I I I I J _ \ . . _ • _ 1 I I • • -\.. • ~ t ~ l ,. t _ fl J _ 4,. t~ .I . \ ..... \ .I _ l _ t_1 I I I I t I t I .. ... _ t • I _ I I 1- • I • I I • I ' I • • .. • I m • I 1 ' \ .--r . I .. l •• Tl I • • PEMERINTAH PROVINS RIAU TAHUN 2015 PROVINSI RIAU TAHUN 2 15 PERUBAHAN RKPD
•~t
~l,.
t
_flJ_4,.t~. I .\.....\ .I_l_t_1 I I I I t I t I.. ..._ t •
I_ I I
•
•
PROVINSI RIAU TAHUN
1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
.................. I-8
Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 Sampai
Dengan
Triwulan II Tahun 2015
..................................................................
II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Tahun
2011 - 2014
..............................................................................
II-1
2.2.1.
2.2.1.5.
2.2.1.9.
2.2.1.11.
2.2.1.12.
Perlindungan Anak ........................................
II-10
Sejahtera ........................................................
II-10
2.2.1.18. Urusan Pertanahan
......................................... II-11
2.2.1.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi, Keuangan, Perangkat
dan Desa ........................................................
II-13
2.2.2.2.
2.2.2.5.
Bab III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Pada
Perubahan
RKPD Tahun 2015 Provinsi Riau
..................................................... III-1
Bab IV Penutup
............................................................................................
IV-1
Riau
............................................................................................
I-8
Daerah
.........................................................................................
I-11
hingga triwulan II
......................................................................
II-7
Tabel 2.2. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2015 Sampai Dengan Triwulan
II
Tahun 2015 Provinsi Riau
.........................................................
II-17
Tabel 3.1. Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Daerah
Pada Perubahan RKPD Tahun 2015 Provinsi Riau ....................
III-3
Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Pada
Perubahan RKPD Tahun 2015 Provinsi Riau
............................. III-10
ESA
Menirnbang
.4.
b.
dengan
perkernbangan
keadaan
daiarn
Nomor
13
Keuangan
Daerah
(Berita
Talnun
2OI4
tentang
Pedoman
15. Peraturan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 I - 1
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan
bahwa pemerintah
daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
yang
merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,
yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu
kepada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP).
Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang
sangat
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
mengingat:
1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan
keuangan daerah, rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,
kelompok sasaran, lokasi
kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib
dilaksanakan
pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan
oleh kepala
daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan
penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 I - 2
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan
kinerja pemerintahan di
bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta
pembangunan daerah yang
menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan
tugas
dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian
kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam
mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.
RKPD Provinsi Riau Tahun 2015 disusun sesuai dengan Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015 sekaligus
merupakan
RKPD tahun kedua dari RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019. Dalam
penyusunannya,
RKPD ini diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, diacu dalam
penyusunan
Rencana Kerja (Renja) SKPD yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam
penyusunan
RAPBD. Sebagai dokumen perencanaan daerah, maka RKPD mempunyai
kedudukan
yang sangat penting, yaitu menjembatani antara perencanaan
strategis jangka
menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
Tahapan penyusunan RKPD dimulai dari rencana penyusunan,
penyiapan
rancangan awal rencana pembangunan, selanjutnya penyiapan rancangan
rencana kerja,
musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir
rencana
pembangunan, dan pada akhirnya adalah penetapan RKPD.
Perumusan rancangan awal
RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD
untuk
memberikan panduan kepada seluruh SKPD di Provinsi Riau dalam
menyusun
rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan
pembangunan
daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan
pendekatan
teknokratis dan partisipatif. Penyusunan RKPD dengan pendekatan
teknokratis berarti
bahwa dalam proses penyusunan dan penetapan RKPD dilaksanakan
dengan
memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan
peraturan
perundang-undangan. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan
RKPD ini berarti
bahwa dalam proses penyusunan dilaksanakan secara transparan
dan akuntabel dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah
( stakeholder) di
Provinsi Riau.
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 I - 3
Selain pendekatan teknokratis dan partisipatif, proses penyusunan
RKPD
Provinsi Riau ini juga dilakukan dengan pendekatan bottom up
planning agar
kebutuhan pembangunan dapat memperhatikan aspirasi dan kebutuhan
yang
berkembang di masyarakat melalui mekanisme musrenbang mulai
dari tingkat desa
sampai tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan top down
planning menjadi sangat
penting karena merupakan RKPD yang disusun sebagai tahun
kedua RPJMD Riau 2014
- 2019. Dengan demikian proses penyusunan RKPD ini senantiasa
bersinergi dan
berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan pemerintah
pusat.
Seiring dengan pelaksanaan program kegiatan pembangunan Provinsi
Riau
Tahun 2015 sebagaimana telah tertuang dalam APBD Provinsi Riau
Tahun Anggaran
2015 yang dalam proses penyusunannya mempedomani RKPD Provinsi Riau
Tahun
2015, maka diperlukan perubahan sehingga pada akhir anggaran
pelaksanaan
pembangunan dapat berjalan optimal. Dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dijelaskan tentang Perubahan
RKPD Tahun
2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya pada tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan,
meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan
kegiatan prioritas daerah;
harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan.
Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2014
dinyatakan bahwa perubahan RKPD Tahun 2015 ditetapkan dengan
Peraturan Kepala
Daerah. Perubahan RKPD tersebut menjadi landasan penyusunan
perubahan KUA dan
perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun
2015.
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 I - 4
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Riau tahun 2015 ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra
Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
4.
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2007 Nomor 33);
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 I - 5
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011
Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah
Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun
Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang
Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi
Tingkat I Riau
Tahun 1994 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi
Riau
Tahun 2003 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun
2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
(Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 1);
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 I - 6
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Organisasi Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);
19.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Organisasi
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi
Riau Tahun 2014 Nomor 3);
20.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014
-
2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2014 tentang
APBD Provinsi
Riau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014
Nomor
12);
22.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana
Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015 (Berita Daerah
Provinsi
Riau Tahun 2014 Nomor 32).
1.3 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan
Maksud penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2015
adalah
sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan
atas dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu
Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015.
Perubahan RKPD
Provinsi Riau Tahun 2015 sangat penting peranannya sebagai arah dan
pedoman bagi
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan
Provinsi Riau dalam
pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di
tahun 2015.
Secara umum, penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2015
ini
bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis
sebagai pedoman terhadap
arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan
pelayanan kepada
masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD
Provinsi Riau
Tahun 2015. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang
partisipasi publik dalam
merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara
spesifik,
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 I - 7
sumberdaya yang ada.
2. Memperoleh perubahan atas program dan kegiatan yang
menjadi upaya nyata dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Riau tahun 2015.
3. Menyediakan acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Provinsi
Riau Tahun 2015 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Provinsi
Riau Tahun 2015, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD
Provinsi Riau
Tahun 2015.
satu semester tahun berjalan telah ditemukan berbagai kondisi yang
layak dijadikan
dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD
Tahun 2015.
Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan
sampai dengan triwulan kedua tahun 2015. Hasil evaluasi menunjukkan
bahwa:
1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka
ekonomi daerah dan
pendanaan yang berdampak terhadap pagu anggaran yang
mengakibatkan
terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan,
penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (2014) jauh
melampaui
perkiraan saldo anggaran yang diperkirakan pada RKPD Provinsi
Riau tahun
2015. Oleh karenanya selisih riil saldo anggaran tahun 2014 dengan
perkiraan
saldo anggaran tahun 2014 harus digunakan untuk tahun berjalan
(2015);
3. Adanya kegiatan pada tahun 2014 yang belum dapat
diselesaikan, sehingga harus
dilanjutkan pada tahun 2015 tapi belum dimasukkan dalam dokumen
RKPD atau
APBD tahun 2015; dan/atau
4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD
Tahun 2015
sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi
daerah.
Dengan mempertimbangkan lima poin tersebut, maka perlu
dilakukan
penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(P-RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015. Perubahan RKPD Tahun 2015 ini sangat penting dalam
rangka menjaga
konsistensi, keselarasan dan kontinuitas upaya pencapaian visi dan
misi Provinsi Riau
dengan lebih efisien dan efektif.
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 I - 8
1.4 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
Kondisi perekonomian di Provinsi Riau sampai dengan akhir tahun
2015 akan
dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan perekonomian
dunia. Beberapa
hal yang diduga sangat signifikan berpengaruh terhadap pembangunan
ekonomi
Provinsi Riau adalah:
1. Implementasi perdagangan bebas antara Asia Tenggara dan
Asia Economic
Community (AEC) 2015;
2. Pengaruh fluktuasi perekonomi global terhadap pertumbuhan
ekonomi regional;
3. Penurunan harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar
rupiah terhadap US
Dollar;
4.
5. Kerentanan wilayah terhadap bencana, terutama bencana
banjir dan kebakaran
lahan.
Triwulan I Tahun 2015 disajikan pada Tabel 1.1 sebagai
berikut:
Tabel 1.1.
No. Indikator Satuan Tahun
a. Dengan Migas Rp Milyar 607.498.59 679.692,18 156.270
b. Tanpa Migas Rp Milyar 372.046,96 436.989,75 n/a
2 PDRB atas dasar harga konstan
a. Dengan Migas Rp Milyar 436.206,00 447.616.23 107.380
b. Tanpa Migas Rp Milyar 331.805,69 351.368,04 n/a
3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/
4 Inflasi % 8,83 6,63 6,46 5 ICOR
a. Dengan Migas Indeks 11,28 8,26**) 7,44**)
b. Tanpa Migas Indeks 4,84 3,68**) 3,65**)
6 Jumlah Penduduk Miskin Jiwa 511.470 498.280 n/a
7 Tingkat Pengangguran Terbuka % 5,48 6,56 7,72
Ket : *) Triwulan I Tahun 2015 **) angka prediksi
Sumber : BPS Provinsi Riau
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 I - 9
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dinyatakan bahwa PDRB Provinsi Riau
dengan
Migas dan tanpa Migas, baik berdasarkan harga berlaku dan harga
konstan cenderung
mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Peningkatan
ini akan terjadi
karena iklim investasi di Provinsi Riau yang menunjukkan
perkembangan positif. Hal
ini diperlihatkan oleh nilai ICOR dengan Migas dan Tanpa Migas yang
cenderung
menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio antara modal yang
dikeluarkan dengan
output yang dihasilkan semakin membaik. ICOR tanpa migas menurun
dari 4,84 pada
tahun 2013 menjadi 3,68 pada tahun 2014, dan diprediksi akan turun
menjadi 3,65 pada
tahun 2015. Demikian juga halnya dengan ICOR dengan migas menurun
dari 11,28
pada tahun 2013 menjadi 8,26 pada tahun 2014, dan diprediksi
akan turun menjadi 7,44
pada tahun 2015.
Penurunan nilai ICOR menunjukkan iklim investasi di Provinsi Riau
semakin
membaik. Diiringi dengan inflasi yang stabil dan cenderung menurun,
dan PDRB yang
meningkat, mengindikasi bahwa daya beli masyarakat semakin
meningkat. Hal ini akan
mendorong proses produksi sehingga output perekonomian meningkat.
Peningkatan
output perekonomian akan mendorong penciptaan kesempatan kerja
sehingga angka
pengangguran terbuka dan angka kemiskinan mengalami
penurunan. Hal ini dapat
dilihat dari Tabel 1.1. bahwa jumlah penduduk miskin Provinsi Riau
menurun dari
511.470 jiwa pada tahun 2013 menjadi 498.280 jiwa tahun 2014.
Sedangkan dengan
angka pengangguran meningkat dari 5,48 % pada tahun 2013 menjadi
6,56 pada tahun
2014, dan meningkat menjadi 7,72 pada Triwulan I tahun 2015.
Berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi daerah pada tahun 2013 dan
2014
serta prediksi tahun 2015 dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan
ekonomi Provinsi Riau
relatif stabil. Stabilitas percepatan ekonomi terjadi pada
bidang investasi, industri
pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, pemantapan
infrastruktur dan energi.
Stabilitas ekonomi akan diikuti pembangunan ekonomi semakin
efisien, inflasi yang
terkendali, serta angka pengangguran yang semakin menurun. Walaupun
terjadi
kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan
terjadinya
kontraksi ekonmi pada suatu sisi. Di sisi lain melemahnya nilai
tukar rupiah mendorong
semakin meningkatknya ekspor komoditas perkebunan sebagai komoditas
unggulan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 I - 10
akan mampu mengeliminir kontraksi ekonomi yang terjadi. Oleh
karenanya dengan
melakukan perubahan terhadap komposisi anggaran dan belanja daerah
Provinsi Riau
dan melakukan rekonstruksi terhadap program dan kegiatan yang telah
ditetapkan,
diyakini pembangunan Provinsi Riau masih tetap berjalan sesuai
dengan target capaian
ekonomi daerah sebagaimana telah dirumuskan pada dokumen RKPD
2015.
Gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dijabarkan pada
Tabel
1.2. Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah
sebagai berikut :
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 I - 11
Tabel 1.2.
Nomor
1 2 3 4 5 = 4-3 6
1 PENDAPATAN DAERAH
1.1.1. Pajak Daerah 2,924,923,046,636.62 2,893,815,906,241.56
(31,107,140,395.06) -1.06%
1.1.2. Retribusi Daerah 34,621,589,039.74 32,953,174,439.74
(1,668,414,600.00) -4.82%
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan
1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
488,271,438,395.23 495,098,156,895.63 6,826,718,500.40 1.40%
1.2. DANA PERIMBANGAN 4,414,109,038,183.09 3,127,803,926,139.00
(1,286,305,112,044.09) -29.14%
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi hasil bukan pajak/ sumber
daya alam
3,462,914,734,783.09 2,394,380,936,139.00 (1,068,533,798,644.09)
-30.86%
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 48,111,261,000.00 79,202,740,000.00
31,091,479,000.00 64.62%
1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN
1.3.1 Pendapatan Hibah 0.00 2,665,080,000.00 2,665,080,000.00
-
1.3.2 Dana Darurat 0.00 0.00 0.00 0.00%
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
0.00 0.00 0.00 0.00%
648,146,530,000.00 869,074,400,000.00 220,927,870,000.00
34.09%
atau Pemerintah Daerah Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00%
1.3.6 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah 0.00 0.00 0.00 0.00%
JUMLAH PENDAPATAN 8,710,167,089,992.28 7,629,955,467,879.53
(1,080,211,622,112.75) -12.40%
2.1.1 Belanja Pegawai 1,038,954,568,836.05 1,165,700,453,290.12
126,745,884,454.07 12.20%
2.1.2 Belanja Bunga 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.1.3 Belanja Subsidi 5,000,000,000.00 0.00 (5,000,000,000.00)
-100.00%
2.1.4 Belanja Hibah 677,976,530,000.00 1,070,651,842,000.00
392,675,312,000.00 57.92%
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 14,350,000,000.00 7,177,300,000.00
(7,172,700,000.00) -49.98%
2.1.6
1,037,000,000,000.00 2,057,151,416,868.99 1,020,151,416,868.99
98.38%
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 I - 12
Nomor
1 2 3 4 5 = 4-3 6
2.2. BELANJA LANGSUNG 5,993,988,808,996.00 5,904,757,924,334.00
(89,230,884,662.00) -1.49%
JUMLAH BELANJA 9,891,272,415,597.05 11,610,881,176,200.90
1,719,608,760,603.86 17.39%
SURPLUS/(DEFISIT) (1,181,105,325,604.77) (3,980,925,708,321.98)
(2,799,820,382,716.61) 237.05%
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00%
3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
0.00 0.00 0.00 0.00%
3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
0.00 0.00 0.00 0.00%
3.1.7 Penerimaan Atas Kelebihan Pembayaran
0.00 0.00 0.00 0.00%
3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00%
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00%
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0.00 0.00 0.00 0.00%
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00%
3.2.5 Pembayaran Kekurangan Belanja
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00%
PEMBIAYAAN NETTO 750,000,000,000.00 3,980,925,708,321.38
3,230,925,708,321.38 430.79%
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan
Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat jumlah alokasi pendapatan
daerah Provinsi
Riau mengalami penurunan sebesar 12,4% dari Rp.
8,710,167,089,992.28 menjadi Rp.
7,629,955,467,879.53. Penurunan terbesar berasal dari perolehan
Dana Perimbangan
yaitu berkurang 29.14%, pendapatan asli daerah berkurang sebesar
0.48% sedangkan
perolehan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami
peningkatan sebesar
34.50% dengan kontribusi terbesar berasal dari pendapatan
hibah.
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 I - 13
Alokasi Belanja Daerah yaitu belanja tidak langsung mengalami
peningkatan
sebesar 46.41%, belanja langsung mengalami penurunan sebesar 1.49%.
sehingga total
belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 17.39%. Pada
alokasi Pembiayaan
Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya mengalami
kenaikan
signifikan yaitu sebesar 430.79%. dari data tersebut diatas dapat
dinyatakan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) mengalami kenaikan 100%
yang
semula defisit sebesar Rp. 431,105,325,604.77 menjadi Rp.
0.00.
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 1
Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2011
– 2014 dan
hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun 2015. Evaluasi
dilakukan untuk
menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan yang
mencakup masukan
(input ), keluaran (output ) dan hasil (outcome) yang
telah ditetapkan dalam dokumen
RKPD.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2011
- 2014
Program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Riau
Tahun 2011 - 2013 mempedomani Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau
Tahun
2008 - 2013, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2012
tentang tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009
tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau Tahun 2008
- 2013.
Pada tahun 2014, program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Provinsi Riau masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau Tahun 2008
- 2013,
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2012 tentang
tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2008
- 2013.
Pada RKPD perubahan tahun 2014, program dan kegiatan mengacu kepada
draft awal
RPJMD 2014 – 2019 yang kemudian ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah Nomor 7
tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019. Kondisi ini
menjadikan sebagian dari program
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 2
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Riau
Tahun 2014 – 2019.
2.1.1. Urusan Wajib
Pada tahun 2011 telah dilaksanakan 337 program dan 1.854 kegiatan
urusan
wajib. Jumlah anggaran biaya langsung (BL) yang dilakokasikan untuk
urusan wajib
sebesar Rp 2.753.098.591.248,70 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp
2.411.330.904.214,72. Persentase realisasi anggaran sebesar 87,59%
dan realisasi fisik
sebesar 91,14%. Realisasi fisik lebih tinggi dibandingkan realisasi
keuangan sehingga
penyelenggaraan urusan wajib tahun 2011 terkategori
efisien.
Pada tahun 2012 telah dilaksanakan 339 program dan 2.547 kegiatan
urusan
wajib. Jumlah anggaran biaya langsung (BL) yang dialokasikan untuk
urusan wajib
sebesar Rp 4.009.554.019.103,50 dengan realisasi sebesar Rp
3.218.071.560.753,75.
Persentase realisasi anggaran sebesar 80,26% dan realisasi fisik
sebesar 87,16%.
Realisasi fisik lebih tinggi dibanding realisasi keuangan sehingga
penyelenggaraan
urusan wajib tahun 2012 terkategori efisien.
Pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 365 program dan 2.890
kegiatan
urusan wajib. Jumlah anggaran biaya langsung (BL) yang dialokasikan
untuk urusan
wajib sebesar Rp 4.492.080.566.392,22 dengan realisasi sebesar
Rp
3.873.640.103.427,08 atau sebesar 86,23%. Realisasi fisik sebesar
85,53%. Realisasi
fisik yang sedikit lebih rendah dibanding realisasi keuangan
sehingga penyelenggaraan
urusan wajib tahun 2013 sedikit dibawah efisien atau relatif kurang
efisien.
Pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 401 program dan 3.307
kegiatan
urusan wajib. Jumlah anggaran biaya langsung (BL) yang dialokasikan
untuk urusan
wajib sebesar Rp 4.185.048.511.074,00 dengan realisasi sebesar
Rp
1.975.773.189.280,06 atau 47,21%. Realisasi fisik sebesar 49,41%.
Pencapaian
realisasi urusan wajib tahun 2014 ini sangat rendah dan merupakan
pertama sekali
terjadi dalam 10 tahun terakhir sebagai akibat beberapa hal, antara
lain (i)
Keterlambatan masa pelantikan Gubernur terpilih, (ii) Polemik SOTK
dimana APBD
tahun 2014 masih menggunakan SOTK lama, sementara SOTK baru telah
disahkan
sehingga menimbulkan polemik dalam pelaksanaan, dan (iii) banyaknya
peristiwa-
peristiwa politik dan lainnya yang menghambat pelaksanaan
pembangunan di Provinsi
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 3
Riau. Secara umum, realisasi fisik yang lebih tinggi dibanding
realisasi keuangan
maka penyelenggaraan urusan wajib tahun 2014 terkategori
efisien.
1.1.2. Urusan Pilihan
Pada tahun 2011 telah dilaksanakan sebanyak 79 Program dan 373
kegiatan
urusan pilihan. Jumlah anggaran biaya langsung (BL) yang
dialokasikan untuk urusan
pilihan sebesar Rp 168.242.724085 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp
126.856.828.358. Persentase realisasi keuangan sebesar 75,40% dan
realisasi fisik
sebesar 84,78%. Realisasi fisik yang lebih tinggi dibanding
realisasi keuangan
menjadikan penyelenggaran urusan pilihan tahun 2011 terkategori
efisien.
Pada tahun 2012 telah dilaksanakan sebanyak 83 program dan 573
kegiatan
urusan pilihan. Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp
293.317.704.763
dengan realisasi keuangan sebesar Rp 209.013.252.316. Persentase
realisasi keuangan
sebesar 75,40% dan realisasi fisik sebesar 84,78%. Realisasi fisik
yang lebih tinggi
dibanding realisasi fisik menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan
pilihan
terkategori efisien.
Pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 86 program dan 654 kegiatan
untuk
urusan pilihan. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk urusan
pilihan sebesar Rp
419.620.723.159, dengan realisasi keuangan sebesar Rp
365.359.740.808,00.
Persentase realisasi keuangan sebesar 82,75% dan realisasi fisik
sebesar 95,06%.
Realisasi fisik yang lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan
menunjukkan bawa
penyelenggaraan urusan pilihan terkategori efisien.
Pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 95 program dan 798 kegiatan.
Jumlah
anggaran yang dialokasikan untuk urusan pilihan sebesar Rp
529.793.839.026,00
dengan realisasi keuangan sebesar Rp 195.709.403.438,00. Persentase
realisasi
keuangan sebesar 36,94% dan realisasi fisik sebesar 60,18%.
Rendahnya tingkat
pelaksanaan atau realisasi keuangan maupun fisik pada urusan
pilihan juga disebabkan
oleh permasalahan yang sama dengan pelaksanaan urusan wajib tahun
2014. Secara
umum, lebih tingginya realisasi fisik dibanding realisasi keuangan
tahun 2014 ini
dapat dikategorikan efisien.
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 4
2.2 Evaluasi Hasil RKPD Hingga Triwulan II Tahun 2015
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun
2015
merupakan pengejawantahan perencanaan pembangunan tahun kedua pada
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2014
– 2018.
Pada saat penyusunan RKPD tahun 2015 ini, RPJMD Provinsi Riau 2014
– 2014
masih berada dalam tahapan rancangan awal sehingga masih banyak
perbedaannya
dibanding dengan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014
– 2019 sebagaimana ditetapkan
pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014
– 2019. Pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 telah
ditetapkan
program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, target
kinerja, kebutuhan
dana/pagu indikatif untuk 51 SKPD. Jumlah pagu indikatif yang
dialokasikan untuk
51 SKPD sebanyak Rp 10,68 triliyun, yang terdiri dari belanja
langsung (BL) sebesar
Rp 6,28 triliyun atau 58,80% dari jumlah pagu indikatif dan belanja
tidak langsung
(BTL) sebesar Rp 4,40 trilityun atau 41,20% dari total pagu
indikatif. Biaya langsung
untuk urusan wajib sebesar Rp 5,64 triliyun atau 89,77% dari total
BL dan urusan
pilihan sebesar Rp 642,80 milyar atau 10,23% dari total BL.
Biaya tidak langsung
untuk urusan wajib sebesar Rp 4,21 triliyun atau 95,70% dari total
BTL dan urusan
pilihan sebesar Rp 189,16 milyar atau 4,30% dari total
BTL.
Realisasi pelaksanaan APBD hingga triwulan II (29 Mei) 2015 sebesar
Rp
1,09 triliyun atau 10,16% dari total anggaran belanja daerah.
Realisasi belanja tidak
langsung sebesar Rp 823,17 milyar atau 18,70% dari total biaya
tidak langsung,
dimana realisasi belanja tidak langsung untuk urusan pilihan
sebesar Rp 58,46 milyar
atau 7,10% dari realiasi total belanja tidak langsung dan realisasi
belanja tidak
langsung untuk urusan wajib sebesar Rp 764,71 milyar atau 92,90%
dari realiasi total
belanja tidak langsung. Realisasi belanja langsung sebesar Rp
262,60 milyar atau
4,18% dari total belanja langsung, dimana realisasi belanja
langsung untuk urusan
pilihan sebesar Rp 23,94 milyar atau 9,12% dari realisasi
total belanja langsung dan
realisasi belanjang langsung untuk urusan wajib sebesar Rp 238,66
milyar atau
90,88% dari total realisasi belanja langsung. Rendahnya realisasi
belanja tahun 2015
utamanya disebabkan oleh lamanya masa transisi antara pejabat lama
setingkat eselon
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 6
2.2.1. Urusan Wajib
2.2.1.1. Urusan Pendidikan
Dinas pendidikan dan kebudayaan dialokasikan anggaran sebesar Rp
636,57 milyar
(tidak termasuk BOS) yang terdiri dari BTL sebesar 59,32 milyar dan
BL sebesar Rp
577,25 milyar. Realisasi anggaran sebesar Rp 32,98 milyar dengan
persentase
realisasi sebesar 5,18%. Realisasi BTL sebesar Rp 16,55 milyar atau
28,08% dan
realiasi BL sebesar Rp 16,32 milyar atau 2,83%.
2.2.1.2. Urusan Kesehatan
Urusan kesehatan dilaksanakan oleh empat satker yaitu Dinas
Kesehatan,
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Jiwa Tampan dan
Rumah
Sakit Umum Daerah Petala Bumi. Total anggaran yang dialokasikan
untuk keempat
satker ini sebesar Rp 763,25 milyar yang terdiri dari BTL sebesar
Rp 155,58 milyar
dan BL sebesar Rp 607,67 milyar.
Dinas Kesehatan Provinsi Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp
211,75
milyar yang terdiri dari BTL sebesar Rp 33,71 milyar dan BL sebesar
Rp 178,04
milyar. Realisasi anggaran sebesar Rp 28,33 milyar dengan
persentase realisasi
sebesar 13,38%. Realisasi BTL sebesar Rp 12,23 milyar atau 36,28%
dan realisasi
BL sebesar Rp 16,10 milyar atau 9,04%.
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad diakokasikan anggaran
sebesar
Rp 433,54 milyar yang terdiri dari BTL sebesar Rp 84,07 milyar dan
BL sebesar
Rp 349,47 milyar. Realisasi anggaran sebesar Rp 84,93 milyar dengan
persentase
realisasi sebesar 19,59%. Realisasi BTL sebesar Rp 29,10 milyar
atau 34,61% dan
realisasi BL sebesar Rp 55,83 atau 15,98%.
. Rumah Sakit Jiwa Tampan dialoksikan anggaran sebesar Rp 55,42
milyar
yang terdiri dari BTL sebesar Rp 21,79 milyar dan BL sebesar Rp
33,63 milyar.
Realisasi anggaran sebesar Rp 9,79 milyar dengan persentase
realiasi sebesar 17,66%.
Realisasi BTL sebesar Rp 8,37 milyar atau 38,42% dan realisasi BL
sebesar Rp 1,41
milyar atau 4,20%.
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi dialokasikan anggaran
sebesar
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 7
Rp 46,53 milyar. Realisasi anggaran sebesar Rp 6,71 milyar dengan
persentase
realisasi sebesar 10,74%. Realisasi BTL sebesar Rp 3,10 milyar atau
19,38% dan
realisasi BL sebesar Rp 3,61 milyar atau 7,76%.
2.2.1.3. Urusan Lingkungan Hidup
Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan
Hidup
Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22,26 milyar yang
terdiri dari BTL
sebesar Rp 8,65 milyar dan BL sebesar Rp 13,61 milyar. Realisasi
anggaran sebesar
Rp 4,07 milyar dengan persentase realisasi sebesar 18,30%.
Realisasi BTL sebesar
Rp 3,07 milyar atau 35,53% dan realisasi BL sebesar Rp 1,00 milyar
atau 7,35%.
2.2.1.4. Urusan Pekerjaan Umum
Urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh dua dinas yaitu Dinas Bina
Marga
dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumberdaya Air. Total
anggaran yang
dialokasikan bagi kedua dinas ini yaitu sebesar Rp 2,29 triliyun
yang terdiri dari BTL
sebesar Rp 70 milyar dan BL sebesar Rp 2,84 triliyun.
Dinas Bina marga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2,29 triliyun
yang
terdiri dari BTL sebesar Rp 40 milyar dan BL sebesar Rp 2,25
triliyun. Realisasi
anggaran sebesar Rp 18,89 milyar dengan persentase realisasi
sebesar 0,82%.
Realisasi BTL sebesar Rp 13,09 milyar atau 32,72% dan realisasi BL
sebesar Rp 5,71
milyar atau 0,25%.
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumberdaya Air dialokasikan
anggaran
sebesar Rp 264,45 milyar yang terdiri dari BTL sebesar Rp 30 milyar
dan BL sebesar
Rp 234,45 milyar. Realisasi anggaran sebesar Rp 13,75 milyar dengan
persentase
realisasi sebesar 5,20%. Realisasi BTL sebesar Rp 9,23 milyar atau
30,78% dan
realisasi BL sebesar Rp 4,51 milyar atau 1,92%.
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 8
2.2.1.5. Urusan Tata Ruang
Urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Badan Perencana
Pembangunan
Daerah Provinsi Riau dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Sumberdaya Air
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,90 milyar, terdiri dari BTL
sebesar Rp 280,35
juta dan BL sebesar Rp 4,62 milyar. Kelima kegiatan ini masih
dalam proses
pelaksanaan.
Pembangunan Daerah Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp
80,11
milyar, yang terdiri dari BTL sebesar Rp 24,49 milyar dan BL
sebesar Rp 56,12
milyar. Realisasi anggaran sebesar Rp 14,48 milyar dengan
persentase realisasi
sebesar 18,08%. Realisasi BTL sebesar Rp 6,43 milyar atau 26,26%
dan realisasi BL
sebesar Rp 8,04 milyar atau 14,33%.
2.2.1.7. Urusan Perumahan
Urusan perumahan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang
dan
Sumberdaya Air dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan
dan
Pembangunan Desa. Dinas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Sumberdaya Air
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 33 milyar. Badan Pemberdayaan
Masyarakat,
Pemerintahan dan Pembangunan Desa dengan program pengembangan
perumahan
pedesaan (rumah sederhana layak huni) dialkolasikan dana
sebesar Rp 502,48 milyar.
Pelaksanaan urusan perumahan dikedua satker ini relatif belum
dilaksanakan sehingga
realisasinya 0%.
Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda
dan
Olahraga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 88,14 milyar yang
terdiri dari BTL
sebesar Rp 14,05 milyar dan BL sebesar Rp 74,08 milyar. Realisasi
anggaran sebesar
Rp 15,83 milyar dengan persentase realisasi sebesar 17,96%.
Realisasi BTL sebesar
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 9
2.2.1.9. Urusan Penanaman Modal
Penanaman Modal dan Promosi Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu.
Total alokasi anggaran untuk urusan penanaman modal sebesar Rp
36,82 milyar yang
terdiri dari BTL sebesar Rp 24,86 milyar dan BL sebesar Rp 11,96
milyar.
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah mendapat alokasi
anggaran
sebesar Rp 15,46 milyar yang terdiri dari BTL sebesar Rp 8,59
milyar dan BL sebesar
Rp 6,86 milyar. Realisasi anggaran sebesar Rp 3,96 milyar dengan
persentase realisasi
sebesar 25,62%. Realisasi BTL sebesar Rp 2,96 milyar atau 34,45%
dan realisasi BL
sebesar Rp 1,00 milyar atau 14,57%.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mendapat alokasi anggaran
sebesar
Rp 21,36 milyar yang terdiri dari BTL sebesar 16,27 milyar dan BL
sebesar Rp 5,08
milyar. Realisasi anggaran sebesar 4,31% dengan persentase
realisasi sebesar 20,18%.
Realisasi BTL sebesar Rp 3,86 milyar dan realisasi BL sebesar Rp
0,45 milyar atau
8,85%.
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh
Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 37,70
milyar yang terdiri dari BTL sebesar Rp 11,16 milyar dan BL sebesar
Rp 26,53 milyar.
Realisasi anggaran sebesar Rp7,93 milyar atau 21,03%. Realisasi BTL
sebesar
Rp 3,74 milyar atau 33,47% dan realisasi BL sebesar Rp 4,19 milyar
atau 15,80%.
2.2.1.11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan kependudukan dan catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas
Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
50,82 milyar
yang terdiri dari BTL sebesar Rp 30,43 milyar dan BL sebesar Rp
20,39 milyar.
Realisasi anggaran sebesar Rp 13,93 milyar dengan persentase
realisasi sebesar
27,42%. Realisasi BTL sebesar Rp 9,73 milyar dan realisasi BL
sebesar Rp 4,21
milyar atau 20,63%.
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 10
2.2.1.12. Urusan Ketenagakerjaan
Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi
dan Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50,82 milyar
yang terdiri
dari BTL sebesar Rp 30,43 milyar dan BL sebesar Rp 20,39 milyar.
Realisasi
anggaran sebesar Rp 13,93 milyar dengan persentase realisasi
sebesar 27,42%.
Realisasi BTL sebesar Rp 9,73 milyar dan realisasi BL sebesar Rp
4,21 milyar atau
20,63%.
Urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan
dengan
alokasi anggaran sebesar Rp 25,14 milyar yang terdiri dari BTL
sebesar Rp 9,81
milyar dan BL sebesar Rp 15,33 milyar. Realisasi anggaran sebesar
Rp 4,55 milyar
dengan persentase realisasi sebesar 18,10%.
2.2.1.14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan
oleh
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14,48 milyar yang terdiri dari
BTL sebesar
Rp 7,83 milyar dan BL sebesar Rp 6,65 milyar. Realisasi anggaran
sebesar Rp 4,13
milyar dengan persentase realisasi sebesar 28,49%. Realisasi BTL
sebesar Rp 2,63
atau 33,55% dan realisasi Bl sebesar Rp 1,50 milyar atau
22,54%.
2.2.1.15. Urusan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Urusan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh
Badan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
melalui 2
program dan 6 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.1,57 milyar. Realisasi
anggaran sebesar Rp 447,29 juta.
2.2.1.16. Urusan Perhubungan
Urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan
alokasi
anggaran sebesar Rp 52,82 milyar yang terdiri dari BTL sebesar Rp
27 milyar dan BL
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 11
persentase realisasi sebesar 16,88%. Realisasi BTL sebesar Rp
6,95 milyar atau
25,74% dan realisasi BL sebesar Rp 1,97 milyar atau 7,62
milyar.
2.2.1.17. Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan
Infomatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp 26,11 milyar yang
terdiri dari BTL
sebesar Rp 8,17 milyar dan BL sebesar Rp 17,91 milyar. Realisasi
anggaran sebesar
Rp 4,27 milyar dengan realisasi sebesar 16,34%. Realisasi BTL
sebesar Rp 2,42
milyar atau 29,57% dan realisasi BL sebesar Rp 1,85 milyar atau
10,32%.
2.2.1.18. Urusan Pertanahan
Urusan pertanahan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun
2006
tentang Badan Pertanahan Nasional, maka urusan ini diatur dan
dikelola secara
nasional.
Urusan kesatuan bangsa dan politik negeri dilaksanakan oleh Badan
Kesatuan
Bangsa dan Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22,56 milyar
yang terdiri dari
BTL sebesar Rp 9,59 milyar dan BL sebesar Rp 12,98 milyar.
Realisasi anggaran
sebesar Rp 5,01 milyar dengan realisasi sebesar 22,20%. Realisasi
BTL sebesar
Rp 3,25 milyar atau 33,87% dan realisasi BL sebesar Rp 1,76 milyar
atau 13,58
milyar.
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Urusan otonomi daerah dilaksanakan oleh Biro Organisasi melalui 3
program
utama yaitu (i) Program penataan kelembagaan dengan alokasi
anggaran sebesar
Rp 2,66 milyar. (ii) Program reformasi birokrasi dengan alokasi
anggaran sebesar
Rp 1,93 milyar. (iii) Program penataan tatalaksana dengan alokasi
anggaran sebesar
Rp 2,80 milyar.
Pemerintahan Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja. Biro
Administrasi
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 12
Pemerintahan Umum dialokasikan anggaran sebesar Rp 18,07 milyar
yang terdiri dari
BTL sebesar Rp 0 dan BL sebesar Rp 18,07 milyar. Realisasi anggaran
sebesar
Rp 1 milyar dengan persentase realisasi sebesar 5,53%. Satuan
Polisi Pamong Praja
dialokasikan anggaran sebesar Rp 58,32 milyar yang terdiri dari BTL
sebesar
Rp 30,57 milyar dan BL sebesar Rp 27,75 milyar. Realisasi anggaran
sebesar
Rp 14,51 milyar dengan persentase realisasi sebesar 24,88%.
Urusan administrasi keuangan dilaksanakan oleh Dinas Keuangan
dan
Pengelolaan Aset daerah dan Dinas Pendapatan daerah. Dinas Keuangan
dan
pengelolaan Aset Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp
59,08 milyar yang terdiri
dari BTL sebesar Rp 22,08 milyar dan BL sebesar Rp 37,01 milyar.
Realisasi
anggaran sebesar Rp 5,96 milyar dengan persentase realisasi sebesar
10,09%. Dinas
pendapatan daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp 226,67
milyar yang terdiri dari
BTL sebesar Rp 160,64 milyar dan BL sebesar Rp 66,03 milyar.
Realisasi anggaran
sebesar Rp 37,75 milyar dengan persentase realisasi sebesar
16,66%.
Urusan Perangkat daerah dilaksanakan oleh Biro Admintrasi
Pemerintahan
Umum, Biro Organisasi, Biro Umum, Biro Hukum dan HAM, Biro
Adminidtrasi
Pembangunan, Biro Adminstrasi Ekonomi dan SDA, Biro Humas, dan
Biro
Adminstrasi kemasyarakatan. Biro Adminitrasi Pemerintahan Umum
dialokasikan
anggaran sebesar Rp 18,07 milyar dengan realisasi anggaran sebesar
Rp 1 milyar atau
5,53%. Biro Organisasi dialokasikan anggaran sebesar Rp 10,80
milyar dengan
realisasi sebesar Rp 0,99 milyar atau 9,17%. Biro umum dialokasikan
anggaran
sebesar Rp 168,94 milyar dengan realisasi sebesar Rp 13,94 atau
8,25%. Biro Hukum
dan HAM dialokasikan anggaran sebesar Rp 8,71 milyar dengan
realisasi sebesar
Rp 0,80 milyar atau 9,19%. Biro administrasi Pembangunan
dialokasikan anggaran
sebesar Rp 15,69 milyar dengan realisasi sebesar Rp 1 milyar atau
6,37%. Biro
Administrasi Ekonomi dan SDA dialokasikan anggaran sebesar Rp 14,93
milyar
dengan realisasi sebesar Rp 0,87 milyar atau 5,83%. Biro humas
dialokasikan
anggaran sebesar Rp 29,78 milyar dengan realisasi sebesar Rp 1
milyar atau 3,3,6%.
Biro Administrasi Kemasyarakatan dialokasikan anggaran sebesar Rp
2,25 milyar
dengan realisasi sebesar Rp 0,60 milyar atau 26,67%.
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 13
2.2.1.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh
Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pembangunan Desa dengan
alokasi
anggaran sebesar Rp 768,46 milyar yang terdiri dari BTL sebesar Rp
10,45 milyar
dan BL sebesar Rp 758,01 milyar. Realisasi anggaran sebesar Rp 6,15
milyar dengan
persentase realisasi sebesar 0,80%. Realisasi BTL sebesar
Rp3,28 milyar atau 31,38
milyar dan realisasi BL sebesar Rp 2,87 milyar atau 0,38%.
2.2.1.22. Urusan Sosial
Urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi
anggaran sebesar
Rp 49,12 milyar yang terdiri dari BTL sebesar Rp 20,36 milyar dan
BL sebesar
Rp 28,75 milyar. Realisasi anggaran sebesar Rp 8,71 milyar dengan
persentase
realisasi sebesar17,73%. Realisasi BTL sebesar Rp 6,53 milyar atau
32,06% dan
realisasi BL sebesar Rp 2,18 milyar atau 7,59%.
2.2.1.23. Urusan Kebudayaan
Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
yang terdiri dari 1 program dan 33 kegiatan dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp 12,79 milyar. Pada akhir triwulan II ini, kegiatan-kegiatan
kebudayaan berada
pada tahap prakiraan pelaksanaan sehingga realisasi masih
0%.
2.2.1.24. Urusan Statistik
Belum semua urusan wajib yang diamanatkan dalam UU Nomor 32
tahun
2004 didesentralisasikan kepada daerah sehingga terkendala dalam
penyelenggaraan
pemerintah daerah, seperti urusan statistik ini. Saat ini
lembaga yang mengelola
urusan statitik berada di Badan Pusat Statistik yang merupakan
instansi vertikal.
2.2.1.25. Urusan Kearsipan
Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Badan Perpusatakaan, Arsip
dan
Dokumentasi yang terdiri dari 5 program utama, yaitu (i) perbaikan
sistem
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 14
peningkatan kualitas pelayanan informasi denga alokasi
anggaran Rp 289,86 juta. (iii)
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dengan
alokasi
anggaran sebesar Rp 338,17 juta. (iv) Program pemeliharaan rutin
sarana dan
prasarana kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96,62
juta dan (v) Program
penyusunan dan pembinaan kearsipan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 191,31
milyar. Hingga triwulan II, kelima program kearsipan ini berada
dalam tahap
persiapan pelaksanaan sehingga realisasinya 0%.
2.2.1.26. Urusan Perpustakaan
Urusan perpusatakaan dilaksanakan oleh Badan Perpusatakaan, Arsip
dan
Dokumentasi yang terdiri dari 2 program utama yaitu (i) Program
pengembangan
perpustakaan dan (ii) Program pembinaan perpustakaan. Badan
Perpusatakaan, Arsip
dan Dokumentasi dialokasikan anggaran sebesar Rp 27,36 milyar yang
terdiri dari
BTL sebesar Rp 16,73 milyar dan BL sebesar Rp 10,90 milyar.
Realisasi anggaran
sebesar Rp 6,85 milyar dengan persentase realisasi sebesar
24,78%.
2.2.2. Urusan Pilihan
Urusan perikanan dan kelautan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan
dan
Kelautan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56,90 milyar yang
terdiri dari BTL
sebesar Rp 17,68 milyar dan BL sebesar 39,23 milyar. Realisasi
anggaran sebesar
Rp 7,13 milyar dengan persentase realisasi sebesar 12,53%.
Realisasi BTL sebesar
Rp 4,98 milyar atau 18,16% dan realisasi BL sebesar Rp 2,15 milyar
atau 5,48%.
2.2.2.2. Urusan Pertanian
Urusan pertanian dilaksanakan oleh tiga SKPD yaitu Dinas Pertanian
dan
Peternakan, Dinas Perkebunan, dan Sekretariat Badan Koordinasi
Penyuluhan. Dinas
Pertanian dan Peternakan dialokasikan anggaran sebesar Rp 227,63
milyar yang
terdiri dari BTL sebesar Rp 46,20 milyar dan BL sebesar Rp 181,44
milyar. Realisasi
anggaran sebesar Rp 21,85 milyar dengan persentase realisasi
sebesar 9,60%.
Dinas perkebunan dialokasikan anggaran sebesar Rp 87,47 milyar yang
terdiri
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 15
anggaran sebesar Rp 8,41 milyar dengan persentase realisasi sebesar
9,61%. Realisasi
BTL sebesar Rp 5,91 milyar atau 32,41% dan realisasi BL sebesar Rp
2,50 milyar
atau 3,61%.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dialokasikan anggaran
sebesar
Rp 19,95 milyar yang terdiri dari BTL sebesar Rp 11,51 milyar dan
BL sebesar
Rp 8,45 milyar. Realisasi anggaran sebesar Rp 4,21 milyar dengan
persentase realisasi
sebesar 21,09%. Reralisasi BTL sebesar Rp 3,71 atau 32,23 % dan
realisasi BL
sebesar Rp 0,50 milyar atau 5,90%.
2.2.2.3. Urusan Kehutanan
Urusan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dengan
alokasi
anggaran sebesar Rp 54,15 milyar yang terdiri dari BTL sebesar Rp
33,51 milyar dan
BL sebesar Rp 20,64 milyar. Realisasi anggaran sebesar Rp 14,74
milyar dengan
persentase realisasi sebesar 27,23%. Realisasi BTL sebesar Rp
10,76 milyar atau
32,12% dan realisasi BL sebesar Rp 3,98 milyar atau 19,28%.
2.2.2.4. Urusan Sumberdaya dan Mineral
Urusan sumberdaya dan mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi
dan
Sumberdaya Mineral dengan alokasi anggaran sebesar Rp 79,85 milyar
yang terdiri
dari BTL sebesar Rp 15,25 milyar dan BL sebesar Rp 64,60 milyar.
Realisasi
anggaran sebesar Rp 5,69 milyar dengan persentase realisasi sebesar
7,13%. Realisasi
BTL sebesar Rp 4,49 milyar atau 29,46% dan realisasi BL sebesar Rp
1,20 milyar
atau 1,86%.
Urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 160,85 milyar yang terdiri dari
BTL sebesar
Rp 16,00 milyar dan BL sebesar Rp 144,85 milyar. Realisasi anggaran
sebesar
Rp 9,12 milyar dengan persentase realisasi sebesar 5,67%. Realisasi
BTL sebesar
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 16
2.2.2.6. Urusan Perindustrian
Urusan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 145,14 milyar yang terdiri dari
BTL sebesar
Rp 30,73 milyar dan BL sebesar Rp 114,41 milyar. Realisasi anggaran
sebesar
Rp 11,25 milyar dengan persentase realisasi sebesar 7,75%.
Realisasi BTL sebesar
Rp 8,10 milyar atau 26,33% dan realisasi BL sebesar Rp 3,15 milyar
atau 2,75%.
2.2.2.7. Urusan Perdagangan
Urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 145,14 milyar yang terdiri dari
BTL sebesar
Rp 30,73 milyar dan BL sebesar Rp 114,41 milyar. Realisasi anggaran
sebesar
Rp 11,25 milyar dengan persentase realisasi sebesar 7,75%.
Realisasi BTL sebesar
Rp 8,10 milyar atau 26,33% dan realisasi BL sebesar Rp 3,15 milyar
atau 2,75%.
2.2.2.8. Urusan Transmigrasi
Urusan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan
Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50,82 milyar yang
terdiri dari
BTL sebesar Rp 30,43 milyar dan BL sebesar Rp 20,39 milyar.
Realisasi anggaran
sebesar Rp13,93 milyar dengan persentase realisasi sebesar 27,42%.
Realisasi BTL
sebesar Rp 9,73 milyar atau 31,97% dan realisasi BL sebesar Rp 4,21
milyar atau
20,63.
Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan RKPD tahun 2015
hingga
triwulan II serta capaian kinerja penyelenggaran pemerintah
Provinsi Riau secara
ringkas ditunjukan pada Tabel 2.2
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 17
.
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
1 1 01 PENDIDIKAN
01 01 01 01 Program Pendidikan Anak Usia dini APK PAUD
APS PAUD ( 0 - 6 tahun) Rasio
Ketersediaan Lembaga
Rasio Murid terhadap guru
Rasio Guru terhadap kelas
dan Kebudayaan
01 01 01 01 Pembangunan PAUD holistik Integratif Jumlah PAUD
Holistik Integratif 0 1 Lembaga 0,00% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 01 02 Mendirikan 1 Desa 1 Lembaga PAUD Jumlah Lembaga PAUD
100 178 Lembaga 31,73% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Dini, Non Formal dan Informal)
Jumlah monitoring dan evaluasi yang
dilakukan di Kabupaten/Kota
dan Kebudayaan
01 01 01 04 Beasiswa S1 PAUD Jumlah PTK PAUD yang
mendapatkan beasiswa S1 PAUD
dan Kebudayaan
01 01 01 05 Kompetensi PTK PAUD Jumlah PTK PAUD Non Formal
yang
lulus kompetensi
dan Kebudayaan
Mahir Bagi PTK PAUD
pelatihan berjenjang
dan Kebudayaan
01 01 01 07 Alat Permainan Edukasi Indoor/Dalam Jumlah Lembaga yang
menerima
bantuan Alat Permainan Edukasi
dan Kebudayaan
01 01 01 08 Pengadaan Meubiler Jumlah Meubiler 0 200 Lembaga 0%
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 01 09 Gebyar PAUD Juara Nasional 0 10 Medali 0% Dinas
Pendidikan
dan Kebudayaan
Negeri Kabupaten Meranti
Negeri Kab. Meranti
dan Kebudayaan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 18
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
Mustaqim Jl. Garuda Ujung Tangkerang
Tengah Kota Pekanbaru
Terlaksananya Pembangunan RKB
Garuda Ujung Tangkerang Tengah
dan Kebudayaan
Jannah Kel. Sidomulyo Barat Tampan
Terlaksananya Pembangunan Gedung
dan Kebudayaan
01 01 01 13 Renovasi Gedung TK Ar- Ridho Pekanbaru Terlaksananya
Renovasi gedung TK
Ar- Ridho Pekanbaru
dan Kebudayaan
Aisyah Pangkalan Kerinci Pelalawan
dan Kebudayaan
Alhikmah Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak
Hulu (3 Ruang)
Terlaksananya Pembangunan Ruang
Desa Baru Kec. Siak Hulu (3 Ruang)
0 3 ruang 0% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
dan Kebudayaan
APK SMP/MTs/SMPLB/ Paket B 105,36 % 102,75 103,79 102,75
97,52
APM SMP/MTs/SMPLB/ Paket B 96,82 % 95,20 95,84 95,20 98,33
APS SD (7-12 Tahun) 79,81 % 70,49 74,11 70,49 88,32
APS SMP (13-15 Tahun) 67,45 % 56,73 60,83 56,73 84,11
Rasio Ketersediaan sekolah per
penduduk usia (7-12 tahun)
Rasio Ketersediaan sekolah per
penduduk usia (13-15 tahun)
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 19
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
Rasio murid terhadap kelas SMP/MTs 34,97 21,00 25,92 21,00
60,05
Rasio guru terhadap kelas SD/MI 1,16 1,71 1,47 1,71 67,84
Rasio guru terhadap kelas SMP/MTs 1,00 1,47 1,27 1,47 68,03
01 01 02 01 Pelatihan Tenaga Labor Bahasa SD bekerja
sama dengan perguruan tinggi
terpenuhinya Tenaga Labor Bahasa
tinggi
dan Kebudayaan
01 01 02 02 Peningkatan Kesejahteraan Tutor Paket A terlaksananya
Bantuan Honorarium
Tutor Paket A (Tutor Rp.
400.000/Orang setia bulan)
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Paket A
terlaksananya Bantuan Honorarium
Penyelenggaraan Paket A(Honor
Penyelenggaraan Rp. 400.000,-
dan Kebudayaan
SD
dan Kebudayaan
01 01 02 05 DED Prototype Pustaka SD terpenuhinya DED Prototype
Pustaka
SD
dan Kebudayaan
Laboratorium IPA SD
dan Kebudayaan
Kurikulum SD
dan Kebudayaan
Berdedikasi SD
dan Kebudayaan
SD
dan Kebudayaan
01 01 02 10 Lomba Kepala Sekolah Berprestasi SD Terlaksananya Lomba
Kepala
Sekolah Berprestasi SD
dan Kebudayaan
Terpencil SD
dan Kebudayaan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 20
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
(9/4)* 11
01 01 02 12 Lomba Budaya Mutu SD Terlaksananya Lomba Budaya
Mutu
SD
dan Kebudayaan
01 01 02 13 Akreditasi Sekolah Dasar Terlaksananya Akreditasi
Sekolah
Dasar
dan Kebudayaan
01 01 02 14 Cerdas Cermat SD Terlaksananya Cerdas Cermat SD 0 0,00
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
(O2SN) SD
dan Kebudayaan
01 01 02 16 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Terlaksananya
Olimpiade Sains
Nasional (OSN) SD
dan Kebudayaan
01 01 02 17 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) SD Terlaksananya Liga
Pendidikan
Indonesia (LPI) SD
dan Kebudayaan
(FLS2N) SD
dan Kebudayaan
01 01 02 19 Lomba Cipta Pelajar SD Terlaksananya Lomba Cipta
Pelajar
SD
dan Kebudayaan
01 01 02 20 Ki Hajar Award Tingkat Provinsi SD/MI Terlaksananya KI
Hajar Award
Tingkat Provinsi SD/MI
dan Kebudayaan
SD
dan Kebudayaan
01 01 02 22 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD/MI Terlaksananya Ujian
Sekolah SD/MI 0 122.000 Set 0,08 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Sekolah Berbasis Standar Nasional (SBSN)
se Provinsi Riau
Terpenuhinya Monitoring dan
dan Kebudayaan
(UN) SMP
dan Kebudayaan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 21
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
serta Pelaporan BOS DIKDAS Se-Provinsi
Riau
dan Kebudayaan
01 01 02 26 Bantuan Honorarium Tutor Paket B Terpenuhinya Tutor
Paket B yang
menerima Honor
dan Kebudayaan
B
dan Kebudayaan
Kurikulum SMP
dan Kebudayaan
SMP
dan Kebudayaan
01 01 02 30 Lomba Kepala Sekolah Berprestasi SMP Meningkatnya
Prestasi Kepala sekolah 0 2 medali 0,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Terpencil SMP
dan Kebudayaan
01 01 02 32 Penilaian Sekolah Potensial Menuju SBSN Jumlah Sekolah
SBSN 0 12 Kab/Kota 0,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 02 33 Lomba unit kesehatan sekolah (UKS) SMP Terlaksananya
Lomba Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS) SMP
dan Kebudayaan
Dikdas
dan Kebudayaan
BOS Dikdas
dan Kebudayaan
01 01 02 36 Cerdas Cermat SMP Meningkatnya Kompetensi Siswa
SMP
dan Kebudayaan
Bagi Siswa SMP
Meningkatnya kwalitas penulisan
dan Kebudayaan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 22
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
Konseling (BK) SMP bekerja sama dengan
Perguruan Tinggi
dan Kebudayaan
01 01 02 39 Lomba Cerdas Terampil (LCT) Paket B Meningkatnya
kompetisi siswa paket
B
dan Kebudayaan
(OSN) SMP
dan Kebudayaan
(LK2I) Paket B
dan Kebudayaan
bekerja sama dengan perguruan tinggi
Meningkatkan Kompetensi Tenaga
dan Kebudayaan
Paket B
dan Kebudayaan
sama dengan perguruan tinggi
dan Kebudayaan
Guru Pomula Dikdas
Meningkatnya mutu guru pomula 0 109 orang 0,00 Dinas
Pendidikan
dan Kebudayaan
UN SMP bekerja sama dengan Perguruan
Tinggi
dan Kebudayaan
01 01 02 47 Beasiswa S1 untuk PTK SMP Jumlah Guru SMP yang
menerima
Beasiswa
dan Kebudayaan
01 01 02 48 Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 01
Bonai, Kab. Rokan Hulu
Tersedianya ruang kelas baru 0 3 RKB 0,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 02 49 RKB 2 Lantai SD Muhammadiyah 07
Tangkerang Timur Pekanbaru
Tangkerang Timur Pekanbaru
dan Kebudayaan
01 01 02 50 Pembangunan RKB Laboratorium SMP Tersedianya RKB
Laboratorium SMP
1 Atap 017 Desa Rantau Panjang
Kecamatan Enok , Kab. Indragiri Hilir
0 100% 0,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 02 51 Rehab SD Terlaksananya Rehab SD 015 Desa
Sei. Pasir Putih Kec. Kelayang Kab.
Inhu
dan Kebudayaan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 23
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
(9/4)* 11
01 01 02 52 Rehab Ruang kelas SMP Terlaksananya Rehab Ruang
kelas
SMP 2 Pranap Kec. Pranap Kab. Inhu
0 100% 0,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 02 53 Pembangunan Aula SD Terlaksananya Pembangunan Aula
SD
013 Pintu Gobang Desa Pintu Gobang
Kari Kec. Kuantan Tengah Kab.
Kuansing
dan Kebudayaan
01 01 02 54 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Tersedianya Ruang
Kelas Baru SDN
042 Sei. Agung Kec. Tapung Kab.
Kampar
dan Kebudayaan
(O2SN) SMP
dan Kebudayaan
(FLS2N) SMP
dan Kebudayaan
01 01 02 57 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Terlaksananya
Olimpiade Sains
Nasional (OSN) SMP
dan Kebudayaan
01 01 02 58 Cipta Pelajar SMP Terlaksananya Cipta Pelajar SMP 0 104
orang 0,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Terbuka
dan Kebudayaan
SMP
dan Kebudayaan
(LKJS) SMP
0 240 Orang 0,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 02 62 Rehab SMPN 13 Pekanbaru Terlaksananya Rehabilitasi SMPN
13
Pekanbaru
dan Kebudayaan
Makruf
dan Kebudayaan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 24
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
01 01 02 64 Renovasi DTA Annajah Jl. Srikandi Perum
Widya Graha 3 RW 9 Kel. Delima
Terlaksananya Renovasi DTA
Graha 3 RW 9 Kel. Delima
0 100% 0,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Hidayah Jl. Pertanian RT 4 Rw 12
Terlaksananya Peningkatan
dan Kebudayaan
Nurusalam Jl. Selamat Gg. Mesjid Nurus
salam
Mesjid Nurus salam
dan Kebudayaan
Jariah Jl. Diponegoro III
Diponegoro III
dan Kebudayaan
01 01 02 68 Penambahan kelas MDA Al Hidayah Jl.
Gelora Panam
0 100% 0,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Untuk Madrasah Al Huda Dumai, Jl.
Hayam Wuruk No. 3 Kel. Buluh Kasap
Kec Dumai Timur Kota Dumai
Terlaksananya Pembelian Alat
Wuruk No. 3 Kel. Buluh Kasap Kec
Dumai Timur Kota Dumai
dan Kebudayaan
01 01 02 70 Pembangunan 1 Lokal, 1 Kantor + Alat
Permainan Raudhatul Athfal, (RA) Az-
Zahra Marwa Jl. Lintas Timur Km. 18 Kel.
Kulim Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru
Terlaksananya Pembangunan 1 Lokal,
Lintas Timur Km. 18 Kel. Kulim Kec
Tenayan Raya Kota Pekanbaru
dan Kebudayaan
Muhammadiyah Lubuk Jambi Kec.
Kuantan Mudik Kab Kuansing
Kuansing
dan Kebudayaan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 25
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
01 01 02 72 Tpa Al-Muttaqin Jl Purwo Salim RT17
Tanjung Penyebal Kel. Tanjung Penyebal
Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai
Terlaksananya Pembangunan Tpa Al-
Tanjung Penyebal Kel. Tanjung
Dumai
dan Kebudayaan
Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai
Pekanbaru
Tangkerang Barat Kec. Marpoyan
dan Kebudayaan
01 01 02 74 PDTA Masjid Aljihad RT. 02 RW. 09 Kel.
Tangkerang Barat
Tangkerang Barat Kec. Marpoyan
dan Kebudayaan
PDTA Al- Mukhlisin Jl. SSQ Desa Sei.
Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis
Terlaksananya Pembangunan Ruang
Mukhlisin Jl. SSQ Desa Sei. Selari
Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis
0 100% 0,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
MDA Al- Furqon Desa Batu Rijal Barat
Kec. Peranap, Kab. Inderagiri Hulu
Terlaksananya Pembangunan Ruang
Kab. Inderagiri Hulu
dan Kebudayaan
MDA Nurul Huda Jl. Ronggo Warsito No.
73 Kota Pekanbaru
Terlaksananya Pembangunan Ruang
Pekanbaru
dan Kebudayaan
Unit Pondok Pesantren Nurussalam Dumai
( Yayasan Haji Abdul Hamid Riau) Jl.
Panglima Jambul Kel. Tanjung Palas,
Dumai
Pesantren Nurussalam Dumai (
Panglima Jambul Kel. Tanjung Palas,
Dumai
dan Kebudayaan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 26
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
01 01 02 79 Pembangunan Ruang Belajar 2 Lantai 8
RKB dan 2 Ruang Tempat Mandi Santri
Pondok Pesantren Nurussalam Dumai
Panglima Jambul Kel. Tanjung Palas
Terlaksananya Pembangunan Ruang
Tempat Mandi Santri Pondok
Panglima Jambul Kel. Tanjung Palas
0 100% 0,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Manabiul Ulum Simpang Gaung Kec.
Gaung Kab. Inhil
Terlaksananya Pembangunan RKB
Inhil
dan Kebudayaan
MTs Hidayatul Islamiyah Kab. Inhil
Terlaksananya Pembangunan Ruang
Islamiyah Kab. Inhil
dan Kebudayaan
MTs Hidayatul Islamiyah Kab. Inhil.
Terlaksananya Pembangunan Ruang
Islamiyah Kab. Inhil
dan Kebudayaan
Muara Jalai, Kampar Utara, Kampar
Terlaksananya Pembangunan MDA
Utara, Kampar
dan Kebudayaan
Yayasan Pembina Taman Hidayah Kandis
Kab. Siak
dan Kebudayaan
(RA) Sirojul Ulum, Desa Hangtuah Kec.
Perhentian Raja, Kab. Kampar
Kab. Kampar
dan Kebudayaan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 27
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
Raudhatul Althfal dan Madrasah Diniyah
Aliah (MDA) Yayasan Al Jamiatul Husna
Terlaksananya Pembangunan Ruang
Yayasan Al Jamiatul Husna
dan Kebudayaan
Babussalam Pekanbaru Yayasan Syekh
Abdul Wahab Rokan Pekanbaru
dan Kebudayaan
Mekar Sari Dumai
Terlaksananya Pembangunan Gedung
0 100% 0,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
SMP Telekomunikasi Jl. Esemka Kel.
Simpang Baru Kec. Tampan Kota
Pekanbaru
Tampan Kota Pekanbaru
dan Kebudayaan
IPA/Biologi SMP/MTS
dan Kebudayaan
Nasional Indonesia Untuk SD/MI
Penyediaan Buku Sejarah Pahlawan
Nasional Indonesia Untuk SD/MI
dan Kebudayaan
Siswa SD
dan Kebudayaan
dan Kebudayaan
APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket
dan Kebudayaan
APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket
dan Kebudayaan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 28
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
dan Kebudayaan
dan Kebudayaan
dan Kebudayaan
dan Kebudayaan
SMA/SMK
dan Kebudayaan
Bahasa SMA
bahasa SMA
dan Kebudayaan
Multimedia dan Perpustakaan SMA
multimedia dan perpustakaan SMA
dan Kebudayaan
Sosial SMA
sosial SMA
dan Kebudayaan
Bahasa
Bahasa
dan Kebudayaan
01 01 03 06 Pengadaan Media Pembelajaran SMA Jumlah Media
Pembelajaran SMA 6 paket 0,00% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 03 07 Pengadaan Media Pembelajaran SMK Jumlah Media
Pembelajaran SMK 6 paket 0,00% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 03 08 Pengadaan e-Book untuk tingkat SMA Jumlah paket e-book
SMA 3 paket 0,00% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 03 09 Pengadaan e-Book untuk tingkat SMK Jumlah paket e-book
SMK 3 paket 0,00% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Provinsi Riau Jenjang SMA/SMK
Jumlah guru yang diberikan
pembinaan kurikulum 2013 jenjang
dan Kebudayaan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 29
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
Plus Provinsi Riau
Provinsi Riau
dan Kebudayaan
Provinsi Riau
Olahraga
dan Kebudayaan
01 01 03 13 Pembangunan USB Sekolah Terpadu Jumlah USB Sekolah
Terpadu 1 Unit 0,00% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Riau
dan Kebudayaan
Penunjang Pendidikan Menengah
Sarana dan Prasarana Penunjang
dan Kebudayaan
01 01 03 16 Cerdas Cermat Jumlah siswa yang mengikuti cerdas
cermat
dan Kebudayaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi
dan Kebudayaan
SMA
dan Kebudayaan
SMA
dan Kebudayaan
SMA
dan Kebudayaan
SMA/MA/SMK
dan Kebudayaan
01 01 03 22 Pembangunan Hotel Training Jumlah Hotel Training SMK 1
unit 0,00% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
SMK 4 Tahun
dan Kebudayaan
Multimedia dan Akuntansi
Multimedia dan Akuntansi
dan Kebudayaan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 30
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
Labor Pengawasan Mutu
Labor Pengawasan Mutu
dan Kebudayaan
Labor Hama dan Penyakit Tanaman
Jumlah sarana dan prasarana Ruang
Labor Hama dan Penyakit Tanaman
1 paket 0,00% Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Labor Perikanan
Labor Perikanan
dan Kebudayaan
Labor Fisika
Labor Kultur Fisika
dan Kebudayaan
Labor Kimia
Labor Kultur Kimia
dan Kebudayaan
Labor Biologi
Labor Kultur Biologi
dan Kebudayaan
Berprestasi, Kepala Sekolah Berprestasi
serta Pengawas Berdedikasi Daerah
dan Kebudayaan
SMK
dan Kebudayaan
SMK
dan Kebudayaan
SMK
dan Kebudayaan
Biologi SMA Berbasis IT
biologi SMA
dan Kebudayaan
Praktek Perhotelan
Praktek Perhotelan
dan Kebudayaan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 31
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
Praktek Tatabusana
Praktek Tatabusana
dan Kebudayaan
01 01 03 38 Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK di
Kab. Rokan Hulu
dan Kebudayaan
Dimensi SMA IPA
Tersedianya Alat Pemberdayaan
Provinsi Riau
karakter bangsa
Kampar
01 01 03 41 Pembangunan Kantor SMK Terlaksananya Pembangunan
Kantor
SMK Sampena Jln, Jendral Sudirman
Desa Rantau Panjang Kiri, Kec Kubu
Labuh Salam, Kab Rokan Hilir
100% 0,00% Dinas Pendidikan
agroteknologi SMKN
Pasir Pengaraian
Bahasa.
bahasa
dan Kebudayaan
(FLS2N) SMA
dan Kebudayaan
(O2SN) SMA
dan Kebudayaan
01 01 03 46 Debat Bahasa Indonesia SMA Terlaksananya Debat
Bahasa
Indonesia SMA
dan Kebudayaan
01 01 03 47 Debat bahasa Inggris SMA Terlaksananya Debat bahasa
Inggris
SMA
dan Kebudayaan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 32
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
(9/4)* 11
01 01 03 48 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Terlaksananya
Olimpiade Sains
Nasional (OSN) SMA
dan Kebudayaan
01 01 03 49 Lomba Kreatifitas Siswa SMK (LKS) Terlaksananya Lomba
Kreatifitas
Siswa SMK (LKS)
dan Kebudayaan
(O2SN) SMK
dan Kebudayaan
01 01 03 51 Debat Bahasa Tingkat SMK Terlaksananya Debat Bahasa
Tingkat
SMK
dan Kebudayaan
01 01 03 52 Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) Terlaksananya
Olimpiade Sains
Terapan Nasional (OSTN)
dan Kebudayaan
(FLS2N) SMK
dan Kebudayaan
Kompetensi SMK
dan Kebudayaan
Pertanian Terpadu Provinsi Riau
dan Kebudayaan
Perikanan Provinsi Riau
Terselenggaranya Biaya Operasional
dan Kebudayaan
01 01 03 57 Penyelenggaraan Pendidikan SMK 4 Tahun Terselenggaranya
Biaya Operasional
SMK 4 Tahun
dan Kebudayaan
01 01 03 58 RKB SMAN 1 Pekanbaru Terbangunnya RKB SMAN 1
Pekanbaru
dan Kebudayaan
Lokasi Pekanbaru
Pekanbaru
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 33
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
Aplikasi Fisika SMA/SMK di 10 Sekolah,
Lokasi Pekabaru
Pekabaru
01 01 03 61 Pengadaan Labor Bahasa Arab dan 6
Bahasa lainnya Lokasi Pekanbaru
Lokasi Pekanbaru
(MA) Fahrul Islam Jl. Subrantas Sunga
Injab Kel. Terkul Kec. Rupat Kab.
Bengkalis
Jl Subrantas Sunga Injab Kel. Terkul
Kec. Rupat Kab. Bengkalis
100% 0,00% Dinas Pendidikan
SMK Kesehatan Duri Yayasan Mozera
Insan Cendekia, Jl. Siak No.9, Balai
Makam, Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis
Terlaksananya Pembangunan Ruang
Jl. Siak No.9, Balai Makam, Duri Kec.
Mandau Kab Bengkalis
Tibyan Al Ihsan
Terlaksananya Pembangunan RKB
100% 0,00% Dinas Pendidikan
Hamidiah Aziziah kec. Tambang Kab.
Kampar
100% 0,00% Dinas Pendidikan
Bina Insan Siak Hulu, Jl. Rezeki Desa Baru
Siak Hulu
Hulu, Jl. Rezeki Desa Baru Siak Hulu
100% 0,00% Dinas Pendidikan
SMA
100% 0,00% Dinas Pendidikan
SMK
100% 0,00% Dinas Pendidikan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 34
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
sembilan tahun
N/A N/A N/A N/A N/A Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Siswa SMP Se- Provinsi Riau
Terselenggaranya 17 perlombaan
agenda tahunan Kemendikbud
serta Pelaporan BOS SD, SMP Se-Provinsi
Riau
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 04 03 Pembinaan OSN SMP Se-Provinsi Riau Jumlah Peserta OSN
SMP Se Provinsi
Riau
12
kab/kota
01 01 04 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana PK dan
PLK Provinsi Riau
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 04 05 Pendidikan Anak Marginal SD dan SMP di
Provinsi Riau
mendapat bantuan
(UKS) Tingkat Sekolah Dasar
UKS
layanan autis Provinsi Riau
Provinsi Riau
2
sekolah
01 01 04 09 Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 Lokal
Tingkat SD IT Az Ziziyah Yayasan
Zakariah
Sekolah
1
Sekolah
Provinsi Riau
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 04 11 Pembangunan RKB untuk SD/MI Jumlah Sekolah yang
mendapatkan
RKB
4
sekolah
4
sekolah
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 35
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
(9/4)* 11
01 01 04 12 Pembangunan RKB untuk SMP/MTs Jumlah Sekolah yang
mendapatkan
RKB
4
sekolah
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 04 13 Pengadaan Komputer untuk SD/MI Jumlah Sekolah yang
mendapatkan
bantuan komputer
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 04 14 Pengadaan Komputer untuk SMP/MTs Jumlah Sekolah yang
mendapatkan
bantuan komputer
SMP/MTs
Muhammadiyah 02
- Hidayah Desa Teluk Tuasan
Jumlah sekolah yang mendapatkan
Munawwarah
Enok
Munawwarah
Selayang Pandang Pantun dan Bidan
Melayu untuk SMP se- Provinsi Riau
Jumlah kabupaten yang mendapatkan
Bidan Melayu
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 04 22 Pembangunan RKB Nurul Jadid Pekanbaru Jumlah Sekolah
yang mendapatkan
RKB
1
sekolah
1
sekolah
01 01 04 23 Pembangunan SD di Desa Rumbai Pesisir
Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru
Jumlah Pembangunan SD 1
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 36
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
Rumbai Pesisir Kec. Rumbai Pesisir Kota
Pekanbaru
01 01 04 25 Pembangunan SD di Desa Nelayan Pulau
Pendamaran Kec. Bangko Kab. Rokan
Hilir
Nelayan Pulau Pendamaran Kec. Bangko
Kab. Rokan Hilir
Dasar (SD)
dan Kebudayaan
01 01 04 28 DED Prototype Revitalisasi Sekolah Dasar Terlaksananya
pembuatan DED
Prototype Revitalisasi Sekolah Dasar
1 keg Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 04 29 DED Prototype Unit Sekolah Baru SD Terlaksananya
pembuatan DED
Prototype Unit Sekolah Baru SD
1 keg Dinas Pendidikan
Marginal Type 45
Terlaksananya pembuatan DED
dan Kebudayaan
01 01 04 31 DED Prototype Asrama SLB Type 70 Terlaksananya
pembuatan DED
Prototype Asrama SLB Type 70
1 keg Dinas Pendidikan
Hafit Yayasan Taman Pendidikan Al
Manar Hafit Pekanbaru
Terlaksananya Pembangunan SMP
Pekanbaru
1
sekolah
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 04 33 Pengawasan SMP Terpadu Al Hafit Terlaksananya
Pengawasan
Pembangunan
dan Kebudayaan
01 01 04 34 Pengadaan Alat Micro Teaching SMP Jumlah paket micro
teaching 12 paket Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 04 35 DED Prototype Revitalisasi SMP Terlaksananya pembuatan
DED
Prototype Revitalisasi SMP
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2015 II - 37
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)* 9 =
(5+7)*
(9/4)* 11
01 01 04 36 DED Prototype Unit Sekolah Baru SMP Terlaksananya
pembuatan DED
Prototype Unit Sekolah Baru SMP
1 keg Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 04 37 DED Prototype Asrama SMP Terlaksananya pembuatan
DED
Prototype Asrama SMP
Provinsi Riau
1 keg Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 04 39 Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum SD Jumlah peserta
Fasilitasi TIM
Pengembangan Kurikulum SD
SMP
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 04 41 Cerdas Cermat SMP Jumlah peserta Cerdas Cermat SMP
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 04 42 Pengadaan Buku Panduan Baca Tulis Al
Qur'an Kelas 1 s.d 6
Jumlah Buku Panduan Baca Tulis Al
Qur'an Kelas 1 s.d 6
43200
buku
01 01 04 43 Pengadaan Buku Panduan Baca Tulis Al
Qur'an Kelas 7 s.d 9
Jumlah Buku Panduan Baca Tulis Al
Qur'an Kelas 7 s.d 9
21600
buku
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
01 01 04 44 DED Ruang Kelas Baru SMP