Alangkah lucunya negeriku(persahabatan cicak dan buaya)There is no art which one government sooner learns of another than that of draining money from the pockets of the people. Kurang lebih terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah tidak ada seni yang mudah dipelajari oleh pemerintah kecuali seni menguras duit dari kantong penduduk. Sepenggal pernyataan Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation atau dikenal dengan the wealth of nations. Di Indonesia pernyataan di atas menjadi justifikasi dari begitu banyak tindakan korupsi yang kian merajalela dalam berbagai kehidupan, khususnya kehidupan pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi yang terjadi saat ini telah menjadi problematika yang terlembagakan dan harus diatasi hingga ke akar-akanya dikarenakan dampak yang ditimbulkannya sangat besar.Berbicara mengenai korupsi maka kita akan dihadapkan dengan suatu kondisi dimana ruang-ruang etika sudah tertutup rapi. Korupsi lahir sebagai salah satu penyimpangan terhadap etika yang selama ini diyakini oleh masyarakat sebagai hal yang negatif. Berbagai kerugian Negara, kemiskinan yang tidak dapat dientaskan, serta berbagai dampak negatif lainnya membuat upaya penanganannya tidak dapat ditawar lagi. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari penerapan konsep clean government, good governance, dan good corporate governance yang pada initinya kesemuanya bertujuan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik, yang di Indonesia berkonsentrasi pada kepentingan rakyat.Pada dasarnya korupsi adalah suatu pelanggaran hukum yang kini telah menjadi suatu kebiasaan. Berdasarkan data Transparency Internasional yang dimuat dalam Liputan6.com Transparansi Internasional merilis Indeks Korupsi Dunia 2014. Denmark dinyatakan sebagai negara yang paling bersih dari korupsi. Indonesia menduduki peringkat 107 dari 175 negara. Indonesia menduduki ranking 107 sebagai negara paling bersih dengan skor 34. Angka ini naik dari sebelumnya. Pada 2012 dan 2013, Nusantara meraih skor 32. Artinya tindak korupsi di Indonesia berkurang sedikit. Di Eropa, ada Belanda yang paling bersih di antara negara lainnya. Negeri Kincir Angin berada di peringkat 8 dengan skor 83, disusul Inggris peringkat 14 dan Belgia yang juga menempati peringkat 15 seperti Jepang.Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maka mau tidak mau korupsi harus diberantas, baik dengan cara preventif (sebelum terjadinya pelanggaran) maupun reprensi (memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran itu terjadi). Penanganan kasus korupsi harus mampu memberikan efek jera agar tidak terulang kembali. Tidak hanya demikian, sebagai warga indonesia kita wajib memiliki budaya malu yang tinggi agar segala tindakan yang merugikan negara seperti korupsi dapat terminimalisir. Maka dalam penindahan hukum bagi pelaku korupsi haruslah tidak boleh pilih kasih, baik bagi pejabat maupun masyarakat kecil. Budaya malu yang rendah, sanksi hukum lemah yang tidak mampu menimbulkan efek jera, penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, dan kurangnya pengawasan hukum. Dalam upaya pemberantasan korupsi diperlukan kerja sama semua pihak maupun elemen masyarakat, tidak hanya institusi terkait saja. Yang berwenang menangani kasus korupsi ialah KPK, kepolisian Indonesia dan kejaksaan. Adanya KPK merupakan salah satu langkah berani pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi di indonesia.Dalam menangani kasus korupsi yang harus disoroti adalah oknum pelaku dan hukum. Kasus korupsi dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga membawa dampak buruk pada nama instansi hingga pada pemerintah dan negara. Hukum bertujuan untuk mengatur, dan tiap badan di pemerintahan telah memiliki kewenangan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang ada, namun banyak terjadi tumpang tindih kewenangan yang diakibatkan oleh banyaknya campur tangan yang dibawa oleh oknum perorangan maupun instansi. Diera demokrasi, korupsi akan mempersulit pencapaian good governance dan pembangunan ekonomi. Terlebih lagi dalam masalah yang baru hangat ini terjadi perebutan kewenangan antara KPK dan POLRI. Sebagai sebuah instansi yang sama-sama menangani korupsi seharusnya KPK dan POLRI bisa bekerja sama dalam memberantas korupsi. Tumpang tindih kewenangan harusnya tidak terjadi. Sampai saat ini sudah berapa episode cicak vs buaya? Mulai dari kasus Susno Duaji menerima gratifikasi dari nasabah Bank Century, episode berikutnya Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi di proyek simulator ujian SIM dan episode yang sedang berjalan adalah kasus Budi Gunawan dengan rekening gendutnya. Ini adalah salah satu dari ribuan kasus korupsi yang menurut saya lucu. Anggota polri seharusnya memberantas korupsi namun malah melakukan korupsi. Saat KPK menyelidiki dan berusaha membuktikan kebenaran dugaan korupsi alih-alih mendukung tapi malah mengajukan pra peradilan dan persidangan yang di[impin oleh hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan BG, sungguh alangkah lucunya negeriku kata itu yang keluar dalam benak saya ketika mengikuti kasus ini para petinggi Negara yang tertututp etika dan moral demi harta dan tahta.Etika dan moral merupakan panduan universal yang merawat cita-cita kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan hak asasinya yaitu kehidupan yang berjalan diatas nilai-nilai budaya bangsa. Setiap sikap dan perilaku diruang publik harus mencerminkan nilai-nilai itu, agar cita-cita dan keutuhan masyarakat tetap terjaga. Konsepsi dasar dan moral sebuah negara perlu terus mengacu pada nilai-nilai yang ada, yang hidup dan berkembang di masyarakat terutama nilai-nilai mayoritas yang menjadi sebuah keniscayaan dalam mewarnai tata perilaku warga bangsa. Hal ini akan terjadi jika politik kekuasaan berjalan diatas landasan demokrasi dan menempatkan rakyat sebagai yang berdaulat. Semoga semua apparat pemberantas korupsi saling bersatu tidak mementingkan urusan pribadi guna membangun Indonesia tanah air kita bersama.

Referensi http://news.liputan6.com/read/2142084/indeks-korupsi-dunia-2014-denmark-paling-bersih-indonesiahttp://nasional.kompas.com/read/2015/02/27/00061381/JK.Konflik.KPK-Polri.karena.Masalah.Pribadi.Dicampur.ke.Politik.dan.HukumPemahaman Etika dan Moral Bangsahttp://filsafat.kompasiana.com/2011/03/27/pemahaman-etika-dan-moral-bangsa-352048.htmlPengendalian Sosial http://belajarpsikologi.com/pengendalian-sosial/http://hukum.kompasiana.com/2012/08/07/menengok-kembali-cicak-vs-buaya-jilid-i-dan-menyaksikan-cicak-vs-buaya-jilid-ii-bagian-pertama-dari-dua-tulisan-483897.html1