8
5. peningkatan rasa aman, kepercayaan masyarakat serta dunia usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kemajuan yang dicapai pada tahun 2012-2013 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2014 serta tantangan pokok yang dihadapi tahun 214 adalah sebagai berikut : 1. Menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi 3. Percepatan pembangunan di desa tertinggal 4. Keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan 5. Penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan Asumsi perekonomian daerah tahun 2013 dan 2014 dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 6% hingga 7% merupakan target yang cukup realistis dengan pendapatan perkapita yang rata-rata tumbuh diatas 10% per tahun, maka diperkirakan pendapatan perkapita akan mampu mencapai diatas Rp. 21.000.000,- pada tahun 2012. Sedangkan inflasi akan terus diupayakan untuk ditekan hingga berada dibawah 7% untuk mencapai perekonomian yang ideal dimana laju inflasi tidak terlalu jauh dengan laju pertumbuhan ekonomi. a. Arah kebijakan ekonomi daerah Pada tahun 2014 dan 2015 kebijakan ekonomi daerah masih tetap diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di sektor potensial dan penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan. Terbetasnya kemampuan keuangan saerah untuk mendoorong perekonomian daerah, kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat. Disamping itu

RKPD KOTIM 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

goverment plan, SKPD, KOTIM

Citation preview

5. peningkatan rasa aman, kepercayaan masyarakat serta dunia usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.Kemajuan yang dicapai pada tahun 2012-2013 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2014 serta tantangan pokok yang dihadapi tahun 214 adalah sebagai berikut :1. Menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan2. Mendorong pertumbuhan ekonomi3. Percepatan pembangunan di desa tertinggal4. Keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan 5. Penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan

Asumsi perekonomian daerah tahun 2013 dan 2014 dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 6% hingga 7% merupakan target yang cukup realistis dengan pendapatan perkapita yang rata-rata tumbuh diatas 10% per tahun, maka diperkirakan pendapatan perkapita akan mampu mencapai diatas Rp. 21.000.000,- pada tahun 2012. Sedangkan inflasi akan terus diupayakan untuk ditekan hingga berada dibawah 7% untuk mencapai perekonomian yang ideal dimana laju inflasi tidak terlalu jauh dengan laju pertumbuhan ekonomi.a. Arah kebijakan ekonomi daerah

Pada tahun 2014 dan 2015 kebijakan ekonomi daerah masih tetap diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di sektor potensial dan penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan.Terbetasnya kemampuan keuangan saerah untuk mendoorong perekonomian daerah, kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat. Disamping itu lanakah langkah kebijakan strategis akan ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antar lain di sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, penggalian, perbangkan, pengangkutan dan komunikasi serta pembangunan perdesaan dengan mempertajam prioritas pembangunan ke dalam kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat.Berkaitan dengan hal tersebuy, pertumbuhan ekonomi disorong oleh terutama dengan meningkatkan investasi dan ekpor non migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi yaitu dengan menyederhanakan prosedur-prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap dunia usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan dan kepabeanan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor dunia usaha. Peranan swasta dalam penyediaan infrastruktu akan ditingkatkan untuk mendorong perekonomian daerah.Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian, industri dan perdagangan serta meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan upah minimum regional (UMR) agar tidak terlalu jauh dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya no UMR mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dengan tenaga kerja.Terkait dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten kotawaringin timur tahun 2015, maka pemerintah daerah telah menetapkan tema pembangunan kabupaten kotawaringin timur tahun 2015 yaitu :penguatan ekonomi kerakyatan melalui ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan didukung oleh peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan percepatan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.Sejalan dengan tema tersebut maka fokus prioritas pembangunan tahun 2015 yang menitikberatkan pada :1. Ketahana pangan2. Infrastruktur3. Pembangunan pendidikan4. Pembangunan kesehatan5. Penanggulangan kemiskinan6. Pembangunan daerah/desa tertinggal7. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana8. Reformasi birokrasi dan tat kelolaKetahanan pangan adalah salah satu agenda penting dalam pembangunan. Sebab kondisi rawan pangan akan mengancam tidak hanya kestabilan sosial politik tetapi juga kualitas sumberdaya manusia untuk tumbuh dan berkembang secar normal dan hidup sehat serta aktif. Kondisi rawan pangan dan rendahnya kualitas fisik SDM akan berpengaruh terhadap upaya menwujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu; pertumbuhan ekonomi, kehidupan dan perkembangan sosial yang lebih baik, dan keberlanjutan ekosistem. Oleh sebab itu maka agenda membangun ketahanan pangan perlu menjadi perhatian khusus daerah. Apalagi terkait dengan otonomi dan relevansinya dengan kebijakan pangan nasional dan internasional.Arah kebijakan ketahanan pangan kabupaten kotawaringin timur tahun 2015, sebagai berikut :1. Peningkatan produksi padi menuju swasembada beras pada tahun 20152. Perluasan lahan pertanian untuk meningkatkan jumlah areal pertanaman3. peningkatan produktivitas melalui penyediaan agroinput (benih, prasarana dan sarana produksi) serta penerapan teknologi pertanian dan perikanan)

4. peningkatan produksi daging melalui penambahan jumlah populasi ternak dengan penyebaran ternak, bibit, dan penerapan teknologi inseminasi buatan5. pengamatan produksi pertanian dan peternakan dari serangan organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan6. pemantapan penganekaragaman (diversivikasi) pangan berbasis lokal7. perlindungan dan pemberdayaan petani dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pemasaran hasil pertanian, petrenakan dan perikanan.Upaya membangun ketahanan pangan bukan hanya menyangkut aspek tenis kecukupan suplai bahan pangan saja. Pembangunan ketahanan pangan berkaitan juga dengan aspek daya beli, penyelenggaraan pembangunann khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan kelestarian sumberdaya alam terkait dengan kemampuan memproduksi bahan pangan secra lokal di daerah untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan.Untuk membangun kondisi ketahanan pangan ini diperlukan arah dan kerangka kerja yang dapat menjadi dasar untuk mengelola aspek ketahanan pangan seperti pengembangan sistem prodiksi, distribusi dan pemasaran, diversifikasi pangan, pengawasan terhadap bahan pangan dan konsumsi yang cukup sebagai syarat untuk memfasilitasi mengembangkan kualitas fisik SDM. Ini artinya, membangun kondisi ketahanan pangan mempungai banyak dimensi dan melibatkan banyak pihak sehingga perlu ada kebijakan yang menjadi landasan untuk interaksi dan koordinasi yang sinergis.Dengan kerangka berfikir itulah pemerintah kabupaten kotawaringin timur menargetkaan pencapaian swasembada pangan pada tahun 2015 yang akan datang. Pencapaian target swasembada pangan ini tentu tidak mudah, perlu dukungan sektor sektor lainnya untuk memberikan umpan balik secara bersinergi dan sistematis seperti ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia yang handal melalui pendidikan dan kesehatan.Infrastruktur adalah pendukung bagi kegiatan utama dalam suatu wilayah, dan mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, memicu kegiatan produksi, serta mempercepat pengurangandan pengentasan daerah tertinggal dengan membuka keterisolasian suatu daerah. Ketidakmampuan memberikan layanan infrastruktur merupakan indikasi kemamampuan pemerintah daerah yang semakin terbatas dalam kasista pembiayaan. Infrastruktur tidak hanya terbatas pada prasarana dan sarana fisik saja, melaikan mempunyai fungsi yang lebih penting lagi yaitu fungsi jasa pelayanan. Dalam hal ini pelayanan mempunyai tiga dimensi penting yaitu dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Infrastruktur dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu infrastruktur yang bersifat software seperti kelembagaan, regulasi, keuangan, penelitian dan pengembangan, tata ruang dan lain-lain; serta infrastruktur yang bersifat hardware seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, pasar, pelabuhan/dermaga, bandara, jaringan listrik, telepon dan lain sebagainya.Arah kebijakan infrastruktur kabupaten kotawaringin timur tahun 2015 adalah sebagai berikut:1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan umum yang meliputi jalan dan jembatan, sumberdaya air, transportasi, perumahan dan kawasan permukiman, energi dan tenaga listrik, serta komunikaasi dan informasi.2. Penataan Perkotaan dan pusat pemerintahan3. Penataan, pengendalian dan pengawasan daerah bantaran sungai, pantai, dan kawasan bencanaSecara komprehensif kita peru mengembangkan infrastruktur yang menunjang kawasan pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani. Dengan berkembangnya sistem dan usaha pertanian, maka dikawasan tersebut tidak saja membangun usaha budidaya saja tetapi penyediaan saarana dan peralatan pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran, serta jasa penunjang lainnya, sehingga akan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah, kesenjangan antara kota dan desa, kesenjangan pendapatan antar masyarakat, mengurangi kemiskinan, mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, serta akan emningkatkan pendapatan asli daerah.Disisi lain, pemberdayaan para petani dan penguatan kelembagaan petani dilakukan agar petani mampu meningkatkan produksi, produktifitas komoditi pertanian, serta produk-produk olahan pertanian yang didukung oleh peningkatan sarana prasarana meliputi jaringan jalan termasuk jalan usaha tani (farm road), irigasi, pasar, air bersih, pemanfaatan air limbah, dan pengolahan sampah. Dengan hal ini diharapkan akan terjadi peningkatan kesejahteraan sosial yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, kebudyaan dan sarana prasaarana umum lainnya seperti listrik, telekomunikasi dan lainnya sebagai dampak meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya para petani.Pembangunan pendidikan diprioritaaskan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tetap memberi perhatian yang besar pada peningkatan akses dan pemerataan pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah dua belas tahun. Prioritas juga diberikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non formal, serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidiikan.Arah kebijakan pendidikan kabupaten kotawaringin timur tahun 2015, sebagai berikut :1. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dua belas tahun yang merata;2. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan;3. Peningkatan profesionalisme dan mutu tenaga pendidik serta penyebaran tenaga guru secara merata;4. Peningkatan pelaksanaan program pendidikan gratis;5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan;6. Peningkatan efesiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan;7. Penurunan jumlah buta aksara;8. Dukungan terhadap pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan SDA yang berkualitas;9. Pembinaaan dan pengembangan kepemudaan dan Olahraga10. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;11. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan, penyediaan pustaka, sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan.Keberhasilan pembangunan pendidikan ini dapat diukur dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan, menurunnya angka putus sekolah dan mengulang kelas, menurunnya rata-rata lama menyelesaikan pendidikan pada semua jenjang, meningkatnya proporsi peserta didik yang lulus ujian akhir nasional, dan menurunnya angka buta aksara. Peningkatan pemerataan pendidikan terutama ditujukan untuk menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antarjenis kelamin serta antar perdesaan dan perkotaan.