1

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui, sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan

Sunnah Rasulullah. Keduanya juga disebut dalil—dalil pokok hukum Islam

karena merupakan petunjuk (dalil) utama hukum Allah. Ada pula dalil yang lain

seperti qiyas, istihsan, istishab, dll, namun dalil tersebut hanya sebagai dalil

pendukung yang merupakan alat bantu untuk sampai pada hukum-hukum yang

dikandung Al-Quran dan sunnah, sehingga disebut pula sebagai metode ijtihad.

Salah satu metode ijtihad yaitu Saddu Adz-Dzariah.

Saddu adz-Dzariah merupakan pembahasan seputar zari’ah (perantara)

untuk mencapai pada suatu tujuan yang mendatangkan mudharat, karena setiap

perbuatan yang secara sadar dilakukan manusia pasti mempunyai tujuan yang

jelas. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju ada serentetan

perbuatan yang mendahuluinya.

Makalah ini akan membahas tentang Saddu adz-dzariah,

pengelompokannya, beberapa pandangan ulama, serta aplikasinya dalam ekonomi

Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan sadd Adz-Dzari’ah?

2. Bagaimana pengelompokkan dzari’ah?

3. Bagaimana pandangan ulama tentang sadd adz-dzariah?

4. Bagaimana aplikasi sadd adz-dzariah dalam ekonomi Islam?

C. Tujuan

1. Mengetahui definisi sadd adz-dzari’ah

2. Mengetahui pengelompokkan dzari’ah

3. Mengetahui pandangan ulama tentang saad adz-dzariah

4. Mengetahui aplikasi sadd adz-dzariah dalam ekonomi Islam

2

BAB II

Pembahasan

A. Definisi Dzari’ah dan Sadd adz-Dzariah

1. Dzari’ah

Secara etimologi (lughawi) al-dzari’ah berarti:

الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء سواء كان

حسيا أو معنويا

“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma’nawi, baik atau

buruk”. Ada juga yang mengkhususkan pengertian dzari’ah dengan “ sesuatu yang

membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.” Akan tetapi

Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa pembatasan pengertian dzari’ah

kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga dzariah yang

bertujuan kepada yang dianjurkan. 1

Badran dan Zuhaili membedakan antara muqaddimah wajib dengan

dzari’ah. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju

kepada wasilah atau perantara. Pada dzari’ah, hukum perbuatan pokok tidak

tergantung pada perantara. Misalnya zina adalah perbuatan pokok dan khalwat

adalah perantara. Maka terjadinya zina tidak tergantung pada terjadinya khlawat.

Sedangkan pada muqaddimah hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara,

misalnya wudhu yang menjadi perantara shalat.

Perbedaan kedua, dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang ada di

balik perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang

diperintahkan, maka wasilahnya disebut muqaddimah, sedangkan bila perbuatan

pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka wasilahnya disebut

dzari’ah.2

1 Nasroen Haroen, Ushul Fiqh 1, Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 1997, hal. 160

2 Amir Sayrifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 2001, hal. 400

3

2. Saddu adz—Dzari’ah

Kata sadd menurut bahasa berarti “menutup”, dan kata adz-zari’ah

berarti wasilah atau “jalan ke suatu tujuan”. Dengan demikian, sadd adz-

dzari’ah secara bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”.3

Sedangkan menurut istilah, Imam al-Syathibi mendefinisikan dzari’ah

dengan:

التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة

“melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan untuk

menuju kepada suatu kemafsadatan”4

Sedangkan al-Syaukani memberi definisi dzari’ah dengan :

المسألة التي ظاهرها اإلباحة ويتوصل بها إلى

فعل المحظور“masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi

membawa kepada perbuatan yang terlarang”. Maksudnya, seseorang yang

melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena

mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir

pada suatu kemafsadatan.5

B. Pengelompokan Dzari’ah

Ada dua pembagian dzari’ah yang dikemukakakn para ulama Ushul

Fiqh. Dzari’ah dilihat dari dampak (akibat) yang ditimbulkannya dan dari segi

tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

3 Satria Effendi, M. Zain, Ushul Fiqh, Prenada Media, Jakarta: 2005, hal.172

4 Nasroen Haroen, Ushul......Op.Cit, hal. 161

5 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 1999, hal. 142

4

1. Dengan melihat dari dampak yang ditimbulkannya, Ibn Qoyyim

membagi dzari’ah menjadi empat, yaitu:

a. Perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti

meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk

merupakan suatu kemafsadatan.

b. Perbuatan yang pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau

dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan

yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak.

Perbuatan yang mengandung tujuan yang disengaja misalnya

seseorang yang menikahi seorang wanita yang ditalak tiga

suaminya dengan tujuan agar suami pertamanya itu bisa

menikahinya kembali (nikah at-tahlil). Perbuatan yang dilakukan

tanpa tujuan semula adalah mencaci sesembahan orang musyrik

yang diduga keras akan menyebabkan munculnya cacian yang

sama terhadap Allah Swt.6 Dzari’ah macam ini dibagi lagi menjadi

dua:

1. Perbuatan yang dibolehkan, tidak ditujukan untuk kerusakan

namun biasanya sampai juga pada kerusakan, dan kerusakan

tersebut lebih besar daripada maslahahnya. Contohnya adalah

berhiasnya seorang wanita yang baru kematian suaminya dalam

masa iddah.

2. Perbuatan yang dibolehkan namun terkadang membawa pada

kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dari

maslahahnya. Contohnya melihat wajah perempuan yang akan

dipinang.7

2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syathibi

membagi dzari’ah kepada empat macam:

a. Dzari’ah yang membawa kepada kemafsadatan secara pasti

(qath’i). Artinya, bila perbuatan itu tidak dihindarkan pasti akan

6 Nasroen Haroen, Ushul......Op.Cit, hal. 166

7 Amir Syarifuddin, Ushul.....Op. Cit, hal.402

5

terjadi kerusakan. Misalnya menggali lubang didepan pintu rumah

orang lain di malam hari, sehingga orang yang keluar dari rumah

tersebut pasti akan jatuh. Walaupun penggalian lubang

diperbolehkan, namun penggalian semacam ini akan

mendatangkan kerusakan8

b. Dzariah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya,

dengan arti kalau dzari’ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar

akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang

dilarang. Contohnya menjual senjata api kepada penjahat dan

menjual anggur kepada produsen minuman keras.9.

c. Dzari’ah yang boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada

kemafsadatan misalnya menggali lubang di kebun sendiri yang

jarang dilalui orang. Perbuatan seperti ini tetap pada hukum

asalnya, yaitu mubah, karena yang dilarang itu apabila diduga

keras perbuatan tersebut membawa kerusakan.

d. Dzari’ah yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung

kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa

kepada kemafsadatan. Misalnya bay’u al- ‘ajal (jual beli kredit).

Jual beli seperti itu cenderung berimplikasi pada riba.10

C. Pandangan Ulama tentang Sadd adz-Dzariah

Tidak semua ulama sepakat dengan sadd adz-dzariah sebagai metode

dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut

bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima

sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak

sepenuhnya.

1. Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode

dalam menetapkan hukum. Jumhur ulama yang pada dasarnya

8 _______, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta:1996, Hal. 2006

9 Amir Syarifuddin, Ushul.....Op. Cit, hal. 403

10 Nasroen Haroen, Ushul.....Op.Cit, hal.163

6

menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan

dalam menetapkan hukum, juga menerima metode sadd adz-dzari’ah,

meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. 11

Ulama yang menyatakan bahwa sadd adz-dzariah dapat

menjadi dalil dalam menetapkan hukum syara’ diantaranya adalah para

ulama Malikiyah dan Hanabilah. Para ulama di kalangan Mazhab

Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai

pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan

lebih luas. Hal itu disebabkan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang

mengisyaratkan hal tersebut. Contohnya dalam surat AL-An’am: 08

“dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka

sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan

melampaui batas tanpa pengetahuan.”12

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah

dibolehkan, bahkan jika perlu memeranginya. Namun karena

perbuatan mencaci dan menghina akan menyebabkan orang tersebut

mencaci Allah maka perbuatan tersebut dilarang. Contoh lain adalah

surat an-Nur: 31

“dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui

perhiasan yang mereka sembunyikan.”13

Menghentakkan kaki bagi perempuan adalah hal yang

dibolehkan, namun karena menyebabkan perhiasan yang tersembunyi

dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi

yang mendengar, maka menghentakkan kaki menjadi dilarang.

11 Amir Syarifuddin, Ushul.....Op. Cit, hal. 404

12 Q.S. Al-An’am: 8

13 Q.S. An-Nuur: 31

7

Sedangkan menurut sunnah, dalam sebuah kasus Rasulullah

saw melarang pembagian harta warisan kepada anak yang membunuh

ayahnya (H.R Bukhari dan Muslim), untuk menghambat terjadinya

pembunuhan orang tua oleh anak-anak yang ingin mendapatkan harta

warisan.14 Contoh lain adalah haramnya berkhlawat bagi seorang

wanita dan pria yang buakn mahramnya serta larangan bagi wanita

untuk melakukan perjalanan tanpa didampingi mahramnya (HR

Bukhari dan Muslaim), larangan menikahi wanita sekaligus dengan

bibinya karena hal ini akan membuat putusnya hubungan kekerabatan

antara wanita-wanita tersebit (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, dan

Abu dawud)15

Dari beberapa contoh di atas terlihat adanya larangan bagi

perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun

semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Ditempatkannya

adz-dzari’ah sebagai dalil dalam menetapkan hukum meskipun

diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun

syara’ tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan,

namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu

perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk

atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang

ditetapkan syara’ terhadap perbuatan pokok.16

2. Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode

dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.

Dengan kata lain, kelompok ini menolak sadd adz-dzari’ah sebagai

metode istinbath pada kasus tertentu. Akan tetapi Wahbah Zuhaili

menyebutkan bahwa Abu Hanifah dan al-Syafi’i dalam kondisi—

kondisi tertentu juga menggunakan sadd adz-dzariah. 17 Contoh kasus

14 Nasroen Haroen, Ushul.....Op.cit, hal. 167-168

15 _______, Ensiklopedi.....Op.Cit, pg. 2006

16 Amir Syarifuddin, Ushul....Op.Cit, hal. 400

17 Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid 2, Daar al-Fikr, Beirut: 1986, hal. 888-889

8

Imam Syafii menggunakan sadd adz-dzariah, adalah ketika beliau

melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau

sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (dzari’ah) kepada

tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah

dan juga dzariah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang

dihalalkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh

diakses oleh siapapun.

Contoh kasus penggunaan sadd adz-dzari’ah oleh mazhab

Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal

mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan

wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan

berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan

tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan sadd

adz-dzari’ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu

pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.18

Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan

penolakan kelompok ini terhadap metode sadd adz-dzari’ah adalah

transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit (buyu’ al-ajal).

3. Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam

menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan

prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna

tekstual (zahir al-lafzh). Oleh sebab itu mereka menolak sadd adz-

dzari’ah dengan berbagai alasan berikut:

a. Dasar pemikiran sadd adz-dzari’ah itu adalah ijtihad dengan

berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama

zhahiriyah menolak secara mutlak ijtihad dengan ra’yu (nalar)

seperti ini.

b. Hukum syara’ hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah

dalam Al-Quran atau sunnah dan Ijma’ ulama. Adapun yang

18 Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, Al-Lubab Fi Syarh Al-Kitab, , juz 1, Dar al-Ma’rifah, Beirut: 1997, hal. 465.

9

ditetapkan di luar ketiga sumber tersebut bukanlah hukum syara’.

Dalam hubungannya dengan sadd adz-dzari’ah dalam bentuk

kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nash atau ijma’

hanyalah hukum pokok atau mawashid, sedangkan hukum pada

wasilah atau dzari’ah tidak pernah ditetapkan oleh nash atau

ijma’.19

D. Beberapa Aplikasi Sadd adz-Dzari’ah dalam Ekonomi Islam

1. Bay’u al-‘inah

a. Definisi Bay’u al-‘Inah

‘Inah secara bahasa artinya adalah pinjaman. Menurut terminologi

ilmu fiqih artinya: jual beli manipulatif untuk digunakan alasan

peminjaman uang yang dibayar lebih adri jumlahnya. Yakni dengan cara

menjual barang dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya kembali

secara kontan dengan harga lebih murah.20 Jual beli ‘inah adalah pinjaman

ribawi yang direkayasa denga n praktik jual beli.

Perlu diketahui bahwa ternyata jual beli inah ini, menurut selain

madzhab Malikiyah disebut-sebut dengan jual beli ‘ajal, yaitu yang

mengandung siasat menjurus kepada riba, yaitu seseorang menjual barang

dengan pembayaran bertempo. Kemudian membelinya lagi pada saat itu

juga, Jual beli ini disebut‘inah karena si pemilik barang bukan

menginginkan menjual barang, tetapi yang diinginkannya adalah ‘ain

(uang). Atau karena si penjual kembali memiliki ‘ain (benda) yang dia jual

pada waktu itu juga. Sedangkan menurut Malikiyah jual beli ajal adalah

jual beli yang diadakan oleh pembeli dari apa yang telah dia beli kepada

penjual atau wakilnya dengan pembayaran bertempo.21

19 Amir Syarifuddin, Ushul....Op.Cit, hal. 406

20 Abdullah al-Mushlih, dkk, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta: 2004, pg.125

21 http://sevensweet.wordpress.com/2011/12/01/jual-beli-shahih-dan-bathil/

10

Gambarannya adalah sebagai berikut: misalnya, Salwa menjual

mobilnya seharga 125.000.000 kepada Najwa secara tempo dengan jangka

waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Sebelum waktu pembayaran tiba,

Salwa membelinya kembali dari Najwa dengan harga 100.000.000 secara

kontan.

Najwa menerima uang cash tersebut, tapi ia tetap harus membayar

125.000.000 kepada Salwa untuk jangka waktu 3 bulan mendatang. Selisih

25.000.000 dengan adanya perbedaan waktu merupakan tembahan ribawi

yang diharamkan.22

b. Hukum jual beli ‘Inah

Para ulama sepakat bahwa jual beli ‘inah ini diharamkan bila

terjadi melalui kesepakatan dan persetujuan bersama dalam perjanjian

pertama untuk memasukkan perjanjian kedua kedalamnya. Namun para

ulama berbeda pendapat bila tidak terjadi kesepakatan sebelumnya.23

Menurut Malikiyah, akad jual beli ini batil jika ditemukan indikasi

niatan yang tidak baik (dosa). Dengan alasan, untuk mencegah terjerumus

dalam kerusakan. Syafi’iyah dan zahhiriyah menyatakan keabsahan bai’

ajal karena rukunnya telah lengkap, adapun niatan yang kurang baik, hal

itu dikembalikan kepada Allah Swt. Menurut Abu Hanifah, secara dzahir

akad jual beli ini sah, dengan catatan terdapat seorang muhalil (pihak

ketiga yang melakukan pembelian hp dari pembeli pertama, kemudian ia

menjualnya kepada penjual pertama).24

Ulama malikiyah dan hanabilah dalam menilai perbuatan seseorang

berpegang kepada tujuan dan akibat hukum dari perbuatan itu, sedangkan

Hanafiyyah dan Syafi’iyah berpegang kepada bentuk akad dan perbuatan

yang dilakukan. Perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaan pandangan

22 Wahbah Zuhaili, Ushul......Op.Cit, hal. 467-480

23 Abdullah al-Mushlih, dkk, Fikih Ekonomi .....Op.Cit, hal. 125

24 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Mualamah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2008, hal. 92-93

11

tentang niat dan lafal dalam masalah transaksi (akad). Ulama Hanafiyyah

dan Syafi’iyah mengetakan bahwa dalam suatu urusan transaksi yang

dilihat dan diukur adalah akadnya, bukan niat dari orang yang melakukan

akad. Apabila akad yang disepakati dua orang telah memenuhi rukun dan

syarat, maka akad itu sah. Adapun masalah niat yang tersembunyi dalam

akad, diserahkan sepenuhnya kepada Allah swt.25 Kesimpulan : jumhur

ulama selain Syafi’iyah menghukumi jual beli inah fasid, karena menjurus

pada riba, dan seakan-akan membolehkan apa yang Allah ta’ala larang,

maka tidak dishahihkan, dengan kata lain suaatu alasan yang mendorong

kepada kejelekan itulah yang merusak akad.26

2. Kartu Kredit Bagi Orang Yang Belum Layak

Credit card/ kartu kredit adalah jenis kartu yang dapat digunakan

sebagai alat transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau

pembayarannya kembali dapat dilaukan sekaligus atau dengan cara

mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari

nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan. Tagihan pada bulan laluu

termasuk bunga (retail interest) merupakan pokok pinjaman pada bulan

berikutnya.27 Sedangkan akad yang digunakan pada kartu kredit syariah

adalah akad kafalah dan ijarah.28

Dewasa ini penggunaan kartu kredit telah umum di hampir semua

kalangan masyarakat karena kemudahan dan keefisienannya dalam

melakukan transaksi. Namun, kartu kredit juga memiliki beberapa

kerugian bagi pemegangnya. Biasanya nasabah agak boros dalam

berbelanja, hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai

untuk belanja sehingga hal-hal yang tidak perlu dibeli juga. 29 hal ini tentu

saja bertentangan dengan syariat Islam yang melarang untuk berfoya-foya

25 Nasroen Haroen, Ushul....Op.Cit, hal. 170

26 http://sevensweet.wordpress.com/2011/12/01/jual-beli-shahih-dan-bathil/

27 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh .....Op.Cit, hal. 280

28 Lihat At-Takyif asy-Syar’i li Bithaqah al-I’timan, Nawaf Batubara, hal. 143-146

12

(mubadzir). Dalam prosesnya, pihak yang mengeluarkan kartu kredit ini

menetapkan beberapa bentuk denda finansial karena keterlambatannya

penutupan hutang, karena penundaan, atau karena tersendatnya

pembayaran dana yang ditarik dari melalui kartu. Jika ia adalah orang

miskin yang kesulitan mengembalikan hutangnya, maka pihak yang

mengeluarkan kartu tersebut akan membatalkan keanggotaannya, menarik

kartu kreditnya, kemudian mengadukan persoalannya ke pengadilan, lalu

melimpahkan kepadanya semua biaya kemelut tersebut. Atau bisa juga

dengan mem-black list orang tersebut.30

Selain itu jika nasabah ternyata belum layak dan belum mampu

membayar tagihan kartu kredit. Maka pihak bank sebaiknya melakukan

penelitian langsung untuk melihat kredibilitas dan kapabilitas nasabah

tersebut.

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah

sadd adz-dzari’ah. Metode sadd adz-dzari’ah merupakan upaya preventif agar

tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Dzari’ah adalah washilah

(jalan) yang menyampaikan kepada tujuan, baik yang halal ataupun yang haram.

Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram,

Para ulama telah sepakat tentang adanya hukum pendahuluan, walaupun

sebagian tidak sepakat dalam menerimanya sebagai Dzari’ah. Ulama hanafiyah

29 Kasmir, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2008, hal. 346

30 Abdullah Al-Mushlih, Fikih Keuangan....Op.Cit, hal. 315

13

dan hanabilah dapat menerima sebagai fath Az-Dzari’ah, sedangkan ulama

Syafi’iyah, Hanafiyyah dan sebagian Malikiyyah menyebutnya sebagai

Muqaddimah, tidak termasuk sebagai kaidah dzari’ah. Namun mereka sepakat

bahwa hal itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Walaupun Golongan Zhahiriyyah

tidak mengakui kehujjahan sadduz dzari’ah sebagai salah satu dalil dalam

menetapkan hukum syara’.

B. Penutup

Sadd adz-dzari’ah adalah suatu perangkat hukum dalam Islam yang sangat

bagus jika diterapkan dengan baik, sesuai dengan rambu-rambu syara’, Metode

ini bisa menjadi perangkat yang betul-betul bisa digunakan untuk menciptakan

kemaslahatan umat dan menghindarkan kerusakan umat. Karena memang salah

satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan

menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan

diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal

yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang

kemudian dikenal dengan sadd adz-dzari’ah.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, Al-Lubab Fi Syarh Al-Kitab, ,

juz 1, Dar al-Ma’rifah, Beirut: 1997

Abdullah al-Mushlih, dkk, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta:

2004

Amir Sayrifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 2001

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Mualamah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:

2008

Kasmir, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta:

2008

14

Nasroen Haroen, Ushul Fiqh 1, Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 1997

Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum

Islam di Indonesia, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 1999

Satria Effendi, M. Zain, Ushul Fiqh, Prenada Media, Jakarta: 2005

Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid 2, Daar al-Fikr, Beirut: 1986

_______, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta:1996

http://sevensweet.wordpress.com/2011/12/01/jual-beli-shahih-dan-bathil/