RINGKASAN MATERI KULIAHMATA KULIAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKDosen
pengampu : Muhammad Agung Prabowo, Ph.D
ORGANISASI PEMERINTAHAN: TINJAUAN GOVERNANCE
Disusun Oleh:DINI MEIYANTI(S431308020)
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS
SEBELAS MARETPEBRUARI 2014
LEMBAGA LEMBAGA NEGARA, FUNGSI DAN TUGASNYA Sebagai negara
demokrasi, pemerintahanIndonesia menerapkan teoritrias
politika.Trias politika adalah pembagian kekuasaanpemerintahan
menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Ketigabidang
tersebut yaitu :Legislatif bertugas membuat undang undang.Bidang
legislatif adalahDewanPerwakilan Rakyat (DPR). Yang kedua,
Eksekutifbertugas menerapkan atau melaksanakanundang-undang. Bidang
eksekutif adalahpresiden dan wakil presiden besertamenteri-menteri
yang membantunya. Yang ketiga, Yudikatif bertugasmempertahankan
pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatifterdiri
atasMahkamah Agung(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).Lembaga-lembaga
negara Indonesia diposisikan sesuai dengan ketigaunsur di depan.
Selain lembaga tersebut masih ada lembaga yang lain.
Lembagatersebut antara lainMajelis Permusyawaratan Rakyat(MPR),
Komisi Yudisial(KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK).Lembaga-lembaga
negara seperti Komisi Yudisial(KY) dan Mahkamah Konstitusi
merupakan lembaga baru. Selain itu amandemenUUD 1945 juga
menghapuskan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sebagaipenggantinya,
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugasmemberi
nasihat dan pertimbangan pada Presiden.Berikut adalah nama
lembaga-lembaga negara hasil amandemen UUD'45, fungsi, tugas dan
wewenangnya.1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Sesuai dengan
Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang
sebagai berikut : mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
melantik presiden dan wakil presiden; memberhentikan presiden dan
wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.2.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun
2008 ditetapkan sebagai berikut: jumlah anggota DPR sebanyak 560
orang; jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan
sebanyak- banyak 100 orang; jumlah anggota DPRD kabupaten/kota
sedikitnya 20 orang dan sebanyak- banyaknya 50 orang.Lembaga negara
DPR mempunyai fungsi berikut ini : pertama, Fungsi legislasi,
artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Yang
kedua, Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang
berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Yang ketiga Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga
yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan
undang-undang. DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara
lain sebagai berikut. Pertama, Hak interpelasi adalah hak DPR untuk
meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah
yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan
masyarakat. Yang kedua, Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan
penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang
diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang
ketiga, Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan
pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar
biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi
penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak
interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka
dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai
mitra kerja.3. Dewan Perwakilan DaerahSesuai dengan Pasal 22 D UUD
1945 maka kewenangan DPD, antara lain sebagai berikut.Dapat
mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan
pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan
daerah.b. Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan
pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan
daerah.c. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan
dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan
agama.d. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan
pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan
agama.4. Presiden dan Wakil PresidenSebagai seorang kepala negara,
menurut Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945,
Presiden mempunyai wewenang sebagaiberikut: pertama, membuat
perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan
PerwakilanRakyat. Yang kedua, mengangkat duta dan konsul. Duta
adalah perwakilan negara Indonesia di negarasahabat. Duta bertugas
di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negarasahabat itu.
Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesiadi
kota tertentu di bawah kedutaan besar kita. Keiga, menerima duta
dari negara lain. Yang terakhir, memberi gelar, tanda jasa dan
tanda kehormatan lainnya kepada warga negaraIndonesia atau warga
negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama
baikIndonesia.Sebagai seorangkepala pemerintahan, presiden
mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan
negara Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai
kepala pemerintahan, diantaranya: memegang kekuasaan pemerintah
menurut Undang-Undang Dasar, berhak mengajukan Rancangan
Undang-Undang (RUU) kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah,
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta
berbakti kepada Nusadan Bangsa, memberi grasi dan rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan MahkamahAgung. Selain sebagai
kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden
jugamerupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dalam
kedudukannya seperti ini,presiden mempunyai wewenang sebagai
berikut: menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara laindengan persetujuan DPR, membuat perjanjian
internasional lainnya dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan
bahaya.5. Mahkamah AgungKewajiban dan wewenang Mahkamah Agung,
antara lain sebagai berikut: berwenang mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan perundangundangandi bawah undang-undang
terhadap undang-undang, danmempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh undang-undang;mengajukan tiga orang anggota hakim
konstitusi; memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi
grasi dan rehabilitasi.6. Mahkamah KonstitusiKeberadaan Mahkamah
Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor24tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yangputusannya bersifat final. 7. Komisi YudisialKomisi Yudisial
adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini:
mengusulkan pengangkatan hakim agung; menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.8. Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan
keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD,
dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23
F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK berkedudukan di
ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.III.
REGULASI YANG TERKAIT DENGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKParadigma baru
dalam Reformasi Manajemen Sektor Publik adalah penerapan akuntansi
dalam praktik pemerintah guna mewujudkan good governance. Landasan
hukum pelaksanaan reformasi tersebut telah disiapkan oleh
Pemerintah dalam suatu Paket UU Bidang Keuangan Negara yang terdiri
dari UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU
Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang pada saat ini telah
disahkan oleh DPR. Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan
keuangan negara yang telah dirumuskan dalam 3 Paket UU Bidang
Keuangan Negara tersebut, yaitu : Akuntabilitas berdasarkan hasil
atau kinerja, Keterbukaan dalam setiap prinsip transaksi,
Pemberdayaan manajer professional dan Adanya lembaga pemeriksa
internal yang kuat, profesional, dan mendiri serta dihindarinya
duplikasi dalam pelaksanaan pemerintahan.Prinsip-prinsip tersebut
sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian,
pelaksanaan tiga UU Bidang Keuangan Negara tersebut nantinya,
selain menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi manajemen
pemerintah, diharapkan akan memperkokoh landasan pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah di NKRI.Paradigma baru regulasi
Akuntansi Sektor Publik1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara3. UU No.
15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara4. UU
No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan
Nasional5. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah6. UU
No. 33 Tahun 2004: Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah7. PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan8. PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
PemerintahanIV. Akuntabilitas Dalam pengertian yang sempit
akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang
mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu)
bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu)
bertanggung jawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat
dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi,
pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi
dalam sebuah rantai komando formal. Akuntabilitas publik terdiri
atas dua macam, yaitu (1) akuntabilitas vertikal dan (2)
akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal adalah
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih
tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada
pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah
pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban
horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Ruang
lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja, tetapi
meliputi: 1. Fiscal Accountability, Akuntabilitas yang dituntut
masyarakat berkaitan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan
retribusi. 2. Legal accountability, Akuntabilitas yang berkaitan
dengan bagaimana undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan
dengan baik oleh para pemegang amanah.3. Program accountability,
Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai
program-program yang telah ditetapkan4. Process accountability,
Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengolah
dan memberdayakan sumber-sumber potensi daerah secara ekonomi dan
efisien.5. Outcome accountability, Akuntabilitas yang berkaitan
dengan bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi
harapan dan kebutuhan masyarakatAkuntabilitas publik yang harus
dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa
dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi
akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik,
yaitu:1. Akutabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
(Accountability for Probity and Legality), Akuntabilitas kejujuran
terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of
power), sedangkan akuntabilitas hokum terkait dengan jaminan adanya
kepatuhan terhadap hokum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam
penggunaan sumber dana publik.2. Akuntabilitas Proses,
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan
dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan
sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan
prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui
pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas Program, Akuntabilitas program terkait dengan
pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau
tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang
memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.4.
Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas kebijakan terkait dengan
pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas
kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan
masyarakat luas.
