Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SALINAN
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SARANA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
TAHUN 2018
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana
Sanggar Kegiatan Belajar Tahun 2018;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun
2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 381);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN SARANA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
TAHUN 2018.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Sanggar Kegiatan Belajar tahun 2018
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat ini.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
TTD.
Agus Salim
NIP 196308311988121001
SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN SARANA SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejak era sebelum otonomi daerah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dibentuk
sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan nonformal di setiap
kabupaten/kota. Selain memiliki peran menyelenggarakan pendidikan
nonformal, SKB juga menjadi contoh dan pengendalian mutu program-program
pendidikan nonformal. SKB sebagai penyelenggara program-progra pendidikan
nonformal, fungsi SKB meliputi; a) pembangkitan dan penumbuhan kemauan
belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar; b)
pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi
tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan; c) pemberian
layanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, d)
pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu
pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, e)
penyusun dan pengadaan sarana belajar muatan lokal, f) pengadaan sarana
dan fasilitas belajar, g) pengintegrasian dan penyinkronisasi kegiatan sektoral
dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, h) pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda
dan olahraga, i) pengelolaan urusan tata usaha sanggar. Sejak otonomi daerah
posisi SKB diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk
sarana-prasarana, ketenagaan, dan pembiayaannya.
Kenyataan menunjukkan bahwa sejak era otonomi daerah, tugas pokok dan
fungsi SKB tidak berubah dan masih merujuk pada tugas pokok dan fungsi
SKB sebelum otonomi daerah, namun banyak fungsi SKB yang berbenturan
dengan tugas dari dinas pendidikan setempat, mengalami tumpang-tindih
dengan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT), dukungan pendanaan, ketenagaan
dan sarana-prasarana SKB sangat rendah bahkan tidak cukup untuk
membiayai kegiatan operasional SKB. Jumlah tenaga fungsional terus
berkurang, pamong belajar rata-rata kurang dari 6 orang. Sarana dan
prasarana SKB jauh dari kesan lembaga pemerintah yang representatif karena
tidak memperoleh dana perawatan yang cukup. Banyak SKB yang tidak
melaksanakan fungsinya bahkan sebagian besar menjadi penyelenggara
program PAUD dan Dikmas bantuan dari pusat. Beberapa SKB ditutup dan
sarana-prasarananya oleh pemerintah daerah dimanfaatkan untuk kegiatan
yang lain.
Sejalan dengan regulasi pemerintah yang terus berkembang dan memberikan
kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan
pendidikan nonformal dan pembatasan tugas pemerintah pusat, maka status,
kedudukan dan fungsi SKB harus disesuaikan dengan perkembangan
tersebut. Dalam hal ini, pemerintah pusat (Ditjen PAUD dan Dikmas) memiliki
kewenangan untuk membuat acuan perubahan SKB menjadi satuan
pendidikan PAUD-Dikmas yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah
daerah untuk meningkatkan peran dan kinerja SKB di daerah.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2016 tentang alih fungsi SKB sebagai satuan pendidikan dan dijelaskan
dalam Peraturan Dirjen PAUD-Dikmas nomor 1453 tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal SKB, maka SKB memiliki
fungsi: 1) pembentuk kelompok belajar; 2) penyelenggara pembelajaran
program PAUD-Dikmas; 3) pembimbing program PAUD dan Dikmas; 4)
pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media pembelajaran; 5)
penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD-Dikmas; 6)
penyelenggara program percontohan; 7) penyelenggara desa binaan; 8)
pelaksana pengabdian masyarakat; 9) pelaksana hubungan kerjasama dengan
orang tua peserta didik; dan 10) pelaksana administrasi SKB.
Untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas SKB sebagai satuan pendidikan,
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan berupaya
mendorong kesiapan SKB untuk menjadi lembaga percontohan dan pusat
layanan pendidikan nonformal. Salah satu upaya tersebut adalah dengan
memberikan bantuan sarana SKB untuk memperkuat program yang akan
dilaksanakannya.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum pemberian bantuan sarana SKB dilandasi peraturan
perundangan sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2016
tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan
Nonformal;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2018
Nomor: SP DIPA-023.05.1666866/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
C. Tujuan Petunjuk Teknis
Bantuan sarana SKB disusun dengan tujuan untuk memberikan:
1. acuan dalam pelaksanaan program bantuan sarana SKB, serta prosedur
pengajuan bantuan;
2. acuan dalam pengelolaan dana bantuan agar dapat dilaksanakan dengan
tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari
penyimpangan.
BAB II
KEGIATAN PROGRAM BANTUAN SARANA SKB
A. Pengertian Kegiatan
Beberapa pengertian dalam program bantuan sarana SKB sebagai berikut:
1. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut
SPNF-SKB adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh
pemerintah kabupaten/kota sebagai alih fungsi dari unit pelaksana teknis
daerah kabupaten/kota;
2. Bantuan sarana SKB adalah program pemberian bantuan pemerintah berupa
sarana pembelajaran dan sarana kesekretariatan SKB;
3. Sarana pembelajaran adalah alat atau perlengkapan yang langsung
mendukung penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK);
4. Bantuan sarana SKB merupakan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan kepada Satuan Pendidikan
SKB untuk dipergunakan dalam penyediaan sarana pembelajaran dan
sekretariat/administrasi kantor SKB dalam rangka peningkatan dan
penjaminan mutu kelembagaan.
B. Tujuan Program Bantuan
Tujuan bantuan sarana SKB adalah:
1. Melengkapi kebutuhan sarana untuk penyelenggaraan UNBK di SPNF-SKB;
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan dalam
penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas di SPNF-SKB;
3. Meningkatkan mutu dan standar kelembagaan SPNF-SKB.
C. Sasaran Program Bantuan
Sasaran Bantuan Sarana SKB Tahun 2018 adalah SKB yang telah alih fungsi
menjadi satuan pendidikan nonformal dan ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan (SK)/Peraturan Bupati/Walikota setempat.
D. Bentuk Program Bantuan
Bantuan sarana SKB Tahun 2018 merupakan bantuan pemerintah yang
diberikan dalam bentuk uang yang digunakan untuk pengadaan sarana
pendukung penyelenggaraan UNBK di SPNF-SKB;
E. Besaran dan Penggunaan Bantuan
1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
mengalokasikan dana bantuan sarana pembelajaran dan sekretariat SKB
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar
Rp7.875.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta
rupiah) untuk 75 SPNF-SKB dengan satuan biaya Rp105.000.000,00 (seratus
lima juta rupiah) untuk setiap SPNF-SKB;
2. Dana bantuan digunakan hanya untuk membiayai penyediaan sarana
pendukung penyelenggaraan UNBK sesuai kebutuhan SKB yang berupa:
a. Wajib: Personal Computer (PC)
b. Disesuaikan kebutuhan:
1) Uninterruptible Power Supply (UPS), bagi daerah yang sering mati listrik;
2) Router, bagi yang belum memiliki penerima jaringan internet;
3) Konektor jaringan, bagi yang belum memiliki konektor jaringan.
3. Proporsi alokasi penggunaan dana bantuan sarana SKB ditetapkan sebagai
berikut:
Tabel 1. Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Sarana SKB
No. Komponen Sarana Keterangan
1. Sarana pendukung
penyelenggaraan UNBK
98%
2. Manajemen:
ATK, Penggandaan dan
pengiriman laporan
2%
F. Ketentuan Pengadaan, Penggunaan, dan Perawatan Sarana
1. Sarana atau barang yang akan dibeli harus baru dan harganya harus
mengacu pada harga barang yang ada di dalam laman http://www.e-
katalog.lkpp.go.id. Apabila barang yang dimaksud tidak tersedia pada
laman tersebut dapat mengacu pada harga pasar (minimal dari 2 suplier
atau toko);
2. Barang yang akan dibeli harus dapat dioperasikan sesuai dengan
kemampuan dan sumberdaya yang tersedia (misal: pembelian komputer
harus memperhitungkan daya listrik yang tersedia dan sebagainya);
3. Barang yang telah dibeli harus diberi label, diberi nomor, masuk daftar
inventaris barang milik negara, digunakan sebagaimana mestinya, dirawat
dengan baik, tidak disewakan, dan tidak dipindahtangankan.
Contoh label:
BANTUAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN
KESETARAAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS, KEMENDIKBUD
TAHUN 2018
NOMOR: ………………………………………. (No dari lembaga)
G. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan Bantuan Sarana SKB tahun 2018 yaitu:
1. Dana bantuan sarana SKB tersalurkan kepada 75 SKB yang memenuhi
persyaratan.
2. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendukung UNBK di
SKB.
3. Tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana.
BAB III
TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN BANTUAN SARANA SKB
A. Pemberi Bantuan
Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengalokasikan dana
bantuan sarana SKB sebesar Rp7.875.000.000,- (Tujuh Milyar delapan ratus
tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jumlah sasaran sebanyak 75 SPNF-SKB
sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2018.
B. Kriteria dan Persyaratan Penerima
1. Kriteria
Sasaran penerima bantuan sarana SKB harus memenuhi kriteria sebagai
berikut:
a. SKB telah beralih fungsi sebagai satuan pendidikan berdasarkan surat
keputusan Bupati/Walikota;
b. Diprioritaskan SKB yang sudah siap melaksanakan Ujian Nasional
Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018 yang dibuktikan dengan data
dan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupten/Kota;
c. Diprioritaskan bagi SKB yang telah terakreditasi, dengan melampirkan
Surat Keputusan dan/atau sertifikat dari BAN PNF;
d. Belum pernah menerima bantuan sejenis dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Apabila dalam 2 tahun sebelumnya telah menerima bantuan sarana
tetapi belum memenuhi kebutuhan penunjang UNBK, maka SKB
tersebut dapat dipertimbangkan untuk menerima bantuan sarana
sejenis tahun 2018;
e. Memiliki prasarana berupa ruang kelas, ruang praktik/ laboratorium,
sekretariat, dan lainnya yang masih membutuhkan tambahan
kelangkapan sarana;
f. Aktif menyelenggarakan layanan program pendidikan keaksaraan dan
kesetaraan.
2. Persyaratan
SKB calon penerima bantuan sarana SKB harus mengajukan proposal
(format proposal terlampir) dengan melampirkan:
a. Persyaratan Administratif:
1) Surat keputusan alih fungsi SKB menjadi satuan pendidikan
nonformal dari Bupati/Walikota;
2) Surat pernyataan dari Bupati/Walikota/Sekda tentang kesiapan
memberikan biaya operasional SKB dan dana dukungan
pembelajaran;
3) Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
setempat;
4) Data peserta didik program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B,
dan/atau Paket C, serta data peserta didik yang akan mengikuti
UNBK tahun 2018;
5) Fotokopi Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);
6) Surat Keputusan pengangkatan (definitif) Kepala SPNF-SKB;
7) Surat Keputusan dan/atau sertifikat akreditasi dari BAN PNF;
8) Pernyataan Kesanggupan dari Kepala SPNF-SKB untuk melakukan
penandatanganan berita acara serah terima aset sarana SKB
(bermeterai Rp6.000,00);
9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebelum
memperoleh bantuan;
10) Pakta Integritas anti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme sebelum
memperoleh bantuan;
11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah
memperoleh dan menggunakan bantuan;
b. Persyaratan Teknis/Substansi
1) Daftar pendidik dan tenaga kependidikan yang relevan;
2) Rencana pengembangan program SKB sebagai satuan pendidikan;
3) Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Sarana SKB yang memuat nama
barang, spesifikasi, jumlah, harga satuan, dan total harga.
4) Data program pendidikan yang diselenggarakan dan peserta didik per
tingkat/rombongan belajar yang sedang berjalan;
5) Data proyeksi peserta didik tiap program pendidikan yang
diselenggarakan 3 tahun ke depan.
C. Bentuk Bantuan
Bantuan diberikan dalam bentuk uang. Pencairan dana bantuan dilakukan
secara sekaligus dalam satu tahap berdasarkan ketetapan Pejabat Pembuat
Komitmen dan disahkan Kuasa Pengguna Anggaran dengan
mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
D. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan
Mekanisme pengajuan dan penyaluran bantuan sarana SKB pada Gambar 1.
Gambar 1. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan
1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
(Ditbindiktara) dan Disdik Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi
bantuan sarana SKB kepada seluruh SKB yang sudah alih fungsi menjadi
satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
2. SKB mengusulkan proposal bantuan sarana SKB yang sudah mendapat
rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. Proposal dikirim kepada:
4. SKB yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan diberi
bimbingan teknis oleh Ditbindiktara dan penandatanganan Perjanjian
Kerjasama antara PPK dengan pimpinan SKB selaku penanggung jawab
dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN
SARANA SKB TAHUN 2018
Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
u.p. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Subdit Kelembagan dan Kemitraan, Gedung E Lantai 8
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Ditbindiktara melaksanakan penyaluran dana bantuan dari KPPN melalui
Bank penampung ke rekening SKB penerima bantuan;
6. Setelah dana bantuan diterima, SKB harus segera melaksanakan pengadaan
barang/sarana SKB;
7. Ditbindiktara akan melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan
barang/sarana SKB untuk memastikan jenis, jumlah, spesifikasi, dan harga
barang yang dibeli sesuai dengan RAB;
8. SKB penerima bantuan berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada
Ditbindiktara;
9. Setelah pengadaan sarana SKB, selanjutnya dilakukan penandatanganan
Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN).
E. Pencairan Bantuan
Naskah perjanjian kerja sama dan kelengkapan dokumen administrasi (NPWP,
Nomor Rekening dan kuitansi) dijadikan dasar untuk melakukan pencairan
dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III. Dana
akan ditransfer langsung ke rekening SKB.
Proses pencairan dana dilakukan sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
menyampaikan berkas-berkas pengajuan pencairan dana bantuan kepada
Kantor Pusat Perbendaraan Negara (KPPN) Jakarta III. KPPN Jakarta III
akan melakukan verifikasi berkas, apabila lengkap maka bantuan akan
dicairkan kepada rekening bank masing-masing rekening SKB penerima
bantuan. Ketentuan pencairan dana sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah
dengan PMK Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan memproses
surat perintah membayar kepada KPPN, selanjutnya KPPN melakukan
pencairan dana ke rekening SKB penerima bantuan;
3. SKB melaksanakan pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku.
SKB yang sudah menerima bantuan pengadaan sarana tahun sebelumnya dari Direktorat
Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tidak diperkenankan mengakses bantuan
yang sama, kecuali apabila sarana pendukung UNBK untuk tahun 2018 belum memadai.
F. Waktu Pelaksanaan
Bantuan sarana SKB tahun 2018 dijadwalkan sebagai berikut:
Tabel 3. Time Table Pelaksanaan Bantuan
No. Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
1. Sosialisasi
2. Pengajuan Proposal
3. Penilaian dan
Verifikasi Lapangan
4. Penandatanganan perjanjian
kerjasama dan
bimbingan teknis
5. Pelaksanaan
Bantuan
6. Monitoring/Pengawasan
7. Serah terima
8. Pelaporan
G. Ketentuan Perpajakan
1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan dikenakan pajak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Contoh:
Pembelanjaan barang kurang dari Rp1.000.000,- tidak dikenakan pajak,
pembelanjaan barang di atas Rp1.000.000,- dikenakan PPN 10%. Sedangkan
pembelanjaan barang di atas Rp2.000.000,- dikenakan PPN 10% dan PPh
pasal 22 sebesar 1,5%, jika penjual atau lembaga tidak ada NPWP maka
pajak yang dibayarkan sebesar 3%.
2. Lembaga berkewajiban untuk:
1) menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara (terkecuali jika
toko tersebut memiliki NPWP toko),
2) menyimpan semua bukti setor pajak tersebut.
H. Sanksi
Penerima bantuan yang melanggar peraturan dapat diberikan sanksi berupa
teguran, kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara dan/atau
diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN
Dalam pengelolaan dana BOP, lembaga penerima dana bantuan, karena berbagai
penyebab diharuskan untuk melakukan pengembalian dana BOP kepada Kantor
Kas Negara.
Beberapa penyebab lembaga penerima Bantuan SKB diharuskan mengembalikan
dana antara lain:
1. Pembatalan dari pihak Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan
karena lembaga telah menerima bantuan sejenis pada tahun dan waktu yang
bersamaan.
2. Pembatalan dilakukan oleh pihak lembaga penerima Bantuan Sarana SKB,
karena hal-hal tertentu.
3. Adanya kegiatan atau pembelian yang sudah masuk dalam RAB, tetapi karena
sesuatu hal tidak dilaksanakan oleh lembaga penerima Bantuan SKB sampai
pada masa waktu yang telah ditentukan, dan/atau.
4. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku
setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.
Untuk pengembalian dana akibat dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas,
dilaksanakan melalui konfirmasi dengan menghubungi Direktorat Pembinaan
Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas
PENGADUAN DAN INFORMASI Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5725502 Fax. (021) 5725039
E-mail : [email protected]
BAB V
SUPERVISI DAN PENGAWASAN
Pelaksanaan Supervisi dan Pengawasan Bantuan Sarana SKB Tahun 2018
disajikan pada gambar 2.
Gambar 2. Proses Supervisi dan Pengawasan Bantuan
A. Supervisi
1. Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (unit kerja pusat dan UPT Pusat) memiliki
wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan
supervisi pelaksanaan kegiatan.
2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (Kepala
Dinas, Kepala Bidang/Kepala Seksi dan Pengawas/Penilik memiliki tugas
dan tanggung jawab dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi
pelaksanaan kegiatan).
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan
tidak boleh dibebankan kepada dana bantuan.
4. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan
evaluasi, antara lain:
a. Kesesuaian antara jumlah, jenis, spesifikasi, dan harga barang yang
telah disetujui dengan realisasinya;
b. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
c. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan
kegiatan;
d. Pembinaan dan pendampingan dalam penyelesaian pekerjaan.
Dana Bantuan
diterima lewat
rekening
Penerima
Bantuan
Penerima Bantuan
melaporkan bahwa
dana sudah diterima
dan memberi laporan
awal
Penerima Bantuan
melaksanakan kegiatan
sesuai dengan
perjanjian kerja sama
dan petunjuk teknis
Penerima
Bantuan
menyimpan
dokumen dan
administrasi
kegiatan
Penerima Bantuan
menyampaikan
laporan secara rinci
kepada Direktorat
Pembinaan Pendidikan
Kekasaraan dan
Kesetaraan
Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi oleh Unsur Direktorat Jenderal PAUD dan
Dikmas, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya
Pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), BPK, BPKP, Itjen Kemendikbud dan Aparat
Pengawas lainnya, serta Masyarakat
6
1 2 3 4 55
55
Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan Pengawasan
7
B. Pengawasan
1. Aparat Penegah Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan
(BPKP), Inspektorat Jenderal Kemdikbud (Itjen) melakukan pengawasan
dan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan dalam
pelaksanaan.
2. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat dapat melakukan
pengawasan pelaksanaan kegiatan
3. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran
pelaksanaan kegiatan/dana bantuan.
4. Hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan adalah:
a. Ketersediaan sasaran sesuai kriteria yang ditentukan;
b. Kesesuaian penggunaan dana bantuan yang ditentukan;
c. Ketepatan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
d. Ketertiban dalam penyusunan dokumen keuangan;
e. Transparansi dan akuntabilitas laporan.
C. Penutup
Kami sampaikan kepada semua pihak agar TIDAK tergiur oleh berbagai rayuan
yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan Sarana SKB Tahun
2018 oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam
bentuk iming-iming dan permintaan dana kepada lembaga. Direktorat
Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menyalurkan dana
bantuan sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan.
Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti
dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan.
Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungutan Liar (Pungli). Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 Email : [email protected] Call Center : 0821 1213 1323 SMS : 1193 Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323 No Fax : 021-3453085 Website : www.saberpungli.id
Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
TTD.
Agus Salim
NIP 196308311988121001
DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA
SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN SARANA SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR (SKB)
SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN
SARANA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TAHUN 2018
Format Surat Permohonan Bantuan Sarana SKB
<KOP SKB>
No : ……………….. Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sarana SKB Tahun 2018
Yang terhormat,
Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud, Gd E lt 8
Jl. Jenderal Sudirman Senayan
Jakarta 10270
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama SKB : …………………………………………
Alamat : ………………………………….
Dalam rangka mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan
pendidikan Keaksaraan dan kesetaraan khususnya untuk mendukung
penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018 di Sanggar
Kegiatan Belajar …………………, bersama ini kami mengajukan usulan bantuan
sarana SKB tahun 2018 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:
1. Proposal bantuan sarana SKB tahun 2018
2. Surat Rekomendasi/Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih
…………….., …………………..2018
Kepala SKB
(nama lengkap) NIP
Tembusan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota…………..
Format sampul proposal
PROPOSAL
BANTUAN SARANA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
TAHUN 2018
Diajukan kepada:
Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Diajukan Oleh
Nama Lembaga : ……………………………………………
Alamat : ……………………………………………
Desa/Kel. : …………………………………………… Kecamatan : ……………………………………………
Kabupaten/Kota : ……………………………………………
Provinsi : …………………………………………… Telp/HP : ……………………………………………
E-mail/website : …………………………………………….
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR ……………………………………..
TAHUN 2018
Format Rekomendasi dari dinas pendidikan kab./kota
KOP SURAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*)
==================================================
SURAT REKOMENDASI
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..............................................................
Jabatan : ..............................................................
Alamat : ..............................................................
Dengan ini menyatakan bahwa:
Nama Lembaga : ..............................................................
Ketua Lembaga : ..............................................................
Alamat Lembaga : ..........................................................
No. Tlp./HP/Faxs : ..........................................................
Adalah Sanggar Kegiatan Belajar yang layak untuk mendapatkan bantuan Sarana
SKB Tahun 2018 dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
........................................ 2018
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*)
......................
(...........................................)
*) coret yang tidak perlu
Tanda Tangan & Stempel
Format Profil SKB Pengusulan Bantuan
Profil Singkat SKB Pengusul Bantuan Sarana SKB Tahun 2018
A. IDENTITAS PENGUSUL
1. Nama SKB : ………………………………….
2. Alamat
a. Jalan :………………………………….
b. RT/RW/Dusun :………………………………….
c. Desa/Kelurahan *) :…………………………….
d. Kecamatan :………………………………….
e. Kabupaten/Kota *) :…………………………….
f. Provinsi :………………………………….
g. Kode Pos :………………………………….
h. No Telp/HP :………………………………….
i. E-Mail :………………………………….
3. Nama Kepala SKB
a. Nama Lengkap :………………………………….
b. NIP :………………………………….
c. Jabatan :………………………………….
d. No Telp/HP :………………………………….
e. E-Mail :………………………………….
4. Ketetapan alih fungsi SKB
Perbup/Perwali Nomor : …………………………..
Tanggal :………………………………….
B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1. Status Kepemilikan Lahan
(………….) Milik Pemerintah Daerah
(………….) Milik SKB
(.............) Pinjam pakai/sewa/ dlsb dari ..........
2. Surat Kepemilikan Lahan
(………….) Tidak ada
(………….) Ada, Copy Surat kepemilikan lahan terlampir
3. Luas Lahan
a. Lahan seluruhnya :…………………………m2
b. Bangunan yang ada: ………………………m2
c. Lahan kosong :………………………………m2
4. Bangunan yang sudah ada
No Jenis Ruang Jumlah Luas Kondisi Keterangan
1
2
dst
5. Sarana yang Sudah Dimiliki
No Nama Sarana Jumlah Kondisi Keterangan
A. Sarana Pembelajaran
1.
2.
dst.
B. Sarana Kesekretariatan
1.
2.
dst.
6. Data Pamong/Pendidik/Tenaga Kependidikan
No Nama Jenis Kelamin Pangkat/Gol.
Ruang/Jabatan Fungsional
Pendidikan
Terakhir
Masa
Kerja
7. Program yang dilaksanakan
No Jenis Program Jumlah Peserta Didik 3 Tahun Terakhir
2016 2017 2018
………………….., 2018
Kepala SKB
……………………..
NIP ……………………..
Format Proposal
Contoh Format Cover Proposal
PROPOSAL
BANTUAN SARANA SKB
TAHUN 2018
Diajukan Oleh
SKB : ………………………………………………
Alamat
• Jalan :
• Nomor :
• Desa/Kel*) :
• RT/RW :
• Kecamatan :
• Kab/Kota*) :
• Provinsi :
• Alamat email :
• Telp/HP :
.........(tulis nama kota domisili lembaga) .........
Tahun 2018
USULAN
BANTUAN SARANA SKB TAHUN 2018
Dengan hormat, dengan ini kami mengusulkan Bantuan Sarana SKB kepada
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan data
sebagai berikut:
A. Identitas Lembaga
1 Nama SKB ……………………………………
2 Nama Kepala ……………………………………
3 NIP ……………………………………
4 Nomor Induk SKB (NPSN)
(bukti dilampirkan)
No.
……………………………………
5 Izin Operasional program yang
diselenggarakan SKB
(bukti dilampirkan)
No…………………………………
Tahun……………………………
Pejabat Penerbit………………
6 Nomor dan Tahun alih fungsi SPNF-SKB ……………………………………
7 Hasil Akreditasi SKB
(bukti dilampirkan)
……………………………………
8 Rekening SKB
(bukti dilampirkan)
No…………………………………
NPWP
(bukti dilampirkan)
No…………………………………
Alamat lengkap SKB Jalan………………………………
Kecamatan ……………………………………
Kabupaten/Kota ……………………………………
Provinsi ……………………………………
Nomor HP/Telp ……………………………………
Alamat Email ……………………………………
C. Sarana prasarana SKB ………………….. yang dimiliki saat ini
No. Jenis Sarana Keadaan Keterangan
1 Luas Gedung
Lembaga
Luas Tanah:...........m²
Luas Bangunan:.....m²
Luas Sekretariat:... m²
Luas Ruang Belajar: .....
m²
2 Status Bangunan /
Gedung Lembaga
Milik Pemda/SKB
Kontrak/sewa
Pinjam ............................
Bukti Kepemilikan/
penggunaan gedung
3 Sarana Sekretraiat
Meja & kursi …set
Papan data ....set
Lemari/rak buku ......unit
Printer .........unit
Komputer ....unit
………………………
Kondisi :
No. Jenis Sarana Keadaan Keterangan
4 Sarana
Pembelajaran/
Papan tulis..............unit
Kursi belajar...........unit
LCD Proyektor.......unit
............................
Kondisi:
5 Sarana Ujian
Nasional Berbasis
Komputer (UNBK)
Komputer ..…unit
Proyektor ...…unit
UPS ……….…unit
Router ……….unit
……………………
Kondisi:
6 Daya dan Jasa Listrik.......... Watt
Jaringan Internet........Mbps
Kondisi :
Stabil/tidak stabil
D. Program-program yang dilaksanakan (2 Tahun Terakhir)
No
.
Nama
Program Tahun Rombel
Jumlah Peserta
didik Lokasi
1. …………… ………. … orang ………..
2. …………… ………. … orang ………..
3. …………… ………. … orang ………..
ds
t..
E. Sarana yang diusulkan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
No. Jenis/Merk/Spesifikasi Sarana Volume Harga Satuan
(Rp)
Total Harga
(Rp)
A. Sarana UNBK (98%)
1. …………………… ………… ………… …………
2. …………………… ………… ………… …………
3. …………………… ………… ………… …………
4. …………………… ………… ………… …………
B. Manajemen (2%)
1. ATK ………… ………… …………
2. Penyusunan laporan ………… ………… …………
3. Penggandaan dan pengiriman
laporan
………… ………… …………
TOTAL 105.000.
000,-
Demikian usulan kami, sebagai pelengkap proposal ini kami lampirkan:
a. SK Pengangkatan Kepala SKB
b. SK Alih fungsi SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal
c. Profil SKB
d. Surat Keputusan dan/atau Sertifikan Akreditasi dari BAN PNF
e. Data peserta didik pertingkat/rombongan belajar
f. Data Peserta didik yang akan mengikuti UNBK tahun 2018
g. Data Proyeksi peserta didik 3 tahun ke depan
i. Daftar harga barang dilengkapi katalog
j. Surat Pernyataan
k. Pakta Integritas
l. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
......................................2018
Ketua SKB,
------------------------------
Format Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)
Kop SKB
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SKB Penerima Bantuan
Sarana SKB Tahun 2018
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ………………………………………………….
NIP : ………………………………………………….
Jabatan : ………………………………………………….
Nama SKB : ………………………………………………….
Alamat
Jalan : ………………………………………………….
Desa/Kelurahan :..………………………………………….
Kecamatan : ………………………………………………….
Kabupaten/Kota :...………………………………………….
Provinsi : ………………………………………………….
Kode Pos : ………………………………………………….
Telepon/HP : ………………………………………………….
E-Mail : ………………………………………………….
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawa
penuh atas penggunaan dana pada Program Bantuan Sarana SKB Tahun 2018.
Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan
kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Program Bantuan Sarana SKB
Tahun 2018 disimpan sesuai dengan ketentuan penerimaan bantuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan
penuh rasa tanggungjawab.
……………., ……2018 Kepala SKB
………………………… NIP……………………
Meterai Rp6000 Stempel & ttd
Lampiran 7. Pakta Integritas
PAKTA INTEGRITAS
Dalam rangka pengelolaan dana bantuan program bantuan sarana SKB Tahun
2018 dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, saya
yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:
1. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila
mengetahui ada indikasi KKN dalam pengelolaan dana program bantuan sarana
SKB tahun 2018;
3. Melaksanakan program secara bersih, transparan, profesional, dan akuntabel
dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal,
untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan
penyelesaian program;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini,
kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
…………….,…….2018
Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala .....................
...................................... …....…………………..
NIP ............................... NIP ………………………
Meterai
Rp6000
Lampiran 8. Contoh Perjanjian Kerja sama
PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : /C4.4/KU/2018
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
…………………………………….
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN
BANTUAN SARANA SKB
TAHUN 2018
Pada hari ini …………., tanggal …………….. bulan ……………… tahun dua ribu
delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama : ...........................................................................................................
NIP : ...........................................................................................................
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Kelembagaan dan Kemitraan,
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
Alamat : Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai
8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan untuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ....................................
NIP : ....................................
Jabatan : Kepala SKB ..................
Alamat : ....................................
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SKB.................................. dan
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut
sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:
1. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan
terhadap Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
2. bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara kegiatan penyediaan Bantuan
Sarana SKB.
Para PIHAK bersepakat bekerjasama untuk melaksanakan Bantuan Sarana SKB
tahun 2018 dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut:
Pasal 1
Tujuan Perjanjian Kerjasama
Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:
1. Memberikan Bantuan Sarana SKB agar dapat meningkatkan mutu layanan
program PAUD dan Dikmas.
2. Mendorong Satuan Pendidikan Nonformal SKB untuk memenuhi sebagian
ketentuan standar minimal.
Pasal 2
Hak dan Kewajiban
(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
Hak:
a. Menghentikan usulan pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan
hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara.
b. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari PIHAK
KEDUA.
Kewajiban:
a. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA melalui KPPN Jakarta III
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK.
b. Memberikan pendampingan/asistensi kepada PIHAK KEDUA.
(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
Hak:
a. Menerima dana Bantuan Sarana SKB dari PIHAK PERTAMA.
b. Mendapatkan pendampingan/asistensi dari PIHAK PERTAMA.
Kewajiban:
a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan Tanggung Jawab
Mutlak.
b. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan
menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyetor Sisa Dana yang
tidak digunakan ke Kas Negara.
c. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengadaan sarana SKB.
d. Menggunakan/membelanjakan dana untuk pengadaan sarana yang telah
disepakati dalam perjanjian kerjasama.
e. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
f. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana
secara transparan, akuntabel sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.
g. Menjamin terselenggaranya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan
target capaian.
h. Membuat dan menyampaikan laporan awal paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender setelah dana masuk ke rekening PIHAK KEDUA.
i. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan yang ditembuskan kepada Dinas Provinsi dan Kab/Kota setempat,
serta mengarsipkannya untuk kepentingan pemeriksaan oleh yang
berwenang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dana diterima
oleh PIHAK KEDUA.
Pasal 3
Tata Cara Penyaluran Dana
(1) Untuk melaksanakan penyediaan Bantuan Sarana SKB sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (2), PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada
PIHAK KEDUA sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
(2) PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dana tersebut dalam
ayat 1 pasal ini, dilakukan secara langsung melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan cara mentransfer ke
rekening PIHAK KEDUA:
Nama Bank : …………………………………
Nomor Rekening : …………………………………
Atas nama : ………………………………… NPWP : …………………………………
Atas Nama : ………………………………… (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan Nomor: DIPA-023.05.1.666866/2017 tanggal 7
Desember 2016, kode anggaran 2018.004.053.A.526311.
Pasal 4
Jenis dan Spesifikasi Barang, Beban Pajak, dan Bea Meterai
(1) PIHAK KEDUA wajib menggunakan dana bantuan tersebut dalam pasal 3 ayat
(1) semata-mata untuk menyediakan Sarana SKB sesuai dengan spesifikasi
yang disepakati bersama dengan PIHAK PERTAMA, sebagaimana terlampir
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
(2) Pengadaan sarana dilakukan secara transparan dan akuntabel serta akan
menyetorkan kembali sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara.
(3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas beban pajak dan biaya
meterai yang timbul sebagai akibat langsung dari perikatan kerjasama ini.
Pasal 5
Sanksi
(1) PIHAK PERTAMA berhak mengenakan sanksi dan/atau memerintahkan
kepada PIHAK KEDUA, apabila dikemudian hari diketahui PIHAK KEDUA
terbukti menggunakan bantuan yang diterima baik sebagian atau seluruhnya
tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dan disepakati,
sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (1).
(2) Sanksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah PIHAK KEDUA
mengembalikan ke Kas Negara seluruh dana yang sudah diterima dengan
mengikuti ketentuan mekanisme yang berlaku serta menyerahkan salinan
bukti setor kepada PIHAK PERTAMA.
(3) PIHAK PERTAMA berhak mengambil langkah hukum apabila ternyata PIHAK
KEDUA tidak mengindahkan sanksi tersebut dalam ayat 2 pasal ini, untuk
mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dengan
melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparat penegak hukum.
Pasal 6
Tanggung Jawab Mutlak
PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan
pengelolaan keuangan dana bantuan.
Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP
(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur
lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan.
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di
Jakarta dalam rangkap 3 (tiga) di atas meterai enam ribu dan masing-masing
memiliki kekuatan hukum yang sama.
PARA PIHAK
PIHAK PERTAMA
.........................................
NIP ..................................
PIHAK KEDUA
Materai
Rp. 6.000,-
……………………………
NIP ………………………
Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
KOP SURAT SKB
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama Lembaga :....................................................... (1)
2. Nama Ketua : ........................................................ (2)
3. Alamat Lembaga : ................................................... (3)
4. Nama Bantuan : Bantuan....................................... (4)
berdasarkan Surat Keputusan Nomor .................... (5) dan Perjanjian Kerja Sama
Nomor ...............(6) mendapatkan Bantuan ....................... (7)
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Sampai dengan bulan ............................... (8) telah menerima pencairan dengan
nilai nominal sebesar Rp ............( .......... ) (9), dengan rincian penggunaan
sebagai berikut:
a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp………………… ( …………….. ) (10)
b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp………………... ( …………….. ) (11)
c. Jumlah total sisa dana : Rp………............ ( …………….. ) (12)
2. Persentase jumlah dana bantuan................. (13) yang telah digunakan adalah
sebesar ............... ( ......... ) ( 14).
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada
yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah
dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh
aparat pengawas fungsional pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan
kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
.........................................(15)
Ketua
..............................(16)
………................................(17)
NIP…………………………....(18)
Stempel & ttd Meterai Rp6000
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Nomor Uraian Isian
(1) Diisi nama lembaga penerima dana bantuan
(2) Diisi nama ketua penerima dana bantuan
(3) Diisi alamat lembaga penerima dana bantuan
(4) Diisi dengan nama bantuan
(5) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(6) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(7) Diisi dengan nama bantuan
(8) Diisi dengan bulan dan tahun
(9) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(10) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(11) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(12) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum dipergunakan
(13) Diisi dengan nama bantuan
(14) Diisi dengan persentase bantuan yang belum dipergunakan (jumlah pada
angka 12 dibagi dengan jumlah pada angka 11 dikali 100%)
(15) Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(16) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(17) Diisi dengan nama ketua penerima bantuan
(18) Diisi dengan NIP ketua lembaga (jika ada)
Format Laporan Awal Bantuan Sarana SKB
KOP SURAT SKB
Nomor : …………………………………………….
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penerimaan Dana
Yang terhormat,
Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : …………………………………………………….
NIP : …………………………………………………….
Jabatan : …………………………………………………….
Nama SKB : …………………………………………………….
Alamat SKB : …………………………………………………….
Dengan ini melaporkan bahwa dana bantuan sarana SKB tahun 2018 dengan
jumlah dana sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) telah kami
terima melalui Bank ……………………… dengan nomor rekening ……………… atas
nama …………………… pada tanggal ……………………..Dana tersebut akan kami
pergunakan dan pertanggungjawabkan sebagaimana tercantum dalam proposal
yang kami ajukan.
Bersama ini kami lampirkan:
1. Fotokopi Rekening (lembar depan dan lembar yang memuat dana masuk)
2. RAB serta spesifikasi sarana pembelajaran yang telah disetujui oleh PPK;
Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.
…………., ………2018
Kepala SKB …………
……………………….
NIP……………………
Tembusan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota …
Format Surat Pengantar Laporan Akhir
KOP SURAT SKB
Nomor : ………………
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sarana SKB tahun 2018
Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud
Jakarta
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ………………………………………………
NIP : ………………………………………………
Jabatan : ………………………………………………
Nama SKB : ………………………………………………
Alamat SKB : ………………………………………………
Kami sampaikan bahwa SKB ……………….. Kabupaten/Kota ………………………..
telah melaksanakan pengadaan barang/sarana SKB sesuai Rencana Anggaran
Biaya (RAB) yang diusulkan dalam proposal bantuan sarana SKB tahun 2018.
Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan laporan akhir atau
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sarana SKB tahun 2018.
Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih
………, ……………
Kepala SKB
………………………
NIP .……..………… Tembusan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Format Laporan Pertangungjawaban/Akhir
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN SARANA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
TAHUN 2018
Disampaikan kepada:
Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gd. E Lt. 8, Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta
Disusun Oleh
Nama Lembaga :
………………………………………………………………………….
Alamat :
………………………………………………………………………….
Desa/Kel. :
………………………………………………………………………….
Kecamatan :
………………………………………………………………………….
Kabupaten/Kota :
………………………………………………………………………….
Provinsi :
………………………………………………………………………….
Telp/HP :
………………………………………………………………………….
E-mail/website :
………………………………………………………………………….
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR ………………………………………..
TAHUN 2018
LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN SARANA SKB TAHUN 2018
1. Nama SKB :………………………………………………..
2. Alamat SKB :………………………………………………..
3. Jumlah Dana : Bantuan :Rp……………………………….
(……………………………………………………………..)
4. Waktu Pelaksanaan :…………s.d………………
5. Hasil Fisik : 100%
6. Rincian penggunaan dana untuk pengadaan sarana SKB sebagai berikut:
No. Nama Sarana Spesifikasi Barang Jumlah Harga Satuan Total Biaya
1.
2.
3.
dst.
JUMLAH
7. Masalah yang dihadapi dan upaya penanggulangan selama pelaksanaan program:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
8. Lampiran
a. Foto sarana/barang (berwarna)
b. Daftar nomor inventaris barang
………, …………
Kepala SKB
…………………
NIP .……………………
Format Berita Acara Serah Terima BMN dari SKB ke Direktorat
KOP SURAT SKB
BERITA ACARA SERAH TERIMA
Pada hari ini ………………………… tanggal ……………………… bulan ………………… tahun
dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama :
Jabatan : Kepala SKB …………………………………..
Alamat :
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : Drs. Hasan Bisri, M.M.Pd
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Kemitraan
Alamat : Kemendikbud, Gedung E Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Senayan Jakarta
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan sebagai berikut:
1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa
pembelian/pengadaan Sarana Sanggar Kegiatan Belajar Tahun 2018 sesuai dengan
Surat Keputusan Nomor …………………… dan Perjanjian Kerjasama Nomor
…………………………..;
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian
Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. ……………. (…………………..);
b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. ……………. (…………………..);
c. Jumlah total sisa dana : Rp. …….……… (…………………..)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Sarana
Sanggar Kegiatan Belajar Tahun 2018 sebesar Rp………………………..
(…………………………………..) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari
PIHAK KESATU berupa ………………….. dengan nilai ……………………………;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp
………………………….. sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani
oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU ………………………………………
………………………………………
PIHAK KEDUA PPK Subdit Kelembagaan dan Kemitraan
……………………………………………. NIP. ……………………………………..
*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.
Format Berita Acara Serah Terima BMN dari Direktorat Kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
Nomor: ……………………………….
Pada hari ini, ……………… tanggal …… bulan ……. tahun 2018 bertempat di ………,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama : ………………………………………………..
NIP : ………………………………………………..
Jabatan : ………………………………………………..
Alamat : ………………………………………………..
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direkur Pembinaan Keaksaraan dan
Kesetaraan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama : ………………………………………………….
NIP : ………………………………………………….
Jabatan : ………………………………………………….
Alamat : ………………………………………………….
Dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ……………
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Berdasarkan pada:
1. Surat Perjanjian Kerjasama pemberian Dana Bantuan Sarana Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) tahun 2018 dengan Nomor: ……………………………., tanggal ………
tahun 2018, antara Kepala Subdit Kelembagaan dan Kemitraan selaku Pejabat
Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Direkorat Pembinaan
Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dengan Kepala SKB Kabupaten/Kota ………………….;
2. Berita Acara Pemeriksaan Penggunaan Dana Bantuan Sarana Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) Nomor : …………………., tanggal ………….. tahun 2018.
Kedua belah pihak masing-masing dalam kedudukannya sepakat mengadakan
serah-terima Barang Milik Negara berupa sarana SKB sebagai berikut:
a) PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima penyerahan PIHAK PERTAMA berupa sarana SKB sebagaimana
tertera dalam lampiran Berita Acara ini;
b) PIHAK KEDUA menerima penyerahan tersebut dalam keadaan baik untuk
digunakan penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat dan selanjutnya PIHAK KEDUA akan mencatatkan dalam buku
inventaris Barang Milik Negara Pemerintah Kabupaten/Kota ………… sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Pembangunan SKB ini dibuat
dengan sebenarnya pada tanggal tersebut untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.
PIHAK KEDUA
Yang Menerima,
…………………………………….
NIP. ………………………………
PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
…………………………………………..
NIP. ……………………………………..
Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara
Nomor : ……………………………………..
Tanggal : ……………………………………..
Lembaga : SKB …………………………….. Kab./Kota : ……………………………………..
Provinsi : ……………………………………..
No. Nama Sarana Spesifikasi Barang Jumlah
1.
2.
3.
dst
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
………………………………. ……………………………………….
NIP …………………………. NIP ..……………………………….
Mengetahui,
Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
…………………………………………
NIP ……………………………….
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
TTD.
Agus Salim NIP 196308311988121001