Upload
dinhdat
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
SALINAN
NOMOR 148/PMIC 04/2007
TENT ANG
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN
PELA YANAN SEGERA (RUSJ-i HANDLING)
MENTERI KEUANGAN,
Menimban8
Menginga t
Menetapkan
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal lOB avat (2) huruf co "
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ten tang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UnJang-Unuang Nomor 17Tahun 2006, atas barang impor dapat dikeluarkan sebagai barangimpor untuk dipakai setelah diserahkan dokumen pelengkap
pabean dan jaminan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pased lOBayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pengeluaran Sarang Impor Untuk DipakaiDengan Pelayanan Segera (Rush Handlzng);
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 NonlOr 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19%
Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik IndoensiaTahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nor-nor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10.S;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Keputusan Presiden Nomor 20jP Tahun 2005;
MEM UTUSKAN :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANCPENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIP AKAI DENGAN
PELA YANAN SEGERA (RUSH HANDLING).
''''w~,{/MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Pasal 1
1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang~Undang Nomor10 Tahun 1995 ten tang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2006.
V.,.,..•j-.~.,· P.,.ho"l' .,.,--1",]",h t·:>r.j-nr rJ:>]:>rY1 linn-L-l1nn-:::>n nirpk-tnr:::>!-.1.•••.U.lll.\....I.l J.. UL/\,.....U l U\..A.(,...lJ.,\...l.1.l .r.' •..........I.l\,. •............••...•. \,A.J..•••.•..•....•.•••..•...•..•b ' Lb A.-' .•..•..••••.••..••.•• ......, .•..•.•..•.•..
Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean
sesuai dengan ketentuan Undang-Umlang KepabeaIlClIl.
3. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Oirektur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
5. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah
pabean.
6. Dokumen pelengkap pabean adalah adalah semua dokumen
yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean,misalnya In-lio/ce, Packing List, Bill of Lading/Airway Bill, Manifest
dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan
7. Pelayanan segera (rush handlzrzg) adalah pelayanan kepabeananyang diberikan atas barang impor tertentu yang karenakarakteristiknya memerlukan pelayanan segera untukdikeluarkan dari kawasan pabean.
8. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Oirektorat Jenderal Beadan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untukmelaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-UndangKepabeanan.
Pasal 2
(1) Barang imp or yang karena ka.rakteristiknya memerlukan
pelayanan segera (rush handling) dapat dikeluarkan darikawasan pabean sebelum diajukan pemberitahuan pabean
Impor.
(2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdikeluarkan dari kawasan pabean setelah diserahkan dokumen
pelengkap pabcan dan jaminan.
(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkankepada kepala Kantor pabean sebesar bea masuk, cukai dalamrangka imp or, dan/ atau pajak dalam rangka impor yangterutang.
(4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa
jaminan untuk setiap kegiatan importasi atau untuk jangkawaktu tertentu.
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESiA
Pasal 3
Pclayanan segera sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 2 diberikanterhadap barang impor berupa :
a. organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata, atau darah;
b. jenazah dan abu jenazah;
c. barang yarLg dapat ITlerusak lirlgl(urlgarl arltara lairl biJ.l1u.ll yarlg
mengandung radiasi;
d. binatang hidup;
e. tumbuhan hid up;
surat kabar dan majalah yang peka waktu;
g. dokumen (surat); danl atau
h.
f.
barang lain yang karena karakteristiknya perlu mendapatpelayanan segera (rush handling) setelah mendapat izin kepalakantor pabean.
Pasal4
(1) Untuk mendapatkan pelayanan segera (rush handling) atas
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, importir harusmengajukan permohonan kepada pejabat bea dan cukai yangdilampiri dengan dokumen pelengkap pabean dan jaminan.
(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaranbarang atau penolakan.
(3) Terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,dilakukan pemeriksaan fisik dan berlaku semuC\ ketentuan
yang mengatur mengenai baraJl~ larangan dan pembatasan.
Pasal 5
(1) lmportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I), wajibmenyerahkan pemberitahuan pabean impor dan melunasi beamasuk, cukai dalam rangka impor, danl atau pajak dalam
rangka imp or dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) harikerja sejak barang impor dikeluarkan.
(2) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf adan huruf b diselesaikan dengan pemberitahuan pabean imp orkhusus.
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
(3) Importir yang tidak melunasi bea maS uk, cukai ualam rangka- --
impor, dan/ atau pajak dalam rangka impor atas barang imporsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar beamasuk, cukai dalam rangka impor, dan/atau pajak ualarnrangka impor dan dikenai sanksi administrasi bcrupa denda- -
sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea mas uk yang wajibdilLlrtClsi.
(4) Oalam hal bea masuk, cukai dalam rangka impor, dan/ atau
pajak dalam rangka impor atas barang impor sebagaimanadimaksud pada ayat (3) tidak dilunasi, maka jaminan dicairkandan pelayanan segera (rush handling) tidak diberikan sampai
dengan dipenuhinya kewajiban dimaksud.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelayanan segera (rush
handling) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
rasa] 7
Peraturan Menteri Keuangan Inl mulai berlaku pada tanggal 15Oesember 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumumanPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalamBerita Negara Republik Indonesia.
r,', _, __ 1 J ~ 1 .. 1. __ uJ.. .•
Uj[elct})Kc!l I Ul jc!l"ell Lei__ J_ , 1 iJl") 7<..,.~ .__ L_~_ r"J(\(\,
f-!c!Llel Lell lbbct j L L l~UVeJ.illJ~L LVV I
MENTER! KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI INDRAWArI