Rpermen Adipura - salinan- .dilakukan dengan cara mengisi kuisioner sesuai dengan kriteria penilaian

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Rpermen Adipura - salinan- .dilakukan dengan cara mengisi kuisioner sesuai dengan kriteria penilaian

1

SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG PROGRAM ADIPURA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kota yang bersih dan teduh, perlu dilaksanakan Program ADIPURA di kabupaten/ kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dapat memberikan insentif berupa penghargaan kepada pemerintah daerah;

c. bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99 Tahun 2006 tentang Program ADIPURA dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIPURA sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program ADIPURA;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM ADIPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Program ADIPURA adalah program kerja berlingkup nasional yang dikelola

oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan kota yang bersih dan teduh.

2. Periode penilaian adalah jangka waktu penilaian Program ADIPURA yang dimulai dari bulan Juni tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya.

3. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

4. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

3

5. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Program ADIPURA bertujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh melalui penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3 Program ADIPURA diberlakukan bagi kota-kota dengan jumlah penduduk sama dengan atau lebih dari 20.000 jiwa di wilayah kabupaten/kota.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4 (1) Program ADIPURA diselenggarakan oleh Menteri. (2) Menteri dalam menyelenggarakan Program ADIPURA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Deputi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 5 (1) Menteri melaksanakan penilaian terhadap peserta Program ADIPURA. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penilaian non fisik; dan b. penilaian fisik.

(3) Penilaian non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode penilaian.

(4) Penilaian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode penilaian.

Pasal 6

(1) Penilaian non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengisi kuisioner sesuai dengan kriteria penilaian non fisik Program ADIPURA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Berdasarkan kuisioner yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri melakukan penilaian sesuai dengan indikator dan skala nilai non fisik Program ADIPURA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4

Pasal 7 (1) Penilaian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b

dilaksanakan oleh tim penilai yang terdiri atas wakil dari: a. Kementerian Negara Lingkungan Hidup; dan b. daerah provinsi.

(2) Tim penilai fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh: a. Menteri bagi tim penilai fisik dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

dan b. gubernur untuk tim penilai fisik dari daerah provinsi.

(3) Keanggotaan dari tim penilai fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi wakil dari: a. Instansi lingkungan hidup provinsi; b. perguruan tinggi; c. media massa; d. organisasi lingkungan; e. pemerhati lingkungan; f. lembaga/dewan yang ditetapkan oleh gubernur untuk mengevaluasi

lingkungan perkotaan; dan/atau g. lembaga swadaya masyarakat.

(4) Tim penilai fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat: a. ketua tim penilai fisik berstatus Pegawai Negeri Sipil; b. memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian dan telah mengikuti

pelatihan penilaian ADIPURA; c. sehat jasmani dan rohani; dan d. memahami kriteria dan mekanisme penilaian yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri ini.

Pasal 8 (1) Tim penilai fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan

susunan keanggotaan:

a. kota metropolitan dan kota besar, terdiri atas:

1. paling sedikit 2 (dua) orang wakil dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup; dan

2. 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang wakil dari daerah provinsi yang terdiri atas:

a). 1 (satu) orang wakil dari instansi lingkungan hidup provinsi; dan

b). 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang yang mewakili lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, organisasi lingkungan, atau lembaga/dewan yang ditetapkan oleh gubernur untuk mengevaluasi lingkungan perkotaan.

b. kota sedang dan kecil, terdiri atas:

1. 1 (satu) orang wakil dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup; dan

5

2. 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang wakil dari daerah provinsi yang terdiri atas:

a). 1 (satu) orang wakil dari instansi lingkungan hidup daerah provinsi; dan

b). 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang yang mewakili lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, organisasi lingkungan, atau lembaga/dewan yang ditetapkan oleh gubernur untuk mengevaluasi lingkungan perkotaan.

(2) Tim penilai fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menilai 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) kota.

(3) Tim penilai fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menilai paling sedikit 6 (enam) kabupaten/kota.

Pasal 9

(1) Tim penilai fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas: a. melakukan penilaian terhadap kondisi fisik kota dari awal sampai akhir

penilaian; b. mencari dan meminta informasi yang berkaitan dengan pengelolaan

kebersihan dan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan di lokasi penilaian; c. memaparkan (expose) hasil penilaian; d. mengisi dan menandatangani formulir isian nilai fisik dan menyerahkan

hasilnya kepada ketua tim; dan e. khusus ketua tim membuat dan menyampaikan berita acara hasil

penilaian yang dilengkapi dengan formulir isian nilai fisik, aplikasi penilaian fisik, foto penilaian dan daftar kehadiran anggota tim pemantau kepada Menteri.

(2) Tim penilai fisik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mengikuti seluruh kegiatan penilaian sesuai jumlah kabupaten/kota dan

hari yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri; b. meminta izin kepada instansi terkait khususnya di lokasi-lokasi tertentu

antara lain perkantoran, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan pelabuhan; dan

c. mengenakan tanda pengenal dan membawa surat tugas. (3) Dalam hal tim penilai