SALINAN - ristekdiktirisbang.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2017/11/UU... · 2018-08-09 · Menimbang '.a. SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang '. a.

SALINAN

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

b.

bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yangdiberikan oleh negara kepada inventor atas hasilinvensinya di bidang teknologi yang mempunyai perananstrategis dalam mendukung pembangunan bangsa danmemajukan kesej ahteraan umum;bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidangtelah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatanpelindungan bagi inventor dan pemegang paten;

bahwa peningkatan pelindungan paten sangat pentingbagi inventor dan pemegang paten karena dapatmemotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya,baik secara kuantitas maupun kualitas untukmendorong kesejahteraan bangsa dan negara sertamenciptakan iklim usaha yang sehat;

bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentangPaten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum,baik nasional maupun internasional sehingga perludiganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,perlu membentuk Undang-Undang tentang Paten;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunt945;

d.

e.

Mengingat

Dengan

PRESIDENREPU BLIK INDONESIA

-2-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

l. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negarakepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologiuntuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiriinvensi tersebut atau memberikan persetujuan kepadapihak lain untuk melaksanakannya.

2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalamsuatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, ataupenyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

3. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yangsecara bersama-sama melaksanakan ide yangdituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkanInvensi.

4. Permohonan adalah permohonan paten atau patensederhana yang diq'ukan kepada Menteri.

5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonanPaten.

6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten,pihak yang menerima hak atas paten tersebut daripemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebihlanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalamdaftar umum Paten.

7. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yangbertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemeriksa


-J-

8. Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut pemeriksaadalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahliyang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas sertawewenang untuk melakukan pemeriksaan substantifterhadap Permohonan.

9. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanyaPermohonan yang telah memenuhi persyaratanminimum.

10. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukanPermohonan yang berasal dari negara yang tergabungdalam Konvensi Paris tentang Pelindungan KekayaanIndustri (Pans Conuention for the Protection of IndustialPropertg) atau Persetujuan Pembentukan OrganisasiPerdagangan Dunia (Agreement Establishing the WortdTrade Organization) untuk memperoleh pengakuanbahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakantanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggotasalah satu dari kedua pe{anjian itu selama pengajqantersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telahditentukan berdasarkan perjanjian internasionaldimaksud.

11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten,baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif,kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulisuntuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalamjangka waktu dan syarat tertentu.

12. Komisi Banding Paten adalah komisi independen yangada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum.

13. Orang adaiah orang perseorangan atau badan hukum.14. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk

penggunaan hak atas Paten.15. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak

yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yangdihasilkan, dalam hubungan kerja atau Invensi yangdihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yangmenggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalampekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidakmengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atauPemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan olehInventor dalam hubungan dinas atau pemegang patendari Penerima Lisensi-wajib atau pemegang paten atasPaten yang dilaksanakan oleh pemerintah.

16. Hari

PRESIDENREPIJ BLIK INDONESIA

-4-

16. Hari adalah hari kerja.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum.

BAB IILINGKUP PELINDUNGAN PATEN

Bagian KesatuUmum

Pasal 2

Pelindungan Paten meliputi:a. Paten; dan

b. Paten sederhana.

(1)

(2t

Pasal 3

Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.huruf adiberikan untuk Invensi yang baru, mengandunglangkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru,pengembangan dari produk atau proses yang telah ada,dan dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 4

Invensi tidak mencakup:

a. kreasi estetika;

b. skema;

c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:1. yang melibatkan kegiatan mental;2. permainan; dan3. bisnis.

d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;e. presentasi mengenai suatu informasi; dan

f. temuan

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

-5-

f. temuan (di.scoueryl berupa:

1. penggunaan baru untuk produk yang sudah adadan/ atau dikenal; dan/ atau

2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidakmenghasilkan peningkatan khasiat bermakna danterdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudahdiketahui dari senvawa.

Bagian KeduaInvensi

Paragraf 1

Invensi yang Dapat Diberi Paten

Pasal 5

Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensitersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkansebelumnya.

Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telahdiumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalamsuatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan,penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkanseorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebutsebelum:

a. Tanggal Penerimaan; ataub. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan

dengan Hak Prioritas.

Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimanadimaksud pada ayat (l) mencakup dokumenPermohonan lain yang diajukan di Indonesia yangdipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaanyang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan,tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripadaTanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 6

q,#PRESIDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA

-6-

Pasal 6

(l) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telahdiumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam)bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau

dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameranresmi, baik yang diselenggarakan di Indonesiamaupun di luar negeri;

b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri olehInventornya dalam rangka percobaan dengan tujuanpenelitian dan pengembangan; dan/ atau

c. diumumkan oleh Inventornya dalam:

1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahapujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiahlain; dan/atau

2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasilpenelitian di lembaga pendidikan atau lembagapenelitian.

(2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabiladalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum TanggalPenerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengancara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaanInvensi tersebut.

(1)

(2)

Pasal 7

Invensi mengandung langkah inventif jika Invensitersebut bagi seseorang yang mempunyai keahliantertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidakdapat diduga sebelumnya.

Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yangtidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikankeahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atauyang telah ada pada saat diajukan permohonan pertamadalam hal Permohonan itu diajukan dengan HakPrioritas.

Pasal 8

gLru-rlp,4@

PRESIDENREPU BLII( IN DO N ESIA

-7 -

Pasal 8

Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebutdapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikandalam Permohonan.

Paragraf 2Invensi yang Tidak Dapat Diberi Paten

Pasal 9

Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan,

atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturanperundang-undangan, agama, ketertiban umum, ataukesusilaan;

b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/ataupembedahan yang diterapkan terhadap manusiadan/ atau hewan;

c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan danmatematika;

d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; ataue. proses biologis yang esensial untuk memproduksi

tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atauproses mikrobiologis.

Bagian KetigaSubjek Paten

Pasal 10

Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventoratau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventoryang bersangkutan.

Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secarabersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secarabersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.

(1)

(2)

Pasal 11

PRESIDENREFU BLII( INDONESIA

-8-

Pasal 1 1

Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventoradalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertamakali dinyatakan sebagai Inventor dalam permohonan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan olehInventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yangmemberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jugaberlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik olehkaryawan maupun pekerja yang menggunakan datadan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.

Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) berhak mendapatkan Imbalan berdasarkan perjanjianyang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor,dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperolehdari Invensi dimaksud.

(4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapatdibayarkan berdasarkan:

a. jumlah tertentu dan sekaligus;

b. persentase;

c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligusdengan hadiah atau bonus; atau

d. bentuk lain yang disepakati para pihak.

Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai caraperhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, parapihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2),dan ayat (3) tidak menghapuskan hak Inventor untuktetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten.

(s)

(6)

Pasal 13

(1)

(2)

(3)

(41

(s)

(6)

PRESIDENREPUBLIK IN DO N ESIA

-9-

Pasal 13

Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan olehInventor dalam hubungan dinas dengan instansipemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud danInventor, kecuali diperj anj ikan lain.Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalanatas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaannegara bukan pajak.Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang patentidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor ataspersetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan patendengan pihak ketiga.Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksudpada ayat (3), selain instansi pemerintah, Inventormemperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkanmanfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetapdicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan.

Bagian KeempatPemakai Terdahulu

Pasal 14

Pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yangsama diajukan Permohonan, tetap berhak melaksanakanInvensinya walaupun terhadap Invensi yang samatersebut kemudian diberi Paten.

Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diakui sebagai pemakaiterdahulu.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidakberlaku jika pihak yang melaksanakan Invensi sebagaipemakai terdahulu menggunakan pengetahuan tentangInvensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh,atau klaim dari Invensi yang dimohonkan Paten.

(l)

(21

(3)

Pasal 15

(1)

PRESIDEI!REPU BLIK INDONESIA

_10_

Pasal 15

Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat diakui sebagaipemakai terdahulu jika setelah diberikan paten terhadapInvensi yang sama, ia mengajukan permohonan sebagaipemakai terdahulu kepada Menteri.Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan olehMenteri dalam bentuk surat keterangan pemakaiterdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayarbiaya.

Hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnyaPaten atas Invensi yang sama tersebut.

Pasal 16

Pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagaipemakai terdahuiu kepada pihak lain, baik karenaLisensi maupun pengalihan hak, kecuali karenapewarisan.

Pemakai terdahulu hanya dapat menggunakan hakuntuk melaksanakan Invensi.

(3) Pemakai terdahulu tidak berhak melarang orang lainmelaksanakan Invensi.

Pasal 17

Dalam hal pemakai terdahulu melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Menteridapat mencabut surat keterangan sebagai pemakaiterdahulu.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakai terdahulu diaturdengan Peraturan Menteri.

(21

(3)

(1)

(2)

Bagian Kelima

#.)-$t>&

(1)

FRESIDENR F-PU B LIK IN DO N ESIA

- 11-

Bagian KelimaHak dan Kewajiban Pemegang paten

Pasal 19

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untukmelaksanakan Paten yang dimilikinya dan untukmelarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan,

menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan,atau menyediakan untuk dijual atau disewakan ataudiserahkan produk yang diberi Paten;

b. dalam hal Paten-proses: menggunakan prosesproduksi yang diberi Paten untuk membuat ba."rrgatau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalamhuruf a.

Larangan menggunakan proses produksi yang diberiPaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-matadihasilkan dari penggunaan proses yang diberipelindungan Paten.

Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian,percobaan, atau analisis, larangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikansepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dariPemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

Pasal 20

Pemegang Paten wajib membuat produk ataumenggunakan proses di Indonesia.Membuat produk atau menggunakan prosessebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjangtransfer teknologi, penyerapan investasi dan/ataupenyediaan lapangan kerja.

Pasal 21

Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi paten wajibmembayar biaya tahunan.

(2)

(3)

(1)

(2t

Bagian Keenam

(1)

(2t

(3)

(1)

(2t

(s)

PRESIDENREPUBLIK IN DON ES IA_t2_

Bagian KeenamJangka Waktu Pelindungan paten

Pasal 22

Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh)tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dapat diperpanjang.

Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu patendicatat dan diumumkan melalui media elektronikdan/ atau media non-elektronik.

Pasal 23

Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10(sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal penerimaan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l)tidak dapat diperpanjang.

Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu patensederhana dicatat dan diumumkan melalui mediaelektronik dan/ atau media non-elektronik.

BAB IIIPERMOHONAN PATEN

Bagian KesatuSyarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 24

(1) Paten diberikan berdasarkan permohonan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menterisecara tertulis dalam Bahasa Indonesia denganmembayar biaya.

(3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi ataubeberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensiyang saling berkaitan.

(4) Permohonan

(1)


- 13-

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatdiajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Pasal 25

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24,paling sedikit memuat:

a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;

b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraanInventor;

c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraanPemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badanhukum;

d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam halPemohon adalah badan hukum;

e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam halPermohonan diajukan melalui Kuasa; dan

f. nama negara dan Tanggal penerimaan permohonanyang pertama kali dalam hal permohonan diajukandengan Hak Prioritas.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdilampiri persyaratan:

(2t

a.

b.

c.

d.

e.

judul Invensi;

deskripsi tentang Invensi;

klaim atau beberapa klaim Invensi;abstrak Invensi;

gambar yang disebutkan dalam deskripsi yangdiperlukan untuk memperjelas Invensi, jik;Permohonan dilampiri dengan gambar;

surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melaluif.Kuasa;

g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal

Permohonan diajukan oleh pemohon yang bukanInventor; dan

i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam halPermohonan terkait dengan jasad renik.

(3) Deskripsi

(3)

(41

PRESIDENREP IJ B LIK INDONESIA

-14-

Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas danlengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapatdilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkansecara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dandidukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud padaayat (3).

(1)

Pasal 26

Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal darisumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional,harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumberdaya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebutdalam deskripsi.

Informasi tentang sumber daya genetik dan/ataupengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui olehpemerintah.

Pembagian hasil dan/ atau akses pemanfaatan sumberdaya genetik dan/atau pengetahuan tradisionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan peraturan perundang-undangan danperjanjian internasional di bidang sumber daya genetikdan pengetahuan tradisional.

Pasal 27

Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamatKuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) hurufe menjadi domisili Pemohon.

pasal 28

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidakbertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melaluiKuasanya di Indonesia.

(21

(3)

Pasal 29


-15-

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata carapengajuan Permohonan diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KeduaPermohonan dengan Hak prioritas

Pasal 30

(1) Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalamwaktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejaktanggal prioritas.

(2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25, permohonan denganmenggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus juga dilengkapi dengan dokumenprioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dinegara yang bersangkutan.

(3) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabatyang berwenang di negara yang bersangkutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudahdisampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enambelas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

(a) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat(2), dan ayat (3) tidak dipenuhi Pemohon, permohonandianggap diajukan tanpa menggunakan Hak prioritas.

Pasal 3 1

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 sarnpaidengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutand.is terhadapPermohonan yang menggunakan Hak prioritas.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukandengan Hak Prioritas diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga


t6-

Bagian KetigaPermohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten

(1)

(2\

(3)

Pasal 33

Permohonan dapat diajukan berdasarkan Traktat KerjaSama Paten.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandisterhadap Permohonan yang berdasarkan Traktat KerjaSama Paten.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yangdiajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten diaturdalam Peraturan Menteri.

Bagian KeempatPemeriksaan Administratif

Pasal 34

Permohonan yang telah memenuhi persyaratanminimum diberikan Tanggal Penerimaan dan dicatat olehMenteri.Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (1);

b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 ayal (21 huruf a sampai dengan huruf e; dan

c. bukti pembayaran biaya Permohonan.Dalam hal deskripsi tentang Invensi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditulis dalambahasa asing, deskripsi wajib dilengkapi denganterjemahan dalam Bahasa Indonesia dan harusdisampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejakTanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Apabila deskripsi tentang Invensi yang ditulis dalambahasa asing tidak dilengkapi dengan terjemahan dalamBahasa Indonesia sampai dengan batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (3), Permohonandimaksud dianggap ditarik kembali.

(1)

(21

(3)

(41

Pasal 35

(3)

(4)


-t7-Pasal 35

(1) Dalam hal persyaratan dan kelengkapan permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum lengkap,Menteri memberitahukan secara tertulis kepadaPemohon untuk melengkapi persyaratan dankelengkapan Permohonan tersebut dalam waktu palinglama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal suratpengiriman pemberitahuan oleh Menteri.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diperpanjang paling larna 2 (dua) bulan.

Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengandikenai biaya.

Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertuliskepada Menteri disertai alasan sebelum batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)berakhir.

(5) Dalam hal keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukanpermohonan perpanjangan jangka waktu selainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secaratertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.

(6) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 6(enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 36

Apabila Pemohon tidak melengkapi persyaratan dankelengkapan Permohonan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3),dan/atau ayat (6), Menteri memberitahukan secara tertuliskepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarikkembali.

Pasal 37

(1)

(21

(3)

(4)

(s)


_18_

Pasal 37

Jika terhadap satu Invensi yang sama diajukan lebihdari satu Permohonan oleh pemohon yang berbeda danpada tanggal yang berbeda, permohonan yang diberiTanggal Penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkanuntuk diberi Paten.

Jika beberapa Permohonan untuk Invensi yang samasebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ianggalPenerimaan yang sama, Menteri memberitahukan secaratertulis dan memerintahkan kepada para pemohonuntuk berunding guna memutuskan Permohonan yangdipertimbangkan untuk diberi Paten.

Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib melakukan perundingan dan menyampaikan hasilkeputusannya kepada Menteri dalam waktu paling lama6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal suratpemberitahuan Menteri.

Dalam hal tidak tercapai persetujuan atau keputusan diantara para Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannyaperundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikanoleh Pemohon dalam waktu sebagaimana dimaksud padaayat (3), Menteri menolak Permohonan yang diajukanoleh beberapa Pemohon dengan Tanggal penerimaanyang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Menteri memberitahukan penolakan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada paraPemohon.

(1)

Bagian KelimaPerubahan dan Divisional Permohonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Permohonan dapat dilakukan perubahan atau divisionalatas inisiatif Pemohon dan/atau atas saran Menteri.Perubahan atau divisional sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan sebelum permohonan diberikeputusan persetujuan Paten.

(2t

Paragraf 2

$^1)-ilqy4{


-19-

Paragraf 2Perubahan Permohonan

(1)

(2)

Pasal 39

Permohonan dapat dilakukan perubahan terhadap:a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (1) huruf b, huruf e, dan/atau huruf f;dan/atau

b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.

Perubahan terhadap deskripsi tentang Invensi dan/atauklaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dan huruf cdapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebuttidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukandalam Permohonan terdahulu.Dalam hal perubahan dilakukan dengan menambahjumlah klaim dari Permohonan semula, menjadi lebihdari 10 (sepuluh) klaim maka terhadap kelebihan klaimtersebut dikenai biaya.

Jika Pemohon tidak membayar biaya sebagaimanadimaksud pada ayat (3), kelebihan klaim dianggapditarik kembali.

Pasal 40

Selain perubahan terhadap data permohonansebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1),Permohonan juga dapat diubah dari paten menjadi patensederhana atau sebaliknya.

Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud padaayat (1), yang telah memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25, dianggap diajukan padatanggal yang sama dengan Tanggal penerimaan semula.

(3)

(4)

(1)

(2)

Paragraf 3

PRESIDENREFU BLIK INDONESIA

-20-

Paragraf 3Divisional Permohonan

(l)

(2t

Pasal 41

Jika suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensiyang tidak merupakan satu kesatuan Invensisebagaimana dimaksud da,lam pasal 24 ayat (3),Pemohon dapat mengajukan divisional permohonan.

Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat diajukan secara terpisah dalam satuPermohonan atau lebih dengan ketentuan bahwa lingkuppelindungan yang dimohonkan dalam setiapPermohonan tersebut tidak memperluas lingkuppelindungan yang telah diajukan da_lam permohonansemula.

Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2), yang telah memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dianggapdiajukan pada tanggal yang sama dengan tanggatPenerimaan semula.

Dalam hal Pemohon tidak mengajukan divisionalPermohonan dalam batas waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 38 ayat (2), Pemeriksaan Substantif atasPermohonan hanya dilakukan terhadap Invensi yangmerupakan satu kesatuan Invensi.

(3)

(4t

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dandivisional Permohonal diatur dengan peraturin Menteri.

Bagian KeenamPenarikan Kembali permohonan

Pasal 43

Permohonan hanya dapat ditarik kembali oleh pemohonsebelum Menteri memberikan keputusan menyetujuiatau menolak Permohonan.

Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.

(3) Ketentuan

(l)

(2)


-21 -

(3) Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembaliPermohonan diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KetqjuhPermohonan yang Tidak Dapat Diterima dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Pasal 44

(1)

(21

Menteri tidak dapat menerima permohonan yangdiajukan oleh pegawai Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual atau orang yang karena tugasnya bekerjauntuk dan atas nama Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual, atau Kuasanya hingga I (satu) tahun sejakberhenti dengan alasan apapun dari Direktorat JenderalKekayaan Intelektual.

Setiap perolehan Paten atau hak yang berkaitan denganPaten bagi pegawai Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual atau orang yang karena tugasnya bekerjauntuk dan atas nama Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual hingga 1 (satu) tahun sejak berhenti denganalasan apapun dari Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual, dinyatakan tidak sah kecuali pemilikanPaten tersebut diperoleh karena pewarisan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 45

Seluruh dokumen Permohonan, terhitung sejak TanggalPenerimaan sampai dengan tanggal diumumkannyaPermohonan bersifat rahasia, kecuali bagi Inventor yangtidak bertindak sebagai Pemohon.

Setiap Orang wajib menjaga kerahasiaan seluruhdokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmeminta salinan seluruh dokumen permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenaibiaya.

Inventor yang tidak bertindak sebagai pemohonsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkanpernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukupbahwa yang bersangkutan adalah Inventor dari Invensiyang dimohonkan.

(41

BAB IV


-22-

BAB IVPENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

Bagian KesatuPengumuman

Pasal 46

Menteri mengumumkan Permohonan yang telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 25.Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 1g(delapan belas) bulan sejak:a. Tanggal Penerimaan; ataub. tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan

dengan Hak Prioritas.Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, pengumuman sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 6(enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan atas permintaanPemohon disertai dengan alasan dan dikenai biaya.

Pasal 47

(1) Pengumuman dilakukan melalui media elektronikdan/ atau media non-elektronik.

(2) Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat olehMenteri.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dapat dilihat dan diakses oleh setiap Orang.

Pasal 48

Pengumuman berlaku selama 6 (enam) bulan terhitungsejak tanggal diumumkannya permohonan.

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:a. nama dan kewarganegaraan Inventor;b. nama dan alamat lengkap pemohon dan Kuasa dalam

hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;c. judul Invensi;

(1)

(2)

(3)

(1)

(2t

d. Tanggal

d.

PRESIDEI!REPU BLIK INDONESIA

-23-

Tanggal Penerimaandan negara tempatdiajukan dalam halHak Prioritas;

abstrak Invensi;

klasifikasi Invensi;

gambar, dalam halgambar;

nomor pengumuman;

nomor Permohonan.

atau tanggal prioritas, nomor,permohonan yang pertama kali

Permohonan diajukan dengan

Permohonan dilampiri dengan

dan

e.

f.

o

h.

i.

(1)

(2)

(3)

Pasal 49

Setiap Orang dapat mengajukan pandangan dan/ataukeberatan secara tertulis kepada Menteri dengan disertaialasan atas Permohonan yang diumumkan.Pengajuan pandangan dan/ atau keberatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima olehMenteri dalam jangka waktu pengumuman.

Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menterimemberitahukan pandangan dan/atau keberatantersebut kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) Hariterhitung sejak tanggal pandangan dan/atau keberatanditerima.

Pemohon dapat mengajukan secara tertulis penjelasan,dan/atau sanggahan terhadap pandangan dan/ataukeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadaMenteri paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejaktanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksudpada ayat (3).

Menteri menggunakan pandangan dan/atau keberatan,penj elasan, dan/ atau sanggahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (4) sebagai tambahan bahanpertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

(41

(s)

Pasal 50

(2)

(3)

PRESIDENREPI-] BLIK IN DO N ESIA

-24-

Pasal 50

(1) Jika suatu Invensi berkaitan dengan kepentinganpertahanan dan keamanan negara, Menteri menetapkanPermohonan terhadap Invensi tersebut tidak diumumkansetelah berkonsultasi dengan instansi yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertahanan dan keamanan negara.

Menteri memberitahukan secara tertulis kepadaPemohon atau Kuasanya mengenai penetapanPermohonan yang tidak diumumkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

Dokumen Permohonan yang tidak diumumkan yangdikonsultasikan dengan instansi pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dariketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat(1).

Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan dokumenPermohonan yang dikonsultasikan.

Bagian KeduaPemeriksaan Substantif

Pasal 5 1

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secaratertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya.

Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 36 (tigapuluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukandalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (i)atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonandianggap ditarik kembali.

Menteri memberitahukan secara tertulis Permohonanyang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksudpada ayat (2) kepada Pemohon atau Kuasanya.

(4)

(1)

(21

(3)

(4)

(5) Apabila

(s)

(6)

(71

(8)

(1)

(21


-25-

Apabila permohonan pemeriksaan substantifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelumberakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), pemeriksaansubstantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktupengumuman.

Apabila permohonan pemeriksaan substantifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelahberakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), pemeriksaansubstantif dilakukan setelah tanggal diterimanyapermohonan pemeriksaan substantif tersebut.Permohonan pemeriksaan substantif terhadap divisionalPermohonan atau perubahan Permohonan dari paten kePaten sederhana atau sebaliknya harus diajukanbersamaan dengan pengajuan divisional permohonanatau perubahan Permohonan dari Paten ke patensederhana atau sebaliknya.

Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukanbersamaan dengan divisional permohonan atauperubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhanaatau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (Tl,divisional Permohonan atau perubahan permohonan dariPaten ke Paten sederhana atau sebaliknya dianggapditarik kembali.

Pasal 52

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan yang tidakdiumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50,dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggalpenetapan Menteri mengenai tidak diumumkannyaPermohonan yang bersangkutan.

Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak dikenai biaya.

Pasal 53

(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa.

(2) Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/ ataumenggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lainuntuk keperluan pemeriksaan substantif.

(3)Ahli

(3)

(4)

(s)

(6)


-26-

Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diangkat dandiberhentikan oleh Menteri.

Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh ahlisebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap samadengan hasil pemeriksaan yang dilakukan olehPemeriksa.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syaratpengangkatan dan pemberhentian ahli sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturanMenteri.

pasal 55

(1) Dalam hal pemeriksaan substantif dilakukan terhadapPermohonan dengan Hak Prioritas, Menteri dapatmeminta kepada Pemohon dan/atau kantor paten dinegara asal Hak Prioritas atau di negara lain mengenaikelengkapan dokumen berupa:

a. salinan sah surat yang berkaitan dengan hasilpemeriksaan substantif yang dilakukan terhadappermohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;

b. salinan sah dokumen paten yang telah diberikansehubungan dengan permohonan paten yang pertamakali di luar negeri;

c. salinan sah keputusan mengenai penolakan ataspermohonan Paten yang pertama kali di luar negeridalam hal permohonan paten dimaksud ditolak;

d. salinan sah keputusan penghapr.rsan paten yangpernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal patendimaksud pernah dihapuskan; dan/atau

e. dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 54

Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkanketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal g,Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), pasat 26, pasal 39ayat(21, Pasal 40, dan Pasal 41.

(2) Penyampaian

#trp_rrtt>€

PRESIDENR F:PU B LIK INDONESIA

-27 -

Penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secaraterpisah oleh Pemohon.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdijadikan sebagai dasar pertimbangan Menteri dalammemberikan keputusan menyetujui atau menolakPermohonan dengan Hak Prioritas.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata carapemeriksaan substantif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VPERSRTUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 57

Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui ataumenolak Permohonan paling lama 30 (tiga puluh) bulanterhitung sejak:

a. tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaansubstantif apabila permohonan pemeriksaan substantifdiajukan setelah berakhirnya jangka waktupengumuman; atau

b. berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) apabila permohonanpemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnyajangka waktu pengumuman.

Bagian KeduaPersetujuan

Pasal 58

(1) Menteri menyetujui Permohonan, jika berdasarkan hasilpemeriksaan substantif, Invensi yang dimohonkan patenmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 54.

(2)

(3)

(2) Dalam

(2) Dalam hal Permohonan disetujui, Menterimemberitahukan secara tertulis kepada pemohon atauKuasa bahwa Permohonannya diberi paten.

(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggalsurat pemberitahuan diberi Paten, Menteri menerbitkansertifikat Paten.

Pemohon tidak dapat menarik kembali permohonan ataumelakukan perbaikan deskripsi dan klaim dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan,kecuali Paten yang berkaitan dengan kepentinganpertahanan dan keamanan negara.

Menteri dapat memberikan petikan atau salinandokumen Paten kepada pihak yang memerlukannyadengan dikenai biaya.

(41

(s)

(6)

PRESIDENREPU ELIK INDONESIA

-28-

Pasal 59

Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas paten.

Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditentukan lingkup pelindungannya berdasarkan Invensiyang diuraikan dalam klaim.

(3) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (21 merupakan benda bergerak tidak berwrrjud.

pasal 60

Pelindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannyasertifikat Paten yang berlaku surut sejak TanggalPenerimaan.

Pasal 61

Pemegang Paten atau Kuasanya dapat mengajukanpermohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteridalam hal terdapat kesalahan data pada sertifikat patendan/ atau lampirannya.Dalam hal kesalahan data pada sertifrkat patenmerupakan kesalahan Pemohon, permohonan perbaikansertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikenai biaya.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3) Dalam

(3)

(4t

(s)


-29-

Dalam hal kesalahan data pada sertifikat paten bukanmerupakan kesalahan Pemohon, maka permohonanperbaikan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud padaayat (1), tidak dikenai biaya.

Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa perubahan nama dan/atau alamat pemegangPaten dicatat dan diumumkan oleh Menteri.Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatanperubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian KetigaPenolakan

Pasal 62

Dalam hal Pemeriksa melaporkan bahwa Invensi yangdimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Menterimemberitahukan secara tertulis kepada pemohon atauKuasanya guna memenuhi ketentuan dimaksud.Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mencantumkan:

a. ketentuan yang harus dipenuhi; danb. alasan dan referensi yang digunakan dalam

pemeriksaan substantif.Pemohon harus memberikan tanggapan dan/ataumemenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalamsurat pemberitahuan paling lama 3 (tiga) bulan terhitungsejak tanggal surat pemberitahuan.

Jangka,_waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dapat diperpanjang untuk waktu paling lama i 1a""ybulan.

Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dapat diperpanjang paling lama I (satu)bulan setelah berakhirnya jangka wiktu dimaksuddengan dikenai biaya.

(1)

(2)

(3)

(41

(s)

(6) Untuk

PRES IDENREPUBLIK IN DO N ESIA

-30_

(6) Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5),Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertuliskepada Menteri sebelum batas waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimaksud berakhir.

(7) Dalam hal terjadi keadaan darurat, pemohon dapatmengajukan permohonan perpanjangan selainsebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) secaratertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.

(8) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 6(enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Jika Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalamsurat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat(8), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada. Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu palinglambat 2 (dua) bulan.

(10) Jika Pemohon tidak memberikan tanggapansebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuandalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3), ayat (41, ayat (5), dan/atau ayat (8), Menterimemberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwaPermohonan dianggap ditarik kembali dalam waktupaling lambat 2 (dua) bulan.

Pasal 63

(1) Dalam hal terhadap Permohonan dilakukan divisional,Menteri menolak:

a. divisional Permohonanmelampaui batas waktudalam Pasal 38 ayat (2);

b. klaim atau beberapa klaimpelindungan dalam

yang pengaJuannyasebagaimana dimaksud

yang memperluas lingkupdivisional Permohonan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4l ayat (2\;

c. Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan dariPermohonan semula.

(2) Dalam

ESQ^\,

tr^*y-flc>,.€


-31 -

(2) Dalam hal Permohonan ditolak, Menterimemberitahukan penolakan dimaksud secara tertulisdisertai alasan dan pertimbangan yang menjadi dasarpenolakan kepada Pemohon atau Kuasanya.

BAB VIKOMISI BANDING PATEN DAN PERMOHONAN BANDING

Bagian KesatuKomisi Banding Paten

Pasal 64

Komisi Banding Paten mempunyai tugas menerima,memeriksa, dan memutus:

a. permohonan banding terhadap penolakanPermohonan;

b. permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi,klaim, dan/ atau gambar setelah Permohonan diberiPaten; dan

c. permohonan banding terhadap keputusan pemberianPaten.

Susunan Komisi Banding Paten terdiri atas:a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; danc. paling banyak 30 (tiga puluh) orang anggota yang

berasal dari unsur:

1. 15 (lima belas) orang ahli di bidang paten; dan2. 15 (1ima belas) orang Pemeriksa.

Anggota Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteriuntuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkatkembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggotaKomisi Banding Paten.

(1)

(2)

(3)

(4t

Pasal 65

(1)

(21

PRESIDENREPU ELIK INDONESIA

_32_

Pasal 65

Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi BandingPaten membentuk majelis yang berjumlah ganjil palingsedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang,yang salah satunya ditetapkan sebagai ketua.Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal darianggota Komisi Banding Paten yang salah satuanggotanya adalah Pemeriksa dengan jabatan palingrendah Pemeriksa Madya yang tidak melakukanpemeriksaan substantif terhadap Permohonan.Dalam hal majelis berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang,Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berjumlah lebih sedikit dari anggota majelis selainPemeriksa.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, fungsi,dan wewenang Komisi Banding Paten diatur denganPeraturan Menteri.

Bagian KeduaPermohonan Banding

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

Permohonan banding dapat diajukan terhadap:a. penolakan Permohonan;

b. koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambarsetelah Permohonan diberi Paten; dan/atau

c. keputusan pemberian Paten.

Permohonan banding diajukan secara tertulis olehPemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Patendengan tembusan yang disampaikan kepada Menteridengan dikenai biaya.

(3)

(1)

(21

Paragraf 2


-33-

Paragraf 2Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan

(1)

(2t

(3)

(4t

(s)

(6)

(7t

(8)

Pasal 68

Permohonan banding terhadap penolakan permohonandiajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejaktanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakanPermohonan.

Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan bandingsetelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pemohon tidak dapat mengajukan kembalipermohonan banding.

Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaanatas permohonan banding terhadap penolakanPermohonan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulansejak tanggal penerimaan permohonan banding.Dalam permohonan banding sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatanserta alasan terhadap penolakan Permohonan.

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) tidakmempakan alasan atau penjelasan baru yangmemperluas lingkup Invensi.

Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainyapemeriksaan atas permohonan banding sebagaimanadimaksud pada ayat (3).

Dalam hal Komisi Banding Paten memutuskan untukmenerima permohonan banding terhadap penolakanPermohonan maka Menteri akan menindaklanjutidengan menerbitkan sertifrkat Paten.

Dalam hal permohonan banding terhadap penolakanPermohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat(7), Menteri mencatat dan mengumumkannya melaluimedia elektronik dan/atau media non-elektronik.

Paragraf 3

ItrRESIDENtl EP ll B LIl\ |hlDot.tE:]lr\

-34-

permohonan Banding t .n.a.pPil?5i11 1,""Gambar Setelah permohonan

Deskripsi, Klaim, dan/atauDiberi Paten

(l)

Pasal 69

Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi,klaim, dan/atau gambar setilah permohonan diberiPaten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejaktanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberiPaten.

Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan bandingsetelah melewati jangka waktu sebagai-mana dimaksuJpada ayat (1), Pemohon tidak dapat mingajukan kembalipermohonan banding.

Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaanatas permohonan banding terhadap lioreksi atasdeskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonandiberi Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulansejak tanggal penerimaan permohonan banding.Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusterbatas pada hal-hal sebagai berikut:a. pembatasan lingkup klaim;b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi;

dan/atau

c. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atauambigu.

Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidakmengakibatkan lingkup pelindungin Invensi lebih luasdari .lingkup pelindungan Invenii yang pertama kalidiajukan.

Keputusan Komisi Banding paten ditetapkan paling lama6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dimulainyapemeriksaan

_ atas permohonan bandin[ sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Dalam hal Komisi Banding paten memutuskan untukmenerima permohonan banding terhadap koreksi atasdeskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonandiberi Paten maka Menteri akan menindaklanjuti denganmengubah lampiran sertifikat.

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8) Dalam

o r o u J.T,[ n,'1,

5] n, r., o-35-

(8) Dalam ha1 permohonan banding terhadap koreksi atasdeskripsi, klaim, dan/ atau gambar diterimasebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri mencatatdan mengumumkannya melalui media elektronikdan/ atau media non-elektronik.

Paragraf 4Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten

Pasal 70

Permohonan banding terhadap keputusan pemberianPaten diajukan secara tertulis oleh pihak yangberkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi BandingPaten dengan tembusan yang disampaikan kepadaMenteri dengan dikenai biaya.

Permohonan banding terhadap keputusan pemberianPaten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9(sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberiPaten.

Apabila permohonan banding terhadap keputusanpemberian Paten yang telah diberikan kepada PemegangPaten diajukan melewati jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (2), pihak yang berkepentingan atauKuasanya dapat melakukan upaya hukum denganmengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaanatas permohonan banding terhadap keputusanpemberian Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulansejak tanggal penerimaan permohonan banding.

Dalam permohonan banding terhadap keputusanpemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasandengan dilengkapi dengan bukti pendukung yang kuat.Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainyapemeriksaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat(4).

Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan sebagianpermohonan banding terhadap keputusan pemberianPaten, Menteri menindaklanjuti dengan mengubahlampiran sertifikat.

(1)

(21

(3)

(41

(s)

(6)

(71

(8) Dalam

(8)

(e)

PRESIDENREPUBLIK II{ DON ES IA

-36-

Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan seluruhisi permohonan banding terhadap keputusan pemberianPaten maka Menteri mencabut sertifikat.Terhadap putusan Komisi Banding Paten sebagaimanadimaksud pada ayat (7) atau ayat (8), Menteri mencatatdan mengumumkannya melalui media elektronikdan/ atau media non-elektronik.

Pasal 71

Komisi Banding Paten wajib mengirimkan suratpemberitahuan dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) Hari terhitung sejak tanggal keputusan menerimaatau menolak atas:

a. permohonan banding terhadap penolakan Permohonan;

b. permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi,klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberiPaten; dan

c. permohonan banding terhadap keputusan pemberianPaten.

Bagian KetigaUpaya Hukum

Pasal 72

Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatanatas keputusan penolakan Komisi Banding Paten kePengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulanterhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuanpenolakan.

Pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi penolakan permohonan banding Patenterhadap:

a. penolakan Permohonan;

b. koreksi atas deskripsi, klaim dan/atau gambar; danc. keputusan pemberian Paten.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimanadimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan kasasi.

(1)

(2)

(3)

Pasal 73


- J/ -

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan,pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan binding patenserta permohonan banding atas pemberian paten diaturdengan Peraturan Menteri.

BAB VIIPENGALIHAN HAK, LISENSI, DAN PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Bagian KesatuPengalihan Hak

Pasal74

Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baikseluruhnya maupun sebagian karena:a. pewarisan;

b. hibah;

c. wasiat;

d. wakaf;

e. perjanjian tertulis; atauf. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan

peraturan pemndang-undangan.

Pengalihan hak atas Paten sebagaimana dimaksud padaayat (1), harus disertai dokumen asli paten berikul haklain yang berkaitan dengan paten.

Segala bentuk pengalihan hak atas paten sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan diumumkandengan dikenai biaya.

Terhadap pengalihan hak atas paten yang tidak sesuaidengan ketentuan sebagaimana dimakiud pada ayat (1),ayat (21, dan ayat (3), segala hak dan kewajiban masihmelekat pada Pemegang paten.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatanpengalihan Paten diatur dengan peraturan pemerintah.

(1)

(2\

(3)

(4t

(s)

Pasal 75


-38-

pasal 75

Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetapdimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat paten.

Bagian KeduaLisensi

Pasal 76

Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepadapihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusifmaupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat mencakup semua atau sebagian perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan danberlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

Pasal77

Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam pasal 76berhak melaksanakan sendiri Patennya, kecualidiperj anjikan lain.

gt)-fj,,$*€

Pasal 78

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapatmerugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuatpembatasan yang menghambat kemampuan bangsaIndonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, danpengembangan teknologi.

(1)

(21

(3)

Pasal 79

(1) Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumurnkan olehMenteri dengan dikenai biaya.

(2) Jrka


_39_

(2) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dan tidakdiumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),perjanjian Lisensi dimaksud tidak mempunyai akibathukum terhadap pihak ketiga.

(3) Menteri menolak permohonan pencatatan perjanjianLisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjianLisensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian KetigaLisensi-wajib

Paragraf 1

Umum

Pasal 8l

Lisensi-wajib bersifat non-eksklusif.

Pasal 82

(1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakanPaten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteriatas dasar permohonan dengan alasan:

a. Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajibanuntuk membuat produk atau menggunakan proses diIndonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 20ayat (1) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam)bulan setelah diberikan paten;

b. Paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten ataupenerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yangmerugikan kepentingan masyarakat; atau

c. Paten hasil pengembangan dari paten yang telahdiberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpamenggunakan Paten pihak lain yang masih dalampelindungan.

(2) Permohonan


-40_

(2) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikenai biaya.

paragraf 2Permohonan Lisensi-wajib

(1)

(21

(3)

Pasal 83

Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 82 ayat (t) huruf i dapatdiajukan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluhenam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten.

Permohonan Lisensiwajib dengan alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf cdapat diajukan setiap saat setelah paten diberikan.Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksuddalam Pasal 82 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikanapabila Paten yang akan dilaksanakan mengandungunsur pembaruan yang lebih maju daripada paten yangtelah ada.

Pasai 84

Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal g2ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Menteri jika:a. pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan bukti

mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiriPaten dimaksud secara penuh dan mempunyaifasilitas untuk melaksanakan paten yangbersangkutan dengan secepatnya;

b. pemohon atau Kuasanya telah berusaha mengambillangkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12(dua belas) bulan untuk mendapatkan Liiensi dariPemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisiyang wajar tetapi tidak memperoleh hasil; dan

c. Menteri berpendapat Paten dimaksud dapatdilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yinglayak dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aharus dilengkapi keterangan dari instansi yang memilikikompetensi yang diberikan atas permintian pemohonatau Kuasanya.

(1)

(2t

Pasal 85

pasal g5

Dalam hal Lisensi-wajib diajukan berdasarkan alasansebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf cmaka:

a. Pemegang Paten berhak saling memberikan Lisensiuntuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkanpersyaratan yang wajar; dan

b. penggunaan Paten oleh penerima Lisensi tidak dapatdialihkan kecuali jika dialihkan bersama-sama den[anPaten lain.

Pasal 86

Pemeriksaan atas permohonan Lisensi-wajib dilakukanoleh tim ahli yang bersifat ad-hoc yang dibentuk olehMenteri sesuai dengan bidang Paten yang diajukanLisensi-wajib.

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), tim ahli memanggil pemegang patenuntuk didengar pendapatnya.

Pemegang Paten wajib menyampaikan pendapat dalamjangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejaktanggal pemberitahuan.

Jika Pemegang Paten tidak menyampaikan pendapatnyadalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3), Pemegang Paten dianggap menyetujui pemberianLisensi-wajib.

(1)

(2)

(3)

(41


_4I_

Pasal 87

(1) Menteri memberitahukan keputusan mengabulkan,menunda, atau menolak permohonan Lisensi_wajibkepada:

a. pemohon atau Kuasanya; danb. Pemegang Paten atau Kuasanya.

Paragraf 3Pemberian, Penundaan, atau Penolakan permohonan Lisensi-wajib

(2) Pemberitahuan

PRESIDENREPt.I EILIK IN DO N ESIA

-42-

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejaktanggal ditetapkannya keputusan mengabulkan,menunda atau menolak permohonan Lisensi-wajib.

(1)

(2)

Pasal 88

Dalam hal Menteri mengabulkan permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, Menterimenetapkan Keputusan Menteri mengenai pemberianLisensi-wajib kepada pemohon atau Kuasanya, termasukbesarnya Imbalan dan cara pembayarannya.

Penetapan keputusan pemberian Lisensi-wajibsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan datamjangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hariterhitung sejak tanggal pengajuan permohonan Lisensi-wajib.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak termasuk jangka waktu penundaan paling larna 12(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuanpenundaan oleh Menteri.

Keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat:

a. Lisensi-wajib bersifat non-eksklusif;b. alasan pemberian Lisensi-wajib;

c. bukti, termasuk keterangan atau penjelasan sebagaidasar pemberian Lisensi-wajib;

d. jangka waktu Lisensi-wajib;

e. besar Imbalan yang harus dibayarkan penerimaLisensi-wajib kepada Pemegang paten dan carapembayarannya;

f. syarat berakhirnya Lisensi-wajib dan hal yang dapatmembatalkannya;

g. lingkup Lisensi-wajib untuk seluruh atau sebagiandari Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib; dan

h. hal-hal lain yang diperlukan untuk menjagakepentingan para pihak yang bersangkutan secaraadil.

(s)

(41

(5) Ketentuan


-43_

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format keputusanpemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 89

Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajibsebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (l) dapatdiajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Pasal 90

Menteri dapat menunda atau menolak pemberianLisensi-wajib jika berdasarkan rekomendasi tim ahli danketerangan Pemegang Paten, Paten dimaksudmemerlukan waktu lebih lama dari 36 (tiga puluh enam)bulan untuk pelaksanaannya secara komersial diIndonesia.

Keterangan Pemegang Paten sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus disertai dengan bukti bahwa jangkawaktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan belum cukupuntuk melaksanakan Patennya secara komersial diIndonesia.

Pasal 9 I

Penundaan pemberian Lisensi-wajib sebagaimanadimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diberikan untukjalg]<a waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitungsejak tanggal pemberitahuan penundaan pemberianLisensi-wajib oleh Me nteri.

Menteri menetapkan keputusan mengabulkan ataumenolak permohonan Lisensi-wajib dalam jangka waktupaling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggatberakhirnya jangka waktu penundaan.

Pasal 92

Penerima Lisensi-wajib harus membayar Imbalan kepadaPemegang Paten.

Ketentuan mengenai besaran Imbalan dan carapembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri.

(1)

(21

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 93

(1)

(2t

(3)


-44-

Pasal 93

Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untukmemproduksi produk farmasi yang diberi paten diIndonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas imporpengadaan produk farmasi yang diberi paten diIndonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesiaguna pengobatan penyakit pada manusia.Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untukmengekspor produk farmasi yang diberi paten dandiproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit padamanusia berdasarkan permintaan dari negzraberkembang atau negara belum berkembang.

Paragraf 4Pencatatan Lisensi-wajib

Pasal 94

Menteri wajib mencatat pemberian Lisensi-wajib dalamdaftar umum Paten dan mengumumkannya melaluimedia elektronik dan/atau media non-elektronik.Pencatatan dan pengumuman pemberian Lisensi-wajibsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitungsejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberianLisensi-wajib oleh Menteri.

Pasal 95

Menteri menyampaikan salinan keputusan pemberianLisensi-wajib kepada:

a. pemohon Lisensi-wajib atau Kuasanya; danb. Pemegang Paten atau Kuasanya.

Penyampaian salinan keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanpaling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggalditetapkannya keputusan pemberian Lisensi-wajibsebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).

(1)

(2)

(l)

(2)

Pasal 96

ffi(1)

(2t


-45-

Pasal 96

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan petikankeputusan pemberian Lisensi-wajib.Permohonan petikan keputusan pemberian Lisensi-wajibsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajuklnsecara tertulis, baik secara elektronik maupun non_elektronik kepada Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual dengan dikenai biaya.

Paragraf 5Pelaksanaan Lisensi-wajib

pasal 97

Lisensi-wajib diberikan kepada penerima Lisensi-wajibuntuk jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktupelindungan Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib.

Pasal 98

Pelaksanaan Lisensi-wajib oleh penerima Lisensi-wajibdianggap sebagai pelaksanaan paten yang dimohonkanLisensi-wajib.

Pasal 99

Pemberian Lisensi-wajib tidak membebaskan kewajibanPemegang Paten untuk melakukan pembayaran Liay"tahunan sesuai dengan ketentuan peraturarr perundang_undangan.

Pasal 100

pala.m- hal Lisensi-wajib terkait dengan teknologi semikonduktor, penerima Lisensi-wajib hanya dapatmenggunakan Lisensi-wajib dimaksud untuk:a. kepentingan umum yang tidak bersifat komersial; atau

b. melaksanakan

PRESIDENREPUELII( INDONESIA

-46-

b. melaksanakan tindakan yang ditentukan berdasarkanputusan pengadilan atau keputusan lembaga terkaityang menyatakan bahwa pelaksanaan paten dimaksudmempakan tindakan monopoli atau persaingan usahatidak sehat.

Pasal 101

Dalam rangka melaksanakan Lisensi-wajib, penerimaLisensi-wajib dapat melakukan kerja sama dengan pihaklain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 6Pengalihan Lisensi-wajib

Pasal 102

Lisensi-wajib tidak dapat dialihkan, kecuali karenapewarisan.

Dalam ha1 Lisensi-wajib dia.tihkan karena pewarisan,Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajibtetap berlaku kepada ahli warisnya.Lisensi-wajib yang beralih karena pewarisansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkankepada Menteri untuk dicatat dalam daftar umum patendan diumumkan melalui media elektronik dan/ataumedia non-elektronik,

Lisensi-wajib yang beralih karena pewarisansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap teiikat olehsyarat pemberiannya dan ketentuan lain terutamamengenai jangka waktu yang diatur dalam keputusanpemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalamPasal 88 ayat (4).

Jika ahli waris tidak melaporkan pengalihan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepadaMenteri, Keputusan Menteri mengenai pemberianLisensi-wajib tidak berlaku

(1)

(2t

(3)

(4)

(s)

Paragraf 7

(1)

(2)

(s)

(4)

PRESIDENREtrUBLII( INDONESIA

-47-

Paragraf 7Berakhirnya Lisensi-wajib

pasal 103

Lisensi-wajib berakhir karena selesainya jangka waktuyang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi_wajib oleh Menteri atau karena putusan pengadilanNiaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapyang membatalkan Keputusan Menteri mengenaipemberian Lisensi-wajib.

Selain karena selesainya jangka waktu Lisensi-wajib danputusan Pengadilan Niaga yang membatalkan pemberianLisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Lisensi-wajib juga berakhir karena pembataianberdasarkan Keputusan Menteri atas pLrmohonanPemegang Paten jika:

a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi-wajib tidak ada lagi;

b. penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Lisensi-wajib atau tidak melakukan usaha persiapan yangsepantasnya untuk segera melaksanakan Lisensi_wajib; atau

c. penerima Lisensi-wajib tidak menaati syarat danketentuan lainnya.

Permohonan pembatalan keputusan pemberian Lisensi_wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b dapat dilakukan setelah penerimi Lisensi_wajib tidak melaksanakan paten berdasarkan Lisensi_wajib dalam jangka wakt:u 24 (dua puluh empat) bulanterhitung sejak tanggal keputusan pemberian Lisensi_wajib.

Syarat dan ketentuan lainnya yang harus ditaati olehpenerima Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf c dapat berupa:a. pembayaran Imbalan; ataub. ketaatan atas lingkup Lisensi,yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi_wajib.

Pasal 1O4

(1)

(21

FRL-:iiL)lll.ll? F-F'LlL'l l. I1., Il\lt-r (,I .lE li Il\

_48_

Pasal 104

Menteri wajib memberitahukan keputusan pembatalanLisensiwajib sebagaimana dimaksud dalam' pasal 103ayat (21 kepada:

a. Pemegang Paten atau Kuasanya; danb. penerima Lisensi-wajib atau Kuasanya.Pemberitahuan Keputusan Menteri mengenaipembatalan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu palingfma ]+ (empat belas) Hari terhitung sejak tanggalditetapkannya Keputusan Menteri meng-nai pembataLanLisensi-wajib.

Pasal 105

Menteri wajib mencatat berakhirnya Lisensi_wajibsebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) danayat (2) dalam daftar umum paten dan mengumumkanmelalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.Pencatatan berakhirnya Lisensi-wajib sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktupaling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggalberakhirnya Lisensi-wajib.

Pasal 106

Berakhirnya Lisensi-wajib berakibat pulihnya hak pemegangPaten atas Paten terhitung sejak tanggal pencatatansebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayailt).

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberianLisensi-wajib diatur dengan peraturan Menteri.

(1)

(2)

Bagian Keempat

(1)

(2)

ffiPF]tr!JIIJEN

tlEFU BLII'\ I I.IDONES I,1\_49_

Bagian KeempatPaten Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Pasal 108

Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminanfidusia.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas patensebagai objek jaminan fidusia diatur dengan peraturanPemerintah.

BAB VIIIPELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

Pasal 109

(1) Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten diIndonesia berdasarkan pertimbangan:a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;

ataub. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan

masyarakat.Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dilaksanakan secara terbatas,untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifatnon-komersial.Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturanPresiden.Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimanadimaksud,pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktutertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengarpertimbangan dari Menteri dan menteri terkait atiupimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidangterkait.

(21

(3)

(4t

Pasal ll0Pelaksanaan paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 109 ayat (1) huruf a meliputi:a. senjata api;

b. amunisi;

c. bahan

*ntt*^u

F!6.*@

qft

c.

d.

e.

f.

h.


-50-

bahan peledak militer;intersepsi;

penyadapan;

pengintaian;

perangkat penyandian dan perangkatdan/atauproses dan/atau peralatan pertahanannegara lainnya.

analisis sandi;

dan keamanan

Pasal 111

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1O9 ayat (1) huruf b meliputi:a. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya

mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangipenyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematianmendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkankecacatan yang signifikan, dan merupakan KedaruratanKesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia(KKMMD);

b. produk kimia dan/ atau bioteknologi yang berkaitandengan pertanian yang diperlukan untuk ketahananpangan;

c. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hamadan/atau penyakit hewan yang berjangkit secaia luas;dan/ atau

d. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencanaalam dan/atau bencana lingkungan hidup.

Pasal 112

(1) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh pemerintah berkaitandengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a din pasal110, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hakeksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.

(2) Dalam

(1)

(2)

(3)

(41

PRESIDENREPU BLII< INDONESIA

-51 -

(2) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh pemerintah untukkebutuhan sangat mendesak bagi kepentinganmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 109ayat (1) huruf b dan Pasal 111, tidak mengurangi hakPemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnyasebagaimana dimaksud dalam pasal 19.

Pasal 113

Paten yang mengganggu atau bertentangan dengankepentingan pertahanan dan keamanan negara hanyadapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksuduntuk melaksanakan sendiri Paten sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pelaksanaan paten hanya dapatdilakukan oleh Pemegang Paten dengan persetujuanPemerintah.

Pemegang Paten yang Patennya dilaksanakan sendirioleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biayatahunan.

Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (21dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunansampai dengan Paten dapat dilaksanakan.

Pasal 114

Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanakan patenyang penting bagi pertahanan dan keamanan negaraatau bagi kebutuhan sangat mendesak untukkepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal 109 ayat (1) dan Paten yang mengganggu ataubertentangan dengan kepentingan pertahanan dankeamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat(1) Pemerintah memberitahukan secara tertulis mengenaihal dimaksud kepada Pemegang paten.

Salinan Peraturan Presiden mengenai persetujuanpelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dikirim oleh Menterikepada Pemegang Paten.

(1)

(21

(3) Pelaksanaan

(3)

(4)

(1)

(21

(1)

(21

Pasal 115

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan pasal 113 ayat(l) dilakukan dengan memberikan Imbalan yang wajarkepada Pemegang Paten.

Pemerintah memberikan Imbalan yang wajar kepadaPemegang Paten sebagai kompensasi atas pelaksanaanPaten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalamPasal 109 ayat (1).

Pasal 116

Dalam hal Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiriPaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1),Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untukmelaksanakan.

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemenuhi persyaratan:

a. memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan paten;

b. tidak mengalihkan pelaksanaan paten dimaksudkepada pihak lain; dan

c. memiliki cara produksi yang baik, peredaran, danpengawasan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Pemberian Imbalan atas nama pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 115 dilakukan oleh pihak ketigayang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

PRESIDENREtrU BLIK INDONESIA

-52-

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dicatat dalam daftarumum paten dan diumumkan melalui media elektronikdan/ atau media non-elektronik.Keputusan Pemerintah bahwa suatu paten dilaksanakansendiri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalamPasal 109 ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 117

(1)

(2)

(3)

(4)

(r)

(2t

PRESIDENREPUBLIK IN DON ES IA

-53-

Pasal 117

Dalam hal Pemegang Paten tidak menyetujui besaranImbalan yang diberikan oleh pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 15, pemegang paten dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukand-alam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh)Hari terhitung sejak tanggal pengiriman salinanPeraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal109 ayat (3).

D1l.* hal Pemegang Paten tidak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Fat..,dianggap menerima besarnya Imbalan yr.rrg t.lahditetapkan.

Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak menghentikan pelaksanaan patenoleh Pemerintah.

Pasal 118

Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban pembayaranbiaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan olehPemerintah dengan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a.

Pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan atasPaten yang dilaksanakan oleh pemerintah denganpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal i09ayat (1) huruf b.

pasal 119

Biaya pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaanPaten oleh Pemerintah diatur dengan peraturan presiden.

BAB IX

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-54-

BAB IXPATEN SEDERHANA

Pasal 121

Semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang iniberlaku secara mutatis mutandi"s untuk Paten sederhana,kecuali ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, dan ditentukanlain dalam Bab ini.

Pasal 122

(1) Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.(2) Permohonan pemeriksaan substantif atas paten

sederhana dapat dilakukan bersamaan denganpengajuan Permohonan Paten sederhana atau palinglama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal PenerimaanPermohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.

(3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif atas patensederhana tidak dilakukan dalam batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biayapemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidakdibayar, Permohonan Paten sederhana dianggap ditarikkembali.

(1)

(21

(3)

Pasal 123

Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukanpaling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 3 (tiga) bulanterhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan patensederhana.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejaktanggal diumumkannya Permohonan Paten sederhana.Pemeriksaan substantif atas Permohonan patensederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumumansebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

Pasal L24

(1)

(21

(s)

PRES iDENREPUBLIK INDONESIA

-55-

Pasal 124

Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujuiatau menolak Permohonan paten sederhana paling lama12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaanPermohonan Paten sederhana.

Paten sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dandiumumkan melalui media elektronik dan/atau medianon-elektronik.

Menteri memberikan sertifikat paten sederhana kepadaPemegang Paten sederhana sebagai bukti hak.

BAB XDOKUMENTASI DAN PELAYANAN INFORMASI PATEN

Pasal 125

(1) Menteri menyelenggarakan dokumentasi dan pelayananinformasi Paten.

(2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi dan pelayananinformasi Paten sebagaimana dimaksud pada

"y"t 1t;,Menteri membentuk sistem dokumentasi dan jaringaninformasi Paten yang bersifat nasional.

BAB XIBIAYA

Pasal 126

P,embayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajibdilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejaktanggal sertifikat Paten diterbitkan.Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) untuk Paten dan paten sederhana, meliputibiaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sijakTanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi patenditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan palinglambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang samadengan Tanggal penerimaan pada periode masapelindungan tahun berikutnya.

(1)

(2)

(3)

(4) Pengecualian

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

-56-

(4) Pengecualian pembayaran biaya tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturanPemerintah.

Pasal 127

Pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan olehPemegang Paten atau Kuasanya.

Dalam hal Pemegang Paten tidak bertempat tinggal atautidak berkedudukan tetap di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, pembayaran biaya tahunan harusdilakukan melalui Kuasanya di Indonesia.Kuasa memberitahukan besar biaya tahunan kepadaPemegang Paten dan melakukan pembayaran biayatahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas namaPemegang Paten.

Pasal 128

Dalam hal biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 126 belum dibayar sampai dengan jangka waktuyang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus.Penundaan pembayaran biaya tahunan dapat diajukanoleh Pemegang Paten dengan mengajukan suratpermohonan untuk menggunakan mekanisme masatenggang waktu kepada Menteri.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21diajukan paling Iama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggaljatuh tempo pembayaran biaya tahunan.Pemegang Paten yang mengajukan surat permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (21 melakukanpembayaran biaya tahunan pada masa tenggang waktupaling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggalberakhirnya batas waktu pembayaran biaya tahunanPaten.

Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud padaayat (3) dikenai biaya tambahan sebesar loOyo (seratuspersen) dihitung dari total pembayaran biaya tahunan.

(1)

(2t

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6) Selama

(6)


-57 -

Selama Pemegang Paten belum melakukanbiaya tahunan dalam masa tenggang waktudimaksud pada ayat (4):

a. Pemegang Paten tidak dapat melarang pihak ketigauntuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 dan melisensikan serta mengalihkanPaten kepada pihak ketiga;

b. pihak ketiga tidak dapat melaksanakan tindakansebagaimana dimaksud dalam pasal 19; dan

c. Pemegang Paten tidak dapat melakukan gugatanperdata atau tuntutan pidana.

Pasal 129

Seluruh biaya yang diterima berdasarkan Undang_Undang ini, merupakan penerimaan negara bukan pajak.Menteri dengan persetujuan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasaldari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (i) sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturanPemerintah.

BAB XIIPENGHAPUSAN PATEN

pasal 130

Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:a. permohonan penghapusan dari pemegang paten

dikabulkan oleh Menteri;b. putusan pengadilan yang menghapuskan paten

dimaksud telah mempunyai kekuatan hulum tetap;c. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh

Komisi Banding paten; ataud. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar

biaya tahunan.

pembayaransebagaimana

(1)

(2)

(3)

Pasal 131

FRESIDENREPUBLIK IN DO N ESIA

-58-

(2t

(3)

(41

(s)

(6)

Pasal 131

(1) Penghapusan Paten dengan alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 130 huruf a diiakukanberdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukanoleh Pemegang Paten terhadap seluruh atau sebagianklaim kepada Menteri.

Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaimsebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian klaimdisesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkupklaim dimaksud.

Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidakmemberikan persetujuan secara tertulis yangdilampirkan pada permohonan penghapusan paten.

Keputusan mengenai penghapusan paten sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulisoleh Menteri kepada:

a. Pemegang Paten atau Kuasanya; danb. penerima Lisensi atau Kuasanya.

Keputusan mengenai penghapusan paten sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dicatat dan diumumkan melaluimedia elektronik dan/ atau media non-elektronik olehMenteri.

Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (l)berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Menterimengenai penghapusan Paten.

Pasal 132

(1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilansebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf bdilakukan jika:a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, Pasal 4, atau pasal 9 seharusnya tidakdiberikan;

b. Paten yang berasal dari sumber daya genetikdan/atau pengetahuan tradisional tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26;

c. Paten

(2t

(3)

PRESIDENREPUBLIK IN DON ES IA

-59-

c. Paten dimaksud sama dengan paten lain yang telahdiberikan kepada pihak lain untuk Invensi y".rgsama;

d. Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampumencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalambentuk dan cara yang merugikan kepentinganmasyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggalpemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atausejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalamhal diberikan beberapa Lisensi-wajib; atau

e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20.

Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukanoleh pihak ketiga kepada Pemegang paten melaluiPengadilan Niaga.

Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan olehPemegang Paten atau penerima Lisensi kepadaPengadilan Niaga agar Paten lain yang sama denganPatennya dihapuskan.

(4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat(i) huruf d dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihaklain yang mewakili kepentingan nasional terhadapPemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepadaPengadilan Niaga.

Pasal 133

Jika gugatan penghapusan paten sebagaimana dimaksuddalam Pasal 132 hanya mengenai satu atau beberapa klaimatau bagian dari klaim, penghapusan dilakukan hanyaterhadap satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaimyang penghapusannya digugat.

Pasal 134


_60_

(1)

Pasal 134

Paten dapat dihapuskan berdasarkan alasansebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf d, jikapemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayarbiaya tahunan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 126 atau Pasal 128 ayat (l).Menteri wajib memberitahukan kepada pemegang patendalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum patendimaksud dinyatakan hapus berdasarkan alasansebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tidak diterimanya surat pemberitahuan oleh pemegangPaten sebagaimana dimaksud pada ayat (21, tidakmengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(i ).

Pasal 135

(1) Dalam hal Paten dinyatakan dihapus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 130, Menteri memberitahukansecara tertulis, dalam bentuk elektronik atau non-elektronik mengenai penghapusan dimaksud kepada:

a. Pemegang Paten atau Kuasanya; danb. penerima Lisensi atau Kuasanya.

(2) Paten yang dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dicatat dan diumumkan.

Pasal 136

Pemegang Paten atau penerima Lisensi yang dinyatakanhapus, tidak dikenai kewajiban membayar biaya tahunan.

Pasal 137

Penghapusan Paten menghilangkan segala akibat hukumyang berkaitan dengan Paten dan hal lain yang berasal dariPaten dimaksud.

(2t

(3)

Pasal 138

(1)

(2)


-61 -

Pasal 138

Kecuali ditentukan lain dalam putusan pengadilanNiaga, Paten hapus untuk seluruh atau sebagian sejaktanggal putusan penghapusan dimaksud telahmempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaimatau Pengadilan Niaga menghapuskan sebagian klaimatas Paten, klaim disesuaikan dengan tidak memperluasruang lingkup klaim dimaksud.

Pasal 139

Penerima Lisensi dari Paten yang dihapuskan karenaalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1)huruf c tetap berhak melaksanakan Lisensi yangdimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktuyang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak melakukan pembayaran Royalti yang seharusnyamasih wajib dilakukan kepada Pemegang paten yangPatennya dihapus.

Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligusRoyalti dari penerima Lisensi, Pemegang paten wajibmengembalikan jumlah Royalti yang sesuai dengan sisajangka waktu penggunaan Lisensi kepada pemegangPaten yang berhak.

Pasal 140

Lisensi dari Paten yang dinyatakan dihapus denganalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1)huruf c yang diperoleh dengan iktikad baik, sebelumdiajukan gugatan penghapusan atas paten yangbersangkutan, tetap berlaku terhadap paten lain.Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tetapberlaku dengan ketentuan bahwa penerima Lisensidimaksud untuk selanjutnya tetap wajib membayarRoyalti kepada Pemegang Paten yang tidak dihapuskan,yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikansebelumnya kepada Pemegang Paten yang patennyadihapuskan.

(r)

(2t

(3)

(1)

(2)

Pasal 141

$).)-ilgyrq@

Pasal 141

Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali,kecuali berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.

PRESIDENREPUBLIK INOONESIA

-62-

BAB XIIIPEMELESAIAN SENGKETA

Bagian KesatuUmum

Pasal 142

Pihak yang berhak memperoleh paten sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, pasal 12, dan Fasal 13dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika suatu patendiberikan kepada pihak lain selain dari yang berhakmemperoleh Paten.

mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niagaterhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpahak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (1).

(2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatditerima jika produk atau proses itu terbukti dibuatdengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten.

Bagian KeduaTata Cara Gugatan

Pasal 144

Gugatan didaftarkan kepada pengadilan Niaga dalamwilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat,Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luarwilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepadaPengadilan Niaga Jakarta pusat.

Pasal 143

(1) Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak

(1)

(2)

(3) Ketua

,o{r(?. {i'g^*)-r!qy4€

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-63-

(3) Ketua Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dalamwaktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggalgugatan didaftarkan.

(4) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktupaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggalgugatan didaftarkan.

(5) Juru sita melakukan pemanggilan para pihak palinglama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaanpertama diselenggarakan.

Pasal 145

(1) Dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberiPaten, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihaktergugat jika:

a. produk yang dihasilkan melalui proses yang diberiPaten dimaksud merupakan produk baru; atau

b. produk diduga merupakan hasil dari proses yangdiberi Paten, meskipun telah dilakukan upayapembuktian yang cukup, Pemegang Paten tetap tidakdapat menentukan proses yang digunakan untukmenghasilkan produk dimaksud.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pengadilan Niaga berwenang:

a. memerintahkan kepada Pemegang paten untukterlebih dahulu menyampaikan salinan sertilikatPaten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awalyang menjadi dasar gugatannya; dan

b. memerintahkan kepada pihak tergugat untukmembuktikan bahwa produk yang dihasilkannyatidak menggunakan proses yang diberi paten.

(3) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimanadimaksud pada ayat (i) dan ayat (2), hakim wajibmenjaga kepentingan tergugat untuk memperolehpelindungan terhadap proses yang telah diuraikan dipersidangan.

(4) Dalam

(1)

(2)

(3)

(41


-64-

(4) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, hakim ataspermintaan para pihak dapat menetapkan agarpersidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Pasal 146

Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal gugatandidaftarkan.

Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untukumum.

Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusankepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14(empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalamsidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinanputusannya tentang penghapusan paten yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual paling iama 14 (empatbelas) hari sejak putusan diucapkan.Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelahmenerima salinan putusan dari pengadilan Niaga.

Dalam hal salinan putusan pengadilan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan oleh KetuaPengadilan Niaga, Menteri tidak wajib mencatat danmengumumkan amar putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap.

Pasal 148

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksuddalam Pasal 746 ayat (1) hanya dapat diajukan kasasi.

(s)

(6)

Pasal 147

Tata cara gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIIIUndang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis untukPasal 132 dan Pasal 133.

Bagian Ketiga

(1)

(2)

PRESIDENREP U B LII( INDONESIA

-65-

Bagian KetigaKasasi

Pasal 149

Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal148 didaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telahmemutus gugatan dimaksud paling lama 14 (empatbelas) hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanyaputusan yang dimohonkan kasasi.

Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yangditandatangani oleh panitera pada tanggai yang samadengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 150

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasikepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1).

Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi danmemori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) harisejak memori kasasi diterima.

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memorikasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas)hari sejak tanggal termohon kasasi menerima memorikasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasikepada pemohon kasasi paling larna 7 (tujuh) hari sejakkontra memori kasasi diterima.

Pasai 151

Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasikepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tuluh) harisetelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 150 ayat (3).

Mahkamah Agung menetapkan hari sidang paling lama7 (tu.1uh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasiditerima.

(1)

(21

(3)

(4t

(1)

(2t

(3) Sidang

(1)

(21

(3)

(4)


-66-

(3) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulaidalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejaktanggal berkas perkara kasasi diterima.

Pasal 152

Putusan kasasi diucapkan paling lama 180 (seratusdelapan puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasiditerima oleh Mahkamah Agung.

Futusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinanputusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga palinglama 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan kasasidiucapkan.

Pengadilan Niaga melalui juru sita paling lama 7 (tujuh)hari setelah salinan putusan kasasi diterima wajibmenyampaikan kepada:a. pemohon;b. termohon; danc. Menteri.

Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelahmenerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga.

Bagian KeempatAlternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 153

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksuddalam Pasal I43, para pihak dapat menyelesaikansengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaiansengketa.Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatifpenyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(s)

(1)

(2)

Pasal 154


-67-

Pasal 154

Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaranPaten atau Paten sederhana para pihak harus terlebihdahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.

BAB XIVPENRTAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 155

Atas permintaan pihak yang dirugikan karena pelaksanaanPaten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapansementara untuk:a. mencegah masuknya barang yang diduga melanggar

Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan paten;

b. mengamankan dan mencegah penghilangan barangbukti oleh pelanggar; dan/ atau

c. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugianyang lebih besar.

Pasal 156

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertuliskepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempatterjadinya pelanggaran Paten dengan persyaratan sebagaiberikut:

a. melampirkan bukti kepemilikan paten;

b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuatterjadinya pelanggaran paten;

c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barangdan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan,dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan

d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/ataujaminan bank setara dengan nilai barang yang akaldikenai penetapan sementara.

Pasal 157

(2t

(3)

(4)

ITRISIDENREPLTRLtt( ll! t-] O N t: !; t.,r.

-66-

(3) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulaidalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejaktanggal berkas perkara kasasi diterima.

Pasal 152

(1) Putusan kasasi diucapkan paling lama 1g0 (seratusdelapan puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasiditerima oleh Mahkamah Agung.Putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinanputusan kasasi kepada panitera pengadilan Niaga palinglarrra 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan lasasidiucapkan.

Pengadilan Niaga melalui juru sita paling lama 7 (tujuh)hari setelah salinan putusan kasasi diterima wajibmenyampaikan kepada:a. pemohon;b. termohon; danc. Menteri.

Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelahmenerima salinan putusan dari pengadilan Niaga.

Bagian KeempatAlternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 153

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 143, para pihak dapat menyelesaikansengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaiansengketa.Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatifpenyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(s)

(l)

(2)

Pasal 154


-68-

Pasal 157

(1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhisyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, paniteraPengadilan Niaga mencatat permohonan penetapansementara dan wajib menyerahkan permohonandimaksud dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali duapuluh empat) jam kepada Ketua Pengadilan Niaga.

(2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejaktanggal diterimanya permohonan penetapan sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PengadilanNiaga menunjuk hakim untuk memeriksa permohonanpenetapan sementara.

Daiam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejaktanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), hakim harus memutuskan untuk mengabulkan ataumenolak permohonan penetapan sementara.

Dalam hal permohonan penetapan sementaradikabulkan, hakim menerbitkan surat penetapansementara.

Surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud padaayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenaitindakan penetapan sementara dalam waktu paling lama1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak,hakim memberitahukan penolakan dimaksud kepadapemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 158

(1) Dalam ha1 Pengadilan Niaga menerbitkan suratpenetapan sementara sebagaimana dimaksud dalamPasal 157 ayat (41, Pengadilan Niaga memanggil pihakyang dikenai penetapan sementara dalam waktu palinglama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya suratpenetapan sementara untuk dimintai keterangan.

(3)

(4\

(s)

(6)

(2) Pihak

(21

PRESIDENREPU BLII( INDONESIA

-69-

Pihak yang dikenai penetapan sementara dapatmenyampaikan keterangan dan bukti mengenai patendalam waktu paling lama 7 (tu.1uh) hari terhitung sejaktanggal diterimanya surat panggilan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara,hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untukmenguatkan atau membatalkan penetapan sementara.Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan,maka:a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus

dikembalikan kepada pemohon penetapan;b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti

rugi atas pelanggaran Paten; dan/atauc. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran

Paten kepada pejabat penyidik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai

(3)

(4t

(s)

negeri sipil.Dalam hal penetapanuang jaminan yangdiserahkan kepadasementara sebagaisementara dimaksud.

sementara pengadilan dibatalkan,telah dibayarkan harus segerapihak yang dikenai penetapanganti rugi akibat penetapan

(1)

BAB XVPENYIDIKAN

Pasal 159

Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentudi lingkungan kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenangkhusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundang-undangan yang mengaturmengenai hukum acara pidana untuk melakukanpenyidikan tindak pidana Paten.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)berwenang melakukan:

a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keteranganberkenaan dengan tindak pidana di bidang paten;

(2t

b. Pemeriksaan

q,#

(3)

(41

(s)


-70-

b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukantindak pidana di bidang Paten;

c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orangsehubungan dengan tindak pidana di bidang paten;

d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dandokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Paten;

e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yangdiduga terdapat barang bukti, pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaandengan tindak pidana di bidang Paten;

f. penyitaan terhadap bahan dan produk hasilpelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalamperkara tindak pidana di bidang Paten;

g. permintaan keterangan ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Paten;

h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untukmelakukan penangkapan, penahanan, penetapandaftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalanterhadap pelaku tindak pidana di bidang paten; dan

i. penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukupbukti adanya tindak pidana di bidang paten.

Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawainegeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidikKepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaranpenyidikan.

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukandimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengantembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.

Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabatpenyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepadapenuntut umum melalui pejabat penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia.

BAB XVI

/htt =\\,lB"' r ={,lrq#FRESIDEN

REPUELIK INDONESIA-7t-

BAB XVIPERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 160

Setiap Orang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang:a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan,

menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, ataumenyediakan untuk dijual atau disewakan ataudiserahkan produk yang diberi paten; dan/atau

b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksiyang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakanlainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB XV]IKETENTUAN PIDANA

Pasal 161

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hakmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal160 untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 162

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hakmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal160 untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 163

(l ) Se tiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 161 dan/atau pasal 162, yangmengakibatkan gangguan kesehatan dan/ataulingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjarapaling larna 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda palingbanyak Rp2. OOO. OOO. O0O, 0O (dua miliar rupiah).

(2) Setiap


_72_

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 161 dan/atau pasal 162, yangmengakibatkan kematian manusia, dipidana aenganpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ alaudenda paling banyak Rp3.S00.O00.000,00 (tiga miliarlima ratus juta rupiah).

Pasal 164

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hakmembocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasiasebagaimana dimaksud dalam pasal 45 iyat (f ) dipidanadengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 165

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 161,Pasal 162, dan Pasal 164 merupakan delik aduan.

Pasal 166

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapatmemerintahkan agar barang hasil pelanggaran patendimaksud disita oleh negara untuk dimusnahkin.

BAB XVIIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 167

Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksuddalam Bab XVII dan gugatan perdata atas:a. impor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di

Indonesia dan produk farmasi dimaksud telahdipasarkan di suatu negara secara sah dengan syaratproduk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dan

b. produksi

b.


_73_

produksi produk farmasi yang dilindungi paten diIndonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumberakhirnya pelindungan paten dengan tujuan untukproses perizinan kemudian melakukan pemasaransetelah pelindungan Paten dimaksud berakhir.

Pasal 168

Konsultan kekayaan intelektual merupakan orang yangmemiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dansecara khusus memberikan jasa pengajuan permohonandan pengurusan kekayaan intelektual.Konsultan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatandan pemberhentian konsultan kekayaan intelektualdiatur dengan Peraturan Menteri.

(t)

(2)

(s)

BAB XIXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telah

diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikanberdasarkan peraturan perundang-undangan di bidangPaten sebelum berlakunya Undang-Undang ini;

b. Permohonan Paten sederhana yang diajukanberdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19g9tentang Paten sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor l3 Tahun lgg7 tentingPerubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19g9tentang Paten, masa pelindungannya dihitung sejaktanggal pemberian;

c. Paten yang telah diberikan berdasarkan:1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun l9g9 tentang paten

sebagaimana telah diubah dengan Undang_UndangNomor 13 Tahun l99Z tentang perubalian atasUndang-Undang Nomor 6 Tahun l9g9 tentang paten;dan

2. Undang-undang


-74 -

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentangPaten,

dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berlakunyaberakhir.

BAB XXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 170

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semuaperaturan perundang-undangan yang merupakan peraturanpelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidangPaten sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 171

lad-a saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang_Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaranfegara Republik Indonesia Nomor 4130), dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 172

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harusditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejakUndang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undangdiundangkan.

Pasal 173

tanggalini mulai berlaku pada

Agar


-75-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal 26 Agustus 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 26 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 176

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perekonomian,ukum dan Perundang-undangan,

,7-------.-f,r,uu.rrr," Djaman

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PATEN

I. UMUM

Bagi Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar danmemiliki sumber daya_alam yang melimpah maki peranan ieknilogi sangatpenting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam ,i.rrgoLtsumber daya dimaksud. Har tersebut merupakan hal yang tidakterbantahkan. Namun, perkembangan teknologi iersebut belum m-encapaisasaran yang diinginkan, dalam arti perkembangan teknologi belumdimanfaatkan secara maksimal daram segara bidang, sehinggl berummemperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaing^i-gtot"t.Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaandan pemanfaatan teknologi dalam rangka - mendukung trans"formasiperekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis padakeunggulan kompetitif. Agar dukungan perkembangan ieknologi terhadappembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten danberkelanjutan maka sistem inovasi .raiio.ral perlu diperkuat melaluipembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasia, pemanfaatansumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia dan sistemjaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian, pengembangan danpenerapan teknologi di bidang-bidang yang strategis dalam bintuk pubtikasiilmiah, layanan teknologi, maupun wirausihawanleknologi.Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju daiammenjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meniigkatkanpertumbuhan ekonomi. Di berbagai negara ma.ju, kebiiakan ekono'mi dankebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untukmeningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakandiarahkan kepada meningkatkan pendayag,naan teknologi dalam sektorproduksi untuk peningkatan perekonomiin nasional da-n penghargaanterhadap teknologi dalam negeri.

Indonesia


-2-Indonesia merupakan negara yang mem iki kekayaan sumber daya genetikdan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor"dalamr-nlupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru. oleh karena itu,dalam- undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secarajelas dan jujur bahan yang digunakan dilam Invensij:ika tlrkaitan dan/atauberasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahlan tradisional tersebutdalam deskripsi.walaupun dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200r tentang paten,pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yanf sudahtidak se.suai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional iraupuninternasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam persetujuantentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade-Related. Aspects of Intellectuar propertg Rights) seianjutnya disebutpersetujuan TRrPs, sehingga perlu melakukan penggantian. pendekatanrevisi Undang-Undang Paten:1. optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di

bidang kekayaan intelektual.2. Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-

prinsip internasional.3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik dengan mendorong Invensi nasional di bidangteknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.

4. Membangun landasan paten nasional merarui pendekatan sistemikrealisme hukum pragmatis Qtragmatic tegal reali.sm).

Urgensi perubahan Undang-Undang paten antara lain:1. Penye_suaian dengan sistem otomatisasi administrasi kekayaan

intelektual karena terkait dengan mekanisme pendaftaran paten d'apatdiajukan secara elektronik.

2. Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan paten oleh pemerintah.3. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk impor pararel

fttarallel import)dan provisi bolar (botar prouision).4. Invensi berupa penggunaan kedua dan seranjutnya (second. use dan

second medical use) atas paten yang sudah habii masa pelindunganQtublic domain) tidak diperbolehkan.

5' Imbalan bagi peneliti Aparatur sipii Negara sebagai inventor daramhubungan dinas dari hasil komersialisasi pitennya.

6' Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan rangkah inventifuntuk publikasi di lembaga pendidikan atau lembaga penelilian.

7. Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

8. Menambah

8.

PRESIDENREPU BLII< II.] DON ES IA

-3-

Menambah kewenangan Komisi Banding paten untuk memeriksapermohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelahPermohonan diberi paten dan penghapusan paten yang sudah diberi.Paten dapat dialihkan dengan cara wakaf.Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh Menterisebagai Pemeriksa.

9.

10.

11' Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunanatas Paten.

12.

13.

14.

15.

Pengaturan mengenai force majeur daiam pemeriksaan administratif dansubstantif Permohonan.

Pengaturan ekspor dan impor terkait Lisensi-wajib.Terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana.Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untukmemanfaatkan Paten yang telah berakhir masa pelindungannya secaraoptimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayarroyalti.

Pemberian Lisensi-wajib _atas

permintaan negara berkembang (deuelopingcountryl atau negara belum berkembang (leasf deueloped. iountryl yangmembutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untukkeperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produkfarmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk di,eksporke negara tersebut. Sebaliknya pemberian Lisensi_wajib uniukmengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesianamun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluanpengobatan penyakit yang sifatnya endemi.

16.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasa1 3Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

i.#PRESIDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA

-4-

Ayat (2)Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produkyang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memilikifungsi/kegunaan yang iebih praktis daripada Invensi sebelumnyayang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, ataukomponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi,formula, senyawa, atau sistem.

Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa prosesatau me tode yang baru.

Pasal 4Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jeias.

Huruf cAngka 1

Cukup jelas.

Angka 2Yang dimaksud dengan "permainan" adalah aturan ataukaidah terkait kegiatan atau aktivitas manusia secara hsikuntuk bermain.

Angka 3Yang dimaksud dengan "bisnis" adalah metode bisnis yangtidak memiliki karakter dan efek teknik.

Huruf dYang dimaksud dengan "aturan dan metode yang hanya berisiprogram komputer" adaiah program komputer yang hanya berisiprogram tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaianpermasalahan namun apabila program komputer tersebutmempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknisdan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yangberwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangiblelmerupakan Invensi yang dapat diberi paten.

Contoh Invensi yang dapat diberi paten:

1. Algoritma


-5-

1 . Algoritma adalah metode efektif diekspresikan sebagairangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang telahdidefinisikan dengan baik untuk menghitung sebuah fungsi.Dimulai dari sebuah kondisi awal dan input awal (mungkinkosong), instruksi-instruksi tersebut menjelaskan sebuahkomputasi yarrg, bila dieksekusi, diproses lewat sejumlahurutan kondisi terbatas yang terdefinisi dengan baik, yangpada akhirnya menghasilkan "keluaran" dan berhenti dikondisi akhir. Transisi dari satu kondisi ke kondisi selanjutnyatidak harus deterministik; beberapa algoritma, dikenal denganalgoritma pengacakan, menggunakan masukan acak.

2. Pengenkripsian informasi dengan cara pengenkodean danpendekodean untuk mengacak sehingga informasi tidak dapatterbaca oleh pihak lain.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fAngka 1

Yang dimaksud dengan "produk yang sudah ada dan/ataudikenal" mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula,metode, penggunaan, senyawa, dan sistem baik yang masihdilindungi Paten maupun yang sudah menjadi milik umumQtublic domain).

Angka 2Yang dimaksud dengan "bermakna" umumnya digunakan padabidang farmasi, yakni perbedaan struktur kimia senyawaterkait misalnya Invensi mengenai obat antibiotika golonganpenisilina, ampisilina dan amoksilina. Perbedaan pada salahsatu gugus H (hidrogen) pada ampisilina dan gugus OH(hidroksil) pada amoksilina memunculkan khasiat pembasmimikroba dengan spektrum antimikroba yang luas dankestabilan yang iebih tinggi dibandingkan dengan ampisilina,sehingga dapat dikatakan amoksilina memiliki peningkatankhasiat yang bermakna dibandingkan dengan ampisilina.

Pasal 5Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak sama" adalah bukan sekadar beda,tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis(feahres) Invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis Invensisebelumnya.

Padanan

F R L_:l I L) tr t.lRIl]LlcI Iti It.i I) o I,l E:r I j\

-6-Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalahstate of the art atau prior art, yang menaakup literatur Faten danbukan literatur paten.

Ayat (2)Dalam Undang-Undang ini, ketentuan mengenai uraian lisan ataumelalui peragaan atau dengan cara rain tidak hanya d akukan diIndonesia, tetapi juga terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan diluar negeri dengan ketentuan bahwa bukti teitutii harus tetappula disampaikan.

Hak prioritas pada permohonan berlaku apabila terpenuhi syaratadministratif dan syarat substantif. Untuk syarat substantii .iikaelemen yang diklaim dalam permohonan diungkapkan dalamdokumen prioritas.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan pemeriksaan substantif pada ayat ini dandalam pasal-pasal selanjutnya kecuali pasat-pasal yan[ mengaturPaten sederhana adalah pemeriksaan terhadap

- Iniensi 'yang

dinyatakan dalam permohonan, dalam rangka -.rrilui p"-..rrhr.,atas syarat: baru, langkah inventif da', dapat diterapkan dalamindustri, serta memenuhi ketentuan

- kesatuan Invensi,diungkapkan secara jelas,'dan tidak termasuk dalam kategoriInvensi yang tidak dapat diberi paten. Ketentuan ini dimaksudlanuntuk memecahkan permasalahan yang muncul akibat adanyainvensi yang sama yang diajukan oleh pemohon lain dalam waktuyang tidak bersamaan (conflicting applicationl.Permohonan memiliki tanggal prioritas jika diajukan dengan HakPrioritas.

Pasal 6Ayat (l)

Huruf aYang dimaksud dengan "pameran resmi,, adalah pameran yangdiselenggarakan oleh pemerintah.

Yang dimaksu-d lengan ,pameran yang diakui sebagai

pameran resmi" adalah pameran yang diselenggarakan olehmasyarakat tetapi diakui atau memperoleh - persetqjuanpemerintah.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Ayat (2)

PRESIDENREFTU BL-iI( I I!DOIJEIJIA

-7 -

Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 7Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ,,hal yang tidak dapat diduga sebelumnya(non-obuiousl", misal permohonan paten sikat gigi dengan kepalasikatnya bisa dilepas sehingga dapat dipasang d-ngan kepala pisaucukur sehingga dapat difungsikan untuk mLnculur. Invensi initidak dapat diduga oleh orang yang ahli dibidangnya.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan .,permohonan pertama dalam halPermohonan itu diajukan dengan Hak prioritas,, adalahPermohonan yang telah diajukan untuk pertama kali di negara lainyang merupakan anggota Konvensi paris tentang pelindunganKekayaan Industri (Pa.js conuention for *e protection of IndustiarPropertg) atau anggota Organisasi perdagangan Dunia (World Trad.eOrganization). Hak Prioritas pada permohonan berlaku apabilaterpenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Untuk iyaratsubstantif jika elemen yang diklaim dalam permohtnandiungkapkan dalam dokumen prioritas.

Pasal 8Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam industri harusmampu dibuat secara berurang-ulang (secara massal) dengan kualitasyang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses maka proies tersebutharus mampu dijalankan atau digunakan dilam praktek.

Pasal 9Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan ,,metode pemeriksaan,, merupakan metodediagnosa.

Yang dimaksud dengan ,,metode perawatan,, merupakan metodeperawatan untuk medis.

Dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahantersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanyaberlaku bagi Invensi metodenya saja, sedangkan peralatinkesehatan termasuk alat, bahan, maupun obat, lidak iermasukdalam ketentuan ini.

Huruf c

PRESIDENREFUELIK IN DO N ESIA

-8-

Huruf cCukup jelas.

Huruf dMakhluk hidup mencakup manusia, hewan, atau tanaman,sedangkan jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuransangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkanharus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus,dan bakteri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ,,proses biologis yang esensial untukmemproduksi tanaman atau hewan" adalah proses penyilanganyang bersifat konvensional atau alami, misalnya meialul teknikstek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat a1ami.Yang dimaksud dengan ,,proses nonbiologis atau prosesmikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan, id.l^tproses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifattransgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan mJnyertakanproses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentukrekayasa genetika lainnya.

Pasal 10Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ,,Orang yang menerima lebih tanjut hakInventor yang bersangkutan,, misalnya adalah anak dari pemegangPaten melalui pewarisan.

Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 1lCukup jelas.

Pasal 12Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.


Ayat (4)

I]RI SILIL NEF Irtl El L ll\ l [] tl Cr lrlE ':l l-\

-9-

Ayat (a)Cukup jelas.


Ayat (6)Pencantuman nama Inventor dalam sertifikat pada dasarnyaadalah lazirn. HaJ itu dikenal sebagai hak moral (moral rightsl.

Pasal 13Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ,,lnventor dalam hubungan dinas,, adalahAparatur Sipil Negara (ASN).

Yang dimaksud dengan ,,instansi pemerintah,, adaiah instansipemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.






Pasal 14Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungankepada pemakai terdahulu yang beriktikad baik, tetapi tidakmengajukan Permohonan.


Ayat (s)Invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yangdilakukan dengan iktikad baik oleh orang yang pertama kalimemakai Invensi tersebut.

Pasal 15

$).b-ilqy*S

PRESIDfNREPI.I BLIK INIDO }']F- S IA

Pasal 15Cukup jelas.

Pasal 16Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Pemakai terdahulu

Pasal l7Cukup jelas.


Pasal 19Ayat (1)

-10-

bukan pemilik hak eksklusif.

Yang dimaksud dengan "hak eksktusif, adalah hak yang hanyadiberikan kepada Pemegang paten untuk jangka waktu ierteniuguna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikanhak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian,orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpapersetujuan Pemegang Paten.Yang dimaksud dengan ,.produk" mencakup alat, mesin,komposisi, formula, product bg process, sistem, dan lain_lain.Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta.Yang dimaksud dengan "proses,, mencakup proses, metode ataupenggunaan. Contohnya: proses membuat tinta, dan prosesmembuat tisu.Yang dimaksud dengan "pihak,, adalah orang, beberapa orangsecara bersama-sama atau badan hukum yang disesuaikandengan konteks naskah masing-masing.

Ayat (2)Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untukmembuat produk yang bersangkutan telah dilindungi paten,Pemegang Paten-proses yang bersangkutan berhak mil"kuk.r,upaya hukum terhadap produk yang diimpor tersebut apabilaproduk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakanproses yang dilindungi paten.

Ayat (3)

#pPRL.SIDEN

R EPU B LII( II.]DOI.IESII\

_ lt _

Ayat (3)Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagipihak yang betul-betul memerlukan penggunaan Invenii semata_mata untuk penelitian dan pendidikan.

Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pendidikan, penelitian,percobaan, atau analisis,, mencakup juga kegiatan untukkeperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.Yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajardari Pemegang Paten adalah agar pelaksanaan atau pir,ggu.r"r.,Invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yangmengarah kepada ekspioitasi untuk kepentingan komersialsehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagiPemegang Paten.


Pasal 2 IYang dimaksud dengan biaya tahunan (annual fee) ad,alah biaya yangharus dibayarkan oleh Pemegang paten secara teratur untuk setiaptahun. Istilah itu dikenal juga di beberapa negara sebagai biayapemeliharaan (maintenance fee).

Pasal 22Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan ,'dicatat, adalah dicatat dalam daftarumum Paten.

Yang dimaksud dengan "media elektronik" adalah media yangmenggunakan elektronik atau energi elektro mekanis untukmengakses kontennya, misalnya situs internet.Yang dimaksud dengan "media non-e1ektronik,, berupa penempatandalam berita resmi Paten yang diterbitkan secara berkala olehMenteri, penempatan pada media khusus yang dengan mudahserta jelas dapat dilihat oleh masyarakat, antara lain cetal<anberkala yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual dan/atau papan pengumuman di kantor Menteri.

Pasal 23

*.o,JrTott,',?Sf;ru'o-t2-

Pasal 23Ayat (l)

Secara umum produk atau alat yang dilindungi, diperoleh dalamwaktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, denganbiaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifatsederhana sehingga jangka waktu pelindungan ""lam. 1O(sepuluh) tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomiyang wajar.



Pasal24Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Permohonan Paten yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, danmenengah, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian danpengembangan pemerintah dapat dimohonkan pendaftaran melaluiklinik kekayaan intelektual atau sentra kekayaan intelektual.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan "satu kesatuan Invensi,, adalah beberapaInvensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventifyang erat, misalnya, suatu Invensi yang berupa alat tulis yang barudengan tintanya yang baru. Dalam contoh tersebut jelas bahwatinta merupakan satu kesatuan Invensi untuk dipergunakan padaalat tulis, yang merupakan suatu Invensi yang baru sehingga alattulis dan tinta tersebut dapat diajukan dalam satu permohonan.Contoh lain, Invensi berupa suatu produk yang baru dan prosesuntuk membuat produk tersebut.

Ayat (a)Permohonan secara elektronik dilakukan dengan sistem lpAS(Industial Propertg Automation Sg stem).

Pasal 25Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ft?b q lDEt'lR EP'..lElL- lli i I'Il.l O I.l ta:j r./\

-13-

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cKlaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkaninti Invensi yang dimintakan pelindungan hukum, yangharus diuraikan secara jelas dan harus didukung olehdeskripsi.

Huruf dYang dimaksud dengan "abstrak Invensi,, adalah ringkasandari deskripsi yang menggambarkan inti Invensi.

Huruf eYang dimaksud dengan "gambar" adalah gambar teknik.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.



Pasal 26Ayat (1)

Alasan penyebutan asal dari sumber daya genetik dan/ataupengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber dayagenetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negaralain dan dalam rangka mendukung Access Benefit Shanng (ABS).

Ayat (2)

#.s

*. o u J.Tot t,',3ouSn

=., o-t4-


Ayat (3)Yang dimaksud dengan ,,perjanjian internasional,, adalahperjanjian internasional yang telah diratifikasi.


Pasal 28Maksud ketentuan ini adalah untuk membantu proses pengajuanPermohonan dari Inventor atau yang berhak aias Invinsi- jzangberdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebab hal iniantara lain menyangkut bahasa dan pemenuhan persyaratan yangharus dipenuhi.


Pasal 30Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Yang dimaksud dengan dokumen prioritas adalah dokumenpermohonan yang pertama kali diajukan di suatu negara anggotaParis Conuention atan World Trade Organization yurg digrrruk.r,untuk mengklaim tanggal prioritas atis permohor,"i k"- negaratujuan, yang juga anggota salah satu daii kedua perjanjian-itu,dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantoi paten tempatpermohonan Paten yang pertama kali diajukan. pihak berwenangyang mengesahkan salinan permohonan pertama kali adalalipejabat Kantor Paten di negara tempat permohonan paten pertamakali diajukan. Bila permohonan tersebut diajukan meraJii patentCooperation Treatg (pCT), pihak yang berwenang tersebut adalahpejabat World Intellectual propertg Organization (WIPO), yaitu badanPerserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas mengadministrasikanperjanjian internasional mengenai inteltectual propirtg.

Ayat (s)Cukup jelas.


Pasal 31

PRESIDENR EPI] E LIK INDONESIA

_15_



Pasal 33Ayat (1)

Traktat Kerja Sama paten terjemahan dari patent CooperationTreatg (PCT| Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikankemudahan dan kecepatan kepada seorang pemohon di Indonesiadalam mengajukan Permohonan patennya ke beberapa negara lain(yang juga merupakan anggota patent Cooperation Treaig (pC7)1,dan sebaliknya pemohon yang berasal dari negara lain yang jugamerupakan anggota PCI dapat dengan mudah dan cepatmengajukan Permohonannya ke Indonesia. Indonesia meratifikasiPCT dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997.


Ayat (3)Hal-hal yang akan dimuat dalam peraturan Menteri antara lain:a. persyaratan administratif tambahan yang harus dipenuhi oleh

Pemohon seperti: penggunaan bahasa asing yangdimungkinkan, penunjukan kantor paten yang akan ditugaskansebagai institusi penerusur internasional (internationar -se archauthoitgl dan institusi pemeriksaan pendahuluan internasional(international preliminary examination authoitgl oleh pemohon,dan sebagainya;

b. kewajiban Direktorat Jenderal sebagai kantor penerima(receiuing officel atau sebagai kantor tujuan (designaied officeldari sistem ini, dan sebagainya.

Pasal 34Ayat (l)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan pemohon darermmemperoleh Tanggal penerimaan yang sangat penting bagi statusPermohonan karena sistem yang digunakan ad,alatt trrsl to ple.Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepaslianmengenai Tanggal penerimaan (filing date).

Hal

FTRE5tDE_t.lIlEPlllJLl l( lNDOl.lE'i1,,\

_16-

Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dankemudahan bagi masyarakat dengan -.-p.ih"tik"r, sertamenyesuaikan dengan syarat minimum Tanggal penerimaan bagiPermohonan yang diajukan melalui patent Cooperotion Treatg.Invensi yang diajukan permohonan dan telah memperoleh ianggalPenerimaan, Pemohon sudah dapat memproduksi Invensidimaksud namun Invensi tersebut belum mendapatkanpelindungan hukum sampai permohonan diberi paten.

Ayat (2\Cukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan ,deskripsi" adalah penjelasan tertulismengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapatdimengerti oleh seseorang yang ahli dibidang Invensi.


Pasal 35Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Biaya yang dikenakan merupakan denda atas keterlambatanPemohon memenuhi persyaratan dan kelengkapan.


Ayat (s)Yang dimaksud dengan "keadaan darurat,, adalah force majeure,misalnya keadaan perang, revolusi, kerusuhan, pemogokan

-kerja,

bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yangmenyebabkan pemohon tidak dapat menyampaikin kllengkapanpersyaratan permohonan.



Pasal 37

PRESIDENREFU BLIK INDONESIA

-17-



Pasal 39Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan ,,memperluas lingkup Invensi,, adalahmenambah inti/subjek, informasi baru, atau mengurangi ciriteknis Invensi, baik di dalam deskripsi, gambar, *rrpr. -kl"irrr,yang dapat berakibat lebih luasnya lingkup Invensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 4 1

Ayat (1)Yang dimaksud dengan ,,Invensi yang tidak merupakan satukesatuan' adalah Invensi atau Invensi-Invensi serain dari satuInvensi yang diterima.

Contoh:

Jika suatu Permohonan berisi 15 klaim yang terdiri atas:1. Invensi A yang dinyatakan dalam klaim 1 sampai 5

merupakan satu invensi;2. Invensi B yang dinyatakan dalam klaim 6 sampai 10 tidak

merupakan satu kesatuan dengan Invensi A;

3. Invensi C yang dinyatakan dalam klaim 11 sampai 15 tidakmerupakan satu kesatuan dengan Invensi A dan Invensi B.

Dari ketiga Invensi tersebut di atas, yang ditolak adalah Invensi Bdan Invensi C.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)


-18-






Pasal 45Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas.


Ayat (4)Yang dimaksud dengan "bukti yang cukup,, adalah bukti yangdapat meyakinkan Menteri bahwa Orang tersebut Inventor atassuatu Invensi, contoh: bukti perjanjian antara pemohon denganOrang yang mengaku sebagai Inventor.Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Inventor darikemungkinan yang merugikannya.

Pasal 46Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Ketentuan ini dibuat untuk memberikan kesempatan apab aPemohon yanq karena kepentingannya, permohonan ingindiumumkan lebih awal.Yang dimaksud dengan ,,dalam hal tertentu,, antara lain untukmemenuhi ketentuan angka kredit peneliti sebagai Inventor atausebagai persyaratan untuk mengajukan tender.

Pasal 47

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

-19-

Pasal 47Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "media elektronik,, adalah media yangmenggunakan elektronik atau e nergi elektro mekanis untukmengakses kontennya, misalnya situs internet.Yang dimaksud dengan "media non-elektronik,, berupa penempatandalam berita resmi Paten yang diterbitkan secara berkala olehMenteri, penempatan pada media khusus yang dengan mudahserta jelas dapat dilihat oleh masyarakat, antara lain cetakanberkala yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual dan/atau papan pengumuman di kantor Menteri.

Ayat (21

Cukup jelas.


Pasal 48Ayat (1)

Dalam jangka waktu tersebut, pengumuman dilakukan secaraterus-menerus.

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup je1as.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fKlasifikasi Invensi dimaksudkan untuk mengelompokkanInvensi dalam permohonan sesuai dengan bidang teknologiyang terkajt. Dengan cara ini, kegiatan penelusuran terhadapInvensi sejenis (untuk mencari dokumen pembanding) yangdiperlukan dalam rangka pemeriksaan substantii atasPerrnohonan dapat dilakukan secara lebih mudah dan cepat.Walaupun Indonesia belum meratlfikasi International pitentClassiftcation, dalam praktiknya Indonesia menggunakanIntentational patent Classification sebagaimana banyakditerapkan oleh berbagai negara.

Huruf g

g).)-$1y4{


-20-

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Pasal 49Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ,,pandangan,, meliputi informasi yangdisampaikan oleh Orang tanpa disertai permintaa., u.paprr,.Informasi dapat berupa bukti tertulis dari uraian lisan atau melaluiperagaan atau dengan cara lain yang dilakukan di Indonesiadan/atau di luar negeri.Yang dimaksud dengan "keberatan,, merupakan informasi yangdisampaikan oleh Orang yang disertai dengan permintaan untuktidak memberikan Paten atau paten Sederhana terhadap Invensiyang diumumkan tersebut.

Ayat (21

Cukup jelas.




Pasal 50Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Invensi berkaitan dengan kepentinganpertahanan dan keamanan negara,, antara lain invensi li tia..,galat utama sistem pertahanan (alutsista), senjata api, amunisi.,bahan peledak militer, intersepsi, penyadapan, pengintaian,dan/atau penyandian.



Ayat (4)

ffiPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA-21 -






Pasal 55Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bDokumen dalam ketentuan ini diperlukan untukmempermudah penilaian bahwa Invensi yang dimintakanPaten memang merupakan Invensi baru dan benar_benarmengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalamindustri.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud dengan ,,dokumen lain yang diperlukan,,seperti dokumen pembanding, laporan penelusuran,korespondensi hasil pemeriksaan yang dilakukan di negaraasal Hak prioritas atau di negara lain yang melakukanpemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (2\

*. ", JrTot t,'*ootf;

*.., o-22-

Ayar (21

Yang dimaksud dengan "tambahan penjelasan,, dalam ayat inidapat berupa keterangan mengenai adanya amendemen yangdilakukan oleh Pemohon terhadap dokumen permohonan patenberdasarkan hasil penelusuran atau hasil pemeriksaan awal danhal ini bersifat sebagai kelengkapan informasi yang mungkindiperlukan dalam pemeriksaan.



Pasal 57Pemberian keputusan paling lama 30 (tiga puluh) bulan karena dalampemeriksaan perlu melakukan beberapa kali komunikasi denganPemohon.




Pasal 61Ayat (1)

Lampiran pada sertifikat Paten merupakansertifikat Paten.Yang dimaksud dengan data dalam pasalsertifikat dan lampiran sertifikat.

Ayat (21

Cukup jelas.




satu kesatuan dengan

ini adalah data dalam

Pasal 62

*."rJiFt,',?otf;ru.,o-23-

Pasal 62Ayat (1)

Cukup jelas.




Ayat (5)Biaya yang dikenakan merupakan denda atas keterlambatanPemohon dalam memberikan tanggapan dan/atau memenuhiketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan.


Ayat (7)Yang dimaksud dengan "keadaan darurat, adalah force majeure,misalnya keadaan perang, revolusi, kerusuhan, pemogokan kerja,bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yangmenyebabkan Pemohon belum dapat memberi tanggapandan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalamsurat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif.






Pasal 65


-24-

Pasal 65Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi hasilpemeriksaan pada majelis yang memeriksa permohonan banding.

Ayat (3)Jika majelis terdiri dari 3 (tiga) orang, maka unsurnya terdiri dari1 (satu) Pemeriksa dan 2 (dua) ahli. Jika majelis terdiri dari 5 (lima)orang, maka unsurnya terdiri dari 2 (dua) pemeriksa dan 3 (tiga)ahli.









Pasal 74Ayat (1)

Sebagai hak eksklusif, Paten dapat dialihkan oleh Inventornya atauoleh yang berhak atas Invensi itu kepada perorangan atau kepadabadan hukum.

Yang

*. r, J,-Tnu t,'*oot|*.

r, o-25-

Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan', hanya hakekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Inventor.Pengalihan Hak atas Paten harus dilakukan secara notaril (aktaotentik).

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan ,,sebab lain yang dibenarkanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,,misalnya pemilikan Paten karena pembubaran badan hukumyang semula merupakan Pemegang paten.





Pasal 75Hak ini disebut hak moral.

Pasal 76

*.,,u J5ott,',35f;*u'o-26-

Pasal 76Ayat (1)

Berbeda dari pengalihan paten yang kepemilikan haknya jugaberalih, Lisensi. melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanyabersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dariPaten dalam jangka waktu dan syarat tertentu.Yang dimaksud dengan ,,perjanjian Lisensi eksklusif' merupakanperjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi,dan/ atau dalam wilayah tertentu.Yang dimaksud dengan ,,perjanjian Lisensi non_eksklusil"merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapapenerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.




Pasal 78Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional,, adalah suatu hal atautindakan kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya,pertahanan dan keamanan, kepentingan energi, teknologi dankepentingan lain untuk mencapai tujuan nasionai bangsa Indonesiasebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.



Pasal 81Yang dimaksud dengan "bersifat non-eksklusil" adalah Lisensi yangdapat diberikan kepada satu penerima Lisensi untuk mengeksploitasiPaten yang dilisensikan, tetapi tidak dilarang memberikan Lisenii ya.rgsama pada pihak lain.

Pasai 82

PRESIDENI? EF]LI B LIK II']DOLIESI,/]\

-27 -

Pasal 82Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cKeadaan ini biasanya terjadi dalam pelaksanaan paten yangmerupakan hasil penyempurnaan atau pengembanganInvensi yang lebih dahulu telah dilindung paten. Olehkarenanya pelaksanaan Paten yang baru tersebut berartimelaksanakan sebagian atau seluruh Invensi yang telahdilindungi Paten yang dimiliki oleh pihak lain.Jika Pemegang Paten terdahulu memberi Lisensi kepadaPemegang Paten berikutnya, yang memungkinkanterlaksananya Paten berikutnya tersebut, maka dalam hal initidak ada masalah pelanggaran Paten.

Tetapi kalau Lisensi untuk itu tidak diberikan, semestinyaUndang-Undang ini menyediakan jatan keluarnya.Ketentuan ini dimaksudkan agar paten yang diberikanbelakangan dapat dilaksanakan tanpa melanggar paten yangterdahulu melalui pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri.



Pasal 84Ayat (l)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud denganPaten yang diproduksi

"skala ekonomi yang layak" adalahdapat dijual dengan harga yang

Ayat (2)

*.", J.Tott,R5f;*.r,o-28-

Ayat (2)Yang dimaksud dengan .instansi yang memiliki kompetensi,,adalah instansi _yang berkompeten yang sesuai dengan bidangPaten yang diajukan Lisensi-wajib.

Pasal 85Huruf a

Yang dimaksud dengan .,saling memberikan Lisensi" adalahPemegang Paten Invensi A memberi Lisensi kepada penerimaLisensi yang mempunyai paten atas Invensi A+1, dan penerimaLisensi memberi Lisensi kepada pemegang paten Invensi A untukmenggunakan Paten atas Invensi A+ 1 .

Huruf bCukup jelas.

Pasal 86Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Pemanggilan ini bertujuan untuk mendengarkan pendapat dariPemegang Paten termasuk alasan pemegang paten tidakmemberikan Lisensi kepada pemohon Lisensi-wajib.








Pasal 92

*. o, JrTot t,',?Sf;

*. r, o-29-

Pasal 92Ayat (l)

Yang dimaksud dengan "lmbalan" dapat berupa uang' lainnya yang disepakati para pihak.

Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 93Ayat (l)

Yang dimaksud dengan "produk farmasi" antarapembuat atau alat untuk mendiagnosis penyakit.









Pasal 100Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan "lembaga terkait" adalah lembaga yangdibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usahasebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

atau bentuk

lain bahan

Pasal 101

PRESIDENREPUELIK IN DO N ESIA

-30-









Pasal 109Ayat (1)

Huruf aContoh Invensi yang berkaitan dengan pertahanan dankeamanan Negara, antara lain bahan peledak, senjata api,dan amunisi.

Huruf bYang dimaksud dengan "kebutuhan sangat mendesak untukkepentingan masyarakat'' antara lain di bidang kesehatanseperti obat-obatan yang masih dilindungi paten diIndonesia yang diperlukan untuk menanggulangi penyakityang berjangkit secara luas (endemi), bidang pertanianmisalnya pestisida yang sangat dibutuhkan untukmenanggulangi gagalnya hasil panen secara nasional yangdisebabkan oleh hama, proses dan/atau produk untukmenanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkunganhidup.


Ayat (3)

*r", J5,it,',?5|*=.,o-31 -


Ayat (a)Yang dimaksud dengan "menteri terkait atau pimpinan instansiyang bertanggung jawab di bidang terkait,, adalah menteri ataupimpinan instansi yang tugas dan wewenangnya berkaitan denganbidang Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Misal patendibidang farmasi, maka menteri yang terkait adalah menteri yangtugas dan wewenangnya dibidang kesehatan.

Pasal 11OHuruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dYang dimaksud dengan "intersepsi,, adalah membelokkan,mengubah, dan/atau menghambat transmisi informasi elektronikdan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baikmenggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringannirkabel, misalnya pancaran elektromagnetis atau gelombang radiofrekuensi.

Huruf eYang dimaksud dengan "penyadapan,, adalah paten yang terkaitdengan peralatan penyadapan atau proses pembuatan piralatanpenyadapan yang digunakan untuk mendengarkan dan merekamtransmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangtidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabelkomunikasi maupun jaringan nirkabel, misalnya pancaranelektromagnetis atau gelombang radio frekuensi.

Huruf fYang dimaksud dengan ,,pengintaian,, adalah kegiatan untukmemperoleh informasi, data, atau pencitraan mengenai aktivitasdan sumber daya dari musr.rh atau mengenai karakteristikmeteorologi, hidrografi, dan/atau geografis dari daerah tertentu,baik melalui pengamatan visual maupun metode penginderaanlainnya.

Huruf g

*. ",

JrTot t,'*ort5

* u' o-32-

Huruf gYang dimaksud dengan "perangkat penyandian" adalah perangkatyang digunakan untuk melakukan pengubahan, pengacakan,dan/atau penyembunyian informasi ke dalam format yang tidakdapat dibaca atau dimengerti.

Yang dimaksud dengan "perangkat analisis sandi,, adalahperangkat yang digunakan untuk memperoleh arti dari informasibersandi dengan menerapkan konsep, teori, seni, atau teknik apapun secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Huruf hCukup jelas.




Pasal 114Ayat (l)

Cukup jelas.



Ayat (4)Yang dimaksud dengan *bersifat final,, adalah keputusanPemerintah untuk melaksanakan paten tidak dapat dilakukanupaya hukum perdata, pidana, administrasi negara, atau upayahukum lainnya.

Yang dimaksud dengan ,,bersifat mengikat,, adalah keputusanPemerintah mengenai peraksanaan paten oleh pemerintah berlakubagi para pihak.

Pasal 115


-33-

Pasal 115Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Imbalan yang wajar,' adalahkeseimbangan antara manfaat ekonomi yang mungkin didapatkanoleh Pemegang Paten dengan kemampuan keuangan negara untukmembayar.

Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 1 16Cukup jelas.


Pasal 118Ayat (1)

Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnyasehingga dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunanatas Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Ayat (2)Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tidak mengurangi hakeksklusif Pemegang Paten sehingga pemegang paten tetapdiwajibkan untuk membayar biaya tahunan.




Pasal 122Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satu Invensi,, adalah paten sederhanahanya diajukan untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaimmandiri proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim tumnan.


Ayat (3)

RL.SILIE-NR L:PLIB L.II( IN NONII:;IA

-34-




Pasal 125Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumentasi" adalah kumpulan arsipyang merupakan sej arah Paten sejak permohonan sampai dengankeputusan akhir pemberian Paten, penolakan permohonan, ataupenarikan kembali Permohonan dalam bentuk dokumen elektronikdan/ atau non-elektronik.

Ayat (21

Pembentukan sistem dokumentasi dan jaringan informasi patenyang bersifat nasional adalah untuk menyediakan informasi seluasmungkin kepada masyarakat mengenai teknologi yang terkaitdengan Paten sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untukmelakukan pengembangan teknologi.

Pasal 126Ayat (1)

Tanggal sertifikat Paten adalah tanggal pemberian paten.Contoh penghitungan biaya tahunan:Permohonan yang diajukan pada tanggal 1 April 2010 dandinyatakan diberi Paten pada tanggal 5 Januari 2013. KewajibanPemegang Paten untuk membayar biaya tahunan pertama kalipaling lambat harus dilakukan pada tanggal 4 Juli2Ol3.

Ayat (2)Adapun besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali,sebagai berikut:

Tahun

PRES IDENREPUELIK INDONESIA

-35-

Tahun Periode Biaya(rupiah)

I (1 April 2OlO - 31 Maret 2011) AI (1 April 2Ol7 - 31 Maret 2012 ) BIII (1 April 2OL2 - 3 1 Maret 20 13) CIV ( 1 April 2Ol3 - 3 1 Maret 20 14) D

(l April 2014 - 31 Maret 2015) EVI (l April 2Ol5 - 31 Maret 2016) F

Tanggal 5 Januari 2013 terletak pada Tahun III periode 1 April2Ol2-31 Maret 2013. Cara pembayaran pertama adalah: biayatahunan untuk tahun pertama sejak Tanggal penerimaan sampaidengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahunberikutnya. Jadi untuk pembayaran pertama biaya tahunan patenadalah: A+B+C+D yang dibayar paling lambat 4 Juli 2O13.

Ayat (3)Pembayaran kedua (biaya tahun V) dilakukan paling lambat 1

(satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan TanggalPenerimaan pada periode masa pelindungan tahun berikutnya.Dalam contoh kewajiban pembayaran kedua biaya tahunan (E)dilakukan tanggal 2 Maret 2014.


Pasal 127Ayat (1)

Untrrk Pemegang Paten yang bertempat tinggal atauberkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia, pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan olehPemegang Paten atau Kuasa yang dalam hal ini adalah KonsultanKekayaan Intelektual.


Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 130

*.",JrTott,',?Sf;*r'o-36-



Pasal 132Ayat (l)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dYang dimaksud dengan ,,tidak mampu mencegahberlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan carayang merugikan kepentingan masyarakat,, adalah bahwawalaupun telah diberikan Lisensi-wajib, pemberian Lisensi_wajib tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaannya ataudilaksanakan Lisensi-wajib tetapi tidak efektif sehinggaproduk yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut tidakterpenuhi dan maksud pemberian Lisensi-wajib tersebuttidak terlaksana, misalnya pemberian Lisensi-wajib untukmemproduksi obat tetapi tidak dilaksanakan secara efektifsehingga jumlah yang diproduksi tetap sedikit dan hargaobat tetap mahal.

Huruf eCukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "pihak ketiga,, adalah pihak yang memilikikepentingan dengan Paten yang digugat penghapusannya danharus dibuktikan di Pengadilan Niaga.


Ayat (4)

trRESIDENREPUBLII( IN DO I\ ES IA

-37-

Ayat (4)Yang dimaksud dengan ,,pihak lain yang mewakili kepentingannasional" adalah setiap orang yang melakukan gugatan semata_mata untuk kepentingan masyarakat dan/atau Negara KesatuanRepublik Indonesia.





Pasal 137Hak eksklusif Pemegang Paten hilang sejak keputusan pengadilanNiaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap menghapuskan patenyang dimiliki Pemegang Paten.Jika Paten telah dilisensikan oleh pemegang paten kepada pihak lain,penerima Lisensi tidak wajib membayar Royalti kepada pemegang patenyang Patennya telah dihapus.

Pasal 138Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Pemegang Paten yang klaimnya sudah hapus sebagian karenapermohonan sendiri atau putusan pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap harus mengajukan permohonan kepadaMenteri untuk menyesuaikan sebagian klaim yang belum hapui.Penyesuaian klaim pada penghapusan sebagian klaim dilakukandengan merunut kembali nomor klaim paten yang tidakdihapuskan. Perunutan kembari nomor klaim paten teisebut tidakmengakibatkan perluasan lingkup klaim.

Pasal 139Ayat (1)

Penerima Lisensi Paten yang dihapuskan, pada dasarnya dapatterus melaksanakan hak yang diperorehnya. Lisensi tersebutmenjadi Lisensi atas paten iain yang tidak dihapuskan.

Ayat (21

$3.)*rt$oi€

PI]ESIIJFNREPUELIK IN DO I.IESIA

-38-







Pasal 144Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (21

Cukup jelas.Ayat (3)

Yang dimaksud dengan..hari" adalah hari kalender.Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hari,, adalah hari kalender.Ayat (s)

Yang dimaksud dengan ,,hari,, adalah hari kalender.Pasal 145

Ayat (1)Pembuktian terbalik diterapkan mengingat sulitnya penanganansengketa proses yang diberi paten.huruf a

Pengertian proses yang dipatenkan atau paten bagi proses,pada dasarnya mengacu pada istilah yang saria, yaituPaten-proses (process patent).

huruf bCukup jelas.

Ayat (2)Untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antarapara pihak, hakim tetap diberi kewenangan memerintahkankepada pemilik paten untuk terrebih dahuru irenyampaika" r"r.tisalinan Sertifrkat paten bagi proses yang bersangkutan serta buktiawal yang memperkuat dugaan itu. Selain itu, hakim juga wajibmempertimbangkan kepentingan pihak tergugai untukmemperoleh pelindungan terhadap kerahasiaan prosei yang telahdiuraikannya dalam rangka pembuktian yang harus dilakufannyadi persidangan.

Ayat (3)

PI?ESIDENIIEPU El_lK I NDONtF.:ltr\

-39-Ayat (3)

Cukup jelas.Ayat (a)

Pelindungan. - terhadap kerahasiaan tersebut sangat pentingmengingat sifat suatu,-proses yang pada umumnya sanqat mudahdimaniqulasi atau di3empur:nakEri oi.r, oi""i-*"n'**.riiril.ipengetahuan yang umum di bidang teknik atau t'et ioio?i i".-t."t".Dengan -demikian, atas perm,intian. para pir,"d- tirEl*-J"p"tmenetapkan agar persidanlan dinyatakin terti:tup ir"iuf "-u_.Pasal 146

Ayat (l). Yqre dimaksud dengan ,hari,,Ayat (21

Cukup jelas.Ayat (s)

_ Yang dimaksud dengan "hari,,Ayat (4)

Yqrg dimaksud dengan "hari',Ayat (5)


Cukup jelas.Pasal 147

Cukup jelas.


Pasal 149Ayat (1)

Yang dimaksudAyat (2)


dengan "hari" adalah hari kalender.

Ayat (1)

- Yg."g dimaksud dengan ,,hari,, adalah hari kalender.Ayat (2)

- Y?.9 dimaksud dengan ,,hari" adalah hari kalender.Ayat (3)

. Y?rrg dimaksud dengan "hari,, adalah hari kalender.Ayat (4)


Ayat (1)Yang

. dimaksud denga-n *berkas perkara kasasi,, dalam pasal iniadalah. .permohonan- kasasi, memori t""""i-- a""7"i""

*[i"t."memori kasasi serta dokumen lainnva.

. Y11g dimaksud dengan .,hari,'adalair hari kaiender.Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ,,hari,,adalah hari kalender.

adalah hari kalender.



Ayat (3)

ffiPFTE:]ILTEN

REPUBLII( IN DO I\J L-SIA

-40-Ayat (3)


Ayat (1)

- Y14g dimaksud dengan.,hari" adalah hari kalender.Ayat (21


Yang dimaksud dengan ,,hari,, adalahAyat (4)

Yang dimaksud dengan ,,hari,, adalahHuruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.Huruf c

Khusus .r1ntuk. gugatan _ penghapusan paten walaupunMenteri tidak sebaga-i pihak'dalIm lugatan tersebut, salihanputusan pengadilan yang_memql:rnyEi lekuatan hukum tetapharus disampaikan dleh-pengaditan Niaga kepada M;;t.;i.


Pasal 153Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian senqketa,, anta,ralain negosiasi, mediasi, konsiliasi, d'an "cara t"i" V"""_-S dipiliil'olehpara pihak.Ayat (2)

Cukup jelas.




Pasal 157Ayat (1)






Cukup jelas.

hari kalender,

hari kalender.



Pasal 158

q,wPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA_4t_

Pasal 158Ayat (1)

Yang dimaksud denganAyat (21

Yang dimaksud dengan

"hari" adalah hari kalender.

"hari" adalah hari kalender.Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.Ayat (a)

Cukup jelas.Ayat (s)


Ayat (1)Yang dimaksud dengan "pejabat penyidik pegawai negeri sipiltertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang hukum" adalah pejabat penyidikpegawai negeri sipil di bidang Kekayaan Intelektual.

Ayat (21

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup je1as.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fMenyita bahan yang digunakan untuk membuat baranghasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkaratindak pidana di bidang paten. Dengan adanya penyitaanoleh Penyidik, bahan tersebut tidak dapat digunakan olehTerlapor untuk membuat barang hasil tindak pidana dibidang Paten.

Penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapatdijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang patentidak termasuk menyita mesin pembuat barang tersebutsepanjang dapat dibuktikan oleh Terlapor mesin tersebutdapat digunakan untuk memproduksi barang lain yangbukan merupakan tindak pidana bidang paten.

Huruf gCukup jelas.

Huruf h

*."u J.Tn= t,',?otf;*

u.,o_42_

Huruf hPejabat penyidik pegawai negeri sipil mempunyai hak untukmelakukan penangkapan, penahanan, penetapan DaftarPencarian Orang (DPO), pencegahan dan penangkalanterhadap tindak pidana dibidang Paten dengan memintabantuan pihak Kepolisian termasuk Interpol, pihak Imigrasi,pihak Rumah Tahanan, dan instansi terkait lainnya.

Huruf iCukup jelas.











Pasal 167

*. "

u J.Tot t/,?otf;

* =

r, o-43-

Pasal 167Tindakan impor paralel (parallet impor) dan provisi bolar (botarprouision) dikecualikan dari ketentuan pidana dan gugatan perdatasehingga tidak ada keraguan untuk pihak yang akan melakukantindakan tersebut.

Huruf aDikecualikannya importasi produk farmasi sebagaimana dimaksuddalam huruf a pada Pasal ini adalah untuk menjamin adanyaharga yang waj ar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasiyang sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Ketentuan inidapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangatmahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sahdi pasar internasional.

Huruf bPengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada pasal iniadalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihaklain setelah berakhirnya masa pelindungan paten. Dengandemikian, harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan.Yang dimaksud dengan proses perizinan dalam huruf ini adalahproses untuk pengumsan izin edar dan izirr produksi atas suatuproduk farmasi pada instansi terkait.





Pasal 172Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5922

Documents

SALINAN - ristekdiktirisbang.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2017/11/UU... · 2018-08-09 · Menimbang '.a. SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA