RINGKASAN EKSEKUTIF - kemkes.go.id · Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, Hasil survei Penilaian Integritas tahun 2018 oleh

ii

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu unsur penyelenggara negara, Inspektorat Jenderal mempunyai

kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja (LKj) yang mengacu pada instruksi Presiden

(Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam mencapai visi

dan misi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan selama lima tahun yaitu tahun 2015-2019 yang dapat dijadikan

lesson learnt untuk perencanaan strategis pengawasan lingkup Kementerian

Kesehatan dalam lima tahun kedepan.

Sasaran program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur adalah

meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi

birokrasi. Target tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal yang diuraikan dalam Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah “Meningkatnya pegawasan

dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan” yang pencapaiannya dinilai

dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan yaitu “Persentase Satuan Kerja yang memiliki temuan kerugian Negara ≤

1% sebesar 100% pada tahun 2019 dengan capaian pada tahun 2019 adalah 99.00%.

Pada tahun 2019 capaian kinerja Inspektorat Jenderal didasarkan pada 1 indikator

kinerja program dan 6 indikator kinerja kegiatan dengan masing-masing target yang

sudah ditetapkan. Realisasi anggaran sebesar 96,98% dari Pagu Anggaran tahun 2019

sebesar Rp118.172.589.000,-.

Cakupan kegiatan pengawasan seperti e-reviu laporan keuangan tidak mencapai total

seluruh satuan kerja dikarenakan menggunakan metode sampling, sedangkan reviu

RKA-K/L yang masih menggunakan system manual sudah menjangkau seluruh satuan

kerja. Kegiatan pengawasan dan pembinaan lainnya untuk mempertahankan opini WTP

yang telah dicapai belum menjangkau seluruh satuan kerja karena adanya keterbatasan

SDM.

Kerja keras tak kenal lelah telah dilakukan karena menjadi tanggungjawab Inspektorat

Jenderal dalam mengawasi dan mencegah segala bentuk tindakan yang dapat

mengarah kepada korupsi. Dengan dukungan seluruh unit terkait, upaya yang telah

dilakukan membuahkan hasil yang membanggakan, ini terbukti dengan beberapa

prestasi yang diraih oleh Kementerian Kesehatan Tahun 2019 dimana Inspektorat

iii


Jenderal mempunyai andil dan memegang peranan penting dalam pencapaiannya.

Prestasi yang telah dicapai oleh Kementerian kesehatan pada tahun 2019 yang

diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal beberapa diantaranya adalah: Monitoring dan

Evaluasi Program Prioritas dilakukan oleh Auditor di Inspektorat, Pembinaan SPIP

(Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan

Negara (LHKPN), Pelaporan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian

Kesehatan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan, Pengelolaan

sponsorship yang melapor baik secara mandiri maupun melalui instansi dalam memberi

dan menerima sponsoship selama tahun 2019, Pembentukan zona integritas dan

pembinaan satker berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Menyelenggarakan Advokasi Tata Kelola

Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Program JKN melalui Permenkes

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta

Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program

Jaminan Kesehatan, Hasil survei Penilaian Integritas tahun 2018 oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), Kegiatan Penguatan Kapasitas APIP antara lain

Partisipasi Itjen Kemenkes Dalam Seminar Nasional/Internasional antara lain: Seminar

Nasional Internal Audit 2019 dengan Tema Energizing Internal Audit: Bridging to The

Future, The IIA’S International Conference 2019 & On Site Learning Program 2019 di

Anaheim California Selatan Amerika Serikat, serta International Workshop Best

Practices in Implementing Governance, Riks dan Control in Era Revolution Industry 4.0.

Workshop Investigative Interview Skill, Kegiatan Risk Management Fundamentals

Workshop. Sosialisasi Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap

Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Penguatan

Manajemen pengawasan antara lain Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Tahun 2019

dalam rangka untuk mendukung Pembangunan Kesehatan menyongsing periode

PRJMN 2020 – 2024 menghasilkan rumusan Kebijakan Tata Kelola Pengawasan Intern

di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Tahun 2019 dilaksanakan dengan mengambil tama “Sinergitas Penguatan

Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang

Kesehatan untuk Mewujudkan Pencapaian Pembangunan Kesehatan yang

Berkualitas. Penghargaan dari Kementerian Keuangan atas capaian Opini Wajar Tanpa

Pengecualian untuk Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Negara/Lembaga

iv


tahun 2013 – 2018. Pembangunan aplikasi SIPINAL WBK/WBBM, SIMON

PENGENAL, dan aplikasi SIPPISKO yang bertujuan agar dapat meningkatkan kinerja

Inspektorat Jenderal lebih efektif, efisien dan ekonomis.

v


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................. ii

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................... 1

A. UMUM .............................................................................................................................. 1

B. ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL .................................................................. 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................... 3

A. RENCANA AKSI PROGRAM ......................................................................................... 3

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 .......................................................................... 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................... 10

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2018 ......................... 10

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi .......................................... 12

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2017 ............ 26

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah ... 27

4. Analisa Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target ........................... 27

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ....................................................... 32

6. Kinerja Inisiatif Pencegahan Korupsi...................................................... 34

7. Kegiatan Penunjang Keberhasilan .......................................................... 37

B. REALISASI ANGGARAN ..................................................................................... 39

C. PENGHARGAAN .................................................................................................. 46

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................. 50

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................................... 52

1


BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka mendukung terlaksananya Reformasi Birokrasi pada Kementerian

Kesehatan, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah

(APIP) berperan untuk mengawal dan memastikan berjalannya proses Reformasi

Birokrasi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan peran Inspektorat

Jenderal dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan Kementerian

Kesehatan, sekaligus sebagai sistem peringatan dini (early warning system)

terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi karena kelemahan

sistem maupun akibat tindak pelanggaran individu.

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam

penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah

suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan rencana dan

kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas

penyelenggaraan pemerintahaan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good

governance dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,

transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 Tanggal 29

September 2015, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan

tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian

Kesehatan;

2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan

terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

2


4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan;

5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2015 Tanggal 29

September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan,

organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Inspektorat Jenderal

dan 5 (lima) Inspektorat yaitu Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat

IV, dan Inspektorat Investigasi. Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat

Jenderal dapat dilihat sebagai berikut:

3


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA AKSI PROGRAM

Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 merupakan

penjabaran dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan di tingkat Eselon

I pada Inspektorat Jenderal yang berisikan Rencana Pengawasan Tahunan dan

Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun. Strategi dalam rangka pencapaian visi dan

misi Inspektorat Jenderal meliputi:

1. Mendorong pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, ekonomis, dan ketaatan

pada peraturan perundang-undangan;

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatuhan;

3. Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan Laporan Hasil

Pengawasan (LHP) sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan serta;

4. Mewujudkan tata kelola manajemen Inspektorat Jenderal yang transparan dan

akuntabel.

Untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan,

maka dilaksanakan program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut:

No Program Sasaran Program

Indikator Kinerja Target 2015

Target 2016

Target 2017

Target 2018

Target 2019

1.

Peningkatan Pengawasan

dan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian Kesehatan

Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan

dan terlaksananya Reformasi

Birokrasi

Persentase satuan kerja yang memiliki

temuan kerugian negara ≤1%

88% 91% 94% 97% 100%

4


Aktifitas yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam rangka mewujudkan

Sasaran Program “Meningkatnya Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dan

Terlaksananya Reformasi Birokrasi” yaitu:

1. Peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan, katalisator, dan

quality assurance.

a. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas

tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan

(Consulting);

b. Mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan

(Catalysator);

c. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi

dan etektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kementerian Kesehatan (Quality Assurance);

d. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan (Anti

Corruption Activities).

2. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dengan upaya:

a. Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas.

b. Peningkatan pengawasan barang dan jasa melalui probity audit.

c. Penetapan sasaran/objek audit berbasis risiko.

d. Menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten.

3. Mempertahankan Opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP), melalui:

a. Peningkatan kualitas laporan keuangan melalui kegiatan reviu.

b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan.

c. Pengamanan aset Kementerian Kesehatan.

d. Pendampingan pengadaan barang jasa/konsultasi pengadaan barang dan

jasa.

e. Reviu penyusunan perencanaan anggaran.

f. Evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

4. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas

Fungsional (APF).

5


5. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

lain.

6. Partisipasi dalam Komite Telaah Sejawat

7. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

8. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui:

a. Pendidikan Budaya Anti Korupsi.

b. Penerapan Whistleblower’s System dan Justice Collaborator.

c. Penerpan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih Kompeten dan Melayani (WBBKM).

d. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Kementerian

Kesehatan.

e. Mengoptimalkan peran Unit Pengendlian Gratifikasi (UPG).

f. Mengoptimalkan Laporan LHKPN sesuai dengan batas waktu pelaporan.

g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

9. Kegiatan Penunjang.

a. Peningkatan SDM bidang pengawasan.

b. Pengembangan dan pemantapan pelaksanaan kegiatan penunjang

pengawasan dengan teknologi informasi melalui Sistim Informasi

Manajemen (SIM) Pengawasan.

c. Sosialisasi bidang pengawasan.

d. Penguatan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) pada satker Badan Layanan

Umum (BLU).

6


B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2019 merupakan kinerja tahun kelima

dari Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, yang didukung dengan anggaran

sebesar Rp108.750.943.000,-, namun terdapat revisi anggaran menjadi sebesar

Rp118.172.589.000,- disebabkan adanya penambahan belanja pegawai dan

pemberian dana insentif dari Kementerian Keuangan yang diberikan kepada

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai Satker Terbaik II Kategori

“Pagu DIPA Sedang” tahun anggaran 2019. Selain revisi anggaran terdapat pula revisi

output guna mendukung pelaksanaan kegiatan. Dalam Perjanjian Kinerja antara Plt.

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI dengan Menteri Kesehatan RI yang

telah ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2018 menyebutkan kesanggupan

pihak pertama dalam hal ini Inspektur Jenderal untuk mewujudkan target kinerja

yang seharusnya berdasarkan lampiran perjanjian dalam rangka mencapai target

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab Inspektur Jenderal. Selanjutnya, pihak kedua dalam hal

ini Menteri Kesehatan RI akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sedangkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 untuk unit eselon II di lingkungan

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tertuang dalam

perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Plt. Inspektur Jenderal dengan

masing-masing Inspektur pada tahun 2019 sebagai berikut:

7


UNIT KERJA PROGRAM INDIKATOR TARGET 2019REVISI

TARGET 2019

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat I yang Direviu

Laporan Keuangannya216 216

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan

Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup Binaan Inspektorat I198 211

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) dan Unit

Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup Binaan Inspektorat I58 64


Eselon I yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat I dan

Reviu SAKIP Kementerian Kesehatan

58 60

Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran dan Pengadaan

Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup Binaan Inspektorat I36 36

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) dan

Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat I28 28

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD),

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilakukan

Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat I

28 28


Dekonsentrasi yang Dilakukan

Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi Pengawasan

dan Supervisi Kegiatan Unit Utama Lingkup Binaan Inspektorat I

20 70

Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan

Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat I9 9

Jumlah Laporan Pengawasan Program Prioritas Kementerian

Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat I2 2

Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan dan

Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat I4 6

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat II yang Direviu



Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup Binaan Inspektorat

II

198 198


Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup Binaan Inspektorat II25 26

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD) yang

Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat II24 24


Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup Binaan Inspektorat II32 32

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji 16 18


Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat II28 28


Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan yang Dilakukan

Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat II

28 28




dan Supervisi Kegiatan Unit Utama Lingkup Binaan Inspektorat II

20 36


Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat II8 15


Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat II2 33


Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat II4 4

Inspektorat I


Program/Kegiatan Lingkup

Satker Binaan Inspektorat I

Inspektorat II



Satker Binaan Inspektorat II

8



TARGET 2019

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat III yang Direviu




III

252 269


Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup Binaan Inspektorat III83 85


Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat III83 83


Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup Binaan Inspektorat III44 44

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) dan

Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat III32 34



Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit

21 21


Dekonsentrasi yang Dilakukan Pendampingan/Pembinaan/

Konsultasi/Koordinasi Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit

Utama Lingkup Binaan Inspektorat III

35 62


Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat III9 9


Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat III3 3


Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat III4 4

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat IV yang Direviu




IV

270 331


Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup Binaan Inspektorat IV57 61


Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat IV57 109


Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup Binaan Inspektorat IV32 32


Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat IV32 39



Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat

IV

32 39




dan Supervisi Kegiatan Unit Utama Lingkup Binaan Inspektorat IV

30 37


Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat IV8 8


Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat IV2 2


Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat IV4 4

Inspektorat IV



Satker Binaan Inspektorat IV

Inspektorat III



Satker Binaan Inspektorat III

9


Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud diatas berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja tersebut, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.


TARGET 2019

Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan dari Individu,

Satker, atau Masyarakat yang Ditindaklanjuti dengan Klarifikasi

dan/atau Audit dengan Tujuan Tertentu

100% 100%

Persentase Satker di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang

dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit

Inspektorat Investigasi

100% 100%

Jumlah Satker/Lembaga yang Dilakukan

Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi Penanganan

Pengaduan Masyarakat Berindikasi Kerugian Negara

20 29


Dilakukan Penilaian Menuju WBK/WBBM40 82

Jumlah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD) yang

Dilakukan Pengawasan atas Penyelenggaraan SPIP20 20

Persentase Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD)

yang Menerapkan Program Pencegahan Korupsi100% 100%

Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan

Reformasi Birokrasi

8 8

Jumlah Satker yang Dilakukan

Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi/Konsolidasi/Edukasi

Pengawasan

12 12

Jumlah Hasil Analisis dan Pemutakhiran Data Pelaporan Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan34 40

Persentase Realisasi Anggaran 94 94

Inspektorat

Investigasi

Peningkatan Penanganan

Pengaduan Masyarakat di

Lingkungan Kementerian

Kesehatan

Sekretariat

Inspektorat

Jenderal

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program


dan Akuntabilitas Aparatur


10


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2019

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang

telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan

rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh

gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan

pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing

indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan di

masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat

lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada

pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah

ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam

Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun berjalan.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma

penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas

keluaran (output) dari setiap kinerja dan hasil (outcome) dari setiap program.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi

bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana

disebutkan diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-

masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana

ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur

keberhasilan organisasi.

11


Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yang telah direvisi dengan

Kepmenkes Nomor: HK.01.07/MENKES/422/2017, Inspektorat Jenderal

melaksanakan 1 (satu) program dari 9 (sembilan) program yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu program

“Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan”.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat

Jenderal dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator

Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Adapun sasaran kegiatan Inspektorat

Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya

Reformasi Birokrasi pada masing-masing unit utama.

2. Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian

negara.

3. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian

Kesehatan.

Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh

yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut sebagai langkah

yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan. Indikator kinerja organisasi

cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja saja yang paling utama sebagai kriteria

keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Sesuai dengan dokumen Renstra/Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal, telah

ditetapkan satu indikator utama dalam sasaran hasil program, yaitu: Peningkatan

pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan dengan sasaran

meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi

birokrasi. Untuk penilaian indikatornya adalah “Persentase Satuan Kerja yang

Memiliki Temuan Kerugian Negara ≤ 1 %”.

Dalam mencapai indikator utama tersebut di atas, didukung oleh beberapa kinerja

kegiatan dengan menghasilkan luaran sebagai berikut:

1. Layanan Pengawasan Internal Kementerian Lingkup Binaan Inspektorat I.;

12


2. Layanan Pengawasan Internal Kementerian Lingkup Binaan Inspektorat II;

3. Layanan Pengawasan Internal Kementerian Lingkup Binaan Inspektorat III;

4. Layanan Pengawasan Internal Kementerian Lingkup Binaan Inspektorat IV;

5. Layanan Pengawasan Internal Kementerian Lingkup Binaan Inspektorat

Investigasi ;

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan.

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan sebesar 99,00% dari 100% target yang ditetapkan pada tahun 2019

yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Dari 1 (satu)

sasaran program dan 6 (enam) sasaran kegiatan seluruhnya telah memenuhi target

yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-

masing program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi :

Dilihat dari capaian indikator, untuk tahun 2019 Inspektorat Jenderal dapat

melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator pencapaian sasaran yang berasal Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Jenderal pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun

2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Target 2019

Realisasi 2019

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤ 1 %

100% 99.00%

13


Definisi operasional dari Indikator Kinerja Utama:

Satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1% adalah satuan

kerja pengelola APBN Kementerian Kesehatan dengan temuan kerugian

negara ≤1% dari total realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran

berdasarkan laporan hasil audit (Audit Operasional oleh Inspektorat Jenderal

Kemenkes, Audit Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan

Semua Jenis Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal tahun 2019

adalah 99,00% dari target 100% dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes dengan nilai temuan kerugian negara ≤1% berdasarkan hasil audit

Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes yang diaudit

x 100%

Jumlah satker yang diaudit oleh APF sebanyak 200 satker yang telah diaudit

baik oleh Itjen Kementerian Kesehatan (117 satker) maupun oleh BPK (79

satker) serta oleh BPKP (4 satker), terdapat 2 satker yang memiliki kerugian

negara diatas 1 %, sehingga persentase satker yang memiliki kerugian

negara ≤ 1% adalah sebagai berikut:

200 satker – 2 satker = 198 satker

198 satker KN ≤ 1% X 100% = 99,00%

200 satker yang diaudit

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama tahun 2019 tersebut di atas

didukung oleh beberapa kegiatan yang menghasilkan output sebagai berikut

:

1) Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satuan Kerja

Binaan Inspektorat I

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu:

14


Kondisi yang dicapai:

Capaian Indikator Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat I

yang Direviu Laporan Keuangannya pada tahun 2019 sebesar 216

dokumen/laporan dari 216 dokumen/laporan yang ditetapkan

(100,00%). Dalam pelaksanaan pencapaian kinerjanya terdapat

perubahan metode pelaksanaan reviu laporan keuangan dengan

menggunakan aplikasi e-reviu LK. Tehnik yang digunakan metode

sampling yang mewakili populasi, tahap awal reviu ini dilakukan

PROGRAM INDIKATOR TARGET 2019 REALISASI 2019

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat I

yang Direviu Laporan Keuangannya 216 216

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah

(KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L

Lingkup Binaan Inspektorat I

211 211


(KD) dan Unit Eselon I yang Direviu RKBMN


64 64


(KD) dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP

Lingkup Binaan Inspektorat I dan Reviu SAKIP


60 60

Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran dan

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup


36 36


(KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup


28 29


(KD), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang

dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil Audit Inspektorat I

28 28


(KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan

Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi

Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit Utama


70 71

Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern

atas Pelaporan Keuangan Lingkup Binaan

Inspektorat I

9 11

Jumlah Laporan Pengawasan Program Prioritas

Kementerian Kesehatan pada Lingkup Binaan

Inspektorat I

2 3

Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan

dan Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan

Inspektorat I

6 6


Program/Kegiatan Lingkup Satker


15


penilaian atas data-data dukung laporan keuangan yang disampaikan

melalui aplikasi e-puldatawas.

Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah

(KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup Binaan

Inspektorat I pada tahun 2019 sebesar 211 dokumen/laporan dari 211

dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);


(KD) dan Unit Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup Binaan




(KD) dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan

Inspektorat I dan Reviu SAKIP Kementerian Kesehatan pada tahun

2019 sebesar 60 dokumen/laporan dari 60 dokumen/laporan yang

ditetapkan (100,00%);

Capaian Indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran dan

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup Binaan




(KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat I s.d

TW IV 2019 sebesar 29 dokumen/laporan dari 28 dokumen/laporan

yang ditetapkan (103,57%);


(KD), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilakukan

Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat I pada

tahun 2019 sebesar 28 dokumen/laporan dari 28 dokumen/laporan



(KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan Pendampingan/ Pembinaan/

Konsultasi/ Koordinasi Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit

Utama Lingkup Binaan Inspektorat I pada tahun 2019 sebesar 71

16



(101,43%);

Capaian Indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern

atas Pelaporan Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat I pada tahun



Capaian Indikator Jumlah Laporan Pengawasan Program Prioritas

Kementerian Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat I pada tahun



Capaian Indikator Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan

dan Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat I pada

tahun 2019 sebesar 6 dokumen/laporan dari 6 dokumen/laporan yang

ditetapkan (100,00%).

2) Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja binaan

Inspektorat II


PROGRAM INDIKATOR TARGET

2019

REALISASI

2019

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat II

yang Direviu Laporan Keuangannya 188 188



Lingkup Binaan Inspektorat II

198 198


(KD) dan Unit Eselon I yang Direviu RKBMN Lingkup

Binaan Inspektorat II

26 26


(KD) dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP Lingkup

Binaan Inspektorat II dan Reviu SAKIP Kementerian

Kesehatan

24 24

Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran dan

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Satker Lingkup

Binaan Inspektorat II

32 32

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelayanan

Kesehatan Haji18 18



Satker Binaan Inspektorat II

17



Capaian Indikator Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat II

yang Direviu Laporan Keuangannya pada tahun 2019 sebesar 188










Inspektorat II pada tahun 2019 sebesar 198 dokumen/laporan dari 198









(KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan

Inspektorat II

28 28


(KD), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang

dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil Audit Inspektorat II

28 28





Lingkup Binaan Inspektorat II

36 36

Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas

Pelaporan Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat II15 15



Inspektorat II

33 33


Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan

Inspektorat II

4 4

18


Inspektorat II dan Reviu SAKIP Kementerian Kesehatan pada tahun







Capaian Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelayanan

Kesehatan Haji pada tahun 2019 sebesar 18 dokumen/laporan dari 18



(KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat II

pada tahun 2019 sebesar 28 dokumen/laporan dari 28




Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat II






Utama Lingkup Binaan Inspektorat II pada tahun 2019 sebesar 36


(100,00%);


atas Pelaporan Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat II pada tahun




Kementerian Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat II pada



19



dan Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat II pada




Inspektorat III



2019

REALISASI

2019

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat

III yang Direviu Laporan Keuangannya 272 272



Lingkup Binaan Inspektorat III

269 269


(KD) dan Unit Eselon I yang Direviu RKBMN


85 85


(KD) dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP

Lingkup Binaan Inspektorat III dan Reviu SAKIP


83 83

Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi Anggaran

dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Satker


44 44


(KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup

Binaan Inspektorat III

34 34


(KD), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

yang dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak

Lanjut Hasil Audit Inspektorat III

21 21






62 62

Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern

atas Pelaporan Keuangan Lingkup Binaan

Inspektorat III

9 9



Inspektorat III

3 3

Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Pengawasan

dan Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan

Inspektorat III

4 3



Satker Binaan Inspektorat III

20



Capaian Indikator Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat

III yang Direviu Laporan Keuangannya pada tahun 2019 sebesar 272










Inspektorat III pada tahun 2019 sebesar 269 dokumen/laporan dari 269








Inspektorat III dan Reviu SAKIP Kementerian Kesehatan pada tahun








(KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat III





21


Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat III






Utama Lingkup Binaan Inspektorat III pada tahun 2019 sebesar 62


(100,00%);


atas Pelaporan Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat III pada tahun




Kementerian Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat III pada




dan Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat III pada




Inspektorat IV



2019

REALISASI

2019

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan

Inspektorat IV yang Direviu Laporan

Keuangannya

262 191

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor

Daerah (KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu

RKA-K/L Lingkup Binaan Inspektorat IV

331 331


Daerah (KD) dan Unit Eselon I yang Direviu

RKBMN Lingkup Binaan Inspektorat IV

61 61



Satker Binaan Inspektorat IV

22



Capaian Indikator Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat

IV yang Direviu Laporan Keuangannya s.d TW IV 2019 sebesar 262










Inspektorat IV s.d TW IV 2019 sebesar 331 dokumen/laporan dari 331



Daerah (KD) dan Unit Eselon I yang Dievaluasi

SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat IV dan Reviu

SAKIP Kementerian Kesehatan

109 109

Jumlah Laporan Hasil Reviu Realisasi

Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

pada Satker Lingkup Binaan Inspektorat IV

32 32


Daerah (KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit

Lingkup Binaan Inspektorat IV

39 39


Daerah (KD), Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan yang dilakukan Pemantauan

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit

Inspektorat IV

39 43


Daerah (KD), dan Dekonsentrasi yang

Dilakukan

Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordin

asi Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit

Utama Lingkup Binaan Inspektorat IV

37 40

Jumlah Laporan Hasil Reviu Pengendalian

Intern atas Pelaporan Keuangan Lingkup

Binaan Inspektorat IV

8 8

Jumlah Laporan Pengawasan Program

Prioritas Kementerian Kesehatan pada Lingkup

Binaan Inspektorat IV

2 2

Jumlah Unit Utama yang Dilakukan

Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian

di Lingkup Binaan Inspektorat IV

4 4

23








Inspektorat IV dan Reviu SAKIP Kementerian Kesehatan s.d TW IV








(KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat IV

s.d TW IV 2019 sebesar 39 dokumen/laporan dari 39 dokumen/laporan




Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat IV s.d

TW IV 2019 sebesar 43 dokumen/laporan dari 39 dokumen/laporan





Utama Lingkup Binaan Inspektorat IV s.d TW IV 2019 sebesar 40

dokumen/laporan dari 37 dokumen/laporan yang ditetapkan (108,11%);


atas Pelaporan Keuangan Lingkup Binaan Inspektorat IV s.d TW IV




Kementerian Kesehatan pada Lingkup Binaan Inspektorat IV s.d TW IV

24





dan Pengendalian Kepegawaian di Lingkup Binaan Inspektorat IV s.d

TW IV 2019 sebesar 4 dokumen/laporan dari 4 dokumen/laporan yang


5) Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan




Capaian Indikator Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan dari

Individu, Satker, atau Masyarakat yang Ditindaklanjuti dengan

Klarifikasi dan/atau Audit dengan Tujuan Tertentu pada tahun 2019

sebesar 70 dokumen/laporan dari 64 dokumen/laporan yang


Capaian Indikator Persentase Satker di Lingkungan Kementerian

Kesehatan yang dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil Audit Inspektorat Investigasi pada tahun 2019 sebesar 44


2019

REALISASI

2019

Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan

dari Individu, Satker, atau Masyarakat yang

Ditindaklanjuti dengan Klarifikasi dan/atau Audit

dengan Tujuan Tertentu

100% 100%

Persentase Satker di Lingkungan Kementerian

Kesehatan yang dilakukan Pemantauan

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit

Inspektorat Investigasi

100% 100%

Jumlah Satker/Lembaga yang Dilakukan

Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordina

si Penanganan Pengaduan Masyarakat

Berindikasi Kerugian Negara

29 32

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor

Daerah (KD) yang Dilakukan Penilaian Menuju

WBK/WBBM

82 82

Jumlah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah

(KD) yang Dilakukan Pengawasan atas

Penyelenggaraan SPIP

20 20

Peningkatan Penanganan

Pengaduan Masyarakat di

Lingkungan Kementerian

Kesehatan

25



(100,00%);

Capaian Indikator Jumlah Satker/Lembaga yang Dilakukan

Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi Penanganan

Pengaduan Masyarakat Berindikasi Kerugian Negara pada tahun



Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor

Daerah (KD) yang Dilakukan Penilaian Menuju WBK/WBBM pada



Capaian Indikator Jumlah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD)

yang Dilakukan Pengawasan atas Penyelenggaraan SPIP pada tahun



6) Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur




Capaian Indikator Persentase Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor

Daerah (KD) yang Menerapkan Program Pencegahan Korupsi:

Cara hitung disesuaikan dengan persentase realisasi aksi PPK:


2019

REALISASI

2019

Persentase Satker Kantor Pusat (KP) dan

Kantor Daerah (KD) yang Menerapkan

Program Pencegahan Korupsi

100% 100%

Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Monitoring

dan Evaluasi Pelaksanaan Area Perubahan

Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi

8 8

Jumlah Satker yang Dilakukan

Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi/Konsolidasi/

Edukasi Pengawasan

12 12

Persentase Realisasi Anggaran 94% 96,98%

Jumlah Hasil Analisis dan Pemutakhiran Data

Pelaporan Tindak Lanjut Hasi Pengawasan40 40

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program

Peningkatan Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur


26


2015 : 43 satker;

2016 : 45 satker;

2017 : 43 satker:

2018 : 41 satker;

TW IV 2019 : 42 satker

Realisasi = Jumlah aksi PPK s/d TW IV 2019

Seluruh satker Kemenkes

= (43+45+43+41+42) X 100%

214

= 100,00%

Capaian Indikator Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan

Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 sebesar 8 dokumen/laporan

dari 8 dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);

Capaian Indikator Jumlah Satker yang Dilakukan Pembinaan/

Konsultasi/ Koordinasi/ Konsolidasi/ Edukasi Pengawasan pada



Capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran pada tahun 2019

sebesar 96,98%. Cara hitung alokasi anggaran Inspektorat Jenderal

tahun 2019 sebesar Rp118.172.589.000,- penyerapan anggaran

sampai dengan triwulan IV tahun 2019 sebesar Rp114.600.192.101,-

(96,98%);

Capaian Indokator Jumlah Hasil Analisis dan Pemutakhiran Data

Pelaporan Tindak Lanjut Hasi Pengawasan pada tahun 2019 sebesar

40 dokumen/laporan dari 40 dokumen/laporan yang ditetapkan

(100,00%).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2018

Realisasi IKU Inspektorat Jenderal

2019 2018

Target Realisasi Target Realisasi

100,00% 99,00% 97,00% 98,24%

27


Jika melihat dari tabel diatas, realisasi IKU Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan mengalami kenaikan capaian dari 98,24% pada tahun 2018 menjadi

99,00% pada tahun 2019.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah:

Apabila capaian kinerja Inspektorat Jenderal diperbandingkan dengan target

capaian kinerja jangka menengah maka dapat dilihat dalam grafik sebagai

berikut:

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2015 – 2019

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal sebesar 99,00% pada tahun 2019 belum

memenuhi dari target kinerja yang direncanakan pada tahun tersebut yakni

sebesar 100%. Dan jika diperbandingkan dengan target capaian kinerja jangka

menengah Inspektorat Jenderal, maka target kinerja pada tahun 2018

sebenarnya telah tercapai pada tahun 2015. Namun pada tahun 2019 tantangan

Inspektorat Jenderal semakin besar karena seluruh satuan kerja dibawah

Kementerian Kesehatan tidak boleh ada temuan Kerugian Negara diatas 1%.

4. Analisa Penyebab Ketidaktercapaian Target:

Ketidaktercapaian target sasaran Program Inspektorat Jenderal tahun 2019

dikarenakan hasil audit BPK terdapat temuan kerugian keuangan negara di atas

1% pada 2 satuan kerja, dimana dalam temuannya terdapat kelebihan

28


pembayaran pekerjaan pengadaan jasa PCO pertemuan tingkat Menteri GHSA

tahun 2018, kelebihan harga satuan timpang pekerjaan renovasi, kelebihan

pembayaran prestasi pekerjaan renovasi, kekurangan penerimaan negara, dan

pembayaran Pay For Performance tidak sesuai ketentuan. Alternatif solusi yang

dilakukan antara lain : 1) unit utama pembina bersama dengan Inspektorat

Pembina dalam rangka penjaminan mutu (quality assurance) agar melakukan

pembinaan dan evaluasi secara intensif terhadap satuan kerja tersebut. 2)

satuan kerja agar menerapkan manajemen resiko dalam pelaksananan

kegiatannya. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya dalam

pencapaian sasaran kegiatan secara berkesinambungan terhadap satuan kerja

di lingkungan Kementerian Kesehatan diantaranya sebagai berikut:

a. Reviu Laporan Keuangan

Dalam rangka mempertahankan opini laporan keuangan Kementerian

Kesehatan, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan reviu atas

laporan keuangan. Reviu laporan keuangan bertujuan memberikan

keyakinan tentang akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang

disajikan pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan sesuai

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

b. Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran

Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah

telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui government spending

atau belanja pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,

belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan

sosial, dan belanja lain-lain.

c. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Risiko

Pendampingan penyusunan laporan keuangan setiap satuan kerja

diharapkan dapat tersusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP), sehingga terselenggara laporan keuangan yang akuntabel dan

berdasarkan bukti (evidence based).

d. Pengamanan Aset Kementerian Kesehatan

Pengamanan aset Kementerian Kesehatan dilakukan dalam upaya

mendorong terselenggaranya penatausahaan dan tata kelola aset sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, terutama pada satuan kerja penerima dana

Tugas Pembantuan (TP) yang dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK).

29


e. Pendampingan/Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa

Pendampingan/konsultasi pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tujuan

untuk memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta tender,

meyakinkan keputusan yang dibuat terhindar dari tuntutan hukum,

menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa, dan

menghindari terjadinya praktik korupsi.

f. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di setiap satuan kerja,

Inspektorat Jenderal melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini dilakukan sebelum Kementerian

PAN dan RB melakukan evaluasi SAKIP Kementerian Kesehatan. Selain itu,

dilaksanakan pula reviu LAKIP.

g. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran

Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan reviu

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di masing-

masing unit utama atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kegiatan ini dilakukan sebelum dilakukan penelaahan oleh Direktorat

Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

h. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP)

Salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah memastikan bahwa satuan

kerja telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil audit internal

maupun eksternal. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau

percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu

sesuai ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan

dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka

memberikan masukan kepada satuan kerja untuk penyelesaian tindak lanjut

hasil audit yang dilakukan secara berkala.

i. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) lain

30


Kerjasama pengawasan dilakukan dengan aparat pengawasan lain yaitu

Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP).

j. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat,

Kementerian Kesehatan telah membentuk tim untuk menangani pengaduan

masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:

HK.02.02/MENKES/239/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Tim

Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu. Dalam pelaksanaannya

dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor

PER/05/M.PAN/14/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan

Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

k. Koordinasi Integrasi Program

Mengawal terlaksananya integrasi program prioritas 2016-2019 seperti

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Pos

Pembinaan Terpadu (PTM di Posbindu), Program Pencegahan dan

Pengendalian Tuberkulosis, Program Jaminan Kesehatan Nasional,

Program Nusantara Sehat, Penurunan Stunting dan Joint Audit DAK.

l. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mencapai tujuan tata kelola yang baik, Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,

diantaranya:

1) Keterbukaan (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam

mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai organisasi.

2) Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan organisasi

terlaksana secara efektif.

3) Responsibilitas (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan

organisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip

organisasi yang sehat.

4) Independensi (Independency), yaitu organisasi dikelola secara

professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak

31


manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

prinsip organisasi.

5) Prediktabilitas (Predictability), yaitu implementasi yang konsisten dari

kebijakan pendukung, peraturan dan regulasi.

6) Dinamis (Dynamism), yaitu inovasi atau perubahan positif dalam tata

kelola yang dapat meningkatkan efisiensi kinerja Inspektorat Jenderal.

m. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diantaranya

melalui :

1) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

lingkungan Kementerian Kesehatan melalui pendampingan penilaian

risiko dalam rangka penerapan SPIP di seluruh satuan kerja di

lingkungan Kementerian Kesehatan.

3) Pemantapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) melalui

pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pencegahan korupsi di

satuan kerja.

4) Mendorong pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian

Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14

Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi dan Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Petunjuk

Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

5) Mengoptimalkan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

bagi aparatur wajib lapor di lingkungan Kementerian Kesehatan.

n. Program Penguatan Sistem Pengawasan

Meningkatkan implementasi penangaan pengaduan masyarakat di semua

unit organisasi.

o. Meningkatkan Implementasi Whistleblowing System (WBS) di seluruh

satuan kerja Kementerian Kesehatan.

p. Meningkatkan Pencegahan Benturan Kepentingan.

q. Mendorong Pelaksanaan SPIP pada satuan kerja di lingkungan Kementerian

Kesehatan.

r. Mendorong satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk

mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM).

32


s. Pembentukan SKI (Satuan Kepatuhan Internal) berdasarkan Permenkes

tata kelola pengawasan.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal tahun 2019

adalah sebesar 99,00% dari target 100%. Alokasi dan target anggaran untuk

mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp118.172.589.000,-

(anggaran tersebut setelah ada penambahan belanja pegawai dan pemberian

dana insentif dari Kementerian Keuangan). Dengan terget fisik sebanyak 3.018

dokumen/laporan. Namun pada bulan Desember 2019 terdapat perubahan

target fisik dari 3.018 menjadi 3.413 laporan dalam satu tahun.

Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebesar

Rp116.045.940.117,- (98,20%), namun terdapat pengembalian belanja sebesar

Rp1.445.748.016,- sehingga realisasi Netto sebesar Rp114.600.192.101,-

(96,98%). Adapun pengembalian belanja disebabkan oleh:

a. Pelaksanaan kegiatan audit, dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan

TLHP dan Monev DAK (IR 2)

b. Adanya kebijakan dan Menkes yang terbit yang Semester I 2019 terkait

dengan perjalanan dinas LN terutama ke Arab Saudi dimana uang lumpsum

yang dibayarkan hanya 30% (IR 2)

c. Adanya kegiatan pengawasan yang tidak terjadwal di PKPT yang dibiayai

dari anggaran di luar Itjen (IR 3)

d. Reviu LK tingkat satker pelaksanaanya di dalam gedung (IR I - IV)

33


e. Efisiensi belanja operasional pemeliharaan dan mesin (Sekretariat)

f. Efisiensi belanja modal melalui e-Catalog (Sekretariat)

g. Adanya pengurangan waktu pelaksanaan tugas pengawasan di Inspektorat

Investigasi yang tidak sesuai dengan lamanya waktu rencana penugasan

h. Efisiensi belanja transportasi & hotel perjalanan dinas yang telah di LS

(Realisasi belanja dibawah SBM)

i. Adanya pengembalian belanja dari kegiatan Paket Meeting (adanya

sebagian peserta yang dialokasikan anggaran menggunakan sumber dana

Itjen, realisasinya menggunakan sumber dana satker masing-masing) (IR I)

j. Adanya penugasan lain dalam periode waktu penugasan yang sama dengan

kegiatan pengawasan terutama untuk Dalnis dan Ketua Tim (seluruh IR).

sedangkan realisasi fisik sebanyak 3.433 laporan (100,59%).

Jika melihat capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2019 sebesar 99,00%

dan penyerapan anggaran sebesar 96,98% dengan realisasi fisik sebesar

100,59% maka telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan

Inspektorat Jenderal. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan

pembinaan dan pengawasan kepada auditor dalam satu penugasan mengingat

terbatasnya SDM auditor di Inspektorat Jenderal yang hanya berjumlah 193

orang yang terdiri dari Auditor Utama 1 orang, Auditor Madya 24 orang, Auditor

Muda 36 orang, Auditor Pertama 106 orang, Auditor Terampil 2 orang, Auditor

34


Kepegawaian Madya 1 orang, Auditor Kepegawaian Muda 6 orang dan Auditor

(Analis Bidang Pengawasan) JFU 17 orang.

6. Kinerja Inisiatif Pencegahan Korupsi:

Selama tahun 2019 terdapat beberapa Kegiatan Inisiatif Pencegahan Korupsi

yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal antara lain:

a. Diterbitkannya produk hukum baru yaitu Permenkes No 24 Tahun 2019

tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan

Kementerian Kesehatan dan Permenkes No 25 Tahun 2019 tentang

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian

Kesehatan;

b. Diseminasi Petunjuk Pelaksanaan Joint Audit Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan 2019 kerja sama antara Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Badan Pengawas Keuangan

Pemerintah (BPKP). Diseminasi ini bertujuan untuk: (a) mendapatkan

informasi terkait kebijakan DAK fisik bidang kesehatan dan program strategis

yang didukung oleh dana tersebut; (b) memberikan persamaan persepsi

auditor dalam melaksanakan audit; dan (c) memberikan informasi terkait

dengan prosedur audit dan kertas kerja audit yang akan digunakan dalam

pelaksanaan audit termasuk penyusunan laporan hasil audit dan kompilasi

35


laporan audit tingkat nasional. Hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan

audit DAK yaitu: a) Penguatan SPIP pengelolaan DAK Fisik dan peningkatan

kapabilitas APIP daerah; b) Melaksanakan Manajemen risiko pada

pengelolaan DAK Fisik dan Risk Based Audit Planning pada pengawasan

kegiatan DAK Fisik; serta c) Melaksanakan koordinasi dan sinergi antar

APIP dalam melakukan pengawasan DAK Fisik sejak perencanaan sampai

dengan pelaporan;

c. Advokasi Tata Kelola Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud)

Program JKN melalui Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta Pengenaan Sanksi

Administrasi terhadap Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan diharapkan dapat mengatasi segala bentuk penyimpangan yang

ada dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, agar pelaksanaan

program JKN dapat berjalan dengan baik. Sebagai wujud komitmen antara

pusat dan daerah dalam memberantas fraud dalam pelaksanaan Jaminan

Kesehatan Nasional maka Kemenkes telah membentuk Tim pencegahan

dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Tingkat Pusat dalam Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan yang tertuang dalam Kepmenkes No.

HK.01.07/MENKES/718/2019;

d. Pembinaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dilakukan oleh

Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan level maturitas SPIP,

sehingga sudah ada 26 satuan kerja yang mencapai level rintisan (level 1),

66 satuan kerja mencapai level berkembang (level 2), 11 satuan kerja yang

sudah mencapai level terdefinisi (level 3), dan 1 satuan kerja yang sudah

mencapai level terkelola (level 4);

e. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:

HK.03.01/MENKES/066/I/2010 sebagaimana telah diperbaharui dengan

Permenkes No. 35 Tahun 2017 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi

Pejabat di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan mendorong pelaporan LHKPN tersebut kepada

seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sampai dengan

tanggal 31 Desember 2019 dari jumlah wajib lapor Penyelenggara Negara

36


sebanyak 3.385 orang, yang telah menyampaikan LHKPN adalah sebanyak

3.385 orang (100%);

f. Pelaporan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan

melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan. Pada tahun

2019 terdapat 153 laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG Kementerian

Kesehatan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal. Dari 153 barang

gratifikasi yang telah dilaporkan tersebut telah mendapatkan status dari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu: 10 menjadi Milik Negara, 1

dikelola Instansi, 1 dimanfaatkan oleh pelaporan, 38 diserahkan ke pihak

yang membutuhkan, 26 dikelola untuk kepentingan Instansi, 1 tidak

diketahui, dan 76 masih dalam proses;

g. Pengelolaan sponsorship yang melapor baik secara mandiri maupun melalui

instansi dalam memberi dan menerima sponsorship selama tahun 2019,

terdapat 598 penerima Institusi, 12 penerima praktik perorangan, dan 18.957

perusahaan pemberi;

h. Pembentukan zona integritas dan pembinaan satker berpredikat Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM). Selama tahun 2019 terdapat usulan satker untuk dinilai sebagai

satker WBK/WBBM dari masing-masing unit utama sebanyak 75 satker dan

telah dilakukan Assesment sehingga sebanyak 19 satker memperoleh

predikat WBK dari Menteri Kesehatan. Kegiatan pendampingan yang

dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selama tahun 2019 berhasil membawa

satuan kerja Kementerian Kesehatan, yakni RS Orthopedi Prof. Dr.

Soeharso Surakarta dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)

Surakarta berhasil mendapatkan penghargaan dari Kemenpan dan RB

sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;

i. Hasil survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2018 yang diberikan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Oktober 2019, Kementerian

Kesehatan menduduki posisi pertama yang memiliki indeks integritas

Kementerian/Lembaga tertinggi dengan nilai rata-rata 74,75. SPI ditujukan

untuk mengidentifikasi area rentan korupsi dan indicator keberhasilan

pencegahan korupsi, yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian

Pengembangan KPK dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun

waktu 2 bulan yaitu pada bulan Oktober. Survei Penilaian integritas tersebut

37


dinilai dengan skala 0-100, semakin tinggi angka indeksnya maka

menunjukkan tingkat integritas yang semakin baik. Bila angka indeksnya

rendah maka menunjukan tingkat interitas yang lebih buruk atau lebih rawan

terjadi korupsi;

j. Workshop Satuan Kepatuhan Internal (SKI) yang bertujuan mempersiapkan

terbentuknya SKI yang bertugas memastikan terlaksananya tata kelola

organisasi yang akuntabel, pengendalian intern, dan manajemen risiko pada

Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;

k. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) lain

Kerjasama pengawasan dilakukan dengan aparat pengawasan lain yaitu

Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

7. Kegiatan Penunjang Keberhasilan:

Beberapa kegiatan penunjang untuk mendukung pencapaian sasaran ini

dilakukan upaya antara lain:

a. Kegiatan Penguatan Kapasitas APIP antara lain:

Partisipasi Itjen Kemenkes Dalam Seminar Nasional/Internasional

antara lain: Seminar Nasional Internal Audit 2019 dengan Tema

Energizing Internal Audit: Bridging to The Future tanggal 23-26 April

2019, The IIA’S International Conference 2019 & On Site Learning

Program 2019 di Anaheim California Selatan Amerika Serikat tanggal 6-

14 Juli 2019, dan International Workshop Best Practices in Implementing

Governance, Riks dan Control in Era Revolution Industry 4.0;

Workshop Investigative Interview Skill tanggal 13-16 Agustus 2019;

Kegiatan Risk Management Fundamentals Workshop tanggal 18-20

November 2019;

Inspektorat Jenderal Kemenkes bekerjasama dengan United States

Agency for International Development (USAID) CEGAH untuk

peningkatan kapasitas APIP antara lain: Coaching Clinic, Pelatihan Audit

Kinerja, dan Executive Workshop;

38


b. Sosialisasi Anti Korupsi antara lain:

Sosialisasi Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi

Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan.

c. Koordinasi Lintas Sektor antara lain:

Pertemuan Pembahasan Hasil Pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern

Tahun 2019 di Bogor pada bulan November 2019, pertemuan tersebut

dihadiri oleh perwakilan APIP dari Kementerian Keuangan, Kementerian

Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian

Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM,

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi D.I. Yogyakarta,

dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;

d. Penguatan Manajemen Pengawasan antara lain:

Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Tahun 2019 dalam rangka untuk

menghasilkan rumusan perencanaan pengawasan Inspektorat Jenderal

yang terintegrasi, pada tanggal 26 Februari s.d 1 Maret 2019 bertempat

di Yogyakarta, Kegiatan kali ini mengambil tema “Penguatan Tata Kelola

Pengawasan Intern dalam mendukung Pembangunan Kesehatan

menyongsong periode RPJMN 2020 – 2024”. Kegiatan Rakerwas tahun

2018 dihadiri oleh seluruh jajaran eselon II, eselon III, eselon IV,

perwakilan auditor, dan fungsional lain di lingkungan Inspektorat

Jenderal;

Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2019 dilaksanakan

dengan mengambil tema “Sinergitas Penguatan Pengawasan Intern

terhadap Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

untuk Mewujudkan Pencapaian Pembangunan Kesehatan yang

Berkualitas.” Diselenggarakan pada tanggal 2 s.d 5 Juli 2019 di Sentul

Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mensinkronisasi program

pengawasan dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian

Kesehatan.

39


Kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil

Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan BPK RI. Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan menyelenggarakan acara Rekonsiliasi

Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat

Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Kegiatan ini berlangsung mulai

tanggal 18 s.d 21 Juni 2019 yang diselenggarakan di Tangerang Provinsi

Banten. Kegiatan dihadiri oleh para satuan kerja baik Kantor Pusat,

Kantor Daerah maupun Dekonsentrasi;

Dalam rangka keterbukaan informasi publik Inspektorat Jenderal secara

berkala mempublikasikan hasil kinerjanya melalui berbagai saluran

informasi baik melalui website maupun media sosial. Informasi yang

diakses seperti Laporan Kinerja, Laporan Triwulanan, pengumumann

LHKPN, Jumlah Pengaduan, dan lainnya.

Partisipasi Inspektorat Jenderal dalam Seminar Nasional Internal Audit,

The IIA’S International Conference 2019 & On Site Learning Program

2019 Anaheim di California Selatan Amerika Serikat, dan International

Workshop Best Practices In Implementing Governance, Risk And

Control In Era Revolution Industry 4.0.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan RI tahun 2019 didukung oleh dana yang bersumber dari DIPA

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI sesuai Keputusan Menteri

Keuangan Nomor: DIPA-024.02.1.415366/2019 Tanggal 5 Desember 2018

dengan alokasi sebesar Rp118.172.589.000,-.

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program Tahun 2018 dan 2019

No Program Sasaran Anggaran

Tahun 2019 Tahun 2018

1

Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan RI

Meningkaatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

118.172.589.000 119.983.200.000

J U M L A H 118.172.589.000 119.983.200.000

40


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran program Inspektorat Jenderal

tahun 2019, turun sebesar Rp1.810.611.000,- atau sebesar 1.51% dibandingkan

dengan pagu anggaran tahun 2018.

Tabel Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2019

Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tahun 2019

untuk mewujudkan sasaran Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian Kesehatan adalah sebesar Rp118.172.589.000,- terdiri dari Belanja

Pegawai Rp40.396.454.000,- dan Non Belanja Pegawai yang terdiri dari Belanja

Barang sebesar Rp76.095.271.000,- dan Belanja Modal sebesar

Rp1.680.864.000,-. Dari alokasi yang dianggarkan tersebut, sampai dengan

tanggal 31 Desember 2019 telah direalisasikan sebesar Rp114.600.192.101,-

(96,98%), terdiri dari Belanja Pegawai Rp40.354.456.991,- dan Non Belanja

Pegawai yang terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp72.594.098.010,- dan

Belanja Modal sebesar Rp1.651.637.100,-. sedangkan anggaran yang tidak

terserap sebesar Rp3.572.396.899 (3,12%).

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah

Rp40.354.456.991,- dan Rp39.307.968.984,- Realisasi belanja pegawai tahun

2019 mengalami kenaikan sebesar 2,66% dari tahun 2018. Hal ini disebabkan

antara lain oleh:

1. Adanya Perubahan Tarif Gaji Pokok untuk PNS, TNI , Polri PP No. 15,16,17

thn 2019;

2. Adanya Kenaikan Pangkat Golongan sebanyak 27 Orang;

2018

PAGU

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

Belanja

Belanja Pegawai 40.396.454.000 40.354.456.991 39.307.968.984 2,66

Bealanja Barang 76.095.271.000 72.594.098.010 74.863.609.801 (3,03)

Belanja Modal 1.680.864.000 1.651.637.100 1.525.181.432 8,29

Belanja Bantuan Sosial - - - -

Jumlah Belanja 118.172.589.000 114.600.192.101 115.696.760.217 -0,95

2019

% (Kenaikan

/ Penurunan)

URAIAN

41


3. Adanya Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 83 orang;

4. Adanya Perubahan Jabatan Fungsional Umum menjadi fungsional Khusus

sebanyak 8 orang.

Untuk Realisasi Belanja Barang tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah

sebesar Rp72.594.098.010,- dan Rp74.863.609.801,- Realisasi Belanja Barang

tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (3,03%) dari Realisasi Belanja Barang

Tahun 2018. Hal ini antara lain disebabkan adanya kegiatan yang pelaksaannya

bersamaan dalam satu waktu (audit, TLHP, Monev DAK), adanya kebijakan dan

Menteri Kesehatan terkait dengan belanja perjalan dinas luar negeri terutama ke

Arab Saudi yang dibayarkan hanya 30%, adanya efisiensi belanja operasional

pemeliharaan dan mesin.

Belanja Modal tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar

Rp1.651.637.100,- dan Rp1.525.181.432,-. Realisasi Belanja Modal pada tahun

2019 mengalami kenaikan sebesar 8,29% dibandingkan tahun 2018 disebabkan

oleh kebutuhan pembelian aset di tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun

2018.

Tabel Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2019

Jika melihat pada tabel diatas maka realisasi anggaran Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 adalah sebesar 96,98%.

NO JENIS BELANJAPAGU ANGGARAN

TA 2019

REALISASI

(Netto)%

1 Belanja Pegawai 40.396.454.000 40.354.456.991 99,90

2 Belanja Barang 76.095.271.000 72.594.098.010 95,40

3 Belanja Modal 1.680.864.000 1.651.637.100 98,26

118.172.589.000 114.600.192.101 96,98 Jumlah Belanja

42


Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Itjen Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019

Pada grafik di atas terlihat realisasi anggaran pada tahun 2019 mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya. Perubahan alokasi

dan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2015 - 2019 dapat terlihat pada

grafik berikut :

Grafik Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal

Tahun 2015 – 2019

Realisasi anggaran per sasaran kegiatan di setiap unit Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan dapat dilihat sebagai berikut:

43


1. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat I:

Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut

sebesar Rp10.583.821.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31

Desember tahun 2019 sebesar Rp10.116.528.304,- (95,58%).

2019

%

2018

%

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

Rp10.583.821.000,- Rp10.116.528.304,- 95,58 Rp10.534.141.000,- Rp10.482.782.412,- 99,51

Jika melihat tabel diatas terdapat kenaikan pagu anggaran Inspektorat I dari

Rp10.534.141.000,- pada tahun 2018 menjadi Rp10.583.821.000,- pada tahun

2019.

2. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II:




2019

%

2018

% Pagu Realisasi Pagu Realisasi

Rp12.784.307.000,- 11.898.186.515,- 93,05 Rp12.918.764.000,- Rp12.725.623.298,- 98,50

Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat II dari


2019.

3. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat III:




2019

%

2018


Rp10.821.667.000,- Rp10.123.118.088,- 93,54 Rp11.786.388.000,- Rp11.345.437.565,- 96,26

Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat III dari


2019.

44


4. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV:




2019

%

2018


Rp9.749.903.000,- Rp9.502.419.763,- 97,46 Rp10.637.349.000,- Rp10.340.837.188,- 97,21

Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat IV dari


2019.

5. Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan.




2019

%

2018

%


Rp7.381.113.000,- Rp7.086.383.563,- 96,01 Rp7.750.009.000,- Rp7.182.311.319,- 92,67

Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat

Investigasi dari Rp7.750.009.000,- pada tahun 2018 menjadi

Rp7.381.113.000,- pada tahun 2019.

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan.




2018

%

2018

%


Rp66.851.778.000,- Rp65.873.555.868,- 98,54 Rp66.356.549.000,- Rp63.619.768.435,- 95,88

45


Jika melihat tabel diatas terdapat kenaikan pagu anggaran Sekretariat

Inspektorat Jenderal dari Rp66.356.549.000,- pada tahun 2018 menjadi

Rp66.851.778.000,- pada tahun 2019.

46


C. PENGHARGAAN

Berbagai penghargaan telah diraih Kementerian Kesehatan sepanjang tahun 2019.

Dengan adanya penghargaan yang diraih, diharapkan dapat terus memacu semua

lini Kementerian kesehatan untuk meningkatkan kinerja. Berikut adalah

penghargaan yang diterima/diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan:

1. Inspektorat Jenderal Meraih Penghargaan sebagai Satker Terbaik Ke-2 Kategori

Pagu DIPA Sedang dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II TA 2019

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mendapatkan penghargaan

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2019 sebagai

Satuan Kerja Terbaik II dengan Kategori Pagu DIPA Sedang, oleh Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII. Setiap Satker yang

memperoleh penghargaan akan menjadi mitra prioritas, sebagai dasar

menyampaikan SPM, LPJ Bendahara dan layanan CSO tanpa antrian yang

berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan.

47


2. Kementerian Kesehatan menempati posisi pertama yang memiliki indeks

integritas Kementerian/Lembaga tertinggi

Komisi Pemberantasan Korupsi merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)

Tahun 2018, di Kantor KPK. Survei tersebut sebagai upaya pencegahan tindak

pidana korupsi terhadap 6 (enam) Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah

Provinsi. Kementerian Kesehatan menempati posisi pertama yang memiliki

indeks integritas Kementerian/Lembaga tertinggi dengan nilai rata-rata 74,75.

Hasil survei ditampilkan dengan skala 0-100. Semakin tinggi angka indeksnya

maka menunjukan tingkat integritas yang semakin baik. Bila angka indeknya

rendah maka menunjukan tingkat interitas yang lebih buruk atau lebih rawan

terjadi korupsi.

48


3. Inforwas Raih Peringkat Harapan I Kategori Terbitan Majalah Berkala pada

Malam Penghargaan Publikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan

RI Tahun 2019

INFORWAS Bulletin yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal berhasil

mendapatkan Peringkat Harapan I Kategori Terbitan Berkala Kategori Majalah

dan Buletin, yang diikuti oleh 68 terbitan berkala di lingkungan Kementerian

Kesehatan. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Kepala

Perpustakaan Nasional Syarif Bando dan diterima oleh Sekretaris Inspektorat

Jenderal, Heru Arnowo.

4. Inspektorat Jenderal Meraih Penghargaan sebagai Pengelola Kearsipan Terbaik

Ke-3 Tingkat Unit Utama dan Salah Satu Pegawai Itjen Kemenkes Menerima

Penghargaan Arsiparis Berprestasi Tingkat Keterampilan

Pada tahun ini HKN mengambil tema “Generasi Sehat, Indonesia Unggul”. Pada

hari kedua acara, Inspektorat Jenderal mendapatkan penghargaan sebagai Unit

49


Pengelola Kearsipan terbaik ke-3 antar unit utama di lingkungan Kemenkes, dan

salah satu pegawai Itjen Tumirah mendapatkan penghargaan sebagai arsiparis

terbaik ke-3 tingkat terampil.

50


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal merupakan bentuk perwujudan

pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif

pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pencapaian visi, misi dan

sasaran program Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan juga sebagai upaya dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penjabaran visi dan misi Inspektorat Jenderal dalam Penetapan Kinerja Inspektorat

Jenderal menitik beratkan pada program peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Kesehatan yang kemudian diurai dalam indikator kinerja utama

dan indikator kinerja kegiatan yang semuanya berjumlah 6 (enam) indikator.

Dengan demikian laporan ini menjabarkan tentang capaian kinerja Inspektorat

Jenderal yaitu pengukuran terhadap sasaran program dan kegiatan pengawasan

yang tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja

kegiatan dan juga dukungan sumber daya keuangan yang sudah mencapai 96,98%.

Dari hasil pengukuran dan analisis sasaran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2019

menunjukkan hasil yang secara umum sudah baik. Hal ini tergambar dari capaian

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Jenderal yang sudah direalisasikan

100,59%, begitupun dengan capaian beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang

sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan beberapa terobosan yang sudah

dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya, pembinaan terintegrasi yang

meliputi lingkup wilayah binaan dan pembinaan satuan kerja berdasarkan metode on

going process dan reviu pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian

Kesehatan.

Peran Inspektorat Jenderal dalam mendorong Kementerian Kesehatan untuk

mencapai good governance terlihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih oleh

Kementerian Kesehatan yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat

Jenderal sebagai instansi pengawas intern Kementerian Kesehatan RI.

51


Keberhasilan yang telah dicapai Inspektorat Jenderal selama periode Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, diharapkan dapat menjadi

tonggak dan barometer dalam pelaksanaan program pengawasanan lima tahun

kedepan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel sehingga hasil pencapaian

pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan

selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya yang telah

ditetapkan. Pada periode 2015-2018 realisasi capaian indikator kinerja utama telah

mencapai target yang ditetapkan, namun pada tahun 2019 belum mencapai target

yang ditetapkan (99,00%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%, dikarenakan

terdapat temuan kerugian keuangan negara di atas 1% pada 2 satuan kerja. Dalam

upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk

mendukung capaian renstra tahun 2020-2024 Kementerian Kesehatan maka akan

dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

Mendorong peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan untuk mencapai Internal Audit Capability Model (IACM) level 4;

Peningkatan maturitas SPIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menuju

level 4;

Meningkatkan peran APIP dalam area perubahan penguatan pengawasan dalam

pelaksanaan reformasi berokrasi Kementerian Kesehatan sebagai mitra strategis

bagi satker bagi satker (Strategic Bussines Partner);

Melaksanakan pencegahan fraud JKN melalui Tim Bersama dalam satgas

penanganan fraud JKN;

Melaksanakan monev dan joint audit Dana Alokasi Khusus (DAK) bersama

Kementerian Dalam Negeri;

Pengawasan program prioritas Kementerian Kesehatan melalui audit kinerja.

52


LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1 - Perjanjian Kinerja Tahun 2019

53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


Lampiran 2 – Dokumentasi Kegiatan Tahun 2019

Kunjungan supervise Inspektur Jenderal pada pertemuan penyusunan dan reviu

Laporan Keuangan UAPPA/B-W Vertikal Kemenkes

Pelantikan Inspektur Jenderal drg. Murti Utami, MPH

71


Kegiatan peningkatan kapasitas SDM Inspektorat Jenderal

Kegiatan Rapat Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2019

72


Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap penilaian mandiri pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Panel II

Kegiatan Evaluasi SAKIP Kementerian Kesehatan Tahun 2019

73


Rapat Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK RI Tahun 2019

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2018

74


Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2019

Publik Hearing revisi Pedoman Telaah Sejawat yang diikuti oleh anggota AAIPI

75


Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) mengadakan Diseminasi Petunjuk

Pelaksanaan Joint Audit Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan 2019

Penandatanganan komitmen bersama untuk mengawal terjadinya Fraud dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan

76


Evaluasi Program Pengawasan Tahun 2019 di lingkungan Inspektorat Jenderal


Peningkatan Kapasitas Manajerial Agent of Change (AoC) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

77


Pertemuan Evaluasi Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan

Kementerian Kesehatan.

Workshop Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis

Risiko Tahun 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

78


Workshop Satuan Kepatuhan Internal (SKI)

Pertemuan Evaluasi Program Pengawasan, Penyusunan Pelaporan Kinerja

Tahun 2019 dan Kaleidoskop Kinerja Tahun 2015-2019 Inspektorat Jenderal

Documents

RINGKASAN EKSEKUTIF - kemkes.go.id · Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, Hasil survei Penilaian Integritas tahun 2018 oleh