Upload
agung-yuriandi
View
2.280
Download
27
Embed Size (px)
Citation preview
1
R I N G K A S A N
I. HAK AZASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK
1. TRANSISI POLITIK MENUJU DEMOKRASI
A. Dari Otoritarianisme Ke Demokrasi : Kemunculan Negara-
Negara Demokrasi Baru
Otoriter dan totaliter adalah suatu ideologi negara yang kekuasaan
tertingginya dipegang oleh militer sehingga muncullah diktator. Negara-
negara yang tadinya otoriter, lama kelamaan berubah menjadi demokrasi
dikarenakan oleh kegerahan masyarakatnya yang ditindas.
Demokrasi adalah suatu ideologi negara yang berasal, dari, dan untuk
rakyat. Merupakan pengharapan baru bagi pemimpin-pemimpin negara yang
memakai paham demokrasi, antara lain : Yunani, Spanyol, Argentina, Chile,
Brazil, Uruguay, Polandia, Jerman Timur, Hongaria, Afrika Selatan, dan lain
sebagainya. Untuk memajukan negara yang sudah demokrasi maka tidak
terlepas dari rekonsiliasi dengan masa lampau negaranya yang berupa
pelanggaran HAM.
Menurut Samuel P. Huntington, negara yang otoriter dulunya berubah
menjadi demokrasi adalah lebih dari 40 (empat puluh) negara. Adapun
perubahan tersebut dengan cara, antara lain :
- Ada perubahan dengan cara yang signifikan;
2
- Penguatan kelompok reformis yang mengambil inisiatif untuk
mendorong transisi;
- Negosiasi dengan kelompok oposisi; dan
- Intervensi Amerika Serikat sebagai negara adi kuasa.
Menurut Anthony Giddens fungsi pemerintah dalam hal transisi,
antara lain :
- Menyediakan sarana untuk kepentingan-kepentingan yang beragam;
- Menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-
kepentingan yang saling bersaing;
- Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka, dimana debat
bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa terus dilanjutkan;
- Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara,
termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan yang kolektif;
- Mengatur pasaar menurut kepentingan publik, dan menjaga
persaingan pasar ketika monopoli mengancam;
- Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan
melalui penetapan kebijakan;
- Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran
utamanya dalam sistem pendidikan;
- Menopang sistem hukum yang efektif;
3
- Memainkan peran ekonomis secara langsung, sebagai pemberi kerja
dalam intervensi makro maupun mikro – ekonomi, plus penyediaan
infrastruktur;
- Membudayakan masyarakat – pemerintah merefleksikan nilai dan
norma yang berlaku secara luas, tetapi juga bisa membantu
membentuk nilai dan norma tersebut, dalam sistem pendidikan dan
sistem-sistem lainnya; dan
- Mendorong aliansi regional dan transnasional, serta sasaran-sasaran
global.
Negara totaliter bukan sekedar hanya mengontrol kehidupan
masyarakat, mempertahankan kekuasaan sebuah elit politik, juga bukan
sekedar rezim seorang diktator yang haus kuasa, tetapi juga sebuah sistem
politik yang melebihi bentuk kekuasaan negara yang mengontrol,
menguasai, dan memobilisasi segala segi kehidupan masyarakat.
Ada 2 (dua) rezim totaliter yang dikenal pada abad ini, yaitu :
pemerintahan Nasional – Sosialisme (NAZI), Adolf Hitler (1933-1945) di
Jerman; dan kekuasaan Bolshevisme Soviet di bawah kepemimpinan Jossif
W. Stalin (1922-1953), yang kemudian menyebar ke negara lain di Eropa
Timur, Cina, Korut, dan Indocina.
B. Reposisi Hubungan Sipil – Militer
Bagi negara-negara yang baru menganut demokrasi maka diperlukan
untuk memisahkan hubungan antara sipil – militer, membangun kekuasaan
4
wilayah publik, merancang konstitusi baru, menciptakan sistem kompetisi
partai dan institusi-institusi demokrasi, liberalisasi, privatisasi, dan bergerak
ke arah ekonomi pasar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan
menahan laju inflasi dan pengangguran, mengurangi defisit anggaran,
membatasi kejahatan dan korupsi, serta mengurangi ketegangan dan konflik
antar etnis dan kelompok agama.
Seperti di Indonesia setelah ORBA (Orde Baru), kekuasaan militer
masih sangat besar. Terlihat pada rangkap jabatan yang berlaku pada masa
itu. Contoh : seorang TNI-POLRI bisa menduduki kursi DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat). Maka langkah yang harus diambil adalah recovery
militer untuk kembali kepada fungsinya yang dasar yaitu sebagai pertahanan
dan keamanan negara.
C. Perumusan Kebijakan Baru Untuk Menyelesaikan Hubungan
Dengan Rezim Sebelumnya
Dikarenakan adanya perubahan politik dari totaliter ke demokrasi
yang disebut dengan transisi politik maka diperlukan kebijakan-kebijakan
baru, yang menurut Solon adalah memberikan perlindungan yang besar
terhadap populasi penduduk, langkah ini disebut dengan kekuasaan hukum
termasuk di dalamnya adalah instrumen-instrumen demokratis dari majelis
rakyat dan pemeriksaan pengadilan yang adil, disamping itu juga
perlindungan kepada hak-hak anak juga harus diperhatikan.
5
Selanjutnya dikembangkan oleh Bronkhorst yaitu : memperbaharui
tatanan sosial baru; membuat suatu propaganda yang mengatakan bahwa
salah untuk menghina pihak-pihak yang dulu kaya dan sangat berkuasa
dengan tujuan untuk menghindari proses balas dendam dikarenakan pihak-
pihak yang dulunya berkuasa dapat dengan mudah mengambil alih
kekuasaan mereka kembali. Sumber daya yang ada pada penguasa yang
lama adalah sangat diperlukan untuk proses rekonstruksi sebuah negara;
dan melakukan pembersihan pada setiap lini pemerintahan.
D. Demiliterisasi Tidak Hanya Berkaitan dengan Militer
Dalam Paradigma Baru ada yang disebut sebagai kelompok reformis
yang menyarankan agar militer tetap berperan dalam mempengaruhi
perkembangan politik tetapi tidak lagi untuk mendominasi kursi
pemerintahan. Pada kenyataan yang ada, pihak militer tidak akan melakukan
intervensi jika tidak ada dukungan dari pihak sipil.
Menurut Harold Crouch, ada 5 (lima) langkah yang perlu ditempuh
untuk mengubah paradigma TNI-POLRI tersebut, yaitu :
- Mengurangi peran TNI-POLRI di dalam pemerintahan;
- Penghapusan kekaryaan;
- Menetralisasi politik;
- Pemisahan POLRI dari TNI; dan
- Orientasi pertahanan.
6
Dengan adanya langkah yang ditempuh oleh TNI-POLRI di Indonesia
tersebut, tampak bahwa kepemimpinan TNI-POLRI yang baru telah
menunjukkan dukungan terhadap demokratisasi dan secara berkala merujuk
pada “supremasi sipil” suatu terminologi yang selalu dihindari oleh kelompok
militer masa lalu.
Menurut Robert Lowry mengenai peningkatan anggota militer dengan
sipil seharusnya meningkat 24% selama 19 tahun dari tahun 1993 – 2019.
Jika kenaikan tersebut tercapai maka hal itu merupakan suatu kenaikan yang
signifikan dan dapat merubah dan memperkuat struktur keanggotaan militer
dalam konteks perbandingan antara jumlah personil yang berdinas aktif
dibandingkan dengan jumlah penduduk.
2. HAK AZASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK
A. Kasus Pembunuhan Steven Biko di Afrika Selatan
Steven Biko adalah seorang pemimpin gerakan kulit hitam yang
kharismatik, ia ditangkap di pos polisi penghadang jalan. Ia ditahan di dalam
pos tersebut dan meninggal ditempat sekitar 1 (satu) bulan dari waktu
penahanannya. Meninggal dengan mulut berbusa dan penuh luka bekas
pukulan.
Dua puluh tahun kemudian, para polisi yang berada pada pos tempat
Steven Biko dianiaya meminta pengampunan kepada Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi Afrika Selatan, namun hal tersebut hanya bisa dikabulkan
7
apabila mereka menceritakan segala tindakan mereka kepada Steven.
Konstitusi Transisi Afrika Selatan mengabulkan permintaan mereka dengan
memperhatikan segala aspek yang akan ditimbulkan dari putusan tersebut.
Jika kekerasan dilawan dengan kekerasan maka tidak akan ada habisnya.
B. Makna Keadilan dalam Proses Rekonsiliasi
Selanjutnya, istri dari Steven Biko adalah Ntsiki Biko mengajukan
tuntutan kepada pelaku yang menganiaya suaminya agar dihukum sebelum
para pelaku tersebut melakukan pengajuan amnesti dari Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. Bahkan, Ntsiki Biko mengajukan gugatan di
Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan bahwa pengajuan amnesti adalah
inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum internasional. Namun,
gugatan tersebut ditolak dan mendalilkan bahwa kewenangan komisi untuk
memberikan amnesti, bahkan juga bila diberlakukan bagi kejahatan terhadap
kemanusiaan.
Pada akhirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan
kemudian menyatakan menolak untuk memberikan amnesti terhadap para
pembunuh Steven Biko dikarenakan para pembunuh belum memberikan
kesaksian dengan jujur dan pembunuhan tersebut tidak terkait dengan suatu
tujuan politik.
C. Perspektif Hukum Internasional
Pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, pemberian
amnesti kepada pembunuh Steven Biko merupakan inkonstitusional dan
8
bertentangan dengan hukum internasional. Begitu juga dengan negara-
negara domestik lebih memilih penghukuman dari pada amnesti karena
sudah memiliki hukum yang sah untuk menjatuhkan hukuman daripada
upaya untuk pembalasan dendam. Masyarakat internasional dapat dengan
sendirinya menegakkan ketentuan-ketentuan hukum dan menghukum
kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ada perdebatan antara kelompok yang menganut prinsip “inward
looking” versus kelompok yang mengutamakan prinsip “outward looking”.
Outward looking adalah semua ketentuan dan badan internasional bersifat
mengikat (binding) dan harus dilaksanakan sedangkan inward looking adalah
keputusan-keputusan internasional memang perlu dihormati dan
dilaksanakan, sebab konsep kedaulatan negara.
3. PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA
A. Negara Amerika Latin
Menurut O’Donnell ada beberapa karakteristik transisi politik di
Amerika Latin dan Eropa Selatan, antara lain : heterogenitas yang lebih
tinggi di Amerika Latin dari pada Eropa Selatan; memenuhi kategori
otoriterisme birokratis; dan memiliki unsur-unsur patrimonialis.
Contoh negara otoriter birokratis dan otoriter tradisional, yaitu :
- Di Nikaragua yang dikuasai oleh rezim Somoza adalah termasuk
salah satu negara yang memenuhi kategori ini;
9
Contoh negara otoriter “populis” adalah Peru.
B. Non – Amerika Latin
- Di Yunani, pada tanggal 21 April 1967 suatu kelompok perwira militer
tingkat menengah yang disebut junta telah mengambil alih
pemerintahan dari Perdana menteri George Papandreou yang
menjamin untuk memegang kekuasaan secara sementara dengan
dalih mengontrol komunis, menghindari korupsi dan mengembalikan
Yunani ke arah demokrasi;
- Di Spanyol, pada tahun 1939 Jenderal Fransisco Franco muncul
sebagai pemenang dalam Perang Sipil Spanyol dengan memerintah
secara totaliter dengan tujuan untuk memberikan pengarahan-
pengarahan kepada masyarakat. Namun, pada tahun 1980-an, rezim
totaliter di Spanyol tersebut diganti dengan rezim yang demokratis
yang benar-benar berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.
II. KEADILAN TRANSISIONAL
1. PENGANTAR
A. Pemutusan Kaitan dengan Masa Lalu, Pencarian Jalan Baru
Masyarakat demokrasi yang baru berusaha untuk memutuskan kaitan
dengan pemerintahan otoriter dan mulai membangun. Ada timbul pertanyaan
apakah masyarakat menghukum penguasanya yang lama atau
10
membiarkannya. Namun, biasanya beberapa bangsa hanya menutup mata
terhadap masa lalunya yang kacau.
Menurut Bronkhorst, ada yang perlu dibahas dalam konteks keadilan
pada masa transisi yaitu :
- Kebenaran;
- Rekonsiliasi; dan
- Keadilan.
Meskipun demikian peran keadilan lebih banyak menimbulkan perdebatan
dari pada kebenaran dan rekonsiliasi.
Komisi-komisi pada sekitar 40 (empat puluh) negara yang dibentuk
untuk menuntaskan masalah masa lalu yang otoriter menunjukkan bahwa
pentingnya konsepsi keadilan transisional.
B. Empat Permasalahan Utama : Politik Memori
Menurut Ruti G. Teitel, jika suatu negara yang otoriter sudah berubah
ke arah demokrasi maka permasalahannya sekarang adalah bagaimana
masyarakat memperlakukan kejahatan-kejahatan yang terjadi pada masa
lampau karena berkaitan dengan masa depan negara, antara lain :
- Bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap komitmen suatu
rezim baru terhadap aturan-aturan hukum yang dilahirkannya?
- Tindakan-tindakan hukum apakah yang memiliki signifikansi
transformatif?
11
- Apakah – jika ada – terdapat kaitan antara pertanggungjawaban suatu
negara terhadap masa lalunya yang represif dan prospeknya untuk
membentuk suatu tata pemerintahan yang liberal?
- Hukum apakah yang potensial sebagai pengantar ke arah liberalisasi?
2. KONTEKS INTERNASIONAL PADA WAKTU TRANSISI
A. Internasionalisasi Permasalahan
Permasalahan internasionalisasi pada waktu transisi, antara lain :
- Membersihkan suatu kelompok besar dari para mantan pejabat
komunis dan kolaboratornya; dan
- Menurut Kritz, pemerintahan-pemerintahan asing didorong untuk
memainkan suatu peranan baik dalam bentuk pemberian
perlindungan bagi mereka yang berasal dari rezim sebelumnya atau
memfasilitasi pengeluaran atau ekstradisi mereka untuk diadili.
B. Hukum Internasional dan Keadilan Retroaktif
Konsep penengah dari aturan hukum transisional adalah hukum
internasional. Hukum internasional berguna untuk mengurangi dilemma dari
aturan hukum yang dilontarkan oleh keadilan pengganti dalam waktu transisi
dan untuk menjustifikasi legalitas berkaitan dengan perdebatan mengenai
prinsip retroaktif (azas berlaku surut).
C. Keadilan Retrospektif di Belgia, Perancis, dan Belanda
12
Menurut Lawrence Weschler dalam bukunya yang membahas
mengenai penyelesaian masalah dengan para penyiksa adalah secara
retrospektive, penyiaran kebenaran sampai kepada tahap tertentu untuk
menebus penderitaan korban bekas suatu rezim. Sedikitnya, sampai pada
batas tertentu ini adalah untuk menjawab dan menghargai para korban
tersebut, yang merupakan pembuktian terbalik bagi para penyiksa yang
berpura-pura untuk menuntut sesuatu. Secara prospektif, penyiaran
kebenaran menggunakan banyak cara yang halus dalam hal menuntut para
pelaku kejahatan kemanusiaan. Untuk … hal tersebut adalah struktur pokok
dari penyiksaan bahwa itu terjadi secara rahasia, di dalam kegelapan,
merupakan ganjaran untuk membuat perhitungan dengan membuat malu
para pelaku … para penyiksa tersebut perlu diperlakukan seperti itu dan
dengan tidak seorangpun akan pernah tahu; jika tidak seluruh pernyataan
yang mendasari penalaran memberikan kontribusi miliknya akan dengan
cepat masuk ke dalam pertanyaan.
D. UU Lustrasi Cekoslovakia
Pada bulan Februari 1948 di Cekoslovakia, komunis melakukan/
mendesak pemerintahan koalisi untuk mundur dan komunis mengambil
kekuasaan tersebut. Rezim komunis di Cekoslovakia tersebut memaksakan
suatu sistem pemerintahan yang sama dengan Uni Soviet dimana partai
melakukan kontrol terhadap negara.
13
Pada tahun 1950-an, kelompok Nasionalis Borjuis membersihkan
pemerintahan negaranya dari komunis dan para pengikutnya, lebih dari
100,000 (seratus ribu) tahanan politik dipenjara dan dipekerjakan di kamp-
kamp perburuhan dan sisanya ada yang dibunuh oleh kekuatan pemerintah
yang berkuasa.
Proses transisi di negara ini menggunakan sistem Uni Soviet juga.
Namun, perekonomian ambruk lalu program ekonomi yang barupun
didiskusikan. Lalu pada Januari 1968 terjadilah reformasi demokrasi dan
ekonomi tapi usaha tersebut sia-sia dikarenakan Cekoslovakia kembali
diduduki oleh rezim komunis yaitu Uni Soviet, Jerman Timur, Hongaria,
Polandia, dan Bulgaria yang menginvasi mereka. Paham komunis kembali
diberlakukan di negara tersebut.
Hal tersebut mengakibatkan munculnya pemerintahan baru yang
dengan cepat melawan warisan-warisan ketidakadilan dari rezim komunis.
Pada tanggal 4 Oktober 1991 diberlakukanlah Law on Lustration. Yang
bertujuan untuk mengungkapkan kasus 100,000 (seratus ribu) tahanan
politik yang diidentifikasikan komunis dan memberikan amnesti kepada
200,000 (dua ratus ribu) orang lainnya.
Law on Lustration selanjutnya di review kembali di Mahkamah
Konstitusi Cekoslovakia atas kritikan dari ILO (International Labor
Organization) karena telah melanggar undang-undang tersebut.
14
Dalam hal lustrasi ini Uhde menyatakan bahwa tingkat pelanggaran
dan kejahatan yang telah dilakukan melawan hak, hak azasi manusia, dan
kebidupan menjadi lebih tinggi dari pada beberapa hukum yang akan
menyelesaikannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita … seharusnya
memesan pada pencarian kehidupan untuk definisi dan keadilan yang
absolut.
E. Akibat yang Lebih Signifikan dan Empat Skenario Pasca
Komunis
Empat skenario pascakomunis, antara lain :
- Suatu negara pascakomunis secara gradual bertransformasi menjadi
suatu negara yang demokrasi pluralis stabil;
- Dari suatu sistem otoritarian, menurut Holmes beberapa peneliti
menghasilkan suatu gradasi yang baik dari hal ini, dan dapat
diargumentasikan bahwa suatu pembedaan harus dibuat antara
kelompok populis, nasionalis, militer, dan bahkan versi-versi – dengan
asumsi adanya kemungkinan kembalinya ke sistem komunis lama,
meskipun tidak terdapat sinyal-sinyal yang meyakinkan tentang
kemungkina terjadinya hal ini padasaat ini – dalam konteks komunis;
- Secara essential tidak mengarah kepada transisi jangka panjang,
dimana pemerintah berubah dengan frekuensi yang abnormal, dan
tetap berupaya untuk mengubah arah; dan
15
- Skenario yang tidak dapat atau tidak seharusnya dideskripsikan; ia
tidak dapat diprediksi, sejak ia tidak dapat disesuaikan dengan
kategori-kategori yang eksis sebelumnya.
Skenario-skenario ini ditetapkan adalah dengan tujuan agar sebagai
pengelompokan negara-negara komunis dikarenakan ada lebih dari 30 (tiga
puluh) negara yang pernah mengalami rezim otoriter (komunis) jadi tidak
mungkin dilakukan penelitian terhadap negara-negara tersebut.
3. KEADILAN DALAM MASA TRANSISI POLITIK
A. Pandangan Kelompok Realis Versus Kelompok Idealis
Dalam perdebatan tentang hubungan hukum dan keadilan dengan
liberalisasi, terdapat 2 (dua) pandangan yang saling berhadapan, yakni
pandangan kelompok realis versus kelompok idealis, dalam kaitannya
dengan kenyataan bahwa hukum harus menunjang pembangunan
demokrasi.
Keadilan transisional adalah keadilan yang diasosiasikan dengan
konteks ini dan keadaan-keadaan politik. Transisi mengimplikasikan
pergeseran-pergeseran paradigma dalam kosepsi keadilan; karenanya,
fungsi hukum menjadi secara mendalam dan secara inheren berlawanan
azas (paradoxical).
B. Hukum Hanyalah Suatu Produk dari Perubahan Politik
16
Suatu negara apabila kondisi politiknya berubah maka hukumnya
akan berubah juga. Jadi hukum adalah suatu alat untuk melegitimasi
kekuasaan. Berbagai kepentingan menjadi satu dan kepentingan nasionallah
yang ada pada suatu hukum.
C. Tergantung pada Hubungan Antara Hukum dan Politik
Dalam penyusunan teori liberal, yang dominan dalam hukum
internasional dan politik, hukum pada umumnya dipahami sebagai mengikuti
konsepsi idealis bahwa ia secara luas tidak dipengaruhi oleh konteks politik.
Sedangkan dalam konteks penyusunan teori hukum kritis, sebagaimana
kelompok realis menekankan pada kaitan yang erat antara hubungan hukum
dan politik.
Menurut Moh. Mahfud Mahmudin, di Indonesia berdasarkan
penelitiannya menyimpulkan bahwa ada intervensi antara politik terhadap
hukum. Dalam realitanya, hukum tidak steril dalam pembentukannya. Politik
sering berperan dalam pembuatan dan pelaksanaannya.
4. DILEMA PENERAPAN ATURAN HUKUM
A. Dasar Hukum Membawa Rezim Masa Lalu ke Pengadilan
Pada masa transisi politik timbul suatu dilema dalam hal
penghormatan terhadap aturan-aturan hukum, dimana hal ini berkaitan
dengan permasalahan keadilan pada rezim yang menggantikan. Pertanyaan
17
yang muncul adalah dalam hal apa yang membawa rezim masa lalu ke
pengadilan.
Dalam periode ini, mahkamah-mahkamah konstitusi (constitutional
courts) yang baru didirikan telah memikul beban institusional yaitu
bagaimana menetapkan suatu sistem hukum yang rule of law.
B. Perdebatan Hukum tentang Penyelenggaraan Persidangan
Terhadap Para Mantan Kolaborator Nazi
Di Jerman ada 2 (dua) ahli hukum yang saling bertolak belakang
dalam hal penghukuman terhadap para mantan kolaborator Nazi, yaitu : Hart
dan Fueller. Hart menganut aliran positivisme hukum yang menyatakan
bahwa seluruh hukum yang masih berlaku wajib dilaksanakan sebelum ada
ketentuan-ketentuan hukum baru, jadi walaupun tidak bermoral tetap harus
dijalankan. Sedangkan menurut Fueller peraturan yang menghukum para
Nazi tersebut adalah hukum yang baru dibuat berdasarkan demokrasi
karena putusnya hubungan dengan rezim otoriter maka putus pula hubungan
hukum nazi tersebut.
Penyelesaian masalahnya, akhirnya pemerintahan Jerman memakai
cara Fueller untuk menghukum para kolaborator Nazi tersebut.
18
T A N G G A P A N
Setelah membaca dan meringkas buku Hak Azasi Manusia dalam
Transisi Politik di Indonesia oleh Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, M. Hum.,
adapun tanggapan saya antara lain :
I. KOMUNISME
Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme
dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di
abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan
mengesampingkan buruh. Istilah komunisme sering dicampuradukkan
dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai
komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin
sehingga dapat pula disebut "Marxisme-Leninisme". Dalam komunisme
perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara
ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal
dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika
bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro
sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika
dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi
"tumpul" dan tidak lagi diminati. Komunisme sebagai anti kapitalisme
menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana
19
kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik
rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata.
Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya
komunisme juga disebut anti liberalisme. Secara umum komunisme sangat
membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu
yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari
pemikiran yang rasional dan nyata. 1
Banyak orang yang mengira komunisme 'mati' dengan bubarnya Uni
Soviet di tahun 1991, yang diawali dengan kuputusan Presiden Mikail
Ghorbacev. Namun Komunisme yang murni belum pernah terwujud dan tak
akan terwujud selama revolusi lahir dalam bentuk sosialisme (USSR dan
negara-negara komunis lainnya). Dan walaupun komunis sosialis hampir
punah, partai komunis tetap ada di seluruh dunia dan tetap aktif
memperjuangkan hak-hak buruh, pelajar dan anti-imperialisme. Komunisme
secara politis dan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai komunitas,
seperti Kepulauan Solentiname di Nicaragua.2
Seperti yang digambarkan Anthony Giddens, komunisme dan
sosialisme sebenarnya belum mati. Ia akan menjadi hantu yang ingin
melenyapkan kapitalisme selamanya. Saat ini di banyak negara, komunisme
berubah menjadi bentuk yang baru. Baik itu Kiri Baru ataupun komunisme
khas seperti di Kuba dan Vietnam. Di negara-negara lain, komunisme masih
1. Wikipedia. Komunisme. http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme. Wikimedia Inc. 2008.
2. Ibid.
20
ada didalam masyarakat, namun kebanyakan dari mereka membentuk
oposisi terhadap pemerintah yang berkuasa.3
Manifesto Komunis (B.Jerman : Das Manifest der Kommunistischen
Partei) atau sering juga disebut dengan Manifesto Partai Komunis adalah
suatu manifesto tertulis yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, dua
guru besar dalam ilmu Sosialisme dan pemimpin pergerakan kaum buruh
modern. Pada awalnya manifesto ini ditujukan untuk Liga Komunis.
Manifesto ini diterbitkan pertama kali pada tanggal 21 Februari tahun 1848 di
London.4
Manuskrip Manifesto ini dikirimkan ke percetakan di London bulan
Januari 1848, beberapa minggu sebelum meletus Revolusi Perancis tanggal
24 Februari 1848. Manuskripnya ditulis dalam bahasa Jerman yang
kemudian segera terjemahannya diterbitkan dalam bahasa Perancis, Inggris,
Denmark, Polandia dan bahasa - bahasa lainnya.5
II. REZIM OTORITER DAN PERUBAHANNYA
Bahwa ada suatu hukum yang mengatur dimana jika ada kekuasaan
yang otoriter berkuasa maka masyarakat pada negara tersebut
3. Ibid. 4. Karl Marx dan Friedrich Engels. Manifesto Partai Komunis 1848 : Pendahuluan.
http://marx.org/indonesia/archive/marx-engels/1848/manifesto/ch01.htm. Edisi Keterangan. 2008.
5. Ibid.
21
menginginkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Pada masa
perubahan dari rezim otoriter ke rezim demokrasi disebut transisi politik.6
Perubahan situasi politik ke arah otoriter biasanya dilakukan dengan
cara pemberontakan oleh pihak militer. Namun, hal tersebut tidak terlepas
dari kekuasaan orang sipil yang menggerakkan atau bisa disebut sebagai
otak dari pergerakan itu.7
III. PERMASALAHAN YANG MUNCUL
Seluruh permasalahan yang ditimbulkan dalam hal ini adalah tidak
terlepas dari Human Rights (Hak Azasi Manusia)8 dan bagaimana
penyelesaiannya. Terdapat 2 (dua) hukum dalam menghukum para pelaku
kejahatan tersebut antara lain adalah hukum yang berlaku pada zaman
rezim tersebut berkuasa dan hukum yang baru dibuat pada masa transisi.9
Permasalahan yang timbul adalah bagaimana cara membersihkan
seluruh rezim komunis dan para pejabatnya, hal ini menjadikan hal yang
utama pada kalangan internasional.10
Pada masa perubahan/ transisi ada konsep penengah yang lain dari
aturan hukum transisional adalah hukum internasional. Hukum internasional
6. Satya Arinanto. Hak Azasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Cet. 3. Pusat
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008. 7. Ibid. 8. HAM/ Hak Azasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak
awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Organisasi. Pengertian, Macam dan Jenis Hak Azasi Manusia/ HAM yang Berlaku Umum Global – Pelajaran Ilmu PPKN/ PMP Indonesia. www.organisasi.org. 2006.
9. Satya Arinanto. Loc cit. hal. 241 – 243. 10. Loc cit. hal. 130.
22
menempatkan institusi-institusi dan proses-proses yang melampaui hukum
dan politik domestik. Dalam periode perubahan politik, hukum
internasionallah yang menawarkan suatu konstruksi alternatif dari hukum
yang ada, walaupun terdapat suatu perubahan politik yang substansial, tetap
berlangsung kekal.11
Hukum internasional berperan untuk mengurangi dilema dari aturan
hukum yang dilontarkan oleh keadilan pengganti dalam waktu transisi dan
untuk menjustifikasi legalitas berkaitan dengan perdebatan mengenai prinsip
retroaktif.12
IV. KOMISI DARI MASA TRANSISI
Gerakan yang timbul setelah masa transisi adalah komisi kebenaran
dan rekonsiliasi untuk menegakkan konsepsi keadilan transisional13
(transisional justice).
Adapun yang diadili pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah
kejahatan melawan kedamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap
kemanusiaan.14
11. Loc cit. h. 146. 12. Loc cit. h. 211. 13. A. E. Priyono. Demiliterisasi dan Keadilan Transisional dalam Proses Demokratisasi
di Indonesia. http://www.demosindonesia.org/pdf/AEP--Projek%20Demiliterisasi,%20Keadilan%20Transisional,%20dan%20Politik%20Demokratisasi.pdf. 2008.
14. E-Learning. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. www.e-learning.unram.ac.id. 2008. h. 106.
23
V. PEMUTUSAN HUKUMAN
Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pemutusan hukuman dalam
hal genocide15 apabila : membunuh anggota kelompok; menyebabkan
penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, dengan
sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik, baik seluruhnya atau sebagian, memaksa
tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam
kelompok masyarakat; dan memindahkan secara paksa anak-anak dari
suatu kelompok ke kelompok lain.16
Isi dari buku tersebut begitu ilmiah dan scientific sehingga agak sulit
untuk memahaminya apabila hanya dengan satu kali baca. Banyak kata-kata
yang sulit untuk dimengerti. Penggunaan istilah-istilah sangat bagus. Ada 2
(dua) benturan yang saya dapati belum saya mengerti, yaitu : transitology
dan consolidology.
Demikianlah tanggapan dari saya, lebih dan kurang saya mohon
maaf. Penulisan ringkasan dan tanggapan ini adalah salah satu tugas dari
mata kuliah Politik Hukum agar dapat memenuhi kriteria-kriteria yang
diberikan dalam penulisannya.
15. Genosida atau genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran sistematis
terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (membuat punah) bangsa tersebut. Wikipedia. Genosida. www.wikipedia.org/wiki/genosida. 2008
16. Satya Arinanto. Op cit. h. 171.
24
DAFTAR PUSTAKA
Arinanto, Satya. Hak Azasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.
E-Learning. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. www.e-learning.unram.ac.id. 2008. h. 106.
Marx, Karl dan Friedrich Engels. Manifesto Partai Komunis 1848 : Pendahuluan. http://marx.org/indonesia/archive/marx-engels/1848/manifesto/ch01.htm. Edisi Keterangan. 2008.
Priyono, A. E. Demiliterisasi dan Keadilan Transisional dalam Proses Demokratisasi di Indonesia. http://www.demosindonesia.org/pdf/AEP--Projek%20Demiliterisasi,%20Keadilan%20Transisional,%20dan%20Politik%20Demokratisasi.pdf. 2008.
Organisasi. Pengertian, Macam dan Jenis Hak Azasi Manusia/ HAM yang Berlaku Umum Global – Pelajaran Ilmu PPKN/ PMP Indonesia. www.organisasi.org. 2006.
Wikipedia. Genosida. www.wikipedia.org/wiki/genosida. Wikimedia Inc. 2008
Wikipedia. Komunisme. http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme. Wikimedia Inc. 2008.