MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESAI

S A M B U T A N

MENTERI DALAM NEGERI

PADA PERINGATAN HUT KE – 93

PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

TANGGAL 1 MARET 2012

1. YTH. FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

2. YTH. SDR. PARA HADIRIN DAN HADIRAN

3. YTH. SDR. SELURUH PETUGAS DAMKAR,

SATLAKAR DAN BALAKAR.

4. YTH. PARA UNDANGAN SEKALIAN

ASSALAMU ’ALAIKUM WARAH MATULLAHI WA

BARAKATUH,

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA

SEKALIAN,

SALINAN

MENGAWALI SAMBUTAN INI PERKENANKAN

SAYA MENGAJAK SAUDARA-SAUDARA UNTUK

MENSYUKURI NIKMAT DARI ALLAH SWT, KARENA ATAS

RAHMAT DAN INAYAH-NYA KITA DAPAT

DIPERTEMUKAN DI ACARA HUT KE – 93 PEMADAM

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, DALAM KEADAAN

SEHAT DAN TIDAK KURANG SUATU APAPUN.

PERINGATAN HARI PEMADAM KEBAKARAN

PATUTLAH KITA SELENGGARAKAN KARENA

MERUPAKAN BENTUK PENGHARGAAN ATAS

PERJUANGAN PARA PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN

YANG KITA TAHU SEJAK TAHUN 1919 MEMBERIKAN

PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

KEBAKARAN SERTA PELAYANAN PENYELAMATAN

TERHADAP KORBAN KEBAKARAN DAN BENCANA

LAINNYA.

LATAR BELAKANG SEJARAH PENETAPAN

TANGGAL 1 MARET SEBAGAI HARI PEMADAM

KEBAKARAN DI INDONESIA ADALAH BERDASARKAN

PLAKAT TANDA PENGHARGAAN DARI MASYARAKAT

BETAWI TERHADAP BRANDWEER BATAVIA

TERTANGGAL 1 MARET 1919, ATAS JASA MEMBANTU

PEMADAMAN KEBAKARAN BESAR DI PERKAMPUNGAN

MELAYU, TEPATNYA DI PASAR MESTER JATINEGARA

2

DAN KAMPUNG MELAYU. PADA PLAKAT TANDA

PENGHARGAAN TERSEBUT TERTULIS HARI ULANG

TAHUN YANG KE – 10.

ATAS DASAR PLAKAT TANDA PENGHARGAAN

TERSEBUT, SELANJUTNYA MULAI TANGGAL 1 MARET

1919 DIPERINGATI SEBAGAI HARI PEMADAM

KEBAKARAN YANG SELANJUTNYA MENJADI HARI

PEMADAM KEBAKARAN NASIONAL.

KARENA ITULAH KITA MENYADARI PERAN

SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN SANGAT

STRATEGIS DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

DAN KEBAKARAN, MAUPUN DALAM PEMBANGUNAN

DAERAH YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO

BENCANA DAN KEBAKARAN SEBAGAI PERWUJUDAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI BENCANA DAN

KEBAKARAN SEBAGAI SALAH SATU URUSAN WAJIB

DAERAH.

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI SAYA INGIN

MENGAJAK SAUDARA-SAUDARA UNTUK MEREPOSISI

SUDUT PANDANG KITA DALAM PENANGGULANGAN

KEBAKARAN KHUSUSNYA, BERDASARKAN KONDISI

STRATEGIS YANG KITA HADAPI, SERTA ARAH

KEBIJAKAN KE DEPAN.

3

SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA HORMATI

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA,

PERKEMBANGAN DAERAH DALAM HAL INI KOTA DAN

KABUPATEN DI INDONESIA, KHUSUSNYA DI KOTA-KOTA

BESAR MAUPUN KABUPATEN BESAR SEMAKIN PESAT.

HASIL PEMBANGUNAN SEMAKIN NYATA DI SETIAP

PELOSOK NEGERI. AZAS PEMERATAAN

PEMBANGUNAN YANG KITA TERAPKAN DARI WAKTU

KE WAKTU SEMAKIN MAMPU MENGANGKAT

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA.

NAMUN, IBARAT DUA SISI MATA UANG, SELALU

TERDAPAT IMPLIKASI YANG MENGIRINGI

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI SETIAP NEGARA.

DIKAITKAN DENGAN PENANGGULANGAN BENCANA,

KHUSUSNYA PENANGGULANGAN KEBAKARAN,

TERDAPAT BEBERAPA IMPLIKASI YANG TIMBUL DARI

PROSES PEMBANGUNAN DAERAH. DIANTARANYA:

BERTAMBAHNYA KAWASAN PERMUKIMAN PADAT HUNI

DAN PADAT BANGUNAN TERMASUK BANGUNAN

APARTEMEN HUNIAN; BERTAMBAHNYA BANGUNAN

GEDUNG TINGGI DAN BERUKURAN BESAR TERMASUK

SUPER BLOCK DENGAN BERBAGAI JENIS FUNGSI DAN

PENGGUNAAN BANGUNAN (MULTI USE);

MENINGKATNYA KEBUTUHAN AKAN PEMBANGUNAN

4

PRASARANA KOTA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR

BERSIH, DRAINASE, PERSAMPAHAN, PENGENDALIAN

BANJIR DAN BENCANA LAINNYA; SERTA

MENINGKATNYA JUMLAH BANGUNAN FASILITAS UMUM

DAN SOSIAL TERMASUK BANGUNAN STRATEGIS,

CAGAR BUDAYA DAN ATAU YANG DILESTARIKAN.

BERDASARKAN PENGAMATAN DAN PENDATAAN

SERTA FAKTOR RISIKO YANG SAYA SEBUTKAN DIATAS,

KECENDERUNGANNYA PERISTIWA KEBAKARAN

SEMAKIN MENINGKAT PADA BANGUNAN RUMAH

TINGGAL PADAT HUNI/PADAT PENDUDUK; SERINGNYA

TERJADI KEBAKARAN BESAR (CONFLAGRATION) YANG

MEMBAWA DAMPAK EKONOMI, SOSIAL DAN

PSIKOLOGIS YANG LUAS; MENINGKATNYA TINGKAT

KESULITAN DALAM UPAYA PEMADAMAN KEBAKARAN

DAN RESCUE KARENA KOMPLEKSITAS KONSTRUKSI,

BAHAN BANGUNAN, POTENSI PENJALARAN API DAN

ASAP KEBAKARAN; MENINGKATNYA TUNTUTAN AKAN

KELESTARIAN SUMBER AIR UNTUK PEMADAMAN; DAN

KEBUTUHAN AKAN TEKNIK DAN MANAJEMEN

PENYELAMATAN (RESCUE) BERIKUT DUKUNGAN

SARANA DAN PRASARANA/PERALATAN PENDUKUNG

LAIN.

5

SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA HORMATI

API TIDAK DAPAT DIHINDARI DARI KEHIDUPAN

KITA KARENA API TEMAN HIDUP KITA DAN SANGAT

KITA BUTUHKAN DALAM KEHIDUPAN KITA SETIAP

HARINYA, MAKANYA KITA PERLU MEMAHAMI

BAGAIMANA MENGENDALIKAN API, KARENA API YANG

SUDAH TIDAK DAPAT KITA KENDALIKAN AKAN MENJADI

KEBAKARAN YANG DAPAT MENIMBULKAN KORBAN

JIWA, KERUGIAN HARTA DAN ASET LAINNYA SERTA

MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

MAUPUN MENGGANGGU KESEHATAN. KEBAKARAN

TIDAK MENGENAL MUSIM KALENDER, DAPAT TERJADI

DIMANA SAJA, DAN KAPAN SAJA.

DATA KEBENCANAAN NASIONAL TAHUN 2011

MENUNJUKAN BAHWA PERISTIWA BENCANA YANG

MENIMPA NEGERI INI KEJADIAN KEBAKARAN

MEMPUNYAI INTENSITAS TERTINGGI NOMOR 2

SETELAH BANJIR. ADAPUN, JENIS TIPOLOGI

KEBAKARAN YANG SERING MENIMPA DIPERMUKAAN

BUMI INDONESIA YAITU KEBAKARAN PEMUKIMAN

PENDUDUK, BANGUNAN GEDUNG PUBLIK, PABRIK DAN

INDUSTRI, HUTAN DAN LAHAN PERKEBUNAN,

KENDARAAN BERMOTOR DAN KEBAKARAN LAINNYA.

6

KEJADIAN KEBAKARAN DARI TAHUN KE TAHUN

SEMAKIN MENINGKAT INTENSITASNYA. SEBAGAI

GAMBARAN DIPEROLEH DATA SEBAGAI BERIKUT:

TAHUN 2008 YANG DIRILIS BNPB, PERISTIWA

KEBAKARAN MENYUMBANG 15% DARI TOTAL

BENCANA, DENGAN RINCIAN : KEBAKARAN

PERMUKIMAN MENYUMBANG 14% DARI TOTAL

KEJADIAN BENCANA, DAN DITAMBAH LAGI KEBAKARAN

HUTAN DAN LAHAN MENYUMBANG 1%.

TAHUN 2011 BERDASARKAN LAPORAN PEMDA

KEPADA DITJEN PUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TERJADI 16.500 KALI KEBAKARAN DI 498 DAERAH

KABUPATEN/KOTA, YANG TERBESAR DI DKI 890 KALI

KEJADIAN KEBAKARAN, MEDAN 163 KALI KEBAKARAN,

SURABAYA 187 KALI KEBAKARAN, KOTA BANDUNG 133

KALI, KABUPATEN BEKASI 127 KALI KEBAKARAN, KOTA

DEPOK 124 KALI KEBAKARAN, KABUPATEN

TANGERANG 167 KALI KEBAKARAN, SELAIN

KEBAKARAN DIKAWASAN PEMUKIMAN PERKOTAAN

JUGA TERJADI KEBAKARAN YANG LUAR BIASA

DIKAWASAN HUTAN PRODUKSI, DAN LAHAN

PERKEBUNAN YANG MERUPAKAN URUSAN DAERAH

YANG BERDAMPAK SAMPAI KE NEGARA TETANGGA

7

DAN TERGANGGUNYA TRANSPORTASI UDARA DAN

DARAT. DISAMPING ITU KEJADIAN KEBAKARAN JUGA

TERJADI DI KAWASAN PERTAMBANGAN MAUPUN

KAWASAN PELABUHAN.

PERISTIWA BENCANA SEPERTI, SAMBARAN

PETIR, GEMPA BUMI DAN MELETUS GUNUNG API

CENDERUNG DIRINGI DENGAN KEJADIAN KEBAKARAN.

SEHINGGA KEJADIAN KEBAKARAN DAPAT BERSIFAT

INSIDEN DAN NON INSIDEN.

KEBAKARAN KARENA INSIDEN DAN/ATAU

GAGAL TEHNOLOGI SEPERTI KEBAKARAN YANG TIDAK

DISENGAJA DIAKIBATKAN LISTRIK ARUS PENDEK,

KOMPOR GAS/MINYAK, LILIN, ATAU UNSUR

KESENGAJAAN KONFLIK ATAU DEMO. SEMESTINYA

KEBAKARAN INI DAPAT DICEGAH DENGAN MELALUI

MITIGASI, PENYULUHAN, PENDIDIKAN, INSPEKSI, DAN

KESIAPSIAGAAN SEHINGGA TERCAPAI PENGURANGAN

RISIKO KEBAKARAN.

KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT

KEBAKARAN MELIPUTI DIANTARANYA: HILANGNYA

HARTA BENDA, KORBAN JIWA, RUSAKNYA EKOSISTEM

8

DAN LINGKUNGAN, SERTA PSIKOLOGIS YANG

BERKEPANJANGAN. SEBAGAI ILUSTRASI, LUAS AREA

HUTAN YANG TERBAKAR SELAMA TAHUN 1980 – 2000

MENCAPAI 2.960.000 HA (SUMBER: DEPHUT;

WWW.WIKIPEDIA. 2000), DENGAN TAFSIRAN NILAI

KERUGIAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN TAHUN

1997/1998 MENCAPAI US$ 9.298.000.000 (SUMBER:

BAPPENAS:2001) SELAMA TAHUN 2001 – 2005 LUAS

AREA HUTAN TERBAKAR MENCAPAI 82.106 HA.

SEBAGIAN BESAR HUTAN DAN LAHAN YANG

TERBAKAR ADALAH HUTAN DAN LAHAN YANG

MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH.

TAHUN-TAHUN MENDATANG DAFTAR KEJADIAN

INI BISA JADI BERTAMBAH PANJANG MELIHAT KONDISI

PERUBAHAN IKLIM (CLIMATE CHANGE) YANG KITA

HADAPI. KORELASI SEDERHANA ANTARA CLIMATE

CHANGE DENGAN KEJADIAN KEBAKARAN BISA KITA

LIHAT DARI SEMAKIN MENINGKATNYA SUHU BUMI DAN

BERTAMBAH PANJANGNYA MUSIM KEMARAU. PADA

MUSIM KEMARAU ITULAH BIASANYA KEJADIAN

KEBAKARAN BAIK PERMUKIMAN, HUTAN MAUPUN

LAHAN MENCAPAI TITIK TERTINGGI.

SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA HORMATI

9

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DI

INDONESIA DIATUR TERUTAMA MELALUI UNDANG-

UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA, PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA,

DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA YANG

MERUPAKAN TURUNAN DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 24 TAHUN 2007.

LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN

2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

MEMBAWA PERUBAHAN PARADIGMA

PENANGGULANGAN BENCANA. DARI RESPONSIF (SAAT

TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN) MENJADI

PREVENTIF (KESIAPSIAGAAN DAN PENGURANGAN

RISIKO). TANTANGAN KITA SAAT INI ADALAH

MENSOSIALISASIKAN PARADIGMA BARU TERSEBUT

AGAR MENJELMA MENJADI KEBIJAKAN, PERATURAN-

PERATURAN DAN PROSEDUR-PROSEDUR TETAP

(PROTAP) KEBENCANAAN SAMPAI KE TINGKAT

PEMERINTAHAN YANG PALING BAWAH.

TANTANGAN BERIKUTNYA ADALAH BESARNYA

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM

PENANGGULANGAN BENCANA. DENGAN JUMLAH

10

PENDUDUK YANG BESAR DAN BANYAKNYA PENDUDUK

YANG TINGGAL DI DAERAH RAWAN BENCANA, PERLU

DIBENTUK TIM-TIM SIAGA BENCANA BERBASIS

KOMUNITAS YANG PERLU DIBENTUK DAN DIBERI

SUMBER DAYA YANG MEMADAI.

DALAM KONTEKS PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN KEBAKARAN, TANTANGAN YANG

SEGERA PERLU DIATASI ADALAH MEMBANGUN

KESADARAN DAN PEMAHAMAN PARA PENGAMBIL

KEBIJAKAN DI DAERAH AKAN PENTINGNYA

PENCEGAHAN KEBAKARAN. KEBIJAKAN PENCEGAHAN

DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELIPUTI

MASALAH KELEMBAGAAN, PENDANAAN, PENINGKATAN

SARANA PRASARANA, PENINGKATAN KAPASITAS

KELEMBAGAAN DAN PERSONIL, SERTA MEMBANGUN

GERAKAN KESADARAN MASYARAKAT PEDULI

KEBAKARAN.

TANTANGAN BERIKUTNYA ADALAH

MEMBANGUN KERANGKA REGULASI PENCEGAHAN

DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN BAIK DI TINGKAT

NASIONAL MAUPUN DI DAERAH. DI TINGKAT NASIONAL,

DISADARI PERLU ADA PERATURAN SEBAGAI PAYUNG

BAGI PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN KEBAKARAN. KETERBATASAN

11

KERANGKA REGULASI DI TINGKAT NASIONAL INI

MEMBAWA IMPLIKASI KEBERAGAMAN INSTANSI

PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH. DI TINGKAT

DAERAH PERLU SEGERA DISUSUN PERATURAN

DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA,

TERMASUK RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI

KEBAKARAN (RISPK) MENJADI MENDESAK UNTUK

SEGERA DISUSUN DI SETIAP DAERAH.

TANTANGAN YANG TIDAK KALAH

STRATEGISNYA ADALAH PERLU SEGERA DILAKUKAN

UPAYA-UPAYA PENINGKATAN KAPABILITAS

KELEMBAGAAN DAN PERSONIL PEMADAM

KEBAKARAN DI SEMUA TINGKATAN PEMERINTAHAN.

PENINGKATAN KAPABILITAS KELEMBAGAAN DAN

PERSONIL INI PERLU DILAKUKAN DENGAN TURUT

MELIBATKAN PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT.

TERMASUK DALAM HAL INI ADALAH MELENGKAPI

SARANA DAN PRASARANA SERTA PENDANAAN YANG

DIBUTUHKAN UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA HORMATI,

MENELUSURI UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH, KHUSUSNYA PASAL 222,

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SELAKU LEADING

12

SECTOR DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

ANTARA LAIN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

KEBAKARAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN

VISI DAN MISI PENGURANGAN RISIKO KEBAKARAN

INDONESIA, YAITU KETANGGUHAN BANGSA DALAM

MENGHADAPI BENCANA DIANTARANYA KEBAKARAN”.

SEDANGKAN MISI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

MELIPUTI:

1. MELINDUNGI BANGSA DARI ANCAMAN BAHAYA

KEBAKARAN MELALUI PENGURANGAN RISIKO;

2. MEMBANGUN SISTEM PENANGGULANGAN

KEBAKARAN YANG HANDAL;

3. MENYELENGGARAKAN PENANGGULANGAN

KEBAKARAN SECARA TERENCANA, TERPADU,

TERKOORDINASI DAN MENYELURUH.

DALAM KONTEKS INI, SEBELUM MENGAKHIRI

SAMBUTAN INI, SAYA INGIN MENYAMPAIKAN ARAH

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN

BENCANA, KHUSUSNYA PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN KEBAKARAN BERDASARKAN

KONDISI YANG SUDAH SAYA SAMPAIKAN

SEBELUMNYA, MELIPUTI:

13

1. PENGUATAN KERANGKA REGULASI PENCEGAHAN

DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

PENGUATAN KERANGKA REGULASI PENCEGAHAN

DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DILAKSANAKAN MELALUI PENYUSUNAN

PERATURAN PROSEDUR-PROSEDUR TETAP

(PROTAP) DAN RENCANA-RENCANA

PENANGGULANGAN KEBAKARAN DARI TINGKAT

PUSAT SAMPAI DAERAH.

2. PEMADUAN PROGRAM PENGURANGAN RISIKO

KEBAKARAN KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN

DIPERLUKAN UPAYA UNTUK MEMADUKAN

PROGRAM PENGURANGAN RISIKO KEBAKARAN

SECARA TERPADU KE DALAM PROGRAM

PEMBANGUNAN REGULER, BAIK DI TINGKAT PUSAT

MAUPUN DAERAH. BAIK KE DALAM RPJM, RKP,

RENSTRA DAN RENJA K/L, RPJMD, RKPD DAN

RENJA SATKER PERANGKAT DAERAH. TERMASUK

KE DALAM KEBIJAKAN INI DIANTARANYA ADALAH

PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI

KEBAKARAN (RISPK).

14

3. PEMBERDAYAAN PERGURUAN TINGGI

STRATEGI INI BERTUJUAN UNTUK

MEMBERDAYAKAN PERGURUAN TINGGI AGAR

MAMPU MEMFASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS

PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN

MENGEMBANGKAN PENGETAHUAN SERTA

TEKHNOLOGI KEBAKARAN DI TINGKAT PUSAT DAN

DAERAH.

4. PENGURANGAN RISIKO KEBAKARAN BERBASIS

KOMUNITAS MASYARAKAT

MENGINGAT INDONESIA BEGITU LUAS DAN

TERSEBAR DI RIBUAN PULAU, MAKA AKAN LEBIH

EFEKTIF BILA KAPASITAS PENANGGULANGAN

KEBAKARAN DIPERKUAT DI TINGKAT KOMUNITAS.

UNTUK TUJUAN INI, PERLU DIBANGUN

KERELAWANAN PADA SEMUA TATARAN DAN

LAPISAN MASYARAKAT.

5. PROGRAM PENGURANGAN RISIKO KEBAKARAN

UNTUK KELOMPOK DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS

DIPERLUKAN PENDEKATAN KHUSUS UNTUK

MENDORONG KESETARAAN GENDER DALAM

PROGRAM-PROGRAM KEBENCANAAN DAN

PENGURANGAN RISIKO, MELALUI PROGRAM-

15

PROGRAM SPESIFIK YANG DIPERUNTUKKAN BAGI

KAUM PEREMPUAN DAN ANAK, MASYARAKAT

MISKIN, SERTA PENYANDANG CACAT MAUPUN

KELOMPOK DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS

LAINNYA.

6. PENINGKATAN PERAN LSM DAN ORGANISASI

MITRA PEMERINTAH PEMERHATI KEBAKARAN DAN

KEBENCANAAN, SERTA DUNIA USAHA

PENINGKATAN PERAN LSM DAN LEMBAGA-

LEMBAGA PEMERHATI KEBAKARAN SERTA DUNIA

USAHA PERLU DITINGKATKAN, TERUTAMA UNTUK

MENDORONG UPAYA PENGURANGAN RISIKO DAN

KESIAPSIAGAAN DI TINGKAT MASYARAKAT. PERAN

ORGANISASI MITRA PEMERINTAH INI JUGA

DIBUTUHKAN UNTUK MENGGALANG RELAWAN DAN

MENDORONG KERELAWANAN DALAM PENCEGAHAN

DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

7. PROTAP KOORDINASI DAN SOP

UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA KEKOSONGAN

PELAYANAN PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN KEBAKARAN BAIK PADA PRA

KEBAKARAN. SAAT KEJADIAN KEBAKARAN DAN

PASCA KEBAKARAN, DIHARAPKAN KEPADA

16

SELURUH KEPALA DAERAH TELAH MENYIAPKAN

PROTAP KOORDINASI DAN SOP PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN KEBAKARAN. PROTAP

KOORDINASI MEMPUNYAI PERAN SANGAT

STRATEGIS DALAM KOORDINASI ANTAR LINTAS

UNTUK TIDAK TERJADINYA TUMPANG TINDIH DAN

KEBINGUNGAN DILAPANGAN KHUSUSNYA PADA

SAAT KEJADIAN KEBAKARAN, PROTAP DAPAT

MENGGAMBARKAN SIAPA DAN BERBUAT APA DAN

MENGGUNAKAN SOP APA DALAM SETIAP TAHAP

BAIK PADA PRA KEBAKARAN, SAAT KEJADIAN

KEBAKARAN DAN PASCA KEBAKARAN.

SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA HORMATI,

PADA AKHIRNYA SAYA MENGUCAPKAN

DIRGAHAYU PEMADAM KEBAKARAN INDONESIA KE -

93. TERUS TINGKATKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS

PERSONIL DAN KELEMBAGAAN DAMKAR UNTUK

MENYONGSONG TUGAS YANG SEMAKIN KOMPLEK DI

MASA YANG AKAN DATANG. MAKA SAYA BERHARAP

KEPADA SELURUH SATGAS DAMKAR, SATLAKAR,

BALAKAR AGAR SIAPSIAGA TERUS JANGAN LENGAH,

HARUS SIGAP, CEPAT, CEKATAN DAN CERDAS DALAM

MENGHADAPI KEBAKARAN SEBAGAIMANA MOTTO

17

SATGAS DAMKAR ”PANTANG PULANG SEBELUM API

PADAM, WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA”. SEMOGA

ALLAH SWT SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN

HIDAYAH-NYA ATAS SEGALA UPAYA YANG KITA

LAKUKAN. AMIN

BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMUALAIKUM WR. WB.

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd.

GAMAWAN FAUZI

18