S_01550_PB_2014 ttg Penghentian Izin Buka Bank-Pos Persepsi.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    DIREKTORA T JENDERAL PERBENDAHARAAN

    Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710

    Telepon:+f32-21-3449230psw. 5400, 5419; 021-3456547, 021-3459617 Faksimili; 021-3459617

    srtus:h!!pJ~.perbendaharaan.gQjg

    NomorSifatLampiranHal

    S- ao/PB/2014SegeraSatu lembar

    Penghentian Penambahan Izin OperasionalCabang Bank/Pos Persepsi

    b Maret 2014

    Menteri Keuangan Nomor

    Elektronik, bersama ini kami

    Yth. Para Direktur Bank/Po~ PersepsiSebagaimana daftar terlampir

    Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan

    32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara

    sampaikan hal sebagai berikut:

    1. Pada tanggal 27 Februari 2014 telah dimulai pemberian layanan setoran penerimaan negara

    secara elektronik melalui sistem MPN G2 yang ditandai dengan launching pembuatan

    transaksi perdana setoran penerimaan negara dengan menggunakan kode billing oleh Wajib

    Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.

    2. Kegiatan tersebut menandai bahwa implementasi MPN G2 secara nasional akan mulai

    diterapkan pada seluruh Bank/Pos Persepsi, paling lambat 6 (enam) sid 9 (sembilan) bulan ke

    depan.

    3. Untuk lebih mengefektifkan proses implementasi Sistem' Penerimaan Negara Secara

    Elektronik melalui MPN G2 pada seluruh Bank/Pos Persepsi, maka terhitung mulai tanggal 17

    Maret 2014 Ditjen Perbendaharaan tidak lagi menerbitkan surat penambahan izin operasional

    cabang sebagai Bank/Pos Persepsi pada sistem MPN G1. Bagi Bank/Pos Persepsi yang telah

    mengajukan permohonan penambahan izin operasional cabang sebagai Bank/Pos Persepsi

    sebelum tanggal 17 Maret 2014, masih dapat diproses sebagaimana mestinya.

    4. Selanjutnya, bagi Bank/Pos Persepsi yang belum ditunjuk sebagai Bank/Pos Persepsi yang

    melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik melalui MPN G2, diminta agar

    melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan unit teknis terkait untuk

    mendapatkan informasi berkenaan dengan rencana pengembangan sistem penerimaan

    negara secara elektronik melalui sistem MPN G2 dimaksud.

    Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

    Tembusan:1.'DirekturSistem Perbendaharaan

    2. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan3. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan4. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

    ~)J farjowiryono

    906061983121001

    I

  • Lampiran Surat

    Nomor : S- 1550/PB/2014

    Tanggal : 6 Maret 2014

    1 DIREKTUR PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK 43 DIREKTUR PT BPD ACEH

    2 DIREKTUR PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK 44 DIREKTUR PT BPD JAMBI

    3 DIREKTUR PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) 45 DIREKTUR PT BPD SULAWESI SELATAN

    4 DIREKTUR PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK 46 DIREKTUR PT BPD SUMATERA BARAT (nagari)

    5 DIREKTUR PT BANK ARTHA GRAHA , TBK 47 DIREKTUR PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN

    6 DIREKTUR PT BANK ANTARDAERAH 48 DIREKTUR PT BPD KALIMANTAN BARAT

    7 DIREKTUR PT BANK BUKOPIN 49 DIREKTUR PT BPD MALUKU

    8 DIREKTUR PT BANK BUMI ARTA 50 DIREKTUR PT BPD BENGKULU

    9 DIREKTUR PT BANK CENTRAL ASIA, TBK 51 DIREKTUR PT BPD JAWA TENGAH

    10 DIREKTUR PT BANK CIMB NIAGA, TBK 52 DIREKTUR PT BPD JAWA TIMUR

    11 DIREKTUR PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK 53 DIREKTUR PT BPD NUSA TENGGARA BARAT

    12 DIREKTUR PT BANK EKONOMI RAHARJA, TBK 54 DIREKTUR PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR

    13 DIREKTUR PT BANK GANESHA 55 DIREKTUR PT BPD SULAWESI TENGAH

    14 DIREKTUR PT BANK HANA 56 DIREKTUR PT BPD SULAWESI UTARA

    15 DIREKTUR PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, TBK 57 DIREKTUR PT BPD BALI

    16 DIREKTUR PT BANK ICB BUMIPUTERA, TBK 58 DIREKTUR PT BPD PAPUA (d/h BPD IRIAN JAYA)

    17 DIREKTUR PT BANK ICBC INDONESIA 59 DIREKTUR PT BPD RIAU

    18 DIREKTUR PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, TBK 60 DIREKTUR PT BPD SUMATERA SELATAN

    19 DIREKTUR PT BANK QNB KESAWAN, TBK 61 DIREKTUR PT BPD SUMATERA UTARA

    20 DIREKTUR PT BANK MASPION INDONESIA 62 DIREKTUR PT BANK ANZ INDONESIA

    21 DIREKTUR PT BANK MAYAPADA, TBK 63 DIREKTUR PT BANK COMMONWEALTH

    22 DIREKTUR PT BANK MEGA, TBK 64 DIREKTUR PT BANK DBS INDONESIA

    23 DIREKTUR PT BANK MESTIKA DHARMA 65 DIREKTUR PT BANK KEB INDONESIA

    24 DIREKTUR PT BANK METRO EXPRESS 66 DIREKTUR PT BANK MIZUHO INDONESIA

    25 DIREKTUR PT BANK MUAMALAT INDONESIA 67 DIREKTUR PT BANK RABOBANK INT'L INDONESIA

    26 DIREKTUR PT BANK MUTIARA, TBK 68 DIREKTUR PT BANK RESONA PERDANIA

    27 DIREKTUR PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, TBK 69 DIREKTUR PT BANK WOORI INDONESIA

    28 DIREKTUR PT BANK OCBC NISP, TBK 70 DIREKTUR PT BANK CHINATRUST INDONESIA

    29 DIREKTUR PT BANK PERMATA, TBK 71 DIREKTUR PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA

    30 DIREKTUR PT BANK SINARMAS 72 DIREKTUR THE ROYAL BANK OF SCOTLAND

    31 DIREKTUR PT BANK OF INDIA INDONESIA, TBK 73 DIREKTUR BANK OF AMERICA, N.A

    32 DIREKTUR PT BANK SYARIAH MANDIRI 74 DIREKTUR CITIBANK, N.A

    33 DIREKTUR PT BANK UOB INDONESIA 75 DIREKTUR DEUTSCHE BANK, AG.

    34 DIREKTUR PT PAN INDONESIA BANK, TBK 76 DIREKTUR JP MORGAN CHASE BANK, N.A

    35 DIREKTUR PT BANK JASA JAKARTA 77 DIREKTUR STANDARD CHARTERED BANK

    36 DIREKTUR BPD KALIMANTAN SELATAN 78 DIREKTUR THE BANGKOK BANK COMP, LTD

    37 DIREKTUR BPD KALIMANTAN TIMUR 79 DIREKTUR THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ, LTD

    38 DIREKTUR BPD SULAWESI TENGGARA 80 DIREKTUR THE HONGKONG & SHANGHAI B.C

    39 DIREKTUR BPD YOGYAKARTA 81 DIREKTUR PT POS INDONESIA (PERSERO)

    40 DIREKTUR PT BANK DKI 82 DIREKTUR PT BANK MEGA SYARIAH

    41 DIREKTUR PT BANK LAMPUNG

    42 DIREKTUR PT BANK KALIMANTAN TENGAH