Upload
rahmat-hidayat
View
77
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PELAKSANAAN POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS PALEMBANG
LOGO PELAKSANAAN POSBAKUM DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS PALEMBANG
DR. H. RIDWAN MANSYUR, SH, MH(KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG R.I)
Oleh :
Disampaikan Pada : Lokarya Nasional SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Implementasi Posbakum Oleh Pengadilan Negeri PALEMBANG, 26 Maret 2012
Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 56 dan 57, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 pasal 68 dan 69C, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 60B dan 60C, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 144C dan 144D yang mengatur hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menganggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dasar Hukum2. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 10 Tahun 2010 tetang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
3. Keputusan Direktur Jendaral Badan Peradilan Umum Nomor : 1/Dju/OT/01.3/VIII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 10 Tahun 2010
POSBAKUM adalah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Keberadaan POSBAKUM ini adalah untuk memberikan bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu yang kebetulan
membutuhkan bantuan hukum. Bantuan ini diberikan secara cuma-cuma, namun pemohon harus memenuhi syarat-syarat
tertentu seperti membawa surat keterangan tidak mampu
Bantuan Hukum meliputi Pos Bantuan Hukum Bantuan Jasa Advokat Pembebasan Biaya Maupun Perdata Perkara Baik Pidana
Biaya Sidang Ditempat Sidang Tetap (Zitting Plaatz)
POSBAKUM di PN Palembang
Prosedur POSBAKUM
Form Surat Pernyataan Tidak Mampu
Form Berita Acara Penelitian Terdakwa yang Tidak Mampu
BENTUK PERJANJIAN KERJASAMAPERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI PALMBANG DENGAN 1. PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI CABANG PALEMBANG)
2.
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBH/LBH PALEMBANG) TENTANG
PENYEDIAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
ANGGARAN DANA POSBAKUM PN PALEMBANG
Sumeber : Sub. Bagian Keuangan Pengadilan Negeri Palembang
DIAGRAM PENYERAPAN DANA POSBAKUM PN PALEMBANG
Statistik Perkara POSBAKUM (PIDANA) Tahun 2010 dan 2011
Sumeber : POSBAKUM PN Pelembang
Grafik Perkara POSBAKUM (PIDANA) Tahun 2010 dan 2011
Pelayanan hukum bagi masyarakat miskin adalah JEMBATAN menuju PERADILAN yang AGUNG
TERIMA KASIH