Upload
vio-muskitta
View
71
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Ruang Lingkup Direksi dalam Perseroan Terbatas
Citation preview
BAB II
RUANG LINGKUP KEDUDUKAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
A. Pengangkatan direksi
Tidak ada satu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan direksi
dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas direksi merupakan badan pengurus
perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk
menjalankan perusahaan.
Pembicaraan mengenai pengangkatan direksi meliputi pokok-pokok yang
berkenaan dengan jumlah direksi, syarat pengangkatan, pembagian tugas, metode
pemilihan, gaji dan tunjangan, penggantian dan pemberhentian direksi.27
1. Jumlah Direksi
Berapa
banyaknya anggota direksi, digantungkan pada faktor “kegiatan usaha” yang
dilakukannya dengan klasifikasi sebagai berikut.
a. Perseroan yang bersifat umum, boleh 1 (satu) orang
Berdasar Pasal 92 ayat (3), perseroan yang kegiatan usahanya bersifat umum
boleh terdiri dari 1( satu) orang saja anggota direksinya, atau boleh lebih dari 1
(satu) orang.
b. Perseroan yang melakukan kegiatan usaha tertentu, minimal 2 (dua) orang
27 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 352.
Universitas Sumatera Utara
Pasal 92 ayat (4) menentukan secara imperatif jumlah anggota direksi bagi
perseroan tertentu, minimal atau paling sedikit 2 (dua) orang. Kedalamannya
termasuk perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan: menghimpun
dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat
pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka.
2. Syarat Pengangkatan
Dalam Pasal 93 UUPT Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa yang
dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perorangan yang cakap
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya pernah:
a. Dinyatakan pailit
b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris ang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara
dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan28
Persyaratan tentang kemampuan melaksanakan perbuatan hukum, tidak
cukup orang yang sudah dewasa dan cakap melakukan transaksi, melainkan
dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya orang yang bersangkutan
mampu mengelola perseroan. Selain itu juga karakter atau watak seseorang sangat
memperngaruhi dalam kepengurusan perseroan. Mengenai syarat tidak pernah
dinyatakan pailit, ini dalam hubungannya dengan tingkat kepercayaan seseorang.
Orang yang pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan, itu karena yang
28 Pasal 93 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Universitas Sumatera Utara
bersangkutan dalam keadaan tidak mampu (berhenti) membayar utang-utangnya.
Sesuai undang-undang krpailitan dengan adanya putusan pailit, sipailit tidak
berhak lagi melakukan pengurusan terhadap harta bendanya, sebab yang engurus
adalah balai harta peninggalan selaku kurator agar barang-barang tidak
disalahgunakan si pailit.29
Kemudian tidak berbeda pula dengan anggota direksi atau komisaris yang
pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. Kalau
ada anggota direksi atau komisaris pernah diperkarakan dan diputuskan oleh
pengadilan bersalah seperti itu, dipandang reputasinya tidak baik dalam mengelola
suatu perseroan. Orang tersebut dinilai tidak mampu mengurus perseroan,
sehingga perseroan menjadi jatuh dan tidak mampu membayar utang. Anggota
direksi atau komisaris yang dalam menjalankan tugasnya memiliki cacat yang
mengakibatkan kerugian perseroan sebgaiamana dimaksud, jelas ridak dapat
untuk diangkat menjadi direksi baik dalam perseroan yang sama maupun
perseroan lain, karena diragukan kemampuannya untuk mengurus perseroan.
30
Mengenai syarat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan negara selama lima tahun sebelum pengangkatan.
Bahwa tindak pidana yang merugikan keuangan negara misalnya kejahatan
korupsi maupun penggelapan. Orang yang pernah dihukum karena kejahatan yang
menyebabkan kerugian keuangan negara dapat menjadi catatan hitam bagi dunia
29 Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 74.
30 Ibid, hal. 75.
Universitas Sumatera Utara
usaha. Mantan terpidana tidak dapat diangkat menjadi anggota direksi, karena
dikhawatirkan akan merugikan perseron dan merugikan negara pula.31
Pengangkatan direksi dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai
berikut:
32
1. Diangkat oleh RUPS dengan suara terbanyak sebebsar yang diatur dalam
Anggaran Dasar perseroan
2. Diangkat oleh RUPS berdasarkan sistem penjatahan asalkan cara tersebut
ditentukan dalam RUPS. Misalnya, setiap pemegang saham 20% (dua puluh
persen) masing-masing mendapat jatah 1 (satu) orang direksi.
3. Diangkat dengan cara mencantumkan dalam anggran dasar. Dalam hal ini
dilakukan terhadap direksi yang pertama kali (Lihat Pasal 94 UUPT).
Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota
direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri
untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh
hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan
sebagaimana dimaksud belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan
yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi
yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan tersebut tidak
termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan
dirinya sendiri.33
31 Ibid
32 Munir Fuady, Op. Cit, hal 54. 33 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas,Bab V , Pasal 94.
Universitas Sumatera Utara
Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persayaratan-
persyaratan di atas adalah batal demi hukum. Dalam jangka waktu paling lambat
tujuh hari terhitung sejak diketahui, anggota direksi lainnya atau dewan komisaris
wajib mengumumkan batalnya pengangkatan anggota direksi yang tidak
memenuhi persyaratan tersebut dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada
menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.34
3. Pembagian tugas direksi
Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan,
yaitu sebagai berikut:
a. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan,
dan
b. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di
luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan
menyebabkanperseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau
kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan
perseroan.
Apabila anggota direksi terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, harus
dilakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan perseroan diantara anggota
direksi tersebut. Menurut pasal 92 ayat (5), pembagian tugas dan wewenang
dimaksud, ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Akan tetapi, apabila rups
tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi, ditetapkan
34 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab V, Pasal 92.
Universitas Sumatera Utara
berdasar keputusan direksi. Dengan demikian, kekuasaan untuk menetapkan
pembagian tugas dan wewenang tersebut, dapat beralih dari RUPS kepada direksi.
Hal itu untuk menghindari terjadinya ketidakpastian fungsi dan wewenang
masing-masing anggota direksi. Dan menurut penjelasan pasal 92 ayat (6), direksi
sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan, dianggap
memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu,
apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi,
sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh direksi sendiri.35
Dalam hal terjadinya benturan kepentingan dari Direksi maka anggota
direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:
36
1) Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota
direksi yang bersangkutan; atau
2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan perseroan.
Tugas mewakili perseroan di dalam atau di luar pengadilan dapat
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:37
a) dilakukan sendiri
b) dilakukan oleh pegawainya yang ditunjuk untuk itu
c) dilakukan oleh Komisaris jika Direksi berhalangan, sesuai ketentuan
anggaran dasar.
dilakukan oleh pihak ketiga sebagai agen dari perseroan.
35 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 353. 36 I.G Ray Widjaya, Op. Cit, hal.220. 37 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2003), hal. 58.
Universitas Sumatera Utara
Tugas representasi di dalam pengadilan dilakukan dalam posisi sebagai
berikut:38
1. perseroan sebagai penggugat di pengadilan
2. perseroan sebagai tergugat di pengadilan
3. perseroan sebagai pemohon di pengadilan
4. perseroan sebagai termohon di pengadilan
5. perseroan sebagai pengadu/pelapor untuk kasus pidana
6. perseroan sebagai teradu/terlapor untuk kasus pidana
Sedangkan tugas representasi di luar pengadilan adalah mewakili
perseroan dalam menandatangani kontrak-kontrak, menghadao pejabat-pejabat
negara untuk dan atas nama perseroan. Baik tugas representasi maupun tugas
kepengurusan dari direksi adalah fenomena bagi tugas direksi dalam suatu sistem
hukum yang modern, dimana tata cara pelaksanaannya bervariasi satu sama lain.
Dalam hukum Jerman misalnya, tugas atau representasi dari Direksi ini dikenal
dengan istilah Vertterungsmacht, sedangkan untuk kepengurusan dikenal dengan
istilah Gescahfsfungrungsbefugnis. Dalam menjalankan tugas representasi
maupun tugas kepengurusan seperti tersebut diatas, maka Direksi haruslah
melakukan dengan cara-cara yang baik, layak dan beritikad baik. Dalam hal ini
Direksi harus memperhatikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang
bersumber dari:39
38 Ibid, hal. 59-60. 39 Ibid
Universitas Sumatera Utara
1. Doktrin atau kaidah hukum perseroan yang berlaku universal
2. perundang-undangan yang berlaku
3. anggaran dasar perseroan
4. kebiasaan dalam praktek untuk perusahaan sejenis.
Tugas-tugas yang bersumber kepada perundang-undangan yang berlaku.
sejauh merupakan hukum memaksa wajib dilakukan oleh direksi. Dalam hal ini,
pihak direksi dianggap bersalah jika terjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:40
1. tidak melakukan yang diharuskan oleh perundang-undangan
2. melakukan apa yang dilarang oleh perundang-undangan
3. melakukan secara tidak sempurna, yakni tidak seperti yang dipersyaratkan
oleh perundang-undangan.
4. Gaji dan tunjangan direksi
Dalam Pasal 96 dinyatakan besarnya gaji dan tunjangan direktur
ditetapkan berdasarkan keputusan rups, dan untuk kewenangan ini oleh rups dapat
dilimpahkan kepada dewan komisaris.41
Dalam ketentuan tradisional, anggota direksi tidak mempunyai hak
imbalan jasa atas pelayanan (service) yang diberikannya dalam mengurus
perseroan. Pada masa yang lalu, anggota direksi pada umumnya adalah pemegang
saham mayoritas yang akan mendapat kompensasi dalam bentuk “dividen”. Akan
tetapi dalam hukum perseroan modern, praktik tradisional itu, tidak dapat
40 Ibid
41 Rudhi Prasetya, Op. Cit. hal. 30
Universitas Sumatera Utara
diterapkan. Sebab pada umumnya dalam korporasi modern, kedudukan anggota
Direksi bukan lagi disadarkan atas fakor pemegang atau kepemilikan saham
dalam perseroan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, perkembangan yang
terjadi pada masa sekarang adalah keharusan memberi imbalan jasa atau
kompensasi kepada anggota Direksi dan karena itu pada umumnya dalam
anggaran dasar perseron terdapat ketentuan yang mengatur gaji anggota Direksi.42
5. Pemberhentian Direksi
Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah ayng
berwenang memberhentikannya. Karena anggota direksi diangkat oleh RUPS,
maka yang berwenang memberhentikannya adalah RUPS pula.43 Pemberhentian
anggota direksi adalah menghentikan yang bersangkutan dari jabatan direksi
sebelum masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar atau keputusan
RUPS berakhir. UUPT 2007 memperkenalkan dua jenis pemberhentian anggota
direksi (removal of directors). Pertama, pemberhentian sewaktu-waktu. Hal itu
diatur pada pasal 105. Kedua, pemberhentian sementara (schorshing, suspension)
diatur pada pasal 106 UUPT 2007.44
a. Pemberhentian sewaktu-waktu
Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan
42 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 369. 43 Gatot Supramono, Op. Cit, hal. 85. 44 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal 416.
Universitas Sumatera Utara
diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Dengan demikian
kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.45
b. Pemberhentian sementara
Pemberhentian sementara maksudnya:46
1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh RUPS atau oleh
Komisaris dengan menyebutkan alasannya yang diberitahukan secara
tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, sehingga anggota
Direksi yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tugasnya.
Mengingat pemberhentian hanya dapat dilakukan dalam RUPS yang
memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, maka untuk kepentingan
perseroan tidak dapat ditunggu sampai dilakukan RUPS. Oleh karena itu,
wajar sebagai organ pengawas diberi kewenangan untuk melakukan
pemberhentian sementara
2) Paling lambat tiga puluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu,
harus dilakukan RUPS dan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
membela diri. Panggilan RUPS harus dilakukan oleh organ perseroan yang
memberhentikan sementara itu.
3) RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian tersebut atau
memberhentikan anggota Direksi yang bersngkutan.
4) Apabila dalam tiga puluh hari tidak diadakan RUPS, pemberhentian
sementara tersebut batal.
45 I. G. Ray Wijaya, Op. Cit, hal 66. 46 Ibid
Universitas Sumatera Utara
5) Dalam anggaran dasar daitur ketentuan mengenai pengisian sementara
jabatan Direksi kosong, atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk
sementara atau berhalangan.
Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai, tata cara pengunduran
diri anggota Direksi, tata cara pengisian jabatan anggota direksi yang lowong dam
pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam
hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.47
Biasanya seorang Direksi dapat diberhentikan, baik karena sebab tertentu
(for cause) maupun tanpa menyebutkan alasan/sebab tertentu (no cause). Menurut
UUPT, secara eksplisit menyatakan bahwa pemberhentian direksi (dalam hal ini
RUPS) haruslah dengan menyebutkan alasannya dan harus pula kepada Direksi
tersebut diberikan kebebasan untuk membela diri, pembelaan diri tersebut
dilakukan dalam RUPS yang bersangkutan.
Akan tetapi, meskipun pemberhentian direksi harus disertai dengan
alasan tertentu, penilaian (judgment) terhadap alasan tersebut ada di tangan RUPS.
Meskipun begitu, pihak direksi dapat mempersoalkannya ke pengadilan
seandainya alasan pemberhentian dirinya sebagai direksi dapat pula berhenti dari
jabatannya karena sebab-sebab sebagai berikut.48
a. Masa jabatannya telah berakhir dan tidak lagi diangkat untuk masa
jabatan berikutnya.
47Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab V, Pasal 107.
48 Munir fuady, Op. Cit, hal.57.
Universitas Sumatera Utara
b. Berhenti atas permintaan direksi yang bersangkutan, dengan atau tanpa
sebab apa pun.
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai direksi sebagaimana diatur dalam
anggaran dasar atau dalam perundang-undangan yang berlaku.
d. Direktur secara pribadi dinyatakan pailit oleh pengadilan.
e. Sakit terus-menerus yang dapat menghambat pelaksanaan tugas Direktur.
Menderita tekanan mental atau gangguan jiwa yang dapat menghambat
pelaksanaan tugas Direktur.
f. Dihukum penjara karena bersalah dalam waktu yang relatif lama
sehinggan dapat menghambat pelaksanaan tugas Direktur.
g. Meninggalkan tugas atau menghilang tanpa berita secara terus-menerus.
B. Kewajiban dan tanggung jawab Direksi
Kekuasaan dan kewajiban anggota Direksi (powers of Directors)
biasanya ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Akan tetapi tanpa
mengurangi apa yang diatur dalam anggaran dasar, UUPT 2007 telah mengatur
pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dilakukan anggota
Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, seperti yang akan dijelaskan
pada uraian berikut ini.
Universitas Sumatera Utara
1. Kewajiban Direksi
Secara umum kewajiban Direksi adalah mengurus dan mengelola perseroan, dan
mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anasitus Amarat,
membagi kewajiban Direksi dalam 2 kategori, yaitu:49
a. Kewajiban yang berkaitan dengan Perseroan.
b. Kewajiban yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS).
Ada beberapa kewajiban Direksi apabila ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain sebagai berikut:
1) Dalam pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas menyatakan:
“Direksi wajib:
a) membuat daftar pemegang saham, daftar khusus risalah
RUPS, dan risalah rapat Direksi;
b) membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagimana
dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen
perusahaan; dan
49 Anasitus Amarat, Pembahasan UUPT 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hal 130-132.
Universitas Sumatera Utara
c) memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan
perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
dan dokumen perseroan lainnya”.
2) Dalam pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas yang menyatakan:
“ Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai
saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya
dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar
khusus”.
3) Dalam pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas yang menyatakan:
“Direksi wajib meminta persetujuan untuk:
a) mengalihkan kekayaan perseroan;
b) menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak”.
Universitas Sumatera Utara
2. Tanggung Jawab Direksi
Agar Direksi sebagai organ perseroan yang mengurus perseroan sehari-
hari dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan perseroan, maka ia harus
diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal
dalam mengurus perseroan. Dari kewenangan yang diberikan, ia perlu diberi
tanggung jawab untuk mengurus perseroan. Hal ini berarti dalam membicarakan
kewenangan-kewenangan Direksi, diperlukan pemahaman tentang tanggung
jawabnya.
Tanggung Jawab adalah kewajiban seseorang Direksi untuk
melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan
kemampuannya.50
50 Winardi, Asas-asas Manajemen, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 98.
Menurut Nindyo Pramono, tanggung jawab Direksi timbul
apabila Direksi yang memiliki kewenangan atau Direksi yang menerima
kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan tersebut mulai
menggunakan kewenangannya tersebut. Agar kewenangan atau kewajiban Direksi
tersebut dilaksanakan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan perseroan, maka idealnya kewenangan itu dapat dilaksanakan sesuai
dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai
dengan wewenang yang ada. Untuk itulah Undang-Undang Perseroan Terbatas
menentukan bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yang
Universitas Sumatera Utara
mana pengurusan oleh Direksi tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab.51
Dalam kaitannya lagi dengan tanggung jawab Direksi, Darian M.
Ibrahim, membagi waktu timbul pertanggungjawaban pribadi masing-masing
Direksi dan waktu timbulnya pertanggungjawaban yang bersifat tanggung renteng
(kolektif), yaitu Direksi bertanggung jawab pribadi jika tidak melaksanakan atau
melanggar duty of loyality (good faith, conflict of interest or self interest).
Sedangkan pertanggungjawaban renteng (kolektif) timbul jika Direksi tidak
melakukan duty of care yaitu tidak dilaksnakannya atau melanggar standart of
conduct. Duty of loyality dan duty of care ini yang disebut dengan fiduciary
duty.
52
Dalam Pasal 97 ayat (5) ditegaskan bahwa anggota Direksi tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan sepanjang dapat membuktikan
bahwa: (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (2) telah
melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; (3) tidak mempunyai benturan
kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang
mengakibatkan kerugian; dan (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut,
53
51 Freddy Harris dan Teddy Anggoro,Op. Cit, hal 44.
hal inilah yang dikenal dengan
business judgment rules. Pembuktian oleh Direksi tersebut di atas, tidak
52 Ibid, hal.45. 53 Ibid
Universitas Sumatera Utara
mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk
mengajukan gugatan atas nama perseroan.54
Setiap anggota direksi dapat menjadi pengawas terhadap satu dengan
yang lainnya, walaupun demikian pada prakteknya fungsi pengawasan melalui
mekanisme check and balance sulit untuk dilakukan. Untuk itu diperlukan
pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya
pembagian tersebut maka masalah pembuktian anggota direksi yang sebenarnya
harus bertanggung jawab apabila terjadi tindakan yang merugikan kepentingan
perseroan menjadi lebih mudah.
Secara umum tanggung jawab direksi dapat dibedakan dalam:55
a. Tanggung jawab internal direksi yang meliputi tugas dan tanggung jawab
direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan.
b. Tanggung jawab eksternal direksi, yang berhubungan dengan tugas dan
tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum
langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.
Setiap anggota direksi yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya
tersebut diatas memberikan hak kepada pemegang saham perseroan untuk secara
sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang mewakili jumlah sepesepuluh
pemegang saham perseroan untuk melakukan gugatan, untuk dan atas nama
perseroan, terhadap direksi perseroan yang kesalahannya dan kelalaiannya telah
54 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab V, Pasal 97 ayat (7).
55 Gunawan Widjaja, Op. Cit, hal. 69-71
Universitas Sumatera Utara
merugikan perseroan (derivative action). Secara sendiri-sendiri melakukan
gugatan langsung, untuk dan atas nama pribadi pemegang saham terhadap direksi
perseroan, atas setiap keputusan atau tindakan direksi perseroan yang merugikan
pemegang saham.56
Selanjutnya pasal 104 UUPT menjelaskan tentang kesalaham dan
kelalaian Direksi dalam perseroan:
1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas
perseroan sendiri keada pengadilan niaga sebelum memperoleh
persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.
2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi
karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk
membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap
anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh
kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
3) Tanggung jawab sebgaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga
bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernh menjabat sebagai
anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan
pernyataan pailit yang diucapkan.
4) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseron
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
56 Ibid
Universitas Sumatera Utara
a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian,
dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan perseroan;
c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan;
dan
d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
berlaku juga bagi direksi dari perseroan yang dinyatakan pailit
berdasarkan gugatan pihak ketiga.
UUPT memberikan ketentuan sanksi berupa sanksi perdata yang sangat
berat kepada setiap direksi perseroan aats setiap kelalaian atau kesalahannya,
namun pelaksanaan pemberian sanksi ini sendiri sebenarnya tidak terlalu
dikhawatirkan, selama anggota direksi yang bersangkutan bertindak sesuai dengan
dan tidak menyimpang dari aturan main yang telah ditetapkan dalam anggaran
dasar perseroan dn peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang
saham perseroan maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan
direksi harus membuktikan apakah memang benar kerugian perseroan terjadi
karena kesalahan dan kelalaian direksi.
Tanggung jawab Direksi perseroan erat kaitannya dengan sifat
kolegialitas Direksi perseroan. Undang-Undang Perseron Terbatas mengatur
bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Universitas Sumatera Utara
Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili
perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran
dasar. Oleh sebab itu, dalam pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan
Terbatas ditentukan bahwa yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap
anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Bahkan dari
sudut pandang doktrin, kedudukan masing-masing organ perseroan (dewan
komisaris dan direksi) pada asasnya satu sama lain mempunyai kedudukan yang
sama atau sejajar, dimana yang satu tidak berada di bawah yang lain, dan masing-
masing mempunyai tugas sendiri-sendiri yang diberikan oleh Undang-Undang dan
anggaran dasar kecuali RUPS. Konsekuensi selanjutnya, adalah bahwa fokus
direksi dan dewan komisaris dalam mengurus perseroan tidak semata-mata hanya
tertuju kepada pemegang saham, tetapi lebih kepada kepentingan perseroan yang
cakupannya lebih luas dari pada kepentingan pemegang saham.57
C. Direksi Sebagai Pengurus dan Wakil Perseroan
1. Direksi sebagai pengurus perseroan
Tugas atau fungsi utama Direksi, menjalankan dan melaksanakan
“pengurusan” (beheer, administration or management) perseroan. Jadi perseroan
diurus, dikelola atau dimanage oleh Direksi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa
ketentuan, seperti: pasal 1 angka 5 yang menegaskan, Direksi sebagai organ
perseroan, berwenang dan bertanggung jawab penuh atas “pengurusan” perseroan
57 Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Op. Cit, hal. 46.
Universitas Sumatera Utara
untuk kepentingan perseroan dan pasal 92 ayat (1) mengemukakan, Direksi
menjalankan “pengurusan” perseroan untuk kepentingan perseroan. 58
Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan, meliputi
tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan
harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau
menangani bisnis perseroan dalam arti sesuai dengan maksud dan tujuan serta
kegiatan perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan
undang-undang dan Anggaran Dasar kepadanya.
59
Direksi sebagai pengurus (beheerder, administrator or manager)
perseroan, adalah “pejabat” perseroan. Jabatannya adalah anggota Direksi atau
Direktur perseroan (a Director is an officier of the company). Anggota Direksi
atau Direktur bukan pegawai atau karyawan ( he is not an employee). Oleh karena
itu, dia tidak berhak mendapat pembayaran prefensial (preferential payment)
apabila perseroan dilikuidasi.
60
Pengurusan oleh Direksi sangat terkait dengan pertanyaan untuk siapa
pengurusan tersebut? Terdapat dua mazhab besar yang melihat kepentingan dari
pengurusan sautu perseroan. Pertama, mazhab sahreholder interest. Pemikiran ini
dipelopori oleh Adolph A. Berle, dimana pengurusan perseroan semata-mata
untuk kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dari korporasi. Banyak
pendapat yang menentang bahwa pemegang saham adalah pemilik dari korporasi
dengan dasar konsistensi pada konsep korporasi yang merupakan entitas mandiri,
sedangkan pemilik hanya sebagai pemilik saham dari korporasi tersebut, tetapi
58 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal 346. 59 Ibid 60 Ibid
Universitas Sumatera Utara
tetap saja logika hukum dan praktik ekonomi menunjukkan bahwa korporasi
tersebut adalah milik pemegang saham. Hal ini karena berdasarkan konsep
property law yang salah satu cirinya adalah transferable, contoh yang paling
konkret adalah saham. Saham merupakan suatu bentuk kepemilikan properti
karena dapat diperjulbelikan atau dialihkan kepemilikannya.61
Kedua, mazhab stakeholder interest, dimana tujuan korporasi tidak
semata-mata mencari keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga untuk
kepentingan lainnya, termasuk di dalamnya kepentingan sosial. Mazhab inilah
yang kemudian akan melahirkan team production doctrine dan Director primary
doctrine. Menurut Nindyo Pramono, dalam hukum korporasi modern,
kepentingan kepengurusan pada pokoknya adalah untuk kepentingan pemegang
saham dan kepentingan perseroan itu sendiri (het vennootschap belang), dan
dikaitkan dengan penerapan prinsip tata kelola korporasi yang baik dan benar
(good corporate governance), dimasukkan pula kepentingan lain, seperti
kepentingan karyawan, kepentingan pihak ketiga atau kreditur, kepentingan loyal
society.
62
Berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas bahwa Direksi
menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan perseroan, antara lain pengurusan sehari-hari
perseroan. Sejalan dengan pengaturan undang-undang Perseroan Terbatas yang
menyebutkan bahwa pengurusan ditujukan untuk kepentingan perseroan. Dalam
sistem hukum common law, terdapat pula konsep serupa yang penerapannya
61 Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Loc. Cit, hal. 40. 62 Ibid, hal 40-41
Universitas Sumatera Utara
terdapat dalam putusan perkara Guttman Huang. Pengadilan Delaware
menyebutkan bahwa seorang Direksi tidak dapat dikatakan bertindak loyal kepada
korporasi, kecuali kalau dia bertindak dengan itikad baik dan tindakan itu untuk
kepentingan terbaik (best interest) bagi korporasi. Adapun anak kalimat
“pengurusan sehari-hari perseroan” atau “day to day activities” dalam undang-
undang Perseroan Terbatas adalah sejalan dengan pandangan para ahli hukum.
Seperti Nindyo Pramono yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
perbuatan pengurusan (beheer van daden) adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu
atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau
memelihara perserikatan perdata, termasuk perseroan. Aiman Nariman Mohamad
Sulaiman mengatakan bahwa pengurusan sehari-hari adalah implementasi dari
standart of care seorang Direksi.63
2. Direksi sebagai wakil perseroan
Direksi sebagai salah satu organ atau alat perlengkapan perseroan, selain
mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus perseroan, juga diberi
wewenang untuk “mewakili” perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan
untuk dan atas nama perseroan. Kewenangan ini ditegaskan pada:
a. Pasal 1 angka 5; Direksi sebagai organ perseroan berwenang mewakili
perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan AD;
63 Ibid
Universitas Sumatera Utara
b. Pasal 99 ayat (1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan.64
1) Kualitas kewenangan Direksi mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak
bersyarat
Kapasitas atau kewenangan yang dimiliki Direksi mewakili perseroan
karena undang-undang. Artinya, undang-undang sendiri dalam hal ini Pasal 1
angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 yang memberi kewenangan itu kepada
Direksi untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh
karena itu, kapasitas mewakili yang dimilikinya, adalah kuasa atau perwakilan
karena undang-undang (wettelijke vertegenwoordig, legal or statutory
representative). Dengan demikian, untuk bertindak mewakili perseroan, tidak
memerlukan kuasa dari perseroan. Sebab kuasa yang dimilikinya atas nama
perseroan adalah kewenangan yang melekat secara inherent pada diri dan jabatan
Direksi berdasar undang-undang.65
Sehubungan dengan itu, sesuai dengan kapasitasnya sebagai kuasa
mewakili perseroan berdasar undang-undang, Direksi berwenang memberi kuasa
kepada orang yang ditunjuknya untuk bertindak mewakili perseroan. Tindakan
pemberian kuasa yang demikian dapat dilakukan Direksi tanpa memerlukan
persetujuan dari organ perseroan yang lain. Tidak memerlukan persetujuan RUPS
maupun Dewan Komisaris.
66
64 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 349.
65 Ibid 66 Ibid
Universitas Sumatera Utara
Akan tetapi, apa yang dijelaskan di atas merupakan ketentuan dan prinsip
umum. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan, untuk melakukan tindakan
tertentu harus lebih dahulu mendapat kuasa atau persetujuan dari RUPS, apabila
hal itu ditentukan dalam Anggaran Dasar. Kemungkinan yang demikian
dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (2).67 Menurut pasal ini, pada dasarnya
kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas (unlimited)
dan tidak bersayarat (unconditional), kecuali UU ini, Anggaran Dasar atau
keputusan RUPS menentukan lain.68
2) Setiap Anggota Direksi Berwenang Mewakili Perseroan
Pada prinsipnya, setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan,
kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Hal itu ditegaskan dalam pasal 98
ayat (1) bahwa Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang
berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukn
lain dalam anggaran dasar.69
Pasal 98 ayat (2) menegakkan prinsip bahwa tiap-tiap anggota Direksi
mewakili perseroan. Menurut penjelasan pasal ini, UUPT 2007 pada dasarnya
menganut sistem perwakilan kolegial.
3) Dalam hal tertentu anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseron.
Berdasarkan Pasal 99 UUPT 2007 ditegaskan bahwa:
67 Ibid 68 Republik Indonesia, Undang-Undang Pasal Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Bab V, Pasal 98 ayat (3) 69 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 350.
Universitas Sumatera Utara
(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:
a. terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi
yang bersangkutan;atau
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan
dengan perseroan.
(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak
mewakili perseroan adalah:
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan
dengan perseroan.
b. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai
benturan kepentingan dengan perseroan, atau
c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi
atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan
perseroan.
Universitas Sumatera Utara