SALINAN

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BALANGANNOMOR 4 TAHUN 2OL2

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a'

Mengingat : 1.

b.

BUPATI BALANGAN'

bahwa untuk memberikan perlindungan,pengakuan, penentuan status pribadi 9"t statusirrt irrn setiap peristiwa kependudukan danperistiwa p.riirg yang dialami oleh penduduky*.g beiada di wilayah Kabupaten Balangan,perlu dilakukan pengaturan tentangpenyelenggaraan administrasi kependudukan yanglebih efektif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, perlu membentukPeraturan Daerah Kabupaten Balangan tentangPenyeienggaraan Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangperkaw]nan (l,e-mbaran Negara Republik IndonesiaTahun lg7 4 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun L992 tentangKeimiglasian (L-embaran Negara Republik IndonesiaTahun 1gg2 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3a7al;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggu..u.u.tt Negara yang Bersih dtl dariKoripsi,

*frolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

n"prrttl Indonesia tahun 1999 Nomor 75'1

2.

3.

4.

5.

6.

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentangPeriindungan Anak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 1O9, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2351;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Tanah Bumbu danKabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437\,sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2OO4 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 48a41;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 63, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A06 tentangAdministrasi Kependudukan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik indonesiaNomor a67a\;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20llitlo*o. 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 523a\;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2AA7tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2

7.

8.

9.

10.

11.

L2.

13.

14.

15.

L6.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7Nomor 80,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a736\;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2CI47 tentangPembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah KabupatenlKota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737\;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2OO8 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2OOg tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan secara Nasional, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2OlO tentang PerubahanAtas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor26 Tahun 2OOg tentang Penerapan Kartu TandaPenduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukansecara Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2OA4 tentangPengelolaan Sistem Informasi AdministrasiKependudukan (SIAK);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun201L Nomor 69il;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor A2Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yangMenjadi Kewenangan Pemerintah Daerah KabupatenBalangan (Lembaran Daerah Kabupaten BalanganTahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Balangan Nomor 43);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi TataKerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan(Lembaran Dalerah Kabupaten Balangan Tahun 2008ilo*ot 03), sebagaimana telah diubah denganPeraturan baerah Kabupaten Balangan Nomor 9

Tahun 2010 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi Tata KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Balangan (LembaranDaerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor i0Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBalangan Tahun 2OO7 Nomor 10, TambahanLembaran Daerah Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BALANGAN

Menetapkan :

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANADMINISTRASI KEPENDUDUI{AN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan'2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KabupatenBalangan.

3. Bupati adalah BuPati Balangan.4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan'

5. Dirr.as Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatansipil Kabupaten Balangan yang bertanggung jawab danberwenang melaksanakan pelayanan dalamurusan administrasikependudukan.

T. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatanPeristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksanayang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.

E. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataandan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan dandata kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatansipii, pengelolaan informasi administrasi kependudukan sertapendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunansektor lain.

g. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asingyang bertempat tinggal di Kabupaten Balangan'

10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesiaasli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganundang-undang sebagai Warga Negara Indonesia dan bertempattinggal di KabuPaten Balangan

ll.Orang Asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesiadan bertempat Tinggal di Kabupaten Baiangan'

12. Dokumen Kepend.udukan adalah dokumen resmi yang diterbitkanoleh Instansi

^Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai

alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaranpenduduk dan Pencatatan siPil.

13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau dataagregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaranpenduduk dan Pencatatan siPil.

14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan danpendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sertapenerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau suratketerangan kePendudukan.

15. Peristiwa Kepend.udukan adalah kejadian yang dialami pendudukyang harus d.ilaporkan karena membawa akibat terhadappenErbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu TandaPenduduk (KTP), danf atau surat Keterangan Kependudukanlainnya meiiputi pindah datang, perubahan alamat, sertaperubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen datatentang jati diri, informasi dasar ".itr. riwayat

perkembangan dan

perubahan keadaan yang dialami oieh penduduk sejak awalkelahiran.

17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan NIKadalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggaldan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai pendudukIndonesia.

18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut dengan KK adaiah kartuidentitas keiuarga yang memuat data tentang nama, strsunan danhubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut dengan KTP adalahkartu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkanoleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.

20. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa pentingyang dialami oleh seseorang, dalam register pencatatan sipil padaInstansi Pelaksana.

21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorangmeliputi keiahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan danpengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwapenting lainnya.

22. Peristiwa Penting Lainnya adalah kejadian yang dialami olehseseorang antara lain perubahan jenis kelamin.

23. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yangdatang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara didaerah Kabupaten Balangan.

24. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkatSKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh InstansiPelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telahmempunyai ijin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yangberwenang dalam jangka waktu tertentu.

25. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnyadisebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yangmengalaml hambatan dalam memperoleh dokumen pendudukyang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orangterlantar dan komunitas terpencil.

26. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempattinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lainketempat yang baru.

27. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yarig diterbitkan olehInstansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik

mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian,pengakuan anak.

28. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adaiah kutipan dari Akta-aktaPencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.

29. Saiinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipilyang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaanpemohon.

30. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi padasaat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan,dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluhdelapan) minggu.

31. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorangbapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinanyang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

32. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untukmengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluargaorang tua, wali yang sah, atau orang lain yangbertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkananak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnyaberdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap.

33. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang

"r.ak yang tahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi

anak sah sepasang suami istri.

BAB IIHAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

a. dokurnen kependudukan;b. pelayanan Yang

Pencatatan SiPil;sama dalam Pendaftaran Penduduk dan

c. perlindungan atas data Pribadi;d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;e. informasi mengenai

Pencatatan SiPil atasdata hasii Pendaftaran Penduduk dan

dirinya danf atau KeluarganYa;

f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahanEalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipii sertapenyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

7

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan danperisiiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana denganmemenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuandalam Peraturan Daerah ini dalam rangka pendaftaran penduduk danpencatatan sipil.

BAB IIIKEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian PertamaPenyelenggara

Pasal 4

(1) Penyelenggara administrasi kependudukan di daerah adalahPemerintah Daerah.

(2) Penyeienggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dan berwenang melakukan:a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;b. pembentukln instanii pelaksana yang bertugas melaksanakan

administrasi kependudukan;c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi

kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggara administrasi

kependudukan;e. peiaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang

administrasi kePendudukan ;f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskaia daerah;

dang. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi

kependudukan.

Bagian KeduaInstansi Pelaksana

Pasal 5

Instansi Pelaksana penyelenggaraan administrasi kependudukanadalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil'

Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan administrasikependudukan, meliPuti :

(1)

(21

a. mendaftar dan mencatat peristiwa kependudukan danperistiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepadasetiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan danperistiwa penting;

c. menerbitkan dokumen kependudukan;d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil;e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa

kependudukan dan peristiwapenting;f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang

disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil.

(3) Persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagipenduduk yang agamanya belum diakui berdasarkan ketentuanperundang-undangan, atau bagi penghayat kepercayaan, diaturdengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Pasal 6

Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusanAdministrasi Kependudukan, meliputi:

a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapatdipertanggungiawabkan tentang peristiwa kependudukan danperistiwa penting yang dilaporkan penduduk;

b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami olehpenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan danperistiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan danpembuktian kepada lembaga peradilan;

d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunand.r, menolak permintaan penggunaan data pribadi yangpengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

e. melakukan koordinasi d.engan Kantor Departemen Agama di daerahdan Pengadilan Agama beikaitan dengan pencatatan nikah, talak,cerai dan rujuk Uagi pend.uduk yang beragama Islam yang dilakukandi Kantor KUA Kecamatan;

f. melakukan koordinasi dan kerja sama d.engan instansi vertical ISatuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam penertiban pelayananadministrasi kePendudukan;

g. melakaukan koordinasi penyajian dan pemanfaatan datakependudukan dengan instansi terkait;

h. melakukan pencabutan dan atau pembatalan dokumen yang diikutidengan penghapusan data kependudukan apabila ditemukandokumen penhaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ternyatadiperoieh i^rp" melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalamperaturan perundan g-undangan.

Bagian KetigaPejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Pasal 7

(1) Pejabat Pencatatan Sipii mempunyai kewenangan melakukanveiifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian pencatatanatas nama jabatannya, mencabut data dalam register aktapencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil danmembuat catalan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan ditetapkan oleh Bupati'

(3) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipii sebagaimana dimaksud padaayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dariInstansi Pelaksana.

Pasal 8

Petugas Registrasi adalah petugas yang diberi tugas dan tanggungjawal meniberikan pelapolan peristiwa kependudukan, peristiwa"penting, pengelolaan d".t penyajian data kependudukan dibesa/Kelurahan yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

Petugas registrasi membantu Desa/Kelurahan dan InstansiPelafsana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil'

(1)

(2\

(3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dian[kat dan diberhentikan oleh Bupati'

BAB IVPENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian PertamaPencatatandanPenerbitanBiodataPenduduk

Pasal 9

(1) penduduk warga Negara Indonesia di daerah wajib melaporkepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camatuntuk dicatatkan biodatanYa.

10

(21

(3)

(1)

(21

Warga Negara Indonesia yang datang dari iuar negeri karenapindlh, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orangasing yang memiliki izin tinggal tetap di daerah wajib melaporkankepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.

Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisiandan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 1O

Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga NegaraIndonesia, Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negerikarena pindah atau orang asing di daerah, wajib melaporkankepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.

Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan menggunakan:a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara

Indonesia;

c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; ataud. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap'

(3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia didaerah dilakukan dengan tata cara melakukan veri{ikasi danvalidasi data penduduk serta merekam data ke dalam databasekependudukan.

(4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatanganibiodata yang telah diubah.

(5) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatanganibiodata orang asing yang telah diubah.

Pasal 11

Perubahan biodata pend^uduk bagi Warga Negara Indonesia' orang asingyang memiliki Izin iinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izintinggat Tetap yang ilengalami peristiwa penting di luar wilayahXaf,fpaten faiangai, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana palinglama

-SO 1tig" puluh) hari kerja sejak kembali ke daerah.

11

Bagian KeduaNomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 12

(1) Setiap penduduk yang teiah dilakukan pencatatan biodata padainstansf pelaksana selanjutnya diterbitkan NIK yang dilakukansecara otomatis melalui aplikasi Sistem Informasi AdministrasiKependudukan.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.

(3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam setiapdokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumenidentitas lainnYa.

Bagian KetigaPencatatan dan Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 13

(1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.

(2) Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala InstansiPelaksana.

(3) Kartu Keluarga menjadi salah satu dasar daiam pembuatan KartuTanda Penduduk.

Pasal L4

setiap Penduduk warga Negara lndonesia atau orang AsingTinggal Tetap hanya dapat didaftar dalam satu Kartu Keiuarga.

Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi perubahan susunan keluarga dalam kartukeluarga, penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksanaselambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinyaperubahan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada lyat (1).InstansiPelaksana mendaftar dan memproses perubahan data pada KartuKeluarga.

12

Bagian KeemPatPenerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 16

(1) Setiap Penduduk warga Negara Indonesia dan orang Asing yangmemiliki lzin Tinggal Tetap di daerah yang telah berumur 17(tujuh belas) tahun-atau telah kawin atau pernah kawin wajibmemiliki KTP.

(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiiiki Izin' ' Tinggal Tetap dan sudah berumur 77 (tujuh belas) tahun wajibmemiliki KTP.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secaranasional.

(4) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakanoleh Instansi Pelaksana.

(5) Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana sosialdafat diberikan KTP oleh Instansi Pelaksana tanpa dipungutbiaya.

Pasal 17

setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiiiki 1 (satu) KTP.

Pasal 18

(1) KTP untuk warga Negara Indonesia berla.ku selama masa waktu 5(lima) tahun kecuali terjadi perubahan data'

(2) Dalam hai Instansi Pelaksana menerirna laporan ngrrgblhan datasebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkanperubahan KTP.

(3) Penerbitan KTP bagi wNI yang baru datang dari luar negeridilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luarnegeri oleh Instansi Pelaksana'

(4) Masa berlaku KTP untuk orang Asing Tinggal Tetapdisesuaikan dengan berlakunya Izin Tinggal Tetap.

(5)KTPuntukpend.udukwNiyangberusia60(enampuluh)tahunkeatas berlaku seumur hiduP'

13

(6)

(7)

(8)

Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepadaInstansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sesudahmasa berlaku KTP habis.

Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTPsebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih dari 1 (satu) tahun tanpaketerangan maka dikenakan sanksi administratif.

Penduduk yang telah memiiiki KTP wajib membawanya pada saatberpergian.

Pasal 19

KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, wajib dilakukanpembetulan dengan atau tanpa permohonan dari orang yangmenjadi subyek KTP.

Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1)dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian KelimaPendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia

Pasal 2O

Setiap penduduk WNI yang pindah di dalam atau keluar daerahwajib melapor kepada Instansi Peiaksana untuk mendapatkan SuratKeterangan Pindah.

Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud padaayat (1) penduduk bersangkutan melapor kepada Instansi Pelaksanadi daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari untukmendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Setiap penduduk yang bermaksud pindah datang dalam wilayahKabupaten Balangan wajib melaporkan diri ke Instansi Peiaksanaselambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SuratKeterangan Pindah dari daerah asal.

Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan membawa surat keterangan pindah dari daerah asal.

(1)

(2)

(1)

t2l

t3)

(4)

t4

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(21

(3)

Pasal 21

Berdasarkan surat keterangan pindah, selambat-lambatnya dalamwaktu 14 (empat belas) hari sejak pelaporan, diterbitkan suratketerangan pindah datang.

Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud padaayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan dan/atau penerbitanKK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal22Setiap penduduk WNI yang pindah antar desa / kelurahan dalamkecamatan, maupun antar desa 1 kelurahan antar kecamatan dalamkabupaten, wajib melapor secara tertulis kepada Instansi Pelaksanadengan membawa Surat Keterangan Pindah yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah / Camat.

Berdasarkan Surat keterangan pindah datang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahandan/atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yangbersangkutan.

Paragraf 2Pendaftaran Penduduk Pindah Datang bagi Orang Asing

Pasal 23

Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap atau tingga-lterbatas yang bermaksud pindah datang dalam wilayahKabupaten Baiangan melaporkan rencana kepindahan kepadaInstansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan PindahDatang (SKPD),

Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkankedatangan kepada daerah tujuan paling lambat 3O (tigapuluh) harisejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.

Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksudpada ayat {u digunakan untuk penerbitan atau perubahan KKdan atau KTP bagi orang asing tinggal tetap dan SuratKeterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang tinggal terbatas.

15

t1)

Paragraf 3Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara bagi WNI

Pasal 24

Setiap WNi yang bermaksud untuk tinggal sementara di wilayahKabupaten Balangan dan bertempat tinggal tetap berturut-turutselama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari atau lebih wajibmelaporkan diri kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Penduduk yang tinggal sementara di wilayah Kabupaten Balangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah status dandokumen kependudukan penduduk yang bersangkutan, sepanjangpenduduk yang bersangkutan tidak membawa Surat KeteranganPindah dari daerah asal.

Paragraf 4Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara Bagi WNI

Pasal 25

Setiap Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luarnegeri dengan tujuan menetap untuk jangka waktu 1 (satu) tahunberturut-turut atau lebih dari i (satu) tahun wajib melaporkankepindahannya kepada Instansi Pelaksana melalui Camat setempat.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakansebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri(SKPLN) oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 5Pendaftaran Penduduk Datang dari Luar Negeri bagi WNI

Pasal 26

(1) Setiap penduduk yang datang dari luar negeri paiing lama 14{empat belas) hari sejak kedatangannya di daerah wajib melaporkepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Surat KeteranganDatang dari Luar Negeri (SKDLN).

(2) SKDLN sebgaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untukmenguruls KK dan KTP baru atau perubahan.

(21

(1)

{2)

16

{1)

{2\

(3)

(1)

{2\

(1)

Paragraf 6Pendaftaran Penduduk Datang dari Luar Negeri dan

Perubahan Status dari Tinggal Terbatas Menjadt Tinggal Tetap bagiOrang Asing

Pasal 27penduduk orang asing yang berencana bertempat tinggal dalamwilayah Kabupalen Balangan, wajib mendaftarkan diri padaInstansi Pelaksana seiambat-iambatnya i4 (empat belas) harisejak diterbitkan lzin Tinggal Terbatas dari imigrasi'

syarat pendaftaran bagi orang Asing yang bermaksudblrtempai tinggal dalam wilayah Kabupaten Balangan harusmemenuhi syarat keimigrasian.

Pendaftaran orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)'

Pasal 28

Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksudpasal 23 ayat (3) sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutantelah terdaftar di PemJrintah Daerah sebagai penduduk orangasing tinggal terbatas.

Surat Keterangan Tinggal Terbatas berlaku sampai habis masaberlakunya izin tinggal terbatas.

Pasal 29

penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, yang ingin mengubahstatus menjad-i p""auauL orang asing tinggal tetap wajibmendaftarkan diri paha Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 14(empat belas) hari sejak diterbitkannya lzin Tinggal Tetap dariImigrasi.

Paragraf 7Pendaftaran Penduduk Pindah Keluar Negeri dan

Ganti Nama Bagi Orang Asing

Pasal 3O

(1) penduduk orang Asing yang bermaksud pindah ke luar negeri

t7

(2) Surat keterangan perubahan status Izin Tinggal Terbatas menjadiIzin Tinggal f:Jap digunakan sebagai syarat dasar penerbitan KartuKeluarga (fX) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)'

wajib mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana paiing lambat 14(empat belas) hari sebelum rencana kepindahan'

(2i Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagal dasaruntuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri(SKPLN).

Pasal 31

(1) Penduduk Orang Asing yang telah mengubah statusnya menjadiWNI dan bermaksud - ganti nama wajib melaporkan diri padaInstansi Pelaksana selambat-lambatnya 14 (empat belas) harisejak diterbitkan Surat Keterangan Ganti Nama dari Pengadilan'

(2) Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud ayat (1)sebagai dasar rrt tuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP'

Paragraf 8Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 32

Setiap penduduk yang datang kedalam wilayah kabupaten Balanganberdasarkan program transmigrasi wajib didaftarkan di InstansiPelaksana.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaranperistiwa kependudukan d.i atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian KeenamPendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 34

Pend.ataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputiklasifikasi:a. penduduk korban bencana alam;b. penduduk korban bencana sosial;c. orang terlantar;d. komunitas terPencil.

Pasal 35

(u Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korbanbencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a

18

dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana denganmenyediakan:a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;b. formulir pendataan;c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan

Instansi Pelaksana.

(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal34 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana denganmenyediakan:a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;b. formulir pendataan.

(3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal34 huruf d, dilakukan oleh Instansi Pelaksana denganmenyediakan:a. formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku / Adatsetempat;b. formulir pendataan.

(4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukandilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 36(1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat KeteranganPencatatan Sipii, Surat Keterangan Orang Terlantar dan SuratKeterangan Tanda Komunitas bagi penduduk rentan.

(2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadidasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumenkependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VPENCATATAN SIPIL

Bagian PertamaPencatatan Kelahiran

Pasal 37

(1) Setiap peristiwa kelahiran wajib diiaporkan kepada InstansiPelaksana melalui Kepala Desa/Lurah di tempat terjadinya peristiwakelahiran paling lambat 60 (enam puiuh) hari kerja sejak terjadinyaperistiwa kelahiran.

19

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pejabat Pencatafan Sipit pada Instansi Pelaksana mencatat padaRegister Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiranpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 38

(1) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidakdiketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, dilakukanoieh pejabat pencatatan sipil instansi pelaksana, berdasarkanlaporan orang yang menemukan dan berita acara pemeriksaan darikepolisian setemPat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pejabat Pencatafan Sipil pada Instansi Peiaksana mencatat padaRegister Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan AktaKelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja'

Paragraf 1Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas waktu

Pasal 39

(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu60 (enam puluhi hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejaktanggai kelatriran, dilakukan sesuai dengan ketentuan setelah*".rd.p^tkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1{satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai denganketentuan setelah mendipatkan penetapan dari Pengadilan Negeri'

Paragraf 2Pencatatan Lahir Mati

Pasal 4O

(1) Setiap peristiwa lahir mati dilaporkan Instansi Pelaksana melaluiKepaia Desa/Lurah setempat paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak peristiwa lahir mati.

(2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimanadimaksud pada ayat {1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan danmenandataniani Surat Keierangan Lahir Mati atas nama KepalaInstansi Pelaksana.

20

{3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan LahirMati kepada Instansi Pelaksana.

(4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh InstansiPelaksana.

Bagian KeduaPencatatan Perkawinan

Pasal 41

Setiap Peristiwa perkawinan penduduk warga negara Indonesia wajib dilaporkan untuk dilakukan pencatatan.

Pasal 42

Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islamdilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwaperkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggalperkawinan.

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinandan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 3 (tiga)hari kerja sejak pemberitahuan perkawinan diterima.

Dalam hal perkawinan di lakukan di luar daerah, yangbersangkutran wajib melaporkan pada instansi pelaksana di daerahpaling lambat 3O (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutankembali ke daerah.

(4) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 43

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islamdilakukan di Kantor Urusan Agama.

Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud padaayat (4) wajib dilaporkan oleh Kantor Urusan Agama kepadaInstansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 1O (sepuluh) harikerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakmemerlukan penerbitan akta pencatatan sipil.

(1)

{2)

(3)

t1)

(2\

(3i

21

(1)

Bagian KetigaPencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 44

Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yangmengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak PutusanPengadilan tentang pembatalan perkawinan diterima.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PejabatPencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada register aktaperkawinan pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan AktaPerkawinan yang bersangkutan dan menerbitkan Surat KeteranganPembatalan Perkawinan.

Bagian KeempatPencatatan Petceraian

Pasal 45

(1) Setiap peristiwa perceraian wajib dilaporkan oleh yangbersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60(enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentangperceraian diterima.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatpencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian danmenerbitkan Kutipan Akta Perceraian paling lambat 3 (tiga) harikerja.

(3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempatpencatatan peristiwa perkawinan, Instansi Pelaksana yang mencatatperistiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) berkewajibanmemberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada InstansiPelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.

Pasal 46

(1) Pencatatan Perceraian bagi penduduk yang beragama Islamdilaksanakan oleh Pengadiian Agama.

(2) Untuk keperiuan pendataan kependudukan, Instansi Pelaksanadapat beikoordinasi dengan Pengadilan Agama mengenai dataperistiwa perceraian yang terjadi.

(2)

22

Bagian KelimaPencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 47

(i) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yangbersangkutan kepad.a instansi Pelaksana paiing lambat 60 (enampuluh) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima'

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada aylt !1), Instansipelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikansubjek akta dan *enerbitkan Surat Keterangan PembatalanPerceraian.

Bagian KeenamPencatatan Kematian

Pasal 48

(1) Setiap peristiwa kematian penduduk _ wajib dilaporkan olehkeluarganya atau yang *.*r.kiii kepada Instansi Pelaksana palinglambai3o(tiga putufrl iari kerja sejak tanggal peristiwa kematian'

(2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan melalui KepaiJDesa/Lurah ditempat yang bersangkutanberdomisili.

(3) Kepala Desa/ Lurah wajib menyampaikan laporan kematiansebagaimana dimaksud pada ayat (2\ kepada Instansi pelaksanapalin! lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal peristiwakematian.

Pasal 49

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalamPasal 48, Pejab^t P".r"atatan Sipil mencatat pada Register AktaKematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian palinglambat 3 (tiga) hari kerja.

(2) Pencatatan kematian sebagaimana .dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan ket6rangan kematian dari pihak yangberwenang.

(3) Dalam hal terjadi ketidakjeilsal keberadaan seseorang karenahilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,.pencatatanoleh Pejabat Pencatatan sipil baru d'ilakukan setelah adanyapenetapan Pengadilan. 23

(4)

(s)

(i)

(2t

(3)

(1)

(2)

Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnyaInstansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkanketerangan dari Kepolisian.

Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili,Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta dan Kutipan Aktasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajibanmemberitahukan kepada instansi Pelaksana tempat domisiii asal.

Bagian KetujuhPencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan

Anak

Paragraf 1Pencatatan Pangangkatan Anak

Pasal 5O

Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan di tempat tinggal Pemohon.

Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan tcutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh)hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan olehPemohon.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register AktaKelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 51

Pengakuan anak wajib dilaporkan oieh Orang Tua kepada InstansiPelJksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SuratPengakuan Anak-oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yangbersangkutan.

Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkanpengakuan anaklang lalir diluar hubungan perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)24

(1)

pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak danmenerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak'

Paragraf 3Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 52

Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan o19h orang tua kepadaInstansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan

ibu dari anak yans blrsangkutan melakukan perkawinan danmendapatkan akta Perkawinan.

Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada _ayat (1)dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkanpengesah*., *rr"f yang tlfrir aiiuaifruUungan perkawinan yang sah'

Berdasarkan iaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), rejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir padaAkta Kelahiran.

Bagian KedelaPanPencatatan Perubahan Nama dan Perubahan status

Kewarganegaraan

Paragraf 1Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 53

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan

Pengad.ilan Negeri tempat pemohon'

pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dilaporkan ot"r, penduduk y"""g bersangkutan kepada Instansipelaksana yang *".r.ibitkan Akta Pencatatan Sipil paling..lambat 30

iti*" prfrrfri fraii sejak diterimanya penetapan dari Pengadilan'

Berd.asarkan iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat

PencatatanSipilmembuatcatatanpinggir-padaRegisterAktaPencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil'

{2\

(3)

(1)

(21

(3)

25

(1)

12\

Paragraf 2Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 54

Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asingmenjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oieh pendudukyan; bersan[kutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60i.""I* puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah ataupernyataan janji setia.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), PejabatPencatatan Sipil membuit catatan pinggir pada Register AktaPencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil'

Bagian KesembilanPencatatan Peristiwa Pentiug Lainnya

Pasal 55

(1) pencatatan peristiwa penting lainnya -dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil atas plrmintaan penduduk yang bersangkutansetelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang berkekuatanhukum tetaP'

(2t Pencatatan peristiwa Pentingayat (1), paling lambat 3O (tigapenetapan pengadilan.

lainnya sebagaimana dimaksud padapuluh) hari sejak diterimanya salinan

Bagian KesePuluhPembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan sipil

Paragraf 1Pembetulan Akta Pencatatan SiPil

(1)

(2\

Pasal 56

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat PencatatanSipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta PencatatanSipit, taik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta olehpenduduk yang bersangkutan.

pembetutan Akta pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

[r1 Lrr.rra kesalahan tulis redaksional dan beium diserahkan kepada

p.*"gutrg, dilakukan dengan mengacu kepada:a. dokumen autentik yang menlidi peisyaratan penerbitan Akta

Pencatatan SiPil;b. dokumen dimlna terdapat kesalahan tulis redaksional'

26

(i)

{21

(3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), karena kesalahan tulis iedaksional yang telah diserahkanLepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta

Pencatatan Sipil;b. kutipan akta di*..rt terdapat kesalahan tulis redaksional'

Paragraf 2Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 57

Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oieh PejabatPencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan AktaPencatatan Sipil.

Pencatatan Pembataian Akta Pencatatan Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap'

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tatacara :a. membu at cataian pinggir pada Register Akta Pencatatan sipil;b. menarik dan mencabui kutip..t akta Pencatatan Sipil; danc. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah

penetapan Pengadilan.

Bagian Kesebelaspelaporan penduduk Yarig Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

(3)

(1)

{21

Pasal 58

Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalampendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dibantu olehinstansi Pelak-sana atau meminta bantuarr kepada orang lain'

penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat_(l) adalah p-endudukyang tidak *"*-p, karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik ataucacat mental.

orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganyaatau orang Yang diberi kuasa.

pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilakuka., d"t'g*" pen-gisian formulir yang telahditetapkan.

27

(3)

(4\

Bagian KeduabelasF ormulir dan Buku Pendaftaran Penduduk dau Pencatatan Sipil

Pasal 59

Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk danpencatatan sipil berpedoman kepada peraturan perundang-undanganyang berlaku.

BAB VISISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUI(AN {SIAK}

Pasal 6O

(1) Pemerintah daerah wajib membangun dan memelihara databasekependudukan.

(2\ Pembangunandatabase kependudukan sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan hasil penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil dengan menggunakan aplikasi SistemInformasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 61

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berada dikantor Instansi Pelaksana dan dikeiola oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 62

Segala biaya yang diperlukan bagi operasionalisasi penyelenggaraanSIAK dibebankan kepada APBD dan bantuan dari APBN maupun APBDProvinsi.

BAB VIIPENGENDALIAN

Pasal 63

(1) Pengendalian penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipildilalsanakan tleh Instansi Pelaksana melalui kegiatan pembinaan,pengawasan dan Penertiban.

(2) Daiam hai tertentu pelaksanaan pengendalian sebagaimana28

dimaksudayat(1)pasalini,dapatdilakukandenganmemintabantuan kePada Instansi terkait'

Pasal 64

Pembinaan,pengawasandanpenertibansebagaimanadimaksuddalam;ril ;t "v"i tr)

ailakukan melalui kegiatan:

^.pembinaanmelaluisosialisasiperaturanperundang-undanganfla"rrg t

yang berpergian tidak membawa surat Keterangan Tempatringgat dikenatcan denda administratif paling banyak Rp.5O.O0O,OO (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 66

(1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenakandenda administratif setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus riburupiah).

t2\ Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporanmengenai:

a. kelahiran di wilayah Kabupaten Balangan;b. kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia setelah kembali ke Indonesia;c. lahir mati di wilayah Kabupaten Balangan;d. perkawinan di wilayah Kabupaten Balangan;e. perkawinan di iuar wilayah Negara Kesatuan Republik

indonesia seteiah kembali ke Kabupaten Balangan;f. pembatalan perkawinan di wiiayah Kabupaten Balangan;g. perceraian di wilayah Kabupaten Balangan;f,. p"r".r*ir.r, di luar wiiayah Negara Kesatuan Republik

ind.onesia setelah kembali ke Kabupaten tsaiangan;i. pembatalan perceraian di wilayah Kabupaten Balangan;j. kematian di wilayah Kabupaten Balangan;k. p"rrg.ngkatan anak di wilayah Kabupaten Balangan;1. 'p*"E*"Et atan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

indonesia setelah kembali ke Kabupaten Balangan;m. pengakuan anak di wilayah Kabupaten Balangan;n. per["sahan anak di wiiayah Kabupaten Balangan;o. perubahan nama di wilayah Kabupaten Balangan;p. perubahan status kewarganegaraan di wilayah Kabupaten

Balangan;q. peristiwa Penting lainnYa.

Pasal 67

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 dan Pasal 66

merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XKETENTUAN PENYIDII{AN

Pasal 68

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentuDaerah diberi wewenang khusus sebagai

di lingkungan Pemerintahpenyidik untuk melakukan

30

(1)

penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yangberlaku.

{2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabatpegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yangdiangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keteranganatau iaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidangperpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebutmenjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenaiorang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yangdilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakanDaerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi ataubadan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakanDaerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokurnenlain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakanDaerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, sertamelakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedangberiangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumenyang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanaperpajakan;

i. memanggii orang untuk didengar keterangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;31

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menuruthukum yang bertanggungjawab.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyakepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi NegaraRepublik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku'

BAB XIKETENTUAN PIDANA

Pasal 69

(1) Barang siapa melakukan peianggaran terhadap Peraturan Daerah inidiancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan ataudenda sebanyak-banyaknya Rp. 5O.000.0OO (lima puluh juta rupiah)'

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalahpelanggaran.

Pasal 7O

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini juga dapat diancamberdaiarkan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku'

BAB XIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atauyang telah ada iebelum berlakunya Peraturan Daerah ini,dinyatakan tetaP berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untukKTP yang telahlerbit sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini tetapberlaku s*ampai dengan diberlakukannya penerapan KTP elektronikberbasis NIK (e-KTP) secara efektif di daerah'

(1)

\2)

Pasal 72

Dalam rangka kelancaran pelayanan penyelenggaraan__administrasikependudulian, Instansi petat

+l

Pasal 73

Hal-hal yang belum cukup diatur daiamsepanjang mengenai teknis pelaksanaannyaPeraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini,diatur lebih lanjut dengan

Pasal 74

Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaranpendud.uk dan pencatatan sipil yang ada pada saat Peraturan Daerahini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini palinglambat 1 (satu) tahun.

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPJraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Baiangan.

Ditetapkan di Paringinpada tanggal 3O Januan 2A12BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringinpada tanggal 3O Januari 2072SEKRETARIS DABRAHKABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN

Salinan sesuai dengan asiinYa'BALANGAN TAHUN 2AI2 NOMOR 04

ukum Setda Kab. Balangan,ukum,

N, SH.r {rvlb)

1019 199203 I 002 .).)