RISALAH GURU DAN DOSEN : I : 2005-2006 Tim : 28 2005berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200206-032102-1895.p… · Jadi begini, memang guru dengan dosen (suara tidakjelas)

RISALAH

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

Masa Persidangan Tahun sidang RapatKe Jenis Rapat Sifat Rapat Dengan

Hariffanggal Waktu Temp at

KetuaRapat Sekretaris

Ac ara

Ha di r

Had i r

GURU DAN DOSEN

DALAM PEMBICARAAN TINGKATI

: I : 2005-2006

: Rapat Tim Perumus : Terbuka : Menteri Pendidikan Nasional dan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

: 28 April 2005 : 14.00 WIB : Ruang Rapat Komisi X DPR RI,

Gedung Nusantara I : Prof.Dr.ff. Anwar Arifin, S.Ip Dids : H. Agus Salim, SH/K.abagset Komisi

X DPR-RI : 1. Pembahasan RUU tentang Guru

danDosen 2. Lain-lain

: 3 7 Anggota dari 48 orang Anggota Komisi X DPR RI

: Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya

691

A. Anggota Fraksi Partai Golkar: 1. Prof.Dr.H. Anwar Arifin 2. Antarini Malik. 3. Drg. H. Tonny Aprilani, M.Sc. 4. Ferdiansyah, SE,MM 5. Dra.Hj. Faridah Efendy 6. Drs.H.M. lrsyad Sudiro 7. H.Ebby Djauharie 8. H. Gusti Syamsumin 9. Drs. Trulyanti Habibie Sutrasno, M.Psi.

B. Anggota Fraksi-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan I . H. Heri Akhmadi 2. Drs.H. Soeratal HW 3. Dra. Elviana, M.Si 4. Drs. Eko Waluyo 5. Dra.Hj.Noviantika Nasution 6. Taufan Tampubolon, SE. 7. Deddy S utomo 8. Drs. H.Djoemad Tjipto Wardojo, MBA.MM

C. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan I. DR.H.Muchtar Aziz, MA. 2. Drs. Lukman Hakim 3. H. Daromi Irdjas, SH. M.Si. 4. Drs.H.A. Hafidz Ma'soem

D. Anggota Fraksi Partai Demokrat : I. Dr. H. Tata Zainal Muttaqin, MM 2. Drs. Balkan Kaplale

E. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional : 1. Drs. Abdul Hakam Naja 2. M. Joko Santoso, S.Sos 3. Drs. Munawar Sholeh 4. H. Ade Firdaus, SE

F. Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa : I. H.M. Dachlan Chudorie 2. Masduki Baidlowi 3. Dra. Hj. Anisah Mahfud

692

4. Ors. Mufid Rahmad 5. Abdul Hamid Wahid, M.Ag.

G. Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera : 1. Aan Rohanah, M. Ag. 2. Yusuf Supendi, Le. 3. Zuber Safawi, Shi

H. Anggota Fraksi BPD : 1. Muhammad Zainul Majdi, MA 2. Drs.H.Mudaffar Syah

I. Anggota Fraksi PDS : 1. Ruth Nina M Kendang, SE.

J. Anggota Fra ksi PBR : l. H. Is. Anwar Datuk Rajo Perak

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

ANGGOTA:

Kita lanjutkan kembali pembahasan tadi malam. Mengenai Bab I Ketentuan saya kira sudah selesai, tinggal kita lihat yang dosen. Rumusan yang dosen itu saya lihat sudah (suara tidakjelas).

PEMERINTAH :

.•....... (suara tidak jelas) ....... Ada guru yang (suara tidak jelas) yang memiliki kompetensi (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Tapi kalau perekayasaan itu hanya di eksakta. Kalau ilmu sosial itu tidak boleh. Kalau ilmu sosial itu tidak boleh untuk merekayasa. Itu bedanya kita dengan orang eksakta. (Suara tidak jelas). Dosen adalah pendidik.

ANGGOTA:

...... (suara tidak jelas) ...... .

693

ANGGOTA:

Dosen adalah pendidik yang mempunyai tugas utama (suara tidak jelas) dan profesional ...

ANGGOTA F-PAN {DRS. H. MUNAWAR SHOLEH):

Atau begini, dosen adalah tenaga profesional dengan tugas utama mengembangkan ilmu (suara tida/c jelas).

ANGGOTA:

Ada satu hal yang membedakan. Dosen itu (suara tidakjelas). Kalau mau pakai.tenaga, tenaga pendidik. Guru dan dosen itu sejajar.

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE.):

Guru dan dosen sejajar, tapi perbedaannya adalah dosen mempunyai kemahiran (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

...... (suara tidakjelas) .... tenaga. Di atasnya dihapus,jangan dulu. Ada/ah tenaga dan pendidik profesional ... (suara tidak jelas ). Dosen adalah pendidik profesional (suara tidak jelas) pada masyarakat.

ANGGOTA:

Pindah ke 13.

ANGGOTA:

..... (suara tidakjelas) ...... pembelajaran bagaimana?

ANGGOTA:

Itu memang rumusan (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Kemudian Bab II, saya kira sudah (suara tidakjelas).

Bab III sudah tidak ada masalah.

Bab IV, ...

694

ANGGOTA:

Kualifikasi dan kompetensi (suara tidakjelas).


Kemarin kualifikasi ada macam-macam.

ANGGOTA:

Ini untuk membedakan secara kualifikasinya ( suara tidak jelas ). Guru sebagai tenaga profesiona/ di bidangpembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik dan (suara tidak jelas).

ANGGOTA:

Dosen sebagai pendidik dan ilmuwan. Dosen sebagai pendidik (suara tidakjelas).


......... (suara tidak jelas) ........ .

ANGGOTA:

Itu tidak ada. Kalau Pemerintah yang membuat silahkan saja. Tetapi kita jangan. Yang jelas dahulu. (suara tidak jelas) Tetapi nanti kalau (Suara tidak jelas), nanti ini akan dikembalikan kepada kita. Kita akan sounding lagi (suara tidakjelas).

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE.) :

Itu sebagai tenaga profesional, sebagai (suara tidakjelas) dihilangkan atau bagaimana? Maksud saya itu sudah ada di ...

ANGGOTA:

Saya kira yangjelas telah terdidik. Guru sebagai pendidik profesional. Dosen juga sebagai pendidik dan ilmuwan profesional.

ANGGOTA:

Saya kira kita belum menyebut ilmuwan di ketentuan umumnya.

ANGGOTA:

Ini mensinkronkan saja. Jadi ilmuwan? Boleh.

695

ANGGOTA:

Ayat pertama itu general guru dan dosen. Jadi memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai (suara tidakjelas) pembelajaran (Suara tidakjelas).

Kemudian ayat keduanya secara spesifik merupakan kompetensi unruk dosen.

ANGGOTA:

Baru dosen secara khusus.

ANGGOTA:

Kalau dosen sebagai pendidik sudah, di sini sebagai ilmuwan saja.


Dibalik saja, ayat (3) menjadi ayat (2). Karena ayat (I) itu guru dan dosen. Jadi kalau ayat (2) menghilangkan terlebih dahulu kualifikasi guru (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Jadi yang di atas itu satu pasal, kemudian 2 itu satu pasal dan 3 itu juga satu pasal. Jadi guru satu pasal, dosen satu pasal. Jadi kualifikasi akademik itu satu pasal. Jadi masing-masing satu pasal. Yang di atas juga satu pasal, guru dan dosen.

ANGGOTA:

Guru dan dosen satu pasal, guru satu pasal, dosen satu pasal.

KETUA RAPAT :

Jadi pasal mengenai guru (suara tidak jelas), karena dia pendidikan dasar.

ANGGOTA:

Dosen sebagai ilmuwan wajib mamiliki kualifikasi tahnik dan kompetensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (suara tidakjelas).

KETUARAPAT:

Melalui penelitian ilmiah.

696

ANGGOTA:

Kompetensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (suara tidak jelas) melalui penelitian ilrniah.

KETUARAPAT:

Bagus.

(RAPAT: SETUJU)

ANGGOTA:

Pasal (suara tidak jelas) itu ayat yang diatur (suara tidakjelas).

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINAM. KEDANG, SE.):

Sebenarnya pasal yang tentang guru ini di-cut (suara tidakjelas) Pasal 9. Kemudian yang dosen itu menjadi Pasal I 0.

ANGGOTA:

Jadi ini intinya, guru dan dosen. Kemudian baru kualifikasinya (suara tidakjelas).


Jadi Pasal 9 itu tentang kualifikasi guru bla ... bla ... bla ... , kemudian Pasal I 0 itu kualifikasi dosen.

ANGGOTA:

Yang Pasal 8 itu peraturan umum guru dan dosen. Kemudian secara spesifik Pasal 9 itu khusus mengenai dosen, dan Pasal 10 itu kualifikasi ( suara tidak jelas ), bagaimana perolehan guru dan dosen.

ANGGOTA:

Ini guru.


Ayat (2) itu sudah dosen.

ANGGOTA:

Baru kemudian ayat (2) yang dosen program (suara tidakjelas).

697


Tidak nyambung. Pasal 9 ini mengatur kualifikasi akademik dosen, sedangkan Pasal 36 itu (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Intinya begitu, Pasal 10 dijadikan (suara tidakjelas).


Jadi Pasal IO cukup mengatur kualifikasi akademik dosen? (suara tidakjelas).

ANGGOTAF-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Kalau di Pasal IO ayat (3) (suara tidakjelas), tentang dosen (suara tidakjelas).

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KE DANG, SE.):

Pasal 8 ayat (1) sampai dengan (3)?

ANGGOTA:

......• (suara tidak jelas ) ...... .

ANGGOTAF-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE.):

Kompetensi ini untuk kompetensi guru dan dosen?

ANGGOTA:

Pasal l 0 ayat (3 ).

ANGGOTA:

Yang ayat (3) itu Pasal 8 clan Pasal 9.


Pak Koster, yang tadi diatur dalam rancangan Pemerintah itu bukannya Pasal 10 ayat ( 1) dan (2)? Di penjelasan diuraikan saja pasalnya.

Kalau (suara tidakjelas) pembelajaran Pasal I 0 ayat (4) (suara tidakjelas)?

ANGGOTA:

Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal I 0 ayat (3).

698

ANGGOTA:

...•...•. (suara tidak jelas) ........ sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 meliputi (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

..... (suara tidak jelas) .... Pasal 8, Pasal 9 dan/atau Pasal 10 ayat (3).

(RAPAT: SETUJU)


Kalau menyangkut begitu, (suara tidak jelas) dihapus.

ANGGOTAF-PKS (DRA. HJ. AAN ROHANAH, M.Ag.):

Kalau menurut saya dengan adanya ketentuan ini ( suara tidak jelas) kita dalam keadaan (suara tidak jelas), tetapi dia mempunyai tugas utama (suara tidakjelas) dalam menterjemahkan (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Saya melihat ini sudah betul. Tetapi apa yang dikatakan tadi bahwa ini ada pemisahan juga bisa. lni ada keterkaitan, seperti yang Pak Balkan katakan bahwa antara guru dan dosen seperti ada ketersinggungan, itu adalah hal yang wajar. Memang Pak Balkan meminta supaya Pasal 12 ini diturunkan menjadi Pasal 13 menjadi tugas-tugas dosen. Jadi guru dan dosen. Apakah di dalam sebuah Undang-Undang seperti itu juga? Kita lihat dahulu sandingannya yang lain. Karena semuanya tidak ada yang prinsipil, hanya penempatan dari guru dan dosen. Sebenamya kalau menurut saya ini sudah baik, cuma ada penambahan untuk dosen. Cuma Pak Balkan kelihatannya meminta agar guru sendiri dan dosen sendiri, tapi dengan yang sama pasalnya.

ltu saja yang ingin saya tambahkan.

ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Jadi maksud saya Iptek(suara tidak jelas). Dia mengajar sekaligus (suara tidakjelas), samajuga dengan Iptek (suara tidakjelas). Kalau mau dituangkan, gabungkan saja ke atas menjadi satu pasal, Pasal 12 Guru dan Dosen mempunyai tugas ... sampai dengan di bawah. Itu dimasukkan ke atas saja. Jadi Pasal 13 hilang, gabungkan saja ke Pasal 12. Tetapi kalau begini halnya, di lapangan nanti terjadi suatu super di atas. Maaf saja, kita ingin guru dan dosen ini sejajar. Kalau

699

ini masih (suara tidak jelas), dosen ini super sekali. Padahal Iptek, Teknologi Perkapalan juga ada, STM Kimia juga ada, semuanya ada Ipteknya.

ANGGOTA:

Sayajelaskan. Jadi begini, memang guru dengan dosen (suara tidakjelas) itu hams dijelaskan. Kalau guru itu hanya bertugas (suara tidakjelas) di Pasal 12. Dosen juga ada. Tetapi dosen itu tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai imuwan. Dia mempunyai tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi (suara tidak jelas). ltu tidak menjadi tugas guru. Jadi dari segi fungsi memang dosen itu lebih tinggi bobotnya dibandingkan dengan guru. Kualifikasinya jelas dia lebih tinggi dalam hal itu. Tetapi menyangkut hak, kewajiban dan lain-lain pasti sama.


ltulah sebabnya dari awal Undang-Undang Guru, (suara tidakjelas) dengan dosen. Persis sekali, akhimya terjadi seperti ini. Percayalah, nanti ini akan berkembang terns. Undang-Undang Guru bukan dibicarakan di sini saja, tetapi masih disosialisasikan ke masyarakat. N anti pasti akan terjadi masalah. Karena ketentuan umum mendikotomikan guru dan dosen. Padahal Iptek itu sama, bicara lpteknya. Coba tolong (suara tidak jelas), dimasukkan di situ. (suara tidakjelas). Tujuan (suara tidakjelas) bagaimana ada (suara tidakjelas) di situ. ltu sudah bentuk daripada BPPT). Itu lebih tinggi Ipteknya, DPR kalah. Saya dan lbuAan (suara tidakjelas). Bicara Iptek, (suara tidakjelas) bicara teknologi, bicara apa saja ada. Dari awal kita menghendaki supaya guru dan dosen ini sejajar, tetapi bidang tugas dalam pasal tersendiri temyata mendikotomikan. Yang membicarakan Undang-Undang Guru ini dosen semuanya, pakar-pakar dosen. Ini benar. Kita sudah punya anak, masuk dosen. Kita bisa memikirkan baikbaik. Efek yang akan terjadi nanti pasti banyak yang protes, karena guru-guru teknologi ini pintar, sudah bisa menset, apakah (suara tidakjelas). Itu ada sekolah yang nanti di IPTN juga, teknologi. Karena terlalu mendikotomikan kita? Padalah pasalnya adalah tugas. (suara tidak jelas). Ini bukan berarti marah, saya tidak marah. Jadi saya katakan, karena hati saya bingung (suara tidak jelas). Saya katakan ini prinsip. Pasal 12 clan Pasal 13 ini prinsip, karena di atas bab itu adalah menyangkut tugas, bukan hanya dosen. (suara tidak jelas). Kalau mau Pasal 13 dibatalkan saja dan naikkan ke atas.

700

Jadi begini, bagus guru dan dosen, sesuai dengan yang dahulu.

Terima kasih.

ANGGOTA:

Saya mohon mengklarifikasi sedikit. Memang di sekolahnya itu ada sekolah kejuruan (suara tidak jelas) khusus sebagai satu kesatuan pendidikan. Tetapi guru yang mengajar di situ tidak bertugas semata-mata (suara tidakjelas), dia juga dituntut untuk menjadi ilmuwan di bidang Iptek. Tapi dia mengajar, seperti Fisika, Kimia dan lain-lain, tetapi tidak menjadi ilmuwan di bidang itu.

Tetapi kalau perguruan tinggi, dia dituntut untuk menjadi seorang ilmuwan. Itulah perbedaan antara guru dengan dosen. Bukan mendikotomikan. Dia memang (suara tidak jelas) yang berbeda.

ANGGOTA:

...... (suara tidakjelas) ..... Jika semua kebenaran (suara tidakjelas) itu bisa dituangkan dalam (suara tidak jelas). Kita hams memberi pertimbanganpertimbangan (suara tidak jelas) Apa yang disampaikan oleh Pak Balkan mengenai substansi yang (suara tidakjelas) pada kultural dan sosiologis. Oleh karena itu, ini tidak bisa diabaikan, tidak bisa dihadapi dengan rasionalitas maupun (suara tidakjelas). Oleh karena itu, mengenai (suara tidakjelas) kemungkinan adanya reaksi dari pihak guru itu (suara tidak jelas). Pada akhimya (suara tidakjelas). Oleh karena itu, kita harus mencari solusi (suara tidakjelas). (suara tidakjelas) bahwa untuk semeiitara kita hilangkan Pasal. .. , itu tidak mengurangi apa-apa dalam memenuhi makna bahwa tuntutan dosen itu mempunyai kualifikasi akademik yang spesifik karena ada (suara tidakjelas). Namun demikian, tugastugas dosen juga sama. Jadi ada perbedaan, hanya saja tidak terasa sebagai diskriminasi. Jadi dosen itu memang harus melakukan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara lebih spesifik yang tidak dilakukan oleh sekolah menengah ke bawah. Namun demikian, inijangan membuat kesan psikologis seolah-olah seperti yang diungkapkan oleh Pak Balkan tadi. Di sisi lain saya juga dosen. Dosen itu untuk meningkatkan kualitas pedidikan tinggi memerlukan kualifikasi tersendiri. Jangan sampai mengimbas kepada suasana psikologis, ada hegemoni atau keunggulan dosen dibandingkan dengan guru. Sebab bagaimanapun guru itu berada pada basis pendidikan yang lebih awal, adanya (suara tidak jelas) pada peserta didik. Pak Koster sendiri mengatakan justru pada (suara tidak jelas) itu kualitasnya Doktor tetap (suara tidak jelas). Oleh karena itu, arti pentingnya sebetulnya sama. Oleh karena itu, didalam merumuskan inijangan sampai ada imbas psikologis. (suara tidakjelas). Untuk itu, saya sarankan salah satu di antaranya menghilangkan Pasal 13, dalam substansinya nyambung.

701

Seperti yang dikatakan oleh Pak Balkan bahwa guru pada sekolah kejuruan itumempunyai tugas penelitian, mempunyai tugas pengembangan (suara tidakjelas), terlepas dari bagaimana solusinya, yang penting ini hams (suara tidakjelas).

ANGGOTA F-PKS (DRA. HJ. AAN ROHANAH, M.Ag.):

Saya rasa supaya nanti kita (suara tidakjelas), maka lebih baik. (suara tidak jelas). Seperti yang tadi, dosen sebagai (suara tidak jelas). Tetapi kalau dia mengatakan (suara tidakjelas). Memudahkanjuga dalam (suara tidakjelas) dan mengingat dosen yang mana dan bagaimana. Saya tidak setuju dipakai.


Kalau masalah itu saya (suara tidak jelas). Sayajuga orang NTT, sayajuga keras. Tetapi begini, ...


Saya k.ira di sini bukan keras dalam sikap, tapi dalam ilmu pengetahuan. Jadi kalau bicara ilmu pengetahuan (suara tidakjelas) menjadi guru dan dosen? Ada prinsip dan tingkah laku (suara tidak jelas). Terns terang saja, kita sudah banyak sabar. Saudara Herl boleh konsultasi dengan Pak Surya. Jangan dianggap masalah yang ada di sini, jangan main-main, 3 juta guru sudah cukup lama memperjuangkan ini. Oleh karena itu, saya tahu Pemerintah mau menghalau, saya koreksi. Bukan berarti keras karena kritik, tetapi ilmu kita kuatkan. Saya sudah 40 tahun menjadi guru. Saya hanya keras di sini, tapi bukan berkeras fisik, bukan memperumit, tapi excite. (suara tidakjelas). Kami cukup menderita. Saya masuk di sini itu luar biasa perjuangan dari bawah. Jadi kita tidak mungkin langsung (suara tidak jelas) ketika bicara tentang Undang-Undang Guru. Saya minta tolong toleransi yang (suara tidakjelas). Hanya satu yang diusulkan oleh lbu dari PKS tadi, apakah tidak bisa Pasal 12 dan dosen dihilangkan? Inilah fungsi guru di a, b, c, d. Oke, dosen (suara tidakjelas). Kenapa usul seperti itu saja tidak bisa? Masalah prinsip yang luar biasa hebat saja kami mengalah. Bukan soal keras. Saya minta sekali lagi, ini terbatas di sini saja. (suara tidak jelas). Kita sudah terlalu sakit dalam berpolitik.

Terima kasih.


Saya rasa saya tidak perlu (suara tidakjelas). Tetapi yang pasti ...

702


............. (suara tidakjelas) ........ Sabarnya sudah luar biasa. Tetapi nanti kita menentukan sikap yang lebih tinggi. Gara-gara ini kita bisa pecah, percayalah. Silahkan kalian membuat Undang-Undang Dosen, kami membuat UndangUndang Guru. Kenapa itu saja tidak bisa?

ANGGOTA:

Jadi tugas kita ini sama. Ketika kita memiliki pendapat yang berbeda, kita berikan catatan di situ dan kita kembali lagi ke Panja. Kita bicarakan bersamasama. Tetapi kita semua.

Terima kasih.

ANGGOTA:

Tadi Pak Balkan sudah mengatakan seperti itu. Jadi memberi sebuah solusi. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa Pak Balkan akan memberikan solusi. Jadi guru itu dibawa. Jadi yang a mendidik, kemudian b, itujuga dimasukkan di dosen. ltu yang diminta Pak Balkan. Oleh karena itu, apakah ini bisa? Tadi saya mengatakan, apakah sebuah Undang-Undang itu bisa diambil contohnya yang lain? Jadi seperti itu. Itu sudah merupakanjalan keluar, solusi yang akan diambil. Mari kita pikirkan. Kalau memang guru begini, mau tidak mau memang guru harus mengajar dari SMA. Tentu ada perbedaan, klasifikasi tetap ada Yang Pak Balkan inginkan adalah jangan dijadikan satu seperti ini, ini terjadi dikotomi. Walaupun itu (suara tidakjelas), dikotomi itu tetap ada karena memang berbeda. Jadi kalau memang itu ingin diturunkan lagi, maksudnya diucapkan kembali, guru sendiri dan dosen sendiri, itu jalan keluar dari Pak Balkan. Mari kita pikirkan bersama.

ANGGOTA:

Sebenarnya secara substansial tidak ada masalah. Yang ada di sini adalah secara teknis. Kalau ini kita pisahkan, guru itu tugasnya sendiri dan dosen tugasnya sendiri, di dosen itu akan mengulang yang ada di guru. Ini yang kemarin dihindari oleh kawan-kawan, termasuk menyangkut kualifikasi. Kalau itu mau (suara tidakjelas), kualifikasinya itu (suara tidakjelas). Saya kira substansinya sudah benar, tinggal teknis pengaturan di pasal saja.

ANGGOTA:

Jadi saya usulkan apa yang Pak Balkan minta tadi supaya yang dosen dihapus, tetapi ini ke bawah. ltu sudah merupakan solusi. Maksudnya itu ditambahkan yang a, b.

703

ANGGOTA:

Pasal 13 itu dan dosen-nya dihapus saja. Jadi guru itu a, b, c, d cukup.

ANGGOTA:

Benar, karena di situ ada sebagaimana Pasal 12. Jadi dosen-nya dihapus.


Karena ( suara tidak jelas) bisa mengakomodir. Pas al ( suara tidak jelas) nanti saya cabut lagi.

ANGGOTA:

Alternatif ini sudah benar.

ANGGOTA:

Pendapat Bapak tadi nanti diakomodir. (suara tidak jelas). Ada dua pola. Pola pertama adalah Pasal 12 ini khusus tentang guru, pasal berikutnya adalah khusus tentang (suara tidak jelas).

ANGGOTA:

Sudah, selesai.


Kita (suara tidakjelas) konsensus. Kalau tidak, saya cabut konsensus saya.

ANGGOTA:

Sudah masuk, benar. Karena Pasal 12 itu sudah masuk di dosen. Jadi tanpa perlu diuraikan, dosen (suara tidak jelas) mempunyai tugas sebagaimana Pasa/ 11. ltu sudah masuk, selesai.

ANGGOTA:

...... (suara tidakjelas) ....... sebagaimana Pasal 12?

F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE) :

Itu otomatis.(suara tidakjelas), ada kaitannya dengan Pasal 12. Jadijangan disatukan.Jadijangangurudandosen, tetapiguru tugasnyaini dandosen tugasnya

704

ini. Nanti dosen tempatnya di bawah ( suara tidak jelas ). Jadi begitu. Kalau (suara tidak jelas) saya tersinggung.

Silahkan diteruskan.

ANGGOTA:

Kemudian mengenai Pasal 13 yang baru, dalam melaksanakan tugas dosen, guru dan dosen berhak ... (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Boleh.

F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

...... (suara tidakjelas), ..... tetapi tugas.

KETUARAPAT:

Saya kira sekarang kita masuk ke Bab IX, Pembinaan dan Pengembangan. Jadi mengenai Bab IX, khusus mengenai pembinaan dan pengembangan itu kemarin kita sudah setuju. Tapi di pasal ini dikembangkan dengan tambahan pasal baru untuk mengakomodir Pasal 13 mengenai Badan Akreditasi dan Pengembangan Profesi Guru. Secara khusus kita bagi menjadi bah tersendiri mengenai Badan Akreditasi dan Pengembangan Profesi Guru ini. Karena kemarin malam setelah kita berembuk, kaitannya dengan Undang-Undang yang ada (suara tidak jelas), sehingga badan ini tidak lagi mencakup administrasi, tetapi lebih kepada pembinaan dan pengembangan, karena itu berkaitan langsung dengan bah ini dengan menambah pasalnya. Jadi kita menghindari, jangan sampai nanti Pemerintah (suara tidakjelas). Tetapi esensinya tetap bisa (suara tidakjelas).

Jadi Pasal 29, saya kira itu sudah

Kemudian Pasal 30 juga telah kita setujui.

Pasal 31 : "Pembinaan (suara tidak jelas) karir guru dan dosen meliputi (suara tidak jelas) dan promosi".

Ayat (2) ...... (suara tidakjelas) ..... .

705

ANGGOTA:

Pasal I ayat (a) itu memenuhi syarat? Jadi pembinaan karir guru yang penting kenaikan pangkat (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Kalau dideskripsikan macam-macam.


Pimpinan, Pasal 31 ayat (I) di lapangan terjadi dimana ada guru yang naik pangkat istimewa karena pendidikannya berhasil. Sebagai contoh 56, sangat luar biasa karena dia menemukan suatu metode mengajar yang bagus. Jadi kalau bisa ini ditimbang ulang Pembinaan dan pengembangan karir guru dan dosan meliputi kenaikan pang/cat istimewa. Karena menurut ayat (2), pembinaan dan pengembangan karir dosen dilakukan melalui jabatan struktural, kemungkinannya juga ada. Kalau ini dimasukkan dalam Undang-Undang, karena kenaikan pangkat istimewa itu bisa saja, dia tidak perlu menunggu 4 - 5 tahun. Bisa dalam l tahun. Seperti (suara tidak jelas), pangkat istimewa. Dia berhak menjadi Kepala Sekolah. Jadi Kepala Sekolah yang akan datang ini kebanyakan dari guru (suara tidakjelas) tingkat nasional, di Jakarta clan seluruh Indonesia. Kalau ini dimasukkan dalam ini, tennasuk pangkat istimewa.

706

Terima kasih.

ANGGOTA:

Terima kasih, Pak Balkan.

Saya kira substansinya bagus. Tapi coba kita lihat di ...

ANGGOTA:

Di penjelasan saja, Pak.

KETUARAPAT:

Sa ya kira Pasal 31 ini kita .... (suara tidak jelas) .... dahulu, substansinya sudah.

Sekarang Pasal 32 ayat. Ini yang baru. "Pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen diselenggarakan oleh suatu badan pembinaan dan pengembangan profesi yang ditutup oleh Pemerintah dan berfungsi dalam (suara tidak jelas) strategis,

pengembangan, pemantauan dan laporan pencapaian secara secara nasional yang bersifat mandiri dan profesional.

Selanjutnya Pasal 32, tetapi ini ada substansi yang seharusnya dipisah. Karena badannya disatukan (suara tidakjelas) pembinaannya dan fungsinya.

KE TUA RAPAT:

Tetapi sebel umnya saya min ta supaya Pak Balkan menjelaskan tentang PGRI, masalah pembinaan dan pengembangannya. Saya ingin tahu terlebih dahulu. Saya mengerti. Tetapi PGRI juga organisasi profesi. Jadi saya ingin mendengar dahulu dari PGRI, karena saya ingin tahu sedalam-dalamnya PGRI.


Begini, didalam kenaikan pangkat, kalau kita aktif di PGRI, saya tidak tahu Peraturan Pemerintah siapa yang membuat, kalau menjadi Ketua itu naik pangkat.

KETUARAPAT:

Maksud saya pembinaan dan pengembangan di PGRI tersebut.

F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Saya kira begini, pembinaan di PGRI dan pengembangannya, di sana kita mengadakan Litbang. Litbang itu biasanya menelusuri pembinaan. Kalau dia belum menjadi Kepala Sekolah, maka kita bina dia baik-baik. Kita bina kelompokkelompok, dan pada saatnya kita kembangkan menjadi Kapala Sekolah. Itu adalah pembinaan paling.a, Ini diwariskan kepada pengurus baru. Tapi ada kalanya pengurus barn ini kebanyakan (suara tidak jelas ), jadi saya pun bingung. Tetapi itu tetap di dalam PGRI.

Kalau yang dimaksud Pak Chudlory tentang pembinaan apa saja yang diberikan kepada mereka, kalau Undang-Undang ini berhasil dan diangkat ke atas, maka semua pembinaan itu nanti akan tertera dalam Undang-Undang yang kita ( suara tidak jelas ). Dengan demikian, maka kita tunjuk kepada satu komando yaitu Undang-Undang yang akan lahir itu. Lalu kita kembangkan dengan pasalpasal yang disebutkan tadi. Oleh karena itu, saya minta Pasal 12 tadi ditukar secara de facto, nanti dijelaskan di dalam penjelasan pasal untuk menjawab pertanyaan beliau ini. Barangkali ada masukan dari teman-teman (suara tidak jelas ), silahkan.

707

KETUA RAPAT:

Maksud saya begini, apakah dengan adanya badan ini sudah tertampung seluruhnya?


Semalam saya mendengar dari Pak Heri, beliau juga perlu tahu (suara tidakjelas).

KETUARAPAT:

Jadi intinya Bapak tidak terlalu keberatan dengan adanya pembinaan dan pengembangan tadi?


Karena sudah melibatkan ... (suara tidakjelas) ....

KETUA RAPAT :

Jadi tidak keberatan dengan adanya pembinaan dan pengembangan?


Tidak, itu bagus sekali.

Pak Chudlory, kalau kita lihat bahwa guru seperti yang disinggung tadi malani oleh Pak Wayan, ada guru yang mau naik pangkat dipersulit oleh otonomi daerah, sehingga tidak naik pangkat. Tetapi kalau 0 l atau (l3 atau 04 .... ( suara tidakjelas) ..... (suara tidakjelas), .... karena pangkatnya lewat gubemur. Siapa yang diangkat menjadi Kepala Dinas? Apakah itu (suara tidak jelas) menjadi Kepala Dinas, kalau menurut saya itu lain. Tetapi kalau badan ini muncul, saya yakin sewaktu-waktu (suara tidak jelas).

708

ANGGOTA:

Coba lihat Pasal 32, ini seharusnya dipecah. Saya kira rumusannya hams diubah.

ANGGOTAF-PPP(H.A. CHUDWRYSYAFEIHADZAMI.S.SOS.):

(suara tidak jelas) .....

ANGGOTA:

Pak Chudlory, saya kira nanti di lapangan (suara tidakjelas).

PEMERINTAH :

Pasal 32: "Pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen diselenggarakan oleh suatu badan pembinaan dan pengembangan profesi yang dibentuk oleh Pemerintah ".

Pasal berikutnya adalah ... (suara tidak jelas) .... :

"Badan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimalcsud pada ayat (I) hersifat mandiri ".


ltu ayat (3) saja, Pak.

ANGGOTA:

Berarti naik ke atas?

PEMERINTAH:

Ya. Badan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

ANGGOTA:

Kalau mandiri itu (suara tidak jelas ). Lain lagi urusannya Sebab kalau profesional nanti (suara tidakjelas). Sebab itu lebih bersifatpolitic (suara tidak jelas ). Pembentukannya melibatkan organisasi. Jadi ada representasinya. Sebab profesional itu sama sekali ...

ANGGOTA:

Soal mandiri ini, menurut saya harus ada penjelasan mengenai mandiri itu apa. Badan ini bertanggungjawab terhadap atau kepada menteri.

ANGGOTA:

Nanti itu ada pada ayat di bawahnya. Di bawah di pasal yang lain yang menjelaskan bentuk mandiri itu. Kelihatannya ada, tadi saya membaca sepintas lalu. Pasal 36 kalau tidak salah :

"Dalam (suara tidakjelas) tingkat nasional (suara tidakjelas) didukung oleh departemen (suara tidakjelas)".

709

ANGGOTAF-PKS (DRA. HJ. AAN ROHAN AH, M.Ag.):

Atau kita buat saja di sini langsung. (Suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Jadi kalau di bawah ada, itu tinggal di. .. , tergantung yang mana.

PEMERINTAH :

Kemudian Pasal 33.


....... (suara tidak jelas) ...... ..

ANGGOTA:

Langsung badan.

ANGGOTA F-PAN (DRS. H. MUNAWAR SHOLEH):

Suatu-nya dibuang.

ANGGOTA:

Suatu-nya sudah dibuang, tinggal badan.

PEMERINTAH:

Atau begini, (suara tidakjelas) ini masuk ke Pasal 33 ayat (1), yang ini jadi ayat (2), menyangkut fungsi dan tugas badan (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Jadi ayat baru.

PEMERINTAH:

Ayat (2) yang ini, yang barn.


Tolong bacakan kembali ayat (1)-nya, (suara tidakjelas).

710

PEMERINTAH :

Badan pembinaan dan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud (suara tidak jelas).

KETUARAPAT:

Ibu Aan kemarin (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

••..•. ( suara tidak jelas ) ... merumus kan kebijakan strategis dalam membentuk ( suara tidak je las).

ANGGOTA:

Pengembangan, pemantauan, (suara tidak jelas). Maksudnya pencapaian apaini?

ANGGOTA:

Kabijakannya itu.


Pemantauan ini obyeknya tidak disebut pemantauan siapa.

PEMERINTAH :

Pemantauan apanya?


· Misalnya profesi guru

ANGGOTA:

Makanya Pasal 32 itu jangan hilang, sehingga tidak lari. Jadi dari Pasal 33 itu apa pencapaiannya. Pencapaiannya adalah yang Pasal 32 itu.


Tulis obyeknya, kalimat itu tidak sempuma. Misalnya profesi guru dan do sen ...

711

PEMERINTAH :

Pencapaian, pemantauan dan pelaporan.

ANGGOTA:

•.••.. (suara tidak jelas) ..... merumuskan kebijakan strategis.


Tidak, pemantauan profesi.

ANGGOTA:

Begini, badan pembinaan dan (suara tidak jelas) berfungsi merumuskan kebijakan strategis dalam pengembangan profesi dan karir guru dan dosen.


Pemantauan-nya tidak perlu?

PEMERINTAH :

Tidak perlu. Dan pencapaiannya secara nasional. Badan pembinaan (suara tidak jelas) profesi mempunyai tugas ...


Yang akhimya kita (suara tidakjelas) adalahjustru anak kalimat itu. Kalau pengembangan profesi dan karir guru dan dosen saya kira sudah. Pencapaiannya secara nasional itu (suara tidakjelas).

PEMERINTAH :

Guru dan dosen saja.

ANGGOTA F-PKS (ORA. HJ. AAN ROHANAH, M.Ag.):

Secara nasional-nya tidak perlu?

PEMERINTAH :

Tidak perlu. Dia sudah pasti begitu.


Dia sudah otomatis.

712


Kemudian ayat (2) dibaca.

PEMERINTAH :

Badan pembinaan dan pengembangan profesi bertugas ...


Ini karir-nya (suara tidak jelas)? Tulisannya bukan tidak mernakai e?

ANGGOTA:

Karier, begini tidak apa-apa.


Kalau lcarier itu bahasa Inggris.


e-nya hilang.

KETUARAPAT:

Saya kira ini sudah.

ANGGOTA:

Karena banyak lagi departemen yang mempunyai sekolah. Departemen Keuangan punya, STAN. Dia tidak masuk di sini. Kalau disebutkan pendidikan nasional di Departemen Agama, departemen yang lain ke mana? Itu ada dosennya, ada sekolah pariwisata yang memang berada di bawah Departemen Pariwisata.

PEMERINTAH :

Ini kaitannya dengan Undang-Undang Sisdiknas.

ANGGOTA:

Tapi ini masalah pendidikan. Kalau pendidikan, kalau dia ada pendidikannya seperti STAN, itu pendidikan. Maksudnya supaya mereka jangan ketinggalan. Saya setuju dengan kata-kata ini, tetapijangan sampai kita membuat orang yang punya sekolah menjadi prates.

713

PEMERINTAH:

Ayat (2): "a. Melakukan pendataan dan (suara tidak jelas) kebutuhan guru

dan dosen secara (suara tidak jelas) di (suara tidak jelas) dalam kabupaten/kota dan (suara tidakjelas).

b. Merencanakan kebutuhan guru dan dosen (suara tidakjelas)

c. Membina, meningkatkan dan (suara tidakjelas) guru dan dosen ". (Suara tidakjelas), meningkatkan dan mengembangkan profesi dan karir guru (suara tidak jelas). Menyusun kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru

ANGGOTA:

Itu bukan profesi lagi, tapi karir.

PEMERINTAH:

... guru dan dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyaralcat.

ANGGOTA:

Itu saja

ANGGOTA:

Tidak usah disambung.

ANGGOTA:

... (suara tidakjelas) ....

ANGGOTA:

Di dalam penjelasan saja supaya tidak terlalu panjang. Jadi departemen lainnya yang memang mempunyai sekolah.


Pak Wayan, maksud saya (suara tidak jelas) itu masalah. Ketika status kepegawaian itu ( suara tidak jelas ). Teman-teman yang merasa di Departemen Agarna itu sepertinya (suara tidakjelas ), sedangkan Diknas itu darurat. Walaupun saya adalah orang Diknas, saya melihat itu tidak adil juga. Turunnya Undang-

714

Undang ini Jnsya Allah DepartemenAgama dan Diknas ini semakin hari semakin menyatu sesuai dengan harapan kita. Jadi saya kira apakah itu masuk dalam pasal atau penjelasan pasal itu tetap sah, yang penting ini masuk (suara tdak jelas) PendidikanNasional danAgama itu. Karenake depanyangmenjadi ketua badan itu harus proper test dari kita.

PEMERINTAH :

Terima kasih, Pak Balkan.

Memang gagasan dari pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk menyatukan dan menyehatkan semua satuan pendidikan yang ada di masingmasing instansi Pemerintah. Tapi saya kira Pasal 32 itu cukup ditambahkan di penjelasan pasal, itu mencakup sekolah-sekolah kedinasan di departemen Pemerintah dan juga sekolah-sekolah profesional. Jadi ada kedinasan dan ada profesional.


Seperti Departemen Perindustrian yang mempunyai Akademi dan Departemen Keuangan yang mempunyai STAN.

PEMERINTAH:

Kemudian Pasal 33 : "Badan pembinaan dan pengembangan profesi mempunyai wewenang :

a. Menentukan kebijakan nasional tentang pembinaan dan (suara tidakjelas) profesi guru dan dosen

b. Mengawasi, memonitor (suara tidakjelas)

c. Memberi rekomendasi kepada menteri yang terkait dengan ( suara tidakjelas)".

ANGGOTAF-PAN (H.A. CHUDLORY SYAFEI HADZAMI, S.SOS.):

Saya melihat kekhawatiran-kekhawatiran lagi. Ini biasa terjadi di sebuah birokrasi. lni juga perlu kita pikirkan dalam Pasal 34. Jangan ini menambah beban guru-guru dengan bertambahnya birokrasi. Yang tadinya dia hams langsung ke departemen, kemudian ada lagi badan ini yang memberikan rekomendasi. Ini menambah jalur birokrasi yang mungkin nanti akan mempersulit guru dan dosen. Ini bisa terjadi. Jadi nanti jangan sampai pembuatan ini justru menambah keruwetan. Jadi mari kita berhati-hati. Kalau saya melihat seperti ini, ini menambah

715

birokrasi, karena ada rekomendasi kepada menteri. Nanti kasihan guru-guru, akan menambah beban.

ANGGOTA:

Pak Chudlory, rekomendasi tentang kebijakan pengembangan profesi dan karir kepada menteri. Saya kira yang dimaksud demikian.


Pak, theoretically seperti yang Pak Koster sampaikan. Tetapi dalam praktek tidak. Mengerti maksud saya? Teorinya seperti yang disampaikan oleh Pak Koster. Kalau hanya memberi rekomendasi, apapun namanya, ketika seorang guru atau seorang dosen akan bersaing untuk menjadi rektor, ternyata yang namanya badan ini berhak (suara tidak jelas). Pasti dia akan melakukan pendekatan kepada (suara tidakjelas). Ketika (suara tidakjelas) itu butuh meja.

ANGGOTA:

Maksud saya kehati-hatian itu, bagaimana caranya kita bisa keluar dari situ. Mungkin ada penjelasan-penjelasan lain.

ANGGOTA F-PAN (DRS. H. MUNAWAR SHOLEH) :

Pak Sudiro, kalau sudah tercium berbau KKN pasti (suara tidak jelas).

ANGGOTA:

Jadi kekhawatiran saja, Pak Irsyad. Jangan sampai menjadi beban lagi bagi guru dan dosen. Kehati-hatian itu yang saya maksud. Yang d itu disamakan saja dengan yang di atas supaya departemen atau apa.


Pengembangan profesi dan karir.

ANGGOTA:

Pokoknya profesi dan karir itu harus dilindungi.

ANGGOTAF-PAN (DRS. H. MUNAWARSHOLEH):

Jadi badan ini hanya adadi tingkat nasional?

716

PEMERINTAH :

Ya

ANGGOTA:

Tadi di Pasal 33 ada mendrop.


Bagus, saya mengerti. Saya hanya menegaskan.

ANGGOTA:

Titiknya sampai masyarakat. Tadi juga sudah diatur. Itu juga sama. Itu di drop.


Pak Balkan, nanti yang namanya guru terasa beda. Kemarin merasa dilecehkan, sekarang dimanjakan.

ANGGOTA:

Penghargaan, kesejahteraan itu di situ. Tapi dalam perhitungan kebutuhan.

ANGGOTA:

Kesejahteraan dahulu. Kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan hulcum.

ANGGOTA:

Kalau Bapak ingin guru saja, secara nasional (suara tidak jelas). ltu harus dipahami.

PEMERINTAH:

Kemudian pasal berikutnya.


Kalau menurut saya 9 itu terlalu banyak.

717

ANGGOTA:

Pertama, mengenai keanggotaannya; kedua, rnengenai proses pembentukannya. Pak Balkan?

ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE) :

Saya kira proses pembentukannya mungkin kita meniru seperti badan-badan lain yang sekarang sudah terjadi. Semuanya itu melalui.fit and proper test DPR. BKPN (Badan Koordinator Penanaman Modal) saja akan keluar Keputusan Presiden ( suara tidak jelas ). Kalau saya melihat ini, jumlahnya ini justru sedikit.

ANGGOTA:

Cukup, jangan banyak-banyak.


9 dan 11.

ANGGOTAF-PAN (DRS. H. MUNAWARSHOLEH):

Sebanyak-banyaknya 11.

ANGGOTA F-PKS (DRA. HJ. AAN ROHAN AH, M.Ag.):

Pak, Wayan, boleh tanya? Apa konsiderannya memilih 9 sampai 11?

ANGGOTA:

Ya.

ANGGOTA:

Pak Anwar Arifin idenya maksimum 7 orang. Kemudian kalau kita lihat pada yang lain, misalnya Badan Akreditasi Nasional, itu hanya 7. Saya kira ini perlu (suara tidakjelas). Kemudian Badan Standar Nasional itu 15 oang.


Unsur-unsur saja apa yang masuk di situ? Misalnya dari Departemen Agama ada, dari masyarakat ada, dari swasta ada. Kita harus tahu dahulu unsur apa saja, nanti ke belakang (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Kalau unsur di situ sulit.

718


ltu tidak perlu pakai peraturan, langsung oleh menteri. Peraturarmya tidak ada.


Tapi bagaimana kita bisa menentukan berapa jumlahnya?

ANGGOTA:

Sekurang-kurangnya 7.

ANGGOTA:

7 itu sedikit.

F-PKS (DRA. HJ. AAN ROHANAH, M.Ag.) :

Ya sudah, tidak apa-apa.

ANGGOTA:

Sekurang-kurangnya 9? Kalau sekurang-kurangnya 9, sebanyak-banyaknya jangan 11, terlalu dekat angkanya


Baro keluar SK Presiden.

ANGGOTA:

..... ( suara tidak jelas) ..... Badan-badan yang ada sekarang ini di Departemen Pendidikanjuga (suara tidakjelas). KemudianBadanAkreditasi Nasional sudah ada. Kemudian Badan Akreditasi Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Sekolah, kemudian Badan Standar Nasional Pendidikan. Semua ini dibentuk (suara tidak jelas), tetapi pembentukannya itu karena lembaga ini bersifat mandiri, maka keanggotaannya diusulkan oleh masyarakat. Saya kira ini maksudnya seperti itu. Hanya saja sekarang dengan jumlah anggota ini berarti kita harus memperhitungkan usul-usul. Dari Depdiknasnya, Departemen Agama, masyarakat, kalangan profesional dan (suara tidak jelas) sepakat atas usul masyarakat kepada menteri. Karena yang menentukan adalah menteri. Apakah kita perlu (suara tidakjelas)?

719


Kenapa DPR? Karena kita independen dan terdiri dari lintas departemen. Kalau itu halnya, maka ada tembusannya kepada (suara tidakjelas). Kalau hanya Mendiknas saja, lebih baik di bawah Mendiknas. Tetapi kita (suara tidak jelas) DepartemenAgama, Depkes, Departemen Pendidikan. Jadi pada akhirnya setelah dia rnelalui.fit and proper test dari DPR, terakhir SK Presiden.

Pak Munawar?


Jadi badan ini kita buat sedemikian rupa, sehingga ada (suara tidak jelas) kornpetensinya. Di bawahnya itu berasal dari unsur-unsur organisasi profesi itu. Kemudian (suara tidak jelas) kita juga memberikan pertimbangan. (suara tidak jelas) dan segala proses sebagaimana terjadinya Undang-Undang, (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Kalau demikian, apakah badan ini bertanggungjawab kepada Presiden?


Automatically. Operasional negeri.

ANGGOTA:

Lalu keputusan mengenai peran Mutendik dari mana?


Kepala BK, yang sudah diangkat Kepala Badan.

ANGGOTA:

Artinya, keputusan dari ( suara tidak jelas) lain menteri atau Keppres?


Saya kira menteri.

ANGGOTA:

Pasal 34 butir a ayat ( l) tidak ada masalah.

720

Kemudian ayat (2), (suara tidak jelas) anggota suatu badan (suara tidak jelas) yang masa baktinya 5 tahun. (rekaman terputus) .... dari dan oleh anggota dan ditetapkan oleh DPR bersama dengan Peraturan Menteri.

ANGGOTA:

Ditetapkan oleh menteri.

ANGGOTA:

Ditetapkan oleh menteri.

ANGGOTA F-PD {DRS. BALKAN KAPLALE):

Sebentar, Pak. Badan pembinaan dan pengembangan profesi dipimpin oleh seorang ketua (suara tidak jelas).


Sa ya kira ditetapkan dengan menteri ini tidak perlu, karena keberadaannya sudah (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Oleh anggota badan. Tidak perlu?


Tidak perlu. Sekarang nomor 5

ANGGOTA

5 itu apakah bisa ... (suara tidakjelas) ... ?

ANGGOTA:

Tidak, Pemerintahnya. Tapi nanti diberikan penjelasan saja. benar, oleh Pemerintah. Sejak tadi saya katakan tidak ada pembiayaan.


Diusulkan dalam APBN. Badan usaha (suara tidak jelas) yang dibiayai oleh Pemerintah.

721

ANGGOTA:

Sudah, oleh Pemerintah. Nanti kalau ingin ada penjelasan ...

ANGGOTA:

.... (suara tidak jelas) ......

ANGGOTA:

Maksudnya untuk apa, Pak? itu menambah birokrasi lagi.

ANGGOTA:

Ini otomatis.

ANGGOTA:

Itu tidak perlu diletakkan. Tadi sudah ada di atas.

ANGGOTA:

Dihilangkan saja, Pak.

ANGGOTA:

Pasal 36 : (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Pasal 36 mungkin semua.

Kemudian ayat (2) : "Dalam menjalankanfungsinya di wilayah provinsi dan kabupaten ... ".

ANGGOTA F-PDIP (DR. IR. WAYAN KOSTER, MM.):

Tidak ada lagi. Ini hanya ada di pusat.

ANGGOTA:

Maaf, Pak Wayan. Pasal 36 ayat (1) itu (suara tidak jelas) yang bertanggungjawab di bidang keagamaan.

ANGGOTA:

Saya juga tidak mengerti apa maksudnya. Di atas fungsinya sudah jelas.

722


Jangan dihapus, sebentar. Saya hanya ingin (suara tidakjelas) diatur. (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Anggotanya itu ada yang dari (suara tidak jelas ), ada yang dari instansi lain yang (suara tidak jelas).


Jadi anggotanya di departemen masing-masing?

ANGGOTA:

Ya. Karena badan ini memayungi semua program pendidikan yang ada di masing-masing instansi. Itu dihapus.

Ini penting, ketentuan lebih lanjut (suara tidak jelas).

ANGGOTA:

Saya bingung. Maksudnya dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mana? Ini belum terbit.

ANGGOTA:

Saya kira ini tidak perlu.

ANGGOTA:

Ketentuan lebih lanjut mengenai suatu badan (suara tidak jelas) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ini bagaimana?

ANGGOTA:

Bukan. Maksudnya ini menjelaskan bahwa kalau ada hal-hal di dalam UndangUndang ini, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah, mungkin tadi maksudnya demikian. Tapi kalau Peraturan Pemerintah ini belum ada, (suara tidak jelas ), baru dibuat Peraturan Menteri. PP-nya terlebih dahulu.

ANGGOTA F-PKS (DRA. HJ. AAN ROHANAH, M.Ag.) :

Tentu Pemerintah harus mempunyai (suara tidakjelas) kalau menurut saya, jangan dilepas begitu saja.

723

ANGGOTA:

Jadi proses pembentukannya.

F-PAN (DRS. H. MUNAWAR SHOLEH):

Jadi maksudnya apa? Pasal 36 itu inginnya bagaimana? Itu sudahjelas.

ANGGOTA:

Penyusunan nanti tergantung barangnya secara rinci.

ANGGOTA:

Kalau begitu masuk ke Bab Penutup saja.

ANGGOTA:

.... (suara tidakjelas) ..... itu sendiri bisa membuat ketentuan-ketentuan ...


Kalau persoalan teknis internal, jangan (suara tidak jelas). Yang membuat pedoman-pedoman ini (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Saya ingat penghargaan yang Pak Balkan di ayat (4) ...

KETUARAPAT:

(suara tidak jelas) kepada Tim Perumus menyangkut materi ini. Saya kira sudah selesai. Rapat ini bisa kita akhiri.

ANGGOTA:

Sebelumnya saya minta supaya hal-hal yang menjadi catatan seperti departemen-departemen tadi hanya di pasal berapa Yang dicorat-coret tadi juga menjadi catatan bahwa itu harus ada dalam penjelasan.

Kedua, saya minta supaya sekarang ini basil yang sudah ada bisa difoto copy. Saya tidak. mau seperti tadi malam, terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Padahal kita sudah capek-capek, tetapi terjadi perubahan. Jadi apa yang sudah menjadi perbaikan ini tolong diprint dan dibagikan supaya kita bisa

724

bertanggungjawab. Buat apa kita sama-sama berdiskusi tetapi nanti ada yang dimasukkan, sehingga akhimya menjadi kacau kembali.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Silahkan, Pak Chudlory.

ANGGOTAF-PPP(H.A. CHUDLORY SYAFEI HADZAMI, S.Sos.):

Terima kasih.

Saya masih ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa materi ini sudah final di tingkat Tim Perumus. Oleh karena itu, kami minta kepada Tim Ahli supaya jangan ada lagi perubahan atas masukan perorangan. J adi langsung difoto copy. (suara tidak jelas).

KETUARAPAT:

Pertemuan saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL •...•. WIB)

Jakarta, 28 April 2005 KABAGSET KOMISI X DPR RI

ttd

H. AGUS SALIM, SH NIP.210001036

725

Documents

RISALAH GURU DAN DOSEN : I : 2005-2006 Tim : 28 2005berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200206-032102-1895.p… · Jadi begini, memang guru dengan dosen (suara tidakjelas)