Upload
vuongtu
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Salinan
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000
tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, maka perlu merumuskan,
tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak
dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3418);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak
dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3457);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah
Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film
Dokumenter (Lembaran Negara T ahun 1999 Nomor 41, T ambahan
Lembaran Negara Nomor 3820);
4. Keputusan ...
13
,..
,.."",..i!"",':',::;~.,:',;:::$lj~i:;;ii~t~"",..
t
..,4. Keputusan Preslden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok
Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang
Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia;
6. Instruksi Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Instruksi
Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
Memperhatikan : Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
299/M.PAN/8/2000 tanggal 15 Agustus 2000;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TAT A KERJA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
BABI
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam
Keputusan ini disebut dengan Perpustakaan Nasional adalah Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dalam pelaksanaan
tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
(2) Perpustakaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 2 ...
14
Pasal 2
Perpustakaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengembangan bahan
pustaka dan jasa informasi serta sumber daya perpustakaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Perpustakaan Nasional menyelenggarakan fungsi :
a. penetapan kebijakan teknis di bidang perpustakaan sesuai kebijakan umum
yang ditetapkan oleh Presiden dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas
Perpustakaan Nasional;
c. penyelenggaraan jasa informasi kepada masyarakat dalam rangka
pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional;
d. penyelenggaraan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan
koleksi deposit nasional;
e. penyelenggaraan pengembangan sistem perpustakaan;
f. pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas Perpustakaan Nasional
secara berdaya guna dan berhasil guna;
g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hukum;
h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur
di lingkungan Perpustakaan Nasional.
BAB II ...
15
BABII
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal4
(1) Perpustakaan Nasional terdiri dari :
a. Kepala;
b. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi;
c. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
d. Sekretariat.
(2) Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional sebagaimana tercantum pada
Lampiran I Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
Keputusan ini.
Bagian Kedua
Kepala
Pasal 5~
Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
\ Presiden.f
\
,\ Pasal 6
Kepala mempunyai tugas :
a. memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan tugas yang telah
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan kebijakan pemerintah;
b. menyiapkan ...
16
b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang
perpustakaan;
c. menetapkan kebijakan teknis di bidang perpustakaan yang menjadi
tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh
Presiden;
d. membina dan melaksanakan kerja sarna dengan instansi dan organisasi
lain yang menyangkut bidang perpustakaan.
Bagian Ketiga
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
Pasal 7
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi yang
selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Deputi I adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional di bidang pengembangan
bahan pustaka dan jasa informasi yang berkedudukan di bawah dan lI
bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Pasal 8
Deputi I mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan karya cetak dan
karya rekam sebagai koleksi deposit nasional, pengembangan bahan pustaka
dan jasa informasi, kerja sarna dan otomasi serta preservasi.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi I
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang deposit, pengembangan bahan
pustaka, dan jasa informasi serta preservasi;
b.pengadaan ...
17
b. pengadaan dan pengolahan bahan pustaka;
c. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. penyelenggaraan jasa informasi;
e. penyelenggaraan kerja sarna dengan badan atau lembaga baik pemerintah
maupun swasta serta organisasi kepustakawanan di dalam maupun di luar
negeri;
f. pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan pustaka.
Pasal10
(1) Deputi I terdiri dari :
a. Pusat Deposit Bahan Pustaka;
b. Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka;
c. Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi;
d. Pusat Preservasi Bahan Pustaka;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Deputi I sebagaimana tercantum pada Lampiran II
Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan
ini.
Bagian Keempat
Pusat Deposit Bahan Pustaka
Pasal 11
Pusat Deposit Bahan Pustaka mempunyai tug as melaksanakan pengelolaanI
karya cetak dan karya rekam, penyusunan Bibliografi Nasionallndonesia (BNI),
Katalog Induk Nasional ( KIN) serta literatur sekunder lainnya.
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal11, Pusat
Deposit ...
18
.,
Deposit Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang deposit
bahan pustaka;
b. pelaksanaan pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pelaksanaan penyusunan BNI dan KIN serta literatur sekunder lainnya.
Pasal 13
Pusat Deposit Bahan Pustaka terdiri dari:
a. Bidang Deposit;
b. Bidang Bibliografi.
Pasal 14
Bidang Deposit mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan serah simpan
karya cetak dan karya rekam, bahan pustaka kelabu (grey literature), terbitan
badan internasional dan regional.
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang
Deposit menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang deposit;
b. penerimaan, pengumpulan, penyimpanan dan pendayagunaan karya cetak
dan karya rekam serta bahan pustaka kelabu;
c. penerimaan, pengumpulan, penyimpanan dan pendayagunaan bahan
pustaka terbitan badan internasional dan regional;
d. pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak
dan karya rekam.
Pasal 16 ...19
-
Pasal 16
Bidang Bibliografi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan BNI dan KIN
serta literatur sekunder lainnya.
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang
Bibliografi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bibliografi;
b. penyusunan, penyuntingan naskah BNI dan KIN;
c. penyusunan bibliografi, katalog, indeks, sari karangan dan bahan pustaka
rujukan sejenisnya;
d. pengelolaan urusan Katalog Dalam Terbitan ( KDT ) dan Standar
Internasional Nomor Buku (ISBN).
Bagian Kelima
Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka
Pasal 18
Pusat- Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai
tugas melaksanakan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka.
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pusat
Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka menyelenggarakan
fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka;
b. pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka;
c. pelaksanaan distribusi dan tukar-menukar bahan pustaka.IPasal 20 ...
f 20
i.,..
£.
Pasal 20
Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka terdiri dari:
a. Bidang Akuisisi;
b. Bidang Pengolahan Bahan Pustaka.
Pasal21
Bidang Akuisisi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan koleksi bahan
pustaka.
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang
Akuisisi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan
koleksi bahan pustaka;
b. pelaksanaan pengembangan koleksi bahan pustaka melalui pembelian,
hadiah, hibah dan tukar menukar, serta pendistribusian bahan pustaka
surplus;
c. pelaksanaan pengembangan koleksi Indonesiana.
Pasal 23
Bidang Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan
pengolahan bahan pustaka.
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang
Pengolahan Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan bahan
pustaka;
b. pelaksanaan katalogisasi, klasifikasi dan penyelesaian fisik bahan pustaka;
c. pelaksanaan ...
21
c. pelaksanaan verifikasi bahan pustaka;
d. pemasukan data ke pangkalan data;
e. penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan tajuk nama pengarang,
badan korporasi dan subjek.
Bagian Keenam
Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi
Pasal 25
Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan
layanan perpustakaan dan informasi.
Pasal26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pusat
Jasa Perpustakaan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang jasa
perpustakaan dan informasi.
b. pelaksanaan layanan koleksi umum dan khusus;
c. pelaksanaan bimbingan pemakai;
d. pelaksanaan pameran dan promosi;
e. pelaksanaan kerja sarna dan otomasi perpustakaan.
Pasal27
Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi terdiri dari :.cr
a. Bidang Layanan Koleksi Umum;!
b. Bidang Layanan Koleksi Khusus;;
c. Bidang Kerja Sarna Perpustakaan dan Otomasi."i~;
~f1.!
Pasal 28...
22
~
1
Pasal 28
Bidang Layanan Koleksi Umum mempunyai tugas melaksanakan layanan
koleksi umum.
Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang
Layanan Koleksi Umum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang layanan koleksi
umum;
b. pelaksanaan layanan koleksi umum dan rujukan;
c. pelaksanaan layanan reproduksi, terjemahan dan konsultasi perpustakaan.
Pasal 30
Bidang Layanan Koleksi Khusus mempunyai tugas melaksanakan layanan
koleksi khusus.
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang
Layanan Koleksi Khusus menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang layanan koleksi
khusus;
b. pelaksanaan layanan koleksi bahan pustaka manuskrip, buku langka dan
audio visual;
c. pelaksanaan layanan reproduksi, terjemahan dan transliterasi (alih aksara)
dan konsultasi perpustakaan.
!
I,,
Pasal 32 ...1
23
i
.
Pasal 32
Bidang Kerja Sarna Perpustakaan dan Otomasi mempunyai tugas
melaksanakan kerja sarna perpustakaan dalam dan luar negeri, pengelolaan
pangkalan data nasional, pelaksanaan dan pengembangan sistem otomasi
perpustakaan.
Pasal 33
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang
Kerja Sarna Perpustakaan dan Otomasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerja sarna
perpustakaan dan otomasi;
b. pelaksanaan kerja sarna perpustakaan dalam dan luar negeri;
c. pengelolaan pangkalan data perpustakaan lingkup nasional;
d. pembinaan dan pengembangan otomasi perpustakaan di lingkungan
Perpustakaan Nasional;
e. pengelolaan website dan jaringan intranet;
f. pengembangan format komunikasi Indonesia Machine Readable
Cataloging (INDOMARC).
Bagian Ketujuh
Pusat Preservasi Bahan Pustaka
Pasal 34
Pusat Preservasi Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan pelestarian
informasi dan fisik bahan pustaka.
Pasal 35
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Pusat
Preservasi Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang preservasi
bahan pustaka;
b. pelaksanaan ...
24
b. pelaksanaan pelestarian fisik bahan pustaka melalui konservasi, restorasi
dan penjilidan bahan pustaka;
c. pelaksanaan pelestarian informasi bahan pustaka melalui reprografi dan
transformasi digital;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan pelestarian bahan pustaka;
e. pelestarian koleksi yang bersifat kedaerahan melalui pelestarian fisik asli
atau alih media.
Pasal 36
Pusat Preservasi Bahan Pustaka terdiri dari :
a. Bidang Konservasi;
b. Bidang Reprografi;
c. Bidang Transformasi Digital.
Pasal 37.
Bidang Konservasi mempunyai tugas melaksanakan pelestarian fisik melalui
pemeliharaan, perawatan, restorasi dan penjilidan bahan pustaka.
Pasal 38
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang
Konservasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi;
b. pelaksanaan survey bahan pustaka dan fasilitas perpustakaan dalam
rangka penyiapan perencanaan pelestarian;
c. penyelenggaraan pemeliharaan dan pengendalian kondisi lingkungan
bahan pustaka;
d. pelaksanaan penjilidan, perawatan, restorasi bahan pustaka konvensional
dan media baru;
e. pelaksanaan fumigasi dan penetralan asam pad a bahan pustaka;
f. pelaksanaan ...
25
f. pelaksanaan analisis proses kerusakan dan evaluasi metoda konservasi
dalam rangka pengembangan pelestarian;
g. penyelenggaraan penyuluhan pelestarian bahan pustaka.
Pasal 39
Bidang Reprografi mempunyai tugas melaksanakan pelestarian kandungan
informasi bahan pustaka melalui alih media mikrografi dan fotografi.
Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang
Reprografi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang reprografi;
b. pelaksanaan alih media bahan pustaka langka koleksi Perpustakaan
Nasional ke dalam bentuk mikro;
c. pelaksanaan reproduksi toto naskah kuno, lukisan dan peta;
d. pelaksanaan pelestarian informasi pustaka langka warisan budaya bangsa
di daerah;
e. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan koleksi bentuk mikro;
f. pelaksanaan pemeliharaan dan penyimpanan master film negatif toto dan
bentuk mikro.
Pasal 41
Bidang Transformasi Digital mempunyai tugas melaksanakan pelestarian
kandungan informasi bahan pustaka melalui alih media digital ke media baru.
!;iPasal 42 ;'c
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang
Transformasi Digital menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan ...
26
.;,
;~,!
{i,;
...'. ':
t. ~ ,~ !
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tranformasi digital;
b. pelaksanaan kegiatan transformasi kandungan informasi bahan pustaka
langka khasanah warisan budaya bangsa ke bentuk digital;
c. pelaksanaan pembuatan metadata informasi bahan pustaka untuk
pangkalan data;
d. pelaksanaan transformasi informasi digital ke media baru;
e. pelaksanaan pemeliharaan dan penyimpanan master informasi digital;
f. pengembangan sistem pelestarian bentuk digital.
Pasal43
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pada
Deputi I dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan
Jabatan Fungsionallainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing
Kepala Pusat yang dalam pelaksanaan sehari-hari mendapat penugasan
dari masing-masing Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal44
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
fungsional pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan bahan
pustaka dan jasa informasi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
~ Pasal 45!
(1) Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsionallainnyat
~ terdiri alas sejumlah jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan
~ perundang-undangan yang berlaku.,It (2) Jumlah ...!"ri
27
...
(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh masing-
masing Kepala Pusat.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) Pasal ini
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. /'~-----/
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
Pasal 46
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan yang selanjutnya
dalam Keputusan ini disebut Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas
dan fungsi Perpustakaan Nasional di bidang pengembangan sumber daya
perpustakaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala.
Pasal 47
Deputi II mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
sistem perpustakaan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan
berbagai jenis perpustakaan.
Pasal 48
Dalam melaksanakan tug as sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Deputi II
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan
sistem perpustakaan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan
berbagai jenis perpustakaan;~
i b. penyelenggaraan ...
, 28,,i
b. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan;
c. penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang
perpustakaan;
d. penyelenggaraan pengembangan berbagai jenis perpustakaan;
e. pemasyarakatan dan peningkatan minat baca.
Pasal 49
(1) Deputi II terdiri dari :
a. Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat SaGa;
b. Pusat Pelatihan Sumber Daya Perpustakaan;
c. Pusat Pengembangan Pustakawan;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Deputi II sebagaimana tercantum pada Lampiran III
Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
Bagian Kesembilan
Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca
Pasal50
Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat SaGa mempunyai
tugas melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditasi, pengembangan
semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan budaya baca
dengan instansi terkait.
Pasal 51
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pusat
Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat SaGa menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan ...
29
--
a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengembangan, pembinaan, pembakuan dan akreditasi perpustakaan ;
b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan semua jenis perpustakaan;
c. pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data perpustakaan;
d. penyusunan pembakuan penyelenggaraan perpustakaan ;
e. pelaksanaan pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan budaya baca
dengan instansi terkait;
.f. pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan akreditasi semua jenis
perpustakaan.
Pasal 52
Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca terdiri dari :
a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus;
b. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan
Perguruan Tinggi;
c. Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Minat Baca.
Pasal 53
Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus
mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan perpustakaan,
pembakuan dan akreditasi perpustakaan umum dan khusus.
Pasa! 54
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bidang
Pengkajian dan Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus
menyelenggarakan fungsi;
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan
perpustakaan umum dan khusus;
b. pengkajian dan pengembangan perpustakaan umum dan khusus;
c. pengumpulan ...
30
J
..
c. pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi perpustakaan umum
dan khusus;
d. penyusunan pembakuan perpustakaan dan pelaksanaan akreditasi serta
evaluasi perpustakaan umum dan khusus;
e. pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) perpustakaan umum dan
khusus.
Pasal55
Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan
Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan
perpustakaan, pembakuan dan akreditasi perpustakaan sekolah dan
perguruan tinggi.
Pasal56
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bidang
Pengkajian dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan
perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi;
b. pengkajian dan pengembangan perpustakaan sekolah dan perguruan
tinggi;
c. pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi perpustakaan
sekolah dan perguruan tinggi;
d. penyusunan pembakuan perpustakaan dan pelaksanaan akreditasi serta
evaluasi perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi;
e. pemberian nomor pokok perpustakaan ( NPP ) perpustakaan sekolah dan
perguruan tinggi;
Pasal 57...
31
Pasal 57
Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Minat Baca mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian, pengembangan, koordinasi pemasyarakatan minat
" baca dengan instansi terkait.
Pasal 58
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bidang
Pengkajian dan Pemasyarakatan Minat Baca rnenyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemasyarakatan
minat baca;
b. pengkajian dan pengembangan minat baca;
c. pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pemasyarakatan
minat baca;
d. pelaksanaan koordinasi pemasyarakatan minat baca;
e. pelaksanaan promosi minat baca.
Bagian Kesepuluh
Pusat Pelatihan Sumber Daya Perpustakaan
Pasal 59
Pusat Pelatihan Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan
analisis sumber daya manusia di bidang perpustakaan, mengembangkan
kurikulum, program, penyelenggaraan, mengembangkan sarana, dan evaluasi
program pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
Pasal 60
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pusat
Pelatihan Sumber Daya Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan ...
32
IifjI
~
a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang I
pendidikan dan pelatihan sumber daya perpustakaan;
b. pelaksanaan analisis sumber daya manusia di bidang perpustakaan;
c. penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum program
pendidikan pelatihan perpustakaan;
d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan;
e. pelaksanaan pengembangan sarana pelatihan;
f. evaluasi program pendidikan dan pelatihan perpustakaan;
g. pemberian akreditasi dan rekomendasi pendidikan dan pelatihan,
penyetaraan kepustakawanan.
Pasal 61
Pusat Pelatihan Sumber Daya Perpustakaan terdiri .
a. Bidang Program dan Evaluasi Pelatihan;
b. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan.
Pasal 62
Bidang Program dan Evaluasi Pelatihan mempunyai tugas menyusun,
mengembangkan, mengakreditasi, merekomendasi dan mengevaluasi
pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
Pasal 63
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bidang
Program dan Evaluasi Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan
evaluasi pelatihan;
b. penyusunan program pendidikan dan pelatihan tenaga fungsional
pustakawan dan non fungsional;
c. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan perpustakaan;
d. pemberian ...
33
.
d. pemberian akreditasi dan rekomendasi pendidikan dan pelatihan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga terkait;
f. pengkajian dan evaluasi program pelatihan perpustakaan.
Pasal64
Bidang Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan dan
mengembangkan sarana pendidikan dan pelatihan.
Pasal 65
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bidang
Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan;
b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perpustakaan baik di dalam maupun
di luar Perpustakaan Nasional;
c. penyiapan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan
pelatihan;
d. penyiapan dan pembinaan penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
Bagian Kesebelas
Pusat Pengembangan Pustakawan
Pasal 66
Pusat Pengembangan Pustakawan mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan tenaga fungsional pustakawan.
Pasal 67
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam rasa' 66, Pusat
Pengembangan Pustakawan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan ...
34
!!Ii
t,,(.!
~'.
t a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang
f pengembangan tenaga fungsional pustakawan;~ b. pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional pustakawan;Ii
c. pelaksanaan pemberian akreditasi Pustakawan dan Tim Penilai;lI.
d. pelaksanaan koordinasi dan pengkajian pengembangan pustakawan;1.
~ e. pelaksanaan pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan;I
..
~ f. evaluasi pustakawan dan angka kreditnya serta tim penilai.,,
c
frl
Pasal 68r..
[.;[
Pusat Pengembangan Pustakawan terdiri dari :
a. Bidang Akreditasi Pustakawan;
b. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pustakawan.
Pasal 69
Bidang Akreditasi Pustakawan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
pedoman teknis, pelaksanaan pengembangan Jabatan Fungsional
Pustakawan, penyetaraan, penilaian angka kredit dan pemberian rekomendasi
pengangkatan tim penilai jabatan fungsional pustakawan.
Pasal 70
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69,
Bidang Akreditasi Pustakawan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akreditasi
pustakawan;t
b. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan jabatan, fungsional pustakawan;
c. pelaksanaan penyetaraan tenaga fungsional ;
d. pemberian rekomendasi, akreditasi dan pengangkatan tim penilai jabatan
fungsional pustakawan.
Pasal 71 ...
35 .I
~--
Pasal71
Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pustakawan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program, pengembangan, pemasyarakatan dan
evaluasi tenaga fungsional pustakawan.
Pasal 72
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71,
Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pustakawan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan
pustakawan;
b. pengkajian dan pengembangan pustakawan;
c. penyusunan program pengembangan pustakawan;
d. pelaksanaan pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan;
e. pelaksanaan pengembangan kemampuan pustakawan;
f. evaluasi peranan dan pemanfaatan tenaga fungsional pustakawan.
Pasal 73
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pad a
Deputi II dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan
Jabatan Fungsionallainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing
Kepala Pusat yang dalam pelaksanaan sehari-hari mendapat penugasan
dari masing-masing Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 74 ...
36
11
..M
!
Pasal 74
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
fungsional pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber
daya perpustakaan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal75
(1) Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsionallainnya
terdiri alas sejumlah jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) Pasal ini
dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh masing-
masing Kepala Pusat.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) Pasal ini
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keduabelas
Sekretariat
Pasal 76
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan
urusan perencanaan program dan anggaran, keuangan, kepegawaian,
penyusunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, organisasi dan
tala laksana, tala usaha, rumah tangga dan perlengkapan.
Pasal77
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian ...
I37 JI
.J
a. pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja, dan anggaran;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan
ketatausahaan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana,
perlengkapan, dan rumah tangga;
c. pengkoordinasian penyusunan dan penelaahan peraturan perundang-
undangan serta pertimbangan bantuan hukum;
d. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan.
Pasal 78
(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Bagian Perencanaan;
b. Bagian Kepegawaian;
c. Bagian Keuangan;
d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
e. Bagian Umum.
(2) Struktur Organisasi Sekretariat sebagaimana tercantum pada Lampiran IV
Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan
ini.
Pasal 79
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan
program dan anggaran, evaluasi, akuntabi!itas dan pelaporan.
Pasal 80
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79. Bagian
Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data bidang perencanaan dan
anggaran;
b. penyusunan ...
38
-
b. penyusunan rencana program kerja dan penganggaran jangka pendek,
serta jangka panjang;
c. pemantauan, analisis, evaluasi, akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan
rencana program kerja dan anggaran.
Pasal 81
Bagian Perencanaan terdiri dari :
a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
b. Subbagian Evaluasi dan Akuntabilitas;
c. Subbagian Pelaporan.
Pasal82
(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran.
(2) Subbagian Evaluasi dan Akuntabilitas mempunyai tugas menyiapkan
bahan pemantauan dan evaluasi hasil pemeriksaan serta pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data hasil temuan pemeriksaan.
(3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusurran laporan
pelaksanaan kegiatan program ke~a Perpustakaan Nasional.
Pasal83
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.
Pasal 84
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai ;
b. pelaksanaan ...
39
b. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan
pensiun pegawai;
c. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan pemberian tanda penghargaan,
hukuman disiplin serta pendokumentasian data pegawai.
Pasal 85
Bagian Kepegawaian terdiri dari :
a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
b. Subbagian Mutasi Pegawai;
c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.
Pasal86
(1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan rencana formasi, pengadaan dan pengembangan pegawai.
(2) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan
pengangkatan, kepangkatan, pemindahan tempat dan daerah kerja
pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai.
(3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan
kesejahteraan, pemberian tanda penghargaan, kesehatan dan keselamatan
kerja, hukuman disiplin, serta pendokumentasian data pegawai.
Pasal 87
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
Pasal 88
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian
Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
b. pelaksanaan urusan verifikasi dan laporan keuangan.
Pasal 89...40
I
j,,:
Pasal89
Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Subbagian Perbendaharaan;
b. Subbagian Verifikasi.
Pasal 90
(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perbendaharaan dan administrasi tala usaha keuangan.
(2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi sumber data
akuntansi anggaran rutin dan pembangunan.
Pasal 91
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan penyusunan perumusan dan penelaahan peraturan perundang-
undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, urusan organisasi dan
tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.
Pasal92
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud pad a Pasal 91, Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan, perumusan, penelaahan peraturan perundang-undangan,
pertimbangan dan bantuan hukum;
b. penyusunan, analisis, dan evaluasi organisasi dan tala laksana;
c. koordinasi pemberitaan, promosi dan dokumentasi perpustakaan;
d. pelaksanaan kegiatan persiapan terbitan dan pencetakan.
Pasal 93...
41
Pasal 93
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :
a. Subbagian Hukum dan Organisasi;
b. Subbagian Hubungan Masyarakat;
c. Subbagian Penerbitan.
Pasal 94
(1) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan perumusan dan penelaahan peraturan perundang-undangan,
pertimbangan dan bantuan hukum serta analisis, evaluasi organisasi dan
tatalaksana.
(2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan hubungan masyarakat dengan lembaga pemerintah dan non
pemerintah, peliputan media massa dan konfrensi pers serta publikasi dan
promosi.
(3) Subbagian Penerbitan mempunyai tug as melakukan persia pan terbitan
Perpustakaan Nasional dan pencetakan.
Pasal 95
Bagian Umum mempunyai tug as melaksanakan tatausaha umum dan sural
menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.
Pasal 96
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud pad a Pasal 95, Bagian
Umum menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan tala usaha umum, surat-menyurat dan kearsipan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga;
c. pelaksanaan ...
42
c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
d. pengkoordinasian kegiatan tala usaha pimpinan.
Pasal 97
Bagian Umum terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha Umum;
b. Subbagian Persuratan dan Kearsipan; ii
c. Subbagjan Rumah Tangga; If,
d. Subbagian Perlengkapan.
Pasal 98
(1) Subbagian Tata Usaha Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan
administrasi kepada Kepala, Deputi I dan II.
(2) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan
sural menyurat, dan kearsipan.
(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan
rumah tangga dan keprotokolan.
(4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan.
BABIII
TATA KERJA
Pasal 99
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di lingkungan
Perpustakaan Nasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam ling kung an masing-masing maupun antar organisasi di
lingkungan Perpustakaan Nasional serta dengan instansi lain sesuai dengan
tugasnya masing-masing.
Pasal 100 ...43
~
Pasal100
Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal101
Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional wajib
mengikuti dan mematuhi peraturan dan petunjuk serta bertanggung jawab
kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat
pada waktunya.
-Pasal 102
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula
disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 103
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih
lanjut serta memberi petunjuk kepada bawahan.
Pasal 104
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan, unit organisasi dibantu oleh
kepala unit organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
Pasal 105...
44
Pasal 105
Setiap pimpinan unit organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap
bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah
penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
KETENTUANPERALIHAN
Pasal 106
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan
Nasional Provinsi masih tetap berlaku berdasarkan Keputusan Kepala
Perpustakaan Nasional Nomor 44 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perpustakaan Nasional sampai ada ketentuan lain yang mengatur lebih
lanjut.
Pasal 107
Semua Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional yang merupakan
pelaksanaan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 44 Tahun 1998
tentang Organisasi dan Tata Ke~a Perpustakaan Nasional masih tetap berlaku
sepanjang belum diubah dan atau disesuaikan berdasarkan Keputusan ini.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 108
Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini
ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional setelah terlebih dahulu
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 109 ...
45
Pasal 109
Keputusan ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2000
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL.: REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HERNANDONO
Disalin sesuai dengan aslinya
Se retaris Perpustakaan Nasional
blik Indonesia
:/°-1- V
to
46
1- 1
z « c:
~ro
g z
z ro
0 «"'4,
~-ffi
o~
g N
-aJ
>-
~
~
~
I/)Ir--
I ~
« a.
0 .3
LW
C
-J '-"0
c: I/)
r- "'4,
«~
E
.:@
~
I- ::>
~~
.- z
ro ~
ro
«
«-c..Z
W(/)
0 "C
O:C
I-
CD
-r
WW
aJ::>
-g-
5. It)
.-"" I
C
c.. ~
c.. (/)«
~
Q)
N
L.L. ~
~
-c: ~
-«
~::>
W
zc:
~"C
O
'- ~
I-
Z(/)c..
Z
~:JC
:OO
J
W~
°0."5 02
E
c: «-
Eg-~
o~
~
C
~
ro~
Z
Z
~
-(/)-J
~
aJ
J«W
W
I
-'-Z",
-(/) 0
"'" ::) 0
0
0.. z
_I 0:: ~
0
W
--I o..~
0
II
«~:s~
-JaJ Z
«::) ~
0..0.. W
WW
IZ
~
~
«- «~
«~-J
-J « «
I_\.«I-Zc..O
OO
W::)-
~c..O
O~
«wZ
-
c.. ro
ro 6>
, °-
C
(fj
-°=
I _I
Ir- z
-I ~
-« cn
~~
«« C
z~~
~
«~~«
.-~
.-o ro
-~(/)U
-'-W
-.z C
D
::>~
~-
(fj
L -c..z
« C
ww
z(/) ~
C
c.. « «
.!!?::I:~
~«z
zaJ«~
c
I m
_J
..~-"--
-
~
~
(/)-« u.
~-l
(j) ~
~
~~
~~
~
~
z~
«0-(j)«
z~
«0 0~
S:2
«I- «W
Q
~
mzo
I->~
o(/)
ala. «
«~-J
-z W
~
(/)Wa.
alo ~
I-
::J(/)z ~
a.W«~
I i
a. ;:a
1 ,
000c:
0 '"
IV
0
~
IV
0 "'
IV
-'" :J
-"'"'
Q)
c: 1n
:J c:
:J :J
e- 0
.c: 0)
Q)"cIV
«G
o!:.1-
~~
~~
(/)
«Z~(j)
g.s. ~
::J
~
« ~
Q
) z
~
(/)«
~
=c:~
..
~::J
Z::J
(9 «0
c: IV
rn rn
-Z~
~
«I Z
(/)I-I- .~
2
5 ()
~
(/)
«~
«::J zz~
« 0
«(/)0 0.
:J .-E
c:
« Z
Z
«
« -,
::J~
g.~
~~
I-~
««(j)
o>-~
m
~~
z -'
~
I-(/)
OU-
o>-~
m
~w
W
U-«
m~
~
<:5
~~
o0
~~
Z«Z<
9<3:-
ZO
U)
<3:~
<3:
-' ro
~
«z -~
<3:~
0
~W
I-O
1j) a.<
9~~
~
W
Z
-
ZW
Q
oa.z~
z~
~~
<9<
3:<3:
«~
«~Z
I, ~
I(/) tnz
~~
~
~
z~~
~
~
~
-z(/) «0
~-
0 ro
~s
Q~
z ~
~E
~
-~
alz« <
t;~
«aI«
WI
<~
z
a.« G
oGo
ffiaI
W
W
:I:
~
~roro
§
u:I-
~~
~(j) ~~
\ Zo
oQ
«a. --l
QW
alai
alO
m
z~1..
/'
',~, "-.,~
<f ---~
rw,-,«,~
"",,:,:~,,
c: z
m
~~
ro 0
(!)ro.-
OO
z
zZZ
-cn 0
Z
cn O
N
cn ~
~
:J~O
~
Z
(!)~3
(!)-CO
3
c.ON
cn (!)~
Z
I-~
Z~
~~
Q)"t)c:2
I-~~
~
O~
~
~w
~a.E
:Jcn ~
CO
~
Ow
~
O(!)(!)
.5P.~
{ij~
~~
~
CD
~~
C
Dillill~
ro:Ol-«
a.WI-~
::) na.::)
:;;!c.
(!)cn n...
a. ~
Cl>
5.It>(O
Z
::) ...Z
"5
=~
Cl>
N'-
ilia. ~
C
i5-c:~
a.
0 <
c:ro- z
rocnro -
'-:JC:'-ro
." Z
'0. "S
.Q
0 ~
f
1 J
~
<i
Ec.cnE
c: <
Ci5
roCl>
roOro
t-w-I~
ZZ
I- ~
"5
a. 0
0O
C
Z
ZW
-0
a.~E
o-Z:).
ffi <
<
:J Z
a. a.
OC
w
w
w~
OC
J:
Z
Z~
-~
-
(!) cn
[;:: ro
Z
Z
~Z
~
~Z
~
Z
roB~
->
~>
- ~
(!) ~
::) ~
(!) (!) ~
~
'Ci5
co~
z~;?;
z~-I~
z(!)~
=
rof=
~
0 I-
~
0 ~
~
(!) ~
I-
~
Z
I- 1!J z
.~,.-
':.-'-'-::)w
~
~
-~I-
Qow
:) Q
w:)
a.~fficn
~~
wcn
CO
~zw
co[ijw
WW
CO
::) a.-3C
O::)
a.~a.
>-a.
°a.~a.
~~
~
0 Z
(!)::)~
::)w
Wzcn~
cna.
a.~~
l 1
1
zchz~
~
::)z-z~
::) O
a.~(!)
ZZ
~(!)~
Z
~o(!)
~z~
~
z::)~
~~
I~
t:31-~~
oz~
~~
zcn ~
z:)1- (!)Z
~~
(!)z~u
(!)~~
::) ~
~oz
z~~
coI-~
~~
~
illw;?;~
(!)(!)~
~
~~
~I-
~co;?;~
a.(!)~
Z
Zcn::)
o~>
-~
~~
~(!)~
(!)ill~
~
~~
z~
CD
(!)~~
a. In
cn Z
Z
Z
a. ::)
0 (!) ~
~(!)
Z
~
~'-'::)W
- ~
a.
w
~
Ww
illa.a.~
Q~
~
~(!)
w
a. a.
a.~
CO
OW
O
Z~
a.w
a.
-wI-
a. C
O a.
L 1
L 1
cr..',\~',
zz
<
Z
<<
z
~
<
IJc
ZO
Z
<~
-~
~Z
~
(:?~
~~
~<
- <
f- ID
Z<
,<[Q
ID
I ID
~ID
~<
ID
<
::>~
ID::>
W
::>~
O
Ow
::>O
O~
00::>
Q
.00 ffi
~
Q.
0c
0to
0to
0 N
-'" to
0to
-0 II)
-Ii;)
gj N
O
J <
{
5. 5
ci;) Z
~"O
OJO
J0
Q)
c.c O
JQ
. -~
,<
~
to -'"
-=
'" (D
~
.aN.-
Z
Q)
OJ
Z>
~g-
f- z<
z
-c~
z- zz<
<
f-cto-
-z<oo
«~
(:?ffi ~
-
~~
~o~
~
o~
(:?~~
~
~
~~
IJ~~
l i~
~
~~
@
~~
~
~
::>::>
~
II>I~
=
>0
OO
IO
0..00
ck:Z
Zw
- 0
0..~"C
°~
~~
~<
{=>
z
0..0.. ck:
ww
W
~ck:
I
~<
Z
-Z
~
<00
<
<
-<Z
-
I~
~
I- ~
<
iL<
{ Z
<{
Ǥ 1D
ir:
-<{(9
IDZ
ID
W~
a~
~
~
~>
I- <
{=>
O
O~
w
(])w
Wck:
~
Q.
~W(/)
ZZ
Z
~
~
<
Z
-«<z
~~
« ~
in~
(:?OO
~~
(:?<
~
~~
<
~::>
~
Z<
{ <
~<
ID
::>~
ID
~W
<{~
ID
W~
ID
~~
::>
<fu
ID
'" W
::>
00 f-
~
(9;;; ::>
~Q
. 00
~
<{v
OO
w(])w
Q
.0..W~
ro(1J
§>
- .-
~<~
Z
00~
Z
<
<
zO
Z
<°1::
~~
<
--J
::,Q.
~
~inffi
~
Z<
<
<
<Z
<~
1D
.:5f-ID
<O
~
ID-JZ
IDZ
Z
::>
<::>
::>::>
<
O
O>
~0000
W<
::>>-
ZW
! Q
.
~.,
?d_=-~