DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus, 2011, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2002, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2002, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2005, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 2007, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana;Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru, Kencana, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2003, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang.

Daliyo, J.B, dkk, 1995, Pengantar Hukum Indonesia; buku panduan mahasiswa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1985, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia; Dari Retribusi Ke Reformasi, Cetakan Pertama, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2006, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, O.S. Eddy (ed), 2006, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

Hiariej, O.S Eddy, 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta.

Hiariej, O.S Eddy, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Lopa, Baharudin, 2001, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Buku Kompas.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Mas, Marwan 2011, Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Ke-2), Bogor, Ghalia Indonesia.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar cetakan kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, Penemuan Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Moeljatno, 1982, Azas-Azas Hukum Pidana, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

Muhahardiansyah, Doni dkk, 2010, Buku Saku Memahami Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi, 2007, Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 1987, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Rosidin, Ayib, 2013, Kriminalisasi Pencandu Narkotika Perspektif Hukum Pidana, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sahetapy, J.E, (ed), 2007, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3.

Saleh, K. Wantjik, 1979, Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-13, Grafindo Persada, Jakarta

Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Sumardjono, Maria SW, 2014, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.

Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011, Strategi & Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Suwondo, 1982, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta

Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang.

Wisnubroto, Al, 1999, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Yulianto, Heri, 2004, Kebijakan Formulasi Mengenai Gratifikasi Dalam Undang-Undang Korupsi dan Penerapan Hukumnya, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang.

Kamus

Blacks Law Dictionary with Pronunciations sixth editon, 1990, West Publishing Co.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kedua, Balai Pustaka.

M. Marwan dan Jimmy, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40; Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 40; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2001 Nomor 137; tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Keppres No 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Kesederhanaan Hidup

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP) 2013.

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B 143/01-13/01/2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi.

Makalah

Gunarto, marcus Priyo,2014, Alasan Penghapusan Pidana, Alasan Penghapusan Penuntutan dan Gugurnya Menjalani Pidana, Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wawancara

Wawancara dengan Penyidik Khusus Polisi Daerah D.I. Yogyakarata, Yogyakarta.

Wawancara dengan Penyidik atau Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Yogyakarta.

Wawancara dengan Hakim TIPIKOR D.I Yogyakarta, Yogyakarta.

Wawancara dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.

Wawancara dengan Guru Besar Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Internet

Bambang Widjojanto, 2013, KPK: Gratifikasi Layanan Seksual Bisa Dimasukan dalam Dakwaan,Kompas, dikutip dari http://nasional.kompas.com.

Detiknews, 2013, Terima Gratifikasi Seks, Mantan Pejabat Tinggi Singapura Dibui 6 Bulan, Dikutip dari http://news.detik.com.

Eddy O.S. Hiariej, 2011, Memahami Gratifikasi, Kompas, Dikutip dari http://nasional.kompas.com.

Giri Suprapdiono, Hakim Setyabudi Terancam Pasal Gratifikasi Seksual, Harian Detik Pagi Kamis, 18 April 2013.

Indra Subagja, 2013, Artikel Gratifikasi Seks Lebih Dahsyat Ketimbang Uang, Harian Detik Pagi tanggal 18 April 2013.

Jamal Wiwoho, Opini Menyoal Gratifikasi Seks dalam Tindak Pidana Korupsi, Harian Media Indonesia, tanggal 7 Februari 2013

Kompas, Vonis Urip Masih Menyakiti Hati Rakyat, Kamis 5 September 2008

Merdeka.com, 2013, KPK belajar ungkap gratifikasi seks dari Singapura, diakses dari http://www.merdeka.com.

Republika, 2013, Ungkap Gratifikasi Seks KPK Kerjasama Dengan Siangapura, Dikutip dari http://www.republika.co.id.

Romli Atmasasmita, 2013, Hakim Setyabudi Terancam Pasal Gratifikasi Seks, dikutip dari Harian Detik Pagi Kamis, 18 April 2013.

Romli Atmasasmita, 2013, gratifikasi= suap, Sindonews, dikutip dari sindonews.com.

Sindonews, 2013, Pembuktian Gratifikasi Seks Harus Penuhi Tiga Unsur, Sindonews, dikutip dari http://nasional.sindonews.com.

Tempo, 2013, Hakim Setyabudy Diduga Menerima Gratifikasi Seks, Dikutip dari http://www.tempo.co

Tempo, 2013, Mahfud: Gratifikasi Seks Lebih Dahsyat daripada Uang, http://www.tempo.co

Tempo, Pejabat Terjerat Skandal Seks di Tempat Parkir, diakses di http://www.tempo.co.