Rencana Pembangunan danPengembangan Perumahan danPermukiman di DaerahAnggota :Ardita Putri U. (I0612005)Dwiki K. Jati (I0612013)Yulvia Dwitya P. (I0612045)

PENGANTARPENGANTARPENGERTIAN RP4DPENGERTIAN RP4DPERAN RP4D SEBAGAI ACUANPERENCANAANPERAN RP4D SEBAGAI ACUANPERENCANAAN

FUNGSI RP4D DALAM PEMBANGUNANWILAYAHFUNGSI RP4D DALAM PEMBANGUNANWILAYAH

PERTIMBANGAN PENYUSUNAN RP4DPERTIMBANGAN PENYUSUNAN RP4D

DASAR PENYUSUNAN RENCANADASAR PENYUSUNAN RENCANA

KRITERIA LOKASIKRITERIA LOKASI

KELEMBAGAAN PENYUSUNAN RP4DKELEMBAGAAN PENYUSUNAN RP4DMEKANISME DAN PENTAHAPAN PENYUSUNANRP4DMEKANISME DAN PENTAHAPAN PENYUSUNANRP4D

EVALUASI DAN PELAPORANEVALUASI DAN PELAPORAN

ALUR PENGERJAANALUR PENGERJAAN

PembangunanPerumahan danPermukimanPembangunanPerumahan danPermukiman

KelayakanKelayakanTaraf

kesejahteraanhidupTaraf

kesejahteraanhidup

PENGANTARPENGANTAR

Pembangunan Perumahan danPermukiman

Visi:Semua orang menghunirumah layak dalamlingkungan permukimanyang sehat, aman, serasi,produktif danberkelanjutan

Misi:Membantu semua orangagar dapat menghunirumah yang layak dalamlingkungan permukimanyang sehat, aman, serasi,produktif danberkelanjutan

RP4D merupakan bagian integral dari rencanapembangunan dan pengembangan wilayah dalamtingkatan propinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal iniRP4D mempunyai kedudukan yang sama denganbeberapa perencanaan sektor lainnya. PenyusunannyaRP4D mengacu pada Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) propinsi, kabupaten atau kota yang mengatursecara khusus ruang perumahan dan kawasanpermukiman dan berbagai tindak lanjutnya.

PENGERTIAN RP4DPENGERTIAN RP4D

TingkatanRencana

CakupanAdministratif

DelineasiKawasanPerencanaan

Unit Data SkalaPemetaan

RP4D Provinsi Provinsi KawasanPermukimandalam strukturruang Provinsi

dan lintas daerahdi dalam wilayah

Provinsi

Kawasan danKota/Kabupaten

Disesuaikandengan RTRW

Provinsi

RP4D Kota Kota Permukiman didalam wilayahadministratif

Kota

Kecamatanhingga Kelurahan

Disesuaikandengan RTRW

Kota

RP4D Kabupaten Kabupaten Permukiman dikawasan

perkotaan danwilayah dengan

tingkatperkembanganpermukimanyang tinggi

Kecamatanhingga

Kelurahan/DesaDisesuaikandengan RTRWKabupaten

LINGKUP WILAYAH RP4DLINGKUP WILAYAH RP4D

RP4D: Merupakan skenario pelaksanaan koordinasi danketerpaduan dari himpunan rencana seldor terkait dibidang perumahan dan permukiman, dalam suatukurun waktu tertentu, yang juga merupakan jabaranyang lebih operasional dari kebijaksanaan pembangunanperumahan dan permukiman daerah yang lebih tinggi.

Merupakan payung atau acuan baku bagi seluruhpelaku dan penyelenggara (stake holder/petaruh)pembangunan perumahan dan permukiman dalammenyusun dan menjabarkan kegiatan masing masing.

PERAN RP4D SEBAGAI ACUAN PERENCANAANPERAN RP4D SEBAGAI ACUAN PERENCANAAN

RP4D: Cerminan dari kumpulan aspirasi/tuntutan masyarakatterhadap perumahan dan permukiman yang mampumemberikan akses dan kemudahan layanan yang sarnabagi kepentingan masyarakat dalam mencukupikebutuhan mereka akan rumah layak dalam lingkunganpermukiman yang sehat, aman, serasi, produktif danberkelanjutan.

PERAN RP4D SEBAGAI ACUAN PERENCANAANPERAN RP4D SEBAGAI ACUAN PERENCANAAN

FUNGSI RP4D DALAM PEMBANGUNAN WILAYAHFUNGSI RP4D DALAM PEMBANGUNAN WILAYAHWahana informasi yang memuat arahan dan ramburambu kebijaksanaan, serta rencana pembangunanperumahan dan permukiman dalam suatu tingkatanwilayah dan kurun waktu tertentu

Arahan untuk mengatur peribangan pembangunankawasan perumahan dan permukiman

Sarana untuk mempercepat terbentuknya sistempermukiman yang mantap, terutama dafam kota kotayang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Sarana untuk mempercepat terbentuknya sistempermukiman yang mantap, terutama dafam kota kotayang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

1234

PERTIMBANGAN PENYUSUNAN RP4DPERTIMBANGAN PENYUSUNAN RP4D

PERTIMBANGANPENYUSUNAN

RP4D

KERANGKA ISI

RP4D PROVINSIRP4D

KABUPATEN /KOTA

KEDALAMAN

RP4D PROVINSIRP4D

KABUPATEN /KOTA

KERANGKA ISI RP4DKERANGKA ISI RP4D PROPINSI RP4D KABUPATEN / KOTA

Jangka WaktuRencana

diusulkan 15 tahun dan dijabarkankedalam rencana lima tahunan danrencana tahunan

diusulkan 10 tahunan dan dijabarkankedalam rencana pelaksanaan limatahunan dan rencana pelaksanaantahunan untuk lima tahun pertama

Muatan Pokok a. Arahan pengaturanoperasionalisasi pemanfaatanruang

b. Arahan lokasi dan sasaranpengembangan perumahandan permukiman

c. Pengaturan keterpaduanpemanfaatan dan pengendalianruang

d. Penataan dan pengembangankawasan perumahan danpermukiman propinsi

e. Pengaturan pengawasan danpenertiban penyelenggaraanpembangunan lintas programdan lintas kabupaten/kota yangberbatasan

a. Jabaran kebijaksanaanpembangunan perumahan danpermukiman kabupaten atau kota-kota yang bersangkutan untuklima tahun mendatang.

b. Rincian program,lokasi, target dansasaran yang akan dicapai olehmasing masing sektor terkait

c. Rincian rencana pembiayaan dansumber pendanaannya

d. Lokasi dan kegiatan masingmasing sektor terkait yangmengacu kepada dengan RTRWkabupaten atau kota

KERANGKA ISI RP4D PROPINSI RP4D KABUPATEN / KOTAMuatan Pokok f. Pengaturan sistem informasi

pemantauan pemanfaatanruang kawasan perumahandan permukiman yangterintegrasi

g. Petunjuk tindak turun tanganuntuk masalah yangmenyangkut pelaksanaanprogram yang didanai APBDPropinsi, APBN atau sumberlain yang masih menjadikewenangan dan diatur olehPemerintah Propinsi

h. Daftar skala prioritaspenanganan kawasanperumahan dan permukimanyang bernilai strategis dalamskala pembangunan regional

e. Kelembagaan yang mengaturpelaksanaan sampai dengantingkat Kecamatan, ataukelurahan/desa

f. Rincian rencana yang disusundan dipersiapkan serta akandilaksanakan oleh masyarakatsecara perorangan ataukelompok, serta Badan Usahaperumahan dan permukimanlain dalam kurun waktu yangbersamaan.

g. Mekanisme keterpaduanpelaksanaan di setiaptingkatan wilayah

h. Pembentukan POKJANIS untukpenanganan masalah spesifikyang dihadapi oleh kabupatenatau kota yang bersangkutan.

KERANGKA ISI RP4D PROPINSI RP4D KABUPATEN / KOTAMuatan Pokok i. Penetapan semacam forum pada

tingkatan desa/kelurahan serta ditingkat kabupaten atau kota, untukmemecahkan permasalahanperumahan dan permukiman.

j. Mekanisme pemantauan, pengawasandan pengendalian program dankegiatan oleh pelaku pembangunanperumahan dan permukiman

k. Mekanisme penyaluran aspirasi peranserta masyarakat dan swasta di bidangperumahan dan permukiman,

l. Mekanisme penggerakan danpemberdayaan masyarakat dalampembangunan perumahan danpermukiman

m. Daftar skala prioritas penanganankawasan perumahan dan permukiman

n. Daftar daerah terlarang (negative list)untuk pengembangan kawasanperumahan dan permukiman baru

KEDALAMANRP4D PROPINSI

Memperhatikan Perumusanarahan serta rambu rambukebijakan nasional

Integrasi dan sinergi antarakawasan perumahan danpermukiman dengan sektorterkait

Integrasi sasaran dan targetpembangunan danpengembangan kawasanperumahan dan permukimanyang memerlukan campurtangan pengaturanPemerintah propinsi

RP4D KABUPATEN / KOTA Memuat kebijaksanaan lokaldan pengaturan yang lebihoperasional

Menjangkau target dansasaran pembangunanperumahan dan pefmukimankabupaten/kota

Memuat rencanapembangunan perumahandan permukiman yang akandilaksanakan pada kawasankumuh, kawasanpembangunan baru, jugapenanganan kawasanperumahan dan permukimanyang akan direvitalisasi

KEDALAMANRP4D PROPINSI

Koordinasi perencanaandan pelaksanaan programdan kegiatan lintas sektordan lintas daerah

RP4D KABUPATEN / KOTA Pengembangan padabagian kota yang berfungsisebagai PKL (PusatKegiatan Lokal)

Mengakomodasikan jugainformasi ten tangpembangunan perumahandan permukiman berskalabesar

Mengatur alokasi dana Pengaturan jadwalpelaksanaan

Dasar Penyusunan Rencana

Landasan

Hukum Operasional

Landasan OperasionalPenyusunan RP4D perlu memperhatikkan: KSNPP (Kebijaksanaan dan Strategi Nasional

Pembangunan Perumahan dan Permukiman) Visi dan Misi Perumahan dan Permukiman Arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang nasional

dan regional Kepentingan pembangunan propinsi, kabupaten/kota

secara keseluruhan Kajian dampak rencana pengembangan kawasan

perumahan dan permukiman RTRW dari Propinsi, Kabupaten atau Kota lain yang

berbatasan Aspirasi masyarakat

Landasan Hukum UU No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan

permukiman UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang,

beserta peraturan turunannya UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup, beserta peraturan turunan yang terkait UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria UU No 29/99 tentang Pemerintahan Daerah UU o. 25/99 tentang Perimbangan Keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah Peraturan perundangan lain-lain yang terkait

Kriteria Lokasi Kawasan Perumahan danPermukiman yang dapat Dikembangkan

Kriteria UmumPengembangan kawasan Perumahan dan Permukimanharusnya mengacu pada kriteria: Tercantum dalam rencana tata ruang wilayah induknya Rencana yg memuat keterkaitan kawasan rencanainvestasi prasarana, sarana, utilitas skala regional Tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan Tidak merusak keseimbangan ekosistem Pemberian ijin yang mengacu pada peraturanpembangunan setempat Penataan ulang terhadap permukiman yg sudahterbangun, sarpras dasar serta jaringan utilitas

Kriteria KhususKriteria berikut berkaitan dg upaya penangangankawasan: Upaya perbaikan peningkatan kualitas kawasanperumahan dan permukiman yang telah ada Penaganan Kawasan Permukiman Baru Bagi Daerah Perdesaan

Kelembagaan Penyusunan RP4D Penanggung Jawab Penyusunan RP4DPada dasarnya tugas dan tanggung jawab PemerintahDaerahDiprakarsai Dinas Perumahan dan instansi teknis lain

Keanggotan lembaga Penyusunan RP4DDinas Perumahan (telah terbentuk dan aktif) dengandukungan forum TP4D/BP4DApabila Dinas Perumahan belum terbentuk makadiambil alih oleh Dinas Cipta Karya ata instansi lainyang terkait

POKJANIS yang dibentuk dan diserahi tugasmenyusun dan menyiapkan RP4D dalam sehari-hari dengan anggota minimal: Seluruh unsur instansi terkait dari lingkungan

pemerintah daerah Unsur masyarakat Unsur dunia usaha yg berkecimpung di bidang

pembangunan perumahan dan permukiman Unsur profesional lain sbg bahan pertimbangan

Aspirasi masyarakat (perseorangan maupunkelompok)

Mekanisme Penyusunan RP4DAda beberapa kelompok yang terlibat dalampenyusunan RP4D yang perlu diatur mekanismekegiatannya, yaitu:- Kelompok Pengarah yang terdiri dari parapemgambil keputusana dan penentu kebijaksanaanpembangunan perumahan dan permukiman,- Kelompok Pelaksana atau Penyusun yangbertanggung jawab atas terselenggaranya penyusunanRP4D,

Mekanisme Penyusunan RP4D- Kelompok Masyarakat, seperti Badan Usaha Swastadan Koperasi yang bergerak di bidang perumahan danpermukiman, yang perlu diakomodasikankepentingannya dan mendapatkan informasi awaltentang muatan RP4D- Kelompok Kerja Terkait Lain, yang kegiatan dankepentingannya berhubungan dengan sektorperumahan dan permukiman.

Skema Pentahapan Penyusunan RP4D

MenyiapkanKerangka AcuanKegiatan

Kajian kebutuhandan penajamanrencana kerja

Sosialisasipekerjaan danworkshop

Tahap PersiapanPelaksanaan

PenyusunanRP4D SecaraSwakelola

Dalam HalPenyusunanRP4D Oleh PihakKetiga

TahapPelaksanaan Ditetapkan

dengan SKKepala Daerahsetempat

Ditetapkansebagai Perda

PemberianStatus HukumBagi RP4D

Pentahapan Kegiatan PenyusunanRP4D Kota

a. Tahap Persiapan PekerjaanDidalam tahap ini ada tiga kegiatan yaitu,

koordinasi tim kerja, kajian kebutuhan dan penajamanrencana kerja serta sosialisasi pekerjaan dan workshopidentifikasi masalah perumahan dan permukimandaerah

1) Tahap persiapan perkerjaan merupakan tahappenyiapan kerangka acuan kegiatan penyusunan RP4Dyang selanjutnya akan menjadi bahan bahasankemudian melakukan koordinasi antar tim pelaksanadengan pemberi kerja koordinasi untuk pentetapanpokjanis yang berfungsi sebagai narasumber sekaligustim pemantau kegiatan.

2) Kajian kebutuhan dan penajaman rencana kerja,untuk kajian kebutuhan memerlukan kebutuhandata minimum serta kajian awal isu danpermasalahan mendasar mengenai perumahan danpermukiman daerah yang diperoleh dari masukanpemberi kerjaSedangkan penajaman rencana kerja berupa

penyesuaian usulan rencana kerja terhadap hasil kajiankebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

3) Sosialisasi pekerjaan dan workshop identifikasimasalah perumahan dan permukiman daerah, yangbertujuan untuk menerima masukan, saran,tanggapan dan menjaring aspirasi seluruh pihakyang perlu didengar dan diperhatikan pendapatnyaserta mecari umpan balik dari pihak yang dianggapkompeten terhadap bahasan yang bersifat spesifikdalam muatan RP4D.Output yang diharapkan dari tahap persiapan

pekerjaan adalah rencana kerja serta petapermasalahan dan potensi perumahan danpermukiman daerah

b. Tahap Pelaksanaan1. Penyusunan RP4D Secara SwakelolaPenyusunan ini di koordinasikan oleh Dinas Perumahan/

Instansi Pemangku Urusan Perumahan.Kemudian untuk langkah selanjutnya dilakukan oleh

pemrakarsa adalah:a) Membentuk Kelompok Kerja Teknis, yang akan

melaksanakan tugas sehari-hari menyusun danmempersiapkan draft RP4D.

b) Menunjuk Kelompok Penyusun yang dipilihberdasarkan kriteria kemampuan dan keluasanpemahaman terhadap RP4D, kelompok penyusun yangbertanggung jawab terhadap tercapainya mutu teknisRP4D.

Kegiatan yang dianjurkan untuk ditempuh olehkelompok penyusun :1) Melakukan kajian terhadap visi, misi, kebijakan dan

strategi pembangunan perumahan dan permukimandaerah yang akan dituangkan kedalam RP4D

2) Menyelenggarakan berbagai forum dengan pihaterkait yang dianggap bisa memberikan nilai tambahterhadap muatan draft

3) Menyelesaikan draft naskah akedemis untukdiserahkan dan dibahas dalam sidang

2. Dalam Hal Penyusunan RP4D Oleh Pihak KetigaAda dua kegiatan yang berjalan simultan setelah

proses penunjukkan pihak ketiga:a. Kegiatan pendampingan teknis dan pengarahan

yang dikoordinasikan oleh pokjanisb. Kegiatan penyusunan naskah RP4D yang

dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai penerimatugas

c. Pemberian Status Hukum Bagi RP4DAda 2 alternatif status hukum yang dapat diberikan,

yaitu:1. Ditetapkan dengan SK Gubenur, Bupati atau

Walikota bagi daerah yang belum terlalu banyakpermasalahan di bidang perumahan danpermukiman

2. Bagi kabupaten/kota yang telah memilikipermasalahan yang mendesak ditetapkan sebagaiPERDA

Selagi menunggu proses pemberian status hukum yangbiasanya memakan waktu cukup lama, pemerintah daerah perlumelakukan beberapa hal sebagai berikut:a. Memasyarakatkan dan mensosialisasikan RP4D melaluiberbagai mediab. Memasukkan pemberian layanan dan kegiatan pembinaanmasyarakat, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagairencana dan ketetapan yang ada pada RP4Dc. Kerjasama antara pemerintah daerah dan instansi terkaityang memiliki wilayah kerja dari segi perijinan, pelaksanaanrencana dan penertiband. Menyusun kelengkapan produk pengaturan lokal yang terkaidengan RP4De. Menyusun program review

1. SupervisiSupervisi terhadap jalannya pelaksanaan program

perumahan dan permukiman yang dilaksanakan olehmasing-masing penanggung jawab kegiatan. Hasilproses supervisi dan pemantauan, kemudian:a) Disusun dalam bentuk laporan dan disampikan

kepada masing-masing intansi sektoral maupunPemda

b) Hasil supervisi ini dipergunakan sebagai bahanmasukan dalam penyusunan kegiatan tahunan, limatahunan dan pada setiap tingkatan pemerintahan

2. PemantauanKegiatan pemantauan dapat dilakukan sebagai

kegiatan berkala, dengan catatan:a. Kegiatan pemantauan berkala dilaksanakan oleh

masing-masing intansi oenanggung jawab kegiatanb. Untuk pemecahan permasalahan yang bersifat

lintas instansi, pemantauan dilaksanakan olehTP4B/BP4D

c. Review tengah tahunan sebagai bahan masukanuntuk penyusunan program tahun yang akanberjalan

3. EvaluasiEvaluasi dilaksanakan antara lain terhadap:a. Kebijakan dan strategi yang ditetapkan untuk tahun

berjalanb. Pencapaian target dan sasaran program dan

kegiatanc. Mekanisme pelaksanaan terpadu yang berada atau

dikoordinasikan melalui TP4D/BP4D, sebagaimanadiisyarakatkan dalam RP4DKeseluruhan hasil evaluasi tersebut perlu

dituangkan kedalam suatu kajian yang merupakanproduk tahunan Dinas Perumahan atau instansi terkaitperumahan dan permukiman

Sekian dan Terimakasih