Mengenal Hukum Perpajakan

1.1 Sejarah Perpajakan Awalnya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) dari rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Namun sifatnya wajib dan dapat dipaksakan. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat. Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda ternyata telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu Ordonansi Pajak Rumah Tangga; Aturan Bea Meterai; Ordonansi Bea Balik Nama; Ordonansi Pajak Kekayaan; Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor; Ordonansi Pajak Upah; Ordonansi Pajak Potong; Ordonansi Pajak Pendapatan; Undang-undang Pajak Radio; Undang-undang Pajak Pembangunan I; dan Undang-undang Pajak Peredaran. Setelah itu, beberapa undang-undang diberlakukan lagi. Banyaknya undang-undang yang dikeluarkan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Selain itu, undang-undang diberlakukan tersebut dalam perkembangannya tidak memenuhi rasa keadilan, dan masih memuat unsur-unsur kolonial. Untuk memperbaiki hal tersebut, pada tahun 1983 pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melakukan reformasi undang-undang perpajakan yang ada. Reformasi dilakukan dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan mengundangkan 5 (lima) paket undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan. Sehingga tidak menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan pajak. Unsur keadilan menjadi lebih diutamakan, bahkan sistem perpajakan yang semulaofficial assessmentdiubah menjadiself assessment. Perkembangan perpajakan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Pemerintah tidak hanya memberlakukan undang-undang baru, tetapi juga mengembangkan dan menyempurnakan undang-undang perpajakan yang sudah ada. Pengadilan Pajak juga dibentuk untuk menyelesaikan masalah atau sengketa perpajakan dengan konsisten. Sehingga pemerintah mampu memberikan rasa keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak.

1.2 Pengertian Pajak, Retribusi, dan Sumbangan1.2.1 Pengertian PajakPajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik pajak adalah dipungut berdasarkan undang-undang, tidak mendapat kontraprestasi langsung, pemungutan dilakukan negara, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum.1.2.2 Pengertian RetribusiDalam retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Pembayar retribusi justru menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah. Contohnya, pembayaran air minum pada PAM, retribusi listrik, telepon, gas, uang kuliah, dan sebagainya. Pengenaan retribusi berlaku umum dan dapat dipaksakan. Unsur yang melekat pada retribusi yaitu dipungut berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan, dipungut oleh negara, kontraprestasinya langsung dapat dirasakan.1.2.3 Pengertian SumbanganSumbangan dilakukan oleh dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum, tidak memiliki unsur paksaan, melainkan secara sukarela dan pemberi sumbangan dapat merasakan langsung kontraprestasinya, tetapi pemberi juga dapat tidak mendapatkan kontraprestasi langsung dari sumbangan tersebut.

1.3 Peranan dan Fungsi Pajak dalam PembangunanPajak memegang peranan penting dalam pembangunan. Hampir seluruh proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai melalui pajak. Contohnya saja pembangunan sarana dan pra sarana umum seperti jalan raya dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Itu semua dapat dibangun melalui pajak. Jadi, sudah selayaknya setiap individu dalam masyarakat dapat memahami akan pentingnya pajak dan membayar pajak tepat waktu. Fungsi pajak ada empat yaitu:1. Fungsi Budgeter yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.2. Fungsi Regulerend yaitu suatu fungsi bahwa pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Misalnya pajak sebagai alat pengattur keadaan social dan ekonomi. Contohnya seperti pengenaan pajak yang tinggi untuk PPnBM.3. Fungsi Demokrasi yaittu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Jika seseorang telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Jika tidak, ia berhak untuk protes dan mengadakan complain.4. Fungsi Redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Misalnya orang yang berpenghasilan tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berpenghasilan lebih rendah.

1.4 Kedudukan Hukum Pajak dalam Tata Hukum NasionalSistematika dasar selalu digunakan dalam mempelajari ilmu hukum, tanpa terlepas dari bagaimana tata hukum yang ada di dalam hukum itu sendiri. Hukum pajak terletak dalam tata hukum nasional. Dalam literatur, hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang merupakan segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi negara. Walaupun kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara, dalam pengaturan materinya banyak memiliki kesamaan dengan hukum perdata dan pidana, istilah-istilah yang digunakan, penafsiran yang digunakan, dan sanksi-sanksi yang digunakan banyak mengambil dari hukum pidana.

1.4.1 Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum PerdataHukum perdata merupakan hubungan hukum yang terjadi antara sesama anggota masyarakat, sedangkan hukum pajak merupakan hukum publik (bagian dari hukum administrasi negara) yang mengatur hubungan hukum, khususnya masalah pemungutan pajak. Hubungan yang tampak jelas adalah bahwa dalam hukum pajak selalu mecari dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan perbuatan hukum perdata, misalnya berupa perjanjian-perjanjian, hal pendapatan (penghasilan), kekayaan, dan warisan. 1.4.2 Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum PidanaHukum pidana merupakan hubungan hukum yang berkaitan dengan masalah tindak pidana. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) banyak digunakan dalam peraturan UU Pajak. Ancaman-ancaman pidana dalam hukum pajak selalu mengacu pada hukum pidana sehingga sanksi pidana akan diberikan sebagai akibat melanggar ketentuan di bidang perpajakan. 1.5 Syarat Undang Undang Pajak bagi suatu NegaraSesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak

1.6 The Four Maxims Adam SmithUntuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli mengemukakan tentang asas pemungutan pajak. Salah satu ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai asas pemungutan pajak adalah Adam Smith. Dalam bukunyaWealth of Nationsdengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak yang diutarakan Adam Smith adalah sebagai berikut: AsasEquality(asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas Certainty(asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. AsasConvinience of Payment(asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. AsasEfficiency(asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.