3) Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
4) Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
5) Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
7) Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.
Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud di atas berikut ini akan
diuraikan istilah sarana kerja/fasilitas kerja yang ditinjau dari segi kegunaan menurut Moenir
( 2000 : 120) membagi sarana dan prasarana sebagai berikut :
1) Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi
untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi
dan gunanya.
2) Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak
langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkit dan menambah kenyamanan
dalam pekerjaan.
3) Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu
kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin
absensi, dan mesin pembangkit tenaga.
10
BAB III
GAMBARAN UMUM KOTA TANJUNG PINANG
Kota Tanjungpinang adalah salah satu Daerah Tingkat II sekaligus merupakan ibu
kota dari Provinsi Kepulauan Riau di Indonesia dengan Koordinat 0º5' Lintang Utara; 104º27'
Bujur Timur. Kota ini memiliki pesona menarik dengan beragam kultur budaya suku dari
hampir seluruh Indonesia masuk ke kota ini, dengan bahasa Melayu yang masih tergolong
klasik, dan sedikit unik terdengar di telinga orang-orang dari luar kota namun memiliki daya
tarik tersendiri. Kota ini memiliki cukup banyak area wisata seperti Pulau Penyengat yang
hanya berjarak kurang lebih 2 mil dari pelabuhan laut Tanjungpinang, pantai Trikora dengan
pasir putihnya kurang lebih 65 km dari kota dan pantai Cermin di pusat kota.
Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi kota dengan UU Nomor 5 Tahun 2001
tanggal 21 Juni 2001. Ada kota kecil berjarak kurang lebih 24 km dari kota ini yang bernama
kota Kijang.Pelabuhan laut Tanjungpinang hanya untuk kapal-kapal jenis feri dan feri cepat
termasuk juga speedboat untuk akses domestik ke Batam dan kota-kota lain di Riau Daratan
dan Kepulauan Riau, serta akses internasional ke Malaysia dan Singapura.
Gambar 3.1
Letak kecamatan di Kota Tanjung Pinang
11
Batas Wilayah :
- Sebelah utara : Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.
- Sebelah Barat : Kecamatan Galang Kota Batam.
- Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.
Ditinjau dari sudut topografi, Kota Tanjungpinang terletak pada dataran
rendah,tanahnya berawa, dan hutan bakau. Keadaan tanahnya kurang baik untuk pertanian
karenamerupakan tanah podsolig kuning merah. Kota Tanjungpinang dipengaruhi oleh dua
musim, yaitu hujan dan kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan
Juni. Sedang musim kemarau terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Kota ini beriklim tropis
dengan temperatus terendah dan tertinggi adalah 18 C dan 27 C.7 Tekaqnan udara terendah
1.010,2 mbs dan tertinggi 1.013,7 mbs. Kelembaban udara rata-rata di kota ini adalah 61 %
sampai dengan 91 %.
3.1 ASPEK KEBIJAKAN
Agar pelaksanaan pembangunan Kota Tanjungpinang dapat mencapai tujuan
sebagaimana yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Kota Tanjungpinang adalah :
1. Memanfaatkan secara optimal keunggulan potensi sumber daya alam dan posisi
strategis kota Tanjungpinang untuk menciptakan peluang-peluang ekonomi dan sosial
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, serta pengembangan
kota.
2. Mengoptimalkan peranan pemerintah kota dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya sebagai administratur, stabilisator, dinamisator, fasilitator dan advokasi di
bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
3. Meningkatkan kemitraan pemerintah kota dengan seluruh elemen masyarakat dalam
melaksanakan pembangunan di segala bidang guna peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat, serta pengembangan kota.
4. Membenahi dan mengembangkan infrastruktur fisik kota, baik kualitas maupun
kuantitas guna meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dan memperlancar
aktifitas serta dinamika pembangunan dan kemasyarakat.
12
5. Menciptakan suasana dan situasi yang kondusif bagi pengembangan investasi,
pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan, aktifitas politik, sosial dan budaya
serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Arah Kebijakan;
1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia, melalui :
Pengembangan pendidikan jalur luar sekolah dan pelatihan sesuai kebutuhan pasar
tenaga kerja dan pembangunan.
Pengembangan aspek sosial budaya masyarakat dalam rangka membangun dan
mengembangkan nilai-nilai sosial baru berkenaan dengan peningkatan kualitas
sumber daya manusia.
PeMeningkatkan mutu sumber daya manusia aparatur pemerintahan kota agar dapat
memberikan pelayanan yang prima.
2. Mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan potensi perekonomian daerah dengan
mengembangkan akses Tanjungpinang ke pusat-pusat pertumbuhan di kawasan Riau
Kepulauan serta Singapura dan Malaysia, melalui :
Pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi baru, baik yang berskala kecil dan
menengah/besar melalui kemitraan usaha atas dasar saling membutuhkan dan saling
menguntungkan antara usaha-usaha yang telah ada maupun yang telah direncanakan
baik usaha pemerintah, swasta mapun asing (luar negeri).
Pengembangan usaha-usaha ekonomi masyarakat Kota Tanjungpinang agar lebih
diversifikatif, melalui perluasan akses terhadap pemodalan, informasi pasar,
tekonolig, skill maupun manajemen dan asset produksi
3. Menciptakan situasi yang kondusif untuk peningkatan investasi dan perekonomian
kota, melalui :
Pengembangan kemampuan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan otonomi daerah dalam
rangka menghadapi era globalisasi dan demokratisasi.
Peningkatan kemampuan segenap komponen kekuatan keamanan dan ketertiban
masyarakat agar terwujud keamanan dan ketertiban serta situasi yang kondusif bagi
pembangunan dan pengembangan kreatifitas masyarakat.
13
Pengembangan dan perwujudan manajemen pemerintahan kota yang bersih,
berwibawa dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, guna dapat
memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
Penggalian sumber-sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber
keuangan daerah lainnya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kota dalam
pembiayaan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan.
3.2 ASPEK FISIK
Gambar 3.2Peta tata guna lahan di Kota Tanjung Pinang
Pulau dompak yang terletak di Kecamatan Bukit Bestari Tanjung Pinang sebelah
barat dari Tanjung Pinang Kota. Di pulau ini tepatnya di Kecamatan Bukit Bestari
merupakan kawasan yang digunakan untuk pengolahan industri terbesar di Tanjung
Pinang, yang terdapat kawasan industri, kawasan industri perikanan rakyat, kawasan
pelabuhan. Karena perekonomian Tanjung Pinang di peroleh dari sektor industri, dilihat
dari tahun 2011 PDRB tertinggi pada sektor indusri sebesar 595.181 yang terus
bertambah dari tahun sebelumnya dengan penaikan sebesar 21,97% dari tahun
sebelumnya.
14
3.3 ASPEK KEPENDUDUKAN
Komposisi penduduk Kota Tanjungpinang didominasi oleh penduduk muda/ dewasa.
Hal menarik yang dapat diamati pada piramida penduduk adalah perkembangan
penduduk usia 0-4 tahun lebih besar dari kelompok penduduk usia yang lebih tua yaitu 5-
9 tahun, hal ini dapat menunjukkan adanya indikasi tingkat pertumbuhan yang tinggi atau
dapat dikatakan meningkatnya angka fertilitas (kelahiran).
Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah
penduduk perempuan. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih
dari 100 persen yakni sekitar 103,49 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap
103 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan di Kota Tanjungpinang. Secara
absolut jumlah penduduk laki-laki sebanyak 95.285 dan penduduk perempuan 92.074
dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,21 persen. Kepadatan penduduk Kota
Tanjungpinang pada periode 2008-2010 mengalami peningkatan. Ini disebabkan makin
bertambahnya jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang. Dengan luas wilayah sebesar
239,5 km2, setiap km ditempati penduduk sebanyak 782 jiwa pada tahun 2010.
Grafik 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
15
Tabel 3.1
Jumlah Pertumbuhan Penduduk Dan Jumlah Kelompok Umur
http://tanjungpinangkota.bps.go.id/index.php/penduduk.htmlsenin,16 desember 2012 jam 19.30
Tabel 3.2
Penduduk Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Kelamin
Kecamatan KelurahanPenduduk
Laki-laki Perempuan Jumlah
TanjungPinang Barat
Tanjung Pinang Barat 10.729 10.477 21.206Kemboja 8.745 8.480 17.225
Kampung Baru 6.274 5.956 12.230Bukit Cermin 5.353 5.479 10.832
Jumlah 31.101 30.392 61.493
TanjungPinang Timur
Melayu Kota Piring 9.632 9.109 18.741Kampung Bulang 4.895 4.811 9.706
Air Raja 5.939 5.737 11.676Batu Ix 9.687 8.997 18.684
Pinang Kencana 11.522 11.123 22.645Jumlah 41.675 39.777 81.452
Tanjungpinang Kota
Tanjung Pinang Kota 3.810 3.826 7.636Kampung Bugis 4.887 4.165 9.052
Senggarang 2.281 2.072 4.353Penyengat 1.306 1.288 2.594
Jumlah 12.284 11.351 23.635Bukit Bestari Tanjung Pinang Timur 5.907 5.701 11.608
Dompak 1.430 1.302 2.732Tanjung Ayun Sakti 6.883 6.961 13.844
Sei Jang 9.842 9.750 19.592
Uraian 2008 2009 2010Jumlah Penduduk (Jiwa) 178.877 183.315 187.359Pertumbuhan Penduduk (%) 2,56 2,48 2,21Sex ratio (%) 99,26 99,13 103,49Kepdatan Penduduk (Jiwa/Km2)
747 765 782
Jumlah Rumah Tangga (Ruta)
47.049 49.039 47 637
% Penduduk Menurut Umur0-14 Tahun 31.12 27.24 28.6215-64 Tahun 66.57 68.95 68.1665- Tahun 2.31 3.81 3.22
16
Tanjung Unggat 8.117 7.907 16.024Jumlah 32.179 31.621 63.800
Total 117.239 113.141 230.380Laporan Bulan Desember Tahun 2011
3.4 ASPEK EKONOMI
Indeks harga konsumen yang sering digunakan sebagai indikator kenaikan harga-
harga terlihat meningkat dari tahun ke tahun di beberapa kelompok pengeluaran yang
terpilih di Tanjungpinang. Indeks tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan yaitu
143,87 meningkat dari tahun 2009 yaitu 127,95. Sedangkan untuk kelompok transportasi,
konsumsi dan jasa keuangan terjadi penurunan Indeks dari 112,05 tahun 2009 menjadi
111,48 pada tahun sebelumnya.
Jika dilihat dari tingkat inflasi sebagai tolak ukur kestabilan perekonomian daerah
terlihat bahwa tingkat inflasi Kota Tanjungpinang masih berfluktuasi, tahun 2010 tingkat
inflasi di Kota Tanjungpinang tercatat 6,17 persen atau terjadi kenaikan indeks dari
118,39 pada bulan Desember 2009 menjadi 125,69 pada bulan Desember 2010.
Secara umum perkembangan harga eceran beberapa komoditi di Kota Tanjungpinang
terus merambat naik. Komoditi minyak goring curah mengalami kenaikan yang cukup
signifikan, kenaikannya mencapai 61,16 persen di akhir tahun 2010. Sedangkan untuk
komoditi tepung terigu mengalami penurunan harga dari 7.000,- rupiah pada tahun 2009
menjadi 6.467,- rupiah tahun 2010.
Tabel 3.3
Perekonomian Pada Bahan Pangan
Uraian 2008 2009 2010IHK (2007=100)
Bahan Makanan 128,87 127,95 143,87
Makanan Jadi, Minuman, Rokok 122,11 129,32 135,05
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 105,46 106,16 113,11
Transportasi, konsumsi dan Jasa 114,77 112,05 111,48
17
Keuangan
Umum 116,72 118,39 125,69
Tabel 3.4
Display Ekonomi PDRB Kota Tanjungpinang
Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah ( Harga Konstant )
SektorTahun
2009 2010 2011Rupiah (juta) % Rupiah (juta) % Rupiah (juta) %
Pertanian 46.880 1,98 48.185 1,90 49.611 1,83Pertambangan 1.313 0,06 1.358 0,05 1.401 0,05Industri Pengolahan
536.880 22,72 568.751 22,47 595.181 21,97
Listrik & Air 14.645 0,62 17.703 0,70 18.793 0,69Pembangunan 337.794 14,29 370.526 14,64 417.437 15,41Perdagangan, Hotel & Restoran
661.444 27,99 707.083 27,94 747.845 27,60
Angkutan/ Komunikasi 375.599 15,89 401.136 15,85 432.492 15,96
Bank/Perumahan 189.928 8,04 205.088 8,10 224.170 8,27Jasa 198.804 8,41 210.876 8,33 222.523 8,21Total 2.363.288 100 2.530.706 100 2.709.453 100Laju Pertumbuhan 46.880 - 48.185 7 49.611 7
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/ekonomipdrb.Rabu, 19 desember 2012 jam 6.20
3.5 ASPEK SARANA DAN PRASARANA
Dalam pengembangan sarana dan prasarana yang ada di Kota Tanjung Pinang yaitu pengembangan dibidang
3.5.1 Sarana Umum
Sarana Kesehatan
Tabel 3.5
Lokasi Sarana Kesehatan Umum Rumah Sakit
No Rumah sakit Alamat1 RS Antam Bauksit Jl. Kesehatan C. 36, Tg Pinang2 RS AL Dr Midiyato S Jl. Ciptadi No.1, Tanjung Pinang3 RSU Tanjung Pinang Jl. Sudirman 795, Tanjung Pinang
18
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/ekonomipdrbsenin, 16 desember 2012 jam 18.30
Sarana Pendidikan
Keberhasilan dibidang pendidikan suatu daerah erat kaitannya dengan
ketersediaan fasilitas pendidikan. Untuk jenjang pendidikan SD sederajat di Kota
Tanjungpinang pada tahun ajaran 2010/2011 seorang guru rata-rata mengajar sebanyak
17 murid. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP rata-rata seorang guru mengajar
18 murid, dan dijenjang SMA beban seorang guru hanya mengajar 14 siswa.
Rasio murid sekolah untuk tingkat SD sekitar 351, sedangkan untuk SMP dan
SMA sebesar 335 dan 403, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Peningkatan rasio ini dikarenakan bertambahnya jumlah murid yang sekolah,
sebaliknya jumlah gedung sekolah tidak bertambah. Rata-rata lama sekolah
mengindikasikan tingginya tingkat pendidikan suatu daerah. Selama tahun 2008-2010
rata-rata lama sekolah di Kota Tanjungpinang tidak mengalami perubahan yaitu sekitar
9 tahun atau pendidikan dasar sampai tingkat SMP.
Kemampuan baca tulis mencapai lebih dari 90 persen. Sebaliknya, angka buta
huruf di Kota Tanjungpinang hanya sekitar 2,68 persen, kemungkinan disebabkan oleh
kondisi pendidikan pada masa lalu, dimana waktu itu partisipasi sekolah penduduk
masih rendah.
Tabel 3.6
Data Penduduk Yang Dapat Pendidikan
Uraian 2008 2009 2010Angka melek huruf
Laki-laki 99,11 98,50 98,50Perempuan 96,91 96,77 96,10
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
9,20 9,24 9,42
Angka partisipasi sekolah7-12 Tahun 99,4 99,6 99,0613-15 Tahun 95,2 96,2 91,6816-18 Tahun 70,2 74,7 77,8
http://tanjungpinangkota.bps.go.id/index.php/pendidikan.html16 desember 2012 jam 18.05
19
3.5.2 Prasarana
Komponen Air Bersih
Sistem pelayanan air bersih saat ini dikelola oleh PDAM Tanjung Pinang. Dengan
tingkat pelayanan sampai saat ini baru mencapai 45%. Pengambilan dari air permukaan
dan waduk Sei Pulai yang mempunyai kapasitas 264 l/dt digunakan sebagai sumber air
baku bagi Instalasi Pengolahan Air Bersih (WTP). Sistem pengolahan penuh dan
chlorinasi yang digunakan untuk memproduksi air bersih dengan kapasitas 40 l/dt dan 50
l/dt. Kota Tanjung Pinang dengan jumlah penduduk 137.356 jiwa, membutuhkan air
bersih sebesar 13.735.600 liter/hari. Jumlah ini diperhitungkan dari jumlah penduduk
dikalikan dengan jumlah/kebutuhan dasar penduduk untuk klasifikasi kota sedang (100
lt/org/hr). Namun PDAM Tanjung Pinang baru dapat memproduksi sebanyak 7.776.000
liter/hari. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kapasitas produksi sebanyak
5.959.600 liter/hari, atau 68,98 liter/detik. Dari kapasitas produksi yang ada, telah
terpasang Sambungan Rumah sebanyak 8.366 unit sambungan, terdiri dari : 7.013 SR, 31
HU, 220 Sambungan Sosial, 1.102 Sambungan Niaga, semuanya dalam kondisi aktif.
Setiap sambungan rumah ratarata digunakan 5-6 orang. Untuk Hidran Umum akan
melayani 15 jiwa. Walaupun demikian, tingkat pelayanan air minum terhadap penduduk
kota baru mencapai 45%.
Komponen Persampahan
Tingkat Pelayanan kebersihan kota, dapat dilihat dari jumlah sampah yang terangkut
dan jumlah penduduk yang terlayani. Kota Tanjung Pinang, setiap harinya terdapat 200
M3 timbunan sampah, jumlah sampah yang telah dikelola dan terangkut sampai
ketempat TPA adalah 76,8 M3/hari, presentase baru 32 %. Sebagian masyarakat
melakukan pemusnahan sampah dengan melakukan pembakaran dipekarangan
rumahnya. Dengan asumsi timbulan sampah untuk kota sedang sebesar 3 liter/orang/hari,
maka kebutuhan komponen persampahan Kota Tanjung Pinang Sesuai dengan standar
kota sedang, yaitu tingkat timbulan sampah sebanyak 3 liter/orang/hari, Kota Tanjung
Pinang dengan jumlah penduduk 137.356 jiwa, menghasilkan 412,07 m3/hr timbulan
sampah. Jumlah ini didapatkan dari jumlah penduduk dikalikan 3/1000 (m3/hr). Namun
Kota Tanjung Pinang baru dapat mengelola sebanyak 76,8 m3/hr. Sehingga banyaknya
sampah yang belum terlayani adalah 335,27 m3/hr. Sampai saat ini Tempat Pembuangan
20
Akhir telah tersedia dengan Iuas Iahan 5 Ha. jarak ke TPA dari Pemukiman kurang lebih
5 km. Metode yang digunakan adalah open dumping. Jumlah peralatan yang digunakan ;
Bin container 27 Unit, Truk Biasa kapasitas 6 m3 2 unit, Gerobak 1 m3 70 buah, TPS
sementara model papan 10 buah, TPS permanen 6 buah, transfer Depo Tipe II 2 buah,
Truk sampah 432 buah. Pola pelayanan dan mobilitas masih rendah, Personil jumlah 26
Orang ; 18 Orang tenaga teknis dan 8 tenaga non teknis.
Komponen Sanitasi / Limbah Cair
Kondisi pembuangan air limbah domestik di kawasan Tanjung Pinang saat ini adalah
Tangki septic tank, dan sebagian tanpa bidang resapan ( dengan sistem pengurasan
melalui jasa pembuangan air limbah tinja) dan sebagian dibuang ketempat lahan kosong.
Cubluk gall dibuang langsung ke parit / sungai yang bermuara ke laut. Kondisi ini
menyebabkan terjadinya pencemaran air tanah. Tingkat pelayanan air limbah sudah
mencapai 40 %. Untuk produksi limbah, setiap manusia diasumsikan memproduksi
limbah cair sejumlah 0,2 lt/org/hr. Angka ini merupakan kebutuhan ideal dari setiap
penduduk pada kelas kota sedang. Sehingga didapatkan asumsi produksi limbah di Kota
Bengkulu ini sejumlah 27.471 lt/hr dari hasil perhitungan kebutuhan ideal produksi
limbah setiap manusia dikalikan dengan jumlah penduduk Kota Tanjung Pinang.
Komponen Drainase
Tanjung Pinang yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 70 meter ini mengalami
curah hujan yang termasuk dalam klasifikasi sedang, yaitu antara 100 - 300 per tahun.
Drainase yang ada memanfaatkan saluran – saluran alam dengan kondisi topografi yang
ada. Saluran-saluran induk perkotaan yang ada berfungsi sebagai saluran pembuang
utama bagi sistim drainase kota. Saluran air hujan hampir seluruhnya berupa saluran
terbuka, sedangkan saluran tertutup umumnya terdapat diwilayah pusat kota. Sungai–
sungai sebagai saluran pembuang bagi drainase yang ada antara lain adalah ; sungai
Gusus, sungai Sipayung , sungai Jang dan sungai Dompak. Saluran drainase yang ada
terdiri dari 14.240 Meter sistim drainase Major, 53.108 Meter Sistim drainase Minor,
serta sistim drainase tersier sepanjang 30.555 Meter. Saluran drainase di kota ini bisa
dikatakan cukup baik, karena sebagian besar dalam kondisi sedang (kondisi Baik 15 %,
sedang 67 % dan kondisi rusak 18 %). Cakupan pelayanan dikota ini cenderung kurang
luas, hanya 4% dari total luas wilayah Kota Tanjung Pinang.
21
3.6 ASPEK TRANSPORTASI
Jalan merupakan sarana penunjang transportasi khususnya untuk transportasi darat.
Untuk mendukung kelancaran perhubungan darat, pemerintah Kota Tanjungpinang telah
membagun jalan sepanjang 375,49 km. Dari total panjang jalan yang ada, sekitar 25,85
persen masih dalam keadaan baik, sedangkan jalan dengan kondisi rusak mencapai 22,69
persen. Dibandingkan dengan tahun 2009, kondisi jalan yang masih baik mencapai 40,54
persen
Penambahan kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang pada periode 2008-2010
terlihat terus meningkat. Jumlah sepeda motor tahun 2010 naik sebesar 22,83 persen
dibanding tahun lalu, dari 58.644 tahun 2009 menjadi 72.034 tahun 2010. Begitu juga
dengan jumlah kendaraan bermotor lainnya, kenaikannya mencapai 54,53 persen
dibanding tahun 2009.
Tabel 3.7
Jumlah Jalan Dan Alat Transportasi
Uraian 2008 2009 2010Panjang jalan (km)Aspal 188.43 210.93 289.50Kerikil/ Semen 5.22 5.73 30.50Tanah 52.35 50.16 55.50Jumlah KendaraanMobil Penumpang 1 093 1 170 1 328Microbus 109 159 119Truck 1 598 2 070 1 902Pickup 1 216 934 1 450Jeep 1 232 1 258 1 407Sepeda Motor 57 189 58 644 72 034
http://tanjungpinangkota.bps.go.id/index.php/transportasi.htmlsenin, 16 desember 2012 jam 19.15
Akses transportasi Kota Tanjungpinang merupakan kota otonom yang berdiri
berdasarkan UU No. 51 tahun 2001. Kota Tanjungpinang terdiri atas 4 kecamatan dan 18
kelurahan. Menurut data BPS Kepulauan Riau, jumlah penduduk Tanjungpinang adalah
11,2% dari jumlah penduduk Kepulauan Riau. Pembangunan yang masih berpusat di
22
beberapa titik dan memakan waktu yang lama menyebabkan timbulnya masalah
kemacetan. Meskipun Tanjungpinang dikategorikan sebagai Kota dengan ruang lingkup
kecil namun masyarakat Tanjungpinang masih saja dihadapkan pada problem akses
transportasi yang padat layaknya kota-kota besar di Indonesia. Dengan semakin
meningkatnya jumlah kendaraan roda empat dan dua, Pemerintah Kota Tanjungpinang
telah membagun jalan sepanjang 375,49 km. Dari total panjang jalan yang ada, sekitar
25,85% masih dalam keadaan baik, sedangkan jalan dengan kondisi rusak mencapai
22,69%. Dibandingkan dengan tahun 2009, kondisi jalan yang masih baik mencapai
40,54%. Penambahan kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang pada periode 2008-
2010 terlihat terus meningkat.
Jumlah sepeda motor tahun 2010 naik sebesar 22,83% dibanding tahun lalu. Dari
58.644 pada tahun 2009 menjadi 72.034 pada tahun 2010 (Bappeko Tanjungpinang).
Terhitung kecepatan peningkatan jumlah kendaraan di Kota Tanjungpinang pada Februari
2012 yaitu 1.650 unit. Jumlah kendaraan yang terus meningkat dengan ruas jalan yang
tidak di perlebar menjadi masalah utama akses transportasi yang macet.
Daftar Pustaka
Bps kota tanjung pinang
23
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2106962-pengertian-sarana-
dan-prasarana/#ixzz2FPRrGYmb
Harian umum haluan kepri
http://kherjuli.wordpress.com/2012/11/08/penataan-ruang-kota-tanjungpinang-
masuk-dalam-tata-ruang-kawasan-strategis-nasional
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2281627-teori-kependudukan/
#ixzz2FJiWHGhT
http://noviastilalasati.blogspot.com/2012/11/akses-transportasi-rth-di-kepriau.html
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/ekonomipdrb
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/ekonomipdrb