RKPD 2011 Complete

PENGANTAR

Dalam kontek manajemen, perencanaan mendapatkan posisi strategis sebelum memulai berbagai aktivitas organisasi, perencanaan juga didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan dalam rangka pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara bertahap meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, RKPD digunakan untuk acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKPD berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 ini disusun mengacu kepada : 1. Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005-2025; 2. Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 2009-2013; 3. Substansi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2010

i

4. Substansi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2011. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan dilakukan koordinasi antar lintas instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Sesuai dengan amanat Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah, untuk tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sumedang memasuki tahun keempat menggunakan pagu indikatif dalam pendanaan program dan kegiatan SKPD maupun Kecamatan yang dikuatkan dengan nota kesepakatan antara DPRD dengan Bupati Sumedang, dengan demikian diharapkan semua pihak dapat lebih memahami model penganggaran dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BUPATI SUMEDANG

DON MURDONO


ii

DAFTAR ISI

PENGANTAR DAFTAR ISI .. DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .. 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Dokumen RKPD .. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD . 2.3 Isu Strategis dan Masalah Mendesak .

Halaman i iii iv I-1 I-3 I-4 I-4

II-1 II-26 II-47

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010 .... 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 .. 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah . 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 4.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi .. 4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah . RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH . PENUTUP ..

III-1 III-4III-13 III-15

IV-1 IV-2 V-1 VI-1

BAB V BAB VI


iii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang .. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kebupaten Sumedang Tahun 2004-2009 Laju Pertumbuhan PDRB (Ekonomi) Kabupaten Sumedang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2009 (%) . PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2009 (Juta Rupiah) . PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2009 (Juta Rupiah) Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2009 Perkembangan Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 20072009 Perkembangan Sarana Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009 Perkembangan Jumlah Murid dan Jumlah Guru di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2009 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun, Jumlah SD/MI, Ruang Kelas dan Jumlah Murid Rasio Murid terhadap Ruang Kelas tahun 2008 dan 2009 Perkembangan Pendidikan SMP/MTs Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah. Perkembangan Anggaran Pendidikan pada APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2009 ... Perkembangan Jumlah Penerima Beasiswa Bagi Anak-anak Keluarga Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2009 Perkembangan Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Ibu Tahun 20082009 di Kabupaten Sumedang .. Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009 Perkembangan Kegiatan Imunisasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009 Perkembangan Hasil Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tahun 20082009 Perkembangan Pendapatan RSU Unit Swadana Daerah ..iv

II-1 II-4 II-6 II-7 II-7 II-10 II-11 II-14 II-14 II-15 II-16 II-17 II-18 II-18 II-19

II-20 II-20 II-21 II-22 II-22


Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

Tabel Tabel Tabel

2.21 Perkembangan Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Kerja yang ditempatkan dan sisi Pencari Kerja Tahun 2006-2009 2.22 Perkembangan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2009 2.23 Perkembangan Jumlah Kasus PHK/PHI di Kabupaten Sumedang Tahun 2006-2009 2.24 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Kabupaten Sumedang 2.25 Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sumedang . 3.2 PMTB Kabupaten Sumedang 2003-20011 (Dalam Jutaan Rupiah) 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011 3.4 Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011 3.5 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011 3.6 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2011 Kabupaten Sumedang 5.1 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2011 Kabupaten Sumedang sesuai Pagu Indikatif 5.2 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2011 Kabupaten Sumedang diluar Pagu Indikatif

II-23 II-24

II-25 II-27 II-47 III-1 III-4 III-16 III-19

III-20 III-21

IV-4 V-2 V-109


v

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG Nomor Tanggal : 33 Tahun 2010 : 31 Mei 2010 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011


vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 ini disusun mengacu kepada : 1) Substansi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025; 2) Substansi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013; serta 3) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2010. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang menjadi landasan penetapan RAPBD dan APBD serta dasar-dasar teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yangRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011

I-1

mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan sebagaimana tersebut, perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Pada tahun 2010 ini, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD tahun berikutnya, yaitu tahun anggaran 2011. Penyusunan RKPD Tahun 2011 dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dan seluruh SKPD dengan komponen masyarakat melalui penyelenggaraan Musrenbang dan Forum SKPD, yang pembahasannya menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kegiatan antar SKPD, serta antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Selain dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang tahun 2011 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta antara kabupaten dengan provinsi dan nasional. Selanjutnya dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah yang terbagi menjadi sembilan kebijakan yang memerlukan kegiatan lintas sektor dan sinergitas yang tinggi lintas SKPD dan institusi pada tingkatan pemerintahan dan program/kegiatan pendukung yang menjadi tupoksi SKPD guna pencapaian kebijakan.


I-2

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum diselenggarakannya penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2011 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025.


I-3

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013; 15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 640/751/SJ perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011, dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD tahun 2011 dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sumedang Tahun 2011. Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2011 adalah sebagai berikut : a. Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah, serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran; b. Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pada kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD; c. Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. d. Sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Sumedang ini disusun sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/752/SJ tanggal 12 Maret 2009 tentang sistematika RKPD tahun 2010 sebagai berikut :


I-4

Bab I

:

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang, memuat pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2011 dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum, menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2011 dan hubungannya dengan dokumen RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. 1.4. Sistematika RKPD, setiap BAB. mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan peraturan serta penjelasan ringkas isi dari

Bab II

: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi kedudukan Pencapaian pencapaian Kinerja kinerja Indikator Makro daerah Pembangunan Daerah, mengemukakan tentang status dan pembangunan berdasarkan indikator-indikator makro pembangunan daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD, evaluasi status dan kedudukan dari hasil pembangunan daerah, menguraikan hasil pencapaian evaluasi kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. 2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak, mengemukakan hasil analisis isu strategis dan permasalahan yang termuat dalam RPJMD dengan kondisi aktual Kabupaten SumedangRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011

I-5

berdasarkan hasil musrenbang Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten. keterkaitan dengan isu strategis dan Dalam rangka permasalahan sinergitas, sinkronisasi, dan integritas, juga menguraikan pembangunan skala provinsi dan nasional. Bab III : RANCANGAN 3.1. KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA

KERANGKA PENDANAAN Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010, memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, sumbangan sektoral, kemampuan investasi termasuk penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), ekspor, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi lainnya. 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011, mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dikaitkan dengan kondisi perekonomian nasional dan global, khususnya pada tahun 2011, sebagai hasil analisis kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi ekternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuantujuan pembangunan daerah. 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, mengemukakan perumusan arah kebijakan daerah yang dikaitkan dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, RPJMD, dan RKPD provinsi. 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah, menjelaskan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.


I-6

Bab IV

: PRIORITAS TAHUN 2011

DAN

SASARAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

4.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi, memuat penjelasan tentang tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi sebagai rujukan bagi penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sehingga terjadi sinergitas program antara pusat dan daerah. 4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, menjelaskan tentang tema RKPD 2011 yang bernuansa budaya serta mengeksplorasi pendekatan dan semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda sebagai instrumen untuk mengoptimalkan operasionalisasi prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Mengemukakan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan hasil musrenbang RKPD Tahun 2011, dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah. Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat penjelasan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, rangkuman dari usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah SKPD ke dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2011.


I-7

Bab VI

: PENUTUP Memuat kesimpulan dan catatan-catatan untuk lebih bersungguhsungguh dalam melaksanakan seluruh agenda pembangunan tahun 2011.


I-8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang mencerminkan realisasi penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan target yang diharapkan menurut visi dan misi Pemerintah Daerah serta sebagai bahan dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah atau penyusunan agar lebih terfokus, telah kebijakan yang harus ditempuh berdasarkan kondisi capaian yang ada, dan pelaksanaan pembangunan ditetapkan beberapa indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Realisasi beberapa indikator dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009No 1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan perhitungan Pusat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan perhitungan Daerah Kondisi Tahun n-3 (2008) 71,68 72,26 Target Kondisi Tahun n-2 (2009) 72,81 73,31 Kondisi yang dicapai Tahun n-2 (2009) 72,25* 72,63* Tingkat Pencapaian terhadap Target RPJMD -


II - 1

No

Indikator

Kondisi Tahun n-3 (2008)

Target Kondisi Tahun n-2 (2009)

Kondisi yang dicapai Tahun n-2 (2009)

Tingkat Pencapaian terhadap Target RPJMD -

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pertumbuhan PDRB (%) Laju Inflasi Kabupaten (%) PDRB ADH berlaku (juta) PDRB ADH konstan (juta) PDRB per kapita (Rp) Jumlah penduduk (jiwa) Jumlah penduduk (KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Laju pertumbuhan penduduk (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs c. SMA/SMK/MA

4.58 9.03 10.300.942,44 5.136.819,72 9.537.953,83 1.127.317 335.099

-

4.76 * 3.68 * 11.188.167,53* 5.381.581,99* 10.238.008,66* 1.151.919 355.251

86.0114,26

-

86.0112,18

108,01 96,23 50,91

110,00 96,98 63,49

110,00 96,57 57,52

100 % 99,57 % 90,59 %

12.

Angka Partisipasi Murni(APM) (%) a. SD/MI/Paket A b. SMP/MTs c. SMA/SMK/MA 97 76,79 34,18 98,88 8,07 68,00 109.542 0,011 71,06 97,60 81,19 45,34 99,31 8,27 68,20 97,50 79,91 40,12 99,35 8,27 68,23 * 101.733 0,008 69,93 99,89 % 98,42 % 88,48 % 100,04 % 100 % 98,88 % -

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Angka melek huruf (%) Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Angka usia harapan hidup (tahun) Jumlah penyandang masalah sosial Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%) Angka partisipasi angkatan kerja (%)

19.

Tingkat pengangguran terbuka 8,96 9,81 (%) Sumber : Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. Keterangan : *) Angka sementara

Dari realisasi capaian sebagaimana tersebut diatas, maka evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan menurut indikator-indikator dimaksud, kiranya dapat diuraikan sebagai berikut:Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II - 2

1) Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah pada satu kurun waktu tertentu. Menurut kepentingannya yang diperlukan saat ini, maka indikator Indeks Pembangunan Manusia ditentukan mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan manusia, yakni Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah, serta Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil. Dari ketiga komponen tersebut yang paling signifikan mempengaruhi IPM adalah rata-rata pengeluaran per kapita riil, diikuti rata-rata lama sekolah (pendidikan), dan Angka Harapan Hidup. Data IPM tahun 2008 sebagaimana Tabel 2.1 terdapat 2 (dua) data yang berbeda, hal ini disebabkan pengukuran capaian setiap indikator IPM oleh BPS Kabupaten Sumedang dengan melakukan penghitungan sampel sampai tingkat kecamatan, sedangkan pengukuran serupa oleh BPS Pusat dengan melakukan penghitungan sampel sampai tingkat kabupaten, sehingga pengukuran tersebut menghasilkan data capaian IPM yang berbeda. Mengingat upaya akselerasi pencapaian IPM memerlukan data yang lebih rinci sampai dengan tingkat kecamatan, maka data yang digunakan adalah hasil pengukuran indikator IPM oleh BPS Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil penghitungan BPS Kabupaten Sumedang, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) pada tahun 2008 mencapai 72,26. Secara rinci, nilai indeks tersebut merupakan komposit dari : a. b. Indeks Kesehatan 72,06 yang dihitung berdasarkan Usia Harapan Hidup yang mencapai sebesar 68,05 tahun; Indeks Pendidikan sebesar 84,12 poin yang dihitung berdasarkan Angka Melek Huruf bagi penduduk usia 10 tahun ke atas, yang mencapai sebesar 98,88; c. d. Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mencapai 8,07 tahun; Indeks Daya Beli sebesar 60,61 poin yang dihitung dari paritas daya beli

(purchasing power parity) yaitu sebesar Rp. 565.270,Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II - 3

Perkembangan IPM Kabupaten Sumedang selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,32 poin yaitu 70,65 pada tahun 2004 menjadi 72,26 pada tahun 2008. Perkembangan masing-masing indeks pembentuk IPM sebagai berikut : a. b. Indeks Pendidikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,312 poin, yaitu dari 82,56 pada tahun 2004 menjadi 84,12 pada tahun 2008; Indeks Kesehatan (Peluang Hidup) pada tahun 2008; c. Indeks Daya Beli (Hidup Layak) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,532 poin yaitu dari 57,95 pada tahun 2004 menjadi 60,61 pada tahun 2008 Untuk data IPM tahun 2009 secara resmi belum dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Sumedang. Namun dengan menggunakan proyeksi berdasarkan perkembangan data dari tahun 2004-2008 dapat diperoleh taksiran besaran IPM beserta komponennya sebagaimana disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.2 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2009No 1 2 3 Indeks Pendidikan Kesehatan Daya Beli 2004 82.56 71.45 57.95 2005 83.3 71.57 59.16 Tahun 2006 83.69 71.66 59.34 2007 83.71 71.75 60.07 71.84 2008 84.12 72.06 60.61 72.26 2009*) 84.54 72.12 61.30 72.63

mengalami kenaikan rata-rata

sebesar 0,122 poin yaitu dari 71,45 pada tahun 2004 menjadi 72,06

IPM 70.65 71.46 71.56 Sumber : Data IPM 2004-2008 dari BPS Kab. Sumedang *) Angka sementara

Capaian IPM tahun 2009 tidak lepas dari kontribusi capaian ketiga komponen, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Pencapaian IPM tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu masih diperlukan upaya maksimal untuk meningkatkan derajat pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun, derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan, serta peningkatan daya beli masyarakat


II - 4

melalui perluasan kesempatan kerja bagi penduduk, peningkatan kompetensi kerja dan peningkatan daya saing. Memperhatikan kontribusi dari ketiga komponen IPM sebagaimana tersebut pada tabel di atas, ternyata Indeks Daya Beli memberikan kontribusi capaian yang paling rendah dibandingkan 2 agregat pembentuk IPM lainnya. Pencapaian indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan pada bidang-bidang tersebut selama ini telah berhasil dengan baik. dasar pendidikan dan kesehatan. pendidikan dan kesehatan. Daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan. Oleh karena itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, selain perlu diciptakan iklim usaha yang kompetitif, juga perlu ditopang angka dengan upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat serta pengangguran dan jumlah masyarakat yang berkategori miskin pun secara bertahap akan berkurang. 2) Laju Pertumbuhan Ekonomi / PDRB PDRB Kabupaten Sumedang yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang selama tahun 2004 sampai 2008 menunjukkan adanya fluktuasi dimana pada tahun 2006 dan tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 4,17 dan 4,58. Sedangkan tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 4,76 . Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2010 dan 2011. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya pertumbuhan pada semua sektor lapangan usaha. Pertumbuhan PDRB (ekonomi) Kabupaten Sumedang menurut lapangan usaha sebagaimana terinci pada tabel berikut : Hal ini ditunjang dengan tingkat kesadaran masyarakat kabupaten Sumedang yang cukup baik akan kebutuhan Dalam arti keterbatasan kemampuan ekonomi tidak begitu mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya


II - 5

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan PDRB (Ekonomi) Kabupaten Sumedang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2009 (%)No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan dan Kontruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB 2004 3,34 8,42 4,51 9,29 6,13 4,01 6,70 6,81 3,99 4,31 2005 3,97 9,21 4,23 5,92 6,64 4,72 6,21 6,83 3,77 4,52 2006 0,86 10,14 4,92 6,74 6,57 6,02 6,51 4,72 4,69 4,17 2007 3,82 6,34 4,41 9,98 7,03 4,95 6,67 4,90 3,71 4,64 2008 3,86 4,81 4,37 5,59 7,94 5,02 6,34 5,51 3,52 4,58 2009*) 4.89 (3.94) 4.08 4.81 8.56 4.99 6.36 5.59 3.50 4.76

Sumber Keterangan

: PDRB Kabupaten Sumedang 2004-2008 (BPS Kab. Sumedang) : *) = Angka Sementara

Dari tabel tersebut terlihat ada pergeseran pertumbuhan lapangan usaha yang memiliki persentase pertumbuhan yang paling tinggi. Apabila pada tahun 2007 sektor Listrik, Gas dan Air Bersih menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi sebesar 9,98 persen, maka pada tahun 2008 sektor bangunan dan konstruksi menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 7,94 persen. Bahkan berdasarkan trend perkembangan data 5 tahun terakhir, sektor bangunan dan konstruksi masih menempati peringkat paling tinggi pada tahun 2009, diperkirakan mencapai 8,56 persen. Peningkatan LPE sebagai pengaruh positif dari berbagai pembangunan strategis yang bersumber dari pembiayaan pemerintah dan swasta, seperti pembangunan Waduk Jatigede, Jalan Tol cisumdawu dan lainnya. 3) PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Nilai PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2009 atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar Rp.11.188.167,53 juta. Nilai tersebut menunjukan besarnya pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk kabupaten Sumedang. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang sebagaimana tabel berikut :


II - 6

Tabel 2.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004 2009 (Juta Rupiah)No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan dan Kontruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB 20041,723,175.70 7,495.34 1,430,542.67 152,253.79 127,121.47 1,545,019.96 183,708.01 225,998.24 430,517.56 5,825,832.74

20052,053,655.83 8,992.04 1,660,424.54 181,067.35 151,557.57 1,835,394.83 281,968.84 309,089.59 566,040.17 7,048,190.76

20062,341,376.09 11,218.02 1,902,224.39 214,188.75 173,408.14 2,099,958.02 331,068.09 345,349.14 647,852.68 8,066,643.32

20072,621,536.08 12,878.24 2,130,346.10 246,921.92 191,552.77 2,329,443.01 374,137.60 382,532.15 745,222.70 9,034,570.57

20082,984,417.81 14,600.08 2,399,351.78 273,611.71 222,446.91 2,676,178.27 448,048.01 434,493.85 847,794.03 10,300,942.44

2009*)3.247.566,44 14.369,04 2.604.459,49 290.426,09 247.093,32 2.916.630,96 482.502,78 478.661,34 906.458,08 11.188.167,53

Sumber Keterangan


Sementara itu, nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun yang sama adalah sebesar Rp. 5.381.581,99 juta. Berdasarkan data dari tahun 2004 sampai dengan 2008 dan angka sementara tahun 2009, nilai PDRB Kabupaten Sumedang atas dasar harga konstan selama tahun 2004-2009 sebagaimana dalam tabel 2.5 :Tabel 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004 2009 (Juta Rupiah)No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan dan Kontruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan Jasa-jasaPDRB

20041.218.615,28 4.632,79 1.107.760,98 100.695,75 99.175,94 1.124.419,53 145.017,92 171.905,25 339.107,464.311.330,90

20051.266.975,69 5.059,51 1.154.662,17 106.658,33 105.761,14 1.177.524,09 154.028,09 183.641,99 351.889,554.506.200,56

20061.277.827,26 5.572,44 1.211.476,15 113.848,41 112.709,58 1.248.422,93 164.060,22 192.314,34 368.408,874.694.640,20

20071.326.576,64 5.925,79 1.264.936,85 124.808,45 120.635,75 1.310.179,65 175.007,80 201.740,97 382.071,114.911.883,01

20081.377.846,15 6.210,65 1.320.213,71 131.785,92 130.214,98 1.375.922,13 186.259,70 212.860,83 395.505,655.136.819,72

2009*)1.445.267,32 5.965,83 1.374.013,29 138.127,44 141.367,64 1.444.602,42 198.109,35 224.765,51 409.363,205.381.581,99

Sumber Keterangan



II - 7

Berdasarkan Tabel 2.5 terjadi peningkatan PDRB setiap tahunnya. Selama kurun waktu 2004-2008, sektor pertanian yag tergolong ke dalam sektor primer memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yang kemudian diikuti oleh sektor lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan sektor tersier. Sedangkan pada tahun 2009 diperkirakan terjadi perubahan urutan kontributor, dimana sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar yang diperkirakan mencapai sebesar Rp.1.444.602,42 juta kemudian diikuti oleh sektor pertanian yang diperkirakan mencapai Rp. 1.445.267,32 juta. Dan kontribusi yang paling kecil diperkirakan berasal dari sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian, dimana diperkirakan hanya mencapai angka Rp. 5.965,83 juta. 4) PDRB per Kapita PDRB per kapita atau pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB per kapita Kabupaten Sumedang pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp.10.238.008,66 dengan juta menunjukan 2008 adanya sebesar peningkatkan apabila dibandingkan capaian

Rp.9.537.953,83 juta atau meningkat 6,84 %. Walaupun demikian, peningkatan PDRB per kapita tersebut belum sepenuhnya menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Sumedang secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan daya beli masyarakat secara riil bisa digunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan, dimana pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp.4.881.681,40 meningkat dibanding tahun 2008 yang baru mencapai Rp.4.756.336,58 atau meningkat sebesar 2,64%. Hal ini sejalan dengan peningkatan daya beli pada IPM sebesar 60,61 poin pada tahun 2008 dan 61,30 poin pada tahun 2009.


II - 8

5) Laju Inflasi Kabupaten Laju inflasi di Kabupaten Sumedang pada tahun 2008 mencapat 9,03% sementara pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 3,68%. Menurunnya laju inflasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap akan menunjukkan peningkatan. Menurunnya inflasi di kabupaten Sumedang tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tahun 2010 inflasi diperkirakan meningkat dengan adanya rencana kenaikan TDL, kenaikan tarif tol, bersamaan dengan kenaikan kebutuhan biaya liburan dan sekolah, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri yang akan berpengaruh terhadap kenaikan barang dan jasa. 6) Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang setiap tahun terjadi kenaikan, dimana pada tahun 2004 mencapai 1.008.474 jiwa dan pada tahun 2008 mencapai 1.127.317 jiwa. Sementara pada tahun 2009 bertambah menjadi 1.151.919 jiwa. Dalam kurun waktu 5 tahun penduduk Kabupaten Sumedang bertambah 24.602 jiwa atau naik sekitar 2,1 %. Secara keseluruhan jumlah penduduk wanita relatif lebih banyak dibanding laki-laki, pada tahun 2009 sex

ratio penduduk Kabupaten Sumedang adalah 99,97% Artinya dari 1000 jiwapenduduk perempuan terdapat 999,7 jiwa laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Sumedang tahun 2009 sebesar 2,18 %. Dari data tersebut, Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang melebihi besaran yang ditargetkan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang tahun 2008 hanya sebesar 1,87%. Laju pertumbuhan penduduk masing-masing kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009No 1 2 3 Kecamatan Jatinangor Cimanggung Tanjungsari Jumlah Penduduk 2008 86.370 78.488 75.379 2009 86.460 83.478 76.785 LPP 0.10% 6.36% 1.87%II - 9


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Sukasari Pamulihan Rancakalong Sumedang Selatan Sumedang Utara Ganeas Situraja Cisitu Darmaraja Cibugel Wado Jatinunggal Jatigede Tomo Ujungjaya Conggeang Paseh Cimlaka Cisarua Tanjungkerta Tanjungmedar Buahdua Surian Jumlah

33.126 55.936 41.130 78.541 86,204 24.525 38.037 28.489 43.134 23.602 49.303 46.216 26.154 24.607 32.120 30.210 36.219 58.336 21.346 35.367 27.149 35.162 12.167 1.127.317

35.021 57.275 41.668 81.042 86.732 24.809 39.342 29.167 42.643 24.121 50.974 45.941 26.739 25.233 33.043 31.222 37.361 59.596 22.243 35.886 27.519 35.579 12.040 1.151.919

5.72% 2.39% 1.31% 3.18% 0.61% 1.16% 3.43% 2.38% -1.14% 2.20% 3.39% -0.60% 2.24% 2.54% 2.87% 3.35% 3.15% 2.16% 4.20% 1.47% 1.36% 1.19% -1.04% 2.18%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi adalah pada kecamatan Cimanggung (6,36%) dan Kecamatan Sukasari (5.72%). Sementara pertumbuhan penduduk yang lambat adalah di Kecamatan Surian, Darmaraja dan Wado dengan rata-rata dibawah 0,5%. Pertumbuhan penduduk tersebut terutama diakibatkan oleh banyaknya migrasi masuk ke sebagian wilayah Kabupaten Sumedang sebagai konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta berkembangnya beberapa kawasan di wilayah barat yang merupakan daerah penyangga kota metropolitan Bandung. Untuk mengetahui perkembangan penduduk Kabupaten Sumedang berdasakan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.7 Perkembangan Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2007-2009No 1 2 Kelompok Umur 0 tahun s/d 14 tahun 15 tahun s/d 64 tahun 2007 287.618 716.453 2008 280.782 763.678 2009 264.514 802.255II - 10


3

Lebih dari 65 tahun

74.684

82.857

85.150

Jumlah 1.078.755 1.127.317 1.151.919 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang

Dengan memperhatikan tabel tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2009 usia 15-64 tahun mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2009, sementara penduduk usia 0-14 tahun mengalami penurunan. Dengan demikian secara umum penduduk kabupaten Sumedang tahun 2009 sebagian besar merupakan usia produktif. 7) Perkembangan Rumah Tangga Miskin Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Sumedang tahun 2008 mencapai 86.011, sedangkan pada tahun 2009 secara administratif angkanya masih dikisaran yang sama. Hal tersebut terjadi karena pada tahun tersebut tidak ada pemutakhiran data. Walaupun rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan kemungkinan secara administratif relatif penurunan sama karena tapi data faktanya tahun di lapangan mengalami perencanaan

menunjukkan penurunan yang signifikan. 8) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK SD/MI sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. APK SMP/MTs sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 13 sampai 15 tahun. Sedangkan APK SMA/MA sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMA/MA dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16 sampai 18 tahun.


II - 11

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Sumedang tahun 2008 memperlihatkan adanya kenaikan, dimana pada tahun 2008 APK SD/MI sebesar 108,01 % kemudian pada tahun 2009 naik menjadi 110%. Capaian APK SD/MI tahun 2009 ini sesuai dengan target RPJMD. Demikian pula capaian APK SMP pada tahun 2009 naik menjadi 96,57% dari tahun 2008 sebesar 96,23%, capaian APK SMA tahun 2009 juga naik menjadi 57,52% dari tahun 2008 sebesar 50,91%. 9) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sejalan dengan peningkatan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan mengalami peningkatan. APM SD/MI Kabupaten Sumedang tahun 2009 naik menjadi 97,50% dari tahun 2008 sebesar 97%. Demikian pula Capaian APM SMP/MTs tahun 2008 sebesar 76,79% naik menjadi 79,91 % pada tahun 2009. Sedangkan capaian APM SMA/MA pada tahun 2009 sebesar 40,12% juga mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar yang capaian APM nya 34,18%. 10) Angka Melek huruf Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di wilayah perdesaan menunjukkan masih banyak penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. AMH juga menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. Selain itu AMH menunjukkanRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II - 12

kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Hasil evaluasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan angka melek huruf di Kabupaten Sumedang dari tahun 2008 sebesar 98,88% naik menjadi 99,35 % pada tahun 2009. 99,31%. 11) Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Hasil evaluasi pada dua tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Sumedang, yaitu dari 8,07 pada tahun 2008 menjadi 8,27 pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sumedang rata-rata menempuh pendidikan formal selama 8 (delapan) tahun atau setingkat SMP kelas dua. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, selain tergantung pada kemampuan daerah untuk menggunakan dan memanfaatkan segala sumberdaya termasuk alokasi anggaran, juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraaan dan pengelolaan pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. kabupaten Sumedang. Sebagai Sarana prasarana pendidikan masih perlu gambaran, perkembangan jumlah sarana dikembangkan dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pendidikan di pendidikan di Kabupaten Sumedang tahun 2008 dan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut : Angka ini telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu

Tabel 2.8 Perkembangan Sarana Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009 No 1 2 3 TK SD/MI SLTP/MTs Jenjang Pendidikan 2008 209 656 141 Tahun 2009 209 657 142II - 13


4

SMA/SMK/MA

75

90

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009. Jumlah sarana pendidikan pada jenjang TK tetap sebanyak 209 buah , jenjang SD/MI mengalami peningkatan menjadi 657 buah, jenjang SLTP/MTs jumlah sarana ada peningkatan yaitu sebanyak 142 buah, demikian pula jumlah sarana pendidikan jenjang SMA/SMK, meningkat dari 75 buah menjadi 90 buah. Indikator lain di bidang pendidikan yang juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir adalah jumlah guru dan Jumlah murid. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah Murid dan Jumlah Guru di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2009 No 1 2 3 4 5 6 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Guru 8.700 9.074 10.182 11.865 11.760 11.891 Murid 174.176 176.540 192.725 185.564 196.529 188.683


Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah guru meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah murid. Antara tahun 2004 dan tahun 2009 jumlah guru meningkat sebanyak 3.191 orang atau meningkat 36,68%. Pada kurun waktu tersebut jumlah murid meningkat sebanyak 14.507 orang atau mengalami peningkatan sebesar 8,33%. jumlah guru terhadap jumlah murid yang relatif tetap. Pendidikan dasar yang diawali dengan pendidikan pra sekolah perlu dilanjutkan dengan pengembangan sikap, perilaku dan kemampuan, pengetahuan serta keterampilan dasar yang dilaksanakan di jenjang pendidikanRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II - 14

Ternyata peningkatan

jumlah murid dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah guru, dengan rasio

Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah. Perkembangan pendidikan dasar tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.10 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun, Jumlah SD/ MI, Ruang Kelas dan Jumlah Murid No. 1 2 Indikator Penduduk Usia 7-12 Tahun Jumlah SD/ MI a. b. 3 a. b. 4 Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah 2008 105.478 656 606 50 4.168 3.916 252 115.416 109.692 5.724 2009 106.480 656 606 50 4.244 3.996 248 116.624 110.875 5.619

Jumlah Ruang Kelas SD/ MI

Jumlah Murid SD/ MI a. b. Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2009 menunjukan peningkatan sebesar 0,9 % bila dibandingkan tahun 2008, dimana pada tahun 2008 berjumlah 105.478 orang dan pada tahun 2009 berjumlah sebanyak 106.480 orang. Jumlah SD/ MI pada tahun 2009 tercatat tidak mengalami peningkatan dari tahun 2008 yang berjumlah 565 buah. Selanjutnya berkaitan dengan jumlah ruang kelas SD/ MI, pada tahun 2009 telah mengalami perubahan, yakni jumlah ruang SD mengalami kenaikan sebanyak 76 ruang kelas dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 4.916 buah sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 4.186 buah, dengan rincian ; jumlah ruang kelas SD mengalami kenaikan sebanyak 80 ruang kelas dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 3.916 buah. sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 3.996 buah. Sedangkan untuk jumlah ruang kelas MI mengalami penurunan jumlah kelas sebanyak 4 ruang kelas dibandingkan tahun 2008 sebanyak 252 buah sedangkan pada tahun 2009 berjumlah sebanyak 248 buah.


II - 15

Untuk mengetahui perkembangan rasio murid terhadap ruang kelas selama tahun 2008 dan tahun 2009 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini : Tabel 2.11 Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2008 dan 2009 No 1 2 Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah 2008 26,94 22,71 2009 27,74 22,65


Dengan memperhatikan tabel rasio murid terhadap ruang kelas, secara umum dapat dijelaskan bahwa dalam kurun waktu 2008 dan 2009 rasio murid terhadap ruang kelas sekolah dasar sedikit naik untuk SD dan menurun untuk MI. Apalagi kalau memperhatikan rasio murid terhadap ruang kelas standar Depdiknas maksimal sebanyak 40 siswa SD/ MI, maka masih memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Selanjutnya menyangkut rasio murid terhadap guru selama tahun 2008 dikatakan telah memenuhi standar Depdiknas maksimal 1 orang guru mengajar/ melayani murid sebanyak 40 siswa. Dalam kenyataannya menunjukan bahwa dalam persebaran jumlah guru ternyata belum merata dan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut muncul sebagai akibat dari bertumpuknya jumlah prasarana pendidikan itu sendiri di wilayah perkotaan serta fasilitas dan akses terhadap prasarana pendidikan yang belum merata. Program pendidikan dasar telah lama ditingkatkan dari enam tahun menjadi sembilan tahun meliputi SD dan SLTP. Seperti juga penduduk usia 712 tahun, jumlah penduduk usia 13-15 tahun menunjukan perkembangan, dimana pada tahun 2008 sebanyak 55.043 orang dan pada tahun 2009 sebanyak 58.293 orang. Untuk mengetahui secara lengkap jumlah siswa yang mengikuti pendidikan di tingkat SMP dan MTs pada tahun 2008 dan tahun 2009 beserta potensi lainnya yang berhubungan dengan pendidikan tingkat SMP dan MTs dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :


II - 16

Tabel 2.12 Perkembangan Pendidikan SMP/ MTs No 1 2 Indikator Penduduk Usia 13-15 tahun Jumlah SMP Jumlah MTs 3 Ruang Kelas SMP Ruang Kelas MTs 4 Jumlah Murid SMP Jumlah Murid MTs 5 Jumlah Guru SMP Jumlah Guru MTs 6 Jumlah Lulusan SMP Jumlah Lulusan MTs 7 Angka Melanjutkan SMP/ MTsSumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

2008 55.043 93 49 1.158 285 44.151 8.453 2.849 621 13.148 2.579 61,47

2009 58.293 93 49 1.330 307 44.526 8.929 2.674 962 13.489 2.467 70,91

Pada bidang Pendidikan Luar Sekolah, pemerintah daerah telah berupaya memfasilitasi masyarakat yang berkeinginan melanjutkan pendidikan dasar dan menengah namun tidak sempat dituntaskan karena berbagai alasan. Untuk itu sepanjang tahun 2009 telah dilaksanakan Kegiatan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar Paket C setara SMA. Untuk melihat perkembangan pendidikan luar sekolah dapat dijelaskan pada Tabel berikut ini : Tabel 2.13 Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah No 1 2 3 4 5 6 Indikator Keaksaraan Fungsional (KF) Kejar Paket A Tutor Paket A Kejar Paket B Tutor Paket B Kejar Paket C 2008 1.080 100 10 1.040 182 60 2009 2.660 130 12 1.321 328 777II - 17


No 7 8 9

Indikator Tutor Paket C PKBM TLD

2008 21 46 14

2009 190 68 -


Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2009 terjadi peningkatan signifikan dalam kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) sebesar 146 % dibanding tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2008 sebanyak 1.080 orang dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 2.660 orang. Hal ini sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam upaya peningkatan masyarakat melek huruf di Kabupaten Sumedang : Tabel 2.14 Perkembangan Anggaran Pendidikan pada APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2009 No. 1 2 3 4 5 6 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase Anggaran Pendidikan 32,86 31,22 27,47 15,28 42,35 40,29


Selama tahun 2004-2009, telah dialokasikan anggaran pendidikan setiap tahunnya antara 15% - 42,35% dari APBD tahun yang bersangkutan. Hal ini diharapkan secara umum mampu mengurangi beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di daerah. Rata-rata besarnya anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Sumedang selama tahun 2004 2009 adalah sebesar 31.58% dari total APBD, dengan perkembangan sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini. Anggaran pendidikan pada tahun 2009 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh perbedaan perhitungan jumlah anggaran pendidikan. Pada tahun 2009 jumlah tersebut meliputi belanja pegawai (gaji pendidik), sesuai putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukan gaji pendidik dalam


II - 18

item biaya pendidikan.

Perkembangan anggaran pendidikan pada APBD

Kabupaten Sumedang tahun 2004-2009 dapat dilihat pada tabel 2.14 diatas. Kemudian untuk lebih meringankan beban keluarga miskin dalam menyekolahkan anak-anaknya, telah pula disediakan anggaran yang ditujukan untuk menunjang biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin berupa beasiswa bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Perkembangan jumlah penerima Beasiswa tahun 2004-2009 dapat dilihat pada Tabel 2.15 : Tabel 2.15 Perkembangan Jumlah Penerima Beasiswa Bagi Anak-anak Keluarga Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2009 Indikator a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK/MA 2005 607 3.733 743 2006 471 4.353 228 2007 121 1.449 1.606 2008 3.293 2.285 1.855 2009 7.795 2.427 1.797


12) Tingkat Kesehatan Berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat, kondisi kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu genetika, lingkungan, perilaku masyarakat, dan pelayanan kesehatan, yang antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta pola penyakit yang diderita. Sedangkan status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, keadaan gizi masyarakat, dan usia harapan hidup. Sebagai gambaran, perkembangan sektor kesehatan khususnya jumlah kematian bayi dan kematian ibu dapat dilihat pada tabel berikut :


II - 19

No. 1. 2.

Tabel 2.16 Perkembangan Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Ibu Tahun 2008-2009 di Kabupaten Sumedang Indikator Tahun 2008 2009 Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kematian Ibu 303 15 273 17

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Tabel di atas menggambarkan pencapaian indikator derajat kesehatan masyarakat yaitu indikator kematian bayi dan kematian ibu. Indikator kematian bayi diawali oleh variabel jumlah kematian bayi yang mengalami peningkatan dari 303 bayi pada tahun 2008 menjadi 273 bayi pada tahun 2009. Sedangkan indikator kematian ibu berupa jumlah kematian ibu sebanyak 15 pada tahun 2008 berkurang menjadi 17 pada tahun 2009. Selanjutnya untuk menilai derajat kesehatan masyarakat yang lain adalah pencapaian sasaran peningkatan status gizi balita. dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.17 Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009 Status Gizi 2008 2009 Gizi Buruk Gizi Kurang Gizi Baik GiziLebih 0,96% 11,54% 86,32% 1,18% 0.90% 11.34% 86.64% 1.12% Gambaran tentang kondisi status gizi balita di Kabupaten Sumedang pada tahun 2009

No 1 2 3 4


Dari tabel di atas dapat dilihat gambaran status gizi balita di Kabupaten Sumedang pada tahun 2009 menunjukkan perbaikan status gizi balita. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan persentase gizi buruk dari 0,96 % pada tahun 2008 menjadi 0,90 % pada tahun 2009. Apabila dilihat dari angka gizi


II - 20

kurang Kabupaten Sumedang menunjukkan daerah dengan masalah kesehatan masyarakat tingkat sedang dengan persentase 11,34%. Capaian sasaran cakupan imunisasi, perkembangan kegiatan imunisasi untuk mencapai UCI (Universal Children Imunization) desa di Kabupaten Sumedang selama kurun waktu dua tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.18 Perkembangan Kegiatan Imunisasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jenis Imunisasi Imuniasi BCG Imunisasi DPT III Campak Polio IV HB (Hepatitis B) III TT2 Ibu Hamil Tahun 2008 88.30% 84.05% 83.10% 82.98% 84.05% 75.46% 2009 92.1% 90.2% 90.0% 89.9% 90.2% 74.86%


Dari tabel di atas terlihat bahwa selama dua tahun terakhir, kegiatan imunisasi untuk setiap jenisnya menunjukkan adanya peningkatan, kecuali TT2 ibu hamil turun dari 75,46% pada tahun 2008 menjadi 74,86% pada tahun 2009. Kenaikan cakupan imunisasi tersebut juga berpengaruh terhadap kenaikan cakupan UCI Desa sehingga diharapkan target UCI Desa sesuai SPM 100% pada tahun 2010 dapat tercapai. Meningkatnya cakupan imunisasi di Kabupaten Sumedang diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di masa yang akan datang. Selanjutnya berkaitan dengan pencapaian program kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang, merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh melalui upaya penyembuhan (kuratif) dan rehabilitasi (pemulihan) di samping upaya promotif dan preventif (pencegahan penyakit). Pelayanan prima yang merupakan prioritas peningkatan mutu pelayanan yang dilaksanakan RSU untuk mencapai


II - 21

sasarannya dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM. Upaya lain adalah meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan fasilitas dan instalasi, mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat khususnya dalam mobilisasi dana untuk alternatif pembayaran serta meningkatkan dan menyempurnakan manajemen dalam rangka otonomi pengelolaan rumah sakit. Adapun perkembangan hasil kegiatan Rumah Sakit Umum (RSU) Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu tahun 2008 dan tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 2.19 : Tabel 2.19 Perkembangan Hasil Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tahun 2008-2009 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jenis Imunisasi Imuniasi BCG Imunisasi DPT III Campak Polio IV HB (Hepatitis B) III TT2 Ibu Hamil Tahun 2008 88.30% 84.05% 83.10% 82.98% 84.05% 75.46% 2009 92.1% 90.2% 90.0% 89.9% 90.2% 74.86%

Sumber : RSUD Kabupaten Sumedang

Selanjutnya mengenai perkembangan pendapatan RSU Unit Swadana Daerah selama kurun waktu 2008 dan tahun 2009 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 2.20 : Tabel 2.20 Perkembangan Pendapatan RSU Unit Swadana DaerahNo. 1. 2. 3. Sumber Pendanaan PAD (Rumah Sakit) PAD Pemkab. Sumedang (gaji) APBNSumber : RSUD Kabupaten SumedangRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II - 22

Tahun 2008 38.749.742.655 15.001.267.107 464.257.000 2009 52.791.587.931 15.087.022.273 -

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ada peningkatan pendapatan RSU pada tahun 2009 berupa PAD Rumah Sakit naik sebesar 36,24% dan PAD Pemkab. Sumedang untuk gaji naik 0,57%. Namun pendapatan RSU tahun 2009 yang bersumber dari APBN mengalami penurunan dibanding tahun 2008. 13) Angkatan Kerja dan Pengangguran Berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang sampai akhir tahun 2009 masih menunjukkan keadaan yang kondusif, walaupun di pihak lain masih dihadapkan pada keterbatasan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang cukup banyak. kenaikan harga BBM. Keadaan tersebut semakin sulit dikendalikan sebagai akibat dari krisis ekonomi dan Banyaknya pencari kerja di Kabupaten Sumedang adalah sebagai akibat penambahan angkatan kerja baru dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini terus berlangsung di berbagai lapisan dan tingkatan sektor-sektor usaha strategis yang banyak menyerap tenaga kerja. Keadaan seperti ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap jumlah pencari kerja yang tidak terproyeksikan sebelumnya. Tabel 2.21 Perkembangan Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Kerja Yang Ditempatkan dan Sisi Pencari Kerja Tahun 2006 - 2009 Tahun 2006 2007 2008 2009 Jumlah Lowongan Yang Kerja Ditempatkan 1.620 1.620 1.800 905 3.700 1.758 905 6.441 Sisa Pencari Kerja 7.312 8.392 12.269 7.975

Pencari Kerja 8.932 10.150 13.174 14.416

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2009 sebanyak 14.416 orang mengalami peningkatan sebesar 9,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 13.174 orang. Jumlah pencari kerja yang dapat ditempatkan pada tahun 2009 sebanyak 6.441Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011

orang, sedangkan sisanyaII - 23

sebanyak 7.975 orang atau 23,81% belum mendapatkan pekerjaan. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar mengalami penurunan. jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah 2.21. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2009 pencari kerja mengalami kenaikan, lowongan kerja pun mengalami peningkatan dari 905 lowongan kerja pada tahun 2008 menjadi 3.700 Akibatnya jumlah pencari kerja masih lowongan kerja pada tahun 2009. Untuk lebih

banyak yang tidak tertampung pada lowongan kerja yang dari segi kuantitasnya lebih sedikit daripada pencari kerja. Untuk lebih jelasnya perkembangan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Sumedang tahun 2006-2008 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.22 Perkembangan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2009 No 1 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri : a. Angkatan Kerja Lokal (AKAL) b. Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) Luar Negeri : Angkatan Kerja antar Negara (AKAN) Jumlah Tahun 2008 876 21 897

2007 1.735 13 10 1.758

2009 6.404 26 11 6.411

2


Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa, angkatan kerja lokal sampai akhir tahun 2009 mengalami peningkatan yaitu 6.404 orang sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 876 orang. Pada kurun waktu yang sama, angkatan kerja luar negeri mengalami penurunan dari 21 orang pada tahun 2008 menjadi 11 orang pada tahun 2009. Sasaran peningkatan kesempatan bagi para pekerja untuk berasosiasi dalam rangka menampung aspirasi pekerja, diantaranya dipenuhi melalui kegiatan penyelesaian kasus-kasus PHK/PHI. Pada tahun 2009 ada 24 kasus yang masuk dengan tenaga kerja sebanyak 24 orang, telah diselesaikanRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II - 24

23 kasus dengan 23 orang tenaga kerja. Dengan demikian kasus-kasus yang ada telah diupayakan penyelesaiannya. Secara lebih rinci perkembangan jumlah kasus dan penyelesaiannya pada tahun 2006-2009 disajikan pada Tabel berikut : Tabel 2.23 Perkembangan Jumlah Kasus PHK/PHI di Kabupaten Sumedang Tahun 2006-2009 No Tahun Jenis PHK PHI PHK PHI Masuk Kasus 1 11 12 10 1 11 PHK PHI PHK PHI 12 1 13 18 6 24 TK 9 22 31 11 1 12 12 18 30 18 6 24 Selesai/PB Kasus 5 5 3 1 4 12 12 17 6 23 TK 16 16 3 1 4 12 12 17 6 23 Diteruskan BPPKD/P4p Kasus TK 1 9 6 7 7 7 6 15 8 8 -

1

2006 Jumlah

2 g

2007 Jumlah

3

2008 Jumlah

4

2009 Jumlah


Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, pada tahun 2009 terdapat peningkatan kasus PHK/PHI tenaga kerja di Kabupaten Sumedang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus maupun tenaga kerja yang terlibat, juga jumlah kasus maupun tenaga kerja yang diteruskan kepada BPPKD/P4P. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2009 dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan dikelompokkan menurutRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II - 25

kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Evaluasi ini menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2009 terhadap RPJMD. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2008 ini mencakup realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang diharapkan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD, dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2009 Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 2.24 :


II - 26

2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak Keterkaitan antara isu strategis dan masalah mendesak Kabupaten Sumedang dengan isu strategis provinsi dan isu strategis Nasional dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.25 Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011No. 1. Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Nasional Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional. Provinsi Iklim Usaha Investasi dan Jaminan Kabupaten Antisipasi dampak sosial, budaya dan ekonomi dari mulai dilaksanakannya Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Asean India Free Trade Agreement (AIFTA) tahun 2010;

2.

Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian.

Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Penanganan bidang ekonomi kerakyatan sebagai variabel inti dari pembangunan berbasis sumber daya manusia.

3.

Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Ketahanan Masyarakat

Pangan

Penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian dan sawah sebagai dampak pembangunan perumahan, industri, Jalan Tol Cisumdawu dan waduk Jatigede. Penanganan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, irigasi serta sarana air bersih, baik di wilayah yang lambat tumbuh, cepat tumbuh maupun di wilayah perbatasan dengan kabupaten lain;

4.

Menurunnya lingkungan.

daya

dukung

Ketersediaan dan Infrastruktur Wilayah

Kualitas

5.

Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital.

Apresiasi dan Pengembangan Budaya Daerah serta Menggali Potensi Wisata

Apresiasi dan Pengembangan Budaya Daerah melalui kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda serta penggalian potensi wisata Rencana pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang berbasis budaya Sunda

6.

Adanya ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi


II - 47

No. 7.

Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Nasional Sulitnya menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali. Provinsi Peran Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan Kabupaten Pemberdayaan dalam rangka perdesaan masyarakat pembangunan

8.

Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat di kawasan cepat tumbuh, antara lain kawasan Jatinangor dan Sumedang kota Pemenuhan Kebutuhan Energi Berkelanjutan

9.

Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya .

10.

Tingginya kasus tindak pidana korupsi.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan Penanganan masalah kemiskinan, dimana jumlah penduduk dan rumah tangga miskin di Kabupaten Sumedang masih cukup tinggi

11.

Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan tingkat kemiskinan perkotaan di DI Yogyakarta.

12.

Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Kualitas Lingkungan Penanganan Bencana

dan

Mitigasi dan adaptasi bencana alam di beberapa kawasan rawan bencana

13.

Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global.

Aksesibilitas Pendidikan

dan

Pelayanan

Penanganan bidang pendidikan dan kesehatan sebagai variabel inti dari pembangunan berbasis sumber daya manusia yang harus terus diupayakan

Berdasarkan identifikasi Isu strategis Kabupaten Sumedang sebagaimana tertera pada tabel diatas, yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah: Pertama, Antisipasi dampak sosial, budaya dan ekonomi atas

pemberlakuan perjanjian Asean China Free Trade Area (ACFTA), Asean India Free Trade Area (AIFTA) yang dimulai tahun 2010 dan pembangunan strategisRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011II - 48

Waduk Jatigede, Tol Cisumdawu dan rencana pembangunan bandara udara Internasional Majalengka serta antisipasi perkembangan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan dan Cimanggung sebagai kawasan dalam koridor rencana pembentukan Kawasan Perkotaan sebagai bagian dari Bandung Metropolitan Area (BMA). Kedua, penanganan bidang ekonomi merupakan variabel inti dari pembangunan berbasis sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia pelaksana pembangunan perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui berbagai upaya. Dilihat dari Indeks Daya Beli masyarakat Kab. Sumedang tahun 2008 baru mencapai 60,61. Kemampuan daya beli penduduk sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi secara umum, yaitu kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan atau mempunyai penghasilan guna menghidupi keluarga. Dengan kata lain tingkat pendapatan penduduk sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Dengan penghasilan yang ada, penduduk akan menyekolahkan anaknya dan melindungi kesehatan dirinya. Demikian juga gizi dapat diperbaiki dan biaya untuk kesehatan dasar akan terpenuhi, hasilnya kesejahteraan akan meningkat. Sebaliknya jika roda ekonomi berjalan ditempat, apalagi menurun, pengangguran akan semakin banyak sehingga jumlah penduduk miskin akan semakin meningkat dengan segala implikasinya yang dapat merugikan kondisi sosial dan daerah pada umumnya. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap daya beli sehingga pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan pendidikan dasar akan semakin terabaikan, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat maka harus cukup tersedia lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, sehingga jumlah pengangguran akan berkurang dan jumlah masyarakat miskinpun otomatis akan berkurang pula. Pada akhirnya peningkatan pendapatan masyarakat tentunya akan sangat mempengaruhi terhadap kenaikan daya beli masyarakat. Dengan adanya peningkatan daya beli maka pemenuhan kebutuhan dasar akan tercukupi sehingga kualitas sumber daya manusia pun akan meningkat.


II - 49

Kemampuan daya beli juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi daya beli masyarakat suatu daerah berarti roda perekonomian di daerah tersebut dapat berputar dan laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula. Jika melihat laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun menunjukkan angka positif. Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sumedang pada tahun 2008 sebesar 4,58 persen. 7 kecamatan, yaitu Cimanggung, Jatinangor, Tanjungsari, Rancakalong, Sumedang Utara dan Cimalaka memiliki Sumedang Selatan, LPE diatas rata-rata Kabupaten. Jika

dilihat, kecamatan yang memiliki LPE tinggi ini adalah kecamatan Kawasan perkotaan yang bukan berbasis pada sector pertanian. Jadi sector pertanian masih harus mendapat perhatian untuk peningkatan kontribusinya terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat, karena sektor inilah yang paling dominan di Kabupaten Sumedang. Selain itu pengembangan dan perlindungan potensi ekonomi lokal berbasis ekonomi kreatif sebagai penyeimbang di sektor perdagangan dan jasa seperti berkembangnya pasar modern. Ketiga, Penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian dan sawah sebagai dampak pembangunan perumahan, industry, Waduk Jatigede, jalan tol Cisumdawu, dan lain lain perlu dipertimbangkan lahan pengganti melalui ekstensifikasi ( pencetakan sawah baru) dan intensifikasi (peningkatan indeks pola tanam) serta rehabilitasi yang ditunjang infrastruktur irigasi JITUT (Jaringan Irigasi Usaha Tani) dan JIDES (Jaringan Irigasi Desa) serta pompanisasi. Keempat, penanganan kondisi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan sarana air bersih masih belum optimal. Perlu sinergitas antar pelaku pembangunan dan akselerasi lintas sektor dalam penanganannya. Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama untuk pembangunan perekonomian yang dapat meningkatkan daya saing daerah, karena itu harus mendapatkan perhatian yang serius dari segenap komponen daerah, baik di wilayah yang lambat tumbuh, wilayah cepat tumbuh maupun di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain. Kelima, pengembangan Budaya Daerah Sumedang dan Potensi Wisata melalui kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) yang pengaturannya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011II - 50

dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya Sunda, memantapkan jatidiri masyarakat Sumedang yang berkarakter budaya Sunda, menyebarluaskan penerapan tata nilai dan norma budaya Sunda dalam pelbagai sendi kehidupan masyarakat, memperkuat budaya Sunda sebagai bagian dari khasanah budaya dan kepribadian nasional, menjadikan tata nilai budaya Sunda sebagai modal sosial dalam pembangunan serta peningkatan daya saing produk, sumberdaya menusia dan daerah yang lebih kompetitif. Perubahan focus perhatian sektor kepariwisataan secara bertahap perlu mendapat pertimbangan, mengingat sektor tersebut terbukti dapat menggerakkan aktivitas ekonomi kerakyatan dan industri wisata, ramah lingkungan serta menghasilkan PAD dalam jumlah yang cukup signifikan. Pengembangan objek dan daya tarik wisata perlu dilakukan secara terpadu melalui berbagai bentuk promosi kepariwisataan serta upaya proaktif untuk meningkatkan investasi dan transaksi kepariwisataan di Kabupaten Sumedang. Keenam, Rencana pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang berbasis budaya Sunda; serta isue strategis lainnya yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah dan desa. Tata kelola pemerintahan yang baik yang berbasis budaya ( local culture led good governance) yang menempatkan peranan 3 pilar utama perubahan; yakni pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ( government, enterprises, society) menurut proporsinya yang sesuai dengan bersandar pada prinsip-prinsip yang bersifat universal dan berbasis budaya local perlu disusun serta disosialisasikan dan mulai dilaksanakan oleh semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangnan dan kehidupan kemasyarakatan. Tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance, khususnya prinsip transparasi, akuntabilitas, partisipasi dan profesionalitas pada setiap jenjang struktur pemerintahan perlu terus ditingkatkan. Demikian juga penguatan kebijakan pendayagunaan Pagu Indikatif SKPD untuk tingkat Kabupaten; penguatan Pagu Indikatif Kecamatan untuk tingkat kecamatan; serta Alokasi Dana Desa untuk tingkat desa, sebagai salah satu instrumen penganggaran untuk meningkatkan kualitas manajemen


II - 51

pemerintahan perlu terus dikembangkan dan dirangsang untuk meningkatkan peranserta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Ketujuh, Penanganan masalah kemiskinan, dimana jumlah penduduk dan rumah tangga miskin di Kabupaten Sumedang masih cukup tinggi. Jumlah Rumah Tangga Miskin saat ini masih besar yaitu mencapai 83.032. Sampai saat ini berbagai upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, mulai dari pemberian modal usaha, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, maupun berupa bantuan langsung tunai (BLT). Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut memang belum menunjukan hasil yang signifikan, apalagi jika dikaitkan dengan krisis ekonomi global yang terjadi dewasa ini. Karena itu, selain melalui pendekatan struktural dengan mendayagunakan berbagai program nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan, perlu juga dikembangkan pendekatan kultural untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan mentalitas usaha warga masyarakat miskin melalui penanggulangan kemiskinan berbasis budaya. Kedelapan, mitigasi dan adaptasi atas dampak bencana alam di beberapa kawasan rawan dan lokasi bencana. Intensitas bencana alam terutama longsor, krisis air dan lahan yang makin meluas perlu ditanggulangi dengan melakukan peningkatan dan pengawasan dalam upaya pelestarian lingkungan. Saat ini Kabupaten Sumedang sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun pada tahun 2002 dan sudah dikukuhkan dalam Perda Nomor 33 Tahun 2003. RTRW tersebut memiliki jangka waktu sampai tahun 2012. Dengan digantinya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 oleh Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ada substansi yang mengamanatkan bahwa harus ada penyesuaian khususnya pasal 78 ayat 4 poin c. Dalam melaksanakan amanat undang-undang dimaksud, Kabupaten Sumedang telah melakukan penyesuaian Tata Ruang dengan kegiatan Revisi RTRW pada tahun anggaran 2009. Penyesuaian rencana tata ruang tersebut dilatarbelakangi dan dimaksudkan untuk dapat menampung berbagai kepentingan pembangunan yang bercirikan perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya adalah adanya pembangunan Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang yang wilayah genangannya di Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, dan pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Sementara perubahan faktor internal antara


II - 52

lain adanya pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Zona Industri Cimanggung dan Ujungjaya, Kawasan Bendungan Jatigede, Koridor Tol Cisumdawu, dan Rencana Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang dengan luas wilayah 152.220 ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 272 desa dan 7 kelurahan, serta telah mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, kemudian dijabarkan ke dalam rencana detail tata ruang kecamatan dan kawasan strategis. Sampai dengan tahun 2008 kecamatan yang telah memiliki rencana detail tata ruang sebanyak 20 kecamatan atau 79,92% yang meliputi desa dan kelurahan sebanyak 171 desa dan 7 kelurahan dari 279 desa dan kelurahan atau 63,8%. Adapun kecamatan yang telah memiliki rencana tata ruang yaitu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Cimalaka, Buahdua, Paseh, Tomo, Ujungjaya, Wado, Darmaraja, Situraja, Conggeang, Jatigede, Jatinunggal, dan Cisitu. Sedangkan kecamatan yang belum memiliki rencana tata ruang adalah Kecamatan Surian, Tanjungmedar, Tanjungkerta, Cisarua, Ganeas, dan Cibugel. Dari 20 (duapuluh) rencana detail tata ruang kecamatan tersebut di atas, terdapat 6 (enam) kecamatan yang sudah habis masa berlakunya dan harus direvisi yaitu tata ruang Kecamatan Cimanggung, Paseh, Tomo, Wado, Darmaraja, dan Situraja serta RDTR Zona Industri Jatinangor dan Cimanggung Selain itu, dalam upaya sinergitas dengan rencana strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa barat, terutama rencana pembangunan Waduk Jatigede, Bandar Udara Kertajati Majalengka dan Jalan Tol Cisumdawu telah disusun rencana tata ruang koridor jalan tol Cisumdawu tahap satu. Rencana tata ruang kawasan strategis lainnya di Kabupaten Sumedang adalah Rencana Detail Tata Ruang Zona Industri Ujungjaya, Rencana Detail Tata Ruang Zona Industri Cikeruh-Cimanggung serta Rencana Umum Kawasan Tertentu Perguruan Tinggi Jatinangor. Adapun pengembangan Zona Industri Ujungjaya dan Pembangunan Waduk Jatigede merupakan upaya dalam mendorong pertumbuhan wilayah di bagian timur. Kesembilan, Penanganan bidang pendidikan dan kesehatan sebagai variabel inti dari pembangunan berbasis sumber daya manusia perlu terus diupayakan. Dibidang pendidikan, RLS Kabupaten Sumedang baru mencapai 8,05 tahun masih perlu ditingkatkan. Dengan capaian rata-rata lama sekolah sebesarRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011II - 53

itu, berarti rata-rata penduduk Kabupaten Sumedang baru menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat kelas 2 SLTP, sehingga target wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Sumedang masih belum tercapai. Dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang, baru 2 kecamatan yang telah mencapai rata-rata lama sekolah penduduknya diatas 9 tahun, yaitu Kecamatan Situraja dan Jatinangor. Di sisi lain walaupun sudah baik, angka melek huruf Kabupaten Sumedang yang sudah mencapai 99,35 harus terus ditingkatkan. Belum optimalnya pencapaian derajat pendidikan masyarakat di Kabupaten Sumedang masih diakibatkan oleh adanya permasalahan mendasar, seperti kondisi ekonomi, sosial budaya dan geografis. Sementara masalah-masalah teknis pendidikan yang selama ini berkembang di masyarakat, antara lain tingkat kerusakan sarana prasarana yang begitu tinggi, kekurangan guru (khususnya di daerah terpencil) mahalnya biaya pendidikan dan lain-lain. Hal ini sangat terkait dengan pencapaian IPM, khususnya indeks pendidikan. Sedangkan dalam bidang kesehatan Angka Harapan Hidup masyarakat Kab. Sumedang saat ini baru mencapai 68,23, masih perlu ditingkatkan. Peningkatan angka harapan hidup ini sudah barang tentu tidak terlepas dari berbagai aspek pendukungnya seperti : cakupan pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita, ibu hamil dan menyusui, penurunan angka kematian bayi, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat, faktor lingkungan seperti perumahan, sanitasi serta kebiasaan hidup masyarakat itu sendiri. Tersebarnya Puskesmas dan Puskesmas Pembantu pada setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang tentunya mempermudah akses penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan cepat. Demikian pula di desa-desa telah tersebar Posyandu dan di beberapa desa telah terbentuk Poskesdes. Hal ini bisa dilihat dari persentase penduduk yang pernah mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan menurun dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Meskipun demikian, guna meningkatkan kesadaran masyarakat serta pelaksanaan dan pemerataan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas serta sarana posyandu dan poskesdes dengan menitikberatkan pada peningkatanRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011II - 54

keterpaduan peranan pemerintah desa, TP PKK, RW, RT dan masyarakat disatu pihak serta para tenaga medis dan kader kesehatan di pihak lain. Salah satu fokus utama program kesehatan adalah menurunkan angka kematian bayi (AKB), karena sampai saat ini angka kematian bayi masih tergolong tinggi yaitu mencapai 38,04. Tinggi rendahnya AKB, akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan angka harapan hidup yang menjadi komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin rendah AKB maka angka harapan hidup akan semakin baik dan sebaliknya jika AKB tinggi maka angka harapan hidup akan menjadi rendah. Selain AKB, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sumedang masih sangat tinggi. Tingginya angka kematian ibu memperlihatkan rendahnya status sosial ekonomi dan politik perempuan. Memang banyak faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu, diantaranya derajat kesehatan, sosial budaya, ekonomi, tradisi, keadaan geografis dan tingkat pendidikan masyarakat. Saat ini berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu, salah satunya dengan pemberian minigrant untuk ibu hamil beresiko tinggi, program bidan desa dan sebagainya. Fasilitas sanitasi lingkungan pada saat ini sudah cukup baik, hal ini tentunya sangat menggembirakan, karena sanitasi akan terkait erat dengan status gizi. Seperti kita ketahui bahwa apabila anak-anak balita berada dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat, tidak hanya akan menyebabkan mereka rentan terhadap serangan penyakit tapi juga menurunkan daya tahan tubuh dan mengurangi kemampuan untuk menyerap zat gizi. Sanitasi total bagi masyarakat yang tercermin pada program stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah merupakan pilar yang mendasar dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan derajat kesehatan masyarakat yang diharapkan. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang merupakan salah satu indikator MDGs perlu diupayakan secara intensif bersama komponen masyarakat yang ada mengingat keberhasilan program tersebut secara dominan ditentukan oleh kesadaran dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan STBM dengan berpijak pada kearifan nilai-nilai budaya Sunda. Merupakan terobosan yang tepat yangRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011II - 55

perlu diwujudkan, karena pola programnya, disatu sisi pendekatan cultural partisipasi masyarakat secara signifikan, disisi lain keberhasilan program dimaksud juga mendukung salah satu indikator terwujudnya tatanan sosial masyarakat Sumedang sebagai puseur budaya Sunda.


II - 56

TABEL 2.24 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU KABUPATEN SUMEDANG Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 Perkiraan Target Target Kinerja Tingkat Realisasi Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Capaian Program Capaian Program Terhadap Target Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai dan Keluaran Capaian Program dan Program/Keluaran dan Keluaran Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) tahun n-1 dg tahun n-1 (%) 6 7 8 9 10 11 SKPD Penanggung Jawab 12

No.

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PENDIDIKAN 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1)

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Pelayanan dasar pendidikan (a) Pendidikan Dasar * Angka Partisipasi Kasar (APK) - PAUD (TK/RA) - SD/MI sederajat - SMP/MTs sederajat * Angka Partisipasi Murni (APM) - PAUD (TK/RA) - SD/MI sederajat - SMP/MTs sederajat * Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah - PAUD (TK/RA) - SMP/MTs sederajat' - SD/MI sederajat * Rasio siswa/guru - TK - SD - SMP * Rasio kelas/guru - TK - SD - SMP (b) Pendidikan Menengah * Angka Partisipasi Sekolah - SMA/MA sederajat - SMK * Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/MA - SMK * Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/MA - SMK * Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah - SMA + SMK * Rasio siswa/guru - SMA - SMK * Rasio kelas/guru - SMA - SMK Kinerja Pendidikan (a) Angka Melek Huruf (b) Angka RLS (c) Angka tingkat pendidikan yang ditamatkan * SD/MI * SMP/MTs * SMA/MA * SMK (d) Angka Partisipasi Kejar Paket A (e) Angka Partisipasi Kejar Paket B (f) Angka Partisipasi Kejar Paket C Tersedianya data untuk perencanaan peningkatan kualitas pendidikan

SATUAN

1 1

4

2

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Documents

RKPD 2011 Complete